BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin kehidupan
banyak menimbulkan manusia
berbagai
macam
permasalahan
dalam
sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah masalah
bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai
kebutuhan
hidupnya sehari-hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalahmasalah perekonomian. Perkembangan
ekonomi
sangat
terkait
dengan
kebijakan
suatu
pemerintahan, maka dalam prakteknya pada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang sedapat mungkin bisa merujuk pada cita-cita mulia dari sistem ekonomi itu sendiri. Dalam Islam dikenal dua macam kebijakan ekonomi yaitu, kebijakan ekonomi fiskal dan kebijakan ekonomi moneter. Dalam sejarah kebijakan ekonomi Islam banyak cendekiawan yang menyumbangkan pemikiran mengenai cara-cara mengatasi permasalahan ekonomi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun dengan teorinya konsep perpajakan. Alasan suatu negara menerapkan konsep kebijakan ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya ekonomi yang ada dan mengatasi masalah ekonomi antara lain semakin meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya nilai investasi, dan sebagainya. Selain itu dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sangat diperlukan peran serta pemerintah supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
1
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana konsep dasar perekonomian Islam? 2. Bagaimana kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam? 3. Bagaimana kebijakan moneter dalam perekonomian Islam? 4. Apakah tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi? 5. Bagaimana keselarasan sistem ekonomi Indonesia dengan konsep dasar ekonomi Islam?
1.3 Tujuan Pembahasan 1. Untuk mengetahui konsep dasar perekonomian Islam. 2. Untuk mengetahui kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam. 3. Untuk mengetahui kebijakan moneter dalam perekonomian Islam. 4. Untuk mengetahui tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi. 5. Untuk mengetahui keselarasan sistem ekonomi Indonesia dengan konsep dasar ekonomi Islam.
2
BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Konsep Dasar Perekonomian Islam Konsep dasar ekonomi Islam berangkat dari pemahaman secara utuh dan mendalam terhadap filsafat ekonomi Islam. Karena implikasi dari asas filsafat ini dapat dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem, yaitu tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual dan norma pelaku ekonomi. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid. Adapun nilai-nilai dasar daripada sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Pertama, Nilai dasar kepemilikan. Kekhasan konsep Islam mengenai kepemilikan ini terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi kepemilikan itu tergantung pada moral. Kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasainya secara mutlak atas sumber-sumber ekonomi karena kepemilikan harta secara absolut hanya ada pada Allah semata. Sehingga seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti yang berlaku terhadap pemilikan lahan. Hadis Nabi saw:
ﻝﻮﺳﺮﻠﻟ ﻭ ﷲ ﺽﺭﻷﺍ, ﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻢﻜﻟ ﰒ, ﻪﻟ ﻰﻬﻓ ﺔﺘﻴﻣ ﺎﺿﺭﺃ ﺎﻴﺣﺃ ﻦﻤﻓ ﻯﺩﺎﻋ .ﲔﻨﺳ ﺙﻼﺛ ﺪﻌﺑ ﺮ ﺠﺘﶈ ﺲﻴﻟﻭ “Garaplah tanah karena Allah dan Rasul, kemudian itu akan menjadi hakmu. Barang siapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun”. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia dan bila ia mati, maka harta peninggalannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam, setelah dilakukan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan si mayit (pemilik harta).
