MAKALAH HUKUM KEBENDAAN PERDATA GADAI
Anggota : Anna Patricia Haga Manggar Ariska Riza 1206209740 Rosyida Octavia 1206209476 Zarina Martha Dahlia 1206209652 Azyyati 1206209601 Naomi Renata Riski Wibowo 1206209564 Ikhsan Hidayat 1206209570 Taufik Nur Romadhon 1206209753 Sabilla Firdaus Ghasanni 1206209444 Zenitha Syafira 1206209734 Ike Yeni Kartika Sari 1206209721 Prastayanti
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK, 2013 i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah hukum kebendaan perdata mengenai gadai ini, dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam tak lupa kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum kebendaan perdata yang diberikan oleh tim pengajar hukum islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Secara umum penulisan mengenai makalah ini diharapkan dapat memberikan nilainilai positif kepada para penulis maupun pembaca, terutama mengenai pemahaman dan pengetahuan akan jaminan terhadap benda bergerak yakni gadai beserta berbagai perbandingannya dari berbagai segi hukum. Disini kami menyadari bahwa luasnya ilmu pengetahuan yang ada di bumi, dan materi dalam makalah ini hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang sangat besar itu. Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami Ibu Endah Hartati S.H.,M.H. karena tanpa bimbingan dari beliau makalah hukum islam ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.
Jakarta,5 November 2013
Ttd.
Penulis
ii
DAFTAS ISI HALAMAN JUDUL ………………………………………….……………………………..I KATA PENGANTAR …………………………………….………………………………..II DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………..III BAB I A. Latar Belakang ……………………………………………………………………1 B. Rumusan Masalah ………………………………………………………………...1 C. Manfaat Penulisan ………………………………………………………………..2 D. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………2 BAB II A. Landasan Teori…………………………………………………………...………..3 A.1 Pengertian …………………………………………………………………....3 A.2 Objek Gadai ………………………………………………………………….5 A.3 Subjek Gadai …………………………………………………………………6 A.4 Sifat-Sifat Gadai ………………………………………………………….....8 A.5 Cara Mengadakan Gadai …………………………………………………......9 A.6 Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai…………………………11 A.7 Hapusnya Gadai ………………………………………………………...…..13 A.8 Kendala-Kendala Pengikatan Hak Gadai Di Lembaga Perbankan …...…….13 A.9 Gadai (Pand) Menurut KUH Perdata dan Gadai/Cekelan Dalam Hukum Adat…………………………………………………………………………..13 B. Contoh Kasus dan Analisis Kasus..………………………………………………16 C. Analisis Kasus ……………………….…………………………………………..16 D. Yurisprudensi ……………………………………………………………………20 BAB III A. Kesimpulan …………………………………………………………………….22 B. Saran ……………………………………………………………………………22 LAMPIRAN
iii
DAFTAR PUSTAKA
iv
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Seperti yang diketahui definisi tentang benda yang terletak didalam pasal 499 KUHPerdata yaitu bahwa benda merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Barang memiliki pengertian yang sempit karena bersifat konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba, akan tetapi hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud. Makalah ini akan lebih membahas mengenai salah satu hak yang dimiliki oleh kebendaan. Hak kebendaan sendiri memiliki pengertian sebagai hak yang melekat pada suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan oleh setiap orang artinya bahwa hak kebendaan bersifat absolut. Hak kebendaan ini dapat dibedakan menurut fungsinya menjadi hak kebendaan yang memberikan suatu kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan suatu jaminan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak atas benda milik sendiri yang diatur didalam buku ke II KUHPerdata yakni hak menguasai dan hak milik. Sedangkan hak kebendaan yang memberikan jaminan, artinya hak kebendaan pada dasarnya terjadi atas benda milik orang lain. Hak jaminan tersebut yakni gadai(pand) dan hipotek(hypotheek). Dengan demikian, dalam makalah ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gadai yang termasuk dalam hak kebendaan yang memberikan suatu jaminan.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penjelasan KUHPerdata tentang gadai serta landasan teori apa saja yang mengatur tentang gadai? 2. Bagaimana yurisprudensi mengatur tentang gadai dan bagaimana analisa penyelesaian kasus mengenai gadai? 3. Bagaimana penerapan teori-teori gadai dalam penyelesaian kasus ?
