Modul Akuntansi Perpajakan

Yayasan Widya Dewata

PENDAHULUAN

BAB 1

Pajak adalah komponen penting bagi pemerintah dalam menjalankan kegiatan kenegaraan di Indonesia, karena pembiayaan pengeluaran rutin serta pembangunan pemerintah sebagian besar berasal dari sektor pajak. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak memegang peranan vital sejak penerimaan dari sektor migas mengalami penurunan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu ingin menunaikan tugas dalam hal menghimpun penerimaan pajak sehingga kelangsungan hidup bangsa ini terus terjaga. Untuk itu DJP berusaha agar pemungutan pajak di Indonesia tepat sasaran dengan selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan cara memperbarui aturan-aturan pemungutan pajak yang memenuhi syarat-syarat keadilan, yuridis, ekonomi, finansial dan sederhana. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan menggunakan self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajak terutangnya. Didalam sistem ini wewenang besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri dan secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya sedangkan DJP tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak terutang tetapi berperan mengawasi dan mengoreksi penghitungan yang dilaporkan Wajib Pajak. Selain itu fungsi pelayanan dan pembinaan juga tetap dilakukan oleh DJP berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, mempunyai peranan penting untuk menjadi sarana pelaporan Wajib Pajak baik dalam penghitungan dan/atau pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diuji melalui SPT yang dilaporkannya. Untuk itu Wajib Pajak dalam pelaporan SPTnya diharuskan mengisinya dengan benar, jelas dan lengkap. Untuk menghitung pajak secara benar tentunya diperlukan tata cara yang benar seperti telah ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak dalam mengisi SPT harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut praktek akuntansi secara umum Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Dengan demikian pembukuan yang menjadi dasar pengisian SPT Wajib Pajak sudah harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Begitu pentingnya peranan pembukuan dalam sistem pemungutan pajak, baik bagi Wajib Pajak sebagai sarana pelaporan dan DJP untuk pengawasan, maka ketetentuan perpajakan selalu mensyaratkan diselenggarakannya pembukuan oleh Wajib Pajak sehingga melalui pembukuan yang baik kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih akurat, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

AKUNTANSI PAJAK

1


KONSEP DASAR

BAB 2

AKUNTANSI PAJAK DAN LAPORAN A. PengertianKEUANGAN dan Fungsi Pajak FISKAL

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-empat atas UndangUndang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, pengertian pajak telah didefinisikan pada pasal 1 angka (1) sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun mengenai fungsi pajak, Ilyas dan Burton (2007, 10) membagi menjadi: 1. Fungsi budgeter; yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyakbanyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 2. Fungsi regulerend; merupakan suatu fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. 3. Fungsi Demokrasi; merupakan salah satu fungsi penjelmaan atau wujud gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. 4. Fungsi redistribusi; merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

B. Pengertian Akuntansi Pajak dan Fungsi/Tujuan Akuntansi Pajak 1.

2.

Pengertian Akuntansi pajak Akuntansi Pajak: merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak (Tax Planning). Fungsi Akuntansi Pajak Akuntansi perpajakan, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan karena merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Oleh karena fungsi utama pajak adalah penerimaan negara maka fungsi akuntansi pajak adalah melindungi hak penerimaan tersebut (public fiscal) dan apabila terdapat keraguan dalam pengakuan dan pengukuran subyek atau obyek pajak terdapat kecenderungan bahwa perpajakan lebih mengedepankan kepastian dan mengesampingkan estimasi.

C. Kewajiban Penyelengaraan Pembukuan Kewajiban pembukuan oleh Wajib Pajak diatur didalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP). Definisi pembukuan menurut Pasal 1 angka 29 UU KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan

AKUNTANSI PAJAK

2


berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Laporan keuangan disajikan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di akhir tahun. Tidak hanya besarnya Pajak Penghasilan yang dapat dihitung, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung. Pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah semua Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang mempunyai peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau lebih. Sedangkan yang kurang dari itu dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pencatatan dan boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan pembukuan menurut UU KUP disyaratkan sebagai berikut: a. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau menunjukkan kegiatan usaha yang sebenarnya. b. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas, tahun buku, Metode penilaian persediaan, Metode penyusutan dan amortisasi. d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. e. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

AKUNTANSI PAJAK

3


D. Tujuan Pelaporan Keuangan Perpajakan 1. 2. 3.

Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Dasar Pengenaan Pajak (PPN). Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self assessment, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.

E. Ciri Kualitatif Pelaporan Keuangan Perpajakan 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak. Sensitivitas informasi, bukan materialitas. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Akuntansi Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

F. Perbedaan Orientasi Pelaporan Dalam sistem perpajakan, negara mempunyai instrumen untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu menutup kebutuhan finansial dan mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Secara budgeter pajak merupakan alat untuk mentransfer sumber daya dari sektor privat (masyarakat) ke sektor publik (negara). Oleh karena itu, terdapat perbedaan unsur yang ada dalam laporan keuangan antara sektor privat dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT (sektor publik). Unsur-unsur itu meliputi: 1. Laba tahun berjalan (untuk penghitungan pajak penghasilan); 2. Distribusi laba (untuk penghitungan potongan pajak atas dividen); 3. Peredaran usaha (untuk PPN dan PPn BM); 4. Pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa yang lain (untuk penghitungan potongan pajak penghasilan/withholding tax). Dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan perpajakan terdapat beberapa ketidaksamaan orientasi dan sifat dari pelaporan itu yang tidak mudah dihindarkan, terutama menyangkut tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan standar. Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep "kewajaran penyajian" dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (judgement) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi.

AKUNTANSI PAJAK

4


Walaupun mengikuti prinsip akuntansi, assessment pajak bergantung pada kebijakan dan putusan otoritas pajak yang dapat mengesampingkan praktik dan pemikiran profesi. Selebihnya, ketentuan pajak yang terutama didesain untuk kebijakan ekonomi dapat berakibat pelaporan yang menyimpang dari konsep "kewajaran penyajian" yang dianut oleh laporan komersial.

G. Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial Akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh suatu proses akuntansi diperlukan oleh setiap satuan usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Jadi tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak eksternal yang memerlukamya. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Dengan kata lain akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:  Akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance). Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan.  Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi atau standar akuntansi yang berlaku umum, maka Undang-undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi.  Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, maka untuk keperluan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, Undang-Undang dan ketentuan Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi.

H. Laporan Keuangan Fiskal Laporan Keuangan Fiskal disusun terpisah di luar proses akuntansi/pembukuan, sering disebut extra comptable. Laporan Keuangan Fiskal disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal/pajak, sehingga laporan yang dihasilkan dari extra comptable tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial. Laporan Keuangan Fiskal tersebut hanya berfungsi untuk membuat/mengisi SPT PPh Badan. Umumnya di Indonesia, menyusun Laporan Keuangan Fiskal (khususnya Laporan Laba-Rugi Fiskal) dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal, untuk menghitung Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak. Marisi P. Purba (2009) dalam bukunya Akuntansi Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan Komersial terdapat perbedaan dalam berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

AKUNTANSI PAJAK

5


NO.

ASPEK

SPT PPh BADAN

LAPORAN KEUANGAN

1.

Pengguna

Fiskus

Berbagai pengguna seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, fiskus, manajemen, regulator dan masyarakat.

2.

Sifat Informasi

Rahasia

Dapat digunakan oleh umum.

3.

Pedoman Penyusunan

Undang-undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaan lainnya

Prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari Kerangka dasar penyusunan Laporan keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), buku teks, simpulan riset dan pendapat ahli.

4.

Mata Uang Pelaporan

SPT PPh Badan wajib disampaikan dalam mata uang Rupiah atau mata uang lain sepanjang memperoleh izin dari otoritas perpajakan terkait.

Laporan keuangan dapat disusun dengan mata uang lain selain Rp. Jika disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu diukur kembali (remeasured).

5.

Dasar Pencatatan Transaksi dicatat dan dilaporkan Transaksi apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakekat formal atau hukum dari pada substansinya.

Transkasi dicatat dengan azas substance over form yaitu pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi dari pada hakekat formal atau hukum.

6.

Batas Waktu Penyampaian

Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang, "Perseroan Terbatas" Pasal 66 ayat (1), Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

AKUNTANSI PAJAK

SPT PPh Badan disampaikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen. Pajak sebagaimana diatur dalam UU No.16 tahun 2009 tentang "Perubahan Ke-empat atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" Pasal 3 ayat (4).

6


UTANG PAJAK DAN PIUTANG PAJAK

BAB 3

A. Timbulnya Utang Pajak dan Piutang Pajak Wajib Pajak (perusahaan) dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat sebagai pembayar pajak, sebagai pemotong dan pemungut pajak, dan sebagai pihak yang dipotong dan dipungut pajaknya. Oleh karena itu pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut, adalah sebagai berikut: 1.

Pemotongan/pemungutan pajak

Bersifat sebagai hutang pajak

2.

Dipotong/dipungut pajak oleh

Bersifat sebagai piutang pajak

3.

Pembayaran pajak

Bersifat pelunasan pajak

1.

Utang Pajak Pajak yang bersifat sebagai utang timbul ketika badan diharuskan untuk memotong/memungut pajak, yaitu:  PPN dan PPn BM, yaitu: pajak yang dipungut dari pembeli (PPN Keluaran);  PPh Pasal 21, yaitu: pajak yang dipotong dari penghasilan Si penerima (individu) penghasilan;  PPh Pasal 22, yaitu: pajak yang dipotong dari pembelian barang dalam hal ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang;  PPh Pasal 23, yaitu: pajak yang dipotong dari pembayaran jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa kepada wajib pajak dalam negeri;  PPh Pasal 26, yaitu: pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri;  PPh tertentu yang bersifat final (PPh Pasal 4 ayat (2)), yaitu: pajak yang dipotong dari wajib pajak lain yang bersifat final, misal: sewa tanah dan/atau bangunan.

2.

Piutang Pajak (Uang Muka Pajak) Pajak yang bersifat kredit pajak adalah pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain atau yang dibayar sendiri oleh badan, yang dapat diperhitungkan dengan pihak yang terutang. Pajak yang dipungut oleh pihak lain biasanya dibuktikan dengan bukti pemotongan untuk PPh dan Faktur Pajak untuk PPN. Sebenarnya pembayaran atau pelunasan pajak ini merupakan pembayaran pajak dibayar dimuka (prepaid tax), yang pada akhirnya akan diperhitungkan dengan pajak terutang. Pajak-pajak yang bersifat kredit pajak adalah: PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, fiskal luar negeri, dan PPN Masukan.

3.

Pelunasan Pajak Pajak ini bersifat sebagai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasannya dapat melalui penyetoran sendiri atau melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu:  PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final;  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  Bea Meterai (BM);  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);  Seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

AKUNTANSI PAJAK

7


B. Akuntansi Utang Pajak dan Piutang Pajak 1.

PPh Pasal 21 a. PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh penerima penghasilan. Misal: pada tanggal 14 Februari 2014, perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawannya, dengan data sebagai berikut: Total gaji

Rp.

500.000.000

PPh Pasal 21

Rp.

25.000.000

Premi Jamsostek

Rp.

10.000.000

Iuran pensiun

Rp.

15.000.000

Dibayar

Rp.

450.000.000

Potongan:

1) Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

Perkiraaan Biaya Gaji

Debet

Kredit

500.000.000

Utang PPh Pasal 21

25.000.000

Utang Premi Jamsostek

10.000.000

Utang Iuran Pensiun

15.000.000

Kas/Bank

450.000.000

2) Ayat jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya:

Perkiraaan

Debet

Utang PPh Pasal 21

25.000.000


10.000.000

Utang Iuran Pensiun

15.000.000

Kas/Bank b.

Kredit

50.000.000

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi penghasilan/pemberi kerja. Contoh yang sama dengan point a, namun PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. 1) Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

Perkiraaan Biaya Gaji

500.000.000

Beban PPh

25.000.000

Kredit

Utang PPh Pasal 21

25.000.000


10.000.000

Utang Iuran Pensiun

15.000.000

Kas/Bank

AKUNTANSI PAJAK

Debet

525.000.000

8



Perkiraaan

Debet

Utang PPh Pasal 21

25.000.000


10.000.000

Utang Iuran Pensiun

15.000.000

Kas/Bank c.

Kredit

50.000.000

PPh Pasal 21 ditunjang oleh (perhitungan tidak di gross-up)

pemberi

penghasilan/pemberi

kerja

Contoh yang sama dengan point a, namun pemberi kerja misalkan memberikan tunjangan pajak sejumlah Rp.10.000.000, sehingga menjadikan (misal) PPh Pasal 21 terhutang menjadi sebesar Rp.35.000.000 (bukan perhitungan yang sebenarnya) 1) Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

Perkiraaan

Debet

Biaya Gaji

500.000.000

Beban PPh

10.000.000

Kredit

Utang PPh Pasal 21

35.000.000


10.000.000

Utang Iuran Pensiun

15.000.000

Kas/Bank

450.000.000


Perkiraaan

Debet

Utang PPh Pasal 21

35.000.000


10.000.000

Utang Iuran Pensiun

15.000.000

Kas/Bank d.

PPh Pasal 21 ditunjang (perhitungan di gross-up).

Kredit

60.000.000 oleh

pemberi

penghasilan/pemberi

kerja

Contoh yang sama dengan point a, namun pemberi kerja memberikan tunjangan pajak sebesar sama dengan PPh Pasal 21 terhutang yaitu yang dihitung secara gross-up. Misalkan biaya gaji sebesar Rp.500.000.000 tersebut sudah merupakan Penghasilan Kena Pajak, maka tunjangan pajak yang dihitung secara gross-up (Misal Tunjangan Pajak = X), adalah sbb: X = (5% x 50.000.000) + (15% x 200.000.000) +(25% x 250.000.000) +(30% x X) X = 2.500.000 + 30.000.000 + 62.500.000 + 0,30 X X - 0,30 X = 95.000.000 0,70 X = 95.000.000 X = 135.714.286 (Tunjangan Pajak)

AKUNTANSI PAJAK

9


TEST: Penghasilan kena pajak (termasuk tunjangan pajak)= Rp.500.000.000 + Rp.135.714.286 = Rp.635.714.286 PPh Pasal 21 terutang: 5%

X

Rp.

