Distribusi Dalam Ekonomi Islam Pendahuluan Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi d istribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.1[1]
Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan dimuka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak yang diterapkan atas kekayaan seseorang bertujuan untuk membantu yang miskin. Sementara dalam Islam Allah mensyari‟atkan zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, InsyaAllah sistem perekonomianpun akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera. Definisi Distribusi Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Pembahasan mengenai pengertian dan makna distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut. Apabila konsep dasar yang diterapkan adalah sistem kapitalis, maka permasalahan distribusi yang akan timbul adalah adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan. Jika asas yang mereka anut adalah sosialisme, maka sistem ini lebih melihat kepada kerja sebagai basic basic dari distribusi pendapatan. Hasil yang akan diperoleh tergantung pada usaha mereka. Oleh karena itu kapabilitas dan bakat seseorang sangatlah berpengaruh pada distribusi pendapatan. Untuk mewujudkan kebersamaan, alokasi produksi dan cara pendistribusian kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi lainnya diatur oleh negara. Interaksi yang baik antara produsen dan konsumen sangat berpengaruh pada pendapatan. Konsep moral ekonomi yang berkaitan dengan kepemilikan dan kekayaan harus dipahami untuk tujuan menjaga persamaan ataupun mengikis kesenjangan sosial. Idealisme ini harus disepakati agar tercapainya standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya dan kelompok miskin.
Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu wholesaler (distributor (distributor atau agen) yang melayani pembeli. Jenis Distribusi Dalam penyaluran hasil produksi, produsen dapat menggunakan beberapa sistem distribusi, seperti: Distribusi langsung Distribusi semi langsung Distribusi tidak langsung Distribusi langsung terjadi apabila produsen menyalurkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Bentuk saluran distribusi ini adalah yang paling pendek dan paling sederhana. Saluran distribusi ini tidak menggunakan perantara, dikarenakan produsen dapat menjual barangnya langsung kepada konsumen. Oleh karena itulah saluran ini disebut saluran distribusi langsung. Contohnya: Penjual bakso keliling, hasil panen anggur langsung dijual kepada konsumen, tanpa melalui agen atau perantara pemasaran Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara (toko) milik produsen itu sendiri. Contohnya: Hasil produksi tas dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik tas itu sendiri. Distribusi tidak langsung, pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik itu barang atau jasa kepada pemakainya melainkan melalui perantara. Contohnya: Petani menjual hasil pertaniannya kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang membelinya dengan harga dasar sesuai harga pasar, agar petani terlindung dari praktek tengkulak. Mekanisme Distribusi Pendapatan Islam memiliki asas-asas pemikiran distribusi pendapatan yaitu: Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad.2[2] Perbedaan teori konvensional dan Islam adalah prinsip materialistiknya. Akan tetapi Islam memandang manusia terdiri dari dua unsur yaitu: jasad dan ruh, sebagaimana firman Allah: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.” (QS. dunia.” (QS. Al-Qashas: 77) Manusia itu mempunyai kebutuhan individual dan sosial Setiap manusia mempunyai karakteristik karakteristik yang berbeda-beda satu dan yang lainnya. Seperti firman Allah: “Dan diantara tanda-tanda tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan kulitmu.” (QS. Ar-Rum: 22) Sesungguhnya perbedaan warna dan bahasa adalah suatu indikasi perbedaan kepribadian, sifat dan kebutuhan setiap insan. Manusia adalah sebagai makhluk sosial sehingga tidak mungkin hidup sendirian tanpa membutuhkan pertolongan sesamanya. Manusia dapat berkembang sesuai dengan tabiat lingkungannya masing-masing. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya kedua asas tadi menuntut kita untuk lebih memperhatikan seluruh kebutuhan manusia baik dari segi spiritual maupun material.
Mekanisme distribusi pendapatan dalam Islam harus berdasarkan kerja atau usaha dan kebutuhan. Maka dalam distribusi harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain: Peran kerja dalam distribusi Allah mewajibkan setiap muslim untuk bekerja. Ia diberikan hak untuk menggunakan waktunya dalam melakukan usaha dan memiliki hasil usahanya. Dengan demikian kepemilikan berasas pada dasar hasil usaha. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia- Nya. Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32) Peran kebutuhan dalam distribusi pendapatan Untuk menjaga proses distribusi pendapatan, kita harus melihat realita strata sosial, yaitu; golongan yang mempunyai kemampuan memenuhi setiap kebutuhan, yang telah diberikan Allah kekuatan badan dan kemampuan akal, sehingga dapat mencapai kehidupan tinggi. Sebagian golongan tersebut adalah: pertama adalah: pertama golongan ini hanya mendapatkan apa yang ia usahakan dari distribusi pendapatan dan investasi. Kedua investasi. Kedua golongan golongan yang tidak mampu karena kelemahan fisik dan akal yang menghambat aktifitas mereka, maka standar kehidupan mereka berdasarkan kemanusiaan dan kasih saying. Ketiga saying. Ketiga golongan yang mampu untuk menutupi kebutuhan primer, meskipun tidak mencapai golongan pertama. Golongan ini hanya mendapatkan yang ia usahakan dalam batas minimum. Maka bagi pemerintah harus memperhatikan mereka dengan memberikan subsidi. Peran hak milik dalam distribusi pendapatan Islam memberikan hak kepada manusia untuk memperoleh segala sesuatu berdasarkan hasil usaha yang ia miliki. Sebagaimana membolehkan pengembangan kekayaan dalam batasan batasan syariat Islam. Permasalahan Dalam Distribusi Distribusi adalah hal penting yang harus kita ketahui, karena distribusi merupakan sebuah keharusan yang merupakan proses simbiosis yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, namun dalam prakteknya terdapat kerancuan-kerancuan yang menimbulkan permasalahan dari dunia distribusi, beberapa di antaranya adalah: Inflasi Nilai mata uang amat erat sekali dengan pendapatan nasional, maka ia membutuhkan kestabilan yang harus di backing penuh dengan produktifitas negara yang harus terus menerus ditingkatkan. Pengertian Inflasi Dalam ilmu ekonomi Inflasi adalah proses meningkatnya harga harga secara umum dan terus menerus (continue (continue), ), dengan kata lain inflansi adalah menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga harga umum barang secara terus menerus. Kenaikan harga yang terjadi pada berbagai macam barang tidaklah harus bersamaan. Demikian pula persentase kenaikannya mungkin berbeda beda untuk berbagai barang yang berlainan.3[3]
Kesan inflansi dalam ilmu ekonomi kadang akan menimbulakan hal yang positif dan adakalanya juga menimbulkan hal yang negatif, beberapa hal yang dapat mengakibatkan inflasi ini terjadi seperti ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran barang dalam sebuah Negara dalam masa tertentu, adanya ketidaklancaran distribusi disebabkan oleh meningkatnya harga barang dari luar Negara sehingga terhambat distribusi barang kepada konsumen karna barang terlalu mahal. b. Dampak Inflasi Dampak inflasi amat banyak diantaranya adalah dampak terhadap distribusi pendapatan (equity (equity effect ). ). Dampak ini bisa merugikan sebahagian pihak dan ada pula yang menguntungkan pihak lainya. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp 10.000.000,- pertahun. Jika laju inflasi yang terjadi sebesar 10%, maka orang tersebut akan menderita kerugian sebesar penurunan pendapatan riil yaitu sebesar: 10% x 10.000.000,- = 1.000 000 Adapun mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan denagn persentase lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang bagi pihak yang di rugikan inflasi seolah-olah pajak bagi mereka, sedangkan bagi pihak yang diuntungkan inflasi seolah-olah subsidi bagi mereka. Penambahan pendapatan setiap orang akibat terjadinya inflasi akan menyebabkan perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang, sebagian jenis barang akan mengalami perubahan pola permintaan terhadap berbagai jenis barang akan mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Terjadinya inflasi mungkin juga akan menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Dalam keadaan inflasi, biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik lalu mendorong kenaikan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Ini berbeda dengan hyperinflation4[ 4] c.Mengatasi Inflasi Dalam konsep konvensional, banyak sekali cara-cara menanggulangi inflasi yang berakibat fatal. Tanpa disadari banyak merugikan masyarakat menegah kebawah, setelah kita sebutkan beberapa penyebab inflasi di atas, sekarang bagaimana cara kita mengatasi agar inflasi ini tidak terjadi agar tidak merugikan semua pihak, ada beberapa cara mengatasi inflasi yaitu 1. kebijakan moneter5[5]. Segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabialan moneter dalam menjaga kesejahteraan rakyat 2. kebijakan fiscal, dapat dilakukan dengan cara menaikan tarif pajak, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan mengadakan pinjaman pemerintah minsalnya pemerintah memotong gaji pegawai. 3.kebijakan non moneter dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak sehingga harga akan menjadi turun, kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada buruh agar tidak meminta penaikan upah pada masa inflasi, dan pengawasan harga yaitu pemerintah mempunyai kebijakan untuk menentukan harga kepada barang b arang tertentu.
Cara lain adalah politik pasar terbuka (jual beli surat berharga) dengan jalan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang yang beredar sehingga laju inflasi lebih rendah. Cara yang demikian jelas-jelas tidak ada dalam konsep islam, karna memepermainkan bunga bank yang diharamkan oleh Islam. Dari sini kita ketahui betapa bunga bank (yang diharamkan islam) itu mempengaruhi perekonomian Negara. Bila dilihat sekilas, nampaknya alternatif bunga amat menguntungkan dan tak berefek apa apa. Walhasil, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin akan terus mendalam.dalam kebijakan moneter islam selalu menawarkan beberapa konsep yang sederhana. Seperti yang telah kita singgung di atas bahwa inflasi adalah akibat dari ketidak-seimbangan nilai mata uang yang memiliki standar yang labil. Tentunya juga diakibatkan dari penurunnya pendapatan Negara, ditambah lagi dengan factor-faktor lainnya. Kemiskinan Salah satu masalah besar yang di hadapi suatu negara yang sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya ketimpangan pendapatan menyebabkan awal dari munculnya kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin mempersulit keadaan, dan tidak memungkinkan akan terjadi konsekuensi negatif yang menyangkut masalah sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya terjadi di Negara yang sedang berkembang bahkan di Negara maju sekalipun masih terjadi, namun karena sistem pendistribusian yang di terapkan di negara maju benar-benar di jalankan secara adil dan merata juga dengan pengelolaannya yang baik membuat orang-orang miskin di Negara tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sebut saja britania bayangkan saja pemrintah mereka memberikan dana bantuan sebesar 100-200 dolar perorang yang masuk dalam kategori miskin. Dan sistem ini di lakukan dengan adil dan merata, inilah yang terkadang membuat saya salut dengan Negara-negara maju tersebut, karna justru merekalah yang menerapkan keadilan sebagaimana perintah Allah yang seharusnya di tegakkan di ngara-negara yang memang sudah bebasiskan islam. Jauh hari coba kita lihat bagaimana sahabat Umar bin Khotab yang mana beliau sangat cerdas dalam mengatur kepemimpinannya dan sangat respon untuk maslahah rakyatnya, juga siang dan malam selalu memperhatikan rakyatnya, dalam kisahnya yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, ketika beliau berjalan keliling malam beliau mendengar isak tangis dari keluarga miskin yang anak-anaknya minta makan,oleh sang ibu karena tidak ada beras atau gandum yang mau di makan akhirnya, ibu dari kedua anak itu berusaha untuk membuat sang anak senang dengan mengatakan ya nak.. tunggu sebentar lagi mau masak, sampai kedua anak tersebut tertidur, tangisan itulah yang di dengar umar dan ketika itu umar langsung mnghampiri rumah keluarga malang itu, setelah umar mengetahui masalah yang di hadapi keluarga tersebut. Pada malam itu juga umar langsung pulang dan mengambil sekarung gandum untuk di berikan kepada keluarga tersebut. Begitulah khalifah umar ketika menjabat sebagai pemimpin ketika itu6[6]. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan pemerintah, dan dari penelitian-penelitian akademik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Data BPS bulan Maret tahun 2007 menunjukkan angka 37.168.300 orang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini
sebagian besar bertempat tinggal di perdesaan (20,37%), tetapi ada pula kemiskinan di perkotaan (12,52%). Coba bayangkan begitu banyak saudara-saudara kita yang masih berada dalam garis kemiskinan yang kaya semakin kaya dan yang miskin pun semakin melarat lalu siapa yang akan membantu mereka dalam masalah financial dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, mungkin dengan sistem pemerintah yang seperti ini sampai kapanpun itu tidak akan pernah selesai. Lalu sebagai mahasiswa dan mahasiswi apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulagi itu semua? Menurut saya cara yang bisa kita lakukan sementara adalah melihat status kita sebagai sebagai mahasiswa-mahasiswi penuntut ilmu agama. Dalam hal ini kita bisa menyampaikan dakwah dan memberikan pelajaran yang berhubungan dengan islam ke masyarakat kita, baik yang kaya maupun yang miskin, yang miskin agar terus berusaha dan berdoa dan yang kaya agar menunaikan kewajibannnya sebagai orang yang memiliki harta, sebagaimana firman Allah “dan di dalam harta kamu ada hak peminta-minta”7 [ 7] saya yakin jika smua orang kaya yang ada di sekeliling kita melaksanakan kewajiban mereka untuk megeluarkan zakat dari pada hartanya insya Allah tidak akan ada lagi pengemis di jalanan, tidak ada lagi orang-orang miskin yang tidak makan, semuanya hidup dengan tenang, wajah kitapun berseri dan senang apalagi yang kita harapkan kecuali bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, bahkan mahasiswa dan mahasiswipun sekalian tidak lagi harus antrian untuk ambil bantuan karena biaya kehidupan sudah di siapkan, maka Allah pun berfirman: “ Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan”8[8] Dan ini sudah mulai di terapkan di ngeri jiran Malaysia dan brunai Darussalam sebagian besar dari pelajar mereka mendapatkan harta zakat yang di berikan oleh kerajaan lagi-lagi karena pengelolaan yang diterapkan oleh mereka benar-benar di laksanakan seperti ajaran islam, sehingga mereka datang ke negeri ini benar-benar untuk belajar dan mendalami agama islam bahkan tidak hanya itu pelajar mereka sebagian juga belajar ilmu kedokteran, namun masih banyak juga yang masih blajar malas-malasan, maka nikmat tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan?? Lalu bagaimana dengan Negara kita indoanesia bagaimana dan dengan sistem ekonominya?? Kegiatan perekonomian yang diharapkan akan bergairah dengan munculnya rezim pernerintahan baru ternyata tidak terbukti, keadaan perekonomian yang rnemburuk pada saat bersamaan dengan negara-negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Korea, Brazil, dan lain-lain tidak dapat ditingkatkan, di lain pihak perekonomian dunia, bahkan negara-negara tetangga seperti yang disebutkan di atas telah mampu keluar dari kemelut krisis moneter namun di pihak Indonesia hal tersebut tidak semakin membaik namun para elit dan kelompok partai-partai politik terus saja berpacu dan bergelut dengan perebutan kekuasaan sehingga lupa pada apa yang berhubungan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin menimbulkan gejolak sosial, pengangguran semakin bertambah, tingkat kemiskinan semakin besar, keluarnya investorinvestor asing, pencucian uang, tingkat korupsi semakin merajalela mulai dari tingkat desa
sampai ke pemerintah pusat tidak terkecuali para anggota legislatif yang dikenal dengan money politiknya semakin tidak dapat dibendung sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup nomor 3 (tiga) di dunia dan nomor 1 (satu) di Asia. Penerapan Distribusi Perdagangan Distribusi dapat kaitkan dengan pemasaran, dimana distributor sebagai alat yang memasarkan sebuah produk atau barang kepada konsumen. Pemasaran(Inggris: Marketing ) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barangatau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya namun juga ingin memenuhi keinginannya yaitu misalnya segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini memilih Aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya yang juga mudah dibawa. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan harga (price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan barang (promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju. Sebagai contohnya adalah pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktifitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai Negara.9[9] Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara di mana suatu organisasi melakukan bisnis.10[10] Bauran pemasaran adalah empat komponen dalam pemasaran yang terdiri dari 4P yakni * '' Product' ' (produk) * '' Price'' (harga) * '' Place'' (tempat), termasuk juga (distribusi) * '' Promotion'' (promosi) Karena pemasaran bukanlah ilmu pasti seperti [[keuangan]], teori bauran pemasaran juga terus berkembang. Pemasaran lebih dipandang sebagai seni daripada ilmu, maka seorang ahli pemasaran tergantung pada lebih banyak pada ketrampilan pertimbangan dalam membuat kebijakan daripada berorientasi pada ilmu tertentu. Pandangan ahli ekonomi terhadap pemasaran adalah dalam menciptakan waktu, tempat dimana produk diperlukan atau diinginkan lalu menyerahkan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen (konsep pemasaran).Metode pemasaran klasik seperti 4P di atas berlaku juga untuk [[pemasaran
internet]], meskipun di internet pemasaran dilakukan dengan banyak metode lain yang sangat sulit diimplementasikan diluar dunia internet. 11[11] Sebagian contoh kecil dalam pemasaran lewat internet adalah yang kerap sekali kita jumpai, pemasaran butik dalam penjualan pakaian, jilbab, dan sebagainya. Ada juga sebagian restorantrestorant yang mempublikasikan makanannya lewat via internet. Inilah adalah salah satu contoh factor pendukung dalam pemasaran, karena mereka memanfaatkan peluang bisnis menjadi uang. Dimana seorang distributor menawarkan barang-barangnya kepada konsumen, melalui teknologi internet yang kerap manusia jumpai. Justru dengan cara inilah, seorang konsumtor dapat tertarik, dan tidak perlu mengunjungi toko pakaian tersebut, hanya sekedar untuk memilih-milih. Inilah sebuah kemajuan tekknologi di zaman era serba maju. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Swastha “Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.12[12]” Sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Karena pada saat kondisi kritis justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Pemasaran menurut W. Y. Stanton pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial.13[13] Berdasarkan definisi di atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan yaitu : Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing dan masyarakat Faktor makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, teknologi/fisik dan sosial/budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran : Dari sudut pandang penjual : Tempat yang strategis (place),
Produk yang bermutu (product), Harga yang kompetitif (price), dan Promosi yang gencar (promotion). Dari sudut pandang konsumen : Kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs and wants), Biaya konsumen (cost to the customer), Kenyamanan (convenience), dan Komunikasi (comunication). Dari apa yang sudah dibahas di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Pemasaran yang berkesinambungan harus adanya koordinasi yang baik dengan berbagai departemen (tidak hanya di bagian pemasaran saja), sehingga dapat menciptakan sinergi di dalam upaya melakukan kegiatan pemasaran. Tujuan Distribusi Menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, Mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen Tercapainya pemerataan produksi Menjadi kesinambungan produksi Memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Meningkatnya nilai guna atau jasa.
