KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

25

1

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jakarta: LPFE UI, 2008), hlm. 435.
M. Nur Rianto, Teori Makroekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.131.
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: IIIT, 2001), hlm. 28
Budiono, Seri Sinopsis, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 96
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: IIIT, 2001), hlm. 28
M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis, (Bandung: Alfabet,2010), hlm. 145.
M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis, (Bandung: Alfabet,2010), hlm. 144-148.
Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002), hlm.142-143.
Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002), hlm.142-143.
Moh. Anwar Zainuddin, Jurnal: "Kebijakan Ekonomi di Masa Khulafaur Rasyidin", (Jakarta: UIN Syafif Hidayatullah, 2013), hlm. 4.
. Moh. Anwar Zainuddin, Jurnal: "Kebijakan Ekonomi di Masa Khulafaur Rasyidin", (Jakarta: UIN Syafif Hidayatullah, 2013), hlm. 6.
http://ramustika.blogspot.co.id/2013//11/kebijakan-fiskal-dan-moneter-pada.html?m=1 diakses pada tanggal 14 November 2017.

KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Makalah

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ekonomi Islam
dengan dosen pengampu Agus Arwani, M.Ag.

Oleh :
Sashi Meilina (2013116281)
Bella Mahendriana (2013116282)
Putri Kurnia Lestari (2013116284)
Kalfadia Rosada (2013116288)

Kelas : D

JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2017
ABSTRAK
Ekonoi Islam: Kebijakan Moneter

Islam memiliki kebijakan moneter tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek tujuan islam tidak hanya menekan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula.
Pada aspek menejemen, dengan tidak berlakunya bunga, islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Spekulasi yang merupakan "Hantu" pada sistim konvensional, aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada funansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregat money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efesiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi.
Rumusan dalam makalah ini adalah pengertian dari kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Apa saja prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Apa saja instrumen moneter islami. Bagaimana kebijakan moneter pada masa nabi, sahabat dan khulafaur rayidin serta abad pertengahan.
Tujuan makalah ini adalah untuk memahami pengertian dari kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Untuk mengetahui instrumen moneter islami. Untuk mengidentifikasi kebijakan moneter pada masa nabi, sahabat dan khulafaur rasyidin serta abad pertengahan.Dalam menyusun makalah ini menggunakan metode study literatur dansurving google.
Kata Kunci : Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Sashi Meilina (2013116281)
Bella Mahendriana (2013116282)
Putri Kurnia Lestari (2013116284)
Kalfadia Rosada (2013116288)

Judul Makalah : " KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM "
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan makalah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari kami sendiri. Jika terdapat karya orang lain, kami akan mencantumkan sumber yang jelas.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekalongan, 15 November 2017

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam". Sholawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada pimpinan agung kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti.
Selain itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Agus Arwani, M.Ag. selaku Dosen mata kuliah Ekonomi Islam yang telah memberikan tugas ini kepada kami serta membimbing kami dalam pembuatan makalah ini.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

Pekalongan, 15 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 2
Tujuan Penulisan 2
BAB II PEMBAHASAN
Pengertian Kebijakan Moneter 3
Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam 6
Instrumen Moneter Islami 7
Kebijakan Moneter Pada Masa Nabi, Sahabat atau Khulafaurrasyidin dan Abad Pertengahan 12
BAB III PENUTUP
Kesimpulan 23
Saran 24
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakam laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Kuznets dan Sirojuzilam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan".
Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, ini ibaratnya mata uang 2 sisi, kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter.
Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan atau diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator-indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran.
Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang kegiatannya bertumpu pada aset keuangan kredit perbankan, maka pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan sistem perkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah (resource base) yang akan digerakkan.
Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, pertama: kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi tersebut, kedua: jangka waktu perubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam pembahasan makalah ini adalah:
Apa Pengertian Kebijakan Moneter?
Bagaimana Prinsip-prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam?
Apa saja Instrumen Moneter Islam?
Bagaimana Kebijakan Moneter pada Masa Nabi, Sahabat atau Khulafaurasyidin dan Abad Pertengahan?
Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dalam penulisan makalah ini adalah:
Mendeskripsi Pengertian Kebijakan Moneter.
Mendeskripsi Prinsip-prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam.
Mendeskripsi Instrumen Moneter Islam.
Mendeskripsi Kebijakan Moneter pada Masa Nabi, Sahabat atau Khulafaurasyidin dan Abad Pertengahan.

BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Kebijakan Moneter
Jumlah uang beredar tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang, pengendalian jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta pengendalian terhadap kegiatan kredit. Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar inilah yang dinamakan dengan kebijakan moneter. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting artinya untuk menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter dapat menjalankan kebijakan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Kebijakan moneter dianggap lebih baik sebagai alat stabilitasi kegiatan ekonomi oleh negara, karena:
Tidak menimbulkan masalah crowding out;
Decision lag-nya tidak terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang dihadapi;
Tidak menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang dalam bentuk keperluan untuk membayar bunga dan mencicil utang pemerintah.
Dari paparan diatas definisi yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar. Kondisi lebih baik disini adalah dengan meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya jika jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan kontraktif atau biasa pula dikenal sebagai kebijakan uang ketat.
Selain itu kebijakan moneter dapat pula berarti sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, bank sentral bisa memberikan lebih banyak kredit kepada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka, atau bank sentral menurunkan persyaratan cadangan dari bank-bank atau menurunkan tingkat diskonto, yang harus dibayar oleh bank jika hendak meminjam dari bank sentral. Akan tetapi, apabila ekonomi tumbuh terlalu cepat dan inflasi menjadi masalah yang semakin besar, maka bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka (Open market operations), menarik uang dari sistem perbankan, menaikkan persyaratan cadangan minimum (reserve requirement), atau menaikkan tingkat diskonto (interest or discount rate), sehingga dengan demikian akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter lain berkisar dari kebijakan kredit selektif sampai moral suasion, suatu kebijakan yang sederhana, tetapi sering sangat efektif. Kebijakan moeneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian.
Operasi pasar terbuka
Mengubah persyaratan cadangan minimum (reserve requirement)
Mengubah tingkat suku bunga (Discount rate)
Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif:
Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan.
Pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan, misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya.
Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah dan sistem bank dalam menentukan jumlah penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Tingkat bunga tidak mempunyai peranan dalam menentukan jumlah uang yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu. Perubahan tingkat bunga dalam analisis parsial saat ada pergeseran baik permintaan dan penawaran uang.
Kebijakan moneter dijalankan dalam rangkaian perubahan dalam perekonomian yang akhirnya menyebabkan perubahan pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Rangkaian perubahan ini disebut dengan mekanisme transmisi, yaitu:
r I AE Y
Dimana :
Kebijakan moneter mengubah tingkat bunga ( r)
Tingkat bunga mengubah investasi ( I)
Investasi mengubah pembelanjaan agregat ( AE)
Perubahan pembelanjaan agregat dapat mengubah pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian ( Y)
Adapun faktor-faktor yang menentukan efektivitas kebijakan moneter yakni:
Perbedaan tingkat elastisitas permintaan uang
Perbedaan elastisitas efisiensi modal marginal (MEI)
Perubahan dalam marginal Propensity to Consume (MPC)
Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam
Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.
Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut :
Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah,dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
Kekayaan harus diputar.
Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.
Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam islam didasarkan pasa prinsip bagi hasil.
Instrumen Moneter Islami
Mazhab Pertama (Iqtishaduna)
Menurut mazhab iqtishaduna tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penawaran uang (Ms). Selain itu kredit tidak mempunyai peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen negosiasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit dapat menciptakan uang. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan dan investasi telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter.
Mazhab Kedua (Mainstream)
Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi Permintaan Agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur (dues of idle fund). Peningkatan dues of idle fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang/aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktifitas uang tersebut di sektor riil sehingga investasi meningkat. Peningkatan investasi berdampak pada peningkatan Permintaan Agregat, sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Masyarakat diarahkan untuk mengalokasikan dananya kepada sektor produktif agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi apabila dana/aset produktif tersebut hanya dibiarkan menganggur.
Mazhab Ketiga (Alternatif)
Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah syuratiq process yaitu dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang daLam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil. Kebijakan di sektor moneter adalah derivasi dari sektor riil dan harmonisasi dengan sektor riil. Secara umum manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab ketiga adalah besarnya jumlah penawaran uang mengikuti permintaan uang dari masyarakat. Hal ini agar tidak ada kesenjangan antara sektor riil dan sektor moneter.
