Penghasilan Bruto Usaha :
3.590.000.000
Biaya Operasional Beban Pemasaran : a. Gaji dan komisi salesman
475.000.000
b. Gaji dan upah bagian penjualan
275.000.000
c. Beban angkut penjualan
200.000.000
d. Beban promosi
180.000.000.
e. Beban cadangan piut tak tertagih
250.000.000
f. Beban kirim pos, telp, dan teleks
120.000.000
g. Depresiasi kendaraan
120.000.000 1.620.000.000
Beban administrasi dan Umum : a. Gaji dan kesejahteraan pegawai
450.000.000
b. Beban premi asuransi
130.000.000
c. Beban konsultan
150.000.000
d. Beban supplies kantor
170.000.000
e. Depresiasi bangunan kantor f. Depresiasi mebel dan alat kantor
50.000.000 150.000.000 1.100.000.000
Total Beban Usaha :
2.720.000.000
Laba / rugi Usaha :
870.000.000
Pendapatan dari luar usaha : a. Pendapatan sewa tanah ( setelah PPh )
125.000.000
b. Pendapatan bunga bank / jasa giro ( setelah PPh ) 75.000.000 c. Penghasilan dari sewa kendaraan ( setelah PPh ) Jumlah
9.700.000 209.700.000
Beban dari luar usaha :
Perpajakan
Page 2
a. Beban bunga
50.000.000
b. Rugi selisih kurs
15.000.000
c. Denda PPh
10.000.000
Jumlah
( 75.000.000 )
Laba Bersih
1.004.700.000
Keterangan Tambahan : 1. Daftar aset tetap :
Harga Perolehan
Jenis aset NO
Penystn.
Penyst
Perole
KomersiaG
n.
han
aris Lurus
Fiskal Saldo Menur un
1.
Bangunan Kantor
1.250.000.000
Jan.
25 tahun
2006
2.
Mebel dan alat
750.000.000
kantor
3.
tahun
Jan.
5 tahun
2006
Kendaraan
600.000.000
20
8 tahun
Juni
5 tahun
2007
8 tahun
2. Dalam beban pomosi terdapat beban- beban : Bantuan untuk Panitia HUT RI Rp. 5.000.000 dan beban entertainment ( tanpa daftar nominal ) Rp. 10.000.000. 3. Dalam beban gaji dan kesejahteraan pegawai kantor terdapat beban- beban sebagai berikut : a. Tunjangan transportasi
Perpajakan
Rp. 40.000.000,-
Page 3
b. Beban makan kantor
Rp. 60.000.000,-
c. Pengobatan ditanggung perusahaan Rp. 20.000.000,d. Tunjangan PPh Pasal 21
Rp. 20.000.000,-
4. PPh Pasal 25 yang telah dibayar untuk tahun 2008 adalah Rp. 120.000.000,-
Pertanyaan : Buatlah rekonsiliasi fiskal tahun 2008 untuk PT Poki- Poki.
III.
PEMBAHASAN MATERI : A. LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : 1.
Laporan Keuangan Komersial, ialah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Agar hasil usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah tahap aklhir dalam akuntansi yang harus memenuhi syarat yaitu relevan, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap penyampaiannya tepat waktu, akurat dan obyektif.
2.
Masa Akuntansi, ialah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi
–
Laba, disusun setiap kurun waktu
tertentu, misalnya tiap kuartal, semester atau tahunan. Masa akuntansi umumnya ditetapkan berdasarkan tahun kalender atau tahun takwim. Dalam perpajakan dikenal juga masa akuntansi yang disebut dengan istilah tahun pajak, yaitu jangka waktu yang diperlukan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. 3.
Konsep taat asas atau konsistensi dalam akuntansi sangat diperlukan. Perubahan prosedur pencatatan atau perhitungan dalam akuntansi akan mempengaruhi isi Laporan Keuangan Konsep taat asas dalam akuntansi adalah fleksibel, yaitu perubahan prosedur atau metode akuntansi diperkenankan, asalkan pengaruhnya dikemukakan dalam laporan. Hal ini brbeda dengan konsep taat asas yang dipakai dalam perpajakan, adalah konsep taat asas yang tidak fleksibel.
4.
Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan, maka laporan ini dinamakan Laporan Keuangan Fiskal. Dalam perpajakan ditentukan bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan. Di dalam undang
Perpajakan
–
undang tidak terdapat keterangan
Page 4
yang jelas tentang jenis laporan yang harus disampaikan, apakah Laporan Keuangan Fiskal atau Komersial dan apakah laporan yang telah diaudit atau belum diaudit. Untuk menghindari keragu- raguan berikut ini dikutip Pasal 4 Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
Pasal 4 (1)
Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
(2)
Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
(3)
Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
(4)
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak. (4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit
oleh
Akuntan
Publik
tetapi
tidak
dilampirkan
pada
Surat
Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,
sehingga
Surat
Pemberitahuan
dianggap
tidak
disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b. (5)
Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kutipan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Laporan Keuangan yang
dimaksud adalah laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan Laporan Keuangan yang disampaikan dapat menunjukkan keterangan yang cukup untuk penghitungan penghasilan kena pajak. Namun demikian belum ada ketentuan fiskus yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menyampaikan Laporan Keuangan Fiskal dengan format tertentu, oleh karena itu Laporan Keuangan Fiskal dapat disusun dengan cara melakukan rekonsilisasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.
Perpajakan
Dengan demikian perusahaan
Page 5
tidak perlu mempunyai sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan. Dengan satu sistem akuntansi dan data keuangan dapat disusun berbagai jenis Laporan Keuangan. 5. Definisi Rekonsiliasi ( koreksi ) Fiskal. Rekonsiliasi ( koreksi ) Fiskal, adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap / permanen ( permanent difference ) dan beda waktu / sementara ( timing difference ).
B.
BEDA TETAP DAN BEDA WAKTU . a. Beda Tetap / Permanen : Beda Tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba / rugi menurut akuntansi ( pre tax income ) berbeda secara tetap dengan Laba Kena Pajak menurut fiskal ( taxable income ). Beda Tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal- hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final ( Pasal 4 ayat (2) UU PPh ). 2. Penghasilan yang bukan obyek pajak ( Pasal 4 ayat (3) UU PPh ). 3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu
mendapatkan,
menagih
dan
memelihara
penghasilan
serta
pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran ( Pasal 9 ayat (1) UU PPh ).
b. Beda Waktu / Sementara : Sesuai namanya,
beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi
dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara
Perpajakan
Page 6
pajak dengan akuntansi dalam hal : 1) Akrual dan realisasi. 2) Penyusutan dan amortisasi. 3) Penilaian persediaan. 4) Kompensasi kerugian fiskal.
c.
Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan
pendekatan
akuntansi
mempermudah
mengisi
Tahunan
SPT
komersial, PPh
dan
yang
bertujuan
menyusun
Laporan
Keuangan Fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif.
Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah sebagai akibat adanya : 1
Beban yang tidak diakui oleh pajak ( non deductible expense ).
…
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 3
Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal posotif lainnya.
Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan fiskal berkurang sebagai akibat adanya : 1. Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak. 2. Penghasilan yang digunakan PPh Final. 3. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal. 4. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal. 5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.
Perpajakan
Page 7
d.
CONTOH SOAL : PT Fast meminta bantuan anda menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data Laporan Keuangan tahun 2008 sebagai berikut (dalam rupiah) : Pejualan :
1.250.000.000
HPP:
(500.000.000)
Penghasiln Bruto Usaha :
750.000.000
Biaya Operasional a. Gaji :
55.000.000
b. Tunjangan Transport Karyawan :
45.000.000
c. Biaya makan kantor : d. Biaya pengobatan ditanggung perusahaan :
20.000.000
e. Biaya training karyawa :
15.000.000
f. Biaya seragam satpam :
12.000.000
g. Biaya sanksi administrasi pajak :
10.000.000
h. Biaya pengangkutan :
4.500.000
i.
7.000.000
Biaya bunga pinjaman :
j. Cadanganpenghapusan piutang :
5.000.000
k. Biaya jamuan tamu tanpa daftar nominatif :
10.000.000
l. Biaya listrik dan telepon kantor :
24.000.000
m. PBB dan Bea Meterai :
3.000.000
n. Penyusutan aset tetap :
40.000.000
o. Preni asuransi kebakaran pabrik :
10.000.000
p. Bantuan untuk panitia HUT RI :
Perpajakan
6.000.000
5.000.000
Tota Biaya Operasional :
271.500.000
Laba Usaha :
478.500.000
Page 8