Sistem dan Jenis Saluran Distribusi Macam-macam sistem distribusi dapat dibedakan menjadi tiga macam: Sistem distribusi langsung. Sistem distribusi langsung yaitu denagn menjual atau menyalurkan hasil produksi barang atau jasa langsung kepada konsumen, jadi posisi produsen disini langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Sistem distribusi semi langsung. Dengan melalui sistem distribusi semi langsung ini produsen menyalurkan atau menjual barang hasil produksinya melalui took milik produsen sendiri. Sistem distribusi tidak langsung. Yaitu produsen menyalurkan jasa atau menjual barang hasil produksinya kepada konsumen dengan melalui lembaga atau pedagang perantara. Jenis saluran distribusi barang konsumsi dan jasa: Saluran distribusi barang konsumsi dan jasa. Dengan melalui produsen kepada konsumen: jenis penyaluran distribusi seperti ini merupakan penyaluran yang paling pendek dan sederhana, dan tanpa melalui perantara agen, bias juga dengan melalui pos atau langsung, disebut juga jenis penyaluran distribusi barang konsimsi secara langsung.
Melalui produsen, pengecer, kemudian kepada konsumen: disini pengecer besar melakukan pembelian barang kepada produsen dan menyalurkannya kep ada konsumen.
Melalui produsen, pedagang besar, pengecer, dan kepada konsumen: pedagang besar melakukan pembelian barang kepada produsen, dan produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah yang besar atau distribusi tradisional, dan tidak melakukan penjualan kepada pengecer dan pengecer membeli barang dari pedagang besar yang akan disalurjannya kepada konsumen. Melalui produsen, agen, pengecer, kemudian kepada konsumen: agen membeli barang dari produsen kemudian disalurkan kepada pengecer kemudian kepada ko nsumen.
Melalui produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen: dalam saluran distribusi sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barang kepada pedagang besar yang disalurkannya kepada pengecer. Melalui produsen, distributor industry, kemudian kepada pemakai industry. Contohnya: barang bangunan, alat bangunan. Melalui produsen, agen, pemakai industry: saluran distribusi ini dipakai oleh produsen yang tida memiliki departemen pemasaran, juga untuk perusahaan yang ingin memperkenalkan barang baru atau memasuki daerah pemasaran yang baru yaitu melalui agen kemudian disalurkan kepada pemakai industry. Hubungan antara konsumsi, produksi dan distribusi Perbedaan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dapat dilihat sebagai berikut: Produksi (pelaku produsen) Menghasilkan barang dan jasa Menciptakan suatu barang dan jasa Menambah manfaat atau kegunaan barang dan jasa Distribusi (pelaku distributor) Menyalurkan atau menyebarkan barang dan jasa Membantu mendekatkan produsen dengan konsumen Tujuannya mencari laba Konsumsi (pelaku konsumen) Pengguna barang dan jasa Dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Penutup Manusia di dunia tidak akan mampu untuk hidup dengan sendirinya, karena antara satu makhluk dengan yang lainnya saling membutuhkan. Begitulah Islam mengajarkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan. Melalui distribusilah kita mampu menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan, seperti keperluan rumah tangga, maupun jasa. Hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen, satu sama lain tidak da pat dipisahkan. Kesenjangan dan kelaparan semakin kita rasakan, dikarenakan kurang meratanya sistem distribusi yang kita anut, banyaknya ketimpangan pendapatan yang kurang merata. Sebaiknya kita mulai menjalankan suatu sistem distribusi dengan adil dan merata, serta mengelolanya dengan baik. Agar dari sistem inilah kita mampu menghapus kemiskinan yang telah meraja lela. Kita sebagai generasi Islam hendaknya bersatu dan bangkit untuk membungkus eksploitasi
dengan kemakmuran. Kesenjangan dan kelaparan ditutup rapat-rapat, pembagian distribusi yang didapatkan selarasnya dijalankan dengan seadil-adilnya. Demikian dengan berakhirnya tulisan kami yang sangat sederhana ini. Semoga kita dapat memetik pelajaran dan hikmah, serta dapat dijadikan modal awal untuk memperdalam pembahasan akan distribusi. Wallahu a‟lam bis showab. DAFTAR PUSTAKA Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia Edwin Musthafa nasution dkk, pengenalan eksklusif ekonomi islam, kencana , Jakarta, 2010. Prof. Dr. husein syahadat, Produk-produk investasi bank islam teori dan praktek, Pusat Kajian Ekonomi Islam (Pakeis), Kairo Egypt, cet 1113, 2005 Wahbah Zuhaili Mausu‟ah al- Fiqh al-Islam wa al-Qadhaya al- Mu‟asharah, Vol. IV, Dar alFikr. Damaskus, 2008 Prop. Dr. Syahadat Husein, Produk-Produk Investasi Bank Islam Teori dan Praktek, Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKEIS), Cairo Egypt, cet. III, 2005 Joshi, rakesh mohan, (2005) international marketing, oxford university press, new delhi and new York ISBN 0-19-567123-6. Onkvisit, sak (2004) " process of international marketing" international marketing: analysis and strategy (edisi ke 4 th). Diakses pada 24 juni 2011. http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemasaran&action=edit§ion=1 William J. Stanton, Prinsip Pemasaran, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bokowatun, Erlangga, Jakarta, 1991 http://www.midas-solusi.com/knowledge-space,en,detail,33,strategi-pemasaran (13 Juni 2009)
14[1] Mustafa Edwin Nasution, et. al , Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 119
15[2] Prof. Dr. Husein Syahatah, Produk-Produk Investasi Bank Islam Teori Dan Praktek , Pusat
Kajian Ekonomi Islam (Pakeis), Kairo, cet. III, 2005, h al. 40
16[3] Ibid. hal 34 17[4] Hyperinflation adalah penurunan output atau produk yang dihasilkan oleh produsen 18[5] Kebijaan moneter dapat diartikan sebgai suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untu
memepengaruhi jalannya perekonomian dengan cara menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 19[6] Wahbah Zuhaili Mausu‟ah al- Fiqh al-Islam wa al-Qadhaya al- Mu‟asharah, Vol. IV, Dar al- Fikr. Damaskus, 2008, hal 37 20[7] Surat Al-Dzariyat: 19 21[8] Surat Al-Rahman : 13 22[9] Joshi, Rakesh Mohan, (2005) International Marketing, Oxford University Press, New Delhi and New York ISBN 0-19-567123-6
23[10] Onkvisit, Sak (2004). "Process of international marketing". International marketing: analysis and strategy (edisi ke-4th). hlm. 3. Diakses pada 24 Juni 2011.
Posted by Budi Wahyono Income distribution (distribusi pendapatan), dalam ekonomi Islam menduduki posisi yang penting karena pembahasan distribusi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan aspek politik. Dan sebenarnya konsep ekonomi islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, dimana ukuran berdasarkan atas jumalh harta kepemilikan, akan tetatpi bagaimana bisa mendistribusikan penggunaan potensi kemanusiaan, berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan
mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah, bagaimana mengatur distribusi pendapatan dan penyalurannya kepada masyarakat?. Dalam Islam telah dianjurka untuk melaksanakan zakat, infak dan shadaqah dan lian sebagainya. Kemudian baitul mal membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk meringankan beban hidup, dengan cara memberi bantuan langhsung ataupun tidak langsung. Isalm tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak peme rataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah; dimana di antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu bisa saling menyantuni, maenghargai dan menghormati peran masingmasing. Semua keadaan di atas akan terealisasi apabila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah SWT. Konsep Moral Islam Dalam Sistem Distribusi Pendapatan Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitasnya, dimana motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikanya. Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolute hanyalah Allah SWT seperti dalam firman-Nya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu, (Ali Imran :189)
Sabda Nabi Muhammad SAW “suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya : Ke pada siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri ? Mereka menjawab : setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya. Kemudian nabi bersabda : Hartamu adalah apa yang kamu gunakan dan harta ahli warismu adalah yang tidak kamu gunakan. (Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad) Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi: 1. Kepemilikan Umum (al milkiyyah al ammah / collective property) - Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair ma upun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan temasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. 2. Kepemilikan Negara ( state property) - Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.
3. Kepemilikan Individu - Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat Distribusi Pendapatan Kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapartan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang mendasari system distribusi-redistribusi pendapatan baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Proses redistribusi pendapatan dalam islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity (factor dari dalam), signifikansi dan batasan-batasan tertentu, di an taranya: 1. Sebagaimana utilitanrianisme, mempromosikan “ greatest good for greteast number of people”, dengan good dan utility diharmonisasikan dengan pengertian halal-haram, peruntungan manusia dan peningkatan utility manusia adalah tujuan utama dari tujuanpembangunan ekonomi. 2. Liberitarian dan Marxism, pertobatan dan penebusan d osa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkanya proses redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditemukan sejumlah instrument yag mewajibkan seseorang muslim untuk mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat melakukan kesalahan (dosa). 3. Sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang dari a danya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Kondisi seperti ini hamper bisa dipastikan berlaku setiap komunitas. 4. Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakekatnya tidak demikian. Di sini pun terjadi mekanisme pertukaran, hanya saja objek yang menjadi alat tukardari kekayaan yang ditransfer berlaku di akhirat nanti (pahala). Dengan demikian, logikanya memberikan pengertian bahwa dengan berbuat baik sekarang dan bertobat karena melakukan dosa, kemudian mentransfer sebagian harta, maka senagai alat penukar pengganti adalah pahala di di akhirat. Ini tentunya bukanlah mekanisme dari market exchanes akan tetapi pertukaran yang ter jadi anatara orang yang beriman dengan Tuhannya Distribusi Pendapatan Dalam Konteks Rumah Tangga ( Household ) Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari terminolgi shadaqah. Pengertian shadaqah di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena shadaqah dalam kontek terminology Al qur‟an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: pertama: shodaqah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Kedua: shadaqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal karikatif, seperti:
1. Shadaqah Wajibah (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) yaitu: a) Nafaqah, b) Zakat, c) Udhiyah, d) Warisan, e) Musaadah, f) Jiwar, g) Diyafah. 2. Shadaqah Nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagiorang muslim) yaitu: a) Infak, b) Aqiqah, c) Wakaf, d) Wasiat. Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminology had/hudud atau pertaubatan dalam perbuatan dosa. Dengan berwujud kafarat dan dam (diyat).kedua hal tersebut merupakan satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi-redistribusi pendapatan. Dalam hal ini nampak jelas Islam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seseorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri. Selain itu, distribusi pendapatan juga dapat di lakukan dengan melakukan transaksi pinjammeminjam, sewa-menyewa, upah, dan jual beli. Dalam ajaran Islam mendistribusikan pendapatan rumah tangga ada skala prioritas yang ketat. Dari kepemilikan asset yang dimiliki pertama yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah (1) membayar utang, (2) membayar zakat, ketika asset tersebut sudah memenuhi syarat barang yang wajib dizakati, baik nisab maupun haul. Sedangkan pendistribusian lain seperti: infaq, udhiyah, wakaf dan wakaf dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban zakat. Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada keleluasaan setiap muslim, pemerintah tidak berperan dalm hal ini. Dalam hal warisan,dilaksanakan setelah pemilik aset atau harta meninggal dunia Distribusi Pendapatan Dalam Konsep Negara Prisnsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral islam mencanan gkan kepentingan distribusi pendpatan secara adil.pada sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islampada level Negara terkait dengan,penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan social maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Karena itu Negara wajib mengeluarkan kebijakanyang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenaga kerjaan pembangunan social ekonomi dan lain sebagainya. Negara juga bertanggung jawab atas manejemen.kepemilikan publikyang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruhanggota social, menahbiskan yang baik dan mencegah yang buruk bagimasyarakat secara umum, memproteksi dan mereservasimoral komitmen seluruh bangsa.
