Jurnal Ekonomi Moneter

TUGAS JURNAL EKONOMI MONETER

Disusun Oleh : -

Adwin Hadi Saktiawan

(109040062)

-

Adang Suryadana

(109040069)

-

Apip Juniar

(109040061)

-

Bayu Anggun Nugraha

(109040059)

-

Wahyu Gumelar

(109040060)

AKUNTANSI C TINGKAT II

FAKULTAS EKONOMI UNSWAGATI CIREBON

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









Berbagai Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Moneter Inflation Targeting BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan kebijakan moneter dengan menggunakan target inflasi (inflation targeting) ini diharapkan dapat menciptakan fundamental ekonomi makro yang kuat. Makalah ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan target inflasi, yang meliputi pengertian, evolusi teori, prasyarat, karakteristik dan elemen target inflasi. Agar dapat mengetahui dengan jelas kondisi ekonomi nasional Indonesia hingga tahun 2000 ini, maka dalam pembahasan juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia.









BAB II PEMBAHASAN 1.

Perkembangan Ekonomi Makro di Indonesia Sejak Tahun 1980-an.

Program pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an dan menunjukkan perkembangan yang pesat sejak tahun 1980-an. Pada masa itu pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi para investor yang akan berinvestasi di bidang keuangan dan perbankan. Hingga pertengahan tahun 1990-an perekonomian Indonesia terlihat semakin kuat dan mulai terpandang di dunia internasional. Dalam artikel ini akan dibahas perkembangan ekonomi di Indonesia saat mulai berkembang tahun 1980-an hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. 2.

Perkembangan Moneter Perbankan.

Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada Bank Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun, namun proses penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. 3.

Kebijakan Moneter

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa . Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang

harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala

yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional. 4.

Kebijakan Fiskal.









Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang. 5.

Prospek Ekonomi Jangka Pendek.

Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga dari faktor eksternal. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Untuk beberapa tahun ke depan, kegiatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan, dengan asumsi kondisi politik dan keamanan stabil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa ini mulai membaik kembali. 6.

Target Inflasi.

Pengertian.

Ada berbagai kebijakan yang biasa dipergunakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Target inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target laju inflasi untuk periode jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan target inflasi lebih berorientasi ke depan ( forward forward looking) dibanding kebijakankebijakan moneter sebelumnya (yang oleh BI disebut juga kebijakan konvensional). Tidak seperti halnya kebijakan moneter konvensional yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam target inflasi diperggunakan proyeksi inflasi. Kalaupun harus mempergunakan target antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek. Evolusi Teori.

Inflasi sebagai sasaran utama dan indepensi bank sentral sebagai pengendali inflasi merupakan landasan dari target inflasi. Konsep target inflasi ini merupakan produk dari









Teori Klasik >< Teori Keynes.

Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai dampak permanen pada tingkat harga umum (inflasi). Dengan kata lain bahwa pembenahan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengendalian inflasi. Teori klasik modern >< Teori Keynes.

Salah satu penganut teori klasik modern, Milton Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan rule lebih baik dibanding discretion. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan pilihan atas rulevs discretion, target inflasi menawarkan suatu framework yang mengkombinasikan keduanya secara sistematis, yang disebut dengan constrained discretion. Karena pada dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni rules ataupun murni discretion. Teori kuantitas >< Teori Keynes.

Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar. Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang, akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik ini, kebijakan target inflasi menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan demikian target inflasi menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran, karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor. Teori rational expectations.

Teori rational expectations menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran









Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi anchor bagi ekspektasi masyarakat. Teori moneter modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah time inconsistency. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek. Agar hal ini tidak terjadi, maka pengendalian inflasi harus menjadi sasaran tunggal, atau setidaknya menjadi sasaran utama. Menetapkan inflasi sebagai sasaran utama berarti menghindarkan diri dari inkonsistensi kebijakan. 7.

Prasyarat.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi: -

Indepensi Bank Sentral.

Sebenarnya tak ada Bank Sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal. -

Fokus terhadap sasaran.

Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak

dicapai

oleh

Bank

Sentral.

Sasaran-sasaran

lain

kadang-kadang

bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi. -

Capacity to forecast inflation.











