Jalan Poros Lakapera-Wamengkoli, Desa Wongko Kecamatan Lakudo 1.
K ER ANGK A A ACUAN K K ER JA 2.
(Term o of R R ef erence)
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA KABUPATEN BUTON TENGAH 3.
1.1.
Latar Belakang
Pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, akibat, analisis dampak dan perkiraan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi (renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dampak meliputi identifikasi dan perhitungan terhadap kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko yang menyangkut aspek pembangunan manusia,permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan impilkasi umumnya terhadap aspek – aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadikan penyelengaraan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan dimaksud sesuai dengan skala sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2). Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kabupaten Buton tengah memiliki potensi ancama bencana antara lain: Banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, tanah longsor, kekeringan, puting beliung. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Buton Tengah, jika dilihat dari riwayat kejadian bencananya ben cananya mengindikasikan bahwa acaman tersebut berulang dan berpriodik. Disaat musim hujan berpotensi besar terjadi banjir dan longsor, sedangkan dimusim kemarau berpotensi terjadi kebakaran hutan/lahan dan kekeringan. Ancaman lainnya adalah gelombang ekstrim dan abrasi, angin puting beliung dan kebakaran permukiman. Dengan kata lain bahwa terdapat 1
siklus ancaman bencana yang kontinyu sepanjang tahun di Kabupaten Buton Tengah yang dapat menyebabkan kemunduran pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian bencana dapat menghilangkan capaian pembangunan, waktu dan anggaran serta menurunkan tingkat penghidupan masyarakat karena itu sangat diperlukan manajemen kebencanaan atau penyelengaraan penanggulangan bencana baik sebelum, sedang ataupun sesudah kejadian bencana. Penyelengaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buton Tengah khususnya pada fase pascabencana umumnya dilaksanakan secara sektoral dan bersifat reaktif tanpa terencana dan terkoordinasi dengan baik, bantuan lebih banyak pada masa tanggap darurat, pemulihan sebatas fisik dan berjalan lambat, tidak terencana dengan baik, pemulihan sosial dan ekonomi tidak sepenuhnya diperhatikan, psikososial tidak tertangani dan tidak menyeluruh kesemua sektor yang terdampak karna pemulihan yang dilakukan tidak didasari pada pengkajian kebutuhan pascabencana yang dimulai dari proses penilaian/analisis penilaian/analisis. Kerusakan dan kerugian akibat bencana sampai dengan penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, akibatnya efek total bencana tidak seluruhnya diperhitungkan, banyak kebutuhan sosial yang tidak mendapatkan perhatian dan dampak negatif dari pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya diperhatikan dan dimitigasi. Berdasarkan pengalaman dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut diatas, menunjukan bahwa hasil pengkajian kebutuhan pascabencana sangat diperlukan sebagai instrumen dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi serta menyeluruh ke semua sektor dan subsektor yang terdampak bencana, oleh karena itu diperlukan suatu acuan/ tata cara dalam melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu-Pasna).
1.2.
Maksud dan Tujuan
Maksud :
Maksud dari kegiatan penyusunan Dokumen penyusunan Kajian kebutuhan Pascabenca Kabupaten menentukan
Buton Tengah adalah untuk menetapkan satu keputusan rasional dalam kebutuhan
pemulihan
pascabencana
serta
fasilitas
penunjangnya.
penanggulangan peascabencana dengan jumlah dan jenis konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan
perbaikan
menyeluruh
fasilitas 2
yang
rusak
akibat
bencana
dengan
memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia serta aspek sosial ekonomi dan pelayanan pascabencana. Tujuan :
Tujuan dari kegiatan penyusunan Kajian kebutuhan Pascabencana adalah : 1. Mendorong upaya pemulihan pascabencana yang berbasis pada bukti-bukti akibat, dampak dan kebutuhan pemulihan 2. Memberi masukan komprehensif bagi rencana aksi atau proposal rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun 1.3.