Startegi pembangunan berbasis islam menyajikan 3 sistem: 1) sistem penyaringan atau filter, yang terdiri dari maslahah syar‟iyyah dan mekanisme h arga di pasar. 2) mendorong para agen ekonomi untuk melakukan pemuasan kebutuhan tanpa merusak dan membahayakan lingkungan. 3) rekontruksi terhahadap sosioekonomi, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan, menghindari perbuatan ria, dan mereformasi sistem keuangan untuk mendukung terwujudnya dua tujuan di atas. Untuk menciptakan nuansa pasar yang terbuka, berkaitan dengan struktur produksi dan
dinamika tenaga kerja, harus diadakan pengoptimalan sumber daya (alam dan manusia). Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan. Pengelolaan Sumber Daya Dalam pengelolaan sumber daya, Negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik dan maksimal. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang menjadi sector publik
Ajaran islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan penggunaan lahan untuk kepentingan public dan Negara, distribusi tanah kepada sector swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaannon monetarylainnya yang unsur legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari‟ah.semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan. Kompetisi Pasar dan Redistribusi Sistem Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan manusia untuk mengatasi problem ekonomi yang terdiri atas : produksi, konsumsi dan distribusi. Kepentingan Negara (pemerintah) dalam pendistribusian pendapatan di p asar adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin pendapatan seluruh bangsanya (baik muslim maupun non musilm) Model Ekonomi Politik Kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum secara sekaligus. Model ini menfokuskan kepada keimbangan, harmonisasi dan permanen dari kedua kepentingan tersebut. Kebijakan ekonomi politk islam juga melayani kesejahteraanmateri dan kebutuhan spiritual. Kebijakan ini memperhatikan setiap aktivitas ekonomi individu,selama aktivitas itu berada dalam perencanaan dan orientasi hanya kepada Allah. Allah SWT berfirman: “….Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu …” (QS. Al Hasyr :7)
Aspek ekonomi politik Islam yang dilakukan oleh para khalifah adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat. Ada dua hal penting yng harus diperhatikan oleh umat islamuntuk memperoleh kesuksesan system islam dalam distrubusi pendapatan, yaitu;perilaku konsumsi (mustahik menjadi muzaki) dan pengembangan intermediary system untuk lebih menyelengggarakan instrument-instrumen kebijakan fiskal dalam islam yang khusus diproyeksikan untuk distribusi pendapatan. - See more at: http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/distribusi-pendapatan-dalamislam.html#sthash.GJXXlbGu.dpuf
A. MAKNA DISTRIBUSI a. Makna Distribusi dan Urgensinya Terdapat perbedaan dalam system ekonomi tentang makna distribusi. Kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan khusus dan memperbolehkan pemindaan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, dan tidak meletakan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara ekonomi social mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip “setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya,” dan berdasarkan pada khurafat perealisasian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosial. Pada sisi lain, ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian “ pemasukan Negara” di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian factor -faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur produksi dari pemasukan Negara. Karena itu kapitalisme memutlakan system distribusi dengan terminologi “teori harga unsure produk si”. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi income di antara individu masyarakat dan kelompokn ya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali dimasa belakangan ini, dan dengan tingkata yang terbatas. Sedangkan makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsure-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Yang mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakan bagi masingmasing dari keduanya dari kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki polotik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsure-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pen gembalian distribusi dalam system jaminan social yang disampaikan adalam ajaran Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan system konvensional d ari sisi tujuannya, asas ideology, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan system ekonomi konvensional. 1. konsep moral Islam dalam system distribusi pendapatan secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral, spiritual dalam pemeliharaan keadilan social pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hamper semua konflik individu maupun social. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep
moral tersebut. Ini merupakan fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai factor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membuming untk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi. Untuk itu, dalam merespon laju perkembangan pemikiran ini, yang harus dilakukan adalah: v mengubah pola pikir (mind sets) dan pembelajaran mengenai nilai Islam, dari yang focus perhatiannya bertujuan materialistis kepada tujuan yangmengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas social. v keluar dari ketergantungan kepada pihak lain. Hidup diatas kemampuan pribadi sebagai personal maupun bangsa, melaksanakan kewajiban financial sebagaimana yang titunjukan oleh ajaran Islam dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia saat ini bukanlah akhir cerita kita. Akan ada kehidupan beru setelah kehidupan di dunia fana ini. Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadi kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada kehancurannya, dimana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari ibu kota kapitalisme tentang keharusan menempatkan jalan ketiga sebagai ganti kapitalisme yang telah nampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita oleh dunia di bawah bayang bayang kapitalisme. Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi tingkatan kerja seperti didalihkan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini semakin terpuruk, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir di tanah airnya sendiri, karena dia kontradiksi dengan fitrah manusia, dan berjalan di d alam arus balik kehidupan sehingga menyeretnya ke bak sampah sejarah. Sedangkan Islam sendiri mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: 1. banyaknya nash al-qur‟an dan hadis Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskn sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-cara yang terbaik, dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. Bahkan nash-nash tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan sosial yang merupakan ca ra yang mendasar untuk pengembalian distribusi dan masuk surga, dan mengkaitkan antara keburukan distribusi dengan masuk neraka. Diamana yang demikian itu merupakan metode terkuat dalam memberikan himbauan dan peringatan. 2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas, diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting. Sebagai contohnya, bahwa al-Qur‟an menentukan cara pembagian zakat dengan mendetail, penentuan pembagian ganimmah dan faiq, kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang kaya, dll.
3. Banyak dan konperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakan dalam Islam, baik dengan cara penghalusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah). Bahwa zakat yang merupakan cara terpenting yang membantu terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial didalam Islam mendapat tempat besar didalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam, dan penolakan melaksanakannya merupakan sebab terpenting dalam memeranginnya Abu Bakar r.a terhadap orang-orang yang murtad. 4. Al-Qur‟an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringanan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas, setelah Allah menjelaskan pembagian fai‟, dimana tujuan tersebut dijelaskan dengan firmannya. “agar harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. 5. Dalam fiqih ekonomi, Umar r.a tema distribusi mendapat porsi besar yang akan dijelaskan di dalam pasal ini, dan perhatian Umar terhadap tema distribusi tampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut, a. diantara wasiat beliau untuk umat adalah berlaku adil dalam distribusi, dimana beliau berkata, “sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian”. b. Banyaknya sikap dan ijtihad Umar r.a dalam hal-hal yang berkaitan dengan distribusi, bahkan beliau menangani sendiri proses distribusi. B. TUJUAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Ekonomi Islam mempunyai sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dimana distribusi tersebut dikelompokan menjadi empat bagian,antara lain a. Tujuan dakwah` Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah. Contohnya; bagian muallaf di dalam zakat.dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keIslamannya. b. Tujuan pendidikan Secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dalam mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. · Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain. · Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, egois dll. c. Tujuan sosial Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah : Ø Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Ø Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
Ø Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Ø Keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan d. Tujuan ekonomi § Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidakakan habis karena zakat § Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. § Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi . sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. § Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, contohnya : ketika sebagian harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat bertambah. Sebab pemanfaatan orang-orang miskin terhadap harta tersebut akan menjadi pada umumnya lebih besar daripada kemanfaatan harta tersebut masih berada di tangan orang yang kaya. C. DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungn dengan aspek e konomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Dan hal itu memang tidak bisa disangkal berbagai aspek normatif yang berkaitan dengan firman Allah dan asbda Rasulullah S.AW merupakan bagian penting dari misi dakwanya. Sebenarnya konsep Islam tidak hanyamengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi menggunakan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah: 1. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan. 2. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapat yang sama. 3. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.
24[11] http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemasaran&action=edit§ion=1 25[12] William J. Stanton, Prinsip Pemasaran, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bokowatun, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 5c
26[13] http://www.midas-solusi.com/knowledge-space,en,detail,33,strategi-pemasaran (13 Juni 2009)
By: Wida Robiatul, Elsadila Dhini, Fauziah, Rina
Perbedaan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan; Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam
Untuk menjawab masalah ini Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infak, sodaqah. Kemudian baitul mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung, Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, retak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah, dimana antara satu orang dan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, maupun atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masingmasing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.
Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produks i yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut[1]: 1) Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar. 2) Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (interest on capital) yang diharuskan pada pemilik proyek. 3) Ongkos, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek; dan 4) Keuntungan, yaitu keuntungan (profit) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhn ya. Akibat dari perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, berbeda-beda pula pendapatan yang didapat oleh masing-masing individu. Islam menolak butir kedua dari empat unsur tersebut di atas, yaitu unsur bunga. Para ulama Islam telah sepakat dan lembaga-lembaga fiqih – termasuk MUI juga telah mengeluarkan fatwa – bahwa setiap bentuk bunga adalah riba yang diharamkan.[2] Adapun ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-b atasannya. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara.[3] Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan k ebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Kaum sosialis mengecam masyarakat kapitalis karena di dalam masyarakat kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perelengkapan dan barang-barang mewah yang merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bag i para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir. Kadang kala mereka memproduksi barang-barang yang bermanfaat seperti gandum, susu dan lainnya tetapi jika harganya anjlok, maka mereka spontan tidak segansegan memusnahkannya dengan melemparkannya ke laut atau membakarnya agar harganya tetap mahal seperti yang diinginkannya. Dalam kekuasaan sistem kapitalis barlangsung praktek-praktek monopoli yang sangat besar dan mengerikan. Kadang kala menjadi perusahaan yang bergerak dalam berbagai macam jenis usaha samapai sebagian perusahaan tersebut menjadi sebuah negara dalam negara, yang tidak tunduk pada pemeintahan setempat. Bahkan memaksa pemerintahan setempat tunduk kepada kemauan dan kepentingan mereka dengan melakukan penyuapan secara jelas dan memuaskan. Dengan
demikian tidak seorang pun yang dapat memaksa mereka membuat suatu jenis produksi dan menentukkan jumlah keuntungan karena mereka sendiri yang mengatur dan menentukkan produksi dan harga. Kritik kaum sosialis terhadap kaum kapitalis tersebut memang benar. Tetap i, mereka memerangi kebatilan dengan hal yang lebih batil darinya. Mereka berlindung di bawah kekuasaan sosialisme dari monopoli kapitalisme kepada monopoli yang lebih buruk dan lebih parah, yaitu monopoli negara yang menguasai semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan ladang-ladang penambangan. Negara menguasai keuntungan dan tidak dikembali kan seperti pengakuan mereka kepada para buruh (pekerja) yang memimpikan surga yang dijanjikan untuk mereka dalam bayang-bayang sistem sosialisme.[4] Sosialisme tidak dapat menghapuskan jurang perbedaan yang dikenal di dalam kapitalisme. Bahkan, di dalam sosialisme terdapat perbedaan yang mengerikan dalam soal upah antara dua batas; maksimum dan minimum mencapai perbandingan (1-50) yaitu gaji tertinggi sama dengan lima puluh kali lipat dari gaji kecil. Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekank an pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya? Apa hak-hak, dan kewajiban-kewajiban atas kepelikan? Hal ini bukan berarti Islam tidak menaruh perhatian kepada kompensasi produksi. Ia memperlihatkannya juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan up ah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan. F. Analisis dan Kesimpulan:
1. Distribusi pendapatan dan kekayaan di antara berbagai faktor produksi terdiri dari; Pertama, pembayaran sewa tidak bertentangan dengan jiwa Islam Kedua, perbedaan upah akibat bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam. Syarat pokoknya adalah majikan tidak mengisap para pekerja dan mereka harus membayar haknya. Ketiga, terdapat kontroversi antara riba dan bunga. T api bila arti riba dipandang dalam perspektif sejarahnya tampaknya tidak terdapat perbedaan antara riba dan bunga. Keempat, Islam membolehkan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi. 2. Dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bungan, maupun ongkos sewa. 3. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perelengkapan dan barang-baran g mewah yang
merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa men aruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang keban yakan dari kaum fakir. Lain hanya, dalam ekonomi Islam menolak butir kedua dari empat unsur (upah, sewa, bunga, keuntungan), yaitu unsur bunga. ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya. Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya. memperlihatkannya juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan Secara ringkas perbandingan antara sistem ekono mi Islam dalam masalah bisnis adalah sebagai berikut: Paham Ekonomi
Insentif
Kepemilikan
Kapitalisme (pure capitalism) Kapitalisme Negara(state capitalism) Kapitalisme campuran
Material
Mutlak Individual
Material & Norma Sosial Material dan norma sosial
Individual atas pengawasan negara Mutlak individual
Norma Sosial
Mutlak Negara Negara
Sentralistik
Material dan norma sosial
Mutlak negara Mekanisme atau komunitas pasar dan negara
Sentralistik
Mashlahah (dunia& akhirat)
Individual, Mekanisme Musyawarah sosial & negara pasar yang adil berbasis atas dasar mashlalah mashlahah
(mixed capitalism) Sosialisme (pure socialism) Pasar Sosialisme (market socialism) Islam
Mekanisme , Informasi & Koordinasi Mekanisme Pasar
Pengambilan Keputusan
Mekanisme pasar dan negara Mekanisme pasar dan negara
Sentralistik dan Desentralistik Sentralistik dan Desentralistik
Desentralistik
[1] Yusuf Qardhawi, Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Penerjemahan: Didin Hafiduddin et.al.) (Jakarta:Robbani Press, 2001), h. 347 [2] Yusuf Qardhawi, Fawaid al-bunuk hiya ar-Riba al-Muharram, (Mesir: Dar al-wafa), h. 80 [3]Karl Marx, Das Kapital, (Chicago, Heny Regnery Company,tt), h. 13 [4] Qardhawi, Peran nilai, h. 349
PRODUKSI, KONSUMSI DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM A. PRODUKSI DALAM ISLAM 1. Pendahuluan Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Menurut Dr. Muhammad Rawwas Qalahji kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata al-Intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil‟atin (mewjudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu mu‟ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min „anashir alintaj dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsurnsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). Produksi menurut Kahf mendefenisikan kegiatan produksi dalam prespektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagian di dunia dan akhirat. Dari dua pengertian di atas produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan mansia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Swt untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk [1] mencapai maslahah bukan hanya menciptakan materi. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. [2] Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode [3] tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi [4] produksinya. Dimana Islam mengakui pemilikian pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak. 2. Prinsip-prinsip Produksi Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam prduksi, antara lain dikemukakan Muhammad alMubarak, sebagai berikut:[5]
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 3.
4.
1. 2. 3.
Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Di larang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman. Larangan melakukan ikhtikar (penimbunan barang). Memelihara lingkungan Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain : Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami[6] Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.[ 7] Ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang Prinsip Produksi Salah satu ayat tentang produksi yaitu Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi Tanah dalam Surat As-Sajdah : 2 “Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?” Ayat diatas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam, dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya (diproduksi) dengan berbgai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagaiya yang ada pada hewan ternak tersebut. Ayat ini juga memberikan kepada kita untuk berfikir dalam pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses turunnya hujan, tumbuh tanaman, menghasilkan dedunan dan buah-buahan yang segar setelah di disiram dengan air hujan dan pada akhirnya diakan oleh manusia dan hewan untuk konsumsi. Siklus rantai makanan yang berkesinambungan agaknya telah dijelskan secara baik dalam ayat [8] ini. Tentunya puila harus disertai dengan prinsip efisiensi dalam memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya. Sedangkan di dalam hadit, salah satunya sebagai berikut: HR Bukhari – Nabi mengatakan, “Seseorang yang mempunyai sebidan g tanah harus menggarap tanahnya sendiri, dan jangan membiarkannya. Jika tidak digarap, dia harus memberikannya kepada orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi bila kedua-duanya tidak dia lakukan – tidak digarap, tidak pula diberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya – maka hendaknya dipelihara/dijaga sendiri. Namun kami tidak menyukai hal ini.” Hadits tersebut memberikan penjelasn tentang pemanfaatan faktor produksi berupa tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi . Tanah yang dibiarkan begitu saja tanpa diolah dan dimanfaatkan tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak bermanfaat bagi sekelilingnya. Hendaklah tanah itu digarap untuk dapat ditanami tumbuhan dan tanaman yang dapat dipetik hasilnya ketika panen dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, penggarapan bisa dilakukan oleh si empunya tanah atau diserahkan kepada orang lain. Tujuan Produksi[9] Menurut Nejatullah ash-Shiddiqi, tujuan produksi sebagai berikut: Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar Pemenuhan kebtuhan keluarga Bekal untuk generasi mendatang
4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Menurut Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat, kebutuhan manusia dapat digologkan kepada tiga kategori, yaitu dharuriyah, hajjiyat, tahsiniyat. 5. Faktor-faktor Produksi[10] 1. Tanah dan segala potensi ekonomi di anjurkan al-Qur‟an untuk di olah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. 2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. 3. Modal, manajemen dan tekhnologi. 6. Etika dalam Produksi Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut[11]: 1. Peringatan Allah akan kekayaan alam.[12] 2. Berproduksi dalam lingkaran yang Halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha bahkan dalam proses yang memproduk barang dan jasa yang toyyib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi. 3. Etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. 4. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syari‟ah islam. 5. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja melainkan Bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Namun secara umum etika dalam islam tentang muamalah Islam, maka tampak jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiah di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. B. KONSUMSI DALAM ISLAM 1. Pengertian dan Tujuan Konsumsi dalam Islam Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. konsumsi secara umum diformulasikan dengan : ”Pemakaian dan penggunaan barang – barang dan jasa, seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kenderaan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telephon, jasa konsultasi hukum, belajar/ kursus, dsb”. Berangkat dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa konsumsi sebenarnya tidak identik dengan makan dan minum dalam istilah teknis sehari-hari; akan tetapi juga meliputi pemanfaatan atau pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Namun, karena yang paling penting dan umum dikenal masyarakat luas tentang aktivitas konsumsi adalah makan dan minum, maka tidaklah mengherankan jika konsumsi sering diidentikkan dengan makan dan minum. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman,
pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan (akal). Kemaslahatan akhirat ialah terlaksanaya kewajiban agama seperti shalat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji, bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan mesum (nasab) Sebagaimana disebut di atas, banyak ayat dan hadits yang berbicara tentang konsumsi, di antaranya Surat al A‟raf ayat 31[13]. Ayat ini tidak saja membicarakan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga pakaian. Bahkan pada ayat selanjutnya (ayat 33) dibicarakan tentang perhiasan.
2.
a. b. c. d. e. 3. a.
b.
c.
d.
e.
Prinsip-prinsip Konsumsi[14] Menurut Abdul Mannan bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: Prinsip Keadilan Prinsip Kebersihan Prinsip Kesederhanaan Prinsip Kemurahan Hati Prinsip Moralitas. Etika Konsumsi[15] Etika konsumsi menurut Naqvi adalah sebagai b erikut: Tauhid (Unity/ Kesatuan) Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah “tauhid” yang menurut Qardhawi dibagi menjadi dua kriteria, yaitu rubaniyyah gayah (tujuan) dan wijhah (sudut pandang). Kriteria pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah menjaga hubungan baik dan mencapai ridha-Nya. Sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita, usaha dan kerja keras manusia dalam kehidupan yang fana ini. Kriteria kedua adalah rabbani yang masdar (sumber hukum) dan manhaj (sistem). Kriteria ini merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak (kriteria pertama) yang bersumber al-Qur‟an dan Hadits Rasul. Adil (Equilibrium/ Keadilan) Khursid Ahmad mengatakan, kata „adl dapat diartikan seimbang (balance) dan setimbang (equlibrium). Atas sebab dasar itu ia menyebutkan konsep al-„adl dalam prespektif Islam adalah keadilan Ilahi. Salah satu manifestasi keadilan menurut al-Qur‟an adalah kesejahteraan. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan, dan ketaqwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Free Will (Kehendak Bebas) Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Amanah (Responsibility/ Pertanggungjawaban) Etika dari kehendak bebas adalah pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan adanya prinsip kehendak beb as. Halal
Kehalalan adalah salah satu kendala untuk memperoleh maksimalisasi kegunaan konsumsi salam kerangka Ekonomi Islam. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. f. Sederhana Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkomunikasi. Diantara dua cara hidup yang ekstrim antara paham materilialistis dan zuhud. Ajaran al-Qur‟an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir. C. DISTRIBUSI DALAM ISLAM System ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan d an keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainn ya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-qur‟an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (59:7)[16]. Dalam system ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan (Ismail Yusanto). Mustafa E Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.
1.
a. b. c. d. 2. a. b.
Urgensi dan Tujuan Distribusi[17] Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedangang yangg berjaln di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akad-akad. Tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. Jelas dan jauh dari perselisihan. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam [18] Tujuan Dakwah, yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Tujuan Pendidikan, tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surah at-Taubah ayat 103[19] yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah.
c. d. 3. a. b. c. d. e. f. g. h.
i. j. 4.
Tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Tujuan Ekonomi, yakni pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Etika Distribusi Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Transfaran, dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Adil, dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Tolong menolong, toleransi dan sedekah. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. Tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi.[20] Larangan Ikhtikar, ikhtikar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Mencari keuntungan yang wajar. Maksudnya kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mugkin yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. Distribusi kekayaan yang meluas, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesamaan Sosial, maksudnya dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta, semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi.[21] ful Ijtima’) Jaminan Sosial (Taka Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Dan terdapat persamaan sepenuhnya diantara warga negara apabila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi.[22] Menurut Syekh Mahmud Syaltut, bahwa jaminan sosial adalah suatu keharusan diantara keharusan-keharusan persaudaraan, bahkan suatu yang paling utama, yaitu perasaan tanggung jawab dari yang satu terhadap yang lain, dimana setiap orang turut memikul beban saudaranya, dan dipikul bebannya oleh saudaranya, dan selanjutnya ia harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan bertanggung jawab terhadap saudaranya.[23] Jaminan sosial dapat memberikan standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya kepada setiap anggota masyarakat.[24]
a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f. a. b. c.
KESIMPULAN Dengan penjelasan di atas bahwa semua kegiatan baik produksi, konsumsi dan distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip pertanggungjawaban. Manusia dalam berproduksi, konsumsi dan distribusi harus sesuai dengan etika islam yang menjadikan kemakmuran dan ketentraman dalam bermasyarakat. Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut: Peringatan Allah akan kekayaan alam. Berproduksi dalam lingkaran yang Halal. Etika mengelola sumber daya alam Etika dalam berproduksi harus dilandasi dengan ilmu dan syari‟ah islam. Sebagai Khalifah di muka. Etika Konsumsi menurut Islam, antara lain: Tauhid (Unity/ Kesatuan) Adil (Equilibrium/ Keadilan) Free Will (Kehendak Bebas) Amanah (Responsibility/ Pertanggungjawaban) Halal Sederhana Etika Distribusi menurut Islam, antara lain: Larangan Ikhtikar. Mencari keuntungan yang wajar. Distribusi kekayaan yang meluas. d. Kesamaan Sosial.
REFERENSI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ahmad al-haritsi, fikih ekonomi umar. Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995) Mawardi, M.Si, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau: 2007) Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, ( Yogyakarta: Jalasutra, 2003) Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag, ekonomi islam 2, (Pekanbaru, Mujtahadah Press: 2010)
7. Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat: 2011)
Ahmad al-haritsi, fikih ekonomi umar, hlm. 37 [2] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007, hal.102 [3] A production function dewscribes the relationship between the quantity of output obtainable per period on time, lihat di Arthur Thompson and John, Formby, Economics of the Firm : Theory and practice, ( New Jersey : Prentice Hall, 1993) [4] Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, ( Jakarta : PT. Bangkit Daya Insana), 1995, hal. 4 [5] Mawardi, M.Si, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau: 2007), hlm 65-67 [6] Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, ( Yogyakarta : Jalasutra), 2003, hal. 156 [7] Ibid ., hal. 157-158 [8] Konsep efisiensi dapat dirasakan secara intuitif. Contoh keadaan tidak efisien adalah masyarakat yang tidk memanfaatkan sepenuhnya batas kemungkinan produksinya. Misalnya orang membawa hasil produksinya ke pasar untuk ditukarkan dengan barang orang lain, setiap kali terjadi pertukaran maka nilai guna barang kedua pihak akan naik, bila semua kemungkinan pertukaran yang menguntungkan telah habis sehingga tidak ada lagi kenaikan nilai guna, maka dapat dikatakan bahwa keadaan telah mencapai efisien. [9] Mawardi, M.Si, op.cit. hlm. 67-68 [10] Ibid, hlm 69-72 [11] http://sakir-88.blogspot.com/2011/11/makalah-investasi-islam-di-bidang-riil.html [12] QS. al-Qashash ayat 77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. [1]
[13]
31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. [14] Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, Pengantar Ekonomi Islam (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 81 [15] Mawardi, M.Si, op.cit. hlm 82-86 [16]
7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. [17] Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, op.cit, hlm. 91 [18] Ibid, hlm. 93-94 [19]
103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [20] Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat: 2011), hlm. 140 [21] Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag, ekonomi islam 2, (Pekanbaru, Mujtahadah Press: 2010), hlm. 21 [22] Ibid, hlm 21-22 [23] Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, op.cit, hlm 98 [24] Ibid, 99
PRINSIP MORAL EKONOMI ISLAM DALAM PRODUKSI, KONSUMSI DAN DISTRIBUSI
PRINSIP MORAL EKONOMI ISLAM DALAM PRODUKSI, KONSUMSI DAN DISTRIBUSI
Teori Produksi dalam Islam
Produksi menurut
bahasa arab, seperti yang diungkapkan Dr. Muhammad Rawwas
Qallahji adalah Al-Intaj yang secara harfiah dimaknai dengan Ijadu Sil‟atin yaitu mewujudkan (mengadakan) sesuatu
Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Contoh : pabrik batre yang memproduksi batu baterai, tukang mie ayam yang membuat mie ayam.. Bagi Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi social. Agar mampu mengemban fungsi social seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan financial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan social. Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak diatas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani kearah pencapaian kondisi full employment, dimana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar‟i seperti sakit dan lumpuh. Pada prinsipnya islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak. Produksi berprinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasikan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya.
Prinsip Produksi dalam Pandangan Islam
Al qur‟an dan Hadis Rasulullah SAW. Memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut: 1.
Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. 3. Teknik Produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. 4.
Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama islam menyukai kemudahan, menghindari kemudharatan dan memaksimalkan manfaat. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi adalah:
1. Memperoleh barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2.
Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3.
Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. 5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan) demiian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Di bawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain : 1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami 2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan 3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat alturistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran Islam yaitu falah didunia dan akhirat. Kegiatan produksi juga harus berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat.
Ayat Al-Qur’an tentang Prinsip Produksi
Ada beberapa ayat yang terkandung dalam al-Qur‟an yang berkaitan dengan factor produksi. Dalam surah as-Sajadah ditunjukkan adanya siklus produksi dari proses turunnya hujan dan siklus rantai makanan Selain tentang siklus dan cara produksi Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi Modal juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah : 272 “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”
Modal sangat penting dalam kegiatan produksi baik yang bersifat tangible asset maupun intangible asset. Kata apa saja harta yang baik menunjukkan bahwa manusia diberi modal yang cukup oleh Allah untuk dapat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhannya secara materi. Modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis, untuk diputarkan secara ekonomi dengan harapan dari modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih, dari hasil yang lebih tersebut terus diputar sampai pada pencapaian keuntungan yang maksimal (profit) dari modal yang kita miliki yang pada akhirnya tercapailah suatu optimalisasi dari modal tersebut.
Teori dan Prinsip Konsumsi dalam Islam
Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti membeli jamu tolak angin di toko jamu, pergi ke dokter hewan ketika iguana kita sakit keras, makan di mc d, main dingdong, dan sebagainya. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-augerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang
lain
masih
berhak
atas
anugerah-anugerah
tersebut
walaupun
mereka
tidak
memperolehnya. Dalam Al-Qur‟an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini (Kahf, 1995; 27)
“Bila dikatakan kepada mereka, “Belanjakanlah sebagian rizqi Allah yang diberikan-Nya kepadamu,”orang -orang kafir itu berkata,”Apakah kami harus memberi makan orang -orang yang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan ? Sebenarnya kamu benar-benar tersesat.”(QS 36:37)
Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang diciptakan oleh Allah untuk
manusia adalah ketaatan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‟an Al-Qur‟an (QS 2:35);
“……..dan makanlah barang -barang -barang yang penuh nikmat didalamnya (surga) sesuai dengan kehendakmu…….,”
Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar sebagai berikut : A. Prinsip Keadilan Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, ada hal yang terlarang dicantumkan dalam Al-Qur‟an Al-Qur‟an Larangan terakhir berkaitan langsung dengan membahayakannya moral dan spiritual, Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang yang terpaksa, dan bagi orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh makan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja. B. Prinsip Kebersihan Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur‟an Al-Qur‟an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. C. Prinsip kesederhanaan Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Dalam Al-Qur‟an Al-Qur‟an dikatakan :
“…..makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan; berlebih-lebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” berlebih-lebihan.” (QS : Al-A’raaf Al-A’raaf (7):31)
Arti penting ayat-ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan
ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam. D. Prinsip Kemurahan Hati Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. E. Prinsip Moralitas Bukan hanya mengenai makan dan minuman tetapi untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya.
