CONTOH KASUS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN PENYELESAIANNYA PENYELESAIANNYA SERTA ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
-
Hukum Perdata Internasional : Kasus penunjukan lebih jauh (renvoi)
Fakta •
Seorang
paman
dan
saudara
sepupu
perempuan
yang
kedua2nya
berkewarganegaraan swiss, tinggal di moskow(rusia) dan mereka menikah disana. Sebelum melangsungkan perkawinan tersebut mereka telah minta penjelasan baik dari instansi rusia maupun dari instansi swiss apakah perkawinan mereka diperbolehkan. Kedua instansi ini baik dari rusia maupun dari swiss, tidak melihat adanya suatu keberatan. Karena menurut HPI rusia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hokum rusia (rusia menganut prinsip territorial. Jadi berlaku lex loci celebrations). Sedangkan menurut ketentuan HPI (ekstern) swiss, perkawinan ini dilangsungkan menurut hokum rusia (bahwa suatu perkawinan yang dilakukan di luar negri menurut hokum yang berlaku disana dianggap sah menurt hokum swiss. Menurut hokum intern swiss perkawinan antara seorang paman dan saudara sepupu perempuan dilarang,
apabila
dilangsungkan
di
Negara
swiss,
tetapi
Karena
perkawinannya dilangsungkan di rusia, maka perkawinan tidak dilarang •
Dengan demikian akan berlaku hokum rusia yang tidak mengenal larangan perkawinan antara paman dengan saudara sepupunya Ini , maka perkawinan yang bersangkutan baik menurut hk rusia maupun menurut HPI rusia dan HPI swiss sah adanya
•
Kemudian para mempelai pindah ke humburg (jerman), disini timbul percekcokan hingga perempuan mengajukan gugatan untuk perceraian. Sedangkan pihak paman mengajukan pembatalan perkawinan.
Jawaban
1. Forum yang berwenang Pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus ini? Yaitu
•
pengadilan jerman karena sesuai dengan prinsip actor sequitor forum rei yaitu gugatan diajukan ke pengadilan, tempat dimana tergugat bertempat tinggal. Karena tergugat bertenpat tinggal di hamburg, maka forum yang berwenang harus di tempat tinggal tergugat 1. Titik taut primer adalah factor-faktor/keadaan yang menciptakan hubungan HPI dalam kasus ini yang merupakan titik taut primer harus dilihat/ditinjau dari pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ini. Menurut pandangan PN hamburg perkara ini adalah perkara HPI karena ada unsure asingnya yaitu pihak penggugat dan tergugat berkewarganegaraan swiss. 2. Titik taut sekunder dan Renvoi. Sesuai dengan prinsip jerman yang kewarganegaraan maka hokum jerman merenvoi ke hokum swiis, ternyata swiss yang menganut prinsip domisili merenvoi lagi ke /penunjukan lebih jauh ke rusia tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan. Dan menurut hokum
rusia
perkawinan tersebut sah
adanya (menjawab
persoalan
pendahuluan juga) 3. Kualifikasi adalah penyalinan fakta sehari-hari kedalam istilah-istilah hokum, ini adalah permasalahan hokum tentang orang yaitu tentang gugat cerai 4. Vested right: seseorang yang sudah mendapatkan hak –hak nya yang diperoleh maka negar2 harus menghormatinya/mengakui nya. Seperti status sebagai istri
Hukum Perdata internasional : Kasus IPB dan amerika
Fakta •
IPB melakukan perjanjian untuk mengirim 800 kera ke Amerika, Kera tersebut hanya akan diambil anaknya saja dan babonnya akan dikembalikan ke Indonesia. Harga perekor disepakati sebesar 80 (delapan puluh) juta dan pihak amerika serikat hanya membutuhkan anaknya saja dan harus beranak di Amerika serikat. Ketika posisi pesawat masih di swiss, seekor monyet stress dan lepas,melahirkan anaknya. Karena induknya telah dilumpuhkan dan mati, maka dokter hewan IPB menyuntik mati anak monyet tersebut karena pertimbangan rasa kasihan . Lawyer Amerika serikat menuntut IPB atas dasar perlindungan satwa dan dianggap tak memenuhi prestasi dengan sempurna serta membunuh seekor anak monyet. Disati sisi, Kera di Indonesia tidak lebih sebagai hama, sedangkan bagi Amerika serikat merupakan satwa yang harus mendapat perlindungan.
Jawab 1. Forum yang berwenang •
Pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus ini? Yaitu pengadilan bogor karena sesuai dengan prinsip actor sequitor forum rei yaitu gugatan diajukan ke pengadilan, tempat dimana tergugat bertempat tinggal. Karena tergugat (IPB) bertenpat tinggal di Bogor, maka forum yang berwenang harus di tempat tinggal tergugat
1. Titik taut primer adalah factor-faktor/keadaan yang menciptakan hubungan HPI dalam kasus ini yang merupakan titik taut primer harus dilihat/ditinjau dari pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ini. Menurut pandangan PN bogor perkara ini adalah perkara HPI karena ada unsure asingnya yaitu pihak penggugat berkewarganegaraan Amerika.
