TINJAUAN STRATEGI PERPAJAKAN DAN PERENCANAAN PAJAK
2.1 Etika Praktik Perpajakan ( Ethic ( Ethic Tax Tax Application)
Pada dasarnya, tidak seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak sudah melekat pada diri wajib pajak paj ak sesuai asumsi Leon Yu Yudkin yang mengatakan: a. Bahwa wajib wajib pajak pajak selalu selalu berusaha berusaha untuk untuk membayar membayar pajak yang yang terutang terutang sekecil sekecil mungkin, mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan menyelundupkan pajak (tax ( tax evasion evasion yaitu usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. !kuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak ( tax saving , , penghindaran pajak (tax avoidance avoidance dan penyelundupan pajak (tax ( tax evasion) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara yaitu pengecualian-pengecualian, pengurangan pengurangan, insenti" pajak, penghasilan yang yang bukan objek pajak, penangguhan penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat aparat perpajakan, suapmenyuap dan pemalsuan. Perencanaan pajak (tax (tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Penghindaran pajak merupakan usaha meminimkan beban pajak dengan cara penggunaan alternati"-alternati" yang riil dan dapat diterima oleh "iskus. Penyelundupan pajak merupakan perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh oleh wajib pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang yang berlaku, misalnya dalam bentuk tidak memberitahukan "iskus keadaan yang sebenarnya. 2.2. Kerugian Pajak (Tax (Tax Losses) Losses)
#erugian pajak adalah selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak. #erugian pajak dapat terdiri dari: a. Kerugian karena ketentuan peraturan perunang!unangan perpajakan. #erugian ini disebut juga sebagai pengeluaran pajak (tax ( tax expenditure, expenditure, merupakan subsidi terselubung yang diberikan oleh Pemerintah diluar pengontrol $nggaran $nggaran Pendapatan dan Belanja
%egara ($PB% melalui pengecualian-pengecualian (exemptions dan pengurangan-pengurangan (deductions sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Kerugian karena aparat pajak #erugian ini disebabkan oleh ekstensi"ikasi, intensi"ikasi dan penyelundupan bilateral ( bilateral evasion). c. Kerugian karena "aji# pajak #erugian ini disebabkan oleh persinggahan pajak (tax haven, penghindaran pajak (tax avoidance dan penyelundupan pajak (tax evasion baik secara unilateral maupun bilateral. &ari ketiga macam kerugian pajak tersebut, dari sudut pandang ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, kerugian dapat diklasi"ikasikan sebagai berikut: a.
#erugian karena materi ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. b. #erugian karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. c. #erugian karena pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. i.
Kerugian karena materi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Yang termasuk dalam pengertian kerugian karena materi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan adalah selain subsidi pajak, juga perbuatan atau usaha pembayar pajak untuk membayar pajak see"isien mungkin melalui celah-celah (loopholes) yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 'al ini dilakukan dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance dan penghematan pajak (tax saving yang sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. ii.
Kerugian karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
%aluri pembayar pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau pun tidak membayar pajak sama sekali, menyebabkan pekerjaan instansi pajak dalam rangka pengelolaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi lebih sulit. $kibatnya, usaha-usaha untuk menjangkau seluruh subjek pajak (ekstenfikasi dan meliputi semua objek pajak (intensifikasi sering kali memenuhi harapan dan bahkan terperangkap dalam kegiatan penyelundupan pajak bilateral (bilateral tax evasion. iii.
Kerugian karena pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Yang termasuk dalam kerugian karena pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, tidak saja sebatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya (penyelundupan pajak unilateral unilateral tax evasion, tetapi menurul )li*er
)ldman juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh ketidaktahuan (ignorance, kesalahan (error , kesalahpahaman (misunderstanding dan kealpaan (negligence. 2.$. Peng%inaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Pen&e'unupan Pajak (Tax Evasion)
Pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi car penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.
Pengertian Pen&e'unupan Pajak an Peng%inaran Pajak. enurut arr& Gra%a* +a'ter Pen&e'unupan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak +apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Peng%inaran pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. enurut Erne,t R. -rten,-n Pen&e'unupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Peng%inaraan pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibatakibat pajak yang ditimbulkannya. )leh karena itu, pengindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggao salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. enurut N.A. +arr S.R. Ja*e, A.R. Pre,t Pen&e'unupan pajak mempunyai arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Peng%inaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. enurut R-#ert . Aner,-n Pen&u'unupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Peng%inaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.