Sasaran
Output dari proyek ini adalah : 1. Menyajikan informasi tentang akibat bencana 2. Menyajikan informasi tentang dampak bencana; dan 3. Menyajikan informasi tentang kebutuhan pemulihan pascabencana serta kesenjangannya 1.4.
Lingkup Pekerjaan
Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah. 1.5 Pemberi Tugas
Pemberi tugas dalam kegiatan ini adalah Badan penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Buton Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 1.6 Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan dan tahapan Penyusunan kajian Kebutuhan pascabencana adalah sebagai berikut: 1) Kajian kondisi dan kebijakan wilayah makro Perencanaan perbaikan pascabencana . 2) Kajian potensi kawasan dalam pengembangan kawasan rehabilitasi pada wilayah perencanaan. 3) Menyusun kriteria-kriteria untuk dijadikan acuan dalam penyesuaian studi kelayakan dalam merencanakan master program/program induk penanggulangan daerah rusak sebagai layanan pusat penanganan bencana.
3
1.7 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban : 1.
Menyiapkan bahan /data di lingkungan Satuan Kerjanya sesuai yang dibutuhkan.
2.
Menyediakan surat pengantar survey ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan.
3.
Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan
1.8 Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain: a)
Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan
b)
Peralatan Kantor : Alat Tulis Kantor, Komputer + software, Printer
1.9
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan kalendar atau 90 (sembilan puluh) hari kalendar 1.10
Personil
Berikut merupakan personil dari kegiatan ini. Tabel 1 Daftar Personil Posisi
Kualifikasi
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli :
1. Team Leader (Tenaga Ahli
Ketua
tim
adalah
seorang
Sarjana
Teknik
Planologi/ Perencanaan
Perencanaan Wilayah & Kota Pendidikan Sarjana (S1)
Wilayah dan Kota)
berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan
wilayah.
Memiliki
keahlian
dan
kemampuan dalam pengorganisasian dan melakukan analisis
serta
berpengalaman
dalam
kegiatan
penyusunan rencana induk/kegiatan sejenis. Ketua Tim yang akan menjalankan tugasnya, di samping 4
1 org x 3 bln
mempunyai
keahlian
dibidangnya
mempunyai
kemampuan
yang
juga kuat
harus dalam
berkomunikasi dan manajerial, mempunyai reputasi yang baik dan mampu berintegrasi dan berkoordinasi dengan
Pengguna
Jasa,
konsultan
manajemen
proyek, dan instansi terkait lainnya. 2. Tenaga Ahli Sipil Prasarana
Ahli sipil prasarana adalah seorang Sarjana Teknik
1 org x 3 bln
sipil prasarana S1 berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan pascabencana.
3. Tenaga Ahli Sosial
Ahli
Sosial adalah
seorang
Sarjana Sosial S1
1 org x 3 bln
berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan kebutuhan pasca Bencana. 4. Tenaga Ahli Kelembagaan
Ahli Kelembagaan adalah seorang Sarjana Hukum S1
1 org x 3 bln
berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan Kelembagaan pascabencana. Tenaga Penunjang :
1. Surveyor
Berpengalaman dalam survey dan pengumpulan
2 org x 1 bln
data, sekurang-kurangnya pengalaman kerja 1 (satu) tahun. 2. Gis Drafter
Berpengalaman dalam manajemen dan administrasi
2 org x 1 bln
perkantoran, sekurang-kurangnya pengalaman kerja 1 (satu) tahun. 2. Operator Komputer
Operator Komputer minimal lulusan SMU memiliki pengalaman menguasai
dalam program
aplikasi
komputer
microsoft
office
2 org x 1 bln
dengan dengan
pengalaman kerja sekurangya 1 (satu) tahun 3. Pesuruh Kantor
Berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
5
1
org x 3 bln
1.11Metodologi Pelaksanaan