-

Pengawasan instrumen

Bank Sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter. -

Pelaksanaan secara konsisten dan transparan.

Dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan semakin meningkat. -

Fleksibel sekaligus kredibel

Biasanya, kebijakan yang fleksibel akan cenderung kurang kredibel dan hal itu merupakan dilema dalam penentuan kebijakan. Aturan Taylor (Taylor’s rule) dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengatasi dilema tersebut. 8.

Karakteristik.

Dalam mengatur/menggunakan instrumen, kebijakan target inflasi ini lebih berwawasan ke depan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, yaitu: a.

Dalam kebijakan ini target dan indikator inflasi ditentukan terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

b.

Dalam kebijakan ini juga dibuat prediksi inflasi di masa yang akan datang. Prediksi dilakukan dengan mempergunakan data besaran moneter, tingkat bunga, kurs, harga aset, harga barang industri dan sebagainya.

c.

Melakukan review terhadap kinerja kebijakan moneter. Hasil tinjauan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.









b. Laporan pelaksanaan

Mestinya, publik perlu untuk mengetahui sasaran kebijakan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil yang telah dicapai oleh kebijakan ini harus dimonitor, dilaporkan dan diumumkan secara periodik. Ini penting bagi publik agar dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini, karena akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat. c. Independensi

Dengan adanya independensi dalam menentukan kebijakan, maka peluang tercapainya sasaran akan lebih maksimal. d. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya komunikasi yang efektif terhadap publik tentang cara-cara pencapaian sasaran inflasi dan mekanisme transmisi yang jelas. e. Data dan informasi

Data dan informasi yang relevan, terbaru dan lengkap diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan yang prima. 10. Prospek.

Kebijakan target inflasi ini telah dilaksanakan di negara-negara Selandia Baru, Kanada, Inggris, Finlandia, Swedia, Australia, Spanyol, Korea dan Filipina. Negara-negara tersebut mendapatkan keberhasilan dalam menekan laju inflasi dengan penerapan kebijakan ini. Seperti halnya Indonesia, negara-negara tersebut sebelumnya juga mempergunakan kebijakan moneter dengan target antara. Karena adanya kesamaan permasalahan dan latar belakang,









a.

Hambatan dalam menciptakan independensi

Sulitnya menciptakan independensi bank sentral, karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga/otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Dengan kata lain bahwa pemerintah tidak dapat benar-benar tidak turun campur tangan dalam urusan lembaga pengawas, meski lembaga tersebut disebut lembaga independen. Para pejabat dalam lembaga tersebut digaji oleh pemerintah, yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah tak diragukan lagi. Hal ini jelas-jelas menyebabkan fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya. b.

Hambatan dalam memprediksi inflasi.

Kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Kemungkinan besar, peramalan inflasi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan tidak menentu akhir-akhir ini. Padahal, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk saat ini, para investor masih beranggapan bahwa negara kita tidak cukup kondusif bagi investasi. Isu-isu seputar politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk memporakporandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai, mustahil dapat memprediksi dengan cermat. c.

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan.

Pelaksanaan kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik









membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan incredible. Demikian juga sebaliknya, apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat inflexible. e.

Tingkat keparahan krisis.

Faktor lain adalah tingkat keparahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong akut, sehingga penanganannya juga lebih sulit dibanding negara-negara lain. Mungkin kebijakan target inflasi ini berhasil diberlakukan di negara-negara lain, namun belum tentu akan sesuai diberlakukan di Indonesia.









BAB III KESIMPULAN -

Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis memerlukan upaya pemulihan dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan berupa inflation targeting yang telah berhasil mengentaskan problem inflasi di berbagai negara

di dunia. -

Target inflasi dicetuskan dari perkembangan evolusi teori-teori ekonomi dan dalam pelaksanaannya ditentukan oleh kondisi suatu negara dengan prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan sistem ini.

-

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang secara efektif dapat memulihkan stabilisasi ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan, dengan ongkos yang minimal.

-

Pemulihan kondisi ekonomi yang stabil bukan hanya ditentukan oleh faktor internal, namun juga faktor eksternal, misalnya kondisi politik dan keamanan negara.

