Modul Perpajakan

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Deskripsi Singkat Mata Kuliah Perpajakan Matakuliah ini membahas aplikasi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlakukan akuntansi dan koreksi fiskal atas laporan keuangan.

1.2

Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan perlakukan akuntansi dan koreksi fiskal atas laporan keuangan.

1.3

Metode Pembelajaran Matakuliah ini menggunakan metode kuliah interaktif, yang dipadu dengan pembelajaran dengan ceramah, small group, diskusi dan menyelesaikan kasus. Aktifitas diskusi, latihan di kelas dan kemampuan menyelesaikan kasus-kasus perpajakan merupakan indikator penilaian kemajuan mahasiswa.

1.4

Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Modul ini disusun sesuai dengan GBPP sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan penjelasan umum mata kuliah perpajakan dan isi dari modul ini. Bab ini meliputi: deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan Garis-Garis Program Pembelajaran (GBPP). BAB II HAK-HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK Dalam bab ini diuraikan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak. BAB III PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 (1) Dalam bab ini diuraikan pengertian PPh Pasal 21/26, dasar perhitungan PPh Pasal 21/26 dan tarif PPh Pasal 21/26. BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 (2) Dalam bab ini diuraikan cara menghitung PPh Pasal 21/26 dan akuntansi PPh Pasal 21/26. BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 (PPh PASAL 21/26) Dalam bab ini diuraikan cara mengisi SPT PPh Pasal 21/26 dan melaporkan SPT PPh Pasal 21/26. BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh PASAL 22) Dalam bab ini diuraikan pengertian, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung pajak terutang dan akuntansi PPh Pasal 22.

Modul Perpajakan

1

BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 (PPh PASAL 23/26) Dalam bab ini diuraikan pengertian, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung pajak terutang dan akuntansi PPh Pasal 23/26. BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) Dalam bab ini diuraikan pengertian, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung pajak terutang dan akuntansi PPh Pasal 4 (2). BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh PASAL 24) Dalam bab ini diuraikan pengertian, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung pajak terutang dan akuntansi PPh Pasal 24. BAB X KOREKSI FISKAL Dalam bab ini diuraikan cara menghitung dan mengkoreksi laporan keuanga sesuai peraturan perpajakan. BAB XI PSAK NO. 46 Dalam bab ini diuraikan cara pelaporan pajak penghasilan sesuai PSAK No. 46 BAB XII PPN dan PPn BM (1) Dalam bab ini diuraikan kreteria Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kecil, Penyerahan BKP dan JKP serta PPN Masukan dan Kredit Pajak. BAB XIII PPN dan PPn BM (2) Dalam bab ini diuraikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan PPn BM, tarif, PPN yang bersifat final dan akuntansi PPN dan PPn BM. BAB XVI PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT Dalam bab ini diuraikan cara mengisi dan melaporkan SPT PPN dan PPn BM, cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. BAB XV MANAJEMEN PAJAK Dalam bab ini diuraikan cara membuat strategi, perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian pajak perusahaan.

Modul Perpajakan

2

BAB II HAK-HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak.

2.1 Pendahuluan Dalam rangka lebih memberikan keadilan dibidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. 2.2 Kewajiban Wajib Pajak 1) Pasal 2 ayat 1 Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2) Pasal 2 ayat 2 Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 3) Pasal 2 ayat 4a Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 4) Pasal 3 ayat 1 Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 5) Pasal 10 ayat 1 Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Modul Perpajakan

3

6) Pasal 25 ayat 3a Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. 7) Pasal 35A ayat 1 Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 2.3

Hak-Hak Wajib Pajak 1) Pasal 3 ayat 3a Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. 2) Pasal 3 ayat 4 Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 3) Pasal 8 ayat 1 Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 4) Pasal 8 ayat 6 Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 5) Pasal 26A ayat 2 Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. 6) Pasal 29A Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang :

Modul Perpajakan

4

a. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

risiko

dapat

dilakukan

7) Pasal 37A ayat 2 Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 8) Pasal 2 ayat 6 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila : a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9) Pasal 37A ayat 1 Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 10) Pasal 17B ayat 4 Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Modul Perpajakan

5

11) Pasal 17D ayat 2 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian: a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. 12) Pasal 17E Orang pribadi yang bukan subjek dalam negeri yang melakukan pengembalian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 13) Pasal 17C ayat 2 ( senada dengan pasal 17D ayat 2 ) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4 Soal Latihan 1) Jelaskan kewajiban wajib pajak sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. 2) Jelaskan hak-hak wajib pajak sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Modul Perpajakan

6

BAB III PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 (1) Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian, dasar pengenaan dan pemotongan serta tarif PPh Pasal 21/26.

3.1

Pengertian dan Obyek PPh Pasal 21/26

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi: a. pemberi kerja yang terdiri dari: 1) 2)

orang pribadi dan badan; cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah; c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain pembayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; d. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; 3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Modul Perpajakan

7

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah: a. kantor perwakilan negara asing; b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: a. pegawai; b.

penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c.

