ModulPerpajakanLanjutan
PERTEMUAN 5 PPh WAJIB PAJAK BADAN (4) A. TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan. Pada akhir pertemuan lima ini, mahasiswa diharapkan mampu: 5.1 Menjelaskan Tarif Penyusutan dan Amortisasi menurut Perpajakan 5.2 Menghitung
penyesuaian
fiskal
akibat
beda
sementara
penyusutan/amortisasi
B. URAIAN MATERI Tu j uan Pembe Pembelaj laj aran 5.1: M enj elas laskan kan T ari f Penyusutan Penyusutan dan Amorti sas asii me menur nur ut Perpajakan Perpajakan
Penyusutan
menurut
aturan
pajak
berbeda
dengan
akuntansi
komersial. Dalam perpajakan, semua harga perolehan akan disusutkan tanpa ada nilai sisa, juga jangka waktu penyusutan ada aturannya. Pajak hanya membolehkan dua metode penyusutan/amortisasi sebagai berikut : 1.
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkanbagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method); method); atau
2.
dalam
bagian-bagian
yang
menurun
dengan
cara
menerapkan
tarifpenyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method ). ). Catatan : Penggunaan metode penyusutan penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Untuk
harta
denganmetode
berwujud garis
berupa
lurus.
Harta
bangunan berwujud
hanya selain
dapat
disusutkan
bangunan
dapat
disusutkandengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
1
ModulPerpajakanLanjutan
Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilaisisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.
Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 11 yang mengatur untuk penyusutan harta berwujud, dikatakan sebagai berikut : (1)
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
Hartaberwujudberupabangunanhanyadapatdisusutkandengan metodegarislurus. Hartaberwujudselainbangunandapatdisusutkandenganmetodegarislur
(2)
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(3)
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
(4)
Dengan
persetujuan
Direktur
Jenderal
Pajak,
Wajib
Pajak
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. (5)
Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
2
ModulPerpajakanLanjutan
penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. (6)
Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Berwujud
Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2)
Masa Manfaat
I.Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II.BangunanPermanen Tidak Permanen
25% 12,5% 6,25% 5%
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun
50% 25% 12,5% 10%
5% 10%
Contoh Harta Berwujud yang termasuk kelompok 1 untuk semua jenis usaha : (a) Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. (b) Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. (c) Perlengkapan
lainnya
seperti
amplifier,
tape/cassette,
video
industri/jasa
yang
recorder, televisi dan sejenisnya. (d) Sepeda motor, sepeda dan becak. (e) Alat
perlengkapan
khusus
(tools)
bagi
bersangkutan. (f) Dies, jigs, dan mould. (g) Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
Contoh Harta Berwujud yang termasuk kelompok 2 untuk semua jenis usaha :
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
3
ModulPerpajakanLanjutan
(a) Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnyayang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. (b) Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. (c) Container dan sejenisnya.
Contoh harta berwujud kelompok III untuk industri pertambangan selain minyak dan gas: Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolahproduk pelikan.
Contoh harta berwujud kelompok IV untuk usaha konstruksi : Mesin berat untuk konstruksi
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(8)
Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebutdibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yangditerima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan hartatersebut.
(9)
Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui denganpasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan
Direktur
Jenderal
Pajak
jumlah
sebesarkerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudiantersebut. (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku hartatersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
4
ModulPerpajakanLanjutan
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaatsebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Sedangkan untuk harta tak berwujud diatur dalam pasal 11A undangundang nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan sebagai berikut : (1)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya t ermasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentuyang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. (2)
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut Kelompok Harta Tak Berwujud
Tarif Amortisasi berdasarkan metode
Masa Manfaat
Garis Lurus Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 (3)
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
25% 12,5% 6,25% 5%
Saldo Menurun 50% 25% 12,5% 10%
Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan
dibebankanpada
tahun
terjadinya
pengeluaran
atau
diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2).
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
5
ModulPerpajakanLanjutan
(4)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyaimasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumidilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
(5)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud padaayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnyayang mempunyai masa
manfaat
lebih
dari
1
(satu)
tahun,
dilakukan
dengan
menggunakanmetode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun. (6)
Pengeluaran
yang
dilakukan
sebelum
operasi
komersial
yang
mempunyai masa manfaat lebihdari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (7)
Apabila
terjadi
pengalihan
harta
tak
berwujud
atau
hak-hak
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankansebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggant ian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. (8)
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa bukuharta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
Tu j uan Pembelaj aran 5.2:
Menghitung penyesuaian penyusutan/amortisasi
fiskal
akibat
beda
sementara
Seperti sudah dibahas di atas ada dua metode penyusutan/amortisasi yang diperbolehkan menurut fiskal, yaitu : 1.