-

Target inflasi nampaknya akan sulit untuk diberlakukan sebagai salah satu kebijakan moneter di Indonesia, mengingat berbagai hambatan yang harus dihadapi.











DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, Sri. 2000. "Perkembangan Moneter Perbankan Indonesia ". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September. Bernanke, B. and Mihov. 1997. "What Does the Bundesbank Target?" European Economic Review.

Boediono. 2000. " Inflation Targeting". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September. Fischer, Stanley. 1993. "The Role of Macroeconomic Factors in Growth". Journal of Monetary Economics.

Goeltom, Miranda S. 2000. "Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September. Mishkin, F.S. 1999. "International Experience with Different Monetary Policy Regimes". Journal of Monetary Economics.

Nopirin. 2000. "Kebijakan Moneter Dengan Target Inflasi". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.









HUKUM EKONOMI DAN MONETER INTERNASIONAL KAITANNYA DENGAN NEGARA DAN KEPENTINGAN EKONOMI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Seperti kita ketahui bahwa krisis yang menyerang negara-negara Asia khususnya Indonesia merupakan masalah terberat yang pernah dialami negara-negara di dunia . Sebelumnya krisis itu tidak pernah terbayangkan akan menyerang negara kita. Karena apabila diamati indikatorindikator makroekonomi Indonesia, tidak menandakan akan terjadinya krisis dinegara kita ini. Contohnya yaitu : tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita berkisar antar 6% per annum (p.a), tingkat inflasi juga berada dalam batas yang wajar yaitu sekitar 4% p.a, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil yaitu berkisar Rp.2500/US dollar. Dari BOP juga dapat dilihat bahwa Indonesia berada pada posisi yang man karena memiliki cadangan devisa yang cukup besar. Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang









BAB II PEMBAHASAN 2.1. Bagaimanakah konsep hukum ekonomi moneter internasional

Setelah Perang Dunia Kedua (1939 – 1945) selesai, terjadi perubahan yang mendasar dalam hubungan antar negara di bidang politik, sosial dan ekonomi. Negara-negara kapitalis (Amerika Serikat dan Eropa Barat) tidak mungkin lagi melakukan penjajahan fisik lagi karena tuntutan kemerdekaan negara dan penghormatan HAM menjadi semangat baru masa itu. Hal ini akan menghambat ekspansi pencarian bahan mentah dan peningkatan pemupukan modal.Pada Juli 1944 negara-negara kapitalis mengadakan pertemuan di Bretton Woods untuk merumuskan strategi baru menghadapi negara-negara baru merdeka. Hasil dari pertemuan tersebut di bidang ekonomi adalah : 

Membentuk World Bank tahun 1945 dan mulai beroperasi tahun 1946. Lembaga ini berfungsi memberi pinjaman kepada negara2 yang baru merdeka atau hancur akibat Perang Dunia II, untuk pembangunan, dengan persyaratan model pembangunan sebagaimana ditentukan negara-negara kapitalis tersebut;



Mendirikan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang mulai beroperasi









pembayaran Negara2 berkembang sama sekali tidak memiliki peran dalam pembentukan institusi ini karena masih rendahnya tingkat ekonomi . Selama kurang lebih 48 tahun, perdagangan multilateral diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) yang berlaku secara “ad interim agreement” (bersifat sementara), terdiri dari 38 pasal dan hanya mengatur perundingan dibidang tarif. WTO mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 yaitu dengan disepakatinya Agreement the World Trade Organization, ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization” , maka

Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO Semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Indonesia terikat dengan adanya hak dan kewajiban. 2.2. Bagaimanakah kaitannya Hukum ekonomi moneter internasional terhadap negara dan kepentingan ekonomi

Seiring dengan perkembangan perdagangan dan investasi internasional antar negara yang semakin global dan terhubungkan satu sama lain maka mekanisme dalam pengaturan nilai









kestabilan moneter dalam perekonomian internasional sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi domestik di setiap negara. Dimulai pada 1820-an sampai menjelang akhir 1940-an, sistem moneter internasional pada rentang tahun tersebut menggunakan standard emas dalam nilai kurs mata uang setiap negara dimana Inggris sebagai negara jangkar dengan mata uang poundsterlingnya. Perlu diketahui bahwa Inggrislah negara pertama yang menganut standar emas yaitu sejak tahun 1821 – hal hal ini terkait dengan ajaran David Ricardo (1772-1823) dalam bukunya “The Principle of Political Economy and Taxation ” tentang Theory of Currency