Prinsip dan Teori Distribusi dalam Islam
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor.Contoh distribusi: menyalurkan sembako,menyalurkan barang. Secara lebih eksplisit dalam dalam al-Qur‟an al-Qur‟an telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi, yaitu sebagaimana firman Allah berikut ini :
“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (al-Baqarah : 3) Distribusi di tinjau dari segi kebahasaan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara. (Collins, 1994 : 162) Definisi yang dikemukakan Collins di atas, memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan topik kajian di bahas. Hal ini disebabkan karena definisi tersebut cenderung mengarah pada prilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi di atas dapat di tarik suatu pemahaman, di mana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara (mencakup prinsip take and give). give).
Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. (Rahman, 1995 : 93) Dalam distribusi Islam pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun. Keberadilan dalam pendistribusian tercermin dari larangan dalam Al- Qur‟an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapakan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
DAFTAR BACAAN
Muhammad Rawwas Qalahji, Mabahis Fi Al-Iqtishad Al-Islami Min Ushulihi Al Fiqhiyah, Fiqhiyah, www. pkes.org Budi Setyanto,(et al)., Pengenalan Pengenalan Eksklusif:Ekonomi Islam,Cet.1;Jakarta:Kencana Islam,Cet.1;Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006.h.107 Eko Suprayitno., Ekonomi Ekonomi Islam.Cet.1;Yogyakarta:Graha Islam.Cet.1;Yogyakarta:Graha Ilmu,2005.h.92.
Definisi Ekonomi Konvensional Ilmu yang mempelajari kebutuhannya yang tak produksi yang terbatas.
prilaku manusia dalam memenuhi terbatas menggunakan faktor-faktor
Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan (scarcity) dan pilihan (choices)
PRODUKSI
Suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jjasa tertentu dengan memanf aatkan sektor-sektor produksi d dalam w waktu ttertentu, d dengan c ciri u utama:
Kegiatan y yang m menciptakan m manf aat ( (ut i il li i t t y y ) nt uk memak si mumk an k k eunt ungan d d al am pr od uk si perusahaan s selalu d diasumsikan u untuk m memaksimumkan keuntungan d dalam p produksi Penekanan p pada m maslahah d dalam k kegiatan e ekonomi Perusahaan ttidak h hanya m mementingkan k kepentingan p pribadi dan p perusahaan juga k kemaslahatan b bagi m masyarakat. Kegiatan p produksi m merupakan iibadah
Prinsip-prinsip produksi dalam Islam
Kegiatan p produksi h harus d dilandasi n nila-nilai IIslami, s sesuai dengan m maqashid s syariah. T Tidak m memproduksi b barang y yang bertentangan d dengan m maqashid s syariah y yaitu m men jaga iiman, keturunan, jiwa, a akal d dan h harta. Prioritas p produksi h harus s sesuai d dengan p prioritas k kebutuhan yaitu: D Dharuriyah, H Ha j j dan T Tahsiniyah. jiyah d Kegiatan p produksi h harus m memperhatikan k keadilan, a aspek s sosial kemasyarakatan, m memenuhi k kewa jiban z zakat, s sedekah, iinf ak dn w wakaf . Mengelola s sumberdaya a alam s secara o optimal, ttidak b boros, berlebihan d dan m merusak llingkungan. Distribusi k keuntungan y yang a adil a anta p pemilik, p pengelola, mana jemen d dan b buruh.
Prilaku P Produksi Barang & Jasa yang Diproduksi
Faktor-f aktor P Produksi : :
Alam Tenaga Kerja Keahlian modal
Pengertian K Konsumsi s secara u umum d dif ormulasikan d dengan: “Pemakaian
dan penggunaan barang-barang dan jjasa, seperti pakaian, a alat-alat h hiburan, m media iinf ormasi d dll.
TUJUAN Memenuhi k kebutuhan b baik jasmani m maupun rruhani s sehingga m mampu memaksimalkan f ungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk m mendapatkan k kebahagiaan d dunia d dan a akhirat ( (f al ah).
Prilaku K Konsumsi ( (Dr. Y Yusuf Qardhawi) Zakat d dan s sedekah m merupakan b bagian d dari k konsumsi d dalam IIslam. Pendekatan p pendapatan d dalam IIslam d dapat d dirumuskan: Y= ( (C + + Z Zakat) + + S S
minimum sehingga pertumbuhan ekonomi bukan sa ja ada dalam kondisi pertumbuhan yang stabil tapi jjuga terdorong untuk terus meningkat.
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN
Pengertian Manajemen
Ali M Muhammad T Tauf iq: “Mana jemen a adalah m menginvestasikan m manusia u untuk menger jakan k kebaikan, a atau m menger jakan p perbuatan y yang bermanf aat m melalui p perantara m manusia” .
Perbedaan dengan Manajemen Konvensional
Mana jemen k konvensional b bersif at b bebas n nilai d dan h hanya b berorientasi pada p pencapaian m manf aat d dunia s semata Mana jemen dalam Islam bersandar pada j i jtihad pemimpin dan umatnya. Dengan catatan tidak bileh bertentangan dengan konsep dasar d dan p prinsip h hukum y yang b bersumber d dari A Al Q Quran d dan H Hadist.
Prinsip-prinsip Manajemen Islami
Perilaku Struktur O Organisasi Sistem
Perencanaan Dalam Perusahaan
Dalam konsep man jemen Islam d j i jelaskan bahwa setiap manusia atau organisasi memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa llalu u untuk m merencanakan h hari e esok. QS Al Hasy ayat 18: “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepad Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu ker jakan” .
Pengawasan Dalam Perusahaan
Pengawasan IInternal Pengawassan E Eksternal
Pengorganisasian Dalam Perusahaan
“Hak
atau kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi” . Ali bin A Abi T Thalib KONTR AK B BISNIS M MENUR UT I ISLAM Akad
H ubungan ant ar a I j ab d an qabul sesuai d engan k ehend ak sy ar i ia t y ang menet a pk an ad any a p ) huk um p pengar uh ( ak i ib at pad a ob j ek per i ik ka t an
Perbedaan A Akad/Per jan jian
Asas-asas Kontrak •Al H Hurriyah ( (Kebebasan) •Al M Musawah ( (Persamaan a atau K Kesetaraan) •Al A Adalah ( (keadilan) •Al R Ridha ( (Kerelaan) •As S Shidq ( (Ke ju juran) •Al K Kitabah ( (Tertulis)
Rukun dan Syarat Akad •I jab d dan Q Qabul •Pelaku K Kontrak •Obyek A Akad •Akibat H Hukum K Kontrak
Hal-hal yang Merusak Kontrak •Keterpaksaan •Kekeliruan ( (ghalath) •Penyamaran c cacat o obyek •Tidak a adanya k keseimbangan o obyek d dan h harga
Contoh Perjanjian dalam Operasional Perbankan Syariah
Wadi’ah,
titipan murni nasabah yang harus d j i jaga dan dikembalikan kapan sa ja menghendakinya. Aplikasinya wadi’ ah ini bentuk p produk u untuk m menghimpun d dana d dalam b bentuk g giro.
Mudharabah, a akad k ker jasama a antara p pemilik d dana ((shahi bul maa ) l dengan pengusaha (mud har i ib ) untuk melakukan suatu usaha bersama. Dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan nasabah d dalam b bentuk ttabungan a atau d deposito d dan p pembiayaan.
Murabahah, dalam istilah f iqih adalah akad jjual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jjual beli tersebut pen jual menyebutkan dengan jjelas barang yang diper jualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dalam perbankan adalah akad jjual beli antara bank selaku penyedia barang d dengan nasabah yang m memesan u untuk m membeli b barang.
AKAD
Akad Tabarru’
Merupakan jjenis akad dalam transaksi per jan jian antara dua orang atau llebih y yang ttidak b berorientasi p prof it
Akad Tijarah Merupakan jjenis akad dalam transaksi per jan jian antara dua orang atau llebih y yang b berorientasi p prof it.
Sumber referensi ini dari presentasi oleh Amri Fathonah dalam acara Kuliah Informal Sharia Economic Forum. Demikian penulisan ini bukan bertujuan untuk komersil. Semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memahami PRINSIP KONSUMSI, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalammualaikum wr. wb.
PENDAHULUAN
Dalam beberapa abad sistem ekonomi konvensional telah melayani manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Dalam sistem ekonomi konvensional ada berbagai macam cara bagaimana memuaskan keinginan manusia, selama mereka memiliki kemampuan mengelola sumber daya ekonomi. Fenomena ini tentu membantah hasil-hasil pembangunan ekonomi yang diklaim selama ini. Dengan demikian tak berlebihan jika disimpulkan bahwa yang terjadi adalah kekacauan ekonomi bukan pembangunan ekonomi, karena jika yang terjadi pembangunan sepatutnya hasil pembangunan adalah sosio-ekonomi yang tertata, dan pemenuhan kebutuhan yang merata. Akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata dalam beberapa abad ekonomi konvensional mengambil alih sistem ekonomi manusia yang hanya menghasilkan manusia-manusia ekonomi yang meterialistik, individualistik, dan konsumeristik.
Dalam prinsip ekonomi Islam yang diharuskan adalah menjadi tidak hidup bermewah-mewahan, tidak bekerja pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak, dan syariah Islam yang menjadi rujukan dalam membangun sistem ekonomi Islam, sebagaimana keterangan dalam a yat Al-Qur‟an dibawah ini: . :
(.
) Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, tidaklah mendapat bunga dari Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah yang mendapat bunga, mereka yang demikianlah yang memperoleh pahala yang berlipat ganda. (QS. Ar Rum: 37-38)
Dalam ekonomi Islam mekanisme alokasi dan distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan duania akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia, yang menjadikan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang diluar kemampuannya.
Distribusi
Islam telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi (privat property), Islam juga menentukan bagaimna cara memilikinya dan mengizinkan individu untuk mengelola harta yang dimilikinya, namun Islam mengatur bagaimana mengelola harta tersebut. Islam telah menggariskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin yang harus diberikan kepadanya. Suatu perekonomian akan dikatakan telah mencapai efisiensi optimum apabila mampu menggunakan seluruh SDA dan SDM sehingga arus barang dan jasa dapat diproduksi dalam jumalah yang cukup yang mana akan memicu perekonomian yang stabil dan laju pertumbuhan ekonomi akan berjalan secara berkesinambungan. Tidak diragukan lagi bahwa kekayaan atau pendapatan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, akan tetapi yang juga sangat penting adalah proses distribusi harta kekayaan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu distibute yang mena mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Menurut Afzalur Rahman yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan
disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan konstribusi kepada individu- individu, masyarakat maupun negara. Dalam perekonomian modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktifitas perekonomian. Distribusi ini termasuk distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan, baik yang sifatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun yang sifatnya sosial (yang memang distribusi jenis ini begitu kental dalam perekonomian Islam). Muhammad Anas Zarqa (1995) mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi atau redistribusi, yaitu yang berbentuk tukar menukar (exchange), kebutuhan (need), kekuasaan (power), sistem sosial dan nilai etika (social sistem and etichal values). Muhammad Anas Zarqa juga melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil, dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi. Dalam Islam peminjaman kelancaran distribusi ini sudah disistemkan melalui prinsip-prinsip atau ketentuanketentuan syariah, misalnya dengan menjalankan mekanisme zakat dan mekanisme jual-beli yang diatur oleh syariah. Dari persepektif lain dalam dunia usaha (ekonomi riil) kegiatan distribusi dapat juga diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan. Artinya distribusi terjadi karena aktifitas ekonomi, seperti kegiatan jual-beli dan dunia kerja (reward and effort). Bahkan pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan disamping konsumen dan produsen. Sehingga menjadi penting tentunya konsep ekonomi Islam melihat posisi sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan persepektif Islam. Mekanisme harga tidak selalu bisa menjamin dipecahkannya masalah “FOR WHOM” secara adil, sebab ada pihak yang semakin dirugikan dan diinjak-injak oleh pihak lain. Hal ini terkait dengan pola kepemilikan yang terjadi di masyarakat, dimana terjadi kesenjangan pendapatan di masyarakat yang memerlukan suatu mekanisme agar tercipta suatu keadilan, dan hal ini kurang dapat dilakukan oleh mekanisme harga. Sebab pola mekanisme harga yang sepenuhnya ditentukan oleh tarikan supply dan demand di pasar. Apabila hal ini sepenuhnya dilepas menurut mekanisme harga yang terjadi maka akan dapat menyebabkan pemusatan kekayaan kepada segelintir kelompok tertentu yang memiliki akses modal lebih besar dan merugikan kelompok masyarakat lain yang lemah yang kurang memiliki akses modal, sehingga pemerataan kekayaan tidak akan dapat ditemukan dan tugas negara adalah untuk memastikan tidak adanya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi akiran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia yang lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Distribusi harta tidak akan mempunyai
dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah: Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan - Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama - Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq, dan shadaqah. Kemudian baitul mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah; dimana antara satu orang dengan orang yang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah. Landasan Hukum Distribusi
Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orangorang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur‟an maupun al-Hadits berikut: ... : (.... ) Artinya: …..Janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, kesuali dengan jalan yang perdagangan yang didasari suka sama suka…. (QS. an Nisa: 29) .... : (....... ) Artinya : ……Jika mereka menyusukan (anak -anak)-mu untukmu maja berikanlah upah kepada mereka……….(QS. ath-Thariq: 6) :
(...... ) Artinya : Ambilah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. (QS. at-Taubah: 103) .... : (.... ) Artinya : …..Kami telah meniggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain…..(QS. az-Zukhruf : 32) Dan salah satu dari beberapa hadits yang menerangkan pentingnya distribusi adalah sebagai berikut: (.
:
:
)
Artinya: Dari ma‟mar ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah berdosa. (HR. Muslim)
(....... ) Artinya: Dari Harits bin Wahab ia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu sebab akan datang suatu masa di mana seorang membawa sedekahnya, tetapi tidak ada orang yang menerimanya..........(HR. Bukhari) Perinsip Distribusi
Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang di peroleh dari produksi. Maka dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut: a.
Prinsip keadilan atau pemerataan
Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktorfaktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Yang mana keadilan dalam distribusi berarti kebebasan yang berakhlak Islam. Sebab kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak bagi segolongan kecil, mempertajam pertentangan antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatana sosial. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus di bagi secara adil. Islam menginginkann persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. Di samping itu Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang meliputi batas-batas yang wajar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang pengumpulan harta kekayaan dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahtraan masyarakat. Islam akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil. b.
Prinsip persaudaraan atau kasih sayang
Konsep ukhuwah islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat islam, bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah-belah oleh kekuatan-kekuatan duniawi inilah yang mempersatukan individu kedalam masyarakat. Dengan ciri ini pula peradaban manusia mencapai tingkat universalitas yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat islam
yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga aspek ekonomi. c.
Prinsip jaminan sosial
Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dll. Yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar, yaitu: pertama, bahwa SDA harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, kedua, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang yang punya uang, ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja, keempat, printah untuk berbuat baik kepada orang lain, kelima, orang islam yang tidak punya kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, keenam, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (riya‟), ketujuh, jaminan sosial itu harus diberikan kepada mereka yang telah disebutkan dalam alQur‟an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial itu. Tujuan Distribusi
Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuantujuan itu adalah: a.
Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
Menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tujuan distribusi. Moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip anfak al-afw. Kata al-afw berarti kekayaan yagn melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi, orang islam diperintahkan untuk memberikan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi. b.
Mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat
Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidak samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. ..... : (...... ) Artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr: 7) c.
Untuk mensucikan jiwa dan harta
Bagian yang ini juga sangat penting adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang melekukan derma (amal). Sebagaimana dalam al-Qur‟an:
:
(...... ) Artinya: Ambilah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. (QS. at-Taubah: 103) Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir, dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. d.
Untuk membangun generasi yang unggul
Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. : (.... ) Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. (QS. An- Nisa‟: 9) e. Untuk mengembangkan harta Maksud pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi spritual, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran (Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). Kedua, sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan mak akan mendorong terciptanya produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat. Kesimpulan
Dalam ekonomi Islam mekanisme alokasi dan distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan duania akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia, yang menjadikan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang diluar kemampuannya. Mungkin dengan begitu kesejahteraan diantara masyarakat akan tercipta dengan baik dan kesetaraanpun akan tercapai dan dapat ditemukan dalam masyarakat. DAFTAR PUSTAKA
Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007) Mannan, Muhammad Abdul, Teori Dan Praktek ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. DANA BAHKTI PRIMA JASA, 1997) Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Komtemporer , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Karim, Adiwarman, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: KBC, 2006)
Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar , (Yogyakarta: EKONISIA, cet. kelima, 2007) Rahman, Afzalur, Muhammad Seorang Pedagang , (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997)
Dengan komitmen Islam yang khas dan begitu kuat terhadap persaudaraan manusia juga keadilan social dan ekonomi, maka ketidakadilan pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan semangat Islam. Ketidakadilan dalam hal itu bukannya membangun namun akan menghancurkan rasa persaudaraan yang ingin ditumbuhkan oleh Islam. Selain itu, karena berdasarkan Al Qur`an semua sumber daya adalah anugerah dari Allah bagi umat manusia “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” [QS Al Baqarah(2):29] maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut tetap terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, Islam menekankan keadilan distributif dan menerapkan dalam sistem ekonominya program untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan yang manusiawi dan terhormat. Hal inipun selaras dengan perhatian Islam terhadap martabat manusia yang melekat dalam ajaran Islam yaitu sebagai khalifah atau wakil Allah dimuka bumi. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” [QS Al Baqarah(2):30] Masyarakat Muslim yang gagal untuk memberikan jaminan standar kehidupan yang manusiawi tidaklah pantas mendapatkan nama `masyarakat Muslim`, sebagaimana Rasulullah menyatakan `Bukanlah seorang Muslim yang makan hingga kenyang sementara tetangga sebelahnya kelaparan`[1] `Umar, khalifah kedua, dalam salah satu pidatonya menjelaskan keadilan sistem redistribusi dalam Islam bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam kekayaan yang dimiliki masyarakat, sehingga tidak seorang pun, termasuk Beliau, bisa menikmati hak yang lebih dibandingkan orang lain. Dan seandainya `Umar hidup lebih lama maka ia akan menyaksikan hal tersebut dimana seorang penggembala di bukit San`a sekalipun mendapat bagian kekayaannya.[2] Khalifah `Ali diriwayatkan telah menekankan dalam perkataannya `Allah telah mewajibkan bagi orang-orang yang kaya untuk memberi kepada orang miskin apa yang mencukupi bagi mereka. Apabila orang miskin kelaparan atau tak memiliki pakaian, atau mengalami masalah, maka hal ini terjadi karena orang-orang kaya telah mengambil hak mereka, dan Allah akan membuat perhitungan akan hal tersebut dan menghukum mereka.[3]Para ahli hukum Islam hampir seluruhnya sepakat bahwa adalah tugas dari semua anggota masyarakat Muslim secara umum dan secara khusus orang-orang kaya diantara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin. Dan Apabila orang-orang yang kaya tidak memenuhi amanah ini, padahal mereka memiliki kemampuan untuk itu, maka pemerintah dapat bahkan harus memaksa mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.[4]
Program Islam untuk redistribusi kekayaan terdiri dari tiga bagian. Pertama, sebagaimana dibahas sebelumnya, ajaran Islam mengarahkan untuk memberikan pembelajaran atau pemberdayaan kepada para penganggur untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa memberi penghidupan bagi mereka, serta untuk memberikan upah yang adil bagi orang-orang yang sudah bekerja. Kedua, ajaran Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin[5] yang karena ketidakmampuan atau cacat (secara fisik atau mental, atau faktor eksternal yang diluar kemampuan mereka, misalnya pengangguran), tak mampu untuk memperoleh kehidupan standar yang terhormat dengan tangan mereka sendiri. Dengan redistribusi ini maka akan tercapai kondisi sebagaimana disebutkan oleh Al Qur`an “…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu.” [Q Al Hasyr(59):7] Ketiga, pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada beberapa orang sesuai aturan Islam sehingga menguatkankan dan mempercepat distribusi kekayaan dalam masyarakat. Konsep Islam tentang keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, juga konsep keadilan ekonomi tidak mengharuskan semua orang mendapat upah dalam jumlah yang sama tanpa memperdulikan kontribusinya bagi masyarakat. Islam mentoleransi adanya perbedaan dalam pendapatan karena setiap orang tidak memiliki karakter, kemampuan dan pelayanan kepada masyarakat yang sama. “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia menginggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan- Nya kepadamu.” [QS Al An`aam(6):165] “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki…” [QS An Nahl(16):165] “…Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” [QS Az Zukhruf(43):32] Oleh karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islami membolehkan adanya perbedaan dalam pendapatan yang sesuai dengan nilai kontribusi atau layanan yang diberikan dimana setiap individu memperoleh pendapatan sesuai dengan nilai social dari layanan yang ia berikan kepada masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa jaminan terhadap standar hidup yang manusiawi bagi semua anggota masyarakat melalui pengaturan zakat. Penekanan ajaran Islam terhadap keadilan distributif begitu tegas sehingga telah ada sebagian Muslim yang meyakini konsep persamaan kekayaan secara absolut. Abu Dzar, seorang sahabat Rasulullah, berpendapat bahwa tidak halal bagi seorang Muslim untuk memiliki kekayaan melebihi kebutuhan dasar keluarganya. Namun, kebanyakan sahabat Rasulullah tidak sepakat dengan pandangan ekstrimnya ini bahkan mencoba untuk membujuk Abu Dzar untuk merubah pandangannya.[6] Namun Abu Dzar sekalipun tidak memihak kepada konsep nilai penghasilan
yang sama namun Beliau berpendapat tentang kesamaan akumulasi kekayaan. Tentang itu, Abu Dzar pun menegaskan bahwa kesamaan akumulasi kekayaan bisa diraih bila semua kelebihan pendapatan atas kebutuhan mendasar (al-`afwa) dikeluarkan oleh orang tersebut untuk menolong nasib saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Meskipun Islam sangat menekankan pentingnya keadilan distributif, namun para ulama Islam sepakat bahwa bila seorang Muslim meraih kekayaannya dengan cara yang benar, dan dari pendapatan dan kekayaannya itu ia telah memenuhi kewajibannya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan membayar zakat dan kontribusi lainnya, maka tidak masalah meskipun ia memiliki kekayaan melebihi saudara Muslim lainnya.[7] Pada kenyataannya, apabila ajaran Islam mengenai halal dan haram dalam memperoleh kekayaan diikuti, prinsip keadilan bagi pekerja dan konsumen diterapkan, pengawasan terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan serta hukum Islam tentang harta waris ditegakkan, maka tidak akan terdapat ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Muslim.
[1] Bukhari, h.52:112 [2] Haykal, al-Faaruq `Umar, Kairo [3] Abu Ubayd, Kitab al-amwaal, Kair0, 1353 A.D., h.595: 1909; untuk kutipan dengan kalimat sedikit berbeda, lihat Nahj al-Balaaghah, Kairo n.d, v.3, h.231. [4] Untuk penjelasan lebih detail, lihat Siddiqi, Islam ka Naz ariyya-e Milkiiyat, Lahore, 1968, h.272-279. [5] Rasulullah ketika menugaskan Muadz sebagai Gubernur Yaman, memberinya sederetan tugas. Salah satunya adalah `untuk mengajarkan masyarakat bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang dikumpulkan dari orang kaya dan didistribusikan kepada orang miskin dikalangan mereka`. ( Bukhari, v.2, h.124; Tirmidzi, v.3, h.21: 625, dan Nasaa`I, v.5, h.3 dan 41). [6] Lihat tafsir QS At Taubah(9) ayat 43 dalam Tafsir Ibn Katsir, v.2, h.352, dan Jassas, Ahkaam al-Qur`an, Kairo, 1957, v.3, h.130. [7] Lihat tafsir Ibnu Katsir, v.2, h.350-353.
*Bagian dari Buku `Objectives of the Islamic Economic Order` oleh Dr.M.U Chapra. Bagian berjudul `Equitable distribution of Income`. Alih bahasa oleh MIDORI-ISC .
NILAI DAN MORAL DALAM DISTRIBUSI
Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah “ ETIKA BISNIS ISLAM ”
Dosen Pengampu : Ali Samsuri, M.EI
Disusun oleh:
Amaliyah Dewi. P
931307509
JURUSAN SYARI’AH PRODI EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KEDIRI 2011
NILAI DAN MORAL DALAM DISTRIBUSI PENDAHULUAN
Islam sebagai sistem hidup (way of life) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam, sosialis maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini[1]. Distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut ini: 1.
Upah. Upah (wages) bagi para pekerja, dan seringkali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi dibawah standar.
2.
Bunga. Bunga sebagai imbalan dari uang modal (interest on capital) yang diharuskan pada pemilik proyek.
3. Ongkos. Ongkos (cost) untuk sewa tanah yang dipakai proyek 4.
Keuntungan. Keuntungan (profit) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya. Akibat dari perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, berbeda-beda pula pendapatan yang di dapat oleh masing-masing individu. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi (pembagian) pendapatan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang di wakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan [1] Heri
Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 234
kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Kaum sosialis mengecam masyarakat kapitalis karena didalam masyarakat kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Ekonomi islam terbebas dari kedua kedzaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya diatas pilar-pilar yang lain, yang menekan pada distribusi pra produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, ditangan siapa kepemilikannya? Apa hak-hak dan kewajiban kepemilikan ini. Distribusi dalam ekonomi islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu, nilai kebebasan dan nilai keadilan. Masing-masing dari kedua nilai ini akan kami bahas secara detail dalam pembahasan berikut. PEMBAHASAN A.
Makna Distribusi dan Urgensinya
Distribusi adalah penyebaran atau perputaran ekonomi, dalam skala negara seringkali diterjemahkan menjadi pemeratan kesejahteraan warga negara. Adapun makna distribusi dalam ekonomi islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan
unsur-unsur
produksi
dan
sumber-sumber
kekayaan.
Dimana
islam
memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masingmasingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan dalam distribusi, maka islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut : 1.
Banyaknya nash Al Quran dan hadist Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
2.
Syariat islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumbersumbernya.
3.
Banyak dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah)
4.
Al Qur‟an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
B.
Nilai dan Moral Dalam Distribusi
Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. 1. Nilai Kebebasan. Nilai pertama dalam bidang distribusi adalah nilai kebebasan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama. Hal ini berdasarkan pada dua hal persoalan. Pertama, keimanannya kepada Allah dan Mentauhidkan-Nya, kedua, keyakinan Nya kepada manusia Pertama: keimanannya kepada Allah dan mentauhidkan-Nya Esensi iman kepada Allah dalam islam adalah tauhid. Aqidah dan prinsip-prinsipnya tersimpul dalam laa ilaaha illallah. Sesungguhnya hakikat tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah dan memohon pertolongan. Beribadah kepada Allah berarti mentaati perintah Nya, mengikuti hukum- Nya dan tunduk pada kekuasaan dan syar‟ah-Nya. Tauhid ini tidak ada jika manusia masih menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mengambil selain Allah sebagai penolong. Kemudian islam datang untuk membebaskan manusia dari setiap penyembahan kepada selain Allah. Ia datang dengan mengemukakan bahwa semua manusia adalah sama rata. Dengan demikian tidak boleh satu sama lain saling menzalimi dan saling menindas. Kedua: keyakinan-Nya kepada manusia Sistem islam telah mengakui kebebasan karena islam percaya kepada Allah dan juga percaya kepada manusia, percaya dengan fitrahnya yang telah Allah ciptakan padanya, dan mempercayai kemuliaan dan kemampuannya yang membuatnya berhak untuk menjadi khalifah di bumi. Allah telah menciptakan manusia dan mempersiapkannya dengan kekuatan material dan spiritual yang memadai untuk mengemban kewenangan khilafah ini dan untuk memakmurkan bumi. 2. Nilai Keadilan Keadilan adalah lawan dari dholim yaitu meletakan sesuatu bukan pada tempatnya jadi keadilan itu meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan
bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur‟an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.[2] Nilai keadilan distribusi dalam ekonomi islam itu tercermin dalam beberapa aspek antara lain: 1. Perbedaan pendapatan. Ketidak samaan yang adil ini tidak diragukan lagi akan mengakibatkan perbedaan dalam pendapatan. Ia merupakan aksioma yang telah diungkapkan oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat seperti firman- Nya: “ Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizqi” (An-Nahl:71). Mungkin ayat yang paling mudah dapat diterima oleh akal disini adalah firman-Nya: “kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain” (Az - Zukhruf: 32)”. Suatu hal yang bisa di catat disini, bahwa pelebihan ini bukan berarti tidak memberikan kepada sebagian orang sama sekali, dan memberikan segala sesuatu kepada orang yang lain. Sesungguhnya pelebihan in seperti telah diketahui adalah ke ikut sertaan dua orang dalam satu hal. Kemudian tidaklah mengapa jika ada kelebihan salah satu dari keduanya dalam hal tersebut, selama dasar pelebihan ini adalah apa yang telah kami sebutkan diatas yaitu ilmu, kerja dan penunaian tugas secara baik. Bukan sembarang pelebihan seperti persepsi orang-orang bodoh selama ini. Ia berdasarkan pada sunnatullah (hukum Allah) pada alam dan syar‟ah-Nya. 2. Pemerataan Kesempatan. Semua anggota masyarakat harus sama dalam mendapatkan hak untuk hidup, memiliki, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan dari bencana alam. Karena hal ini merupakan hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka peroleh, sebagai manusia semata-mata dan bukan sebagai anak-anak kelas khusus atau keluarga tertentu, juga bukan sebagai individu-individu yang memiliki keahlian kusus. Selama semua orang sama dalam arti kemanusiaan,maka pembedaan antara satu individu dengan individu yang lain atau [2] Zainuddin
Ahmad, Al-Qur‟an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 7
satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah suatu kedzaliman yang tidak beralasan sama sekali karena hal itu berarti pemberian antara dua pihak yang sama dalam semua segi. 3.