3
Seperti dalam firman Allah:
ﲔﺑﺮﻗﻷﺍﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻠﻟﺔﻴ ﺻﻮﻟﺍ ﺍﲑ ﻙﻙﺮﺧ ﺗ ﻥﺇ ﺕ ﻮﳌﺍ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﺮﻀﺣ ﺍﺫﺇ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺐﺘﻛ .ﲔﻘﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻘﺣ ﻑﻭﺮﻌﳌﺎﺑ
“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabat secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”(al-Qur’an, 2:180.) Tidak diperbolehkan kepemilikan secara perseorangan terhadap sumbersumber yang menyangkut kepentingan umum dan sumber-sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Hadis Nabi saw:
. ﺙﻼﻙ ﻙﺛ ﰱ ﺀﺎﻛﺮﺷ ﻥﻮﻤﻠﺴﳌﺍ: ﺭﺎﻨﻟﺍ ﻭ ﺀﻼﻜﻟﺍ ﻭ ﺀﺎﳌﺍ “Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput, api.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) =
Tiga macam barang ini juga dapat dikiaskan kepada barang tambang dan minyak bumi serta kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada waktu dan kondisi tertentu. Dalam kategori milik umum ini termasuk sumber-sumber air minum, hutan, laut dan isinya, serta udara dan ruang angkasa. Kedua, Keseimbangan. Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (moderation), hemat (parsimony) dan menjauhi sifat pemborosan (extravagance). Konsep kesederhanaan ini tidak hanya berupa timbangan kebajikan hasil dari usahanya yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan kebebasan perseorangan dengan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4
Seperti yang difirmankan Allah berikut:
ﻭ ﺔﻨﺴﺣ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﰱ ﺎﻨﺗﺀﺍ ﺎﻨﺑﺭ ﻝﻮﻘﻳ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻣﻭ ﺍ ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺏﺍﺬﻋ ﺎﻨﻗﻭ ﺔﻨﺴﺣﺓﺮﺧﻷ “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka”
Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi sifat konsumtif. Menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan. Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu dan terjadi
ketimpangan–ketimpangan
sosial
ekonomi
dalam
kehidupan
masyarakat, maka haruslah ada tindakan-tindakan untuk mengembalikan ke keseimbangan semula. Berbagai ujian di dunia ini, seperti kelaparan, kemiskinan, sempitnya lapangan pekerjaan dan lain-lain, mengakibatkan keseimbangan terganggu, kestabilan dan keamanan pun terganggu. Dalam keadaan demikian Islam telah menggariskan suatu aturan untuk mengadakan distribusi kekayaan dengan mengambil dari yang kaya dan menyalurkan kepada yang miskin dengan pembagian zakat, sedekah, hibah dan waris. Kemungkinan tindakan lain misalnya nasionalisasi industri atau kegiatan ekonomi lain yang dapat mengimplikasikan nilai dasar keseimbangan. Ketiga, Keadilan Sosial. Al-Qur’an merujuk pada konsep keadilan yang merupakan istilah ketiga di antara istilah-istilah yang paling sering digunakan setelah “Allah” dan “Ilmu Pengetahuan”. Boleh jadi keadilan dianggap sebagai konsep yang lebih luas dimana keadilan sosial memperoleh kedudukan utama. Dalam kenyataannya, banyak penulis kontemporer menegaskan bahwa keseluruhan infrastruktur hukum di dalam Islam di dasarkan pada keadilan sosial.
5
Konsep keadilan sosial, sebagaimana yang sering dibahas oleh pemikirpemikir kontemporer itu bersifat multidimensional. Kedilan berkaitan dengan dan berintikan kebenaran (al-haq); persamaan di hadapan hukum, dijaminnya persamaan di dalam pendidikan yang merupakan tanggungjawab negara; dilaksanakannya pajak kekayaan untuk penyediaan kebutuhan dasar bagi mereka yang tidak beruntung dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi. Keadilan berarti pula kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dan sedekah. Demikianlah nilai-nilai dasar dari sistem ekonomi dalam perspektif Islam yaitu kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta dan sumber-sumber kekayaan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan yang merupakan kebulatan nilai yang tidak bisa dipisahkan. Pangkal tolak nilai dasar ini, kemudian melahirkan nilai-nilai instrumen yang terealisasi dalam pelarangan riba, diperintahkannya zakat, sedekah dan infaq. 2.2 Kebijakan Fiskal dalam Islam Kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman rassullulah dan khulafaur rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. a. Pada zaman ibnu khaldun (1404) Mengajukan
obat
untuk
resesi
berupa
mengecilkan
pajak
dan
meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar. Dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun ikut akan menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar. “Laffer, penasehat ekonomi Presiden Ronald reagen, yang menemukan teori Laffer’s Curve, berterus terang bahwa Ia mengambil ide ibnu khaldun.