50.000.000

=

Rp.

2.500.000

15%

X

Rp.

200.000.000

=

Rp

30.000.000

25%

X

Rp.

250.000.000

Rp.

62.500.000

30%

X

Rp.

135.714.286

Rp.

40.714.286

Rp.

135.714.286

Jumlah PPh Pasal 21 terutang

=

Jadi tunjangan pajak sama besarnya dengan PPh Pasal 21 terutang, yaitu sebesar Rp.135.714.286. 1) Ayat jurnal pada saat pembayaran gaji:

Perkiraaan Biaya Gaji Utang PPh Pasal 21 Utang Premi Jamsostek Utang Iuran Pensiun Kas/Bank

Debet

Kredit

635.714.286 135.714.286 10.000.000 15.000.000 475.000.000


Perkiraaan Utang PPh Pasal 21 Utang Premi Jamsostek Utang Iuran Pensiun Kas/Bank 2.

Debet

Kredit

135.714.286 10.000.000 15.000.000 160.714.286

PPh pasal 22 Contoh 1 PT. Sampi Moglong menjual sapi sebanyak 100 ton kepada Kementerian Keuangan dengan harga Rp.250.000.000 Atas pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Kementerian Keuangan akan dilakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari Harga jual (dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai). Jumlah pemungutan PPh Pasal 22, adalah sebesar: 1,5%

X

Rp.

250.000.000

=

Rp.

3.750.000

Bagi perusahaan (PT. Sampi Moglong) PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun saat perusahaan menghitung pajak di akhir tahun.

AKUNTANSI PAJAK

10


Ayat Jurnal yang dilakukan oleh PT Sampi Moglong adalah: Perkiraaan

Debet

Kas/Bank

Kredit

246.250.000

Uang Muka PPh Pasal 22

3.750.000

Penjualan

250.000.000

Contoh 2 PT. Luar Biasa mengimpor bahan baku dengan nilai impor Rp.1.000.000.000. Bahan baku dibebaskan dari PPN, perusahaan menggunakan API pada waktu impor. Atas impor bahan baku tersebut, perusahaan dipungut PPh pasal 22 impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2,5% karena menggunakan Angka Pengenal Impor (API). Jumlah pemungutan PPh Pasal 22 Impor, adalah sebesar: 2,5%

X

Rp.

1.000.000.000

=

Rp.

25.000.000

Bagi perusahaan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun saat perusahaan menghitung pajak diakhir tahun. Ayat Jurnal yang dilakukan oleh PT Luar Biasa adalah: Perkiraaan

Debet

Persediaan Bahan Baku

Kredit

1.000.000.000


25.000.000

Kas/Bank

1.025.000.000

Contoh 3 PT. Beton Mania membeli semen sebagai bahan baku dengan harga Rp.600.000.000 (harga belum termasuk PPN) dari PT. Semen Gresik (GS). PT.Semen Gresik adalah perusahaan industri semen yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Selain sebagai pemungut PPh pasal 22, PT Semen Gresik adalah Pengusaha Kena Pajak sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan harus dipungut juga Pajak Pertambahan Nilainya. Besar tarif pemungutan PPh pasal 22 atas industri baja adalah sebesar 0,3% x dasar pe nge naan pajak. J umlah pem ungutan adalah se besar: 0,3%

X

Rp.

600.000.000

=

Rp.

1.800.000

Bagi perusahaan PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT. Semen Gresik dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun saat perusahaan menghitung pajak diakhir tahun Jurnal yang dilakukan oleh PT Beton Mania adalah: Perkiraaan Persediaan Bahan Baku PPN Masukan Uang Muka PPh Pasal 22 Kas/Bank

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

600.000.000 60.000.000 1.800.000 661.800.000

11


3.

PPh Pasal 23 Contoh 1 Pada tanggal 27 Maret 2013 PT. Kroco Kroco melakukan pembayaran atas jasa instalasi internet kepada PT. Ketap Ketip (pengusaha kecil non PKP) sebesar Rp.20.000.000. Atas penghasilan yang diterima oleh PT. Ketap Ketip merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 2% x jumlah bruto (dasar pengenaan pajak). Jumlah Pemotongan adalah sebesar: 2%

X

Rp.

20.000.000

=

Rp.

400.000

Pemotongan tersebut dilakukan oleh PT. Kroco Kroco. Bagi PT. Ketap Ketip, pemotongan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada waktu melakukan pelaporan atas penghitungan PPh Badannya diakhir tahun pajak. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Kroco Kroco adalah: Perkiraaan

Debet

Biaya Install

Kredit

20.000.000

Utang PPh Pasal 23

400.000

Kas/Bank 19.600.000 Utang pajak tersebut akan dibayar oleh PT Kroco Kroco sesuai dengan ketentuan formal, yaitu setiap tanggal 10 setelah berakhirnya bulan takwim pajak. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ketap Ketip adalah: Perkiraaan

Debet

Kas/Bank

Kredit

19.600.000


400.000

Penghasilan Jasa Install

20.000.000

Contoh 2 PT. Batik Batok mempunyai usaha sebagai pabrikan garmen (Pengusaha Kena Pajak/PKP) melakukan pembayaran atas jasa maklon kepada PT. Pola Bundar yang mempunyai usaha sebagai jasa maklon (PKP) sebesar Rp.50.000.000 (belum termasuk PPN). PT. Batik Batok pada saat melakukan pembayaran akan memotong PPh pasal 23 sebesar 2% x jumlah bruto (dasar pengenaan pajak), yaitu: 2%

X

Rp.

50.000.000

=

Rp.

1.000.000

Bagi PT. Pola Bundar, pemotongan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada waktu melakukan pelaporan atas penghitungan PPh badannya diakhir tahun pajak. Jurnal yang dilakukan oleh PT Batik Batok adalah: Perkiraaan Biaya Jasa Maklon Utang PPh Pasal 23 Kas/Bank

Debet

Kredit

50.000.000 1.000.000 49.000.000

Pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh PT. Batik Batok dapat menjadi kredit pajak pada saat penghitungan PPN terutang pada akhir bulan takwim.

AKUNTANSI PAJAK

12


Jurnal yang dilakukan oleh PT Pola Bundar adalah: Perkiraaan

Debet

Kas/Bank

Kredit

49.000.000


1.000.000

Penghasilan Jasa Catering

50.000.000

Pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh PT. Pola Bundar dapat menjadi pajak keluaran pada saat penghitungan PPN terutang pada akhir bulan takwim. Contoh 3 PT. Lusa membayar bunga pinjaman kepada PT. Esok sebesar Rp.2.000.000. Atas pembayaran bunga ini merupakan objek PPh pasal 23, PT. Lusa akan memungut bunga sebesar 15% x penghasilan bruto, yaitu: 15%

X

Rp.

2.000.000

=

Rp.

300.000

Bagi PT. Esok, pemotongan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada waktu melakukan pelaporan atas penghitungan PPh badannya diakhir tahun pajak. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Lusa adalah: Perkiraaan

Debet

Biaya Bunga

Kredit

2.000.000

Utang PPh Pasal 23

300.000

Kas/Bank

1.700.000

Utang pajak tersebut akan dibayar oleh PT Lusa sesuai dengan ketentuan formal, yaitu setiap tanggal 10 setelah berakhirnya bulan takwim pajak. Jurnal yang dilakukan oleh PT Esok adalah: Perkiraaan

Debet

Kas/Bank

Kredit

1.700.000


300.000

Penghasilan Bunga

2.000.000

Contoh 4 PT. Bobby melakukan pembayaran sewa gedung pada PT. Ariwibowo (pengusaha kecil non PKP) sebesar Rp.12.000.000. Atas pembayaran uang sewa tersebut, PT. Bobby mempunyai kewajiban untuk memotong PPh pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x penghasilan bruto, yaitu: 10%

X

Rp.

12.000.000

=

Rp.

1.200.000

Bagi PT. Ariwibowo, karena pemotongan ini bersifat final, maka PPh pasal 4 ayat (2) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

AKUNTANSI PAJAK

13


Jurnal yang dilakukan oleh PT. Bobby adalah: Perkiraaan Biaya Sewa

Debet

Kredit

12.000.000

Utang PPh Pasal 4 ayat (2)

1.200.000

Kas/Bank

10.800.000

Utang pajak tersebut akan dibayar oleh PT Bobby sesuai dengan ketentuan formal, yaitu setiap tanggal 10 setelah berakhirnya bulan takwim pajak. Jurnal yang dilakukan oleh PT Ariwibowo adalah: Perkiraaan Kas/Bank

Debet

Kredit

10.800.000

PPh Pasal 4 Ayat (2)

1.200.000

Penghasilan Sewa 4.

12.000.000

PPh Pasal 24 Misal: diterima penghasilan dividen di Swiss, sebesar Rp.100.000.000 dan telah dipotong pajak di Swiss Rp.10.000.000. Perkiraaan

Debet

Kas/Bank

90.000.000

PPh Pasal 24 dibayar dimuka

10.000.000

Penghasilan Dividen 5.

100.000.000

PPh Pasal 25 Misal: angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2011 adalah Rp.36.000.000. Perkiraaan PPh Pasal 25 (Prepaid Tax) Kas/Bank

6.

Kredit

Debet

Kredit

36.000.000 36.000.000

PPh pasal 26 Secara sederhana pengenaan PPh Pasal 26 bisa dikenal dari penghasilan bruto maupun perkiraan penghasilan neto, selain itu kita juga mengenal adanya Branch Profit Tax. Untuk pengenaannya adalah sebagai berikut: a)

Tarif 20% dari Penghasilan Bruto (atau Tarif Tax Treaty), untuk penghasilan berupa:  Dividen;  Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang;  Royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;  Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;  Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

AKUNTANSI PAJAK

14


b)

Tarif 20% dari Penghasilan Neto (atau Tarif Tax Treaty), untuk penghasilan berupa:  Penghasilan dari Penjualan Harta di Indonesia Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan dari penjualan saham kepada Wajib Pajak Luar Negeri Besarnya persentase penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan saham adalah 25% dari harga jual, sehingga besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut: PPh Pasal 26

=

20%

x

25%

x

Harga Jual

5%

x

Harga Jual

= 

Penghasilan Premi Asuransi yang Dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi Luar Negeri Jenis Premi

Tarif Efektif

Penghasilan Neto

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan di Luar Negeri

50%

x

Premi dibayar

10%

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi Luar Negeri oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia

10%

x

Premi dibayar

2%

Premi yang dibayarkan kepada Perusahaan asuransi Luar Negeri oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia

5%

x

Premi dibayar

1%

Contoh 1 PT. Mayun berusaha di bidang properti mengasuransikan bangunannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dengan premi asuransi dibayar sebesar Rp.1.000.000.000 untuk 1 tahun. Pada saat pembayaran PT. Mayun harus memotong PPh pasal 26 sebesar: PPh Pasal 26

=

50%

x

=

20%

x

1.000.000.000

10%

x

1.000.000.000

=

100.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Mayun adalah: Perkiraaan Biaya Asuransi

Debet

Kredit

1.000.000.000

Utang PPh Pasal 26

100.000.000

Kas/Bank

900.000.000

Utang pajak tersebut akan dibayar oleh PT Mayun sesuai dengan ketentuan formal, yaitu setiap tanggal 10 setelah berakhirnya bulan takwim pajak

AKUNTANSI PAJAK

15


Contoh 2 PT. Manyun membayar royalti kepada Wes Suez Corp di Monaco atas pemakaian merek dagang sebesar Rp.250.000.000. Pada saat pembayaran PT. Manyun harus memotong PPh pasal 26 sebesar 20% x jumlah pembayaran, yaitu 20%

X

Rp.

250.000.000

=

Rp.

50.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Manyun adalah: Perkiraaan

Debet

Biaya Royalti

Kredit

250.000.000

Utang PPh Pasal 26

50.000.000

Kas/Bank

200.000.000

Utang pajak tersebut akan dibayar oleh PT Manyun sesuai dengan ketentuan formal, yaitu setiap tanggal 10 setelah berakhirnya bulan takwim pajak 7.

PPN dan PPn-BM Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perlakuan akuntansi khusus untuk PPN maupun PPn BM. PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46). Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan, antara lain: 1 . Akun Pajak Masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas transaksi pembelian atau penerimaan BKP/JKP 2 . Akun Pajak Keluaran Untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi penyerahan BKP/JKP. Beberapa contoh perhitungan dan pencatatan transaksi yang berkaitan adanya PPN, adalah sebagai berikut: Contoh 1 PT Ceebee adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada bulan Januari dan Pebruari 2013, mempunyai data sebagai berikut: Januari

Februari

>

Penjualan

Rp.

250.000.000

Rp.

250.000.000

>

Pembelian

Rp.

300.000.000

Rp.

200.000.000

>

PPN Masukan

Rp.

30.000.000

Rp.

20.000.000

>

PPN Keluaran

Rp.

25.000.000

Rp.