Memenuhi hak para pekerja. Diantara nilai-nilai yang dituntut disini adalah memenuhi hak pekerja atau buruh. Tidak boleh dalam keadilan islam seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah atau gajinya,dikurangi atau di tundatunda. Dalam perihal penjualan jika mereka telah menyerahkan barang maka mereka mengambil harganya pada saat penyerahan barang.seorang buruh yang telah menunaikan pekerjaannya ialah lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera karena upahnya adalah harga kerjannya bukan harga barang dagangannya.
4.
Takaful (kesetiakawanan sosial yang m enyeluruh). Hal ini dapat terlaksana melalui jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu,tingkat pemenuhan kebutuhan yang cukup, sumbersumber dana dan jaminan sosial. Keadilan tidak selalu berarti persamaan Keadilan adalah tawazun (keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral ataupun material. Ia adlah tawazun antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju tawazun ini kecuali dengan berhukum kepada syaiah Allah. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu. Keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya. Atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya. Ustadz Abbas Al-„Aqqad berkata, “persamaan yang ideal adalah keadilan yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Oleh karena itu para pakar definisi bahasa tidak dapat menjadikan persamaan yang ideal sebagai suatu persamaan dalam kewajiban karena persamaan dalam kewajiban dengan adanya perbedaan kemampuan untuk melaksanakannya adalah suatu kezaliman yang buruk” “mereka juga tidak dapat menjadikan keadilan sebagai suatu persamaan dalam hak, karena persamaan dalam hak dengan adanya perbedaan dalam kewajiban adalah kezaliman yang lebih
buruk, ia merupakan “perampasan” yang tidak dapat diterima oleh akal dan sangat membahayakan kepentingan umum sebagaimana membahayakan kepentingan tiap individu yang memiliki berbagai hak dan kewajiban” Jadi yang benar adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatannya untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorangpun yang tidak mendapatkan sarananya yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut. Keadilan dalam islam adalah fondasi Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi k okoh yang memasuki semua ajaran dan hukum islam berupa aqidah, syar‟ah dan akhlak (moral). Allah mengutus para rasul agar manusia menegakkan keadilan, oleh sebab itu manusia berkewajiban menegakkan keadilan atas diri mereka sendiri, sedangkan para rasul-dengan kitab yang diturunkan Allah kepada mereka-tidak ada kewajiban atas mereka kecuali menjelaskan rambu-rambu kebenaran dan keadilan, menghilangkan ketidak jelasan dan kesalah pahaman.[3] Beberapa aturan dalam ekonomi islam terkait dengan kebebasan dan keadilan adalah sebagai berikut : 1.
Segala sesuatunya adalah milik Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah, untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah.
2.
Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap prilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
3.
Semua manusia tergantung pada Allah, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
[3] Yusuf
Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta Robbani Press , 2004) 347- 417
4.
Status kekalifahan berlaku umum untuk setiap manusia, namun tidak berarti selalu punya hak yang sama dalam mendapatkan keuntungan. Kesamaan hanya dalam kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.
5.
Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.
6.
Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
7.
Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Allah menyukai orang yang bila dia mengerjakan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik.
8. Jangan membikin mudarat dan jangan ada mudarat. 9.
Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Setiap muslim dihimbau oleh sistem etika (akhlak) Islam untuk bergerak melampaui peringkat minim dalam beramal saleh.[4] KESIMPULAN
1.
Distribusi adalah penyebaran atau perputaran ekonomi, dalam skala negara seringkali diterjemahkan menjadi pemeratan kesejahteraan warga negara yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.
2.
Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.
3. Nilai Kebebasan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yan g di bingkai oleh nilainilai agama. Hal ini berdasarkan pada dua hal persoalan. Pertama, keimanannya kepada Allah dan Mentauhidkan-Nya, kedua, keyakinan-Nya kepada manusia. 4.
Nilai Keadilan. Keadilan adalah lawan dari dholim yaitu meletakan sesuatu bukan pada tempatnya jadi keadilan itu meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.
5. Nilai keadilan distribusi dalam ekonomi islam itu tercermin dalam beberapa aspek antara lain: perbedaan pendapatan, pemerataan kesempatan, pemenuhan hak pekerja, takaful DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zainuddin. Al-Qur‟an: Kemi skinan dan Pemerataan Pendapatan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998 [4] http://www.prinsip-prinsipekonomiislam.com,
diakses tgl 23 november 2011
Http://www.prinsip-prinsipekonomiislam.com Qardhawi,Yusuf. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta Robbani Press, 2004 Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004
Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis) oleh : Muhammad Sofyan KS. SE MSI-UII.Net - 4/3/2008 Penulis adalah Mahasiswa MSI UII Konsentrasi Ekonomi Islam A. Pendahuluan Islam sebagai system hidup (way of life) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rak yat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam system ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek social dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.[1] Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-neg ara berkembang yang memepergunakan system kapitalis sebagai system ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Dalam makalah ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana gambaran singkat dari system ekonomi kapitalis dan islam serta konsep dari masingmasing tentang distribusi (distribusi Pendapatan dan kekayaan)? Dengan mempergunakan pendekatan filsafat ekonomi islam agar mendapat gambaran yang jelas tentang keunggulan system ekonomi islam. B. Pembahasan Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada
akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life).[2] Landasan atau system nilai (value based) yang membentuk kapitalisme adalah sekulerisme dan materialisme, yang mana sekulerisme berusaha untuk memisakan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak kepada hilangnya kesakralan koektif (yang diperankan oleh agama) yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi social. Sedangkan paham materialisme cendrung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalahnya baginya.[3] System ekonomi yang berkembang dikalangan kaum kapitalis adalah implementasi dari nilainilai sekularisme yang mendasari ideology mereka. Seku larisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, maka dalam ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan individu, yaitu kebebasan beraqidah, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku. Di bawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan inilah, dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalis, artinya kapitalisme telah memandang bahwasanya manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja[4] Dengan demikian, segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat (naf‟iyyah) ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa). Berkaitan dengan masalah distribusi, system kapitalisme menggunakan asas ba hwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.[5] Dengan demikian ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara membertikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas
memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirn ya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kakayaan. Berbeda dengan ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang d ilhami oleh nilai-nilai Islam. Dr. Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekon omi islam sebagai kumpulan prinsip prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari al-qur‟an, sunnah dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.[6]Jadi sangat jelas bahwa ekonomi islam terkait dan mempun ya hubungan yang erat dengan agama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis. Ilmu ekonomi islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Ibnu Khaldun dan lainnya. Konsep ekonomi para cendikiawan muslim tersebutberakar pada hukum islam yang bersumber dari al-qur‟an dan hadits sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.[7] Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalahnya bagi kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalisme adalah merupakan pemahaman yang salah, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam realitanya tampak sekali bahwa paham materialisme membawa kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik belaka dengan mengabaikan dimensi non materi. Dalam ekonomi yang berbasis islam kedua dimensi tersebut (material dan non material) terkaper didalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value b ased) yang dimilikinya, yaitu ketuhidan, keseimbangan, kebebasan kehendak dan betanggung jawab (menurut syed Nawab Heidar Naqvy).[8] Ketauhidan berfungsi untuk membedakan sang khaliq dan makhluknya yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap makhluk terhadap kehendak-Nya serta memberikan suatu perspektif yang pasti yang menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk Allah. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari islam yang dalam perspektif yang lebih p raktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan social. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Dan tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup seluruh perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya.[9]
Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan factor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan ap akah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.[10] Teori yang diterapkan oleh system kapitalis ini adalah salah dan dalam pandangan ekonomi islam adalah dzalim sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak yang lain. System ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bah wa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.[11] Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al -qur‟an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orangorang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (59:7).[12] Dalam system ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan (Ismail Yusanto). Mustafa E Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.[13] Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi, karena hanya dengan mengurangi konsumsi hari ini ia dapat menyediakan hasil yang kian bertambah bagi hari esok, dan kita tidak bisa berbuat demikian kecuali bila pendapatan kita sekarang ini bersisa sedikit di atas keperluan hidup sehari-hari. Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. AlQur‟an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kese jahteraan
masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.
C. Kesimpulan System pendistribusian dalam system ekonomi kapitalis mendorong ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi warga masyarakat. Dengan kebobrokan tersebut maka sudah seharusnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan system ekonomi islam yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan. BAHAN BACAAN Azwar Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2004 Ahmad, Zainuddin, Al-Qur‟an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998 Anto, M.B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003. Azwar Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2004 Eldine, Achyar, ”Prinsip-prinsip Ekonomi Islam”, dikutip dari http://www.uika bogor.ac.id/jur07.htm Indrakusumah, Iman, “Zakat dan Sistem Ekonomi Islam” dikutip dari www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147 &kat_id2=291 26 Nopember 2004 Al-Maliki, Abdurrahman, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa: Ibnu Sholah, Bangil : Al-Izzah, 2001 Nawab Haider Naqvi, Syed, Ethics and Economics An Islamic Synthesis, London: The Islamic Foundation, 1981 Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam (Suatu Peng antar), Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004 Saputro, Rizki S., “Sekelumit tentang Kapitalisme Global, P ermasalahan dan Solusi”, dikutip dari http://72.14.235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlihat%26id%3D241+sistem+distribus i+kekayaan+dalam+kapitalis&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=10 28 Juli 2006 At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam (Prinsif, Dasar dan Tujuan), alih bahasa: M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004 -------------------------------------------------------------------------------[1] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 234 [2] Achyar Eldine, ”Prinsip-pr insip Ekonomi Islam”, dikutip dari http://www.uika bogor.ac.id/jur07.htm [3] M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika M ikro Islami, (Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003), hlm. 34
[4] Rizki S. Saputro, “Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi”, dikutip dari http://72.14.235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlihat%26id%3D241+sistem distribusi+kekayaan+dalam+kapitalis&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=10 28 Juli 2006 [5] Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : AlIzzah, 2001), hlm. 12 [6] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam (Prinsif, Dasar dan Tujuan), alih bahas a: M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14 [7] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. VI [8] Syed Nawab Haider Naqvi, Ethics and Economics An Islamic Synthesis, (London: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 21 [9] M.B. Hendrie Anto, Op. Cit, hlm. 34 [10] Abdurrahman Al-Maliki, Op. Cit, hlm. 14 [11] Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) [12] Zainuddin Ahmad, Al-Qur‟an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 7 [13] M Iman Indrakusumah, “Zakat dan Sistem Ekonomi Islam” dikutip dari www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147 &kat_id2=291 26 Nopember 2004
konsep distribusi dalam islam Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah Islam sebagai system hidup (way of life) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalahmasalah.ekonomi.rakyat.yang.dilhami.oleh.nilai-nilai.Islam.
Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam system ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek social dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat,ini. Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang memepergunakan system kapitalis sebagai system ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Dari permasalahan di atas kami ingin membahas tentang distribusi dalam makalah ini dengan di lihat dalam perspektif islam dengan melalui hadits-hadit rasullulah sebagai pendukung,oleh karena itu kami sepakat memberikan judul makalah ini yaitu:”Distribusi Dalam Perspektif Islam”.sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca k hususnya. 2.1 Rumusan Masalah Sesuai dengan judul di atas,maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut ini: Bagaimanakah Pemerataan distribusi Pendapatan? Bagaimanakah distribusi dalam islam? 2.3 Tujuan Penulisan Makalah Dalam penyusunan makalah ini penulis ini mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut: Ingin mengetahui pemerataan distribusi Pendapatan. Ingin mengetahui Bagaimanakah distribusi dalam islam. \ BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pemerataan Distribusi Pendapatan Distribusi adalah suatu proses pembagian (sebagaian hasil penjualan produk) kepada factor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan.distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sangat rumit hingga saat ini masih sering dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi karena tidaksamanya persepsi distribusi antara perekonomian kapitalis,sosialis yang hingga saat ini belum bisa memberikan solusi yang adil dan merata terhadap masalah pendistribusian pendapatan dalam masyarakat.untuk itu islam datang memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan. Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi (1989), pendapatan (income), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu. Sementara kekayaan (wealth) diartikan oleh Winardi (1989) sebagai segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia. Istilah ini juga digunakan dalam arti khusus seperti kekayaan nasional. Sloan dan Zurcher mengartikan kekayaan sebagai obyek-obyek material, yang ekstern bagi manusia yang bersifat : berguna, dapat dicapai dan langka. Kebanyakan ahli ekonomi tidak menggolongkan dalam istilah kekayaan hak milik atas harta kekayaan, misalnya
saham, obligasi, surat hipotik karena dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai bukti hak milik atas kekayaan, jadi bukan kekayaan itu sendiri. Distribusi di tinjau dari segi kebahasaan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara. (Collins, 1994 : 162) Definisi yang dikemukakan Collins di atas, memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan topik kajian di bahas. Hal ini disebabkan karena definisi tersebut cenderung mengarah pada prilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi di atas dapat di tarik suatu pemahaman, di mana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara (mencakup prinsip take and give). Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. (Rahman, 1995 : 93) Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. (Karim, 1992 : 89-90) Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui Pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat. (Zarqa, 1995 : 181) Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketika kita berbicara tentang aktifitas ekonomi di bidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya. 2.2 Distribusi Dalam Islam Zakat Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi islam adalah mewujudkan keadilan distributife.Karena itu,semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan (zulm) harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan.dengan kata lain,ekonomi islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total.Tindakan social harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat,infaq serta sodaqoh. Warisan *
Artinya: “saya lebih utama dengan mukmin,barang siapa yang mati dan ia punya hutang,tidak meninggalkan apapun maka saya membayarnya,barang siapa meninggalkan harta maka ahli warisnya(H.R Imam Bukhori)
Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan distribusi kekayaan.Hukum waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat.Tokoh-tokoh ekonomi seperti Keynes,Taussig dan irfing fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidak adilan masyarakat,Menurut Taussig,warisan mempunyai dampak yang sangat besar dalm masyarakat. Menurut hokum waris islam,harta milik orang lain yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat,yaitu anak laki-laki/perempuan,saudara,ibu/bapak,suami/istri dan lain-lain.Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali,maka harta bendanya diambil alih oleh Negara.Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarkanluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun. Larangan Penimbunan Di dalam islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen.menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi.Penimbunan dilarang dalam islam hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu. Seperti dalam sebuah hadits: :
Artinya:” “siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi,dengan tujuan mengecoh orang islam maka termasuk perbuatan yang salah”(H.R Ahmad) Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah yaitu menyimpang dari peraturan jual-beli atau perdagangan dalam system ekonomi islam yang berdasarkan al-quran dan hadits.Dalam hadits itu tidak ditentukan jenis barang yang dilarang ditimbun.Akan tetapi hadits lain yang segaris menyatakan bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah makanan.muncul pebedaan pendapat dikalangan ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun.menurut al-syafi”iyah dan Hanabilah,barang yang dilarang ditimbun adalah kebutuhan primer.Abu yusuf berpendapat bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemadaratan orang lain,termasuk emas dan perak. Para ulama fiqh berpendapat bahwa penimbunan diharamkan apabila: 1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya 2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga,misalnya emas dan perak 3. Penimbunan dilakukan disaat masyarakat membutuhkan,misalnya bahan bakar minyak dll. Adapun mengenai waktu penimbunan tidak terbatas,dalam waktu pendek maupun panjang jika dapat menimbulkan dampak ataupun 3 syarat tersebut diatas terpenuhi maka haram hukumnya. Rasullulah bersabda dalam sebuah hadits sohih yaitu:
Artinya: Dari ibnu umar dari nabi:”Barang siapa Menimbun makanan 40 malam maka ia terbebas dari rahmad Allah,dan Allah bebas darinya.Barang siapa yang keluar rumah pagi-pagi
dan dari kalangan mereka ada yang dalam keadaan lapar maka tanggungan Allah juga lepas dari mereka”. Pada dasarnya nabi melarang menimbun barang pangan selama 40 hari,biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun,padahal masyarakat sangat membutuhkannya.bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen,maka belum di anggap seb agai sesuatu yang membahayakan.Namun bila bertujuan menungu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ü Distribusi adalah suatu proses pembagian (sebagaian hasil penjualan produk) kepada factor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan.distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sangat rumit hingga saat ini masih sering dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi karena tidaksamanya persepsi distribusi antara perekonomian kapitalis,sosialis yang hingga saat ini belum bisa memberikan solusi yang adil dan merata terhadap masalah pendistribusian pendapatan dalam masyarakat.untuk itu islam datang memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan. ü Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi (1989), pendapatan (income), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu. ü Zakat,infaq sodaqoh merupakan contoh distribusi dalam islam.