Pengertian Peng%e*atan Pajak (Tax Saving )
ara lain untuk menge"isienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak ( tax saving yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. eperti telah diungkapkan sebelumnya, )li*er )ldman menegaskan bahwa pengertian penyelundupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh: a. #etidaktahuan (ignorance, yaitu wajib pajak tidak sadar atai tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. b. #esalahan (error , yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya. c. #esalahpahaman (misunderstanding , yaitu wajib pajak salah mena"sirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. d. #ealpaan (negligence, yaitu wajib pajak alpa unuk menyimpan buku beserta bukti buktinya secara lengkap. &engan demikian penyelundupan pajak dapat pula dide"inisakan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan seperti: • • •
• •
• •
•
/idak dapat memenuhi pengisian urat Pemberitahuan (P/ tepat pada waktunya. /idak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya. /idak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar. /idak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. /idak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan paja penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. /idak dapat memenuhi permintaan "iskus akan in"ormasi pihak ketiga. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek. 0elakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan-tindakan lainnya.
esuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 !ndang-!ndang %omor 4 /ahun 5321 tentang #etentuan !mum dan /ata ara Perpajakan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan !ndang-!ndang %omor 54 /ahun 6777 bab #etentuan Pidana adalah sebagai berikut :
Pa,a' $/
etiap orang yang karena kealpaanya: a. /idak menyampaikan urat Pemberitahuan8 atau b. 0enyampaikan urat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. ehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (satu tahun dan denda paling tinggi 6 (dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pa,a' $0
5.
etiap orang dengan sengaja: a. /idak menda"tarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak %omor Pokok 9ajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha #ena Pajak sebagaimana dimaksud pasal 6: atau b. /idak menyampaikan urat Pemberitahuan8 atau c. 0enyampaikan urat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap8 atau d. 0emperlihatkan pembukuan, pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan. $tau dokumen lainnya8 atau e. /idak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut8
ehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (enam tahun dan denda paling tinggi (empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 6.
Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5 dilipatkan 6 (dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 5 (satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
1.
etiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak %omor Pokok 9ajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha #ena Pajak sebagimana dimaksud dalam ayat (5 huru" a, atau menyampaikan urat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (5 huru" c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (dua tahun dan denda paling tinggi (empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh 9ajib Pajak.
2.. Siat 3 Cara Penekatan Peren4anaan Pajak ( Tax Planning )
eperti diketahui, perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undanan perpajakan tersebur, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut. $danya kekurangan yang konseptual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidaklah berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dire*isi, karena perubahan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memerlukan banyak pertimbangan dan kriteria-kriteria yang tidak konsisten dan bertentangan sama lainnya. &ari sudut pandang teoritis yang sangat sederhana, sesungguhnya suatu penghasilan telah diperoleh pada saat timbulnya perbedaan harga (kenaikan harga suatu aset. %amun apabila ditinjau, baik dari segi ketentuan peraturan perundang-undnagan perpajakan maupun dari segi praktik akuntansi, bahwa pebghasilan tersebut bari direkognisi sebagai penghasilan pada saat aset tersebut dijual atau dipindahtangankan. 0enunda rekognisi penghasilan sampai dengan pengalihan aset tersebut, secara praktis dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan penghematan pajak Perencanaan pajak merupakan suatu lapangan pekerjaan yang tidak seja mengisyaratkan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti !ndang-!ndnag Perusahaan (Company Law dan beberapa aspek dari !ndang-!ndang Perdagangan (Comercial Law, begitu pula pengetahuan dan pemahaman tentang praktik akunting, praktik bisnis, dan perdagangan. Perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem pemungutan yang dianut di ;ndonesia setelah re"ormasi pajak, yaitu sistem self-asessment . iri dan cara tersendiri dri sistem pemungutan pajak tersebut adalah: a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian keajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. b. /anggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota wajib pajak sendiri. c. 9ajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalaui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang ( self-assessment .
2.5. Ek-n-*i Peren4anaan Pajak
'asrat untuk melakukan perencanaan pajak pada dasarnya didorong oleh dua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu: a. #etentuan pertama menyangkut maslah Pajak Penghasilan itu sendiri yang bukan merupakan biaya yang "iskal dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan #ena Pajak (Pasal 3 ayat (5 huru" h !! PPh. ebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya "iskal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan Penghasilan #ena Pajak. b. #etentuan kedua menyangkut kemungkinan dapat dikurangkannya biaya yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Pasal 4 ayat (5 huru" a !! PPh . )leh karena perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak tersebut merupakan biaya yang "iskal dapat dikurangkan. Biaya neto rancangan perencanaan pajak adalah biaya bruto dikurangi dengan jumlah-jumlah pajak yang dapat dihemat, atau dengan kata lain biaya setelah pajak ( after tax cost . uatu perencanaan pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:
ATC 6 +TC 7 (1!TR)
Keterangan 8 $/ $"ter /a< ost B/ Be"ore /a< ost 0/= 0arginal /a< =ate
$pabia kedua ketentuan tersebut dikaitkan dengan rancangan perencanaan pajak, terbukti kemudian bahwa rancangan tersebut akan mengasilkan keunggulan ekonomis, bila dibandingkan dengan kegiatan mencari laba ( profit seeking activities. >*aluasi atas seluruh proyek in*estasi, didasarkan kepada perbandingan antara keuntungan setelah pajak (after tax benefits terhadap biaya setelah pajak (after tax cost . #husus bagi proyek perencanaan pajak, hasilnya akan bebas dari pengenaan pajak sehingga dengan demikian untuk kegiatan perencanaan pajak tersebut yang dibandingkan adalah antara keuntungan sebelum pajak ( pre tax benefits dan biaya setelah pajak (after tax cost . Ek-n-*i Peren4anaan Pajak Situa,i
9ajib Pajak Badan dihadapkan pada dua pilihan alternati" ekslusi" yang kelihatannya samasama menguntungkan.