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya; 3) olahragawan; 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7) agen iklan; 8) pengawas atau pengelola proyek; 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10) petugas penjaja barang dagangan; 11) petugas dinas luar asuransi; 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; e. mantan pegawai; f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 4) peserta pendidikan dan pelatihan; 5) peserta kegiatan lainnya. Modul Perpajakan

8

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, adalah: a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; b. pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau b. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Penghasilan Diterima atau Diperoleh Dalam Mata Uang Asing Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Penghasilan Berupa Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Lainnya Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan. Modul Perpajakan

9

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan; c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3.2 Dasar Pengenaan Pemotongan PPh Pasal 21/26 (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 1. Pegawai Tetap; 2. penerima pensiun berkala; 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan; b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; atau d. jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c. (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. 3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (1) Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut: a. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; dan c. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga Modul Perpajakan

10

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. (2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar: a. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; dan c. Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: a. bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; b. bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau ratarata penghasilan sehari belum melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); atau b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari: a. Pegawai Tetap; b. Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan; c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas); b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah: a. atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang Modul Perpajakan

11

b.

atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas); atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan.

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh PKP selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas: a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); atau b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari: a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang memenuhi ketentuan ; b. 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan ; c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Modul Perpajakan

12

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh diterapkan atas: a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan; b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara RI dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut. PPh Pasal 26 tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai WP luar negeri tersebut berubah status menjadi WP dalam negeri. Tarif Pemotongan Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP, yaitu: 1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. 2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 3) Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif pasal 17 adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000 di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 di atas Rp. 500.000.000

Tarif Pajak 5% 15% 25% 30%

3.5 Soal Latihan 1) 2) 3) 4)

Jelaskan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21! Bagaimana dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21? Pada tahun pajak 2013, seorang karyawati yang belum menikah berstatus TK/2, kemudian pada tahun yang sama menikah, bagaimana statusnya pada tahun pajak 2012 dan 2013? Jelaskan! Hitung Pajak Terutang, jika Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Rp800.000.000,-

Modul Perpajakan

13

BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 (2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menghitung PPh Pasal 21/26 dan mengakuntansikan PPh Pasal 21/26.

4.1

Menghitung PPh Pasal 21/26 Menghitung merupakan proses dalam sistem self assesment untuk menentukan jumlah pajak terutang. Ada dua hal yang harus dipahami, yaitu tarif pajak dan penghasilan kena pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam UU PPh adalah sbb: a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; c. bagi Bukan Pegawai, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Penghasilan Neto Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun; b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Dan Penerima Pensiun Berkala Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja; 2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 Al atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada: a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun; b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Modul Perpajakan

14

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap: a)Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. b)Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. c) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. d)Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. e)Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar: 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12; atau 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali. f) Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut: 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. g)Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan . PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26. h)Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut : a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan); b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan; d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut: Modul Perpajakan

15

a.

b.

c. d.

e.

hitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember; penghasilan neto pensiun ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas PKP tersebut; PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 dibagi dengan banyaknya bulan .

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap 1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut : a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan: 1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari: a) upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu; b) upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; c) upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp300.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Modul Perpajakan

16

3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp300.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp300.000,00, dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp3.000.000,00 dan kurang dari Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%. 5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Anggota Dewan Pengawas Atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap, Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus Atau Imbalan Lain Yang Bersifat Tidak Teratur, Dan Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai Yang Menarik Dana Pensiun 1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender. 2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender. 3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi OP Yang Berstatus Sebagai Bukan Pegawai Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan. Modul Perpajakan

17

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto. Dalam hal bukan pegawai adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik. Dalam hal bukan pegawai memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. ( Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 ayat (1)) Penghitungan PPh Pasal 26 Bagi Op Yang Berstatus Sebagai Subjek Pajak LN 1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto. 2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. 4.2 Saat Terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 4.3 Contoh Penghitungan dan Akuntansi PPh Pasal 21/26 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Fajar Ariwibowo pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp4.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut: Gaji Rp 4.500.000,00 Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% X Rp2.500.000,00 = Rp 125.000,00 2. luran pensiun = Rp 100.000,00 Rp 225.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 4.275.000,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp4.275.000,00 Rp51.300.000,00 PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 3.000.000,00 Rp39.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp12.300.000,00 Modul Perpajakan

18

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp12.300.000,00 = Rp 615.000,00 PPh Pasal 21 bulan Januari Rp615.000,00 : 12 = Rp 51.250,00 Jurnal yang dibuat PT Jaya Abadi : Biaya Gaji Rp 4.500.000,00 Utang PPh Pasal 21 Kas/Bank

Rp 51.250,00 Rp 4.448.750,00

Catatan: a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: c. 120% x Rp4.063,00= Rp4.875,00. Penghitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, Dan Penerima Upah Borongan Dengan Upah Harian Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2015 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp300.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang: Upah sehari Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Penghasilan Kena Pajak sehari PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:

Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp3.000.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah s.d hari ke-11 (Rp200.000,00 x 11) Rp 3.300.000,00 PTKP sebenarnya: 11 x (Rp36.000.000,00/ 360) Rp 1.100.000,00 Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11 Rp 2.200.000,00 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp2.200.000,00 Rp 110.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 Rp 0,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp 110.000,00 Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Nurcahyo sebesar: Rp300.000,00 – Rp110.000= Rp190.000,00 Jurnal yang dibuat PT Cipta Mandiri Sejahtera : Biaya Gaji Rp 300.000,00 Utang PPh Pasal 21 Rp 110.000,00 Kas/Bank Rp 190.000,00

4.4 Soal Latihan Modul Perpajakan

19

1)

2)

3)

Bapak Akhmad telah menikah mempunyai anak 3, bekerja pada perusahaan PT Bandung Permai sebagai pegawai tetap sejak 1 Februari 2015. Gaji sebulan Rp. 4.500.000,- dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp. 25.000,-. Hitung PPh Pasal 21 yang terutang dan jurnal atas transaksi tersebut! Tuan Johar seorang arsitek ternama, pada bulan April 2015 menerima honorarium sebesar Rp. 50.000.000,- dari PT HK sebagai imbalan atas pemberian jasa teknik yang dilakukannya. Hitung PPh Pasal 21 yang terutang dan jurnal atas transaksi tersebut! Bapak Budi dalam bulan April 2015 menerima uang tebusan pensiun dari Dana Pensiun Purna Jarya sebesar Rp. 750.000.000,-. Hitung PPh Pasal 21 yang terutang dan jurnal atas transaksi tersebut!