25.000.000

Ayat Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ceebee pada waktu melakukan pembelian dibulan Januari 2014: Perkiraaan Persediaan Barang Dagangan PPN Masukan Utang Dagang/Kas/Bank

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

300.000.000 30.000.000 330.000.000

16


Ayat Jurnal yang dilakukan oleh PT.Ceebee pada waktu melakukan Penjualan dibulan Januari: Perkiraaan Piutang Dagang/Kas/Bank

Debet

Kredit

275.000.000

PPN Keluaran

25.000.000

Penjualan

250.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ceebee pada akhir bulan Januari: Perkiraaan PPN Keluaran

Debet

Kredit

25.000.000

PPN Masukan

25.000.000

Jurnal ini dilakukan untuk mengetahui saldo dari PPN, apabila saldo atas PPN Keluaran diakhir bulan lebih besar maka terjadi kekurangan bayar atas PPN di bulan tersebut. Sebaliknya apabila saldo atas PPN Masukan diakhir bulan lebih besar maka terjadi kelebihan bayar atas PPN di bulan tersebut. Kekurangan bayar atas PPN harus dilunasi pada tanggal akhir bulan takwim. Kelebihan bayar atas PPN, Wajib Pajak dapat mengkompensasikan untuk masa pajak berikutnya dan dapat meminta restitusi atas kelebihan tersebut. Pada saat terjadinya pembayaran atas kekurangan pembayaran PPN, maka saldo dari PPN Keluaran akan menjadi nol. Sedangkan apabila terjadi kelebihan pembayaran PPN, Wajib Pajak meminta kompensasi, maka saldo atas PPN masukan akan tetap sesuai dengan jumlah kelebihannya. Apabila Wajib Pajak meminta restitusi, maka timbul perkiraan Piutang Restitusi dan saldo atas PPN masukan menjadi nol. Diasumsikan kasus diatas, Wajib Pajak mengkompensasi atas kelebihan pembayaran PPN, sehingga diakhir bulan masih ada saldo atas PPN Masukamya sebesar Rp.5.000.000. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ceebee pada waktu melakukan pembelian dibulan Februari: Perkiraaan Persediaan Barang Dagangan PPN Masukan

Debet

Kredit

200.000.000 20.000.000

Utang Dagang/Kas/Bank

220.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ceebee pada waktu melakukan penjualan dibulan Februari: Perkiraaan Piutang Dagang/Kas/Bank PPN Keluaran Penjualan

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

275.000.000 25.000.000 250.000.000

17


Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ceebee pada akhir bulan februari: Perkiraaan PPN Keluaran

Debet

Kredit

25.000.000

PPN Masukan

25.000.000

Pada akhir bulan Pebruari, terjadi saldo PPN masukan Rp.25.000.000 (saldo awal Rp.5.000.000 + Rp.20.000.0000). Sedangkan saldo PPN keluaran Rp.25.000.000. Dengan demikian untuk mengetahui berapa saldo atas PPN, maka jurnal yang dilakukan adalah dengan melakukan jurnal tersebut diatas. Saldo atas PPN-Keluaran maupun PPN-Masukan akan menjadi 0. Contoh 2 PT. Dimbi (PKP) adalah eksportir, membeli barang untuk di ekspor. Pada masa Maret 2014, pembelian seluruhnya BKP sejumlah Rp.175.000.000 sedang penjualan ekspor sebesar Rp.250.000.000. kelebihan pembayaran direstitusikan pada bulan Maret 2014. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Dimbi pada saat mengajukan restitusi: Apabila dibulan tersebut hanya terjadi transaksi seperti diatas, maka terjadi kelebihan pembayaran atas PPN, karena untuk penjualan ekspor dikenakan PPN dengan tarif sebesar 0%. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Dimbi pada waktu melakukan pembelian: Perkiraaan Persediaan Barang Dagangan PPN Masukan

Debet

Kredit

175.000.000 17.500.000


192.500.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Dimbi pada waktu melakukan penjualan ekspor: Perkiraaan

Debet

Piutang Dagang/Kas

250.000.000

Harga Pokok Penjualan

175.000.000

Kredit

Persediaan Barang Dagangan

175.000.000

Penjualan Ekspor

250.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Dimbi pada saat mengajukan restitusi: Perkiraaan Piutang Restitusi PPN PPN Masukan

Debet

Kredit

17.500.000 17.500.000

Pada akhir bulan terdapat saldo PPN Masukan sebesar Rp.17.500.000. Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi atas saldo PPN Masukan tersebut, maka dilakukan jurnal tersebut diatas.

AKUNTANSI PAJAK

18


Contoh 3 PT. Sejuk pada bulan Februari 2014 melakukan penjualan barang kena pajak seharga Rp.750.000.000. Barang tersebut waktu diimpor pada bulan yang sama dikenakan PPn BM karena termasuk barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar Rp.500.000.000 (PPn BM 20%). Penghitungan PPN Impor adalah sebesar 10% x Rp.50.000.000 = Rp.50.000.000. Penghitungan PPnBM Impor adalah sebesar 20% x Rp.50.000.000 = Rp.100.000.000. PPn BM hanya dikenakan sekali sehingga pada waktu Wajib Pajak menjualan barang tersebut, PPn BM dimasukan kedalam unsur biaya atau harga pokok penjualan. Dengan demikian persediaan barang dagangan menjadi Rp.600.000.000. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Sejuk pada waktu melakukan pembelian: Perkiraaan Persediaan Barang Dagangan PPN Masukan

Debet

Kredit

600.000.000 50.000.000


650.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Sejuk pada waktu melakukan penjualan: Perkiraaan Piutang Dagang/Kas

Debet

Kredit

825.000.000

PPN Keluaran

75.000.000

Penjualan

750.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Sejuk pada saat melakukan pembayaran atas kekurangan PPN: Perkiraaan PPN Keluaran

8

Debet

Kredit

75.000.000

PPN Masukan

50.000.000

Kas/Bank

25.000.000

Pajak Bumi dan Ragunan (PBB) Misal : Pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.25.000.000. Perkiraaan Biaya PBB Kas/Bank

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

25.000.000 25.000.000

19


AKUNTANSI PENGHAPUSAN PIUTANG (Selain Bank, SGU dengan USAHA Hak Opsi dan Asuransi)

BAB 4

Dalam kenyataan kegiatan usaha, tidak semua piutang bisa ditagih. Berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu, entitas dapat memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih. Prinsip konservatif dalam akuntansi mengharuskan entitas mengungkapkan kemungkinan tidak tertagihnya piutang dalam laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan mengatur penyajian piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih.

A. Metode Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Komersial Terdapat dua metode penghapusan piutang dalam akuntansi komersial yaitu: a. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) b. Metode Penyisihan (Allowance Method) Metode penghapusan langsung digunakan apabila kemungkinan tidak tertagihnya piutang relatif kecil (immaterial) dan jarang terjadi. Sebaliknya jika berdasarkan pengalaman jumlah piutang tak tertagih relatif besar dan sering terjadi, entitas menggunakan metode penyisihan. a.

Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) Penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang benar-benar tidak dapat tertagih (Prinsip realisasi). Pencatatan dilakukan dengan mendebet Beban Piutang Tak Tertagih dan mengkredit akun Piutang. Sebagai contoh, CV Maju Jaya mempunyai tagihan piutang dagang kepada Tn. Mahmud sebesar Rp.15.000.000. Setelah dilakukan upaya penagihan piutang tersebut tidak dapat ditagih juga dan harus dihapus. Ayat jurnal yang dibuat CV Maju Jaya: Tanggal

Perkiraaan Beban Piutang Tak Tertagih

Debet

Kredit

15.000.000

Piutang Dagang

15.000.000

Apabila ternyata piutang yang telah dihapus ternyata dilunasi, dibuat ayat jurnal sbb: 1. Penyesuaian untuk menimbulkan kembali saldo piutang Tanggal

Perkiraaan Piutang Dagang

Debet 15.000.000

Beban Piutang Tak Tertagih

2.

Kredit

15.000.000

Mencatat pelunasan piutang Tanggal

Perkiraaan Kas/Bank Piutang Dagang

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

15.000.000 15.000.000

20


b.

Metode Penyisihan (Allowance Method) Dengan metode ini penghapusan piutang tidak dilakukan secara langsung melainkan dengan membentuk Penyisihan/penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan dilakukan pada akhir periode akuntansi dengan membuat estimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada periode berikutnya.

B. Pencatatan Akuntansi Metode Penyisihan a.

Pembentukan pertama kali penyisihan piutang tidak tertagih 31-12-2013, PT Xaraf untuk pertama kalinya membentuk Penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan yang terbentuk berdasarkan umur piutang sebesar Rp.45.000.000. Ayat jurnal yang dibuat: Tanggal 31-12-2013

Perkiraaan Beban Piutang Tak Tertagih

Debet

Kredit

45.000.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

45.000.000

Beban piutang tidak tertagih untuk tahun 2010 sebesar Rp.45.000.000 b.

Penghapusan Piutanq 01-04-2014, diketahui PT Aziz, salah satu debitur PT Xaraf bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya sebesar Rp.10.000.000. PT Xaraf menghapus (write-off) piutang PT Aziz Ayat jurnal yang dibuat: Tanggal 01-04-2014

Perkiraaan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Debet 10.000.000

Piutang Dagang

c.

Kredit

10.000.000

Pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan 01-06-2014, PT Bobox, debitur PT Xaraf yang telah dihapus utangnya, ternyata membayar utangnya sebesar Rp.5.000.000. Ayat jurnal yang dibuat PT Xaraf. 1). Penyesuaian untuk menimbulkan kembali piutangnya: Tanggal 01-06-2014

Perkiraaan Piutang Dagang

Debet

Kredit

5.000.000


5.000.000

2). Mencatat pelunasan piutang Tanggal 01-06-2014

Perkiraaan Kas/Bank Piutang Dagang

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

5.000.000 5.000.000

21


d.

Pembentukan kembali penyisihan piutang tidak tertagih Setelah mutasi-mutasi selama tahun 2014, akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31-12-2014 bersaldo kredit Rp.40.000.000. PT Xaraf, pada akhir tahun 2014 membentuk lagi penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur dari saldo piutang per 31-12-2014, misalkan diperoleh perhitungan sebesar Rp.50.000.000, maka penyesuaian yang harus dibuat pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: >

Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31/12/2014

=

Rp.

50.000.000

>

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31/12/2014

=

Rp.

40.000.000

Beban Piutang Tidak Tertagih Tahun 2014

=

Rp.

10.000.000

Ayat jurnal yang dibuat: Tanggal 31-12-2014

Perkiraaan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Debet

Kredit

10.000.000


10.000.000

Apabila PT Xaraf membentuk Penyisihan pada akhir tahun 2014 sebesar Rp.35.000.000, maka PT Xaraf mengakui Laba Piutang tak tertagih sbb: >

Penyisihan yang Dibentuk per-31/12/2014

=

Rp.

35.000.000

>

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per31/12/2014

=

Rp.

40.000.000

Laba Piutang Tidak Tertagih Tahun 2014

=

Rp.

5.000.000

Ayat jurnal yang dibuat: Tanggal 31-12-2014

Perkiraaan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Laba Piutang Tak Tertagih

Debet

Kredit

5.000.000 5.000.000

C. Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak Pasal 6 ayat (1) huruf h UU No.36 Tahun 2008 mengatur, beban piutang tidak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaamya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Menteri Keuangan.

AKUNTANSI PAJAK

22


Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud usaha maksimal atau terakhir apabila merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut: 1) Menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Penyerahan perkara penagihan piutang yang memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai piutang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan kepada Pengadilan Negeri atau kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), sedangkan penyerahan perkara penagihan piutang selain piutang negara hanya dapat dilakukan pada Pengadilan Negeri. Atau; 2) Membuat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan Perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur harus memuat secara jelas data dan informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga terkait, pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan, serta harus disahkan oleh Notaris. Atau; 3) Dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus Yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus adalah: 2). Penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau 3). Penerbitan khusus Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS); atau 4). Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia. Dalam memori penjelasan UU PPh No.36 Tahun 2008 ditambahkan dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Atau; 4). Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Pengakuan dari debitur ini merupakan ketentuan baru dalam UU No.36 Tahun 2008. Bentuk dan cara pengakuan debitur ini belum ada pengaturan lebih lanjut. Agar piutang tidak tertagih dapat dibiayakan WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, Prosedur penyerahan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut: (1) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diserahkan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan (sebagai lampiran), disertai dengan fotokopi bukti penyerahan perkara penagihamya ke Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau fotokopi perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah dilegalisir oleh Notaris, dan fotokopi bukti pengumuman dalam penerbitan umum atau khusus.

AKUNTANSI PAJAK

23


(2) Daftar piutang memuat data dan informasi mengenai debitur, yaitu: nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta jumlah piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih. Pencatuman NPWP berlaku bagi debitur: a. Seluruh debitur WP badan; b. Debitur WP OP yang jumlah kredit atau utangnya lebih dari Rp.100.000.000; c. Debitur WP OP yang jumlah kredit atau utangnya tidak lebih dari Rp.100.000.000 sepanjang telah memiliki NPWP. (3) Dalam hal jumlah debitur lebih dari 100 (seratus) dan sepanjang nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dari masing-masing debitur tidak lebih dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), daftar piutang dapat dibuat secara kumulatif dengan menyajikan data dan informasi debitur yaitu: jumlah debitur kecil dan jumlah total nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. UU PPh jelas menegaskan bahwa pembebanan penghapusan piutang tidak tertagih menganut prinsip realisasi dengan menggunakan Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas. Metode Penyisihan tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan, sehingga apabila WP menggunakan metode Penyisihan maka harus melakukan koreksi dan melakukan pembebanan dengan menggunakan metode langsung atas piutang yang tidak dapat ditagih yang telah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perpajakan.

AKUNTANSI PAJAK

24


AKUNTANSI AKTIVA TETAP

BAB 5

Aktiva tetap merupakan salah satu sumber yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama dan digunakan perusahaan dalam kegiatan operasi serta tidak untuk tujuan investasi (dijual kembali di masa yang akan datang utuk mendatangkan keuntungan).

A. Klasifikasi Aktiva Tetap 1. Aktiva Tetap Berwujud Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang wujud fisiknya dapat kita lihat, misalnya adalah tanah, property, peralatan, mesin, dan pertambangan. Aktiva tetap berwujud terbagi dalam dua kategori yaitu: (1) Aktiva tetap berwujud yang tidak dapat disusutkan yaitu tanah. (2) Aktiva tetap berwujud yang dapat disusulkan, contohnya adalah gedung, peralatan, dan mesin.

2. Aktiva Tetap Tak Berwujud Aktiva tetap tak berwujud merupakan aktiva yang wujud fisiknya tidak dapat kita lihat, yang terlihat hanyalah wujud pengakuan kepemilikan perusahaan atas aktiva tersebut yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, contohnya adalah hak paten, hak cipta, dan goodwill.