1
C. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan makalah ini, yaitu ; 1. Mengetahui lebih mendalam mengenai Gadai menurut KUHPerdata dan berbagai landasan teori 2. Memberikan pemahaman kepada pembaca dan juga penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gadai serta penerapannya dalam kasus dan aturannya didalam yurisprudensi 3. Memenuhi kompetensi tugas mata kuliah Hukum Kebendaan Perdata
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari makalah ini yaitu : 1. Pengertian Gadai 2. Penyelesaian kasus tentang gadai 3. Penerapan teori-teori gadai dalam kasus
2
BAB 2 ISI
A. LANDASAN TEORI
A.1 Pengertian Ketentuan mengenai gadai diatur didalam pasal 1150 KUHPerdata hingga pasal 1160 KUHPerdata. Gadai mengatur benda-benda bergerak sehingga pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Menurut pasal 1150 KUHPerdata, gadai memiliki arti yakni “Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.” Mr. Vollmar menyatakan bahwa hak gadai dalam pasal 1150 KUHPerdata diberi definisi sebagai suatu hak atas benda bergerak milik orang lain, yang tujuannya bukan untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut kepada orang yang berhak (pemegang gadai), melainkan hanya untuk memberi jaminan tertentu bagi pemenuhan suatu tagihan. 1 Prof. Subekti berpendapat bahwa hak gadai akan memberikan kewenangan untuk menyerahkan bezit atas suatu benda, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. 2 Berdasarkan pendapat ini maka, dalam gadai penguasaan atas suatu benda akan diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak kreditur dan bukan hak milik atas benda tersebut. Akibatnya, hak milik akan tetap secara hukum pada pemilik benda, hanya saja secara factual penguasaan atas benda tersebut berada ditangan pihak kreditur. 1
H.F.A Vollmar, Hukum Benda, disadar oleh Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1980, halaman 185. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas Benda, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1963, halaman 181. 2
3
Hal ini dipertegas oleh ketentuan pasal 1152 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut : “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa disetujui oleh kedua belah pihak.”
Dengan demikian, secara umum unsur-unsur gadai adalah sebagai berikut : Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Pada dasarnya gadai itu merupakan suatu hak kebendaan bagi pihak yang berpiutang atau kreditur. Hak kebendaan hanya meliputi barang-barang yang bergerak dan tidak meliputi barang-barang yang tidak bergerak. Hak gadai atau pandrecht merupakan suatu hak accessoir artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, ialah perjanjian hutang piutang yang dijamin dengan hak tersebut. Hak ini semata-mata diadakan karena perjanjian dan karenanya gadai menurut hukum tidak akan dapat terjadi. Hak gadai tidak hanya dapat diadakan oleh debitur sendiri, tetapi juga oleh pihak lain atas benda-benda yang mereka miliki. Kata-kata “atas namanya sendiri” dalam pasal 1150 KUHPerdata dalam pasal tersebut tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa pihak lain yang dimaksud hanya dapat bertindak sebagai wakil dari debitur, sebab maksudnya adalah pihak tersebut dapat bertindak sebagai penggadai. Menurut pasal 1152 ayat 1 KUHPerdata, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang kepada pembawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pasal 1153 KUHPerdata menyatakan bahwa hak gadai atas bendabenda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis.
4
Dan, yang terpenting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gdai, hal ini disebut inbezitstelling. Barang bergerak tersebut diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seseorang lain atas namanya. Perolehan dan penyerahan barang bergerak tersebut adalah dari pihak yang berutang atau debitur ataupun dari pihak ketiga. Penyerahan bisa dilakukan secara nyata maupun melalui sebuah akta. Memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya. Melalui hak kebendaan berupa gadai ini, pihak yang berpiutang atau kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang-hutang pihak yang berutang atau debitur. Walaupun pihak yang berpiutang atau kreditur memiliki hak konkuren dibandingkan dengan kreditur lainnya, namun terdapat hak lain yang lebih tinggi yaitu hak yang dimiliki oleh balai lelang atas biaya-biaya pelelangan barang bergerak dan biaya pemeliharaan barang bergerak yang digadaikan. Pelunasan biaya-biaya tersebut harus didahulukan dari pelunasan atau hak-hak yang lain.
