Kak Peta Resiko Bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN: REVIEW PETA RISIKO BENCANA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA REIVEW PETA RISIKO BENCANA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kota Bekasi terletak pada 106 o48’28’’ – 107 o27’29’’ Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 6 o30’6’’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 210,49 km 2. Secara administrasi, Kota Bekasi berbatasan dengan :    

Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

: : : :

Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor dan Kota Depok Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Bekasi

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor). Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24 – 33° C. Jika dilihat secara geografis dan topografis yang dimiliki, secara umum Kota Bekasi berada di daerah rawan bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, maupun kekeringan. Hal ini selaras dengan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tabel 1. Sejarah Kebencanaan Kota Bekasi 2006 - 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

JENIS BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR BANJIR PUTING BELIUNG BANJIR TANAH LONGSOR BANJIR PUTING BELIUNG BANJIR

TANGGAL KEJADIAN 21/4/2016 28/2/2016 27/11/2014 19/11/2014 4/2/2014 12/1/2014 8/6/2013 18/11/2012

1

REVIEW PETA RISIKO BENCANA KOTA BEKASI

KERANGKA ACUAN KERJA

NO 9 10 11 12 13 14

JENIS BENCANA BANJIR BANJIR KEBAKARAN BANJIR BANJIR TANAH LONGSOR

TANGGAL KEJADIAN 10/10/2012 25/5/2011 1/11/2010 1/2/2008 2/2/2007 7/9/2006

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia 2017

Dengan memperhatikan kondisi Kota Bekasi yang memiliki ancaman dan kerentanan khususnya terhadap beberapa jenis bencana hidrometeorologi, maka dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota Bekasi, merasa perlu membangun perencanaan yang bersifat menyeluruh dan mampu memberikan arah strategi dan “master plan” dalam hal penanggulangan bencana yang disepakati bersama oleh seluruh unsur penanggulangan bencana di Kota Bekasi. Hal ini dimulai Pemerintah Kota Bekasi melalui kegiatan Review Peta Risiko Bencana di Kota Bekasi, pada tahun 2017, agar Kota Bekasi memiliki landasan teknokratis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi. 2. Konsepsi Umum Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Dengan demikian, upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran potensi ancaman (bahaya), kerentanan, serta kapasitas, dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak risiko bencana. BNPB telah memberikan pedoman dan metode baku dalam pemetaan risiko bencana melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini, metode pengkajian risiko bencana yang ditetapkan oleh BNPB sebagai dasar pengkajian risiko bencana pada suatu daerah akan menghasilkan gambaran spasial dalam bentuk peta risiko bencana. Selain itu hasil dari pengkajian juga dapat memperlihatkan tingkat risiko bencana suatu daerah dalam dokumen pengkajian risiko bencana. Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah menjadi dasar minimum untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

2



Gambar 1. Metode Umum Pengkajian Risko Bencana

Pengkajian risiko bencana memiliki prasyarat umum yang harus diikuti. Prasyarat umum tersebut adalah : 1) Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kam-pung/nagari). 2) Skala minimal peta yang dihasilkan adalah 1:50.000. 3) Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah. 4) Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan risiko bencana. 5) Bersifat spesifik, digunakan untuk menyusun kebijakan daerah terkait pengurangan risiko bencana dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Selain itu, hasil kajian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun Desa Tangguh Bencana di lingkup kawasan kajian. 6) Mampu menghitung jumlah penduduk terpapar bahaya (dalam satuan jiwa), potensi kerugian yang timbul akibat bahaya (dalam satuan rupiah), serta potensi luas lingkungan yang rusak akibat bahaya (dalam satuan hektar). Komponen pengkajian risiko bencana yang terdiri dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas, akan digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat

3



masyarakat hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. 3. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dalam meningkatkan efektifitas manajemen bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di Pusat dan Daerah. Sedangkan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen kajian risiko bencana sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas penanganan bencana. Peta risiko bencana harus dibuat berdasarkan standar ataupun prosedur baku yang berlaku secara Nasional. 4. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah melakukan review secara spasial terhadap peta risiko bencana banjir Kota Bekasi, sesuai metodologi baku dengan menggunakan data terbaru yang tersedia di Kota Bekasi.