Modul Perpajakan

20

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 (3) Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 21/26.

5.1

Mengisi SPT PPh Pasal 21/26 a. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 adalah sarana untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain dan penyelenggara kegiatan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau luar negeri. Sebagai media pelaporan, SPT Masa PPh Pasal 21/26 akan memuat identitas pemotong pajak (NPWP, nama dan alamat), masa pajak, penyetoran (tanggal dan jumlah yang disetorkan), jumlah penerima penghasilan, jumlah total penghasilan bruto untuk masing-masing jenis penerima penghasilan dan besarnya PPh yang dipotong untuk masa tersebut, termasuk PPh Pasal 21 yang dipotong final. Kecuali Pegawai Tetap dan Pensiunan serta Penerima pembayaran berkala lainnya, maka wajib dibuatkan bukti potong pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21/26. Dengan demikian atas Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan untuk masa Pajak (setiap bulan) harus dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan disampaikan ke KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21/26 terdaftar selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, disertai dengan Daftar Bukti Pemotongan PPh Psl 21/26 dan SSP. b.

Tatacara Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 Dalam pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 sesuai formulir nomor F.1.1.32.01 maka urutan pengisiannya adalah sebagai berikut: 1) Identitas Pemotong Pajak Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, alamat, no. telepon dan email) Pemotong Pajak 2) Masa Pajak dan tahun Pajak Diisi sesuai dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan. 3) Tanggal Penyetoran Diisi dengan tanggal penyetoran pajak. Apabila penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, maka diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir. 4) Lampiran Dibutuhkan tanda “X” sesuai dengan yang dilampirkan Apabila SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak, maka harus dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup. Dalam hal Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris maka perlu dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang.

Modul Perpajakan

21

5)

6)

Kolom (3), (4) dan (5) Diisi sesuai dengan jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak yang dipotong untuk masing-masing golongan penerima penghasilan. Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT dalam hal:  melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau  melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau  melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau  melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak. Apabila tidak lebih dari 20 (dua puluh) maka pemotong PPh Pasal 21/26 dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kerta (hard copy) atau e-SPT.

c. Kewajiban menyampaikan SPT Kewajban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut : Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah : a) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan c) jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. d. Tempat dan cara pengambilan SPT Pasal 3 ayat (2) UU KUP menyatakan, WP mengambil sendiri SPT ditempat yang ditetapkan oleh Dirjen (pada kantor DJP atau tempat lain yang diperkirakan mudah terjangkau oleh WP) atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya

Modul Perpajakan

22

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK No. 243/PMK.03/2014 tgl 24-12- 2014 diatur : SPT berbentuk formulir kertas (hard copy) dapat diambil secara langsung di KPP dan tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. SPT berbentuk e-SPT dapat diambil secara langsung oleh WP dengan cara mengunduh format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs DJP. e. Cara penyampaian SPT Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan secara langsung melalui KPP atau KP2KP; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau dengan cara lain seperti melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) dan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). (PER-14/PJ/2013) Batas waktu penyampaian SPT pada pasal 3 ayat 3 UU KUP diatur bahwa SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. f. SPT dianggap Tidak Disampaikan. Dalam Pasal 3 ayat 7 UU KUP dinyatakan bahwa, SPT dianggap tidak disampaikan apabila: 1) SPT tidak ditandatangani; 2) SPT tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan Per. Menkeu; 3) SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis; atau 4) SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan / menerbitkan SKP. g. Sanksi karena tidak menyampaikan SPT. Sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:  Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN,  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya,  Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.

5.2 SOAL LATIHAN Diminta mengisi SPT PPh Pasal 21

Modul Perpajakan

23

BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan PPh Pasal 22, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung dan akuntansi PPh Pasal 22.

6.1 Pengertian PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 6.2 Pemungut, Objek, Sifat, dan Tarif PPh Pasal 22 Pemungut, objek, dan tarif PPh Pasal 22 dapat dilihat pada tabel berikut: No. 1.

Pemungut Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Objek Impor barang

Ekspor komoditas tambang, batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh Modul Perpajakan

Tarif Barang tertentu = 10% x nilai impor Barang tertentu lainnya = 7,5% nilai impor Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang menggunakan API =  2,5% x nilai impor  Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu = 0,5% x nilai impor Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, yang tidak menggunakan API= 7,5% x nilai impor Barang yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang

1,5% x nilai ekspor









Keterangan Nilai impor didapatkan dari penghitungan Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Daftar barang tertentu dan barang tertentu lainnya dapat dilihat pada Lampiran I dan II PMK No. 107 Tahun 2015. Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FOB), sebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang.

24

No.

Pemungut

2.

Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3.

Badan usaha tertentu

Modul Perpajakan

Objek eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya; Pembayaran atas pembelian barang

Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahanbahan untuk keperluan kegiatan usahanya

Tarif

Keterangan  Daftar ekspor komoditas tambang batubaru, mineral logam dan mineral bukan logam yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 dapat dilihat pada Lampiran III PMK No. 107 Tahun 2015.

