1. ALIR ALIRAN AN HPI HPI ( 2 aliran ) a. Internasio Internasionalita nalitas s ( HPI sebagai sebagai hukum hukum yang suprana supranasiona sionall ) maksudnya hanya ada 1 untuk seluruh dunia. Aliran ini hapus
karena, PBB mengakui tiap negara mempunyai HPI sendiri, karena adanya masalah perbedaan status personil seseorang b. Nasionalita Nasionalitas s ( tiap tiap negara negara punya punya HPI HPI sendiri sendiri sendiri sendiri )
DEFINISI HPI Menurut !, keseluruhan peraturan hukum atau keputusan hukum yang menun"ukan stelsel hukum mana yang berlaku, apakah yang merupakan hukum tertentu yang memperlihatkan titik titik pertalian dengan stelsel stelsel dari 2 atau lebih #arga negara yang berbeda. 2. STATUS PERSONIL ( ada 2 ) a. ke#arganegaraan, menentukan !P dilihat darimana ia berasal b. $omisili, menentukan !P berdasarkan dimana ia berada
Pro kewarganegaraan a. !i%atnya !i%atnya permanen, permanen, lebih memba#a memba#a kepast kepastian ian
Pro Doisili a. !esuai !esuai dengan dengan hukum hukum dimana dimana ia berada, berada, &o&ok dalam dalam negara negara pluralisme, hukum domisili sesuai dengan hukum hakim
Alasan in!onesia Pro Doisili , #alaupun dalam P! 1' B memakasi ke#arganegaran namun indonesia &o&ok dengan domisili dengan alasan a. Praktis, Praktis, laim dipakai dipakai hukum hukum *+HPer, *+HPer, indonesia indonesia menganu menganutt Pluralisme Pluralisme hukum . "#ALIFI"ASI , penyalinan %akta sehari hari kedalam kotak kotak hukum atau ketentutan ketentuan hukum
$ a%a kwali&kasi a. *#ali-kasi *#ali-kasi menuru le %ori %ori ( menurut menurut hukum hukum hakim hakim ) b. *#ali-kasi *#ali-kasi menurut menurut le le &ausae &ausae ( menurut menurut hukum hukum dari #arganega #arganegara ra yang berperkara ) &. *#ali-kasi *#ali-kasi otonom ( dengan dengan metode metode perbandinga perbandingan n) $i dalam HPI, masalah kuali-kasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena karena dalam suatu suatu perkara HPI selalu ter"adi kemungkinan kemungkinan
pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan %akta tertentu . PEN'ERTIAN REN(OI a. Penun"ukkan yang dimaksud ke arah kaidah/kaidah hukum intern ( sa&hnormen ) sa"adari suatu sistem hukum tertentu disebut0 sa&hnormer#eisung. ( Hukum intern sa"a hukum asing ). b. Penun"ukkan yang diarahkan ke sistem hukum asing, termasuk kaedah/kaedah HPIdari sistem hukum asing tersebut0 gesamter#eisung. ( *aidah intern HPI ).
)a%a*)a%a Ren+oi ( 3an"utan )0 a. Penun"ukkan kembali ( simple renoi4 remission renoi ). 5aitu penun"ukkan oleh kaedah
HPI asing kembali ke arah le %ori.
b. Penun"ukkan lebih lan"ut ( minimal hukum asing ). 5aitu kaedah HPI asing yang telah ditun"uk oleh le %ori bisa menun"uk kembali ke arah le %ori tapi menun"uk lebih lan"ut ke arah sistem hukum asing lain
s,ara-*s,ara- -era!in,a REN(OI di dalam Hukum Perdata Internasional a.danya suatu perbedaan di dalam sistem hukumnya. b.danya suatu penun"ukan keseluruhan sistem hukum negara asing termasuk kaedah hukum perdata internasional (gesampte#eisung). &. danya suatu penun"ukan lebih lan"ut ke sistem hukum internasional negara ke/ penun"ukan kembali ke sistem hukum 3e %ori (sa&hnormer#eisung)
/. PU0LI ORDER2 merupakan sarana untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. 6ungsi *+, merupakan sarana utnuk mempertahankan hukum penguasa yang merupakan pembuktian.
