Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam bidang keperdataanFull description
Descripción: MN
Descripción completa
Fuel system in qsk engine manufacturer CumminsDescripción completa
Full description
Full description
Fuel system in qsk engine manufacturer CumminsFull description
KSR PMI Unit IT Telkom
Fuel system in qsk engine manufacturer Cummins
Full description
Full description
Fuel system in qsk engine manufacturer CumminsFull description
Fuel system in qsk engine manufacturer CumminsFull description
Full description
chemical cleaning and decontamination
sistema hpi scania
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Renvoi adalah Renvoi adalah penunjukkan kembali atau penunjukkan lebih lanjut kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI Lex HPI Lex Fori. Fori. Mengenai persoalan renvoi dalam HPI(Hukum Perdata Internasional) Indonesia terdapat perkembangan tertentu. Dengan nyata dapat dilihat perbedaan pendapat para sarjana / yurisprudensi di ederland dan parasarjana / yurisprudensi di Indonesia mengenai persoalan apakah Renvoi apakah Renvoi ini ini sebaiknya diterima atau tidak dalam sistem HPI. !eperti diketahui persoalan Renvoi persoalan Renvoi ini ini merupakan pemba"aan daripada adanya perbedaan antara pemakaian prinsip nasionalitas dan prinsip domicilie untuk domicilie untuk status personil seseorang dimana kaidah HPI Lex HPI Lex Fori dan Fori dan kaidah HPI kaidah HPI lex Causae berbeda. Causae berbeda. #ika dinyatakan oleh kaidah-kaidah HPI suatu egara bah"a kaidah-kaidah HPI egara lain ($) akan berlaku% apakah yang diartikan dengan istilah &kaidah-kaidah egara $' ini hukum intern egara $ kah (Sachnormen ( Sachnormen penunjukannya penunjukannya dinamakan Sachnormverweisung ) atau hukum egara $ ini berarti hukum seara keseluruhannya (yakni kaidah intern juga kaidah HPI nya / Kollisionsnormen / Kollisionsnormen penunjukkannya penunjukkannya disebut sebagai ). #ika yang pertama diartikan% maka kita biara tentang penunjukkan Gesamtverweisung ). kepada Sachnormen-Sachnormverweisung artinya artinya renvoi ditolak% tetapi jika yang terakhir adalah yang tepat% maka kita biara tentang Gesamtverweisung % artinya renvoi diterima. renvoi diterima. #ika misalnya menurut ketentuan dari HPI Indonesia% oleh hakim Indonesia telah ditentukan% bah"a hukum Inggris yang yang harus diperlakukan untuk mengadili perkara HPI yang yang diperiksanya. Renvoi akan Renvoi akan timbul bilamana hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi fori tadi atau kepada system hukum yang lain. Dengan demikian penunjukkan kembali dapat dibagi dua% yaitu • •
Penunjukkan kembali (simple renvoi (simple renvoi atau atau remmision) remmision) Penunjukkan lebih lanjut atau penunjukkan lebih jauh ( transmission atau transmission atau renvoi at the second degree) degree)
1.2 Rumusan Masalah *. +agaim +agaimana anakah kah proses proses pelaks pelaksanaa anaan n renvoi dalam renvoi dalam suatu kasus, . pakah pakah alasan alasan-ala -alasan san yang yang digun digunakan akan oleh oleh lex fori dan fori dan lex causae dalam causae dalam pelaksanaan renvoi tersebut, renvoi tersebut,
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kasus Renv! Merujuk kepada renvoi remission! yang di putus dengan yurisprudensi oleh aad 0an #ustitie Padang pada 1ahun *232 sebagai berikut
Putusan v# Padang 4-*5-*232% 1. *6* !eorang perempuan inggris yang hendak menikah kembali disini sebelum perka"inan pertamanya diputus harus mengindahkan ketentuan yang tertera dalam +7. !eorang perempuan inggris hendak menikah kembali di Indonesia sebelum perka"inan pertamanya di Inggris diputus. Dalam hal ini perempuan inggris tersebut mengajukan permohonan untuk melakukan perka"inan kepada aad 0an #ustitie Padang% namun menurut kaidah HPI Indonesia permohonan tersebut tidak dapat diadili di Indonesia% karena Indonesia menganut prinsip asionalitas dalam hal hukum perka"inan% oleh karena itu aad 0an #ustitie Padang berdasarkan kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hukum Inggris% karena perempuan tersebut merupakan "arga negara inggris. 8emudian hakim inggris yang menganggap penunjukkan dari kaidah HPI Indonesia tersebut sebagai Gesamtverweisung maka berdasarkan kaidah HPI Inggris yang menganut prinsip domicilie% melakukan renvoi kepada hukum Indonesia sebagai domiilie dari perempuan bersangkutan. !ehingga yang digunakan oleh aad 0an #ustitie perihal permohonan ijin ka"in menggunakan kaidah intern hukum Indonesia ( Sachnormverweisung ) dari Indonesia yaitu +7-lah yang berlaku. •