B. Perolehan Aktiva Tetap Berwujud Perusahaan dapat memperoleh aktiva tetap berwujud dengan membeli tunai, membangun sendiri, memberikan wesel bayar, atau menukar dengan aktiva lain. Aktiva tetap dicatat dengan prinsip harga perolehan yaitu suatu prinsip yang menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva tersebut siap untuk digunakan merupakan harga perolehan dari aktiva tersebut. Hal-hal yang perlu diketahui dalam Perolehan Aktiva Tetap adalah sebagai berikut:

Prinsip Harga Historis (Historical Cost) Pasal 10 UU PPh menunjukkan bahwa PPh menganut prinsip harga historis dalam menentukan penghasilan dan biaya, hal ini sesuai dengan yang dianut akuntansi. Berikut ini berapa contoh mengenai komponen yang menyusun harga perolehan aktiva tetap berwujud

1. Tanah Harga perolehan dari tanah meliputi: (1). Harga Beli, (2). Bea Balik Nama, (3). Biaya Notaris, (4). Komisi Broker, (5). PBB yang belum dilunasi oleh pemilik lama. Bila perusahaan membeli sebidang tanah dengan bangunan di atasnya tapi perusahaan tidak menginginkan bangunan tersebut dan berniat untuk menghancurkannya, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghancurkan gedung, pembersihan, dan perataan sampai tanah tersebut siap digunakan masuk dalam harga perolehan atas tanah, sedangkan penjualan dari puing-puing bangunan yang masih bisa dijual merupakan pengurang dari harga perolehan atas tanah.

AKUNTANSI PAJAK

25


2. Pengembangan Tanah Pengembangan tanah adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan tanah tersebut sampai tanah tersebut berfungsi seperti yang direncanakan. Contohnya adalah pembuatan lapangan parkir. Biaya-biaya yang termasuk harga perolehan dari pengembangan tanah adalah pengaspalan atau pem-pavingan, lampu, dan pembuatan pembatas atau pagar. Di dalam aturan perpajakan pengembangan tanah termasuk kelompok bangunan.

3. Bangunan Harga perolehan gedung meliputi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau membangun gedung atau bangunan. Bila perusahaan membeli gedung, maka harga perolehan meliputi harga beli, komisi makelar, dan biaya notaris. Harga perolehan juga termasuk biaya yang dikeluarkan sampai gedung siap untuk digunakan seperti disain ulang ruangan, memperbaiki atap, lantai, sirkuit listrik, dan saluran pembuangan, Sedangkan bila perusahaan membangun sendiri, biaya yang termasuk harga perolehan adalah biaya bahan bangunan, biaya arsitek, IMB dan bunga bila pembiayaannya menggunakan pinjaman.

4. Peralatan Harga perolehan peralatan meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai peralatan tersebut siap digunakan. Biaya tersebut meliputi harga beli, pajak, ongkos angkut, asuransi, biaya instalasi, dan biaya pengetesan.

Cara Perolehan Aktiva Tetap Berwujud Adapun “Cara Perolehan Aktiva Tetap” tersebut dapat melalui berbagai macam cara, yaitu: a. Pembelian; b. Pertukaran Aktiva; c. Setoran Modal; d. Sumbangan; e. Konstruksi Sendiri; f. Sewa Guna Usaha; g. Build Operate and Transfer (BOT); h. Merger, Penggabungan Usaha. berikut ini beberapa penjelasan dari hal tersebut di atas:

a. Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Akuntansi menganut prinsip historical cost dalam pencatatan pembelian, yaitu pengorbanan ekonomis yang benar-benar dikeluarkan. Yaitu semua biaya yang diperoleh sampai aktiva tersebut siap digunakan. Menurut peraturan perpajakan, pembelian aktiva tetap diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Secara umum, "lex generalis" perolehan aktiva diakui sebesar jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Dalam hal diperoleh bukti bahwa terdapat hubungan istimewa antara pihak pembeli dan penjual, maka nilai perolehan aktiva tetap adalah harga yang seharusnya dikeluarkan. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud di atas dianggap ada apabila  Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib

AKUNTANSI PAJAK

26


 

b.

Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir, atau Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak dibawah pengusaaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Pertukaran Aktiva Tetap Berwujud Secara akuntansi, perolehan aktiva tetap dengan melalui pertukaran, dilihat apakah aktiva yang dipertukarkan tersebut sejenis atau tidak. Apabila aktiva tersebut tidak sejenis, maka nilai perolehan aktiva adalah nilai pasar dari aktiva yang bersangkutan. Dalam hal aktiva yang dipertukarkan tersebut sejenis, nilai perolehan aktiva sebesar nilai pasar dikurangi keuntungan pertukaran yang tidak boleh diakui. Dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan pertukaran tersebut menerima kas maka terdapat pengakuan laba pertukaran secara proporsional dengan kas yang diterima dan aktiva yang diserahkan. Pembahasan yang dilakukan dalam bahasan ini diasumsikan tidak ada aliran kas yang diterima. Peraturan perpajakan yang mengatur transaksi pertukaran adalah Pasal 10 Ayat (2) UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "(2) Nilai perolehan dan/atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar." Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:   



c.

Bahwa peraturan perpajakan memandang suatu transaksi pertukaran aktiva tersebut sebagai transaksi jual dan beli; Pengakuan nilai perolehan adalah sebesar harga pasar dari aktiva yang diterima (walaupun tidak ada pembayaran atas harga pasar tersebut); Karena terjadi pelepasan aktiva tetap, maka pihak-pihak yang melepaskan aktiva akan mengakui keuntungan/kerugian pelepasan aktiva (Gain or Loss on Disposal of Plant Asset) sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aktiva tetap; Penentuan Capital Gain/Loss dihitung dari nilai buku menurut pajak dengan memperhatikan metode penyusutan menurut pajak.

Setoran Modal Berupa Aktiva Tetap Berwujud Penyertaan wajib pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai maupun pengalihan harta. Perlakuan perpajakan atas penyetoran modal dengan aktiva tetap berwujud adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Bagi pihak yang menerima aktiva tetap, bukan merupakan objek pajak Penilaian harga perolehan berdasarkan harga pasar Penentuan harga pasar dilakukan oleh pihak yang independen yang diakui pemerintah Harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan dan hal lain yag berhubungan dengan identifikasi aktiva Dalam bentuk benda bergerak maupun barang tidak bergerak Bagi pihak yang mengalihkan dicari Capital Gain (Loss) sebesar nilai pasar dengan nilai buku yang merupakan objek pajak Dalam hal setoran modal berupa tanah dan/atau bangunan, pengalihan tersebut menimbulkan kewajiban BPHTB atas pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

AKUNTANSI PAJAK

27


d.

Sumbangan Secara akuntansi, sumbangan akan dimasukkan ke dalam "modal donasi" sehingga tidak ada pendapatan sumbangan Sedangkan secara peraturan pajak, sumbangan akan ditinjau dari pihak yag melakukan transaksi sumbangan, apakah antara pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan usaha atau tidak. Jika ada hubungan usaha, sumbangan dinilai berdasarkan harga pasar. Bagi yang menerima adalah obyek pajak penghasilan dan bagi yang menyumbang dihitung selisih antara nilai pasar dengan nilai buku yang merupakan capital gain (loss) yang nanti dikaitkan dengan posisi aktiva bagi pengakuan biaya. Apabila tidak ada hubungan usaha, dinilai berdasarkan nilai buku. Bagi penerima adalah bukan objek pajak dan bagi yang menyumbang adalah bukan biaya.

e.

Membangun Sendiri Pengeluaran untuk membangun sendiri aktiva tetap merupakan unsur harga perolehan aktiva tetap. Secara pajak, harus dikeluarkan biaya yang merupakan bukan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal terdapat biaya bunga selama masa konstruksi, maka biaya bunga harus diperlakukan khusus berbeda dengan perlakuan terhadap biaya-biaya konstruksi yang lain. Biaya selama konstruksi diperlakukan sebagai berikut: 1) Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dikapitalisir dengan harga perolehan/harga pokok. Pembebanannya sebagai biaya dapat dilakukan melalui penyusutan, amortisasi, ataupun pada saat penjualan sebagai bagian dari harga pokok penjualan. 2) Sesuai dengan SE-20/PJ.42/1994, pengeluaran bunga pinjaman selama masa konstruksi merupakan komponen dari biaya langsung yang menjadi bagian pembentukan harga pokok atau harga perolehan aktiva seperti rumah atau gedung. Oleh karena itu pengeluaran bunga pinjaman sampai dengan rumah atau gedung selesai dan siap digunakan atau dipasarkan harus dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan gedung.

f.

Sewa Guna Usaha (Leasing) 1). Operating Lease a). Perlakuan Perpajakan Bagi Lessor: Yaitu sama dengan perlakuan menurut akuntansi komersial: 

Seluruh pembayaran yang diterima/diperoleh merupakan penghasilan (obyek PPh).



Lessor berhak menyusutkan aktiva yang disewa-guna-usahakan (penyusutan sesuai ketentuan fiskal). Lessor wajib mengenakan PPN atas jasa sewa tersebut.

 b)

oleh

lessor

Perlakuan Perpajakan Bagi Lessee: Yaitu sama dengan perlakuan menurut akuntansi komersial: 

AKUNTANSI PAJAK



Jumlah sewa yang dibayar atau terutang pada tahun yang bersangkutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense). Lessee tidak berhak menyusutkan aktiva yang disewanya.



Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas sewa.

28


2). Capital Lease a). Perlakuan Perpajakan Bagi Lessor: 

Penghasilan lessor (obyek PPh) adalah imbalan jasa SGU (pendapatan bunga), yaitu dihitung dari seluruh pembayaran SGU dikurangi angsuran pokok.



Lessor tidak diperbolehkan menyusutkan aktiva yang disewa-gunausahakan.



Lessor dapat membentuk dana Penyisihan piutang tak tertagih yang dapat dibiayakan, maksimum = 2,5% x saldo rata-rata piutang SGU.



Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan yang disetahunkan.



Pembayaran SGU tidak dikenakan PPN.

b). Perlakuan SGU Bagi Lessee: 

Lessee tidak boleh menyusutkan aktiva tetap yang dileasingnya. Hal ini berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial aktiva tetap SGU disusutkan oleh lessee.



Angsuran SGU yang dibayar atau terutang angsuran pokok maupun bunga diakui sebagai biaya. Hal ini juga berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial angsuran pokok SGU diperlakukan sebagai pembayaran (pelunasan) hutang SGU, sedangkan bunganya merupakan biaya (expense).



Dengan demikian, lessee harus melakukan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangamya sbb: 

Melakukan koreksi biaya penyusutan, yaitu membebankan biaya penyusutan atas aktiva tetap SGU.



Melakukan koreksi biaya angsuran SGU, yaitu dengan memasukkan angsuran pokok SGU sebagai biaya (pengurang penghasilan bruto). Biaya bunga tetap dapat diakui sebagai biaya (sama antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal).



tidak

c). Penyisihan Piutang Tak Tertagih:

AKUNTANSI PAJAK



Perusahaan Jasa Capital Lease dapat membentuk Penyisihan piutang tak tertagih.



Besarnya dana Penyisihan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya maksimum sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang (Maksimum = 2,5% x (Saldo Awal Piutang SGU + Saldo Akhir Piutang SGU) / 2.

29


C. Perolehan Aktiva Tetap Tak Berwujud Aktiva tak berwujud (intangible asset) adalah aktiva tak lancar (non current asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak ke-ekonomi-an dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Salah satu karakteristik aktiva tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidak pastian mengenai nilai dan manfaatnya dikemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aktiva tak berwujud antara lain dapat berbentuk hak paten, hak cipta, franchise, dan merk dagang. Perlakuan akuntansi aktiva tak berwujud menyangkut masalah yang tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap, diantaranya adalah penentuan nilai perolehan, pelakuan akuntansi selanjutnya terhadap nilai perolehan tersebut dalam kondisi usaha normal (amortisasi), dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aktiva tak berwujud yang material dan permanen. Kesulitan yang dihadapi dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi aktiva tak berwujud pada umumnya disebabkan oleh sifat aktiva tersebut, seperti tidak adanya wujud fisik yang menyebabkan bukti keberadaamya kabur, dan kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa manfaat ke-ekonomiannya. Aktiva tak berwujud dibedakan menurut sifat ke-khususan-nya, masa manfaatnya, hubungannya dengan kegiatan usaha, dan penghapusannya. Dasar penggolongan aktiva tak berwujud adalah sebagai berikut: a. kemampuan untuk di-identifikasikan: dapat atau tidak dapat di-identifikasikan secara khusus. b. cara perolehan: diperoleh secara individual, secara kelompok, melalui penggabungan badan usaha atau dikembangkan sendiri. c. masa manfaat yang diharapkan: tergantung pada pembatasan yang diatur oleh hukum/perjanjian, pada faktor ke-ekonomian atau manusia, atau pada jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak dapat ditentukan di masa depan. d. kemampuan untuk dipisahkan dari keseluruhan perusahaan: hak yang dapat dialihkan tanpa bukti pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian pokoknya. Perusahaan harus mencatat nilai perolehan aktiva tak berwujud yang diperoleh dari individu atau badan usaha lain sebagai aktiva. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan secara khusus tidak dapat ditentukan masa manfaatnya/umurnya, atau tidak dapat dihindarkan dalam suatu kegiatan usaha harus dibebankan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Nilai aktiva tak berwujud pada akhirnya akan habis pada saat tertentu, sehingga harga perolehan aktiva tak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaatnya dan tidak boleh dibebankan seluruhnya pada periode perolehan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menaksir masa manfaat suatu aktiva tak berwujud adalah sebagai berikut: a. Ketentuan hukum, peraturan, perjanjian yang membatasi masa manfaat maksimum. b. Kemungkinan untuk memperbaharui atau memperpanjang batas masa manfaat yang telah ditentukan. c. Pengaruh keusangan, permintaan, persaingan dan faktor perubahan ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi masa manfaat. d. Prakiraan tindakan yang akan dilakukan oleh pesaing, pelaksana hukum/peraturan dan lainnya yang membatasi keunggulan dalam daya saing (competitive advantage). e. Adanya suatu masa manfaat yang tidak terbatas, dan masa manfaat yang diharapkan tidak dapat ditaksir secara wajar. f. Kemungkinan aktiva tak berwujud terdiri dari beberapa jenis/faktor yang mempunyai masa manfaat yang berbeda.