5. Lokasi Pekerjaan Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. 6. Sumber Pendanaan Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagaimana pada RAB terlampir. 7. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a) b) c) d)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,Pembukaan Alinea IV; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e) Peraturan Pemerintah R epublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah; g) Peraturan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana; h) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah; i) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; j) Peraturan W alikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

4



B. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Keluaran Keluaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah : a.

Dokumen Kajian Risiko Bencana Banjir berdasarkan standar baku yang berlaku secara Nasional yang dilengkapi dengan : 1) 2) 3) 4)

b.

Peta Bahaya Banjir Peta Kerentanan Bencana Banjir (sosial, ekonomi, fisik, ekologi) Peta Kapasitas untuk Bencana Banjir Peta Risiko Bencana Banjir

Database digital Peta Risiko Bencana Banjir dalam format sistem informasi geografis.

2. Personil Tenaga Ahli Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

NO.

POSISI

A.

TENAGA AHL I

1.

Ahli Manajemen Bencana

2.

Ahli Geografi/ Geodesi/ GIS

3.

Ahli Lingkungan

4

Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

KUAL IFIKASI

S2, pengalaman minimum 5 tahun di bidang penanggulangan bencana. Memiliki keanggotaan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) S1 Teknik Geodesi/Geografi/Pertanian, pengalaman minimum 5 tahun di bidang pemetaan wilayah dan penggunaan GIS dalam Penanggulangan Bencana S1 Teknik Lingkungan, pengalaman minimum 5 tahun di bidang penanggulangan bencana, memiliki sertifikasi keahlian teknik lingkungan S1 semua jurusan, pengalaman minimum 3 tahun di bidangnya, memiliki sertifikasi keahlian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jum lah

JML. ORANG

JML. BULAN

JML. ORG BULAN

1

4

4

1

4

4

1

2

2

1

2

2

4

12

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan kegiatan Review Peta Risiko Bencana di Kota Bekasi ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

5



4. Strategi Pencapaian Keluaran a.

METODE PELAKSANAAN 1) Kajian spasial dengan landasan teori akademis yang baku untuk menghasilkan peta risiko bencana banjir Kota Bekasi. 2) Survey dan Pengambilan Kuesioner, untuk mendapatkan gambaran kapasitas penanggulangan bencana Kota Bekasi, serta melakukan verifikasi langsung terhadap Draft Peta Bahaya Banjir yang telah disusun. 3) Workshop dan Diskusi, untuk mendapatkan input terhadap peta risiko yang telah disusun, serta arah kebijakan penanggulangan bencana yang akan direkomendasikan berdasarkan peta risiko bencana.

b.

TAHAPAN PELAKSANAAN 1)

PERSIAPAN Persiapan Awal Tahapan persiapan ini digunakan untuk menginisiasi pelaksanaan kegiatan di daerah kerja. Inisiasi dilaksanakan dengan mengadakan beberapa peralatan, menyewa kantor serta sarana transportasi. Selain itu proses perizinan kegiatan dan internalisasi personil juga dilaksanakan pada tahap ini. Persiapan Teknis Persiapan teknis yang dilakukan meliputi: a) Internalisasi rencana dan metodologi kerja; b) Penyediaan peta-peta tematik yang mendukung keakuratan data hasil Kajian Risiko Bencana; c) Pengumpulan Literatur/ referensi yang dibutuhkan dalam melakukan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana; d) Penyediaan data faktual kebencanaan daerah; e) Penyusunan Peta Bahaya Dasar sebagai acuan dalam melakukan survey dan pengambilan data; f) Menyusun metodologi survey Kesiapsiagaan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masing-masing daerah kerja.

2) SURVEY DAN PENGAMBILAN DATA a) Survey Kesiapsiagaan dan Kapasitas daerah Survey Kesiapsiagaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Survey Kesiapsiagaan difokuskan kepada penilaian pemahaman masyarakat dalam penanggulangan daerah, sedangkan penilaian kapasitas daerah difokuskan kepada pemahaman aparatur serta sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. b) Verifikasi Lapangan Verifikasi Lapangan merupakan salah satu cara dalam pengambilan data dan prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan peta tematik. Verifikasi Lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS dengan fokus dititik beratkan pada dua hal utama, yaitu daerah potensi ancaman dan pemukiman beserta infrastrukturnya.

