PEMBAHASAN
I
Konsep Dasar PPh Wajib Pajak Badan
Menurut UU Perpajakan 2008, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif ko lektif dan bentuk usaha usah a tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak adalah jumlah penghasilan bruto untuk
penghasilan sebagai berikut: be rikut: a.
Deviden 1
b.
Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian piutang piutan g
c.
Royalti
d.
Hadiah dan penghargaan
e.
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
Dasar pemotongan pajak adalah penghasilan neto untuk penghasilan sebagai berikut : a.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
b.
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Subjek Pajak Badan, terdiri dari :
a.
Dalam Negeri Badan didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia Dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri
Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
b.
Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pembiayaan nya bersumber dari APBN atau APBD
Penerimaan nya dimasukan dalam APBN atau APBD
Pembukuan nya diperikasa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
Luar Negeri -
Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
-
Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia
-
Menerima atau memperoleh penghasilan memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT
-
Bentuk Usaha Tetap
-
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Pribadi Orang LN dan Subjek Pajak Badan LN untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia
Bukan Subjek Pajak Badan, terdiri dari :
a.
Badan perwakilan Negara asing
b.
Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama bers ama-sama mereka, dengan syarat: a.
bukan warga Negara Indonesia; Indon esia; dan
b.
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya pekerjaann ya tersebut; serta 2
c. c.
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
Organisasi Internasional Yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
d.
Unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat: -
Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan perundang-un dangan yang berlaku
-
Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD
-
Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah
-
II
Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
Dasar Hukum PPh Wajib Pajak Badan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh tahun 2009) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebagian besar aturan pelaksanaannya telah diterbitkan. Perubahan ketentuan peraturan perpajakan ini mengakibatkan berubahnya bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh Badan). Sebagai tindak lanjut penyampaian SPT PPh Badan, akan dilaksanakan penelitian SPT dan atas SPT yang memenuhi kriteria akan dilakukan pemeriksaan. Tarif Pajak Penghasilan secara umum (disebut juga tarif Pasal 17) diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Tarif umum ini dibedakan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri/BUT dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas Penghasilan Pen ghasilan Tertentu yang dikenakan diken akan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif khusus ini tidak boleh melebihi tarif umum pajak tertinggi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.
3
Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2001, tarif pajak dibedakan d ibedakan menjadi dua yaitu untuk Wajib Pajak Badan & BUT dan Wajib Pajak Paja k Orang Pribadi. Selengkapnya tarif tersebut disajikan dalam bagian di bawah ini. Tarif
Pajak
PPh
Badan
Pasal
25/29
Untuk
Tahun
Pajak
2013
Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak
Badan
yang
memperoleh
penghasilan
dari
objek
pajak
non
final.
Tarif Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :
Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut : 1.
Tarif Pajak untuk tahun pajak 2013 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
2.
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3.
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif tari f sebesar 50% (lima puluh persen) dari d ari tarif tersebut ter sebut (25 %) yang yan g dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sehingga menurut Pasal 31E di atas, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar rupiah, atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sebesar 4.8 miliar rupiah, mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya hanya 12.5% saja. 4.
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Misalnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp120.324.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp120.324.000,00.
5.
Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013. 4
Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun
2013 adalah sebagai berikut: Atas peredaran usaha bruto bulan Juli sampai dengan Desember 2013 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai mempunyai peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. pajak. berdasarkan PP PP Nomor 46 Tahun 2013
dikenakan PPh
Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.