1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN

 Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).  KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi olehKPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) Yang termasuk badan usaha tertentu, meliputi:  Badan Usaha Milik Negara (BUMN);  BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya PMK No. 107 Tahun 2015; dan  Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, meliputi: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan JawaBali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau

1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN

25

No.

Pemungut

Objek

Tarif

Semua jenis semen = 0,25% x DPP PPN Kertas = 0,1 % x DPP PPN Baja = 0,3% x DPP PPN Semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih = 0,45% x DPP PPN Semua jenis obat = 0,3% x DPP PPN 0,45% x DPP PPN

4.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi

Penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri

5.

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor Produsen atau importir Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, dan pelumas

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri

Industri atau eksportir yang

Pembelian bahanbahan untuk

6.

7.

Modul Perpajakan

Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

Keterangan Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah

BBM yang dijual kepada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina = 0,25% x harga penjualan tidak termasuk PPN BBM yang dijual kepada SPBU bukan Pertamina = 0,3% x harga penjualan tidak termasuk PPN BBM yang dijual selain kepada SPBU = 0,3% x harga penjualan tidak termasuk PPN Bahan bakar gas = 0,3% x harga penjualan tidak termasuk PPN Pelumas = 0,3% x harga penjualan tidak termasuk PPN 0,25% x harga pembelian tidak 26

No.

8.

9.

10.

Pemungut bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan Badan usaha yang memproduksi emas batangan Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Modul Perpajakan

Objek keperluan industrinya atau ekspornya

Tarif termasuk PPN

pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam

1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN

penjualan emas batangan di dalam negeri

0,45% x harga jual

barang yang tergolong sangat mewah

5% x harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM

Keterangan

Barang-barang yang tergolong sangat mewah yang transaski penjualannya menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah :  Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;  Kapal pesiar, yatch, dan sejenisnya;  Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,- atau luas bangunannya lebih dari 400 m2;  Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,- atau luas bangunannya lebih dari 150 m2;  Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga 27

No.

Pemungut

Objek

Tarif

Keterangan jual lebih dari Rp2.000.000.000,- atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc; dan/atau  kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

Tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana tabel di atas dikenakan lebih tinggi 100% bagi yang tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan NPWP-nya, atas objek pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final. Sifat Pemungutan Pada umumnya, sifat pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final, kecuali penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur/agen, bersifat final. Bersifat tidak final artinya dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut sebagaimana tabel di atas dikecualikan atas objek sebagaimana tabel berikut: No. 1.

2.

Pemungut Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

 Bendahara dan KPA  Badan usaha tertentu  Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternak an, dan perikanan,  Industri atau badan

Modul Perpajakan

Pengecualian Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tidak terutang PPh Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau PPN Impor emas batangan oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali Impor kembali (re-impor) meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dan KPA yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Pembayaran yang dilakukan oleh badan usaha tertentu yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda

Keterangan Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB). Dilaksanakan oleh DJBC Dinyatakan dengan SKB Dilaksanakan oleh DJBC

28

No.

3. 4. 5.

Pemungut usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan

ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor Badan usaha yang memproduksi emas batangan Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Pengecualian pos serta pemakaian air dan listrik Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :  kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau;  kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi Pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecahpecah Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN Penjualan kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia Pembelian barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh bukan subjek pajak

Keterangan

Dilakukan tanpa SKB

6.3 Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan, Tata Cara Penyetoran, Serta Waktu Pelaporan PPh Pasal 22 No. 1.

Objek Impor barang

Modul Perpajakan

Saat Terutang dan Pelunasan/ Pemungutan terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tata Cara Penyetoran

Waktu Pelaporan

Disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). Disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak

Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dilaporkan secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu 29

2.

3.

Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam Atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha

Penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan dengan SSPCP ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank persepsi.

terutang dan dipungut pada saat pembayaran

Wajib disetor oleh KPA atau penanda tangan SPM pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wajib disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara melalui Kantor Pos, bank persepsi, paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai APBN atau APBD. Pemungutan yang dilakukan selain oleh KPA dan Bendaharan dilakukan dengan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Dilakukan dengan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Dilakukan dengan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilakukan dengan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Dilakukan dengan menerbitkan

Dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

4.

Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam

terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

5.

Atas pembelian barang dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegia tan usaha Atas penjualan hasil produksi, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan emas batangan

terutang dan dipungut pada saat pembayaran

Atas penjualan

terutang

6.

7.

Modul Perpajakan

berikutnya Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

terutang dan dipungut pada saat penjualan

dan

dipungut

Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan 30

bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order)

8.

Atas pembelian bahan-bahan dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam.

terutang dan dipungut pada saat pembelian

9.

Barang yang tergolong sangat mewah

terutang dan dipungut pada saat penjualan

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Dilakukan dengan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Dilakukan dengan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