Metode garis lurus atau straight-line method
2.
Metode saldo menurun atau decliningbalance method
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
6
ModulPerpajakanLanjutan
Seperti apa cara penghitungannya, akan diberikan dibahas dan diberi contohnya di sini . 1.
Contoh penggunaan metode garis lurus: Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiaptahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).
2.
Contoh penggunaan metode saldo menurun: Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 denganharga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarifpenyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitunganpenyusutannya adalah sebagai berikut.
Tahun
Bulan
Harga
Tarif
Penyusutan
Perolehan
Nilai Sisa Buku
2009
12
150.000.000 50%
75.000.000
75.000.000
2010
12
150.000.000 50%
37.500.000
37.500.000
2011
12
150.000.000 50%
18.750.000
18.750.000
2012
12
150.000.000 Sekaligus 18.750.000
0
3. Pada tanggal 11 Mei 2014 PT Sejahtera membeli sebuah truk seharga Rp 400.000.000,- Disusutkan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Sedangkan menurut fiskal, truk tadi seharusnya masuk kelompok II yang harus disusutkan selama 8 tahun yang kalau secara konsisten menggunakan saldo menurun. Buatlah tabel perhitungan penyusutan masing-masing metode, dan berapakah koreksi fiskal yang terjadi?
Tabel penyusutan secara Garis Lurus Tahun
Bulan
Harga Perolehan
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
Tarif
Penyusutan
Nilai Sisa Buku Komersial
7
ModulPerpajakanLanjutan
2014
8 400.000.000
20%
53.333.333
346.666.667
2015
12 400.000.000
20%
80.000.000
266.666.667
2016
12 400.000.000
20%
80.000.000
186.666.667
2017
12 400.000.000
20%
80.000.000
106.666.667
2018
12 400.000.000
20%
80.000.000
26.666.667
2019
4 400.000.000
20%
26.666.667
-
Jumlah
60
400.000.000
Tabel penyusutan secara Saldo Menurun Tahun
Bulan
Harga
Tarif
Penyusutan
Perolehan
Nilai Sisa Buku Fiskal
2014
8 400.000.000
25%
66.666.667
333.333.333
2015
12 400.000.000
25%
83.333.333
250.000.000
2016
12 400.000.000
25%
62.500.000
187.500.000
2017
12 400.000.000
25%
46.875.000
140.625.000
2018
12 400.000.000
25%
35.156.250
105.468.750
2019
12 400.000.000
25%
26.367.188
79.101.563
2020
12 400.000.000
25%
19.775.391
59.326.172
2021
12 400.000.000
25%
14.831.543
44.494.629
2022
4 400.000.000
25%
44.494.629
-
Jumlah
96
400.000.000
Koreksi fiskal yang terjadi dengan cara membandingkan penyusutan secara komersial dengan penyusutan secara fiskal adalah sebagai berikut : Tahun
Penyusutan
Penyusutan
Jenis
Nilai
Komersial
Fiskal
Koreksi
Fiskal
Koreksi
2014
53.333.333
66.666.667
F-
(13.333.333)
2015
80.000.000
83.333.333
F-
(3.333.333)
2016
80.000.000
62.500.000
F+
17.500.000
2017
80.000.000
46.875.000
F+
33.125.000
2018
80.000.000
35.156.250
F+
44.843.750
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
8
ModulPerpajakanLanjutan
2019
26.666.667
26.367.188
F-
299.479
2020
0
19.775.391
F-
(19.775.391)
2021
0
14.831.543
F-
(14.831.543)
2022
0
44.494.629
F-
(44.494.629)
400.000.000
400.000.000
Jumlah
400.000.000
C. SOAL LATIHAN/TUGAS 03 Maret 2014, perusahaan membeli sebuah truk , seharga Rp 500.000.000,Penyusutan Komersil metode GL, 5 tahun dengan nilai sisa Rp50.000.000. Sedangkan menurut data tahun sebelumnya peenyusutan Fiskal menggunakan metode saldo menurun selama 8 tahun dan tidak ada nilai sisa. Buatlah Daftar Penyusutan baik komersil maupun fiskal, dan hitung koreksi fiskal yang terjadi!
D. DAFTAR PUSTAKA Buku
-
Perpajakan, Edisi Revisi 2009, Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., Ak. UU No. 16 th 2009 tentang KUP UU No. 36 th 2008 tentang Pajak Penghasilan PMK 96 /PMK 03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Link and Sites: - http://www.pajak.go.id/
S1 AkuntansiUniversitasPamulang
9