III
Variabel-variabel Variabel-variabel dalam Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan Pendapatan Pendapatan usaha dan penghasilan kena pajak
Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf (b) undang-undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) pada tahun 2009. Untuk tahun pajak 2010
diatur pada Pasal 17 ayat 2a menjadi 25%. Tarif Pasal 17 ayat 2b menjelaskan bahawa bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseoran Terbuka dapat memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% dari tarif normal atau tarif PPh nya menjadi sebesar 20%. Untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif tersebut, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka harus memenuhi persyaratan: (1) paling sedikit 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian; (2) saham-saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dengan ketentuan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan (3) Ketentuan pada butir (1) dan (2) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak. Fasilitas atau insentif berupa penurunan tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseoraan Terbuka yang ditetapkan tanggal 21 November 2013 dan mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan amanat dari Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Fasilitas penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mampu mendorong peningkatan jumlah
5
perseroan terbuka serta meningkatkan kepemilikan publik pada perseoran terbuka tersebut. Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseoran Terbuka yang ingin memanfaatkan
fasilitas
ini
dapat
dilakukan
secara self
assessment pada
saat
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Wajib Pajak Badan dengan d engan melampirkan persyaratan yang diperlukan. diper lukan. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1.
Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh terutang = 50% X 25% X seluruh Penghasilan Kena Pajak
2.
Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
PPh Terutang =(50% X 25%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang yan g memperoleh fasilitas + 25% X Penghasilan Penghas ilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.
a.
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu: (Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak
b.
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
6
Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap Tahun
Tarif Pajak
2009
28%
2010 dan selanjutnya
25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek
5%
lebih
rendah
dari
yang
50% dari
yang
seharusnya Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000
Pengurangan seharusnya
Biaya-biaya yang dapat dikurangkan
Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan penghasi lan bruto dikurangi dikuran gi : a.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, admi nistrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
b.
Penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
c.
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
d.
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
e.
Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
f.
Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g.
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
h.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : -
Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial; dan
-
Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau adanya
7
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; -
Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
-
Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor pusat yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk dapat dikurangkan atau dibebankan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak Dengan demikian biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak boleh dikurangkan atau dibebankan, apabila dividen yang diterimanya bukan merupakan Objek Pajak. Akan tetapi dalam hal ini biaya bunga pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi d ikapitalisasi sebagai penambah p enambah harga perolehan peroleh an saham. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan
Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, tidak boleh dikurangkan : a.
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : dividen, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha usa ha koperasi.
b.
Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
d.
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 8
e.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
f.
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
g.
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang bukan merupakan Objek Pajak, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
h.
Pajak Penghasilan.
i.
Biaya atau pengeluaran pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan atau orang yang menjadi tanggungannya.
j.
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
k.
Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan ber kenaan dengan pelaksanaan p elaksanaan perundang-undangan perundan g-undangan di bidang b idang perpajakan. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh bole h dikurangkan adalah : a.
Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
b.
Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
c.
Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
Penyusutan serta Amortisasi
Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya-biaya dan penyusutan. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya-biaya dan penyusutan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. 9
Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Contoh : pada bulan April 2007 wajib pajak menyewa sebuah kantor untuk jangka waktu lima tahun sebesar Rp 60 juta. Maka biaya sewa tahun 2007 hanya sebesar Rp 60 juta x (9/60) atau sebesar Rp 9 juta saja. Walaupun demikian, tidak ada larangan jika wajib pajak melakukan amortisasi atas biaya sewa tersebut. Larangan hanya untuk pembebanan sekaligus. Metode untuk penyusutan dan amortisasi amortisa si untuk keperluan pajak paja k sebagai berikut : a.
Garis Lurus (GL), yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
b.
Saldo Menurun (SM), yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas.
Berikut tarif yang berlaku untuk penyusutan :
Garis Lurus :
[1]
kelompok 1 untuk aktiva dengan masa manfaat s.d. 4 tahun, tarifnya 25% ;
[2]
kelompok 2 untuk aktiva dengan masa manfaat 8 tahun, tarifnya 12,5% ;
[3]
kelompok 3 untuk aktiva dengan masa manfaat 16 tahun, tarifnya 6,25%
[4]
kelompok 4 untuk aktiva dengan masa manfaat 20 tahun, tarifnya 5%.