A.2 Objek Gadai Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 jo. Pasal 152 KUHPerdata, benda yang dapat dijadikan sebagai objek gadai ialah benda bergerak. Perlu diperhatikan bahwa suatu benda akan dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya atau karena ketentuan undang-undang. Suatu benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Contohnya barang perabotan rumah. Sedangkan benda bergerak karena penetapan undangundang. Misalnya surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya hak atas suatu karangan dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan juga dikategorikan sebagai benda bergerak. Disamping merupakan benda yang bergerak, objek gadai juga harus dapat dipindahtangankan (dijual, diwariskan dan sebagainya) dan bukan milik kreditur 5
sendiri.3 Dengan adanya penyebutan secara khusus dan berturut-turut dalam pasal 1152 ayat 1 KUHPerdata tentang, “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan piutang-piutang atas bawa/tunjuk.”, dapat disimpulkan bahwa gadai juga dapat diletakkan, baik atas barang-barang bergerak bertubuh(berwujud) maupun yang tidak bertubuh(tidak berwujud), termasuk dalam hal ini adalah suatu tagihan atau surat piutang sebagaimana juga diatur dalam pasal 1153, pasal 1152 bis dan pasal 1158 KUHPerdata. Surat piutang-piutang tersebut dibedakan menjadi: 1. Surat Piutang atas tunjuk (order) atau atas bawa (tonder) Surat piutang atas tunjuk (vordering aan order), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”. Contoh : wesel (Pasal 1152 bis KUHPerdata) 2. Surat piutang atas bawa (Vordering op naarn), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur tidak disebut, atau disebut dengan jelas didalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa” (lihat pasal 1152 ayat 1 KUHPerdata). Contoh : Cek (pasal 182 KUHDagang dan UU Kepailitan). 3. Surat piutang atas nama (Vordering op naarn) Yaitu surat atau akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa (lihat pasal 1153 KUHPerdata).
A.3 Subjek Gadai Menurut ketentuan pasal 528 KUHPerdata siapapun baik setiap manusia selaku pribadi (natuurliijke person) dan setiap badan hukum (rechts person) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda(beschikkingsbevoegd). Transaksi pegadaian dapat dilakukan antara orang perseorangan dapat juga melalui perusahaan umum(perum). Salah satu bentuk dari badan hukum yang menjalankan transaksi gadai yakni pegadaian. Pegadaian menurut Susilo (1990) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Perusahaan umum (perum) pegadaian adalah suatu badan usaha indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga
3
Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, halaman 18.
6
keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai. Landasan hukum pegadaian sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 6 bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dan tujuan dari pegadaian sendiri menurut UU tersebut yakni: a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidka wajar. Manfaat pegadaian sendiri secara umum yakni agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian sendiri menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Secara khusus, manfaat pegadaian yaitu:
Bagi nasabah Prosedurnya yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Selain itu, manfaat bagi nasabah yakni penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.
Bagi perum pegadaian -
Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
-
Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian
-
Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relative sederhana.
7
Produk dan jasa perum pegadaian itu sendiri yakni terdiri atas: 1. Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai Yaitu mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Sehingga nilai pinjaman yang diberikan dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang Barang-barang yang akan ditaksir pada dsarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian dan intan. Atas jasa pegadaian ini perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.
3. Penitipan barang Perum pegadaian dapat melakukan jasa tersebut karena perum pegadaian mempunyai tempat yang memadai.
4. Jasa lain Seperti kredit pada pegawai, tempat penjualan emas dan lain-lain.
A.4 Sifat-sifat Gadai Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absolute, droit de suite, droit de preference, hak menggugat dan lain-lain. Dalam pasal 1152 ayat 3 KUHPerdata dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdata. Dan pasal ini mencerminkan adanya sifat droit de suite karena hak gadai terus mengikuti bendanya ditangan siapapun. Demikian juga didalamnya terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Selain dari sifat-sifat umum kebendaan diatas, hak gadai juga memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut : a. Accesoir yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka
8
perjanjian gadainya juga sah. Dengan demikian, jika perjanjian hutang-piutangnya beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih dan sebaliknya. b. Berdasarkan ketentuan pasal 1160 KUHPerdata, barang gadai tidak dapat dibagibagi(ondeelbaar), sekalipun utangnya diantara para waris si berhutang atau diantara para waris si berpiutang dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang. c. Barang yang digadaikan merupakan jamainan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi, barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki. Kreditur hanya sebagai houder bukan burgerlijk bezitter. d. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat inbezitstelling.