A'ternati 1
elama semester yang akan datang, wajib pajak merencanakan menyewa seorang ahli akuntansi dan perpajakan dari salah satu Perguruan /inggi, yang akan meneliti rancangan perencanaan pajaknya dengan honorarium sebesar =p6.777.777 apabila rancangan perencanaan pajak tersebut berhasil diimplementansikan. 0aka, akan dapat dihemat pajaknya sebasar =p65.777.777 kemungkinan berhasil?tidaknya rancangan tersebut diperkirakan sekitar @A. A'ternati 2 elama semester yang akan datang, wajib pajak merencanakana menyewa seorang ahli
pemasaran, juga dari salah satu Perguruan /inggi, yang akan meneliti rancangan perencanaan pasar (marketing plan dengan honorarium sebesar =p5.277.777 apabila rancangan perencanaan pasar tersebut berhasil. 0aka, akan terdapat penurunan biaya sebesar =p6A.777.777 tanpa mempunyai dampak terhadap penghasilan penjualannya. #emungkinan berhasil?tidaknya rancangan tersebut diperkirakan sekitar 27. /ari" marginal adalah 17.
Pertan&aan
/anpa memerhatikan nilai uang karena perbedaaan waktu, alternati" mana yang akan dilanjutkan oleh perusahaan C Ana'i,i,
Biaya sebelum pajak (before tax cost
A'ternati 1 (Rp)
A'ternati 2 (Rp)
6.777.777,-
5.277.777,-
477.777,-
A7.777,-
5.77.777,-
5.647.777,-
65.777.777,-
6A.777.777,-
@A
27
[email protected],-
67.777.777,-
7.-
4.777.777,-
'asil setelah pajak yang diharapkan - B
[email protected],-
5.777.777,-
'asil setelah pajak (B terhadap biaya setelah pajak ($
5.1A7.777,-
56.@7.777,-
&ikurangi : Pajak 17 Biaya setelah pajak (after tax cost D $ #emungkinan hasil sebelum pajak ( possible pre tax payoff #emungkinan berhasil 'asil sebelum pajak yang diharapkan &ikurangi : Pajak 17
Keputu,an $lternati"-5 yang dipilih.
9#,er:a,i &engan melihat kenyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bias built in economic dari ketentuan perundang-undangan perpajakan, saat ini untuk proyek perencanaan pajak menunjukkan bahwa $lternati" 5 memiliki keuntungan neto setelah pajak yang diharapkan ( net after tax expected benefit yang lebih besar. edangkan $lternati" 6 memperlihatkan biaya sebelum pajak ( pre tax cost yang paling rendah dan apa yang terlihat disini kemungkinan penghasilan sebelum pajak yang lebih besar memungkinkan pula keberhasilan yang sukses.