6.4 Contoh Soal dan Pembahasan Hitung PPh Pasal 22 pada transaksi berikut kemudian buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: a. Pada tanggal 12 Oktober 2015, PT HAMKA yang mempunyai API mengimpor sebuah patung (barang tertentu lainnya) dengan nilai CIF sebesar Rp160.000.000,00, di mana tarif bea masuk patung sebesar 25%. Barang tersebut merupakan persediaan barang dagang bagi PT HAMKA. b. Pada tanggal 15 Oktober 2015, PT ABC yang tidak mempunyai API mengimpor barang (selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya) dengan nilai impor sebesar Rp200.000.000,00 (dengan asumsi termasuk bea masuk sebesar 25%). Barang tersebut merupakan persediaan barang dagang bagi PT ABC. c. Pada tanggal 18 Oktober 2015, bendaharawan Kota Makassar membeli ATK secara tunai pada UD Maju senilai Rp5.500.000,00 (termasuk PPN). ATK tersebut akan dipergunakan kegiatan operasional kantor. d. Pada tanggal 21 Oktober 2015, PT Semen Tonasa membeli ATK pada UD Mantap senilai Rp12.100.000,00 termasuk PPN. Jawaban: a. Tarif PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu lainnya adalah sebesar 7,5% dari nilai impor. Oleh karena itu, penghitungan PPh Pasal 22 yang terutang adalah PPH Pasal 22 terutang = 7,5% x Rp200.000.000,00 = Rp15.000.000,00 Jurnal pada saat diterima invoice Persediaan Barang Dagang – Patung Utang Usaha

Modul Perpajakan

Rp160.000.000,00 Rp160.000.000,00

31

Jurnal pada saat pembayaran Bea Masuk dan pengambilan barang adalah Persediaan Barang Dagang – Patung Rp40.000.000,00 PPN-Masukan Rp20.000.000,00 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp15.000.000,00 Kas *Rp75.000.000,00 *Rp40.000.000,00 (Pembayaran bea masuk) + Rp15.000.000,00 (Pemungutan PPh Pasal 22 oleh DJBC) + Rp20.000.000,00 (Pemungutan PPN oleh DJBC) b.

Tarif PPh Pasal 22 atas impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya bagi wajib pajak yang tidak memiliki API adalah sebesar 7,5% dari nilai impor. Oleh karena itu, PPh Pasal 22 yang terutang adalah PPH Pasal 22 terutang = 7,5% x Rp200.000.000,00 = Rp15.000.000,00 Jurnal pada saat diterima invoice Persediaan Barang Dagang – Patung* Rp160.000.000,00 Utang Usaha *Merupakan nilai CIF, yaitu 100/125 x Rp200.000.000,00

Rp160.000.000,00

Jurnal pada saat pelunasan pembayaran Bea Masuk adalah Persediaan Barang Dagang – Patung Rp40.000.000,00 PPN-Masukan Rp20.000.000,00 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp15.000.000,00 Kas *Rp75.000.000,00 * Rp40.000.000,00 (Pembayaran bea masuk) + Rp15.000.000,00 (Pemungutan PPh Pasal 22 oleh DJBC) + Rp20.000.000,00 (Pemungutan PPN oleh DJBC) c.

Tarif PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian ATK yang dilakukan oleh bendahara pemerintah adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pada kasus di atas terutang PPh Pasal 22 karena nilainya pembayarannya melebihi Rp2.000.000,00 dan bendaharawan merupakan pemungut PPN, maka penghitungan PPh Pasal 22 yang terutang adalah Pembayaran tidak termasuk PPN = 100/110 x Rp5.500.000,00 = Rp5.000.000,00 Dengan demikian PPh Pasal 22 yang terutang atas pembayaran tersebut adalah sebesar 1,5% x Rp5.000.000 = Rp75.000,00. Jurnal Pemerintah Kota Makassar pada saat penerimaan dan pembayaran terkait transaksi pembelian ATK oleh Bendahara: Persediaan ATK Rp5.500.000,00 Utang PPh Pasal 22 Rp75.000,00 Utang PPN Rp500.000,00 Kas Rp4.925.000,00 Jurnal UD Maju pada saat penyerahan dan pembayaran ATK: Kas Rp4.925.000,00 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp75.000,00 PPN-Keluaran Rp500.000,00 Penjualan PPN-Keluaran

Rp5.000.000,00 Rp500.000,00

Jurnal Pemerintah Kota Makassar saat penyetoran PPh Pasal 22 ke Kas Negara Utang PPh Pasal 22 Rp75.000,00 Kas Rp75.000,00 Modul Perpajakan

32

Jurnal Pemerintah Kota Makassar saat penyetoran PPN ke Kas Negara Utang PPN Rp500.000,00 Kas Rp500.000,00 d.

PT Semen Tonasa merupakan Badan Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 107 Tahun 2015, sehingga PT Semen Tonasa memungut PPh Pasal 22 untuk pembayaran atas pembelian ATK tersebut yang bernilai lebih dari Rp10.000.000,00 tidak termasuk PPN. PT Semen Tonasa juga merupakan Pemungut PPN berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2012. Penghitungan PPh Pasal 22 terutang adalah Pembayaran tidak termasuk PPN = 100/110 x Rp12.100.000,00 = Rp11.000.000,00 Dengan demikian PPh Pasal 22 yang terutang atas pembayaran ATK tersebut adalah sebesar 1,5% x Rp11.000.000 = Rp165.000,00. Jurnal PT Semen Tonasa pada saat penerimaan dan pembayaran terkait transaksi pembelian ATK oleh Bendahara: Persediaan ATK Rp12.100.000,00 Utang PPh Pasal 22 Rp165.000,00 Utang PPN Rp1.100.000,00 Kas Rp10.835.000,00 Jurnal UD Mantap pada saat penyerahan dan pembayaran ATK: Kas Rp10.835.000,00 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp165.000,00 PPN-Keluaran Rp1.100.000,00 Penjualan PPN-Keluaran

Rp11.000.000,00 Rp1.100.000,00

Jurnal PT Semen Tonasa saat penyetoran PPh Pasal 22 ke Kas Negara Utang PPh Pasal 22 Rp165.000,00 Kas Rp165.000,00 Jurnal PT Semen Tonasa saat penyetoran PPN ke Kas Negara Utang PPh Pasal 22 Rp1.100.000,00 Kas