Saldo Menurun :
[1]
kelompok 1 untuk aktiva dengan masa manfaat s.d. 4 tahun, tarifnya 50% ;
[2]
kelompok 2 untuk aktiva dengan masa manfaat 8 tahun, tarifnya 25% ;
[3]
kelompok 3 untuk aktiva dengan masa manfaat 16 tahun, tarifnya 12,5% ;
[4]
kelompok 4 untuk aktiva dengan masa manfaat 20 tahun, tarifnya 10%. Jadi tarif penyusutan SM dua kali tarif penyusutan GL. Harap diingat,
untuk keperluan pajak, penyusutan dihitung per bulan. Seandainya kita beli aktiva tanggal 30 pun maka pada bulan tersebut sudah boleh disusutkan. Selain itu, tarif diatas tidak berlaku untuk bangunan. Bangunan hanya boleh dihitung dengan GL dan tarifnya 5%, kecuali jika bukan bangunan permanen maka tarifnya 10% saja. Jika terjadi pengalihan aktiva atau kejadian luar biasa, seperti kebakaran atau banjir, maka aktiva tersebut disusutkan sekaligus. Artinya, nilai buku yang ada langsung dibiayakan. Sebaliknya, jika dijual maka harga jual merupakan 10
penghasilan, jika mendapat penggantian asuransi kerugian maka penggantian asuransi tersebut merupakan penghasilan.
IV
Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan
Perhitungan PPh Badan dilakukan pada setiap akhir tahun pajak. Jika ada kekurangan pembayaran pajak, maka wajib disetorkan paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Pelaporan PPh Badan terutang setiap tahunnya dilaporkan dengan cara membuat SPT Tahunan PPh Badan, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. PPh tersebut disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Masa) dan paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Tahunan). Pembayaran PPh tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan p enghasilan yang berakhir (untuk Masa) dan paling lambat tanggal 31 3 1 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Tahunan). Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 terdekat atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik. elektronik . Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan saran Wajib Pajak untuk melaporkan halhal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serat menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Tata cara perhitungan PPh Pasal 25 untuk wajib pajak badan adalah sebagai berikut : PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu
xx
Pengurangan/kredit pajak : PPh Pasal 22
xxx
PPh Pasal 23
xxx
PPh Pasal 24
xxx
Total kredit pajak
xx (-) 11
Dasar penghitungan penghitun gan angsuran
xxx
Angsuran PPh Pasal Pasal 25 = Dasar penghitungan angsuran angsuran pajak : 12 (atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak)
Berikut langkah-langkah penghitungan penghitungan PPh Badan :
Jumlah penghasilan neto bruto
xxxx
Biaya
xxxx –
Penghasilan neto komersial
xxxx
Koreksi fiskal: Positif
xxxx
Negatif
(xxxx) +/-
Penghasilan neto fiskal
xxxx
Kompensasi kerugian
xxxx –
Penghasilan kena pajak
xxxx
PPh terutang
xxxx
Kredit pajak: Dipotong/dipungut pihak ketiga
xxxx
Telah dibayar sendiri
xxxx +
Jumlah kredit pajak
xxxx –
Kurang/lebih bayar
xxxx
CONTOH PERHITUNGAN PPh WAJIB PAJAK BADAN 1.
Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf (b)
Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf (b) undang-undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). untuk tahun pajak 2010 diatur pada Pasal 17 ayat 2a menjadi 25%. untuk itu pph terutang badan pada tahun 2012 menggunakan tarif 25 %. contoh :
PT sempurna memiliki jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2012 Rp 54.000.000.000,00 dan jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 4.000.000.000,00. PPh terutangnya adalah = 25% x Rp 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 = Rp 1.000.000.000,0
12
2.
Tarif Pasal 17 ayat 2b
Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di indonesia dan dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a Undangundang nomor 36 tahun 2008. PPh Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak. Contoh
:
PT Meranti tbk memiliki penghasilan Kena Pajak tahun 2012
sebesar Rp.
1.250.000.000,00. PPh terutangnya = (25% - 5% ) x Rp 1.250.000.000,00 = Rp 250.000.000,00 250.000.000,00
Peraturan terkait : Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 tentang penurunan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. 3.
Tarif PPh berdasarkan Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dibagi menjadi dua cara yaitu: 1.