A.5 Cara Mengadakan Gadai Menurut pasal 1151 KUH Perdata, persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya 1. Benda Bergerak Berwujud Menggadaikan benda bergerak berwujud ada dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, dilakukan perjanjian antara pihak yang berisikan kesanggupan kreditur untuk meminjam sejumlah uang pada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sejumlah benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian masih bersifat obligatoir konsensual karena baru meletakkan hak dan kewajiban pada para pihak. Undang-Undang tidak mensyaratkan bentu tertentu maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis artinya otentik atau dibawah tangan dan juga secara lisan. b. Tahap kedua, diadakan perjanjian kebendaan. Yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai. Penyerahan nyata ini mengisyaratkan bahwa secara yuridis, gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan benda kepada kreditur, maka gadai tersebut tidak sah, sesuai pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata.
9
2. Benda Bergerak tidak berwujud Jika yang digadaikan adalah benda bergerak tidak berwujud, maka tergantung pada bentuk surat piutang yang bersangkutan. Namun terjadinya hak gadai atas surat piutang yang digadaikan itu pada dasarnya juga dilakukan melalui dua tahap, yaitu : a. Gadai piutang kepada pembawa Gadai piutang kepada pembawa melaui dua tahap : 1. Para pihak melakukan perjanjian gadai
yang dapat dilakukan secara
tertulis, bawah tangan, ataupun lisan. Sesuai pasal 1151 KUH Perdata 2.
Mengacu pada pasal 1152 ayat 1, hak gadai dilakukan dengan menyerahkan surat piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak.
b. Gadai piutang atas tunjuk 1. Diadakan
perjanjian
gadai
berupa
persetujuan
kehendak
untuk
mengadakan hak gadai dan dinyatakan oleh para pihak. 2. Berdasarkan pasal 1152 bis, KUH Perdata hak gadai terhadap surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan endorsement atas nama pemegang gadai sekaligus penyerahan suratnya. Endorsement adalah suatu catatan punggung dibalik surat wesel atau cek yang mengandung pernyataan penyerahan atau pemindahan suatu tagihan wesel atau cek kepada orang lain, dan dibubuhi tanda tangan. c. Gadai piutang atas nama 1. Pada tahap ini, debitur dan kreditur mengadakan perjanjian gadai yang bentuknya harus tertulis. Perjanjian ini masih bersifat obligatoir dan konsensual. 2. Pasal 1153 KUH Perdata mengatakan hak gadai atas benda bergerak yang tidak bertubuh kecuali surat atas tunjuk dan surat atas bawa dilakukan dengan pemberitahuan tentang telah terjadinya gadai. Disamping gadai piutang atas nama juga dikenal cessie peiutang atas nama yang diatur pada pasal 613 ayat 1 KUH Perdata. Cessie dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian 613 ayat 2 KUHPer mengatakan
10
cessie tidak mempunyai akibat apapun bagi debitur sebelum diberitahukan secara resmi oleh juru sita kepada debitur. Perbedaan antara cessie dan gadai adalah bahwa pada cessie dilakukan pemberitahuan secara tegas oleh juru sita sedangkan pada gadai dapat dilakukan dengan bebas oleh pemberi gadai. A.6 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai 1. Hak penerima/pemegang gadai (kreditur) a. Seorang kreditur dapat melakukan parate executie yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal apabila debitur lalai atau wanprestasi, seperti yang tertuang pada pasal 1155 KUHPerdata. Penjualan oleh kreditur atas benda gadai debitur apabila debitur wanprestasi adalah sebagai jaminan pelunasan suatu hutang dan dapat dilakukan tanpa perantaraan hakim atau pengadilan atau tanpa suatu titel eksekutorial b. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantaraan hakim dan disebut rieel executie, seperti yang diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata.Jadi, dalam rieel executie, kreditur dapat melakukan tuntutan pada hakim melalui dua cara, yaitu: Atas izin Hakim, kreditur menjual benda debitur untuk mendapat pelunasan hutang ditambah bunga dan biaya lain. Atas izin Hakim, kreditur tetap memegang benda gadai sampai ditetapkan suatu jumlah sebesar hutang debitur kepada kreditur ditambah bunga dan biaya lain. c. Sesuai dengan Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, kreditur berhak mendapat pergantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang dikeluarkan oleh kreditur untuk keselamatan benda gadai. d. Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya. e. Kreditur mempunyai hak retentie, yaitu hak kreditur untuk menahan hak debitur sampai sebitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya lain sesuai pada pasal 1159 KUH Perdata. 11
2. Kewajiban Penerima Gadai a. Hanya menguasai benda selaku houder bukan bezitter, serta menjaga keselamatannya.
Jadi
debitur
tidak
boleh
menikmati
atau
memindahtangankan benda yang dijaminkan. b. Kreditur wajib memberitahu debitur bila benda gadai akan dijual selambatlambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan suatu telegram, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata) c. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai yang terjadi karena kelalaiannya. (Pasal 1157 KUH Perdata) d. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah piutang pokok, bunga, biaya, untuk menyelamatkan benda yang bersangkutan dibayar lunas (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).