(Teori Uang) bahwa uang kertas harus dijamin dengan emas apabila tidak dijamin dengan emas harus ditetapkan dengan undang-undang. Standar emas ini menciptakan sistem nilai tukar tetap ( fixed exchange rate) dimana harga mata uang tertentu tidak berubah dibandingkan dengan mata uang lain. Pada sistem moneter ini, setiap negara mematok nilai mata uangnya terhadap emas. Inggris sebagai negara jangkar berjanji untuk membeli atau menjual satu ons emas dengan 4,247 poundsterling (1ons emas = 4,247 Poundsterling), dengan demikian menetapkan nilai par pound tersebut terhadap emas. Implikasinya adalah apabila negara lain ingin melakukan transaksi perdagangan maka mekanisme pembayaran harus menyesuaikan dengan nilai kurs yang telah ditetapkan oleh Inggris. Selain itu, negara lain yang memiliki emas dapat ditukarkan dengan poundsterling sebagai cadangan devisa mereka dan sebaliknya.











mereka untuk meningkatkan ekspor agar harga jual produk mereka di luar negeri lebih murah. Sehingga memunculkan “ beggar-thy-neighbor ”. ”. Ketidakstabilan sistem internasional

tersebut memberikan kontribusi bagi pecahnya Perang Dunia II. Inflasi, pengangguran, ketimpangan kemakmuran, dan biaya sosial kemudian semakin meningkat antar negara. Untuk itu, kemudian diadakan konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat tahun 1944 yang dihadiri oleh 44 negara guna mengatasi ketidakstabilan dan kekacauan sistem moneter internasional serta mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih stabil. Konferensi Bretton Woods ini menciptakan sebuah rezim baru bagi sistem moneter internasional (pasca sterling-based gold standard ) dimana telah disepakati untuk membentuk sebuah lembaga internasional yang akan

membantu membangun kembali perekonomian dunia dan sistem moneter internasional, yaitu IBRD – sekarang sekarang dikenal dengan World Bank dan IMF. Kedua lembaga ini nanti yang akan – dan









tersebut kemudian IMF mengeluarkan SDR yaitu berupa ”emas kertas” untuk menjamin

dollar yang berlimpah tersebut. Namun, ternyata SDR tersebut tidak menyelesaikan permaslahan dollar yang melimpah di internasional. Sehingga, AS telah menghabiskan sepertiga cadangan emasnya untuk mempertahankan kestabilan nilai dollar. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 melepas jaminan dollar terhadap emas sekaligus menandai kehancuran Bretton Woods System. Pada saat itu juga nilai dollar mulai mengambang. Perkembangan berikutnya dari sistem moneter internasional ini adalah setiap negara kebanyakan menggunakan sistem nilai kurs mengambang ( floating floating exchange rate) terutama sejak tahun 1973. Hal terkait dengan, selain keruntuhan Bretton Woods System, bank-bank sentral negara-negara kelompok sepuluh kususnya dan negara lain di luar kelompok sepuluh umumnya tidak berhasil dalam membendung kekuatan pasar bebas yang semakin gencar.









BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Di bidang kerjasama keuangan dan monetr internasional juga terdapat sejumlah prakarsa pada tingkat multilateral dan regional serta bilateral. Di tingkat global/multilateral telah dilontarkan gagasan mereformasi arsitektur keuangan global/internasional (international financial architecture) atau membentuk suatu arsitektur yang baru. Tujuan utama kerjasama

keuangan internasional adalah untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keuangan.Dari perspektif pembangunan (negara-negara berkembang) sebenarnya suatu arsitektur keuangan internasional juga harus dapat menjamin peningkatan akses pada sumber daya keuangan, termasuk akses pada likuiditas internasional pada saat menghadapi atau dalam upaya

Jurnal Ekonomi Moneter

Recommend Documents