Rp1.100.000,00

6.5 Soal Latihan Hitung PPh Pasal 22 pada transaksi berikut kemudian buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: a. Pada tanggal 10 Oktober 2015, PT ARIES yang mempunyai API mengimpor kasur (barang tertentu) dengan Nilai Impor sebesar Rp400.000.000,00 (termasuk bea masuk sebesar 25%). Barang tersebut merupakan persediaan barang dagang bagi PT ARIES. b. Pada tanggal 13 Oktober 2015, PT XYZ yang tidak mempunyai API mengimpor barang (selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya) dengan Nilai Impor Rp 400.000.000,00 (termasuk bea masuk sebesar 25%). Barang tersebut merupakan persediaan barang dagang bagi PT XYZ.

Modul Perpajakan

33

c. Pada tanggal 15 Oktober 2015, bendaharawan Kota Makassar membeli ATK pada UD Maju senilai Rp2.100.000,00 termasuk PPN. ATK tersebut akan dipergunakan kegiatan operasional kantor. d. Pada tanggal 18 Oktober 2015, PT Semen Tonasa membeli ATK pada UD Mantap senilai Rp5.500.000,00 termasuk PPN.

Modul Perpajakan

34

BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan PPh Pasal 23/26, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung dan akuntansi PPh Pasal 23/26.

7.1. Pengertian PPh Pasal 23/26 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 1) Pemotong PPh Pasal 23: a. badan pemerintah; b. Subjek Pajak badan dalam negeri; c. penyelenggaraan kegiatan; d. bentuk usaha tetap (BUT); e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: a. WP dalam negeri; b. BUT 7.2. Dasar Perhitungan Tarif PPh Pasal 23/26 Tarif dan Objek PPh Pasal 23 1. 15% dari jumlah bruto atas: a. dividen b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; c. royalti; dan d. hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. 2% dari jumlah bruto atas: a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang telah di potong PPh Pasal 21. Jasa lain terdiri dari: (PMK141/03/2015) 1) Jasa penilai (appraisal); 2) Jasa aktuaris; 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 4) Jasa hukum; 5) Jasa arsitektur; 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 7) Jasa perancang (design); 8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; Modul Perpajakan

35

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

26)

27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47)

Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services); Jasa perantara dan/ atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner,pamphlet, baliho dan folder; Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website; Jasa internet termasuk sambungannya; Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan; Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa sedot septic tank; Jasa pemeliharaan kolam; Jasa katering atau tata boga; Jasa freight forwarding; Jasa logistik; Jasa pengurusan dokumen; Jasa pengepakan; Jasa loading dan unloading; Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; Jasa pengelolaan parkir; Jasa penyondiran tanah pengujian Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan; Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit; Jasa pemeliharaan tanaman;

Modul Perpajakan

36

48) 49)

Jasa pemanenan; Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; 50) Jasa dekorasi; 51) Jasa pencetakan/penerbitan; 52) Jasa penerjemahan; 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan; 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 56) Jasa pengelolaan penitipan anak; 57) Jasa pelatihan dan/ atau kursus; 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 59) Jasa sertifikasi; 60) Jasa survey; 61) Jasa tester, dan 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Untuk yang tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tariff PPh Pasal 23. 4. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud diatas: a) untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan b) untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 1) pembayaran gajl, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan; 3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/ atau 4) pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Pengeculian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 adalah: 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; Modul Perpajakan

37

4. 5. 6. 7.

b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; Dividen yang diterima orang pribadi Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

7.3. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 1. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannnya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 2. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 3. Pemotong PPh Pasal 23 di wajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong. 5. Pelaksanaan pemotong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah, pengawasan terhadap pelaksaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 7.4. Bukti Pemotong PPh Pasal 23 Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23. 7.5. Contoh Soal 1.

PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari: jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100.000.000,00; fee agen Rp5.000.000,00; dan biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut: a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar : 2% x Rp 150.000.000,- = Rp3.000.000,00.

Modul Perpajakan

38

e.

f.

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah: 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar: 2% x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000,00; dan 2) untuk jasa keagenan sebesar: 2% x Rp5.000.000,00 = Rp100.000,00. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar: 2% x Rp255.000.000,00 = Rp5.100.000,00 Jurnal pada saat Pembayaran dari PT.Iklan Promo pada PT.Perusahaan Media PT. Iklan Promo Piutang kepada PT. Jumbo Rp150.000.000 Utang PPh 23 Rp3.000.000 Kas Rp147.000.000 PT. Perusahaan Media Kas Uang Muka PPh 23 Pendapatan-Pemasangan Iklan

Rp147.000.000 Rp3.000.000 Rp150.000.000

Jurnal pada saat Pembayaran dari PT.Jumbo kepada PT.Iklan Promo PT. Jumbo Beban Iklan Rp255.000.000 Utang PPh 23 Rp2.100.000 Kas Rp252.900.000 PT. Iklan Promo Kas Uang Muka PPh 23 Piutang Pendapatan