3. Hak Pemberi/Pemilik Gadai (Debitur) a. Jika hasil penjualan barang gadai telah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran hutang debitur termasuk beban bunga dan biaya lain masih berlebih maka debitur mendapatkan sisa hasil penjualan barang tersebut. b. Bila barang gadai diserahkan debitur pada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat untuk mengurangi hutang debitur maka dimungkinkan debitur yang bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran utangnya.
4. Kewajiban Pemberi Gadai a. Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai. b. Debitur pemberi gadai menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai bukti kepemilikan barang gadai. c. Pemberi gadai wajib mengganti yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk keselamatan barang gadai.
12
A.7 Hapusnya Gadai
1. Hak gadai hapus dengan hapusnya perikatan pokok, yaitu perjanji8an hutang piutang sehubungan dengan telah dibayarnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya lainnya. 2. Jika benda gadai lepas dan tidak lagi berada dalam kekuasaan pemegang gadai. A.8 Kendala-Kendala Pengikatan Hak Gadai di Lembaga Perbankan Walau tidak ada larangan, namun pengikat jminan dengan gadai pada umumnya tidak digunakan dalam dunia perbankan, hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Sifat dan bidang operasional dari lembaga perbankan berbeda dengan lembaga pergadaian, antara lain : - Bank berorientasi pada tujuan pemberian kredit dalam arti melalui kemitraan baik dari segi usaha produkstif maupun konsumtif, maka yang beralihadalah haknya saja sedangkan penguasaan benda jaminan tetap berada di tangan debitur. - Pegadaian dalam menjalankan usahanya berorientasi hanya untuk member uang tanpa melihat tujuan penggunaan. Uang yang diberikan oleh pihak gadai dinilai berdasarkan barang yang diserahkan, sehingga penguasaan barang jaminan beralih pada pihak pegadaian. 2. Pengalihan penguasaan barang yang dijaminkan seperti pada gadai dinilai bank tidak dapat memajukan potensi tapi justru mematikan usaha calon debitur. Dengan demikian sasaran pemberian kredit oleh bank yaitu dapat membangun citra finansiil serta keyakinan masyarakat untuk menitipkan uangnya di bank. 3. Memerlukan tempat yang luas untuk menyimpan benda-banda jaminan pada umumnya dan benda berwujud pada khususnya. A.9 Gadai (Pand) Menurut KUH Perdata dan Gadai/Cekelan Dalam Hukum Adat Istilah gadai juga dikenal dalam Hukum Adat dan dikenal dengan Cekelan. Meskipun memiliki persamaan dengan gadai menurut Hukum Perdata tetapi pada 13
prinsipnya sangat berbeda.Persamaan antara keduanya adalah sama-sama merupakan pemberian jaminanyang bendanya diserahkan di dalam kekuasaan si kreditur. Keduanya memiliki sifat droit de suite yaitu walaupun sudah diulanggadaikan oleh penerima gadai, namun benda itu tetap dapat ditebus ditangan siapapun benda tersebut berada. Lalu pada keduanya ada larangan bagi si penerima gadai untuk memiliki bendanya. Namun demikian dalam gadai adatdimungkinkan untuk diperjanjian jika benda yang objeknya berupa tanah tidak ditebus pada waktunya oleh debitur, maka kreditur dapat menjadi pemilik tanah. Tetapi dalam prakteknya, tanah yang digadaikan tidak dapat otomatis menjadi pemilik kreditur sekalipun diperjanjikan, karena biasanya selalu diperlukan suatu transaksi baru beupa penambahan uang gadai. Demikian juga dalam gadai menurut hukum perdata, jika debitur tidak menebus benda jaminannya pada waktu yang telah ditentukan, kreditur tidak otomatis menjadi pemilik benda. Tetapi benda yang tidak ditebus menurut pasal 1155 ayat 1 KUHPer demi hukum dapat dilaksanakan eksekusi oleh krreditur dengan cara melelang atau menjual benda di muka umum menunrut kebiasaan setempat dan syarat lazim yang berlaku dan hasilnya diberikan kepada kreditur yang berhak dan sisanya diserahkan kepada debitur. Perbedaan prinsipil antara kedua bentuk gadai adalah sebagai berikut : 1. Pada gadai/pand merupakan suatu perjanjian yang didahului perjanjian hutang-piutang dengan jaminan benda bergerak,sedangkan pada gadai adat,bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam tetapi merupakan suatu transaksi tanah. 