Sesi 8
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
Tarif pajak yang dikenakan pada Badan berdasarkan Pasal 17 dan 31 E UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pengalian tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Contoh: Rp123.456.789 Rp123.456.000 Rp987.654.321 Rp987.654.000
Penghasilan Kena Pajak diperoleh dengan melakukan koreksi (rekonsiliasi) atas Laba Komersil (Earnings Before Tax ) PKP dapat juga disebut Penghasilan Neto dimana, - Penghasilan Neto= Penghasilan bruto - Biaya pada Pasal PKP WP Badan terdiri atas item 4(1), dikurangi: - Pasal 6 (1) dan (2), - Pengecualian yang terdapat pada Pasal 9 (1) c, d, e, g.
P
Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 (Pasal 17 ayat (1) huruf b). Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.
WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang selama 6 bulan dalam 1 tahun memenuhi syarat (Pasal17 ayat (2b)):
A S A L 17 & 31 E
a. Jumlah kepemilikan saham publiknya paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan dimiliki paling sedikit 300 pihak b. Masing-masing hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%
WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar (Pasal 31E ayat (1))
No P A
Lapisan Omset
1.
s.d 4,8 miliar
2.
di atas 4,8 miliar s.d. 50 miliar
S
Tarif
Dasar
14%
Pasal 31E ayat(1) Pasal 31E ayat(1)
A
a) s.d. 4,8 miliar
14%
(4,8 M / Total Omset) x PKP
L
b) Di atas 4,8 miliar s.d. 50 miliar
28%
Sisa PKP
di atas 50 miliar
28%
Pasal 17 ayat (1) huruf b
17 & 31 E
3.
Perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif WP Badan yang berlaku (Pasal 17 ayat (2b))
r a i l i t m e s 0 5 m s O a t a i d r a i l t i e m s 8 , m 4 O . d . s
Peredaran bruto PT. A dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 60.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000. Pajak Penghasilan yang terutang: 28% x Rp500.000.000 = Rp140.000.000 Peredaran bruto PT. B dalam tahun pajak 2011 sebesar Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000. Pajak Penghasilan yang terutang: 50% x 25% x Rp500.000.000 = Rp62.500.000
Peredaran bruto PT. C dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 40.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000. C O N T
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp4,8 miliar ÷ Rp 40 miliar) x Rp3 miliar = Rp 360.000.000
O H
2.Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp3 miliar – Rp 360.000.000 = Rp 2.640.000.000 3.Pajak Penghasilan yang terutang: - 50%x 28% x Rp360.000.000 - 28% x Rp2.640.000.000 Jumlah PPh yang terutang
= Rp 50.400.000 = Rp 739.200.000+ = Rp 789.600.000
C O N
Peredaran bruto PT. D, Tbk. dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00. Saham PT. D, Tbk. diperdagangkan di bBursa Efek dan komposisi pemegang saham adalah 40% publik dan 60 % induk perusahaan.
T O H
Penghitungan pajak yang terutang : Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif WP badan yang berlaku atau sebesar 23% (28% - 5%) Pajak Penghasilan yang terutang: 23% x Rp500.000.000 = Rp115.000.000
Peredaran Bruto atau biasa dikenal dengan istilah omzet adalah seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, baik wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 (1), yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi: 1.
Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
2.
Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
3.
Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