Jika peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :
PPh Terutang = 50% x 25% x Seluruh Penghasilan Kena Pajak. Contoh :
Peredaran
bruto
Rp.4.500.000.000,00
PT
Saraswati
dengan
tahun
Penghasilan
Pajak Kena
2012
Pajak
sebesar
sebesar
Rp.
500.000.000,00. Maka PPh terutangnya adalah : = 50% x 25% x Rp. 500.000.000,00 = Rp. 62.500.000,00 62.500.000,00
2.
Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 penghitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut :
13
a.
Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas f asilitas yaitu :
b.
Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dikurangi dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas.
Contoh:
Peredaran
:
bruto
PT
30.000.000.000,00
Nusantara
dengan
tahun
pajak
2012
sebesar
Rp.
Penghasilan
Kena
Pajak
sebesar
Rp
3.000.000.000,00. Cara Menghitung PPh Terutang Badan tahun 2012 untuk PT Nusantara sebagai berikut : 1.
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : = (Rp 4.800.000.000,00 : Rp 30.000.000.000,00) x Rp 3.000.000.000,00 = Rp. 480.000.000,00
2.
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : = Rp 3.000.000.000,00 - Rp 480.000.000,00 = Rp 2.520.000.000,00
3.
PPh Badan yang Terutang tahun 2012 : = (50% x 25% x Rp 480.000.000,00) + ( 25% x Rp 2.520.000.000,00) = Rp 60.000.000,00 + Rp 630.000.000,00 = Rp 690.000.000,00
V
Penyusunan SPT Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak PPh Badan Wajib mengisi SPT Tahunan PPh Badan setiap tahun untuk melaporkan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun tersebut. Pengisian
14
SPT Tahunan tersebut menggunakan formulir 1771 yang terdiri dari tujuh formulir yaitu 1.
Form 1771 yang merupakan formulir induk (2 lembar / halaman 1 dan 2),
2.
Form 1771 I (lampiran I) yang berisi tentang penghitungan penghasilan neto fiskal,
3.
Form 1771 II (lampiran II), berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha,
4.
Form 1771 III (lampiran III), berisi tentang kredit pajak dalam negeri (yang dipotong atau dipungut pihak lain meliputi PPh 22, dan 23),
5.
Form 1771 IV (lampiran IV), IV), berisi tentang rincian PPh final dan penghasilan yang tidaktermasuk objek pajak,
6.
Form 1771 V (Lampiran V), berisi daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan diba gikan dan daftar susunan susu nan pengurus dan komisaris, komis aris,
7.
Form 1771 VI (lampiran VI), daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman (utang) dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, dan daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Selain tujuh formulir di atas, juga wajib ditambahkan lampiran tersendiri
berupa :
1.
Laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi)
2.
Daftar aktiva tetap dan penyusutannya penyusutann ya apabila mempunyai aktiva tetap
Formulir lain yang bersifat opsional untuk dilampirkan adalah :
1.
Daftar Cabang utama apabila mempunyai cabang.
2.
Daftar penghitungan kompensasi kerugian fiskal apabila Wajib Pajak mempunyai kerugian tahun – tahun tahun sebelumnya.
3.
Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, apabila terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai mempun yai hubungan istimewa.
4.
Daftar fasilitas penanaman modal apabila mendapatkan fasilitas penanaman modal.
5.
Perhitungan PPh pasal 26 ayat (4) dan SSP lembar ketiga khusus Wajib Pajak BUT.
6.
Kredit pajak luar negeri apabila mempuyai kredit pajak luar negeri.
7.
Surat kuasa khusus (bila dikuasakan).
15
Untuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan hal – hal yang perlu diperhatikan adalah :
a.
Dalam SPT PPh Tahunan PPh Badan (formulir 1771) terdiri dari dua lembar induk dan enam lampiran (1771 I, 1771 II, 1771 III, 1771 IV, 1771 V, 1771 VI),
b.
Untuk pengisian dimulai dari lampiran yang terakhir kemudian baru ke induk SPT,
c.