Harmonisasi antar sektor riil dan moneter akan menghasilkan suatu kurva jangka panjang dari penawaran uang (Ms) dan permintaan uang (Md) yang berbentuk seperti jalinan tambang yang harmonis dengan pertumbuhan pendapatan nasional (Y). Jika terjadi peningkatan Permintaan Agregat sebagai akibat dari peningkatan-peningkatan pada konsumsi, atau ekspor bersih (net export), atu tingkat investasi atau tingkat belanja pemerintah, maka akan terjadi kenaikan permintaan uang (Md 1 ke Md 2) di pasar uang. Responnya otoritas moneter akan meningkatkan penawaran uang dari Ms 1 ke Ms 2 (kebijakan yang harmonis dengan sektor riil). Jika kemudian terjadi lagi peningkatan permintaan uang (Md), maka otoritas moneter akan merespon hal yang sama yang meningkatkan lagi penawaran uang (Ms).
Dibawah ini terdapat beberapa aplikasi instrumen kebijakan moneter diberbagai negara, diantaranya:
Sudan
Pada masa sebelum dibelakukannya syariah Islam pada sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan sangat tergantung pada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit (credit ceiling), ketentuan rasio likuiditas (statutory liquidity ratio), dan tingkat diskonto. Pada tahun 1984, setelah diperkenalkan syariah Islam di Sudan. Bank Sentral Sudan mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank-bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dengan syariah Islam dalam aktivitas kesehariannya. Akibatnya, Bank Sentral Sudan dihadapkan pada permasalahan substitusi instrumen-instrumen moneter konvensional dengan instrumen yang sesuai dengan syariah Islam untuk dapat mempertahankan perannya sebagai pengawas dan pemberi arahan bagi bank-bank, melakukan ekspansi atau kontraksi penawaran uang atau kredit, dan mengimplementasikan kebijakan moneter, serta sekaligus menjaga kepentingan publik.
Instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh Bank Sentral Sudan dalam operasionalnya adalah sebagai berikut:
Reserve Requirement. RR paling kurang disediakan 20% (10% untuk simpanan mata uang asing).
Bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal.
Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas pada:
Pertanian
Ekspor
Perindustrian
Pertambangan dan Energi
Transportasi dan Pergudangan
Profesional, Pengrajin, dan Bisnis keluarga ukuran kecil
Perumahan Rakyat
Investasi pada pasar saham resmi Khartoum.
Marjin keuntungan minimum Murabahah 10%-15%.
Penyertaan minimum nasabah untuk perjanjian Musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit.
Aturan kredit kualitatif dan kuantitatif seperti:
Minimum 50% dari kredit diberikan kepada daerah rural.
Kredit tidak diberikan kepada orang atau institusi yang gagal sebelumnya.
Seluruh kredit harus dipastikan memenuhi ketentuan syariah.
Foreign Exchange Operation sebagai alat Bank Sentral Sudan untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi kontrol likuiditas).
Open Market Operation dengan menggunakan instrumen:
Central Bank Musharaka Certifikat(CMC).
Goverment Musharaka Certifikat(GMC)
Ijara Certificate (Sukuk). Sukuk ini merepresentasikan tiga perjanjian dasar:
Perjanjian pembelian aset.
Perjanjian sewa menyewa.
Perjanjian penjualan aset.
Iran
Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian dengan mengacu kepada pemikiran teori ekonomi Islam Mazhab Iqtishaduna. Banyak modifikasi yang dilakukan oleh otoritas moneter Iran terhadap sistem perbankannya agar tetap kompetitif di era persaingan global ini. Berikut instrumen yang dipakai:
Reserve Requirement Ratio. Rasio cadangan dari 10% sampai 30%, biasanya digunakan untuk menarik dana yang dianggurkan yang secara potensial dapat digunakan dalam peningkatan likuiditas.
Adjusted Open Market Operations.
Discount Rates. Karena adanya pelarangan riba, maka instrumen ini tidak digunakan seluas konvensional. Discounting ini terjadi pada sekuritas yang berdasarkan pada transaksi riil.
Credit Ceiling.
Minimum Expected Profit Ratio of Bank dan Bank's Share Of Profit in Various Contract.
Indonesia
Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi bank sentralnya mempunyai instrumen moneter syariah diantaranya:
Giro Wajib Minimum. Dalam pelaksanaannya besara GWM adalah 5% dari pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% yang berbentuk mata uang asing.
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (Sertifikat IMA). Sertifikat IMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dan jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana.
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia – SWBI (sekarang menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah-SBIS). SWBI adalah instrumen Bank Indonesia (BI) yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. Selain itu, SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.
Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Sebagai fasilitas bagi bank syariah yang membutuhkan dana di pasar uang, sehingga mereka dapat saling mengadakan perjanjian antar bank syariah.
Kebijakan Moneter Pada Masa Nabi, Sahabat atau Khulafaurasyidin dan Abad Pertengahan
Masa Rasulullah SAW
Perekonomian jazirah Arabia ketika jaman Rasulullah merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum dittemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan amtara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut sebagai jalur dagang utara selatan.
Perekonomian Arab di jaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenai barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi:
Valuta asing dari persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah Dinar dan Dirham.
Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham.
Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang.