2. Kualifikasi adalah penyalinan fakta sehari-hari kedalam istilah-istilah hokum •
Kasus ini termasuk kualifikasi hokum perjanjian dan perbuatan melawan hokum.
•
Kualifikasi hokum perjanjian karena mengenai wanprestasi dari pihak IPB (jumlah kera yang dikirim menjadi berkurang satu adalah yang seharusnya 800 ekor kera.)
•
Kualifikasi perbuatan melawan hokum, karena pihak IPB menyuntik anak monyet sampai mati, kera menurut amerika serikat merupakan satwa yang harus/mendpat perlindungan. Sehingga perbuatan IPB menyuntik mati anak kera diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hokum.
1. Titik taut sekunder yaitu titik taut/factor-faktor/keadaan-keadaan yang menentukan hukummana yang harus diberlakukan •
Dalam kasus ini, titik taut sekunder untuk klasifikasi perjanjian
karena dalam perjanjian yang dibuat oleh IPB dengan amerika serikat tidak ada pilihan hokum maupun pilihan forum, maka yang menjadi titik taut sekundernya bisa ada beberapa antara lain 1. Lex loci contractus 2. Lex loci solusionis 3. The
proper
law
of
the
contract
,
Digunakan
untuk
mengedepankan apa yang dinamakan “intention of the parties” hokum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak ybs. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas àapabila ditegaskan keinginan para pihak,maka hokum yang
diberlakukan adalah yang ditegaskan àapabila tidak ditegaskan,maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsure-unsur
perjanjian
maupun
kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa
disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut. 4. The most characteristic connection adalah untuk menentukan hokum mana yang berlaku adalah hokum dari Negara dengan mana kontrak bersangkutan mempunyai prestasi yang paling kuat.
1. LEX CAUSE à hokum yang dipakai untuk menyelesaikan perkara 1. Apabila perjanjian dibuat di Indonesia maka berdasarkan lex loci contractus, maka hokum Indonesia yang dipakai. Tetapi kalau perjanjian dibuat di Amerika serikat, maka hokum amerika serikat yang dipakai. 2. Berdasarkan lex loci solusionis. Apabila isi perjanjian dilaksanakan di Indonesia, maka hokum Indonesia yang dipakai, apabila isi perjanjian dilaksanakan di Amerika serikat,maka hokum AS yang dipakai.
•
Berdasarkan the most characteristic connection, aka hokum
yang berlaku adalah Hukum Indonesia karena yang melakukan prestasi paling kuat/paling dominan adalah IPB sebagai penjual kera, karena IPB yang harus menyerahkan kera,merawat dan menjaga kera dengan baik sampai nanti kera diserahkan kepada pihak amerika serikat.
Hukum Perdata Internasional : Kasus Babcock dan Jackson
Fakta: •
Miss Georgia Babcock dengan kawan-kawannya yaitu Mr. dan Mrs William Jackson pergi untuk week end ke Canada pada tanggal 16 september tahun 1960,dengan memakai mobil Jackson. Mereka semua penduduk Rochester (New York). Waktu melewati propinsi Ontario. Mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Miss Babcock luka berat…
•
Sekembalinya ke New York, Miss Babcock melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Jackson berdasarkan “negligence”.
•
Pada waktu kecelakaan terjadi, di Ontario berlaku suatu “Guest Statue” yang pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang hanya merupakan Guest tanpa bayaran tidak dapat menuntut konpensasi apapun jika terjadi kecelakaan. Ketentuan sedemikian tidak ada dalam perundang-undangan Negara bagian New York.
Jawaban 1. FORUM YANG BERWENANG •
Berdasarkan prinsip forum rei (Actor sequitor forum rei) yaitu
gugatan diajukan ke pengadilan tempat dimana tergugat bertempat tinggal, maka forum yang berwenang adalah PN New York karena Jackson (tergugat) bertempat tinggal di new York
1. TITIK TAUT PRIMER •
Apakah perkara ini termasuk HPI? Ya
•
Apa titik taut primer nya? Dalam perkara ini titik taut
primernya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hokum (tempat kecelakaan) yaitu di oktario. Ini sebagai element asing bila ditinjau oleh PN New York. 1. Kualifikasi •
Perkara ini menurut PN New York termasuk kualifikasi
perbuatan melawan hokum karena menyangkut masalah ganti rugi yang disebabkan neglicence. 1. TITIK TAUT SEKUNDER Dalam kasus ini yang menjadi titik taut sekundernya adalah loci delicti (Hukum yang dipakai adalah hokum dari tempat dimana perbuatan melanggar hokum dilakukan 2. Hukum yang dipakai dalam kasus ini adalah •
Pengadilan TK I : Memakai lex locus delicti yaitu hokum
Ontario demikian pula dengan; •
Pengadilan TK II : pun menggunakan hokum Ontario sebagai
hokum tempat terjadinya kecelakaan •
Dua diatas masih memakai teori klasik
•
Tetapi di tingkat kasasi hokum yang dipergunakan adalah
hokum new York karena kepentingan new York jauh melebihi kepentingan Ontario : concen dari new York adalah greater and more direct daripada interest Octario Factor-factor yang menyatakan hal ini adalah: •
Gugatan diajukan oleh seorang newyork guest terhadap new York host.