2.2 Anal!sa Kasus •
Proses Penyelesaian perkara *. 8lasi9ikasi perkara adalah hukum perka"inan: . 1itik 1aut Primer dalam perkara adalah dalam hal permohonan ijin perka"inan seorang "arga negara Inggris dimana perka"inan sebelumnya di Inggris belum diputus di Indonesia. !ehingga bertemu dua sistem hukum antara hukum Inggris dan Hukum Indonesia ;< foreign element (hukum inggris): 3. 1itik 1aut !ekunder% Penunjukkan% dan envoi !esuai dengan kaidah HPI Indonesia yang menganut asas asionalitas maka hakim Indonesia ( Lex Fori) menunjuk kepada hukum Inggris ( Lex Causae) dimana perempuan tersebut sebagai "arga negara. =leh 8arena menurut hakim Inggris penunjukkan kaidah HPI Indonesia sebagai Gesamtverweisung yang berdasarkan kaidah HPI Inggris menganut asas "omicilie maka hakim Inggris me-renvoi ke Indonesia. Hal ini diartikan bah"a penunjukkan kembali (renvoi) dari kaidah HPI Inggris ke hukum Indonesia sebagai Sachnormverweisung : >. Pada tahap pertama% hakim Indonesia melakukan penunjukkan ke arah hukum Inggris sesuai dengan kaidah HPI Indonesia ;< (prinsip asionalitas): 6. 1ampaknya% hakim Inggris menganggap penunjukkan itu sebagai Gesamtverweisung . !ehingga meliputi pula kaidah-kaidah HPI Inggris:
4. Diketahui bah"a kaidah-kaidah HPI Inggris yang menyangkut hukum perka"inan bah"a hukum yang harus digunakan adalah hukum tempat domisili (ha#itual residence) dari pihak bersangkutan: jadi kaidah HPI Inggris me-renvoi ke arah hukum Indonesia. Pada tahap inilah barudapat dikatakan adanya renvoi: ?. +erdasarkan itu% hakim Indonesia menganggap bah"a penunjukkan kembali (renvoi) oleh kaidah HPI Inggris sebagai suatu Sachnormverweisung : @. tas dasar anggapan tersebut% hakim Indonesia dalam hal ini hakim aad 0an #ustitie Padang kemudian memberlakukan kaidah perka"inan Indonesia Intern ( $urgerli%& 'et#oe& / +7) untuk memutus perkara tersebut. Perbedaan antara pemberlakuan hukum Indonesia atau hukum Inggrisuntuk memutus perkara bukanlah sekedar masalah teoritis saja% tetapi juga dapat menghasilkan keputusan yang mungkin berbeda. 2." Alasan#alasan $er%a&!n'a Renv! +erdasarkan uraian pada kasus tersebut diatas% dapat diuraikan alasan-alasan dalam pelaksanaan renvoi tersebut •
•
Dalam pengambilan keputusan yuridis% klasi9ikasi dapat dikatakan sebagai penerjemahan 9akta sehari-hari ke dalam kategori hukum tertentu translated into legal term)% sehingga dapat diketahui arti yuridisnya (legal significance). Penerapannya dalam kasus di atas%dilihat dari 9akta yang terjadi sehari-hari maka peristi"a tersebut diklasi9ikasikan ke dalam hukum perka"inan. 1itik taut primer merupakan 9aktor-9aktor atau keadaan yang meniptakan dan
•
menimbulkan hubungan H1H yang lebih dikenal sebagai titik taut pembeda. Dalam kasus ini dapat dilihat bah"a unsur asing ( Foreign (lement ) adalah kaidah hukum Inggris. 1itik taut sekunder merupakan 9aktor-9aktor dan keadaan-keadaan yang
•
menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu atau disebut juga titik taut penentu. Dalam hal ini dapat dilihat dari kaidah-kaidah HPI dari masing-masing egara untuk menentukan hukum mana yang berlaku yang dalam hal ini hingga terjadinya renvoi) Perbedaan asas HPI dalam klasi9ikasi antara lex fori dengan lex causae. Indonesia
•
menganut asas asionalitas% sedangkan Inggris menganut asas Domisili. Perbedaan inilah yang mengakibatkan adanya penunjukan dan penunjukan kembali. Penerjemahan dari hakim atas penunjukan dan penunjukan kembali.
BAB III PENU$UP
".1 Kes!m(ulan Dari penjelasan yang penyusun kemukakan dalam kedua ++ tersebut diatas% maka simpulan atas permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah proses penyelesaian perkara dalam kasus di atas digambarkan dalam skema sebagai berikut
".2 Da)tar Pustaka • •
!udargo Aautama% Hukum ntar 1ata Hukum% et.6% +andung P1 lumni% 5*5 !udargo Aautama. *2??. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. #akarta +ina Bipta.