6
b. Pada zaman Abu Yusuf (798) Abu Yusuf adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya al-kharaj yang menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah panennya. Dalam bukunya Abu juga membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi. c. Pada zaman Rasulullah saw Pada zaman rasul sisi penerimaan APBN terdiri atas: -
karaj (sejenis pajak tanah);
-
zakat;
-
kums (Pajak 1/5);
-
jizya (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim);
-
kaffarah/denda, dan lain-lain
Pada sisi pengeluaran terdiri dari -
kepentingan untuk dakwah
-
pendidikan dan kebudayaan
-
iptek
-
hankam
-
kesejahteraan social
-
belanja pegawai
Penerimaan zakat dan kums dihitung secara proporsional, yaitu dalam prosentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan built in stability. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat, ia akan mendorong kea rah stabilitas pendapatan dan total produksi. Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran zakat dihitung dari hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut tax
7
on quasi rent. Ini berbeda dengan system pajak pertambahan nilai (PPN) yang terpopuler sekarang, PPN dihitung atas harga barang sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya up-ward shift on supply curve. Untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan intensif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki makin kecil rate zakat yang dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan tercapainya efisiensi biaya produksi. Administrsi yang baik terbukti menimbulkan kepercayaan bagi rakyat pembayar dan sebaliknya. Di zaman Umar ibnul-khathhab, penerimaan baitul mall mencapai 160juta dirham; di zaman al-Hajaj hanya mencapai 18juta; dan di zaman Umar bin Abdil Aziz naik menjadi 30 dan 40 juta dirham pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Pada sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar ibnul Khatab memerintahkan Amr ibn Ash, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal ini. Dia melakukan penggalian kanal dari fustat (kairo) ke suez untuk memudahkan transportasi dagang antara Semenanjun Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis yaitu Kufah dan Basrah. APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum perang hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar dan Utsman APBN juga mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru yang dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Inflasi terjadi di zaman Rasulullah dan Khulafau Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang. 2.3 Kebijakan Moneter dalam Islam
8
Pada jaman Rasulullah, perekonomian jazirah Arabia pada saat itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang bersumber dari sumber daya alam seperti minyak bumi atau sumber daya alam lainnya. Karena minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lain terbatas. Lalu-lintas perdagangan antara romawi dan India yang melalaui arab dikenal sebagai jalur dagang selatan sedangkan antara romawi dan Persia disebut jalur dagang utara, sedangkan antara romawi dan Persia disebut jalur dagang utara-selatan. Valuta asing dari Persia dan romawi dikednal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi yaitu Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebasw diterapkan yaitu tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar maupun dirham. Transaksi tidak tunai diterima luas di kalangan pedagang. Cek dan Promissory notes lazim digunakan, misalnya Umar Ibnul-Khatab menggunakan instrument ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari mesir ke madinah. Instrumen faktoring (anjak piutang), yang baru popular tahun 1980-an, telah dikenal dengan nama al-hiwalah, tapi tentunya bebas dari unsur bunga. Untuk menjaga kestabailan nilai uang, ada beberapa larangan yang diberlakukan yaitu sebagai berikut: •
Permintaan yang tidak rill. Perfmintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
•
Penimbunan
mata
uang
(at-Taubah:34-35)
sebagaimana
dilarangnya
penimbunan barang. •
Transaksi talaqqi rukban, yaitu mencegat penjual dari kampong di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi.
•
Transaksi kali bi kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Inilah indahnya Islam: transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi future tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan salah satu pintunya riba.
•
Segala bentuk riba (al-baqarah: 278).