•
Surat izin mengemudi dan asuransi mobilnya di new York
Perjalanan week end ini dimulai dan diharapkan berakhir di new York
•
Jadi memang new York yang memiliki “superior Claim” untuk pemakaian hokum dan juga the Strongest interest dalam perkara ini. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi maka hokum yang dipakai dalam perkara Babcock ini adalah hokum new York, dan gugatan babcock dimenangkan
dan
keputusan-keputusan
dari
hakim
rendahan
yang
telah
memenangkan pihak jacson di batalkan dan eksepsi dari yang disebut belakangan ini dikesampingkan.
Hukum Perdata Internasional : Asas dalam penentuan forum yang berwenang
1. Principle Forum rei, bahwa gugatan diajukan ke pengadilan,tempat dimana tergugat bertempat tinggal 2. Principle of forum of convenience, adalah suatu prinsip bahwa pengajuan perkara sebaiknya dilakukan ditempat tergugat karena untuk memberikan kemudahan kepada tergugat. Antara lain tergugat dapat melakukan pembelaan 3. Principle of effectiviness, adalah suatu prinsip bahwa suatu perkara sebaiknya diajukan ke pengadilan dimana hakim akan mudah untuk melakukan eksekusi Hukum Perdata Internasional : Persoalan Pendahuluan
Persoalan pendahuluan, Keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu Negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Contoh •
Perkawinan “bukan gerejani” dari janda yunani.
Misalnya kita menghadapi persoalan HPI tentang warisan, menurut HPI Indonesia warisan diatur menurut hokum nasional si pewaris. Seorang warganegara yunani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda, maka persoalan warisannya harus diselesaikan menurut hokum yunani. Ia telah menikah dengan seorang perempuan bukan yunani, perkawinan mana dilangsungkan di luar negri yunani dan hanya di hadapan Pegawai Catatan Sipil belaka, tanpa di gereja. Menurut hokum yunani perkawinan demikian adalah tidak sah, Kalau dipakai hokum yunani maka sang janda tidak akan menerima apa-apa. Sebaliknya jika dipakai hokum Indonesia, maka perkawinan tersebut adalah sah
Dalam contoh ini persoalan warisan adalah persoalan pokok, sedangkan pertanyaan mengenai sah tidak nya perkawinan antara si pewaris junani dengan
perempuan bersangkutan
adalah
persoalan
pendahuluan.
Persoalan mengenai status sang perempuan ini harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum dapat diambil keputusan dalam perkara warisan bersangkutan.
Hukum Perdata Internasional : Hak-hak Yang telah diperoleh
Hak-hak yang diperoleh datap dijabarkan seperti ini,Hukum yang baru pada umumnya tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Dirasakan perlu untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak yang telah diperoleh Misal •
Seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan Negara x kemudian menjadi warganegara Y yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan hingga
orang bersangkutan menurut hokum dari Y belum cukup umur. Apakah karena perubahan kewarganegaraan ini ia dari deasa menjadi tidak dewasa lagi. Jika diterima ketentuan : “sekali dewasa, tetap dewasa”, maka menurut HPI dari Negara baru bersangkutan ini ia tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang “hak-hak yang telah diperoleh”
Hukum Perdata Internasional : Pilihan Hukum Pilihan Hukum berarti, Para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan
pilihan, mereka dapat memilih sendiri hokum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hokum tertentu. Mereka hanya bebas untuk memilih ,tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangan nya. Pilihan hokum sudah diterima secara luas, yang menjadi persoalan adalah batas-batas daripada wewenang untuk memilih hokum ini,Pilihan hokum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar apa yang dikenal sebagai “ketertiban Umum. Pembatasan pilihan hokum ialah bahwa pilihan hokum hanya boleh dilangsungkan mengenai bidang hokum kontrak dan juga di sini tidak semua bidang kontrak dapat dilakukan, tetapi ada pengecualian nya seperti misalnya kontrak kerja. Macam-macam Pilihan Hukum 1. Pilihan Hukum secara tegas Didalam klausula-klasula ada pilihan tegas dalam hokum mana yang digunakan. “This contract will be governed by the laws of the republic of Indonesia” 2. Pilihan Hukum secara diam-diam