a.Persiapan Tim untuk keperluan persiapan maka tim kerja Jitu-Pasna melakukan koordinasi-koordinasi dan konsolidasi yang harus dilakukan dilapangan. b. Tahap Pengumpulan Data Tim mengumpulkan data sekunder berupa datar sebelum bencana dan data sekunder akibat bencana. Data dasar sebelum bencana adalah berupa data yang menunjukan jumlah dan kondisi aset, properti dan kemanusiaan dan faktor yang berkaitan sebelum bencana. Data sekunder ini termasuk juga data tentang sejarah bencana yang terjadi, intensitas dan skala bencana, wilayah yang terdampak bencana, jumlah korban dan kerusakan yang dialami. Pengumpulan data dasar dan data sekunder bencana dilakukan terutama terhadap SKPD yang terkait, dengan menggunakan formulir pendataan terhadap SKPD Untuk Data Primer/ Lapangan, Tim Pengumpul Data mengumpulkan data primer/lapangan dengan metode pengumpulan data sebagaimana tertera dibagian sebelumnya. data primer/lapangan terkait dengan kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir inventarisasi kerusakan dan kerugian , gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan risiko c. Tahap Verifikasi dan Validasi Data Verifikasi Data Pada tahap ini akan dilakukan konfirmasi terhadap sumber data kerusakan, konfirmasi lokasi dan jenis kerusakan, memverifikasi nilai kerusakan serta memastikan data yang diperoleh sudah mencakup semua wilayah. Mengkorfirmasikan data kerusakan dengan SKPD yang terkena dampak bencana merupakan bagian yang penting dalam proses penyusunan perkiraan kerusakan dan kerugian d. Tahap Perkiraan Kebutuhan Pemulihan Perkiraan kebutuhan pemulihan Mengidentifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana. Perkiraan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikelompokan menjadi : - Kebutuhan perbaikan atau pembangunan kembali asset dan property yang mengalami kerusakan akibat bencana. - Kebutuhan penggantian kerugian sebagai akibat bencana. - Kebutuhan penyediaan bantuan atau dukungan akses terhadap kebutuhan
dasar
(Provision).
-
Kebutuhan
penunjang
penyelenggaraan
prosesproses dan fungsi-fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan (Resumption). 6
kembali
e. Tahap Pelaporan Dokumen PDNA disusun dan dipublikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan pascabenca, termasuk digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
1.12
Laporan
A. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan, yaitu laporan yang merupakan penjabaran dari usulan teknis yang telah disusun yang mencakup : latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, metode dan pendekatan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan, maupun instrument –instrument survei yang akan digunakan di lapangan pada saat survei lapangan. Sebelum penyerahan buku laporan pendahuluan dilakukan diskusi terhadap muatan laporan pendahulan. Laporan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SPK ditetapkan, sebanyak 5 (Lima) buku asli dalam format A4, diserahkan setelah direvisi. Sampul soft cover warna cerah, layout menarik dan informatif.
B. Laporan Akhir
Laporan Akhir mengacu pada hasil dari draft laporan akhir yang telah diseminarkan dan disetujui oleh team teknis untuk direvisi menjadi rencana akhir. Adapun penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan, inventarisasi data sekunder dan data primer, kompilasi data, analisa, identifikasi kebutuhan penanggulangan bencna, serta rekomendasi-rekomendasi kebutuhan penangannan pascabencana. Laporan Akhir dibuat setelah dilakukan seminar hasil/konsultasi publik dan diserahkan diserahkan selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari sejak SPK ditetapkan, sebanyak 5 (Lima) buku laporan dalam format A4 (asli). Sampul soft cover warna cerah, layout menarik dan informatif.
7
C. Dokumentasi
Seluruh proses dari kegiatan Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana Kabupaten Buton Tengah didokumentasikan dalam bentuk soft copy di dalam keping cd ( compact disk ) sebanyak 5 (lima) keping
Labungkari,
Juni 2018
Kepala Pelaksana BPBD Kab. Buton Tengah,
Muh. Yusuf SE.M.Si
NIP. 19710116 199803 1 010
8