2. Gadai/pand merupakan suatu perjanjian accessoir(tambahan)untuk menjamin terlaksananya atau terpenuhinya perjanjian pokok. Pada gadai dat perjanjian yang diadakan antara para pihak merupakan transaksi yang berdiri sendiri. 3. Objek jaminan gadai/pand adalah benda bergerak sedangkan objek gadai adat adalah tanah. 4. Hak menebus pada gadai/pand ada batasnya yaitu dengan perjanjian. Pada gadai adat,dulu hak menebus tidak ada batasnya artinya tidak ada daluwarsa. Tetapi dengan berlakunya PERPU No 56/1960 sebagai pelaksanaan pasal 7 UUPA penguasaan atas tanah dibatasi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa 14
untuk tidak merugikan kepentingan umum,maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan dan ditetapkan bahwa tanah pertanian yang berlangsung 7 tahun lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan. Kemudian melalui keputusan Mhkamah Agung No.810 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 diputuskan bahwa ketentuan PERPU itu bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan walaupun telah diperjanjikan antara kedua pihak yang bersangkutan. PERPU tersebut sebenarnya bermaksud melindungi pihak yang ekonomis lemah seperti petani yang karena memerlukan uang terpaksa menggadaikan tanahnya. Alasannya ialah bahwa setelah menguasai tanah(sawah) selama 7 tahun, si penerima gadai telah cukup menikmati sawah iti sehingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan. Menurut R.Soebekti, Perpu tersebut mengandung kelemahan yaitu menyamaratakan semua gadai sawah dengan tidak mengingat besar kecilnya uang yang telah diterima pihak yang menggadaikan sawahnya. Demikian juga dilupakan bahwa dibeberapa daerah justru pihak yang ekonomis kuatlah yang menggadaikan sawah mereka kepada orang-orang yang ekonomisnya lemah yang memerlukan tanah garapan untuk mencari nafkah. 5. Walaupun
dimungkinkan,
pada
gadai/pand
jarang
penerima
gadai
mengulanggadaikan (herverpanden) benda jaminan. Sedangkan pada gadai adat si penerim gadai selalu berhak untuk mengulang gadaikan tanahnya. 6. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan benda gadai tidak ditubus,maka penerima gadai/pand demi hokum dapat melaksanakan eksekusi seperti menjual atau melelangnya tanpa melalui pengadilan untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang. Sedangkan pada gadai adat,tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis dimiliki si penerima gadai jika tanah tersebut tidak ditebus oleh si pemberi gadai.
15
B. Contoh Kasus dan Kasus Posisi Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 Kasus : Yang berpekara : Perum Pegadaian (dulu penggugat di pengadilan sekarang pemohon kasasi) lawan Martha Sitorus (dulu tergugat di pengadilan sekarang termohon kasasi). Kasus posisi : Awal gadai tersebut dimulai pada tahun 2008, pada saat itu Martha sudah hampir melakukan kelalaian dengan tidak membayar angsuran kemudian pegadaian melakukan lelang pertama, pegadaian akan melakukannya pada tanggal 19 September 2008, pemberitahuan surta tersebut dikirim tanggal 17 September 2008, isinya bahwa Martha harus membayar angsuran paling lambat pada tanggal 22 September 2008 karena pada tanggal 23 September akan dilakukan lelang, tapi Martha tidak datang, kemudian pegadaian mengundur lelang menjadi tanggal 7 Oktober 2008, namun pada saat itu Martha datang dan memperpanjang jangka waktu gadai sehingga pelaksanaan lelang dibatalkan. Jatuh tempo lelang tanggal 20 Juli 2009, Martha sudah diberi tahu oleh pegadaian dan tidak datang atau memperpanjang jangka waktu gadai, kemudian pegadaian dengan itikad baik memperpanjang sendiri menjadi tanggal 6 Agustus 2009, hal itu juga diberitahukan melalui surat dan telepon kepada pihak Martha, namun Martha masih tidak datang juga, kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi Martha tidak juga datang dan akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2009 lelang dilakukan oleh pihak pegadaian. C. Analisis Kasus Yang dipermasalahkan sah atau tidak lelang yang dilakukan pegadaian pada saat itu? I.