AKUNTANSI PAJAK

30


Untuk menentukan masa manfaat aktiva tak berwujud secara wajar maka hal-hal tersebut diatas harus dianalisa terlebih dahulu. Taksiran masa manfaat yang wajar biasanya ditentukan dengan membuat batas atas dan batas bawah karena taksiran masa manfaat yang sesungguhnya sulit untuk ditentukan. Metode amortisasi aktiva tak berwujud adalah Metode Garis Lurus (Straight Line method), kecuali jika ada metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Laporan keuangan harus mengungkapkan metode dan periode amortisasi yang digunakan. Perusahaan harus mengevaluasi periode amortisasi aktiva tak berwujud secara teratur untuk memutuskan apakah peristiwa dan kondisi selanjutnya menuntut perubahan taksiran masa manfaat yang ditentukan. Jika taksiran masa manfaat berubah, maka jumlah harga perolehan yang belum diamortisasi harus dibebankan pada sisa masa manfaat yang baru, dengan syarat tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun dari tanggal perolehan. Taksiran nilai dan manfaat masa depan suatu aktiva tak berwujud yang belum diamortisasi tersebut harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Meskipun demikian, kerugian pada satu atau beberapa tahun tertentu secara berurutan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan semua atau sebagian harga perolehan aktiva tak berwujud yang diamortisasi sebagai pembebanan luar biasa pada periode yang bersangkutan. Jika ada pembebanan luar biasa, maka alasan pembebanamya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan eksistensinya, aktiva tak berwujud dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori: 1. Aktiva tak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan perundangundangan, peraturan pemerintah, perjanjian yang dibuat antara para pihak atau sifat dari aktiva tersebut, misalnya hak paten, hak sewa, hak cipta, franchise yang terbatas lisensi. 2. Aktiva tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, misalnya merk dagang, proses dan formula rahasia, perpetual franchise, goodwill.

D. Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud 1.

Metode Penyusutan Metode penyusutan aktiva tetap berwujud yang diperkenankan menurut ketentuan pajak, terdiri dari: a.

Metode Garis Lurus Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

b. Metode Saldo Menurun Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud di atas, selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

AKUNTANSI PAJAK

31


c.

2.

Metode lain Menyimpang dari ketentuan di atas, ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, seperti pertambangan.

Saat Mulai Penyusutan Penyusutan dimulai pada bulan dilakukamya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutamya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Contoh 1: Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp.100.000.000. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2013 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2014. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2014. Contoh 2: PT Xolang Xaling yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2013. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2014. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2014 Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, dasar penyusutan atas harta tersebut adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

3.

Kelompok Harta Penyusutan

Berwujud,

Masa

Manfaat,

dan

Tarif

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan seperti tabel di bawah ini, sedangkan perinciamya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Kelompok Harta Berwujud I.

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan Metode Garis Metode Saldo Lurus Menurun

Bukan Bangunan Kelompok 1

4

tahun

25%

50%

Kelompok 2

8

tahun

12,5%

25%

Kelompok 1

16

tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 1

20

tahun

5%

10%

Permanen

20

tahun

5%

Tidak Permanen

10

tahun

10%

II. Bangunan

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode

AKUNTANSI PAJAK

32


garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan Contoh penggunaan metode garis lurus: Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp.100.000.000 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp.5.000.000 (Rp.100.000.000 ± 20). Contoh penggunaan metode saldo menurun: Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2011 dengan harga perolehan sebesar Rp.150.000.000 Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut: Tahun

Tarif

Penyusutan

Harga Perolehan -----------------------------------------------

Nilai Sisa Buku 150.000.000

2011

50%

75.000.000

75.000.000

2012

50%

37.500.000

37.500.000

2013

50%

18.750.000

18.750.000

2014

disusutkan sekaligus

18.750.000

Contoh 1 PT. Prima pada tanggal 21 Februari 2014 membeli sebuah bangunan dengan harga Rp.150.000.000. Wajib Pajak ingin menghancurkan bangunan tersebut dan akan membangun gedung kantor yang baru. Biaya penghancuran diperkirakan Rp.10.000.000, dan puing bangunan dijual dengan harga Rp.1.000.000. Selain itu Wajib Pajak mengeluarkan biaya untuk balik nama Rp.1.000.000, biaya notaris Rp.150.000 dan membayar PBB yang masih terutang sebesar Rp.250.000. Harga perolehan atas tanah dihitung sebagai berikut: >

Harga beli bangunan

Rp.

150.000.000

>

Biaya pembongkaran gedung lama

Rp.

10.000.000

>

Penjualan puing bangunan

Rp.

10.000.000 )

>

Biaya balik nama

Rp.

1.000.000

>

Biaya notaris

Rp.

150.000

>

PBB

Rp.

250.000

>

Harga perolehan atas tanah

Rp.

160.400.000

(

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Prima pada saat perolehan tanah adalah: Perkiraaan Tanah Kas/Bank

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

160.400.000 160.400.000

33


Contoh 2 Pada tanggal 10 Januari 2014, PT. Karya melakukan pembelian aktiva berupa peralatan (kelompok 2) dari PT. Sarana dengan harga beli Rp.120.000.000. PT.Sarana memperoleh aktiva tersebut pada tanggal 15 Januari 2010 dengan harga perolehan Rp.200.000.000. Apabila PT. Sarana melakukan penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka penghitungan atas Nilai sisa buku pada waktu dijual adalah sebagai berikut: Harga Perolehan

Rp.

200.000.000

Rp.

100.000.000

Nilai Sisa Buku

Rp.

100.000.000

Harga Beli dari PT. Karya

Rp.

120.000.000

Akumulasi Penyusutan selama 4 tahun Rp.

200.000.000

x

12,5%

x

4

=

Rugi dari PT. Karya

(

Rp.

20.000.000 )

Kerugian ini dapat dikurangkan dari penghasilan neto PT. Karya, sedangkan PT.Sarana mengalami laba dengan jumlah yang sama. Laba tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan menambah penghasilan neto dari PT. Sarana. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Karya adalah: Perkiraaan

Debet

Aktiva tetap-Peralatan

100.000.000

Rugi Pembelian Aktiva

20.000.000

Kas/Bank

Kredit

120.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Sarana adalah: Perkiraaan

Debet

Kas/Bank

120.000.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan

100.000.000

Kredit

Aktiva tetap-Peralatan

200.000.000

Laba Penjualan Aktiva

20.000.000

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan/atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

AKUNTANSI PAJAK

34


Contoh 3 Wajib Pajak

Aktiva

Kelompok

Harga Perolehan

Tanggal perolehan

PT. Abadi

Mesin

II

300.000.000 15-01-2010

PT. Ashi

Kendaraan

II

240.000.000 10-07-2010

Aktiva tetap tersebut ditukar pada tanggal 21 Januari 2014. Nilai pasar wajar dari aktiva tersebut adalah sebesar Rp.140.000.000. Wajib Pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berapa laba atau rugi yang atas pertukaran tersebut bagi masing-masing wajib pajak? PT. Abadi Harga Perolehan Mesin

Rp.

300.000.000

Rp.

150.000.000

Nilai Sisa Buku

Rp.

150.000.000

Harga Beli dari PT. Ashi

Rp.

140.000.000

Akumulasi Penyusutan Rp.

300.000.000

x

12,5%

x

4

=

Rugi Pertukaran

(

Rp.

10.000.000 )

PT. Ashi Harga Perolehan Kendaraan

Rp.

240.000.000

Rp.

131.250.000

Nilai Sisa Buku

Rp.

108.750.000

Harga Beli dari PT. Abadi

Rp.

140.000.000

Laba Pertukaran

Rp.

31.250.000

Akumulasi Penyusutan Rp.

300.000.000

x

12,5%

x

3,5

=

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Abadi: Perkiraaan

Debet

Kendaraan

140.000.000

Akumulasi Penyusutan Mesin

150.000.000

Rugi Pertukaran Aktiva

Kredit

10.000.000

Mesin

300.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh PT. Ashi adalah: Perkiraaan

Debet

Mesin

140.000.000

Akumulasi Penyusutan Kendaraan

131.250.000

Laba Pertukaran Aktiva Kendaraan

AKUNTANSI PAJAK

Kredit

31.250.000 240.000.000

35


E. Amortisasi Aktiva Tak Berwujud Amortisasi terhadap intangible asset adalah atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Kelompok amortisasi: Kelompok Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi berdasarkan Metode Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukamya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk amortisasi yang ketentuamya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Macam-macam amortisasi a.

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau amortisasi.

b.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

AKUNTANSI PAJAK

36


c.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain diatas yaitu hak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

d.

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh: Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp.500.000.000 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp.100.000.000. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

2. Pengalihan Aktiva Tak Berwujud Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud maka nilai sisa buku harta atau hakhak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Contoh 1 PT.Hasil Tambang mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp.500.000.000. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT.Hasil Tambang menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp.300.000.000. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut: Harga Perolehan

Rp.

500.000.000

Rp.

250.000.000

Nilai Buku Harta

Rp.

250.000.000

Harga Jual

Rp.

300.000.000

Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000 /

200.000.000

barel

(50%)

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp.250.000.000 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp.300.000.000 dibukukan sebagai penghasilan.

AKUNTANSI PAJAK

37


F. Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Pasal 19 UU PPh Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Atas selisih tersebut, diterapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

1. Wajib Pajak yang Dapat Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang selanjutnya disebut Perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terkhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Wajib Pajak tersebut tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

2. Aktiva yang Dapat Direvaluasi Penilaian kembali dapat meliputi seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Penilaian kembali dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh Pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan rnenetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

3. Capital Gain dan PPh Final Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang secara angsuran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dari Tata cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

AKUNTANSI PAJAK

38


4. Dasar Penyusutan Fiskal setelah Revaluasi Aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukamya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru. Nilai sisa buku fiskal baru tersebut untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutamya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali. Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukamya penilaian kembali di sesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut. Dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukamya penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap rnenggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya revaluasi.

5. Pengalihan Harta yang Telah Direvaluasi Dalam hal Wajib pajak melakukan pangalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru setelah revaluasi berupa aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru dan aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen). Dikecualikan dari ketentuan ini dalam hal: a.

pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan;atau

b.

pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan; atau

c.

penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

6. Pencatatan capital gain Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan Final 10% harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut lebih besar daripada

AKUNTANSI PAJAK

39


selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

AKUNTANSI PAJAK

40


PAJAK TANGGUHAN

BAB 6

A. Pendahuluan Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar instrument pentransfer sumber daya (fungsi budgeter), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Di lain pihak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan, dikenakan pajak penghasilan dan untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, subjek pajak yang bersangkutan berkewajiban mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang disediakan oleh Instansi Pajak. Pada umumnya bentuk dan isi yang terdapat dalam Surat pemberitahuan untuk kepentingan perpajakan hampir tidak berbeda jauh dengan bentuk dan isi yang terdapat dalam Laporan Keuangan untuk kepentingan komersial. Penghasilan Kena Pajak (PKPTaxable Income) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (KPPP) sedangkan Penghasilan Sebelum Pajak (PSP- Accounting Income atau Pretax Accounting Income atau Pretax Book Income) dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan berbeda dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan komersial, atau dengan perkataan lain akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan dan biaya maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut. Pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai “PPh terutang- Income Tax Payable atau Income Tax Liability,” sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum Pajak disebut sebagai “Beban Pajak Penghasilan- Income Tax Expense atau Provision for Income Taxes.” Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban Pajak yang dimaksud sepanjang menyangkut perbedaan temporer hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan (deferred tax) baik aktiva pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya. Jones Sally M dan Rhoades Catanach Shelley C. mengungkapkan bahwa perbedaan temporer tidak berpengaruh terhadap perhitungan beban pajak (tax expense) tarif pajak efektif atau rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dengan tarif pajak berdasarkan undangundang. Malahan, perbedaan temporer tersebut akan menghasilkan baik aktiva pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan.

B. PSAK 46-Akuntansi Pajak Penghasilan Standar Akuntansi Keuangan mengatur masalah pajak tangguhan tersebut di PSAK 46Akuntansi Pajak Penghasilan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perhitungan Pajak Penghasilan terutang, seperti yang diungkapkan oleh Kieso Donald E, Weygandt Jerry J. dan Warfield Terry D, bahwa akibat perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada umumnya terdapat pula perbedaan antara Penghasilan Sebelum Pajak menurut Pembukuan (Pretax Accounting Income) dengan Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income). Dengan demikian

AKUNTANSI PAJAK

41


akan terdapat pula perbedaan antara beban pajak (tax expense) dengan pajak terutang (income tax payable). Selanjutnya disebutkan pula bahwa fundamen yang berkenaan dengan Akuntansi Pajak Penghasilan adalah: 1. jumlah pajak masa yang akan datang dan pajak tangguhan (Future taxable amounts and deferred taxes). 2. jumlah pengurangan masa yang akan datang dan pajak tangguhan (Future deductible amounts and deferred taxes). 3. penyajian Laporan Laba/Rugi (income statement presentation). 4. perbedaan spesifik (specific differences). 5. pertimbangan tarif (rate considerations). Hal ini sesuai dengan catatan bahwa menurut Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 109 yang juga didukung oleh Financial Accounting Standards (FASB) bahwa untuk menghitung pajak tangguhan hendaknya didasarkan kepada tarif efektif rata-rata (the average effective tax rate) daripada menggunakan tarif marginal (marginal rates) atau menggunakan tarif orisinil seperti yang diminta oleh SFAS 96 (GAAP, 2003: hal. 616). Beberapa terminologi dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan yang berkenaan dengan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak terlihat sebagai berikut: TERMINOLOGI Beban Pajak Penghasilan (Income Tax Expense)-BP

Pajak Penghasilan Terutang (Income Tax Liability)-PT

Penghasilan Sebelum Pajak (Pretax Accounting Income-Pretax Book Income)-PSP Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income)-PKP Efek Pajak (Tax Effects)-EP

PPh Tangguhan (Deferrred Income Taxes) Kewajiban Pajak Tangguhan-DTP Aktiva Pajak Tangguhan-DTA Alokasi PPh Interperiode (Interperiod Income Tax Allocation) Alokasi PPh Intraperiode (Intraperiod Income Tax Allocation)

AKUNTANSI PAJAK

PENGERTIAN Jumlah Pajak Penghasilan yang dialokasikan untuk periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif prinsipal x Penghasilan Sebelum Pajak. Jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Tarif Orisinal x Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghasilan Akuntansi sebelum dikurangi dengan Beban Pajak Penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan dikurangi dengan Biaya Fiskal yang boleh dikurangkan. Selisih antara PPh Terutang dengan Beban PPh akibat dari:  perbedaan waktu yang disebabkan oleh perhitungan PPh Terutang dan Beban PPh.  Kompensasi kerugian.  Penyesuaian yang dilakukan sebelumnya. Efek pajak yang diakui pada saaat diadakan penyesuaian dengan Beban Pajak Penghasilan periode yang akan datang. Alokasi Beban Pajak Penghasilan ke berbagai periode akuntansi. Proses membagi Beban Pajak Penghasilan pada periode yang bersangkutan berkenaan dengan beberapa komponen yang terdapat pada Penghasilan sebelum Pajak yang terkait dengan Efek Pajak Penghasilan akibat pennyesuaian yang dilakukan sebelumnya dengan komponen tersebut.

