MORATORIUM DICABUT DEMI KUALITAS DOKTER YANG LEBIH BAIK ?
Sepak Terjang Moratorium
Moratorium (KBBI) merupakan istilah lain dari penanggguhan atau penundaan. Moratorium pendirian fakultas kedokteran baru merupakan upaya untuk menangguhkan pembukaan fakultas kedokteran baru di Indonesia. Moratorium pendirian fakultas kedokteran sendiri merupakan masalah yang sudah lama menjadi polemik. Terhitung semenjak 2015 silam, KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) melayangkan surat permintaan untuk memberlakukan moratorium fakultas kedokteran kepada Kemenristekdikti. KKI mengungkapkan moratorium fakultas kedokteran diperlukan karena jumlah fakultas kedokteran yang ada sudah terlampau banyak dan kualitas dari fakultas kedokteran tersebut tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dokter yang sudah cukup tetapi distribusi dokter yang kurang dan banyaknya fakultas kedokteran dengan akreditasi C dengan tingkat kelulusan UKMPPD yang rendah. Kemenristekdikti merespon satu tahun kemudian dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter.
Nasib Moratorium Kini
Terhitung semenjak 7 Agustus 2017 moratorium dicabut melalui surat yang dikeluarkan
oleh
Kementrian
Riset,
Teknologi,
dan
Pendidikan
Tinggi
Nomor
2536/C.C4/KL/2017. Kemenristekdikti berdalih pencabutan moratorium dikarenakan sudah terdapat peningkatan kualitas pendidikan dokter yang tergambar ol eh peningkatan akreditasi C menjadi B. Pada tahun 2017 hanya ada 8 fakultas kedokteran yang dapat meningkatkan akreditasinya dari C menjadi B yaitu, Universitas Muhammadiyyah Makassar, Universitas Muhammadiyyah Semarang, Universitas Batam, Universitas Cendrawasih, Universitas Haluoleo, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Warmadewa, dan Universitas Pattimura (LAM-PTKes, 2017).
Selain pertimbangan peningkatan mutu pendidikan kedokteran, latar belakang lain Kemenristekdikti mencabut moratorium adalah demi memenuhi kebutuhan dokter diberbagai wilayah Indonesia dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 dalam mencapai masyarakat yang sehat dan memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Sel ain itu,
hanya perguruan tinggi yang berada pada provinsi yang belum memiliki fakultas kedokteran yang diutamakan dalam pendirian fakultas kedokteran baru.
Jumlah Dokter Indonesia
Saat ini jumlah dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) ada sekitar 120.000 orang dan akan terus bertambah pastinya. Ratio dokter nasional dengan masyarakat Indonesia telah mencapai 1 : 2.100. Artinya, satu dokter mela yani 2.100 pasien. Rasio ini sudah lebih dari angka ideal, yakni 1 : 2.500. Apabila digunakan perbandingan dengan kebutuhan dokter per 100.000 penduduk, ratio kebutuhan dokter nasional dengan jumlah penduduk mencapai 45 dokter per 100.000 penduduk dimana targetnya adalah 42 dokter per 100.000 penduduk. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah dokter Indonesia sudah mencukupi bahkan dapat dikatakan berlebih. Perlu diperhatikan bahwa fakultas kedokteran yang telah berdiri masih tetap meluluskan dokter sekitar 7000 orang per tahun. Bagaimana rasio dokter dengan masyarakat kedepannya?
Distribusi Dokter Masalah Utama
Masalah dokter di Indonesia bukan terkait jumlah dokter yang belum mencukupi. Data diatas dapat menggambarkan kondisi rasio jumlah dokter dengan masyarakat. Masalah utama terkait dokter di Indonesia adalah distribusi atau pemerataan dokter ke seluruh penjuru Indonesia terutama pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Daftar daerah 3T
dapat diakses disini. Persebaran dokter masih terkonsentrasi pada Indonesia bagian barat, sedangkan bagian tengah dan timur masih kurang. Pada sebagian besar provinsi Indonesia
bagian tengah dan timur seorang dokter bisa jadi bertanggung jawab terhadap kurang lebih 3.000-10.000 penduduk.
Sumber : http://www.kki.go.id/
BARAT
TENGAH
TIMUR
103.065 dokter umum 28.830 dokter spesialis
18.083 dokter umum 5.143 dokter spesialis
1.837 dokter umum 329 dokter spesialis
Keberadaan dari fakultas kedokteran pada suatu provinsi juga tidak menunjang persebaran dokter yang merata. Hal ini dapat dilihat dimana Provinsi Jawa Timur memiliki 8 fakultas kedokteran yang telah meluluskan dokter tetapi belum dapat memenuhi rasio kebutuhan dokter per 100.000 penduduk. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara yang hanya memiliki 1 fakultas kedokteran yang telah meluluskan dokter dapat memenuhi kebutuhan dokter per 100.000 penduduk. Terdapat 23 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia yang belum dapat memenuhi rasio kebutuhan dokter. Provinsi DKI Jakarta memiliki rasio kebutuhan dokter yang paling besar sebesar 164,5 dokter per 100.000 penduduk. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki rasio kebutuhan dokter yang paling kecil sebesar 9,6 dokter per 100.000 penduduk. Data ini menunjang bahwa keberadaan fakultas kedokteran pada suatu provinsi belum tentu dapat menjamin pemerataan dari dokter ke seluruh penjuru daerah.