Putusan Pertama oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Medan : bahwa Martha sebagai konsumen, gugatannya dikabulkan dan Perum Pegadaian sebagai pihak yang kalah tertanggal 19 April 2011. Putusan pada saat itu bahwa lelang yang dilkukan oleh pegadaian cacat hukum, merugikan konsumen, dan barang lelang dikembalikan kepada konsumen (Martha).
II.
Putusan Kedua oleh Pengadilan Negeri Medan : Gugatan Pegadaian : 16
Pegadaian menyangkal dia (dengan tidak memberitahu mengenai pelelangan) dan menyatakan konsumennyalah yang lalai karena sudah diberitahu tetapi tidak datang atau memperpanjang .
Pegadaian membantah surat dikirim dan diterima tanggal 19 September 2009, karena kirimannya tanggal 23 Juli 2009 (isinya bahwa lelang diadakan tanggal 6 Agustus 2009) dan diterima Sdr Jenny tanggal 24 Juli 2009.
Keberatan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena diputus dengan tipu muslihat konsumen.
Sejak lelang pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun, pengadilan menyangkal putusan BPSK yang menyamakan itu (Peraturan Gadai).
Putusannya : Permohonan tersebut dikabulkan dan putusan BPSK dibatalkan (Pegadaian menang). III.
Putusan Ketiga oleh Pengadilan Hubungan Industrial : Konsumen (Martha) mengajukan eksepsi mengenai gugatan seperti diatas : bahwa si Pegadaian telah daluwarsa dalam menggugat, harusnya maksimal 14 hari (aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Hal itu tidak sesuai dengan hukum, maka harusnya ditolak. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial : Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan : menolak permohonan Pegadaian (Pegadaian kalah dalam putusan ini). Terhadap eksepsi Martha : juga ditolak. Kemudian kuasa hukum pegadaian melalui kuasa tanggal 16 September 2011, mengajukan banding lisan tanggal 19 September 2011. Memori kasasi diterima Panitera 22 September 2011. 21 November 2011 konsumen diberitahu dan dibalas dan diterima Panitera tanggal 24 November 2011. Memori kasasi yang diajukan pegadaian : 1. Judex facti pengadilan negeri salah menerapkan hukum dengan menolak alasasn pegadaian yang menyatakan putusan BPSK diambil berdasarkan tipu muslihat. 2. Tipu muslihatnya, bahwa konsumen
menyangkal adanya pemberitahuan
lelang (bahwa yang diterima tanggal 17 September 2008, itu tidak untuk kredit 17
bulan Mei atau Juni 2008) logikanya Pegadaian : masa perjanjian gadai 120 hari, jika tidak ditebus maka dilelang, jika dibayar sewa dan administrasi maka diperpanjang 120 hari kedepan. 3. Yang dimaksud diperpanjang jika nasabah membayar sewa dan administrasi (barang ditebus) dan saat itu digadaikan kembali dengan gadai baru,dahulu hapus karena ada perjanjian baru dengan barang sama berlaku 120 hari. 4. Pegadaian tidak mengirim surat pada tanggal 17 sep 2009, 5. Tidak setuju dengan judex facti yg menyatakan seyogyanya memberitahu 2x padahal hal itu sudah terbukti dilakukan 6. Pemberitahuan di terima jenny (adik Martha) 23 juli 2009,isi dan tanggal berubah lelang tgl 23 juli 2009 menjadi 17 sep 2008,hp tidak aktif dan ternyata bukan no nya. 7. Judex facti salah menghitung kerugian krn tanpa dasar. 8. Judex facti salah menerapkan hokum krn ada perjanjian sah yg menyatakan jika terjadi sengketa musyawarah atau di pn bukan di bpsk 9. Pacta sun servanda Putusan kasasi : Alasan 1, 2, dan 3 tidak diterima dan judex facti tidak salah. Gugatan mengenai adanya tipu muslihat pada putusan BPSK ditolak oleh Mahkamah Agung karena Pegadaian tidak dapat membuktikan. Membenarkan gugatan mengenai lelang (lelang yang dilakukan adalah sah). Akhirnya kasasi ditolak dan Pegadaian dihukum membayar biaya perkara.
Menurut pendapat kelompok kami pihak yang salah adalah Martha karena sudah secara jelas lalai dengan tidak datang mengansur atau memperpanjang, dan Pegadaian adalah pihak yang benar karena sudah melakukan pemberitahuan berkali-kali bahkan dengan itikad baik memperpanjang waktu lelang, berdasarkan pasal 1155 ayat (1) KUHPer. Tindakan pegadaian dengan menggadaikan barang sebenarnya sudah benar dikarenakan pihak pegadaian sudah memberikan peringatan kepada pemberi gadai (konsumen) secara berulang.