9
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan qard (pinjaman kebajikan), sedekah, dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerja sama bisnis adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman, informasi, metode supervise, manajemen, dan pengetgahuan akan risiko suatu bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat risiko investasi. Jadi dapat disimpulkan kebijakan moneter Rasulullah saw selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas. 2.4 Tujuan Kebijakan Ekonomi Dalam bukunya “Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam“, Dr Monzer Kahf menyatakan beberapa tujuan kebijakan ekonomi yang cukup penting yang perlu diperhatikan. Diantara beberapa tujuan tersebut adalah adanya upaya untuk memaksimalkan tingkat sumber-sumber daya ekonomi yang ada yang merupakan tujuan utama dari pembangunan. Yang dimaksud dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada adalah seluruh sumber daya yang ada di dalam suatu negara, baik itu yang berupa
sumber
digunakan
daya
alam
untuk kepentingan
ataupun
sumber
pembangunan.
daya
manusia
Pembangunan
dapat wajib
dilaksanakan oleh pemerintah, dikarenakan ada tiga tujuan utama yang harus dicapai, yaitu pemerintah dituntut untuk menjamin standar hidup yang minimum bagi para warga negaranya. Kedua, pemerintah yang ada diwajibkan untuk mempergunakan berbagai sumber daya yang ada dan diperolehnya untuk mempercerdas masyarakatnya, dan yang terakhir adalah pemerintah wajib membangun negara dan masyarakat yang kuat agar negaranya mampu bersaing
10
di dalam dunia internasional. Selain itu, tujuan daripada pembangunan adalah untuk meminimisasi kesenjangan yang ada di dalam suatu negara, agar masyarakat yang hidup di dalam negara tersebut tidak hidup dalam kesenjangan ekonomi yang sedemikian besar. Dalam rangka mewujudkan kebijakan ekonomi seperti itulah, diperlukan berbagai alat- alat kebijakan ekonomi, dan alat itu diantaranya adalah kebijakan fiskal, yang berintikan pada beberapa hal yang utama, yaitu pajak dan konsep keuangan publik. 2.5 Keselarasan Sistem Ekonomi Indonesia dengan Konsep Dasar Ekonomi Islam
Dari penjelasan terdahulu tentang sistem (politik) ekonomi Indonesia dapat diketahui bahwa sistem ekonomi yang dapat dijadikan landasan, berpijak pada unsur keagamaan (religiusitas). Pancasila sebagai ideologi negara pun telah mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 dengan tegas pula menyatakan bahwa Negara berdasar atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang ada yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi dengan teoriteorinya yang bersifat universal, maka tentunya ada tempat bagi suatu bangsa yang ideologi resminya tidak mengakui adanya Tuhan, untuk mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap cocok untuk bangsanya. Di pihak lain ada juga bangsa yang menganggap ilmu ekonomi itu bebas nilai, sehingga sistem ekonomi yang
dikembangkan
lepas
dari
penghidupan
pribadi
anggota-anggota
wargabangsa tersebut. Agama menurut kepercayaan bangsa ini bersifat pribadi sehingga tidak perlu mengaitkannya kepada sistem ekonomi. Bagi bangsa Indonesia, pemikiran tersebut di atas tidak dapat diterapkan di negara ini, selain bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa, juga tidak sesuai dengan semangat ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar diakui (Pasal 29 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama, termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam pada itu, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, nampaknya paling besar
11
pengaruhnya dalam mempengaruhi aturan main nilai-nilainya, termasuk di dalamnya nilai-nilai ekonominya. Sistem ekonomi Islam yang dijiwai oleh konsep-konsep ajaran tauhid, memang dapat diamati bisa berjalan di sebagian masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun dalam perkembangan ekonomi yang mengglobal dengan persaingan terbuka, terkadang memaksa mereka untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang non Islami. Misalnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, dalam proses meningkatkan modal melalui pasar modal, sering terpaksa menerima asas-asas sistem ekonomi kapitalis yang tidak Islami. Merujuk pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Indonesia menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang rasionalistik dan demokratis. Demikian pula ketika melihat kembali kepada adanya larangan terhadap kepemilikan sumber-sumber umum, yang mengenai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh orang-seorang (Pasal 33 UUD 1945). Hal ini tentu sejalan dengan apa yang digariskan dalam sistem ekonomi Islam yang tidak menghendaki adanya monopoli satu orang terhadap sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena sumber-sumber umum ini hanya boleh dikuasai oleh pemerintah.