Rp252.900.000 Rp2.100.000 Rp150.000.000 Rp105.000.000

7.6. Soal Latihan 1. Acara ulang tahun perusahaan PT. Antariksa melakukan pesta bagi karyawan dan para tamu undangan. Untuk kebutuhan tersebut PT. Antariksa menggunakan Jasa CV. Margaboga untuk menyediakan catering, dengan nilai pembelian sebesar Rp. 68.000.000,-Dalam kontrak yang dibuat disebutkan sebagai berikut: Makanan dan minuman untuk 300 orang @ 150.000, = Rp. 85.000.000 Pemakaian peralatan dan Tenaga Kerja = Rp 20.000.000 Fee = Rp 23.000.000 Harga disepakati = Rp 38.000.000 Hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang adalah atas transaksi di atas: 2. Pada bulan Oktober 2009 PT A memberikan pinjaman kepada PT B sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jatuh tempo pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pada 1 April 2010, PT B membayar bunga sebesar Rp50.000.000,00 kepada PT A. Atas bunga pinjaman ini, PT A telah mengakui sebagai penghasilan di tahun 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (bunga selama Oktober s.d Desember 2009). Hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang? Modul Perpajakan

39

BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan PPh Pasal 4 Ayat 2, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung dan akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2)

8.1 Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 Pasal 4 (2) Undang-undang PPh mengatur bahwa beberapa Penghasilan tertentu dengan syarat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dapat pajak bersifat final. Penghasilan tersebut adalah: 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian; 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pengenaan bersifat final merupakan suatu pengenaan pajak yang memiliki karakteristik berbeda dari Pajak Penghasilan secara umum. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) di uraikan bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menetapkan pengenaan pajak bersifat final adalah antara lain:  Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;  kesederhanaan dalam pemungutan pajak;  berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun DJP;  pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan  memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut dalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam hal penghasilan tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan Peraturan Pemerintah tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengaturan ini dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan penegasan bahwa jika terdapat Peraturan Pemerintah yang mengenakan Pajak bersifat final, maka pengenaan pajak secara umum seperti yang diatur dalam undang-undang Pajak Penghasilan di kesampingkan, sehingga yang berlaku adalah PengenaanPajak secara Final seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Modul Perpajakan

40

Karakteristik pengenaan Pajak Penghasilan Bersifat Final antara lain sebagai berikut :  Pengenaannya dipisahkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif PPh umum.  Terutang pada setiap transaksi atau tanpa diakumulasikan pada periode tahun pajak.  Pelunasannya dapat menggunakan mekanisme witholding, atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak. Jika pajak yang terutang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, maka kekurangannya di setor sendiri oleh wajib pajak.  Pajak Penghasilan Final atau yang bersifat final tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang yang dikenakan tarif umum.  Biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat finaltidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang bersifat umum.  Biasanya Tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah tarif tunggal meskipun ada juga yang bersifat progresif.  Dilakukan pembukuan terpisah dengan yang dikenakan tarif pajak bersifat umum, atau yang bukan merupakan objek pajak, serta yang mendapatkan fasilitas perpajakan. (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010). Selain diaturpada Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pengenaan PPh bersifat Final juga diatur pada Pajak 15, Pasal 17 ayat (2c), dan Pasal 22Undangundang Pajak Penghasilan. 8.2 Objek, Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Final atau Bersifat Final No 1.

Objek Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI Dasar Hukum :  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP No. 131 Tahun 2000  KMK-51/KMK.04/2001  SE-01/PJ.43/2001 Pengecualian:

Tarif 20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)

Dasar Perhitungan Jumlah Bruto Bunga

a.

Bung a deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b. Bung a dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di IndonesiaIndonesia. atau cabang bank luar negeri c. Bung a deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Modul Perpajakan

41

Dana Pensiun. d.

2.

3.

4.

Bung a tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. Hadiah Undian Dasar Hukum :  PPh Pasal 4 ayat 2  PP No. 132 Tahun 2000 jo KEP395/PJ./2001 Bunga Simpanan Anggota Koperasi Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PPh Psal 17 ayat 7  PP No.15 Tahun 2009 a. Peng hasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 perbulan b. Peng hasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 perbulan Bunga Obligasi Dasar Hukum :  PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Pasal 17 ayat 7  PP No. 16 Tahun 2009 a. Bung a Obligasi dengan kupon 1. WP DN & BUT 2. WP LN b. Disk onto Obligasi dengan kupon 1. WP DN & BUT 2. WP LN c.

0% 10%

Jumlah bruto bunga

15% 20% atau Tarif berdasarkan P3B

Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi

15% 20% atau Tarif berdasarkan P3B

Disk onto Obligasi tanpa bunga 1. WP DN & BUT 2. WP LN

d.

25%

Jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan

15% 20% atau Tarif berdasarkan P3B

Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi

Bung a dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak

Modul Perpajakan

42

5.

reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;  untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;  untuk tahun 2014 dan  seterusnya. Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP No.41/1994  PP No.14/1997  282/KMK.04/1997  SE-06/PJ.4/1997 a. Saha m pendiri b.

6.

7.

8.

Buka n saham pendiri Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan (Sejak 1 Januari 2009, baik OP maupun Badan) Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP 71 tahun 08  PMK-243/PMK.33/2008;  PER30/PJ./2009  Rumah susun dan rumah susun sederhana Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP No. 29 tahun 1996  PP No. 5 tahun 2002  KMK-120/KMK.03/2002  KEP-227/PJ/2002 Usaha Jasa Kontruksi Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP No. 140 Tahun 2000 jo PP No. 51 Tahun 2008, direvisi dengan PP No 40 Tahun 2009  SE-05/PJ.03/2008 bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan

Modul Perpajakan

0% 5% 15%

(0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO)) 0,1% X Nilai Transaksi

5%

bruto nilai penjualan/pengalihan tanah dan/atau bangunan .