6



3) FINALISASI PETA BAHAYA BANJIR Finalisasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan, melalui sinkronisasi titik koordinat dan kondisi lapangan dengan titik koordinat dan kondisi yang ada pada peta. 4) FINALISASI PETA KERENTANAN DAN KAPASITAS BENCANA BANJIR Penyusunan peta kerentanan dilakukan terhadap setiap komponen kerentanan yang ada, dengan menggunakan data-data yang ada di Kota Bekasi. Pemetaan terhadap komponen-komponen kerentanan akan menghasilkan : 





Jumlah penduduk terpapar bencana banjir di setiap Desa dan Kecamatan di Kota Bekasi Jumlah potensi kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) di setiap Desa dan Kecamatan di Kota Bekasi Jumlah potensi kerugian lingkungan (dalam hektar) di setiap Desa dan Kecamatan di Kota Bekasi

Penyusunan peta kapasitas dilakukan berdasarkan hasil survey kesiapsiagaan dan FGD kapasitas daerah. Penilaian kesiapsiagaan dan kapasitas daerah difokuskan kepada penyelanggaraan bencana banjir di Kota Bekasi. 5) PENYUSUNAN PETA RISIKO BENCANA BANJIR Peta risiko bencana banjir disusun melalui proses tumpang susun (overlay) hasil pemetaan bahaya, kerentanan, kapasitas. Hasil pemetaan risiko bencana akan digunakan untuk menghasilkan arah rekomendasi kebijakan serta lokus prioritas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi. 6) FINALISASI DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA BANJIR Finalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap peta bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana banjir. Dokumen Kajian Risiko Bencana Banjir juga akan memberikan rekomendasi arah kebijakan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi. C. DESKRIPSI PENYEDIA JASA Dalam pelaksanaan kegiatan, Penyedia Jasa bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Review Peta Risiko Bencana Kota Bekasi. Penyedia Jasa adalah sekumpulan tenaga profesional yang ahli dibidangnya dan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan Review Peta Risiko Bencana Kota Bekasi. Kemampuan penyedia jasa dibuktikan dengan sertifikasi badan usaha di Bidang Jasa Konsultan, khususnya untuk Studi Perencanaan Umum, dan/atau Bidang Jasa Survey, khususnya untuk Sistem Informasi Geografi. Dalam menjalankan tugasnya, Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja dan hasil kegiatan. Untuk itu, Penyedia Jasa perlu melakukan pengendalian tahapan kegiatan secara intensif.

7



D. PELAPORAN Jenis-jenis laporan yang harus diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa adalah:

1. Laporan Pendahuluan Laporan ini merupakan penjabaran (penafsiran) lebih lanjut dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), metodologi dan pendekatan perencanaan, rencana kerja dan penjadwalan seluruh proses kegiatan. Laporan Pendahuluan ini dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar, selambat-lambatnya 1 bulan setelah penandatanganan kesepakatan kerja. 2. Laporan Antara Laporan antara diserahkan 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya pekerjaan dengan substansi memuat kemajuan pelaksanaan kegiatan hingga periode pelaporan. Laporan dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan format laporan A4.

3. Laporan Akhir Laporan Akhir dan seluruh kelengkapannya dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar, selambatlambatnya pada minggu berjalan sebelum berakhirnya pekerjaan. Laporan ini merupakan penjabaran dari hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Laporan Akhir ini juga dilengkapi dengan: 1.

Dokumen Kajian Risiko Bencana untuk setiap daerah dalam lingkup wilayah kerja, berdasarkan standar baku yang berlaku secara Nasional yang dilengkapi dengan album peta yang terdiri dari : a) b) c) d)

2.

Peta Bahaya Banjir, ukuran A3 Peta Kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, ekologi), ukuran A3 Peta Kapasitas Bencana Banjir, ukuran A3 Peta Risiko Bencana Banjir, ukuran A3 dan A1

Album database digital dalam format sistem informasi geografis.

E. PENUTUP Kerangka Acuan Kerja merupakan acuan awal dan pedoman umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini. Proses pengintegrasian capaian-capaian pengurangan risiko bencana dari tingkat lokal hingga tingkat nasional diharapkan dapat tergambar melalui kegiatan ini. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan akan mempercepat pencapaian pengurangan risiko bencana di Kota Bekasi.

8

Kak Peta Resiko Bencana

Recommend Documents