Cek dan promissory note lazim digunakan, misalnya Umar bin Khattab r.a. menggunakan instrumen ini ketika melakuan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah.
Instrumen factory (anjak piutang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama al-hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur bunga
Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan atau permintaan akan uang, sehingga nilai uang stabil.
Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang yang riil dilarang. Penimbunan mata uang dilarang-larang sebagaimana penimbunana barang juga dilarang. Trasaksi talaqqi rukban dilarang, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Hal demikian merupakan tindakan distorsi harga. Distorsi harga merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi kali bi kali dilarang, yaitu bukan transaksi dan bukan pula transaksi tunai. Keistimewaan dalam Islam dalam hal transaksi adalah bahwa transaksi tunai boleh, transaksi tidak tunai boleh namun melarang transaksi future tanpa ada barangnya. Transaksi maya merupakan salah satu unsur riba. Sagala bentuk riba dilarang. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang baru melalui percetakan defisit anggaran. Di dalam Islam, yang dilakukan adalah mempecepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebhan likuiditas. Uang tidak boleh ditimbul dan dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarikan uang adalah dianjurkan dengan jalan Qardh (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerja sama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerja sama bisnis adalah pelaku dan penandang dana bersama-sama mendapat pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan risiko suatu bisnis. Akujmulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi.
Jelaslah kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas.
Masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin
Abu Bakar Ash-Shiddiq
Dalam masalah perekonomian Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan, Ia meneruskan sistem perekonomian yang telah di bangun Nabi Muhammad seperti membangun kembali Baitul Maal, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan serta mengambil alih tanah orang murtad demi kepentingan umat Islam.
Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq melaksanakan kebijakan moneternya sebagai berikut:
Perkembangan pembangunan baitul maal dan penanggungjawaban baitul maal.
Menerapkan konsep balance budget policy pada baitul maal atau prinsip kesamarataan yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, budak dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Dengan begitu harta di Baitul Maal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lamakarena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin.
Umar bin Khattab
Kebijakan moneter Umar diantaranya seperti gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien. Stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Penetapan nilai dirham, instrumen moneter, contoh harga barang dipasar dan lain sebagainya.
Mengenai pencetakan uang dalam Islam menjadi perbedaan pendapat. Namun riwayat yang terbanyak dan masyhur menjelaskan bahwa Malik bin Marwan-lah yang pertama mencetak dirham dan dinar dalam Islam.
Sedangkan dalam riwayat lain menyebutkan Umar yang pertama kali mencetak dirham pada masanya. Tentang hal ini Al-Maqrizi mengatakan "ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dia menetapkan ung dalam kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan satupun pada masanya hingga tahun 18 H. Dalam tahun ke-6 kekhalifahannya ai mencetak dirham ala ukiran kisra dan dengan bentuk yang serupa. Hanya saja ia menambahkan kata alhamdulillah dan dalam bagian yang lain dengan kata rasulullah dan pada bagian lain lagi dengan kata lailahaillallah, sedangkan gambarnya adalah gambar kisra bukan gambarnya Umar.
Namun dalam riwayat Al-Bukhari diriwayatkan, ketika Umar melihat perbedaan antara dirham bighali dengan nilai delapan daniq, dan ada dirham thabary senilai empat daniq, dirham yamani dengan nilai sau daniq. Ketika ia melihat kerancuan itu, kemudian ia menggabungkan dirham Islam yang nilainya enam daniq. Dan masih banyak riwayat yang lain menerangkan bahwa Umar telah mencetak.
Dapat disimpulkan kebijakan moneter Umar bin Khattab yaitu:
Reorganisasi baitul maal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan al-Divan (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan dan tunjangan-tunjangan lainnya).
Adanya gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien.
Stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham.
Penetapan nilai dirham, instrumen moneter, kontrol harga barang dipasar dan lain sebagainya.
Usman bin Affan
Pada masa pemerintahannya Usman banyak mengikuti kebijakn ekonomi Umar bin Khattab. Di bawah ini beberapa kebijakan Usman bin Affan yaitu:
Pembangunan pengairan
Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan
Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum
Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham
Ali bin Abi Thalib
Dalam mengelola perekonomian Ali bin Abi Thalib sangat berhati-hati terlebih dalam membelanjakan keuangan negara. Ali menarik diri dari daftar penerima gaji dan bahkan menyumbang sebesar 5000 dirham setiap tahunnya. Perekonomian pada masa Ali bin Abi Thalib mengambil tindakan sperti membuka lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Usman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang dotetapkan Umar bin Khattab.
Kebijakan moneter Ali bin Abi Thalib diantaranya:
Pendistribusian yang ada pada baitul maal, Ali mengeluarkan semua tanpa ada cadangan dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat. Berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan.
Pengeluaran angkatan laut dihilangkan
Adanya kebijakan pengetatan anggaran
Mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, dimana sebelumnya menggunakan mata uang Romawi dan Persia.