DAFTAR PUSTAKA Ø Diana,ilfi Nur m.si,2008.Hadits-hadits ekonomi.malang:uin press Ø Afzalur rahman,Doktrin Ekonomi Islam Jilid II.yogyakarta.PT dana bakti
waqof
Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidak-adilan dalam hal pendapatan dan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidak-adilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam. Disamping itu, karena seluruh sumber daya, menurut Qur‟an adalah “amanat Allah kepada seluruh umat manusia” (QS. 2:29), maka tak dibenar kan sama sekali apabila sumberdayasumberdaya tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli). Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi (QS. 2:30). Suatu masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh Nabi saw: “Bukanl ah seorang Muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedang tetangganya lapar” (HR. Bukhari, dalam Shahih-nya, 1:52). Umar bin Khathab, Khalifah kedua, ketika menerangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Bahkan seandainya ia dapat hidup lebih lama, ia akan berusaha agar seorang gembala yang hidup di atas gunung Shan‟a menerima bagian dari kekayaannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib diriwayatkan juga telah menekankan bahwa “Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk menyediakan kebutuhan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tak punya pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah untuk membuat per hitungan bagi mereka dan menghukum mereka”. Para ahli hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya. Program Islam dalam redistribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian: Pertama, seperti telah diuraikan terlebih dahulu, ajaran-ajaran Islam mencakup pemberian
bantuan bagi kaum penganggur dan pencari pekerjaan supa ya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah yang adil bagi mereka yang bekerja. Kedua, Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang -karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja” (QS. 59:7). Ketiga, pembagian warisan tanah/kebun dari seseorang yang meninggal, sesuai dengan patokan yang telah ditentukan diantara sejumlah individu-individu untuk mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di masyarakat. Akan tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan ekonomi ini tidaklah berarti menuntut bahwa semua orang harus menerima upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat (QS. 6:165; 16:71; 43:32). Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh warganya melalui pelembagaan zakat, mengijinkan perbedaan pendapatan yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberik an, masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Penekanan Islam terhadap keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum Muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tidak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah pendapatnya. (lihat: Tafsir Ibnu Katsir, tentang QS.9:34). Tapi Abu Dzar sendiri juga tidak mendukung persamaan pendapatan. Ia mendukung persamaan dalam simpanan kekayaan (stock). Ini, katanya, bisa dicapai apabila seluruh kelebihan dari pendapatan yang telah dipakai untuk keperluan-keperluan pokok (al-‟afw) dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin. Akan tetapi konsensus para ulama Islam adalah bahwa walaupun mereka sangat mendukung keadilan distributif, namun mereka berpendapat bahwa apabila seorang Muslim memperoleh penghasilan dengan cara-cara yang halal dan memenuhi kewajibann ya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membayarkan zakat pendapatan dan kekayaannya, maka tidak ada salahnya ia memiliki kekayaan lebih dari orang-orang Muslim yang lain.
Akan tetapi, dalam kenyataan, apabila ajaran-ajaran Islam tentang halal dan haram dalam pencarian kekayaan ditaati, norma-norma keadilan terhadap kaum buruh dan ko nsumen diterapkan, pedoman-pedoman redistribusi pendapatan dan kekayaan dilaksanakan, dan hukum Islam dalam masalah pembagian warisan diberlakukan, maka tidak akan ada perbedaan besar dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Islam. 4. Kemerdekaan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial Dasar iman yang paling penting dalam Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja (QS. 13:36 dan 31:32). Ini adalah intisari, piagam Islam tentang kemerdekaan dari segala jenis perbudakan. Dalam hal ini Al-Qur‟an mengatakan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw adalah untuk “membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu yang mengikat mereka” (QS. 7:157). Semangat kemerdekaan atau kebebasan inilah yang mendorong Umar, Khalifah kedua, untuk mengatakan: “Sejak kapankah engkau memperbudak manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?”. Imam Syafi‟i, pendiri madzhab fiqh Syafi‟i, mengungkapkan semangat yang sama ketika ia mengatakan: “Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka, karena itu selalulah merdeka”. Karena manusia dilahirkan merdeka, maka tak seorang pun, walau negara sekalipun, berhak untuk merampas kemerdekaannya dan membuat hidupnya tunduk pada berbagai cara dan aturan. Ulama-ulama fiqh sepakat bahwa pembatasan-pembatasan tak dapat dikenakan kepada seorang yang merdeka, dewasa, dan sehat akal fikirannya, bahkan meskipun ia berbuat merugikan dirinya sendiri, dengan, misalnya, membelanjakan uangnya secara boros tanpa faedah. Alasan yang dikemukakannya untuk itu adalah bahwa merampas kemerdekaan atau kebebasan menentukan pilihan adalah sama dengan merendahkan kemanusiaannya dan memperlakukannya seperti hewan yang tak berakal. Kemadharatan/ kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ini adalah lebih besar daripada kerusakan yang timbul karena keborosannya. “Bahaya yang lebih besar tak boleh dikenakan untuk menghindari bahaya yang lebih kecil”. Akan tetapi perbedaan pendapat ini -tentang pembatasan kemerdekaan orang yang berlaku boros- hanya menyangkut seorang yang merugikan kepentingan dirinya sendiri tanpa, tentu saja, melanggar batas-batas norma Islam. Apabila seseorang merugikan kepentingan orang lain, maka tak ada perbedaan pendapat bahwa pembatasan boleh dan bahkan harus dikenakan terhadapn ya. Semua ahli hukum Islam berpendapat boleh dikenakan pembatasan apabila pembatasan itu dapat mencegah timbulnya kerugian di pihak orang lain atau menyelamatkan kepentingan umum; karena, seperti kata Abu Hanifah, “kontrol adalah perlu bagi seorang dokter yang tidak berpengalaman, atau seorang hakim yang tidak hati-hati, atau seorang majikan yang bangkrut; karena kontrol seperti itu berarti mengenakan kerugian yang lebih kecil terhadap seseorang untuk menghindari bahaya yang lebih besar”.
Kesejahteraan sosial memiliki tempat yang mutlak penting dalam Islam, dan kebebasan individu, walaupun sangat penting, tidak boleh mengabaikan implikasi sosialnya. Untuk menempatkan hak-hak seorang individu vis-a-vis individu-individu lain dalam masyarakat, maka ulama-ulama fiqh telah menyepakati prinsip-prinsip dasar berikut ini: 1. Kepentingan yang lebih besar dari masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. 2. Walaupun “menghindarkan kerugian” dan “meningkatkan keuntungan” kedua-duanya adalah tujuan utama syari‟ah, namun yang pertama lebih diutamakan daripada yang kedua. 3. Suatu kerugian yang lebih besar tak dapat dikenakan untuk menghindari kerugian yang lebih kecil; atau suatu keuntungan yang lebih besar tak dapat dikorbankan demi keuntungan yang lebih kecil. Sebaliknya, kerugian yang lebih kecil dapat dikenakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar; atau suatu keuntungan yang lebih kecil dapat dikorbankan demi keuntungan yang lebih besar. Kebebasan individu, dalam batas-batas etika Islam, hanya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar, atau selama individu yang bersangkutan tidak melanggar hak-hak orang lain. Sifat Sistem Ekonomi Islam
Pembahasan tentang tujuan-tujuan sistem ekonomi Islam di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan material yang berdasarkan nilai-nilai spiritual yang kokoh me rupakan dasar yang sangat perlu dari filsafat ekonomi Islam. Karena dasar sistem Islam sendiri berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, yang keduan ya terikat pada keduniaan dan tak berorientasi pada nilai-nilai spiritual, maka suprastrukturnya juga mesti berbeda. Usaha apapun untuk memperlihatkan persamaan Islam dengan kapitalisme atau sosialisme hanyalah akan memperlihatkan kekurang-pengertian tentang ciri-ciri dasar dari ketiga sistem tersebut. Disamping itu, sistem Islam betul-betul diabdikan kepada persaudaraan uma t manusia yang disertai keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan yang adil, dan kepada kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dan perlu dinyatakan disini, bahwa pengabdian ini berorientasi spiritual dan terjalin erat dengan keseluruhan jalinan nilai-nilai ekonomi dan sosialnya. Berlawanan den gan ini, orientasi kapitalisme modern pada keadilan ekonomi dan sosial dan distribusi pendapatan yang adil hanyalah bersifat parsial saja, dan merupakan akibat desakan-desakan kelompok masyarakat, bukannya merupakan dorongan dari tujuan spiritual untuk menciptakan persaudaraan umat manusia, dan tidak merupakan bagian integral dari keseluruhan filsafatnya. Sedang orientasi sosialisme, walaupun dinyatakan sebagai hasil dari filsafat dasarnya, tidaklah benar-benar berarti, karena tiadanya pengabdian kepada cita persaudaraan umat manusia dan kriteria keadilan dan persamaan yang adil berdasarkan spiritual di satu pihak, dan di pihak lain
karena hilangnya kehormatan dan identitas individu yang disebabkan karena tidak diakuinya kemerdekaan individu, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Komitmen Islam terhadap kemerdekaan individu dengan jelas membedakannya dari sosialisme atau sistem apapun yang menghapuskan kebebasan individu. Saling rela tak terpaksa antara penjual dan pembeli, menurut semua ahli hukum Islam, adalah merupakan syarat sahnya transaksi dagang. Persaratan ini bersumber dari ayat Al-Qur‟an: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta salah seorang diantaramu dengan jalan yang tidak benar; dapatkanlah harta dengan melalui jual beli dan saling merelakan” (QS. 4:29). Satu-satunya sistem yang sesuai dengan semangat kebebasan dalam way of life Islam ini adalah sistem dimana pelaksanaan sebagian besar proses produksi dan distribusi barang-barang serta jasa diserahkan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dibentuk dengan sukarela, dan dimana setiap orang diijinkan untuk menjual kepada, dan membeli dari siapapun yang dikehendakinya dengan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kebebasan berusaha, berlawanan dengan sosialisme, memberikan kemungkinan untuk hal itu dan diakui oleh Islam bersama-sama dengan unsur-unsur yang mendampinginya, yaitu pelembagaan hak milik pribadi. Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan literatur fiqh penuh dengan pembahasan yang terperinci tentang norma-norma yang menyangkut pencarian dan pembelanjaan harta benda pribadi dan perdagangan, dan jual beli barang-barang dagangan, disamping pelembagaa n zakat dan warisan. Yang pasti tidak akan dibahas dengan demikian terperinci seandainya pelembagaan hak milik pribadi atas sebagian besar sumber-sumber daya yang produktif tidak diakui oleh Islam. Karena itu, peniadaan hak milik pribadi ini tidak dapat dipandang sesuai dengan ajaran Islam. Mekanisme pasar juga dapat dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, karena di satu pihak pelembagaan hak milik pribadi tidak akan dapat berfungsi tanpa pasar. Dan dilain pihak, pasar memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk mengungkapkan keinginannya terhadap produk barang atau jasa yang mereka senangi diiringi kesediaan mereka untuk membayar harganya, dan juga memberikan kepada para pemilik sumber daya (produsen) kesempatan untuk menjual produk barang atau jasanya sesuai dengan keinginan bebas mereka. Motif mencari keuntungan, yang mendasari keberhasilan pelaksan aan sistem yang dijiwai kebebasan berusaha, juga diakui oleh Islam. Hal ini dikarenakan keuntungan memberikan insentif yang perlu bagi efisiensi pemakaian sumberdaya yang telah dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Efisiensi dalam alokasi sumber daya ini merupakan u nsur yang perlu dalam kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis. Tetapi karena adalah mungkin untuk menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, dan dengan demikian membawa kepada berbagai penyakit ekonomi dan sosial, maka Islam menempatkan pembatasan-pembatasan moral tertentu atas motif mencari keuntungan, sehingga motif tersebut menunjang kepentingan individu dalam konteks
sosial dan tidak melanggar tujuan-tujuan Islam dalam keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Pengakuan Islam atas kebebasan berusaha bersama dengan pelembagaan hak milik pribadi dan motif mencari keuntungan, tidaklah menjadikan sistem Islam mirip dengan kapitalisme yang berdasarkan kebebasan berusaha. Perbedaan antara kedua hal itu perlu difahami dikarenakan oleh dua alasan penting: Pertama, dalam sistem Islam, walaupun pemilikan harta benda secara pribadi diizinkan, namun ia harus dipandang sebagai amanat dari Allah, karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sebenarnya adalah milik Allah, dan manusia sebagai wakil (khalifah) Allah hanya mempunyai hak untuk memilikinya dengan status amanat. Qur‟an berkata: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan dibumi” (QS. 2:84). “Katakanlah: Kepunyaan siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya, kalau kamu semua tahu? Pasti mereka akan menjawab: Milik Allah. Katakanlah: Kalau demikian, maukah kamu semua berfikir?” (QS. 23:84-85). “Dan berilah (bantulah) mereka dari kekayaan Allah yang telah diberikan Allah kepadamu” (QS. 24:33). Kedua, karena manusia adalah wakil Allah di bumi, dan harta benda yang dimilikinya adalah amanat dari-Nya, maka manusia terikat oleh syarat-syarat amanat, atau lebih khusus lagi, oleh nilai-nilai moral Islam, terutama nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan menunjang kesejahteraan masyarakat umum. Harta benda haruslah dicari dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan harus dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang menjadi tujuan penciptaannya. asulullah saw bersabda: “Harta benda memang hijau dan manis (mempesona); barangsiapa yang mencarinya dengan cara yang halal, maka harta itu akan menjadi pembantunya yang sangat baik, sedangkan barangsiapa yang mencarinya dengan cara yang tidak benar, maka ia akan seperti seseorang yang makan tapi tak pernah kenyang” (HR. Muslim, dalam Shahih-nya, 2:728). Wallahu a‟lam bish-shawab.