SPT harus diisi dengan lengkap, jelas, dan ditanda tangani,
d.
Seluruh induk dan lampiran harus tetap disampaikan, walaupun isinya nihil,
e.
SPT Tahunan WP Badan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, mulai tahun pajak 2008 paling lambat disampaikanntanggal 30 April tahun berikutnya. Sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Badan tersebut, untuk
memudahkan pengisian SPT, maka terlebih dahulu adalah menganalisis laporan keuangan tersebut terutama mengidentifikasi penghasilan final, penghasilan bukan obyek pajak, koreksi positif dan koreksi negatif. DROP BOX Fasilitas Drop box
Program sunset policy yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak telah membuahkan hasil yang signifikan, terutama kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP. Sehingga jumlah yang memiliki NPWP saat ini mengalami peningkatan yang berdampak penerimaan SPT Tahunan pun mengalami peningkatan menurut Desi Sutriani (2010). Dirjen Pajak memberikan fasilitas pelayanan berupa drop box pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2009 Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia agar menyediakan Drop Box. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 2 010 menyatakan pengertian dropbox, dropbox adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. Dropbox ini sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. dropbox ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan dropbox maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.”
16
Drop Box pertama kali dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan disamping sarana pelayanan lain yang sudah ada yaitu penyampaian SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KP2KP, pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun e-Filling. Pelayan dropbox ini dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya, karena wajib pajak tidak perlu datang ke tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar tetapi bisa mendatangi dropbox yang tempatnya sudah ditentukkan seperti KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan tempattempat umum lainnya dimana layanan dropbox tersebut dibuka. Tujuan pelayanan dropbox yang disebar ditempat-tempat tertentu selain di KPP selain untuk memudahkan wajib pajak juga untuk memperluas akses penyerahan SPT dan untuk menghindari terjadinya antrean pada akhir-akhir penyerahaan batas waktu SPT. Jenis pelayanan SPT Tahunan yang dapat disampaikan melalui Drop Box DJP adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770SS, 1770S, dan 1770) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771$). Pada tahun 2012 ini dropbox hanya menerima laporan SPT tahunan untuk tahun 2011, tidak menerima pelayanan untuk SPT tahunan pembetulan dan keterlambatan SPT tahunan. Tata cara melaporkan SPT melalui drop box hampir tidak ada bedanya dengan tata cara lapor sebagaimana biasa di tempat pelayanan terpadu di KPP. Tata cara melaporkan
SPT
pada
umumnya
Menurut
Mardiasmo
(2009:30),
prosedur
penyampaian SPT adalah pertama, wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Kedua, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap ddan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ketiga wajib pajak yang telah mendapat izin menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa aSing dan mata uang lain selain Rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang di izinkan. Keempat, penandatanganan SPT dapat dap at dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau 17
tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Bedanya adalah bila lapor di drop box, SPT Tahunan akan dimasukkan ke amplop yang ada kolom isian NPWP, nama WP, tahun pajak, status SPT (Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar), dan nomor telepon. Sedangkan untuk tata cara penerimaan SPT yaitu pertama Petugas TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/eSPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT. Kedua, KPP wajib mengirimkan SPT Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima. Ketiga, KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Keempat, Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
18
SIMPULAN
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Tarif Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :
Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :
Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Variabel-variabel dalam Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut Pendapatan usaha dan penghasilan kena pajak, Biaya-biaya yang dapat dikurangkan, Biaya biaya yang tidak dapat dikurangkan, d ikurangkan, Penyusutan Penyusut an serta Amortisasi. Perhitungan PPh Badan dilakukan pada setiap akhir tahun pajak. Jika ada kekurangan pembayaran pajak, pajak , maka wajib disetorkan paling p aling lambat tanggal 25 pada bulan bula n ketiga setelah sete lah tahun pajak berakhir. Pelaporan PPh Badan terutang setiap tahunnya dilaporkan dengan cara membuat SPT Tahunan PPh Badan, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. PPh tersebut disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang berakhir (untuk Masa) dan paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan pen ghasilan yang berakhir (untuk (u ntuk Tahunan).