42


Sebelum PSAK No. 46 diperkenalkan, orientasi yang dipergunakan oleh standar akuntansi dalam Akuntansi Pajak Penghasilan lebih bersifat “income statement liability approach”, sementara pendekatan yang dipergunakan dalam PSAK No. 46 bersifat “balance sheet liability approach”. Tentunya, perbedaan orientasi tersebut menjadi kompleksitas baru bagi para akuntan, karena literatur lama dalam Akuntansi Pajak Penghasilan masih banyak yang menggunakan “income statement liability approach”. Akibatnya, perubahan pendekatan tersebut tentunya menuntut perubahan pola berpikir para akuntan dalam memahami esensi utama dari pengimplementasian PSAK No. 46.

C. Pajak Tangguhan Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya. C.1.

Metode Penangguhan Pajak penghasilan Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruhpengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak, (Kieso dan Weygant, 2001: 10671068) antara lain: C.1.a. Deferred method (Metode Penangguhan) Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (income statement approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan. C.1.b. Asset-liability method (Metode Aktiva-Kewajiban) Metode ini menggunakan pendekatan neraca (balance sheet approach) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (deferred tax) atas

AKUNTANSI PAJAK

43


konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan. C.1.c. Net-of-tax method (Metode Bersih dari Pajak) Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan. C.2.

Kegiatan yang Dilakukan dalam Menentukan Pajak Tangguhan Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan berikut ini: 1. Pengakuan (recognition) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability (DTL) tersebut. Aktiva pajak tangguhan dan Kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang karena jumlah yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya saja. Sedangkan Aktiva pajak tangguhan yang timbul dari kompensasi rugi akan terpulihkan bila perusahaan menggunakan kompensasi rugi tersebut pada tahun di mana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila kompensasi rugi tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka Aktiva pajak tangguhan yang timbul harus disesuaikan. 2. Pengukuran (measurement) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif. Lapisan tarif PPh sebesar 10% dan 15% dianggap tidak terlalu material untuk diperhitungkan. Di samping itu, kedua lapisan tarif PPh tersebut biasanya dipergunakan untuk menghitung pajak kini. Meskipun pajak tangguhan berkaitan dengan dampak pajak di masa datang, namun dalam pengukurannya tidak boleh didiskonto (discounted). 3. Penyajian (presentation) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan. 4. Pengungkapan (disclosure) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsurunsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

AKUNTANSI PAJAK

44


Aktiva Pajak Tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak yang akan digantikan di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu Kewajiban Pajak Tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto aktiva pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan sedangkan sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. Beban pajak menurut pembukuan dapat dihitung sebagai berikut: Pajak Penghasilan Terutang Kenaikan Neto Kewajiban Pajak Tangguhan Kenaikan Neto Aktiva Pajak Tangguhan Beban Pajak Menurut Pembukuan

Rp. Rp. Rp. Rp.

XXX XXX XXX XXX

(+) (-)

Seperti telah diuraikan sebelumnya, aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan temporer antara pembukuan dan pajak sedangkan perbedaan permanen antara pembukuan dan pajak tidak mempunyai efek, baik terhadap perhitungan beban pajak menurut pembukuan maupun terhadap perhitungan pajak terutang. Oleh karena perbedaan permanen tidak menghasilkan pajak tangguhan, maka perhitungan beban pajak menurut pembukuan dapat juga dilakukan sebagai berikut: Penghasilan Sebelum Pajak menurut Pembukuan Perbedaan permanen menurut pembukuan/pajak Beban Pajak Menurut Pembukuan C.3.

Rp. Rp. Rp.

XXX XXX XXX

(+/-)

Perbedaan Temporer Sesuai namanya, perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Perbedaan temporer bisa bersifat koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan laba fiskal sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil. Mengingat sifatnya yang temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak besar saat ini, tetapi akan dikompensasi (dipulihkan) dengan penghematan PPh terutang karena koreksi negatif di masa datang. Demikian sebaliknya. Transaksi akuntansi yang mengakibatkan perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan yang merupakan unsur Pajak Tangguhan diantaranya adalah perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dengan pajak, perbedaan perlakuan penyertaan saham equity method menurut akuntansi dengan cost method menurut pajak, perbedaan pencadangan pesangon menurut PSAK No. 24 dengan perpajakan yang hanya mengakui pembebanan pesangon pada saat realisasinya, perbedaan pencadangan piutang ragu-ragu menurut akuntansi dengan perpajakan yang hanya mengakui pembebanan piutang tak tertagih pada saat benar-benar tidak tertagih, dan lainnya. Sedangkan untuk rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi di masa datang (tax loss carry forward) menurut PSAK No. 46 diakui sebagai Aktiva Pajak Tangguhan (DTA) apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Atau dengan kata lain, bahwa akumulasi rugi fiskal yang terjadi baru boleh diakui sebagai aktiva pajak tangguhan jika besar kemungkinan bisa dikompensasi seluruhnya dengan laba fiskal dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

AKUNTANSI PAJAK

45


C.4.

Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (deferred taxes) atas future tax effects dengan menggunakan pendekatan the asset and liability method yang berbeda dengan pendekatan income statement liability method yang sebelumnya lazim digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan. GAAP Handbook of Policies and Procedures (2001, hal. 783) menyebutkan bahwa penggunaan the asset and liability method selanjutnya disebut the liability method mengharuskan pendekatannya berorientasi pada neraca karena pada dasarnya sasaran yang ingin diperlihatkan di sini adalah berapa sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode yang akan datang. Untuk keperluan ini, hendaknya diterapkan akuntansi pajak tangguhan yang komprehensif (comprehensive deferred tax accounting) yang berarti bahwa harus dipertimbangkan semua efek pajak terhadap semua penghasilan, biaya/pengeluaran, keuntungan/kerugian, dan lain-lain yang menimbulkan perbedaaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan beban pajak (tax expense) mencakup jumlah pajak yang terutang (taxes payable) ditambah dengan dampak pajak akibat perbedaan temporer (temporary differences) atau dengan perkataan lain: Jumlah seluruh taksiran pajak penghasilan (provision for income taxes) adalah jumlah pajak kini (tax currently payable-current tax expense) dan perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) dan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)-deferred tax expense or benefit. PSAK 46 mendefinisikan beban pajak (tax expense) yang dimaksud sama dengan taksiran pajak penghasilan tersebut, yaitu: Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Baik Kewajiban pajak tangguhan maupun Aktiva pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut (Zein,2007): (1) apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP-Pretax Accounting Income) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (PKP-Taxable Income) maka Beban Pajak (BP-Tax Expense) pun akan lebih besar dari Pajak Terutang (PT-Tax Payable) sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT-deferred tax liability). Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai. (2) Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka Beban Pajaknya (BP) akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang (PT) sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (APT-deferred tax assets). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan. Dengan rumus dapat dituliskan sebagai berikut:

AKUNTANSI PAJAK

Perbedaan Temporer

Perbd. Temp X Tarif

PSP > PKP

BP > PT

PSP < PKP

BP < PT

Hasilnya Kewajiban Pajak Tangguhan (DTL) Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)

46


C.5.

Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability) Contoh perhitungan Kewajiban Pajak Tangguhan Tabel penyusutan (metode garis lurus) menurut akuntansi dan fiskal tahun 2014 sebagai berikut: Aktiva Tetap Bangunan Mesin Kendaraan Peralatan Jumlah

Beban Penyusutan menurut Akuntansi 500.000.000 2.500.000.000 300.000.000 100.000.000 3.400.000.000

Beban Penyusutan menurut Fiskal 750.000.000 3.000.000.000 450.000.000 175.000.000 4.375.000.000

Berdasarkan tabel perhitungan penyusutan di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan temporer antara perlakuan pajak dengan akuntansi. Mengingat bahwa beban penyusutan secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan secara akuntansi, PT Kicau Nuri akan melakukan koreksi negatif. Akibatnya, koreksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengurangan laba fiskal, sehingga beban PPh tahun berjalan menjadi lebih kecil. Diketahui omzet tahun 2014 sebesar Rp.52.000.000.000 dan laba akuntansi sebesar Rp.4.120.000.500. Perhitungan koreksi negatif yang dapat memperkecil laba fiskal tersebut adalah sebagai berikut: Laba Akuntansi Koreksi Fiskal: Penyusutan Akuntansi Penyusutan Fiskal Laba Fiskal/Penghasilan Kena Pajak Pembulatan

Rp.

4.120.000.500

Rp. Rp. Rp. Rp.

3.400.000.000 4.375.000.000 3.145.000.500 3.145.000.000

(+) (-)

Perhitungan Pajak Penghasilan Akuntansi Omzet Omzet yang mendapat Fasiltasi Pasal 31E UU PPh/UU No.36 Tahun 2008

Rp.

52.000.000.000

Rp.

4.800.000.000

Laba Akuntansi Laba yang dikenakan tarif 12,5%/(50% x 25%) (4.800.000.000/52.000.000.000) x 4.120.000.000 Laba yang dikenakan tarif 25% (4.120.000.000 - 380.307.692)

Rp.

4.120.000.000

Rp.

380.307.692

Rp.

3.739.692.308

Rp. Rp. Rp.

47.538.462 934.923.077 982.461.538

PPh Terutang:  12,5% x 380.307.692  25% x 3.739.692.300 Jumlah PPh Terutang

AKUNTANSI PAJAK

(-)

(+)

47


-

Fiskal Omzet Omzet yang mendapat Fasiltasi Pasal 31E UU PPh/UU No.36 Tahun 2008

Rp.

52.000.000.000

Rp.

4.800.000.000

Laba Akuntansi Laba yang dikenakan tarif 12,5%/(50% x 25%) (4.800.000.000/52.000.000.000) x 3.145.000.000 Laba yang dikenakan tarif 25% (3.145.000.000 - 290.307.692)

Rp.

3.145.000.000

Rp.

290.307.692

Rp.

2.854.692.308

Rp. Rp. Rp.

36.288.462 713.673.077 749.961.538

PPh Terutang:  12,5% x 290.307.692  25% x 2.854.692.308 Jumlah PPh Terutang

(-)

(+)

Taksiran Pajak Penghasilan Beban Pajak Kini Beban Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak

Rp Rp Rp

749.961.538 232.500.000 (+) 982.461.538

Jurnal akuntansinya sebagai berikut: Perkiraaan

Debet

Beban Pajak Kini

749.961.538

Beban Pajak Tangguhan

232.500.000

Kredit

Utang PPh Pasal 25/29

749.961.538

Kewajiban Pajak Tangguhan

232.500.000

Atau jurnal dapat dibuat sebagai berikut: a. Menjurnal Pajak Tangguhan Perkiraaan Beban Pajak Tangguhan

Debet 232.500.000

Kewajiban Pajak Tangguhan b.

Kredit 232.500.000

Menjurnal Pajak Terutang Perkiraaan Beban Pajak Kini Utang PPh Pasal 25/29

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

749.961.538 749.961.538

48


C.6.

Aktiva Pajak Pangguhan (Differed Tax Assets) Munculnya aktiva pajak tangguhan apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, yang berarti beban pajaknya akan lebih kecil dari pajak terutang. Aktiva pajak tangguhan tersebut dapat dihitung dengan cara mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut dipulihkan. Contoh perhitungan pajak tangguhan: Penghasilan sebelum pajak PT.AB Three pada tahun 2014 berjumlah Rp.1.100.000.000. Satu-satunya perbedaan temporer yang terdapat dalam perusahaan adalah pengeluaran biaya garansi (warranty expense) yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp.100.000.000 yang dihitung dari angka penjualannya, sedangkan untuk kepentingan perpajakan yang dihitung berdasarkan jumlah yang dibayar sebesar Rp.30.000.000 atau dengan perkataan lain perbedaan temporer yang muncul sebesar Rp.70.000.000 (Rp.100.000.000 Rp.30.000.000), diketahui PPh terutang menurut Akuntansi Rp.299.600.000 sedangkan PPh Terutang menurut Fiskal Rp.280.00.000. Uraian Penghasilan sebelum Pajak Biaya Garansi Penghasilan Kena Pajak

Akuntansi 1.100.000.000 100.000.000 1.000.000.000

Fiskal 1.100.000.000 30.000.000 1.070.000.000

Taksiran Pajak Penghasilan Beban Pajak Kini Keuntungan Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak

Rp. Rp. Rp.

299.600.000 19.600.000 (-) 280.000.000

adapun jurnal dapat dibuat sebagai berikut a. Menjurnal Pajak Tangguhan Perkiraaan Aktiva Pajak Tangguhan

Debet 19.600.000

Keuntungan Pajak Tangguhan b.

19.600.000

Menjurnal Pajak Terutang Perkiraaan Beban Pajak Kini Utang PPh Pasal 25/29

D.

Kredit

Debet

Kredit

280.000.000 280.000.000

Kompensasi kerugian Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan: “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.” Kompensasi kerugian berpengaruh pada Penghasilan Kena Pajak di masa yang akan datang, dan efek pajaknya akibat dari kompensasi kerugian adalah menghematan pada di masa yang akan datang (future tax saving). Realisasi keuntungan pajak dimasa yang akan datang tergantung pada Penghasilan Kena pajak di masa yang akan datang tersebut yang sulit diramalkan dan tidak pasti.