12
BAB III STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 1. Studi Kasus pada Kebijakan Perpajakan Reagan Pada tahun 1981, beberapa saat setelah dirinya dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Ronald W Reagan mengumumkan keputusan pemerintahannya untuk memberlakukan pemotongan pajak yang baru, sebagai usaha untuk mengatasi depresi dan resesi di Amerika Serikat selama masa 4 tahun terakhir. Kebijakan yang dilakukan oleh Reagan ini diberlakukan dengan adanya beberapa alasan yang utama, yaitu adanya pemikiran dari para ekonom Amerika Serikat yang menganut paham Keynesian bahwa dengan adanya kebijakan pemotongan pajak maka akan dapat meningkatkan lapangan kerja yang ada dan dengan begitu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Dengan sendirinya laju pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan dan laju inflasi juga dapat ditekan dengan lebih cepat. Selain itu, pemerintahan Reagan menyadari bahwa dengan adanya pajak yang sangat tinggi, maka pemerintah harus memiliki berbagai macam program yang sangat banyak untuk menyalurkan dana yang didapat dari pungutan pajak tersebut. Hal ini justru akan membuat anggaran pemerintah menjadi besar, sehingga pada akhirnya akan banyak tercipta berbagai program yang tidak efektif untuk dijalankan. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Reagan pada dasarnya merupakan aplikasi dari konsep kebijakan fiskal dalam bidang perpajakan yang dihasilkan dari pemikiran Ibnu Khaldun. Tidak hanya pemerintahan Reagan yang melakukan hal itu, akan tetapi beberapa pemerintahan Amerika Serikat sejak periode tahun 1960-an juga mulai melakukan hal itu. Salah satu cirinya adalah dengan semakin meningkatnya peranan pemerintah negara adi daya tersebut dalam kegiatan ekonomi sejak periode 1960-an. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada Amerika Serikat saja, akan tetapi di banyak negara juga terlihat peranan pemerintah yang meningkat dalam perekonomian. Menguatnya peranan pemerintah dalam kegiatan
13
ekonomi terjadi seiring dengan banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa berbagai dana yang ada di dalam anggaran pemerintah diperuntukkan untuk berbagai kegiatan yang tidak efektif. Dalam masa pemerintahan Reagan pendapat dan kritik akan hal ini mencapai puncaknya. Diketahui bahwa pada masa tersebut banyak penggunaan anggaran yang tidak memadai yang didapatkan oleh pemerintah melalui pajak, sedangkan secara bersamaan pula beban pajak yang diterima oleh masyarakat Amerika Serikat terlalu tinggi. Karena banyaknya program pemerintah yang tidak efektif yang dananya justru berasal dari para pembayar pajak, maka pemerintahan Reagan hanya meneruskan berbagai program pemerintah yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dengan begitu, masyarakat pembayar pajak di Amerika Serikat tidak lagi dibebani dengan pajak yang terlalu besar. Dampaknya secara ekonomis adalah tingkat kesejahteraan dari masyarakat menjadi meningkat seiring dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Reagan tersebut, dan dengan begitu roda perputaran ekonomi masyarakat Amerika Serikat juga akan semakin meningkat. Secara ekonomis dengan begitu daya beli masyarakat Amerika Serikat juga akan meningkat. 2. Pembahasan Rangkaian
pemikiran Ibnu Khaldun dikenal
dengan
nama
8 kebi-
jaksanaan yang terdiri dari: -
Kekuatan penguasa tidak dapat diwujudkan kecuali dengan adanya implementasi syariah.
- Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh para penguasa. - Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali yang datang dari masyarakat. - Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan. - Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan. - Pembangunan tidak dapat dicapai melalui keadilan. - Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi oleh Allah pada umatNya. - Penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan
14
keadilan. Menurut Ibnu Khaldun perlu adanya peran batasan
tertentu
untuk
menciptakan
kestabilan
pemerintah
dalam
dalam perekonomian.
Dan peran ini dapat diwujudkan melalui instrument kebijakan fiskal, dengan intinya adalah konsep perpajakan. Konsep perpajakan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun merupakan konsep dimana negara mengikuti sunnah agama
Islam,
dan
negara
membebankan pajak yang hanya ditentukan dalam syariat Islam, yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah (kharaj), dan juga pajak pemberian suara (jizyah). Ibnu
Khaldun
mengakui bahwa pajak pada dasarnya merupakan sumber
utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang
maksimal.
Ibnu
Khaldun
juga
menyatakan
bahwa lembaga
perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa bila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh
negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat
dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut. Seperti Ibnu Khaldun, Keynes pada dasarnya percaya dengan peranan yang ada dan perlu dilakukan oleh pemerintah di dalam perekonomian. Dengan kebijakan fiskal yang ada dan dapat dilakukan oleh pemerintah, maka dengan begitu
pemerintah
dapat
juga
mengatur
jalannya
perekonomian,
agar
perkembangan ekonomi di dalam suatu Negara tidak menjadi tidak terkendali. Meskipun begitu, tidak semua pemikiran yang ada dalam konsep ekonomi ” Keynesian ” yang sesuai dengan yang ada dalam konsep Ibnu Khaldun tentang pentingnya peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi yang pada akhirnya akan bermuara pada kebijakan fiskal, karena penekanan yang ada pada Keynesian
15
adalah peranan pemerintah, tanpa ada sama sekali peranan nilai-nilai etika dan moral yang justru seringkali disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya tersebut. Meskipun begitu, tidak bisa disangkal bahwa kebijakan fiskal yang berintikan pada konsep keuangan publik dan juga perpajakan sangat ditekankan dalam konsep ekonomi Islam, dan mendapatkan perhatian yang sangat penting. Ini merupakan sumbangan Islam dalam kegiatan perekonomian, dan khususnya juga peranan Ibnu Khaldun dalam merumuskan konsep ini secara jelas dan cukup terperinci dengan tata bahasa yang sangat tinggi dalam karyanya Muqaddimah. Bahkan penasehat ekonomi Presiden AS (1981-1989) Ronald W Reagan, Professor Laffer yang terkenal dengan konsep Laffer Curve-nya mengakui bahwa banyak kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Reagan yang didasari dari pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam studi kasus di atas, Ronald W Reagan memberlakukan pemotongan pajak baru untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi. Tujuan utama dari pemotongan pajak tersebut adalah untuk menekan angka pengangguran. Dalam menetapkan dan mengontrol kebijakan pajak, peran pemerintah sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan dana. Pemerintah harus selalu menjaga agar kebijakan perpajakan yang ada berlaku secara proporsional, sehingga negara tidak mengalami ancaman menurunnya jumlah investasi ataupun menurunnya kegiatan produksi di dalam negara tersebut yang akan berdampak pula dengan meningkatnya laju pengangguran. Yang terpenting adalah bagaimana agar kebijakan pajak tersebut tidak terlalu membebani masyarakat tetapi menguntungkan negara yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat juga.
16
DAFTAR PUSTAKA Heykal, Mohamad. 2005, Ibnu Khaldun dan Pengaruhnya dalam Kebijakan Fiskal, (Online), (http://islamicvillage.net/stit/library/modul/makalah, pdf, diakses 15 September 2009). Hafizah, Yulia. 2005, Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam, (Online), (http://islamicvillage.net/stit/library/modul/ Makalah, pdf, diakses 15 September 2009). Karim, Adiwarman A. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontempore. Jakarta: Gema Insani. Mannan, M. Abdul. 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam.Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. ———, 2002, “Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia” dalam Shari’ah Economics Days, Jakarta: Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FE-UI.
17