18
Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1155 ayat 1 “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji,setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu,setelah dilakukannya suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barangbarang itu. Sehingga berdasarkan pasal 1155 ayat 1 KUHPerdata yaitu bahwa benar si konsumen (pemberi gadai) telah bercedera janji yaitu dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai waktu jatuh tempo. Lalu pegadaian melakukan lelang yang sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada konsumen. Jatuh tempo lelang tanggal 20 Juli 2009, Martha (konsumen) sudah diberi tahu oleh pegadaian dan tidak datang atau memperpanjang,kemudian pegadaian dengan itikad baik memperpanjang sendiri mejadi 6 Agustus 2009 hal itu juga sudah diberitahukan melalui surat dan telepon, namun Martha .masih tidak datang juga,kemudian diperpanjang lagi 28 Agustus 2009. Masih tidak datang lagi sehingga barang konsumen dilelang pada saat itu. Sehingga persyaratan pasal 1155 ayat 1 bahwa pihak penerima gadai harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai sudah terpenuhi. Sehingga pelelangan tersebut adalah sah.
19
E. Yurisprudensi Beberapa contoh yurisprudensi mahkamah agung tentang gadai tanah: 1. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 Kaidah Hukum: “Status jual gadai tanah tidak berubah dengan telah meninggalnya pemberi gadai dan meninggalnya penerima gadai dan tidak mungkin akhli waris dari penerima gadai menjadi pemilik dari pada tanah yang digadaikan dari sebab pemberi dan penerima gadai semula telah meninggal dunia.” 2. Putusan Mahkamah Agung No. 21 K/Sip/1975 tanggal 6-5-1975 Kaidah Hukum: “Karena tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian maka tanah harus dikembalikan kepada penggugat tanpa penebusan kembali, karena tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah sekian lamanya dan basil dari pada sawah itu melebihi harga seekor sapi (yang dulu diterima oleh penggugat atas penyerahan sawah tersebut).” 3. Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1961 tanggal 17-5-1976 Kaidah Hukum: “Walaupun dalam perkara ini yang digugatkan adalah tanah pekarangan dengan rumah diatasnya menurut Mahkamah Agung pasal 7 No. 5o/1960 dapat diperlakukan anoloog sehingga pekarangan dan rumah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pemberian kerugian.” 4. Putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10-10-1974 Kaidah Hukum: “Istilah hak gadai yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende (sawah) tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan.” 5. Putusan Mahkamah Agung No. 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975 Kaidah Hukum: “Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56/1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan kepada pemliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.” 6. Putusan Mahkamah Agung No. 420 K/Sip/1968 Kaidah Hukum: “Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 56 Drt tahun 1960 tanah pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun, harus dikembalikan kepada pemliknya tanpa uang tebusan.”
20
Lampiran yurisprudensi: 1. Putusan Mahkamah Agung No. 420 K/Sip/1968 2. Putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Sip/1972
21
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Menurt pasal 1150 KUHPersdata Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut Objek gadai adalah benda bergerak yang dapat dipindahtangankan sedangkan subjek gadai adalah manusia perseorangan dan juga badan hukum. Selain memiliki sifat-sifat kebendaan pada umumnya gadai juga memiliki sifat kebendaan khusus yaitu eccesoir, ondeelbaar, Barang yang digadaikan merupakan jamainan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur dan Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat inbezitstelling Cara mengadakan gadai dibedakan antara benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud, masing-masing pihak yang melaksanakan gadai baik phak kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan gadai. Gadai terhapus apabila kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya atau jika barang yang digadaikan sudah tidak berada di bawah kekuasaan pemberi gadai. Terdapat beberapa kasus mengnai gadai sepertti konsumen yang merasa bahw pelelangan yang dilkukn adalah cact hukum dan merugikan konsumen, dalam gadai juga terdapat yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Agung No. 420 K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Sip/1972 dll.
B. Saran Seharusnya dalm pelaksanaan gadai masing-masing pihak, baik penerima maupun pemberi gadai mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya sehingga tidak terjadi ketidakpuasan dalam pelaksanaan gadai yang berujung kepada pengadilan
22
DAFTAR PUSTAKA
1. Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, halaman 18. 2.
H.F.A Vollmar, Hukum Benda, disadar oleh Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1980,
halaman 185. 3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas Benda, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1963, halaman 181.
23