AKUNTANSI PAJAK

49


Terdapat persoalan menyangkut efek pajak akibat kompensasi kerugian tersbut diakui dalam tahun pajak pada saat kerugian tersbut muncil, atau pda tahun-tahun yang akan datang pada saat terealisasi. Terdapat pendapat umum yang menyatakan bahwa keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian tersbut hendaknya tidak diakui sampai bena-benar terealisai, kecuali dalam keadaan yang tidak lazim, pada saat munculnya kompensasi kerugian tersebut dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu bahwa kompensasi kerugian tersebut akan terealisasi. Hal ini dengan alasan bahwa keuntungan pajak akibat kompensai kerugian baru diperhitungkan setelah terealisasi, dikarenakan perusahaan yang menderita kerugian membutuhkan waktu yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut, sehingga menghasilkan operasional yang menguntungkan kembali. Kompensasi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut. Kerugian ini dapat direalisasikan apabila terdapat penghasilan kena pajak (laba) di periode mendatang (kewajiban pajak tangguhan) untuk kompensasinya. Di Amerika Serikat, keuntungan pajak akibat kompensasi akan diakui apabila terdapat kemungkinan akan direalisasikan sebesar 50% di masa yang akan datang. Dalam hal ini, aktiva pajak tangguhan nettoakan dicatat sebagai keuntungan pajak, yang dihitung berdasarkan aktiva pajak tangguhan bruto setelah dikurangi dengan penyisihan penilaian nihil yang otomatis menjadi aktiva pajak tangguhan neto (Zain, 2007) Keuntungan pajak akibat kompensasi rugi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dalam hal kompensasi pajak tangguhan tersebut dapat dikompensasi dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak pada masa mendatang. Keuntungan pajak dihitung dengan mengalikan jumlah yang dapat dikompensasi tersebut dengan tarif pajak yang akan berlaku pada periode kompensasi terjadi. Pada saat aktiva pajak tangguhan tersebut dicatat, beban pajaknya pun akan berkurang. Pada tahun-tahun berikutnya, pada saat penghasilan terealisasi, aktiva pajak tangguhan pun akan berkurang. Keuntungan pajak karena kompensasi kerugian tidak akan terealisasi apabila tidak terdapat Penghasilan Kena pajak yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan par. 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi. Selanjutnya dalam Menurut PSAK 46 par. 27 diatur bahwa terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan: 1. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa; 2. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluarsa; 3. Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang. Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui. Paragraf 28 mengatur mengenai penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya. Berikut ini ilustrasi sederhana penerapan penghitungan aktiva pajak tangguhan atas saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Berhubung topik pembahasan kali ini terbatas pada kompensasi saldo rugi fiskal maka untuk memudahkan pemahaman diasumsikan bahwa tidak terdapat unsur beda temporer dalam rekonsiliasi perpajakan.

AKUNTANSI PAJAK

50


Dari rekonsiliasi laba (rugi) komersial dengan laba (rugi) menurut fiskal PT Abu selama 5 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut: Uraian Laba (Rugi) Komersial Beda Tetap:  Sumbangan  Entertainment Laba (Rugi) Fiskal Kompensasi Laba (Akumulasi Rugi) Fiskal

2014 11.000

2013 10.500

2012 (4.000)

2011 (12.000)

300 100 11.400 (3.250) 8.150

500 300 11.300 (14.550) (3.250)

100 150 (3.750) (10.800) (14.550)

400 800 (10.800) 0 (10.800)

Ayat jurnal pajak tangguhan atas saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut: Jurnal Aktiva Pajak Tangguhan (DTA) Pajak Penghasilan Tangguhan (mencatat DTA tahun 2011) Aktiva Pajak Tangguhan (DTA) Pajak Penghasilan Tangguhan (mencatat tambahan DTA 2012) Pajak Penghasilan Tangguhan Aktiva Pajak Tangguhan (DTA) (reverse DTA - laba fiskal 2013) Pajak Penghasilan Tangguhan Aktiva Pajak Tangguhan (DTA) (reverse DTA – laba fiskal 2014)

Debet

Kredit

3.240

Perhitungan (30% x 10.800)

3.240 1.125

(30% x 3.750) 1.125

3.390

(30% x 14.550)-(30% x 3.250) 3.390

975

(30% x 3.250) 975

Dari ayat-ayat jurnal di atas, dapat diketahui bahwa saldo Aktiva Pajak Tangguhan di Neraca PT Abu per-31/12/2014 sudah menjadi nol seiring dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun 2014.

E.

Pajak Tangguhan dari Penggabungan Usaha Perbedaan temporer dapat timbul dari transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha yang dicatat berdasarkan metode pembelian, selisih lebih atau kurang jumlah uang yang dibayar dari nilai buku aset bersih yang didapat dalam transaksi dialokasikan kepada atau dikurangkan dari aktiva atau kewajiban sehingga aktiva atau kewajiban dapat mencerminkan nilai wajarnya (harnanto, 2003). Akibatnya nilai aktiva dan kewajiban yang tercatat berbeda dari dasar pengenaan pajak (DPP), dan harus diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Sisa lebih atau kurang jumlah pembayaran dari nilai buku aktiva bersih yang sudah dialukasi atau dikurangkan dari aktiva atau kewajiban tertentu diakui sebagi goodwill atau goodwill negative. Dalam PSAK 46, goodwill itu sendiri tidak boleh diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, juga goodwill negative tidak boleh diakui sebagai aktiva pajak tangguhan. Apabila perusahaan pengakuisisi tidak mengakui adanya aktiva pajak tangguhan pada tanggal terjadinya transaksi penggabungan usaha, namun kemudian diakui didalam neraca konsolidasinya, maka dalam laporan laba rugi konsolidasi harus juga diakui beban dan manfaat pajak penghasilan tangguhan.

AKUNTANSI PAJAK

51


E.

Contoh Pajak Tangguhan Pada Bad Debt Expense Secara umum akuntansi mengenal dua metode pencatatan penghapusan piutang ragu-ragu yaitu metode penghapusan langsung (direct write-off method) serta metode penghapusan tidak langsung (indirect write-off method). Dengan metode penghapusan langsung, pembebanan piutang tak tertagih baru dilakukan apabila piutang benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Sedangkan, metode penghapusan tidak langsung mengharuskan pembentukan cadangan estimasi piutang tak tertagih pada setiap periode pelaporan keuangan. Sedangkan dari segi perpajakan hanya mengenal metode penghapusan langsung. Penggunaan metode tidak langsung tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Selain itu, perpajakan dalam UU PPh mensyaratkan bahwa suatu piutang baru dapat diakui sebagai piutang tak tertagih dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika secara yuridis piutang benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Adapun persyaratan yuridis yang harus dipenuhi adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, sebagai berikut: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Jika secara akuntansi perusahaan menerapkan metode penghapusan tidak langsung (melalui pembentukan cadangan piutang tak tertagih), maka dengan sendirinya akan timbul beda waktu antara pencatatan akuntansi dan perpajakan yang merupakan unsur pajak tangguhan menurut PSAK 46. Namun, dalam kondisi tertentu bad debt expense bisa berpotensi menjadi beda tetap. Jika sekiranya wajib pajak tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh tersebut di atas maka bad debt expense secara perpajakan dengan sendirinya tidak dapat dibiayakan sehingga berubah menjadi beda tetap. Berikut ini ilustrasi sederhana perhitungan pajak tangguhan atas beda waktu bad debt expense: PT A membukukan cadangan estimasi piutang tak tertagih per-31/12/2014 sebesar Rp.40.000.000 dengan jurnal sebagai berikut: Perkiraaan Bad Debt Expenses Cadangan Bad Debt Expenses

AKUNTANSI PAJAK

Debet

Kredit

40.000.000 40.000.000

52


Sedangkan jurnal pajak tangguhannya sebagai berikut: Perkiraaan Aktiva Pajak Tangguhan Penghasilan Pajak Tangguhan

Debet

Kredit

12.000.000 12.000.000

F. Pajak Tangguhan Berkaitan Dengan Perubahan Tarif Pajak berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Berdasarkan UU No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak baik untuk WP Perseorangan (WP Orang Pribadi) maupun WP Badan telah terjadi perubahan. Khusus untuk WP Badan sebelumnya berlaku tarif progresif yaitu 10%, 15% dan 30% [UU No.17 tahun 2000 pasal 17 ayat (1b)], sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU No.36 tahun 2008 dikenakan tarif tunggal sebesar 28%. Kemudian, dalam ayat (2a) diatur lebih lanjut bahwa mulai tahun pajak 2010 tarif yang berlaku diturunkan lagi menjadi 25%. UU No.36 tahun 2008 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007) dalam paragraf 29 mengatur bahwa kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Selanjutnya, dalam paragraf 30 dijelaskan bahwa aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Kemudian, dalam paragaraf 31 dijelaskan juga bahwa aktiva dan kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku. Apabila tarif pajak (dan peraturan pajak) baru telah diumumkan oleh pemerintah, maka dapat dianggap bahwa tarif (dan peraturan) tersebut telah secara substantif berlaku [walaupun berlakunya tarif (dan peraturan) tersebut secara efektif mungkin saja masih beberapa bulan sesudah pengumumannya]. Dalam hal tersebut aktiva dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah dinyatakan berlaku. Paragraf 32 menjelaskan bahwa apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fiskal yang berbeda, maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal (rugi pajak) pada saat perbedaan temporer membalik (reverse). Sedangkan paragraf selanjutnya yaitu par. 33 mengatur bahwa aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. Dari uraian di atas, jelas bahwa atas perubahan tarif pajak untuk WP Badan dari sebelumnya dikenakan tarif progresif menjadi tarif tunggal yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, maka atas penyajian Pajak Tangguhan tahun 2008 harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan pengaturan dalam PSAK No. 46

AKUNTANSI PAJAK

53


G. Penyajian Pajak Tangguhan Di Neraca Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasikan sebagai jumlah lancar neto dan jumlah tidak lancar neto. Hal ini didasarkan pada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Klasifikasi apakah masuk dalam akun lancar atau tidak lancar tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut 1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikan sebagai akun lancar 2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar. Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan dilakukan offset (saling menghapus) terlebih. Sedangkan antara akun lancar dan akun tidak lancar tidak dapat saling meng-offset

H. Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Laba Rugi Beban/keuntungan Pajak Penghasilan yang disajikan dalam Laporan laba rugi, harus dipecah atas dua komponen, yaitu 1. Pajak kini (Pajak Penghasilan terutang), 2. Bagian Pajak Tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbesaan temporer dikalikan dengan tarif) Pajak kini atau PPh terutang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif orisinil, sedangkan Bagian Tangguhan berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tariff orisinal, atau perubahan saldo pajak tangguhan dalam tahun yang bersangkutan. Pajak tangguhan ditambah dengan Pajak tahun ini akan diperoleh jumlah beban pajak kesuluruhan.

AKUNTANSI PAJAK

54


AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

BAB 7

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dinamakan dengan laporan keuangan komersial. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan fiskal; yaitu laporan keuangan yang menggunakan dasar undang-undang pajak; dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal. Seharusnya proses penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan langsung untuk pelaporan pajak. Dengan demikian diperlukan penyamaan prinsip akuntansi komersial dengan prinsip akuntansi fiskal, sehingga data-data terintegrasi dalam laporan keuangan, tidak terpisah dalam catatan tersendiri yang menyebabkan penelusuran terhadap data tersebut menemui kesulitan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan peraturan pajak, sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal untuk membuat SPT Tahunan PPh Badan.

A. Beda Tetap Beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perbedaan ini terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense (pasal 9 ayat 1 UU PPh) dan atau yang tidak termasuk dalam deductible expense (pasal 6 ayat 1 UU PPh). a. Penghasilan yang telah dipotong PPh final Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (lihat tabel di halaman berikut) Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikamya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan seperti terlihat pada tabel di halaman berikut. Sebagai konsekuensi dari pengenaan PPh final, perusahaan, yang bergerak di bidang usaha seperti penyewaan ruangan, biasanya tidak dapat menerapkan PSAK 46 karena penghasilan utamanya dimasukkan sebagai beda tetap. Artinya, seluruh biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut juga dimasukkan sebagai beda tetap. Di dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan sewa ruangan seperti ini tidak dikoreksi negatif atau tidak diakui dalam penghitungan PPh Badan, begitu juga biaya-biaya yang terkait.

AKUNTANSI PAJAK

55


b.

Penghasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak 1. bantuan sumbangan dan hibah Sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima; 2. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 3. dividen atau bag/an laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: Dividen berasal dari Penyisihan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor 4. iuran yang diterima atau diperoleh dana toensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai penghasilan dana pensiun terdiri dari iuran peserta dana pensiun dan hasil investasi yang semuanya bukan merupakan obyek pajak. Pengecualian sebagai Non Obyek Pajak ini bertujuan agar pembayaran pensiumya dapat dioptimalkan. 5. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, sebagaimana dimaksud di atas, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 6. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

c.

Pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok non deductible expense 1 . Biaya tidak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 2. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriamya belum disahkan oleh Menteri Keuangan 3. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang tidak dimiliki dan tidak digunakan dalam perusahaan atau tidak dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 4. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang tidak dilakukan di Indonesia 5. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 6. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota 7. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

AKUNTANSI PAJAK

56


8.

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 9. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 10. Pajak Penghasilan 11. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 12. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

B

Beda Waktu Beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan bebab untuk tujuan pajak lebih cepat dari pengakuan beban tujuan akuntansi (misalnya penyusutan mulai tahun pengeluaran) atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Sebaliknya, perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban menurut praktek akuntansi (misalnya penyisishan piutang) dan akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan (misalnya penghasilan kumulatif beberapa tahun, seperti tebusan pensiun). Perbedaan waktu menyebabkan penghitungan (pembebanan) pajak atas jumlah laba yang berbeda dengan laba menurut pembukuan. Namun perbedaan itu akan terkoreksi secara otomatis pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara total laba pembukuan: yang terjadi adanya perbedaan alokasi beban dan penghasilan antar periode untuk tujuan fiskal dan akuntansi. Apabila administrasi pajak menghitung pajak atas jumlah laba yang lebih rendah dari laba menurut pembukuan akan terdapat utang pajak yang ditagguhkan (deferred tax liabilities). Penangguhan itu akan memunculkan jumlah laba fiskal yang lebih besar (dari laba pembukuan) di masa kemudian. Fenomena itu sering disebut pembalikan perbedaan waktu negatif apabila administrasi pajak menghitung jumlah laba yang lebih besar dari jumlah laba menurut pembukuan. Perbedaan ini terdiri dari penyisihan/akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi rugi.