Masa abad pertengahan
Daulah Umayyah
Khalifah muawwiyah bin Abi Sofyan (41-60 H/661-779 M)
Muawiyah bin Sofyan adalah pendiri Daulah Umawiyah. Kareir politiknya bermula ketika ia menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Umar bin Khatab dan belanjut di beberapa daerah yang dimenangkannya pada masa Usman bin Affan, seperti Romawi dan Siprus. Sistem pemerintahannya bersifat monarki. Muawiyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan, dan Baghdad sebagai pusat kegiatan keagamaan. Pembagian ini didasarkan sistem pemerintahannya yang memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dan otoritas pemerintahan. Sepanjang perjalanan kekuasaannya, wilayah islam telah berkembang ke lawasan Timur (Negeri Asia Tengah dan Sindh) dan Barat (Turki, Romawi dan Afrika). Kebijakan moneter Muawiyah bin Sofyan adalah mencetak mata uang.
Khalifah Abdul Malik bin Marwan (66-86 h/685-705 M)
Abdul Malik bin Marwan yang mempunyai nama lengkap Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abul Àsh Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ibunya adalah Aisyah binti Muàwiyah bin al-Mughirah bin Abul Àsh. Abdul Malik bin Marwan memulai karir politiknya sebagai gubernur kota Madinah pada masa Muawiyyah. Abdul Malik bin Marwan didalam usia 39 tahun ditunjuk dan diangkat menjabat Khalif yang ke lima dari daulat Umayyah pada tahun 65 H/685, menggantikan bapaknya Khalif Marwan I, lalu memegang tampuk kekuasaan pemerintahan itu selama 21 tahun sampai 86 H/705 M. Kebijakan moneter mencetak uang dengan lafaz Bismillahirahmanirrahiim, menyebarkannya keseluruh wilayah islam dan melarang penggunaan mata uang lain.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)
Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Manaf. Ibunya Ummu Ashim, Laila binti Ashim bin Umar bin Khattab. Karier politiknya dimulai sebagai gebernur Madinah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintah. Ketika itu usianya lebih kurang 28 tahun. Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik memerintah, beliau dilantik menjadi menteri kanan dan penasihat utama khalifah. Pada masa itu usianya 33 tahun. Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik.
Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khulafur rasyidin yang ke lima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki cici-ciri yang sama dengan empat khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke baitul maal. Umar melakukan pembenahan disegala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang tiga tahun, masyarakat islam berada dalam surga dunia, kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah, terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat.
Keseimbangan moneter pada masa Umar ini berpengaruh pada stabilitas nilai mata uang yang dampaknya harga-harga komoditas ikut stabil. Telah diakui secara umum bahwa stabilitas harga membantu merealisasikan tujuan pemenuhan kebutuhan pokok, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, kesempatan kerja penuh, dan stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara.
Daulah Abbasiyah
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur (137-158 H/753-744 M)
Abu Ja'far Al-Manshur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya Abul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Manshur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur membangun kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang keluar. Jalur-jalur administrasi pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah ditata dengan rapi sehingga sistem dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Kebijakannya ini menimbulkan dampak yang positif di kalangan para pejabat pemerintahan, karena terjadi koordinasi dan kerja sama yang baik di antara mereka. Koordinasi dan kerja sama itu terjadi antara Kepala Qadhi (Jaksa Agung), Kepala Polisi Rahasia, Kepala Jawatan Pajak, dan Kepala Jawatan Pos. Hal itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang tidak adil dengan memberikan hak-hak masyarakat.
Kebijakan moneter melanjutkan pendahulunya Al-Saffah yaitu mencetak dinar dengan mengikuti model dinar Umaiyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukiran-ukiran dan ukuran dirhamnya berkurang.
Khalifah Harun Ar-Rasyid (170-193 H/786-808 M)
Ketika pemerintahan dikuasai Khalifah Harun Al-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, khalifah melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun baitul mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa Diwan, yaitu:
Diwan al-khazanah: bertugas mengurus seluruh perbendaharaan Negara.
Diwan al azra: bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi.
Diwan khazain as-siaah: berugas mengurus perlengkapan angkatan perang.
Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah kharaj, jizyah, zakat, fa'i, ghanimah, usyr, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris.
Seluruh pendapatan negara terasebut dimasukkan ke dalam baitul mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, Imam Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul Kitab al-Kharaj Dalam pemungutan al-Kharaj, para Khalifah Abbasiyah melakukan dengan tiga cara, yaitu:
Al-Muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
Al-Muqasamah atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh.
Al-Maqhatha'ah atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.
Pendapatan Negara dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku-buku Yunani, disamping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai.
Untuk melindungi integritas uang logam dan kepercayaan umum, Harun ar-Rasyid membangun kantor inspektur uang logam (nazir as-Sikkah) sehingga standar dinar sangat tinggi kualitasnya, kebijakan tersebut termasuk kebijakan moneter harun Ar-Rasyid.