hukum pemksa dengan alasan ada kepastian hukum untuk
a. Hu3ungan pen,elun!upan huku !engan ke-er-i3an uu mempunyai hubungan yang erat, keduannya ini bertu"uan agar hukum nasional dipakai dengan mengeyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku "ika dipandang sebagai penyelundupan hukum. 3. Per3e!aan an-ara ke-er-i3an
uu
!an
pen,elun!upan
huku adalah bah#a yang pertama kita saksikan bah#a pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita saksikan hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tetap pada suatu peristi#a tertentu sa"a, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum
asing
telah
melakukan
suatu
tindakan
yang
bersi%at
menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. 7. PEN4ELUNDUPAN HU"U), hak diperoleh se&ara sah diluar negeri, tetapi tidak sah didalam negeri.
on-ohn,a 0 di negara inggris "ika membuat hibah perlu biaya. !eseorang pergi ke s#iss untuk membuat hibah karena di s#iss hibah tidak dipunggut biaya. Pen"elasan, "ika dilakukan dengan senga"a atau pura pura tidak sah, berbeda dengan dilakukan tidak senga"a. Misal, 8NI bela"ar di australia dan menikah dengan 8N australaia '. (ESTED RI'HTS2 Hak yang diperoleh se&ara sah di 3N dan diakui sah "uga di dalam negeri sehingga dapat digunakan di negerinya sendiri. Hanya
diterima
bila
tidak
bertentangan
dengan
ketertiban
umum
negaranya.
on-oh 0 orang arab bersama 2 istrinya pergi ke peran&is. Istri kedua melahirkan di peran&is. Menurut hukum peran&is anak itu sah karena lahir dari perka#inan yang sah, #alaupun peran&is melarang monogami. 9. PILIHAN HU"U), para pihak bebas memilih hukumnya sendiri, tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri peraturan perundang undanganya. +ntuk dapat
!ipenuhi .
melakukan pilihan
hukum,
3e3erapa
3a-asan
harus
a. b. &. d.
:idak melanggar ketertiban umum Hanya dalam bidang kontrak, ke&uali kontrak ker"a Hanya terhadap akibat kontrak dan tidak ter&ipatnya kontrak Bersi%at gesampter#eisung
Alasan ,ang se-uu pilihan huku a. b. &. d.
Bersi%at -lsa%at Bersi%at praktis *epastian hukum 3ingkungan internasional
Alsan ,ang -i!ak se-uu pilihan huku a. kan ter"adi &ir&ulus ituosis b. :idak ada hubungan yang dipilih &. Merupakan perbuatan asosial
Hu3ungan pilihan huku !engan pen,elun!upan huku Pilihan hukum memilih stelsel hukum yang berlaku bagi negara ybs, penyelundupan hukum mengikuti ketentutan yang dibuat olehnya sendiri, ;. PERSOALAN PENDAHULUAN2 suatu persoalan4masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipe&ahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang men"adi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim.
ara pen,elesaian persoalan pen!ahuluan
a. Absorption adalah suatu pandangan yang beranggapan setelah Lex
Causae
untuk
penyelesaian
masalah
pokok
ditetapkan
berdasarkan kaidah hukum perdata internasional Lex Fori, maka masalah pendahuluanya (Vorfrage) harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan Lex Causae itu 3. Repartition adalah suatu pandangan dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan Lex Causae untuk menyelesaikan masalah pokok, Hakim akan mengunakan kaidah kaidah hukum perdata internasional Lex Fori untuk menetapkan Lex Causae untuk menyelesaikan Vorfrage, tanpa harus menentukan terlebih c.
dahulu Lex Causae dari Hauptfrage nya. *asuistis adalah pandangan yang beranggapan bah#a penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan Incidental Question atau Vorfrage nya harus ditetapkan se&ara kasuistis,
dengan memperhatikan hakikat perkara atau kebi"aksanaan dan atau kepentingan %orum yang mengadili perkara