Penyisihan/Akrual vs Realisasi Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan asas akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan timbulnya hak atau kewajiban (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sementara itu, untuk beberapa kasus tertentu seperti penyisihan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang, ketentuan perpajakan mengatur sebagai berikut: 1. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh dikurangkan dart pen ghasilan bruto (deductible expense) dengan syarat: telah dibebankan sebagai biaya Dalam laporan laba rugi komersial; telah diserahkan perkara penagihamya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan

AKUNTANSI PAJAK

57


Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; danWajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaamya diatur lebih lanjut dengen Keputusan Dirjen Pajak. 2. Pembentukan atau pemupukan dana Pen yisihan tidak boleh dikurangkan dari pen ghasilan bruto (non deductible expense) kecuali Penyisihan piutang tak tertagih untuk usaha bank, Penyisihan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi, Penyisihan untuk usaha asuransi, dan Penyisihan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratsyaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; Berdasarkan uraian di atas, ketentuan perpajakan secara umum hanya mengakui metode langsung (direct method), kecuali butir b di atas terpenuhi, sedangkan SAK mengakui metode tidak langsung (indirect method). Metode Penghapusan Piutang 1.

Debet (Rp)

Indirect Method a.

untuk mengakui penyisihan piutang tak tertagih Bad Debt Expense

1.000.000

Allowance for Bad Debt Expense b.

1.000.000

untuk mengakui penghapusan piutang tak tertagih Allowance for Bad Debt Expense

600.000

Account Receivable 2.

Kredit (Rp)

600.000

Direct Method Bad Debt Expense

600.000

Account Receivable

600.000

Penyusutan dan Amortisasi Koreksi beda waktu yang terjadi pada penyusutan disebabkan adanya perbedaan metode penyusutan yang digunakan dan masa manfaat antara perlakuan akuntansi komersial dan perlakukan perpajakan PT. Zeta melakukan pembelian sebuah mebel dengan harga Rp.6.000.000 pada tanggal 10 Januari 2011. Perusahaan menyatakan bahwa masa manfaat dari aktiva tersebut adalah 3 tahun sedangkan menurut peraturan perpajakan, aktiva tersebut termasuk dalam golongan 1 sehingga masa manfaat adalah 4 tahun. Apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka koreksi yang dilakukan adalah sebagai berikut: Tahun 2011 2012 2013 2014

Penyusutan Komersial 2.000.000 2.000.000 2.000.000 ---

Penyusutan Fiskal 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Koreksi 500.000 500.000 500.000 (1.500.000)

Koreksi negatif sebesar Rp.1.500.000 merupakan akumulasi koreksi postif pada tahuntahun sebelumnya. Dengan demikian jumlah koreksinya akan menjadi sama.

AKUNTANSI PAJAK

58


Kompensasi Rugi Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh (deductible expenses) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Contoh: PT Angsana dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp.1.200.000.000. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT Angsana sebagai berikut: 2010

:

Laba Fiskal

Rp.

200.000.000

2011

:

Rugi Fiskal

Rp.

300.000.000

2012

:

Laba Fiskal

Rp.

NIHIL

2013

:

Laba Fiskal

Rp.

100.000.000

2014

:

Laba Fiskal

Rp.

800.000.000

(

)

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut: >

Rugi Fiskal tahun 2009

>

Laba Fiskal tahun 2010

>

Sisa Rugi Fiskal tahun 2009

>

(

Rp.

1.200.000.000

Rp.

200.000.000

(

Rp.

1.000.000.000

)

Rugi Fiskal tahun 2011

(

Rp.

300.000.000

)

>

Sisa Rugi Fiskal tahun 2009

(

Rp.

1.000.000.000

)

>

Laba Fiskal Tahun 2012

Rp.

NIHIL

>

Sisa Rugi Fiskal Tahun 2009

Rp.

1.000.000.000

>


Rp.

100.000.000

>


Rp.

900.000.000

>


Rp.

800.000.000

>


Rp.

100.000.000

( ( (

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp.300.000.000 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

AKUNTANSI PAJAK

59

)

) ) )


RINGKASAN REKONSILIASI FISKAL NO.

KETERANGAN

1. LABA BRUTO USAHA Penjualan Neto -/- HPP 1. Penjualan Neto a. Metode Pengakuan Pendapatan b. Potongan Penjualan > Metode Realisasi > Metode Penyisihan c. Retur Penjualan > Metode Realisasi > Metode Penyisihan 2. Harga Pokok Penjualan : a. Penilaian Persediaan > Cost > Cost fo Market Which is Lower > Gross profit Method > Retail Method b. Metode > FIFO > Average c. Sistem > Physical > Perpetual 2. PENGHASILAN DI LUAR USAHA 1. Dividen dari penyertaan di DN yang memenuhi syarat: 1. diambil Laba Ditahan 2. minimal 25% kepemilikan 3. harus ada usaha lain 2. Dividen dari penyertaan di DN yang tidak memenuhi syarat di atas 3. Bunga: > pada Bank di Indonesia > pada Bank di LN melalui Bank di Indonesia > Bank di LN langsung > pihak selain Bank 4. Transaksi saham di luar bursa efek: > Keuntungan > Kerugian 5. Keuntungan atas penjualan saham perusahaan lain di bursa efek > bukan saham pendiri > saham pendiri

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

Akrual

-

Akrual

xx xx

xx

xx -

xx xx

xx

xx -

xx

-

xx

xx

xx

-

xx xx

xx xx

-

xx xx

-

xx xx

xx xx

-

xx xx

xx

(xx)

-

xx

-

xx

xx

(xx)

-

xx

(xx)

-

xx xx

-

xx xx

xx (xx)

-

xx (xx)

xx xx

(xx) (xx)

-

60


NO.

KETERANGAN 6. Keuntungan penjualan harta: > tanah/bangunan > selain tanah dan bangunan 7. Penghasilan Royalti 8. Penghasilan Sewa: > tanah/bangunan > selain tanah dan bangunan 9. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, misalnya: PBB, PPnBM 10. Keuntungan Pembebasan Hutang 11. Keuntungan selisih kurs 12. Hadiah: > Penghargaan > Undian 13. Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan (metode langsung) 14. Hibah dari pihak yang memiliki hubungan usaha, pekerjaan

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx xx xx

-

xx xx xx

xx xx

(xx) -

xx

xx

-

xx

xx xx

-

xx xx

xx xx

(xx)

xx -

xx

-

xx

-

xx

xx

3. BEBAN USAHA 1. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek PPh > prinsip realisasi xx xx > conservatism/penyisihan xx xx Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan (deductible) harus dilakukan dalam batas-batas wajar sesuai dengan kebiasaaan pedagang yang baik. Pengeluaran yang melampaui kewajaran yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang xx xx merupakan obyek PPh/ Penghasilan yang dikenakan PPh Final 1. Gaji/upah 2. PPh 21: > Tunjangan PPh 21 > PPh 21 ditanggung perusahaan 3. Tunjangan dalam bentuk uang 4. Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan 5. Premi asuransi jiwa pemegang saham

AKUNTANSI PAJAK

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

xx

-

61


NO.

KETERANGAN 6. Iuran Jamsostek dibayar perusahaan > Jaminan Kecelakaan Kerja > Jaminan Pelayanan Kesehatan > Jaminan Kematian > Jaminan Hari Tua 7. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan yang dibayar perusahaan 8. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan yang dibayar perusahaan 9. Tunjangan Hari Raya 10. Pengobatan : > Cuma-Cuma > Penggantian > Tunjangan Pengobatan 11. Uang Pesangon 12. Pemberian imbalan dalam bentuk natura 13. Pemberian makanan/minuman untuk seluruh pegawai di tempat kerja 14. Pemberian dalam bentuk natura dalam rangka & berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, misal: pakaian keselamatan, seragam, beban antar jemput karyawan 15. Imbalan pekerjaan /jasa dalam bentuk natura di daerah yang terpencil, yang meliputi: 1. Tempat tinggal sepanjang tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa 2. Makanan-minuman sepanjang tidak ada tempat penjualan makanan 3. Pelayanan kesehatan sepanjang tidak ada sarana kesehatan, misal: Poliknik, RS 4. Pendidikan sepanjang tidak ada sarana pendidikan yang setara

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx

-

xx

xx

-

xx

xx xx

-

xx xx

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

-

xx

xx xx xx xx

xx -

xx xx xx

xx

xx

-

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

62


NO.

KETERANGAN

16.

17.

18. 19.

20. 21.

22. 23.

24.

5. transportasi keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan terhentinya hubungan kerja 6. olahraga sepanjang tidak ada sarana olahraga Cuti pegawai : > Diberikan uang cuti > Tunjangan cuti > Dibayar perusahaan Perjalanan Dinas Pegawai : > Didukung bukti-bukti sah, misal: tiket, hotel, dll > Lumpsum (tidak didukung bukti yang sah) > Honor/ uang saku > Biaya rekreasi > FLN dibayar perusahaan Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan Pembagian laba ke Pegawai berupa bonus, gratifikasi, jasa produksi, dsb yang dibebankan ke Retained Earning Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar Bea Siswa: > ada ikatan kerja > tidak ada ikatan kerja Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang Kendaraan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai > Biaya Pemeliharaan > Biaya Bahan Bakar > Biaya Penyusutan Perumahan/Mess Perusahaan > Cuma- cuma, perlakuan biaya, penyusutan dan biaya pemeliharaan termasuk listrik, telpon, dll > Pegawai sewa ke Perusahaan dengan harga wajar - Biaya Pemeliharaan - Biaya Penyusutan - Penerimaan sewa

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx xx xx

xx

xx xx -

xx

-

xx

xx

xx

-

xx xx -

xx -

xx -

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

-

xx

xx xx

xx

xx -

xx

-

xx

xx xx xx

50% 50% 50%

50% 50% 50%

xx

xx

-

xx xx (xx)

-

xx xx (xx)

63


NO.

KETERANGAN

25.

26.

27. 28. 29. 30. 31.

32.

Pegawai sewa ke perusahaan dengan harga wajar diberikan tunjangan sewa - Tunjangan sewa - Biaya Penyusutan - Biaya Pemeliharaan - Penerimaan sewa Mess untuk transit, pendidikan (sementara) > Biaya Penyusutan > Biaya eksploitasi Perusahaan menyewa rumah untuk digunakan tempat tinggal pegawai PPh-Final sewa dibayar perusahaan Diberikan uang sewa Honor penjaja barang (bukan pegawai) Honor Petugas Dinas Luar Asuransi (bukan pegawai) Honor tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: Pengacara, Akuntan, arsitek, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara. Penghasilan yang dilakukan WPDN orang pribadi, yaitu: a. Pemain musik, pembawa acara, penyani pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pergawan/ti, pemaian drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lain b. Olahragawan c. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator d. Pengarang, peneliti, penterjemah

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx xx xx (xx)

-

xx xx xx (xx)

xx xx

-

xx xx

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

64


NO.

KETERANGAN

33. 34.

35.

37.

e. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi elektronik, fotografi dan pemasaran f. Korpotir iklan g. Pengawas, pengelola proyek, peserta sidang/rapat, tenaga lepas lainnya h. Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi Pegawai yang merupakan pemegang saham: > gaji yang wajar > imbalan di atas kewajaran > dividen terselubung, misal: asuransi jiwa, biaya telepon rumah, PBB rumah pribadi Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, Firma, CV > Beban bunga atas pinjaman yang digunakan untuk memperoleh penghasilan PPh > Bunga atas pinjaman yang digunkaan untuk membeli saham yang beredar atau untuk akuisisi harus dikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham > Biaya bunga selama konstruksi dikapitalisasi pada aktiva tetap > Jika ada penghasilan bunga deposito/tabungan yang telah dipotong PPh final, maka biaya bunga tidak seluruhnya dapat dikurangkan > Bunga untuk kepentingan pemegang saham Pembayaran bunga: > Ke pemegang saham/hubungan istimewa

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx

-

xx

xx xx

xx

xx -

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

-

xx

-

-

-

xx

xx

-

65


NO.

KETERANGAN

38.

39. 40. 41. 42.

43.

44.

45. 46. 47.

> Bukan ke pemegang saham/ hubungan istimewa Beban sewa: > tanah/bangunan > Selain tanah/bangunan Beban royalti Jasa Manajemen Jasa Teknik Pembayaran pajak: > PPh > PBB > Sanksi perpajakan PM yang tidak dapat dikreditkan: > yang berkaitan dengan perolehan BKP/JKP sesuai Pasal 6 UU PPh > yang masa manfaaatnya lebih dari satu tahun dengan metode penyusutan > yang berkaitan dengan perolehan BKP/JKP sesuai Pasal 9 UU PPh > faktur standar tidak lengkap, tidak benar, cacat Biaya entertainment: > Dibuatkan daftar nominatif, dilaporkan bersama-sama dengan SPT Tahunan > Tidak dibuatkan daftar nominatif Keperluan pribadi pegawai yang dibayar perusahaan Biaya promosi Kerugian piutang bagi perusahaan bukan Bank/SGU dengan hak opsi > penyisihan > metode langsung dilampiri perjanjian tertulis penyelesaian hutang piutang akte Notaris untuk utang masing-masing dibawah Rp.5 juta

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx

-

xx

xx xx xx xx xx

-

xx xx xx xx xx

xx xx xx

xx xx

xx -

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

-

xx

66


NO.

KETERANGAN

48. 49. 50.

51.

52. 53. 54. 55. 56.

57.

> Metode langsung setelah diajukan ke pengadilan dan dimuat dalam penerbitan umum atau khusus untuk utang masing-masing di atas Rp.5 juta > Metode langsung yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas Rugi selisih kurs SGU tanpa hak opsi > pembayaran SGU SGU tanpa hak opsi : > penyusutan aktiva SGU > Bunga SGU > Jumlah pembayaran SGU Kerugian pengalihan harta > digunakan untuk usaha > tidak digunakan untuk usaha Beban alat tulis kantor Beban Listrik, telepon, fax Beban perangko, materai Beban handphone pegawai dalam rangka tugas Biaya sumbangan: > Sumbangan GNOTA > Sumbangan Bencana NAD dan SUMUT > Sumbangan Bencana gempa Jogja > Sumbangan Lainnya Macam-macam biaya: > Diperinci > Tidak diperinci

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL

MENURUT FISKAL

xx

-

xx

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

-

xx

xx xx xx

xx xx (xx)

-

xx xx xx xx xx

xx -

xx xx xx xx

xx

50%

50%

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

-

xx

xx

xx

-

xx xx

xx

xx -

67

Modul Akuntansi Perpajakan

Recommend Documents