$nalisis yang dilakukan terhadap contoh-contoh tersebut diatas, ditinjau dari sudut pandang marjinal (marginal view point . /ujuannya adalah untuk menentukan bagaiman impact suatu transaksi pada saat terjadi, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan yang terjadi atas semua karakteristik situasi. $pabila ditinjau dari sudut perspekti" ini, biaya setelah pajak ($/ dari setiap pengeluaran yang dapat dikurangkan akan turun apabila tari" pajak marginalnya (0/= meningkat. #enyataan ini menjelaskan kenapa wajib pajak berpenghasilan rendah yang dikenakan dengan tari" marjinal yang rendah, kurang berminat untuk melakukan perencanaan pajak apabila dibandingkan dengan wajib pajak berpenghasilan tinggi. ontoh perhitungn berikut ini memperlihatkan analisis perhitungan yang didasarkan kepada tari" marjinal 5A. Ana'i,i,
Biaya sebelum pajak (before tax cost
A'ternati 1 (Rp)
A'ternati 2 (Rp)
6.777.777,-
5.277.777,-
177.777,-
[email protected],-
[email protected],-
5.A17.777,-
65.777.777,-
6A.777.777,-
@A
27
[email protected],-
67.777.777,-
7.-
1.777.777,-
[email protected],-
[email protected],-
5.7A7.777,-
5A.@7.777,-
&ikurangi : Pajak 17 Biaya setelah pajak (after tax cost D $ #emungkinan hasil sebelum pajak ( possible pre tax payoff #emungkinan berhasil 'asil sebelum pajak yang diharapkan &ikurangi : Pajak 17 'asil setelah pajak yang diharapkan - B 'asil setelah pajak (B terhadap biaya setelah pajak ($ Keputu,an $lternati" 6
#eunggulan ekonomik relati" (the relative economic advantage dari suatu perencanaan pajak atas kegiatan mencari laba, sesungguhnya bertitik tolak dari "akta yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang?dibayar, bukan merupakan biaya "iskal yang dapat dikurangkan. 'al ini berarti bahwa secara relati" wajib pajak yang termasuk dalam kelas penghasilan yang tari"nya tinggi, akan dibebani pula dengan pajak yang lebih tinggi atau dengan perkataan lain mengurangi beban pajak melalui suatu perencanaan pajak akan lebih favorable bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.
2.;.
Ta%apan Da'a* e*#uat Peren4anaan Pajak
$gar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini : a. 0enganalisis in"ormasi yang ada b. 0embuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. c. 0enge*aluasi pelaksanaan rencana pajak d. 0encari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. e. 0emuktahirkan rencana pajak (Barry pitE, 5321 $.
engana'i,i, In-r*a,i (+a,i, Data)
/ahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. eorang manajer perpajakan harus memperhatikan "aktor-"aktor baik internak maupun eksterna yaitu :
Fakta yang rele*an
Faktor pajak
Faktor nonpajak lainnya.
B.
e*#uat ,atu *-e' atau 'e#i% ren4ana ke*ungkinan #e,arn&a pajak.
&alam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan halhal berikut ini:
$pakah kepemilikan dari berbabagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, trust , atau kombinasi dari semua itu.
'ubungan antara berbagai indi*idu dan entitas.
)leh karena belum ditentukan lebih dahulu di mana entitas tersebut harus ditempatkan.
.
E:a'ua,i ata, Peren4anaan Pajak
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan e*aluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternati" perencanaan. Gariabel-*ariabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :
Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
Ru*u, untuk eng%itung =a#a an Rugi ata, Suatu Peren4anaan Pajak an Ap'ika,in&a
$ >stimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak.
B >stimasi laba kotor suatu proyek jika dilaksanakan perencanaan pajak.
& >stimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan baik.
> >stimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tetapi gagal.
F >stimasi biaya (selain pajak dari proyek jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.
H >stimasi biaya (selain pajak dari proyek jika perencanaan pajak dilaksanakan.
>stimasi beban pajak jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.
>-r*u'a,i ini #i,a ipakai engan k-*#ina,i #erikut ini 8
5. Iika ($ D F J (B D H rencana tersebut jangan dilaksanakan, kecuali jika perbedaan lebih kecil dari ( D &. 6. Iika > dianggap lebih material dari , maka keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung pada kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut. Iika tidak ada perbedaan material ($-F dan (B-H, maka bandingkan antara (-& dan (>- untuk memutuskan dilaksanakan atau tidak perencanaan pajak tersebut. 1. Iika terdapat perbedaan material antara ($-F dan (B-H, maka keputusan untuk dilaksanakan atau tidaknya perencanaan adalah dengan membandingkan antara : KB D (& HM D K$ D ( FM D KB D (> HM
Artike' &ang terkait
5. #ewajiban Pajak ebagai Perwujudan Filsa"at %ilai.doc 6. 0eningkatkan =asio #epatuhan Pajak di ;ndonesia.doc 1. 0eningkatkan #epatuhan Pajak &imulai dari Pejabat %egara.doc . #epatuhan 9ajib Pajak #unci Penerimaan %egara.doc A. Pajak /epat %egara ehat.doc 4. 0engenal Penghindaran Pajak (/a< $*oidance.doc @. Persandingan P/ dan L'#P% sebagai !paya Pencegahan #orupsi.doc 2. #ewenangan )toritas Pajak !ntuk 0eningkatkan /a< =atio.doc 3. /rans"ormasi #elembagaan.doc 57. Badan )tonom Pajak di 0ata ;nternasional.doc
&a"tar Pustaka uandy, >arly. 6755. erencanaan ajak . >disi =e*isi A. Iakarta: alemba >mpat. Nain, 0ohammad. 677@. !anajemen erpajakan. >disi 1. Iakarta: alemba >mpat. www.pajak.go.id