BAB III
PENUTUP
Simpulan
Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai yujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dallam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pda instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbnagan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran Internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Saran
Dengan selesainya makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam pembuatan makalah ini. Tak lupa, kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan.
Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad. 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: LPFE UI.
Rianto, M. Nur. 2010. Teori Makroekonomi Islam. Bandung: Alfabeta.
Zainuddin, Moh. Anwar. 2013. Kebijakan Ekonomi di Masa Khulafaur Rasyidin. Jakarta: UIN Syafif Hidayatullah.
Arwani, A. (2014). HANDOUT: EKONOMI ISLAM.

HASIL TANYA JAWAB
Pertanyaan :
Nama : Rofiatul Amalia
Nim : 2013116349
Kelompok : 5
Pertanyaan :Jelaskan kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kualitatif beserta contohnya
Jawaban : 1. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian.
Operasi pasar terbuka
Mengubah persyaratan cadangan minimum (reserve requirement)
Mengubah tingkat suku bunga (Discount rate)
Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif:
Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan.
Pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan, misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya.

Nama : Viki Nuramalia
Nim : 2013116014
Kelompok : 1
Pertanyaan : Apa perbedaan konsep ekonomi moneter islam dengan ekonomi moneter konvensional
Jawab : Dalam pandangan ekonomi moneter islam, tidak mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman rosulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrument bunga sama sekali. Sedangkan dalam pandangan kebijakan moneter konvensional bunga ini menjadi hal yang sangat dominan bias di lihat dari fungsi uang dalam kebijakan ekonomi moneter salah satunya adalah tujuan spekulasi. Maka tujuan memegang uang dalam pandangan ekonomi moneter islam terdiri dari dua keinginan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga.