No
Provinsi
Jumlah Fakultas Kedokteran
Target Rasio Tenaga
Yang Telah
Yang Belum
Kesehatan
Meluluskan Dokter
Meluluskan Dokter
(41 : 100.000)
1
Aceh
3
-
57,2
2
Sumatera Utara
6
-
60,3
3
Kepulauan Riau
1
--
39,9
4
Riau
2
-
45,4
5
Bangka Belitung
-
-
28,1
6
Sumatera Barat
2
-
53,2
7
Jambi
1
-
34,7
8
Bengkulu
1
-
31,7
9
Sumatera Selatan
2
-
33,3
10
Lampung
2
-
24,8
11
Banten
2
-
44,3
12
DKI Jakarta
9
-
164,5
13
Jawa Barat
5
-
36,4
14
Jawa Tengah
6
2
31
15
Yogyakarta
4
-
92,2
16
Jawa Timur
8
5
34,6
17
Kalimantan Utara
-
-
24
18
Kalimantan Barat
1
-
19,8
19
Kalimantan Tengah
1
-
24,2
20
Kalimantan Timur
1
-
51,4
21
Kalimantan Selatan
1
-
29,7
22
Bali
2
-
81
23
Nusa Tenggara Barat
2
-
19,9
24
Nusa Tenggara Timur
1
-
13,7
25
Sulawesi Utara
1
-
98
26
Sulawesi Tengah
2
-
18,3
27
Sulawesi Tenggara
1
-
18
28
Sulawesi Selatan
3
2
45,5
29
Sulawesi Barat
-
-
9,6
30
Gorontalo
-
-
24,9
31
Maluku
1
-
17,6
32
Maluku Utara
-
1
16,6
33
Papua Barat
-
1
26
34
Papua
1
-
23,7
72
11
TOTAL
Jumlah Total Fakultas Kedokteran di Indonesia per Oktober 2017 berjumlah 83 buah
Kunci dari pemerataan dokter adalah kebijakan dari institusi pendidik dan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dapat diambil sebagai contoh adalah intership, banyak dari dokter
yang enggan untuk bertugas di daerah dikarenakan tunjangan yang minim. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, biaya hidup masing-masing daerah berbeda-beda. Namun, seorang dokter magang hanya menerima bantuan hidup dari Kemenkes sebesar Rp 2.500.000 – 2.700.000. Insentif bagi dokter magang juga dapat diberikan oleh pemerintah daerah setempat tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut, dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur ketetapan besarnya jumlah insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada dokter magang di daerahnya. Jadi pemerintah daerah memberikan insentif kepada dokter magang sebesar Rp 100.000 pun sah-sah saja. Oleh karena itu kebijakan pemerintah pusat sangat penting dalam pemerataan dokter ke seluruh daerah.
Pemerintah Salah Fokus
Langkah Kemenristekdikti dalam membuka pintu pengusulan pendirian fakultas kedokteran baru sebagai langkah meningkatkan kualitas dokter dapat dianggap kurang tepat. Pendirian fakultas kedokteran baru tidak akan menyelesaikan permasalahan terkait kualitas dokter tetapi malah menjadikan beban tambahan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dokter Indonesia. Dimana menurut data Konsil Kedokteran Indonesia terdapat 27 fakultas kedokteran dengan akreditasi C pada tahun 2016 yang belum termasuk dengan 8 fakultas kedokteran baru. Sehingga dapat dikatakan terdapat 35 fakultas kedokteran terakrediasi C. Selama rentang tahun 2016-2017 hanya 10 fakultas kedokteran terakreditasi C yang dapat meningkatkan akreditasinya menjadi B. Pada Oktober 2017 didapatkan 25 fakultas kedokteran terakreditasi C, jumlah ini belum ditambahkan fakultas-fakultas yang akan didirikan pada saat ini akibat moratorium pendirian fakultas kedokteran yang dicabut. Moratorium pendirian fakultas kedokteran baru perlu dilakukan agar pemerintah lebih fokus kepada peningkatan kualitas lulusan dokter yang menimba ilmu di fakultas kedokteran yang telah ada. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dokter dapat m enghasilkan lulusan dokter yang berkualitas. Dokter yang berkualitas dapat menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia. Dampak lainnya yang dapat dirasakan dengan meningkatnya akreditasi dan kualitas lulusan dokter yang digambarkan dengan kelulusan UKMPPD dapat meningkatkan kuota dar i penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran tersebut. Sebagai contoh suatu fakultas kedokteran dengan akreditasi A dan hasil kelulusan UKMPPD 95% berhak menerima 250 mahasiswa baru.
(Sumber : SE No: 576/E/HK/2013)
Sikap Kita!!!
Sikap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 1. Mendesak Kemenristekdikti untuk menghentikan pengusulan pembukaan fakultas kedokteran baru. 2. Mendesak Kemenristekdikti untuk memprioritaskan peningkatan mutu fakultas kedokteran dengan melakukan pembinaan dan pengawasan agar tercipta dokter-dokter yang berkualitas. 3. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan yang tegas terkait pemerataan dokter terutama pada daerah 3T dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dokter pada masing-masing daerah. 4. Menghimbau Institusi Pendidik dapat menanamkan kepada mahasiswa kedokteran terkait optimalisasi kesehatan ke seluruh pelosok daerah (daerah 3T).
