Karl E. Case dan Ray C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 5
Himayani Anjayati, Makalah Kebijakan Moneter dan Fiskal, diakses dari http:// himayanii.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kebijakan-moneter-dan-fiskal.html, pada tanggal 10 April pukul 19.13 WIB
Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2015, diakses dari http://www. bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2015.aspx, pada tanggal 10 April pada pukul 23.50 WIB
Ibid.
1
KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL
MAKALAH
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ekonomi Makro
Dosen pengampu:
Putu Mahardika Adi Saputra, Ph.D.
Oleh:
Rizky Ananda Putri 155020300111052
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
April, 2016
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Inflasi, pertumbuhan output, dan pengangguran merupakan tiga persoalan dalam ilmu ekonomi makro. Sebenarnya, para pengambil kebijakan pemerintah menginginkan inflasi yang rendah, pertumbuhan output yang tinggi, dan pengangguran yang rendah. Namun pada kenyataannya, harapan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan, karena yang terjadi justru inflasi dengan berbagai tingkatan baik pada negara maju maupun negara berkembang. Inflasi yang terjadi akan menyebabkan harga yang terus melonjak sehingga petumbuhan output menjadi rendah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada jumlah pengangguran yang tinggi, seperti yang dijelaskan pada kurva Philips.
Saat ini, para pengambil kebijakan telah menerapkan beberapa kebijakan yang dapat mengendalikan keadaan ekonomi makro. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkannya saling berhubungan.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal?
Bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal?
Bagaimana penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada suatu negara?
Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Untuk mengetahui hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Untuk mengetahui penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada suatu negara.
BAB 2
PEMBAHASAN
Pengertian
Kebijakan moneter merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama nilai rupiah yang stabil, sesuai yang tertera pada UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, kebijakan moneter adalah upaya atau tindakan Bank Sentral sebagai pengambil kebijakan dalam mempengaruhi variabel-variabel moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Variabel-variabel dari kebijakan moneter yang dimaksud adalah uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar. Selain yang disebut sebelumnya, kebijakan moneter juga memiliki beberapa tujuan lain, yaitu penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran (Natsir, 2008: h. 3). Pengendalian moneter dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit dan pembiayaan yang juga dapat dilaksanakan dengan prinsip syariah. Dampak dari kebijakan moneter sendiri tidak langsung kepada sektor riil, namun pertama kali akan dirasakan oleh pihak-pihak perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan fiskal merupakan salah satu justifikasi mengenai adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi (Afdi, 2010: h. 102). Kebijakan fiskal adalah upaya atau tindakan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan mengubah-ubah penerimaan pajak dan pengeluaran negara. Pajak dan pengeluaran pemerintah merupakan variabel utama dalam kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan permintaan agregat dan tingkat produksi. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan diantaranya anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang.
Hubungan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Inflasi sebagai masalah utama, tidak hanya bisa dikendalikan hanya oleh pemerintah atau bank sentral, namun keduanya harus saling berkoordinasi. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah harus saling berkaitan agar lebih optimal dalam mengatasi masalah inflasi.
Kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral akan mempengaruhi pasar uang, dan pasar uang tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
Di Indonesia sendiri, hubugan keduanya terlihat dari Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas keadaan eknomi terkini. Selain itu, keduanya juga terlibat secara bersamaan dalam penyusunan bersama Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR.
Contoh Konkret
Kebijakan moneter di Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia. Contohnya adalah kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia pada saat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18 Juni 2015. Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga agar inflasi berada pada sasaran inflasi 4±1% di 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3% terhadap PDB dalam jangka menengah. Bank Indonesia tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial.
Pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015 di Indonesia diperkirakan membaik, didasarkan pada meningkatnya konsumsi dan investasi pemerintah yang sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,0-5,4% pada 2015.
Sedangkan kebijakan fiskal yang diterapkan pada tahun 2015 diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dimana UU tersebut memaparkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah untuk tahun 2016. Dengan rincian anggaran pendapatan pemerintah pada tahun 2016 sebesar Rp1.822.545.849.136.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), didapat dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Dan anggaran belanja untuk tahun 2016 sebesar Rp2.095.724.699.824.000,00 (dua kuadriliun sembilan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran Transfeer ke Daerah dan Dana Desa.
Dari uraian tersebut didapat bahwa kemungkinan Indoneisa akan mengalami defisit sebesar Rp273.178.850.688.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu ruiah) yang rencananya akan dibiayai dari pembiayaan anggaran dalam negeri maupun luar negeri. Dengan alokasi anggaran seperti yang tersebut, diharapkan pada tahun 2016 pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,0%, menyerap tenaga kerja sebesar 2.000.000.000 orang, menurunkan tingkat Rasio Gini menjadi 0,39, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70,1.
DAFTAR PUSTAKA
Anjayati, Himayani. 2015. Makalah Kebijakan Moneter dan Fiskal, (Online), (http://himayanii.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kebijakan-moneter-dan-fiskal.html, diakses 10 April 2016).
Anonim. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal, (Online), (http://www.bi.go.id/id/moneter/koordinasi-kebijakan/Contents/Default.aspx, diakses 10 April 2016).
Anonim. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Online), (http://www.anggaran.depkeu.go.id /Content/Publikasi/NK%20APBN/UU%20APBN%202016.pdf, diakses 10 April 2016).
Anonim. Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2015, (Online), (http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2015.aspx, diakses 10 April 2016).
Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (Online), (http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi /Documents/uu_bi_no0304.pdf, diakses 9 April 2016).
Natsir, Muhammad. 2008. Peranan Jalur Suku Bunga dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia, (Online), (http://118.97.35.230/ pustaka/download/Peranan-Jalur-Suku-Bunga-dalam-Mekanisme-Transmisi-Kebijakan-Moneter-di-Indonesia.pdf, diakses 9 April 2016).
Nizar, Muhammad Afdi. 2010. Penentuan Efek Dan Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia: Fiscal Impulse Measure, (Online), (https://mpra.ub. uni-muenchen.de/65603/1 /MPRA_paper_65603.pdf, diakses 9 April 2016).
Seprillina, Linda. 2013. Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (Online), (http://jimfeb.ub.ac.id /index.php/jimfeb/article/viewFile/288/235, diakses 09 April 2016).
Simorangkir, Iskandar. 2007. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory, (Online), (https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://journalbankindonesia.org/index.php/BEMP/article/viewFile/207/184, diakses 9 April. 2016).