Kita dapat menyimpulkan maksud para pihak ini mengenai hokum yang mereka kehendaki dari sikap mereka dari isi dan bentuk perjanjian, misalnya jika para pihak memilih domisili di kantor pengadilan negri suatu Negara, maka dapat ditarik kesimpulan dari hal ini bahwa yang dikehendaki oleh para pihak secara diam-diam adalah supaya hokum dari Negara tersebut yang diberlakukan 3. Pilihan hokum yang dianggap 4. Pilihan hokum secara hypothetisch Pembatasan dari kebebasan memilih hokum •
Pilihan hokum hanya dibenarkan dalam bidang hokum perjanjian . Tidak dapat diadakan pilihan hokum dibidang hokum kekeluargaan
Hukum Perdata Internasional : Ketertiban Umum dan penyelundupan hukum
Ketertiban Umum, Jika oleh HPI kita telah ditentukan bahwa hokum asing harus diperlukan hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hokum asing ini. Jika pemakaiandari hokum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hokum nasional hakim. Maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hokum asing ini. Tapi tentun ketertiban umum ini hanya dipakai dalam hal yang urgent saja karena bila selalu dipakai maka HPI tidak akan berkembang dan percuma kita mempelajari nya berjam-jam dan tentu kita terjatuh dalam hal chauvinist hokum sendiri. Contoh •
Diambil contoh masalah perbudakan . Kita di Indonesia memakai prinsip nasionalitas dalam 16 A.B, maka orang asing yang berada di Indonesia memakai hokum nasional mereka. Jika misalnya terdapat orang asing yang dalam hokum nasional nya masih mengenal perbudakan seperti Negara
terbelakang di afrika, maka apabila orang ini timbul masalah hokum dengan budak nya dan menuntut tergugat sebagai budak nya nya untuk tetap bekerja selamanya untuk dia maka pengadilan negri kita walaupun seharusnya memakai kaidah-kaidah hokum nasional negra afrika kita dapat tidak menggunakan nya dengan alasan melanggar ketertiban umum Indonesia berupa pancasil yang menentang permasalahn perbudakan
Penyelundupan Hukum, kita saksikan hokum nasional tetap berlaku itu dan
dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlaku nya hokum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat mengindarkan pemakaian hokum nasional itu, Jadi hokum asing yang dikesampingkan karena pemyelundupan hokum, akan mengakibatkan bahwa untuk hal-hal lainnya akan selalu boleh dipergunakan hokum asing itu Contoh: •
Perkawinan orang-orang dari Indonesia di penang atau singapura., Dalam praktek hokum Indonesia dikenal kemungkinan untuk mengelakkan kesulitan larangan menikah kembali bagi pihak perempuan yang telah bercerai sebelum 300 hari lewat, akan tetapi ada obatnya yaitu menikah di penang atau singapura yang tidak mengenal batas menikah kembali dalam hokum inggris
Hukum Perdata Internasional : Kwalifikasi
Yang dimaksud dengan kwalifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hokum. Macam-macam kwalifikasi
1. Kwalifikasi menurut lex fori ( yaitu menurut hokum hakim) “yang kita pakai dalam membedah kasus” 2. Kwalifikasi menurut lex causae (yaitu hokum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan) 3.
Kwalifikasi secara otonom, berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence.
1. Kwalifikasi menurut lex fori •
Kwalifikasi harus dilakukan menurut hokum materill sang
hakim . Pengertian-pengertian hokum yang dihadapi dalam kaidahkaidah HPI harus dikwalifikasikan menurut system hokum Negara sang hakim sendiri Hukum Perdata Internasional : Asas-asas PHI dalam penentuan hukum mana yang dipakai/asas-asas titik taut sekunder
1. Lex Rei Sitae ( Lex Situs ): hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat dimana benda itu terletak atau berada → bias benda bergerak, berwujud, atau tak berwujud. 2. Lex Loci Contractus: terhadap perjanjian yang bersifat HPI berlaku kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian/ tempat dimana perjanjian ditandatangani. 3. Lex Loci Solutionis: hukum yang berlaku adalah tempat dimana isi perjanjian dilaksanakan. 4. Lex Loci Celebrationis: hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. 5. Lex Domicile: hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap/ permanent home.
6.
Lex
Patriae:
hukum
yang
berlaku
adalah
dari
tempat
seseorang
berkewarganegaraan. 7. Lex Loci Forum: hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan. Perbuatan resmi adalah pendaftaran tanah, kapal dan gugatan perkara itu diajukan dan perbuatan hukum yang diajukan.
8.Lex Loci delicti commisi tator:Hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum dilakukan
9. Asas choice of law ( pilihan hukum ): hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih berdasarkan para pihak. 10. DLL