Nama : Qonita
Nim : 2013116352
Kelompok : 12
Pertanyaan : Contoh kebijakan moneter islam di Indonesia
Jawaban : Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi bank sentralnya mempunyai instrumen moneter syariah diantaranya:
Giro Wajib Minimum. Dalam pelaksanaannya besara GWM adalah 5% dari pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% yang berbentuk mata uang asing.
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (Sertifikat IMA). Sertifikat IMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dan jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana.
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia – SWBI (sekarang menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah-SBIS). SWBI adalah instrumen Bank Indonesia (BI) yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. Selain itu, SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.
Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Sebagai fasilitas bagi bank syariah yang membutuhkan dana di pasar uang, sehingga mereka dapat saling mengadakan perjanjian antar bank syariah

Nama : Ratnasari
Nim : 2013116216
Kelompok : 7
Pertanyaan : Apa persamaan dan perbedaan kebijakan moneter yang dulu dan sekarang
Jawaban : Kebijakan moneter dianggap lebih baik sebagai alat stabilitasi kegiatan ekonomi oleh negara, karena:
Tidak menimbulkan masalah crowding out;
Decision lag-nya tidak terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang dihadapi;
Tidak menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang dalam bentuk keperluan untuk membayar bunga dan mencicil utang pemerintah.

Nama : Helena Rofinky
Nim : 2013116294
Kelompok : 10
Pertanyaan : Sebutkan tujuan kebijakan ekonomi moneter islam
Jawab : - Kesejahteraan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan optimum.
Keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, salah satunya melalui mekanisme zakat.
Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan.
Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan suatu cara yang menjamin pembelian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Mewujudkan jasa-jasa lain.

Nama : Ira Ristia
Nim : 2013116278
Kelompok : 8
Pertanyaan : Bagaimana kebijakan moneter menstabilkan harga
Jawab : Kebijakan Mempertahankan kestabilan harga. Perekonomian suatu negara kerap kali tidak stabil, seperti inflasi. Inflasi merupakan banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi peredaran uang. Dengan begitu laju perekonomian suatu negara akan stabil kembali. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Nama : Nanik Purwaningsih
Nim : 2013116318
Kelompok : 11
Pertanyaan : Pada masa sahabat menerapkan konsep balance budget policy, jelaskan konsep tersebut
Jawab : Pada masa sahabat menerapkan konsep balance budget policy pada baitul maal atau prinsip kesamarataan yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, budak dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Dengan begitu harta di Baitul Maal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lamakarena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin.

Nama : Arum Gayuh
Nim : 2013116867
Kelompok : 4
Pertanyaan : Bagaimana kebijakan moneter islam pada era sekarang
Jawab : Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.
a. Pertama, persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.
b. Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest ) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Persoalan kedua relatif bisa selesai andai saja semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Di dalam Islam kebijakan moneter, yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang, dan pembangunan infrastruktur sector rill. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas. Uang tidak boleh timbul dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga.

Nama : Nakila
Nim : 2013116040
Kelompok : 2
Pertanyaan :Dalam kebijakan moneter ali bin abi thalib maksud dari pendistribusian yang ada dalam baitul maal
Jawab : Dalam hal penditribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawab, para pejabat Baitul Mal tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta baitul mal yang berupa zakat dan Ushr. Kekayaan negara tersebut ditujukann untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu.Khalifah umar ibn khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.

Nama : Rina Agustian
Nim : 2013116055
Kelompok : 3
Pertanyaan : Jelaskan valuta asing pada masa Rasulullah ?
Jawaban : Valuta asing dari persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah Dinar dan Dirham.

Nama : Sinta Riski Utari
Nim : 2013116177
Kelompok : 6
Pertanyaan : Lebih efektif mana antar kebijakan moneter yang kuantitatif dan kualitatif berikan alasannya
Jawab : Menurut pendapat kelompok 9, kebijakan moneter yang kuantitatif lebih efektif dimana Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif biasanya berupa campur tangan bank sentral secara langsung terhadap kebijakan perbankan. Pemerintah di negara yang menganut ekonomi pasar mengikrarkan diri terhadap kebijakan campur tangan dengan maksud untuk mencegah dan membatasi perubahan produksi serta menata kembali tenaga kerja yang menjadi korban ekonomi.

KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Recommend Documents