19
DAFTAR PUSTAKA
http://indahjewel.blogspot.com/2012/06/makalah-wajib-pajak-wp-badan.html(diakses
pada
tanggal 30 Oktober 2014)
http://bayar-pajak.blogspot.com/2013/06/menghitung-pph-badan-dengan-fasilitas.html (diakses pada tanggal 31 Oktober 2014) http://hastari-hayu.blogspot.com/2012/01/pph-badan.html
(diakses
pada
tanggal
04
Nopember 2014) http://www.pajak.go.id/content/fasilitas-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-bagi-wajib-pajakbadan-dalam-negeri-berbentuk(diakses pada tanggal 04 Nopember 2014) http://www.wibowopajak.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html(diakses
pada tanggal 04 04 Nopember 2014)
http://amrizalbay.blogspot.com/2014/01/tarif-dan-contoh-cara-menghitung-pph.html( diakses pada tanggal 04 04 Nopember 2014)
http://pembayarpajak.com/index.php/articles/pajak-penghasilan/pph-umum/20-mengenaltarif-pph-badan(diakses pada tanggal 04 Nopember 2014) http://thepowerofkitty-tax.blogspot.com/2013/01/subjek-pajak-dan-tidak-subjek pajak.html(diakses pada tanggal 04 Nopember 2014) http://kudusblog.blogspot.com/2013/10/perhitungan-spt-tahunan-pph-opbadan_838.html (diakses pada tanggal 04 Nopember 2014) Sutriani, Desi 2010. ‘Tinjauan ‘ Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Fasilitas Drop Box Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees’, Karees ’, Bandung: Jurnal Akuntansi, Universitas
Komputer Indonesia.
20
LAMPIRAN 1
Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan obyek pajak juga dilakukan koreksi fiskal, yang sebenarnya merupakan koreksi fiskal negatif, namun dalam memudahkan pengisian SPT tahunan, maka atas koreksi khusus penghasilan final danbukan danbu kan obyek pajak dilakukan dilak ukan tersendiri. tersendiri .
Sedangkan untuk penghasilan yang bukan obyek pajak yang diterima oleh Wajib Pajak Badan adalah : a.
Bantuan / Sumbangan Bantuan / sumbangan yang bukan obyek pajak yaitu yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan 21
b.
Hibah yang diterima khusus oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
c.
Deviden yang berasal dari cadangan laba yang ditahan Khusus bagi penerima deviden berbentuk PT, BUMN dan BUMD yang penyertaaanya minimal 25% serta koperasi. Selain penerima deviden diatas termasuk pengertian obyek pajak.
d.
Penghasilan yang diterima dana pensiun meliputi : -
Penerimaan iuran
-
deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia
-
obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia
-
saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
e.
Bunga / diskonto obligasi yang diterima reksadana
f.
Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
22
LAMPIRAN 2
23
LAMPIRAN 3 Ilustrasi:
PT. Anti Amsyong menjual komputer dan ATK. Diketahui Laba bersih sebelum pajak 2013 sebesar Rp.480.000.000. Dan laba bersih 6 bulan (jan-jun) adalah Rp.200.000.000. Peredaran usaha/bruto 2013 sebesar Rp.5.000.000.000. Perusahaan ini juga membayar angsuran PPh 25 selama Januari-Juni dengan nilai 2.000.000/bulan. Maka hitung pajak di SPT Tahunan PPh Badan 2013 dengan asumsi PT. Anti AMsyong wajib PP 46? Jawaban:
WP
Badan
Laba
6
suka bulan
atau
tidak
pertama
suka
harus
Rp.200.000.000.
membuat Pajak
laporan
Laba
Rugi
badan
Terutang
semester 2013
1
adalah
25%*50%*200.000.000=Rp.25.000.000. Angsuran PPh 25 Badan jan-jun totalnya 12.000.000 (2jt*6bln) Pajak yang masih harus dibayar 25.000.000-12.000.000= Rp.13.000.000
24