1%

10%

Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan baik yang diterima/diperoleh WP Orang Pribadi maupun WP Badan Jumlah bruto

43

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a. Waji b Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi; b. Waji b Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; c. Waji b Pajak penyedia jasa pengawasan konstruks 9.

10.

Uang Pesangon yang Dibayarkan sekaligus Dasar Hukum:  PPh Pasal 21  PP No. 68 tahun 2009  PMK No. 16/PMK.03/2010 a. Penghasilan bruto s.d. Rp50 juta b. Rp50 juta s.d. Rp100 juta c. Rp100 juta s.d. Rp500 juta d. Diatas Rp500 juta Uang manfaat pensiun; Tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus a. Peng hasilan bruto s.d. Rp50 juta b. Diata s Rp500 juta Pelayaran DN dan/atau Penerbangan LN Dasar Hukum:  PPh Pasal 15.  KMK 416/KMK.04/1996  SE 29/PJ.4/1996  KMK 417/KMK.04/1996  SE 32/PJ.4/1996 a. Pelayaran Dalam Negeri

b. 11.

Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia Dasar Hukum:  PPh Pasal 15.  634/KMK.04/1994

Modul Perpajakan

4% 2% 4%

Penghasilan bruto 0% 5% 15% 25%

0%

Penghasilan bruto

5%

1,2%

Peredaran bruto (norma khusus)

2,64% 0,44%

Nilai Ekspor Bruto (norma khusus)

44

 Kep-667/PJ/2001  SE-2/PJ.03/2008 12. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian (OP) Dasar Hukum: 1. PPh Pasal 15. 2. 248/KMK.04/1995 3. SE-38/PJ.4/1995 Dikecualikan: jika pemegang hak atas tanah dan bangunan adalah badan pemerintah 13. Honorarium/imbalan atas beban APBN/APBD yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, POLRI dan Pensiunan. Dasar Hukum:  PPh Pasal 21 ayat (1)  PP 45 tahun 1994  Kep-545/PJ./2000  Per-15/PJ./2006 14. Penyalur/Dealer/Agen Produk Pertamina dan Premix Dasar Hukum:  PPh Pasal 22  254/KMK.03/2001 Jo  392/KMK.03/2001 Jo  236/KMK.03/2003 Jo  154/PMK.03/2007 Jo  08/PMK.03/2008 Jo  210/PMK.03/2008 a. Penj ualan SPBU Swasta b. Penj ualan SPBU Pertamina c. Penj ualan minyak Tanah d. Penj ualan Gas LPG/Pelumas 15. Diskonto Surat Utang Negara ( SPBN & ORI) Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP.27 Th 2008 16. Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Dasar Hukum:  PPh Pasal 4 ayat (2)  PP No.4/1995  250/KMK.04/1995  SE-33/PJ.4/-1995 17. WP yang melakukan kegiatan usaha jasa Modul Perpajakan

5%

jumlah bruto nilai yang tertinggi antara lain pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bagian bangunan yang diserahkan

15%

Penghasilan bruto  252/PMK. 03 /08  PER 31/PJ/2009  PER 57/PJ /2009 Akan diatur dengan permen keu ter sendiri

Penjualan 0,3% 0,25% 0,3% 0,3%

20%

Jumlah Diskonto SPN

0,1%

Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal

7% x 30% x total biaya pembuatan 45

18.

maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Dasar Hukum:  PPh Pasal 15  KMK 543/KMK.03/2002  SE 02/PJ.31/2003 Penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak yang tidak melebihi 4,8 M dalam 1 Tahun Dasar Hukum:  PP 46 Tahun 2013

atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials)

1% x omzet (Jumlah Peredaran Bruto)

8.3 Pemotong atau Pemungut Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) 1.

Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI Bank dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan yang melakukan pembayaran bunga wajib memotong PPh final yang terutang. Demikian juga Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

2.

Hadiah Undian Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.

3.

Bunga Simpanan Anggota Koperasi Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi.

4.

Bunga Obligasi Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh: a. penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas: 1) bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan 2) diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau c. perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi.  Dalam hal penjualan Obligasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak tersebut di atas, kustodian atau subregistry selaku pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi, wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penjual Obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan.

Modul Perpajakan

46





Dalam hal penjualan Obligasi tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi melainkan hanya atas unjuk, pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dilakukan oleh penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, dari pembeli/pemegang Obligasi pada saat:  jatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo bunga terakhir;  jatuh tempo Obligasi, untuk penghasilan diskonto yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal penerbitan perdana Obligasi. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa penjual Obligasi atas unjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pihak yang tidak diberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga pada saat jatuh tempo bunga atau diskonto pada saat jatuh tempo Obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual Obligasi tersebut.

5.

Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek ditunjuk sebagai pemotong pajak final yang terutang.

6.

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan (Sejak 1 Januari 2009, baik OP maupun Badan) Ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Pejabat yang berwenang hanya menanda tangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pejabat yang berwenang tersebut adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jika pembayaran dilakukan oleh bendaharawan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembayaran, maka pajak yang terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukarmenukar. Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak, kecuali atas permohonan yang dikecualikan dari pengenaan pajak.

7.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Dalam hal penyewa bukan merupakan pemotong pajak di atas, maka pelunasan pajak terutang dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh yang menyewakan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 50/PJ./1996 Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan,ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah : a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut menjadi pemotong pajak dengan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kepala KPP setempat.

Modul Perpajakan

47

8.

Usaha Jasa Kontruksi Dipotong oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan.

9.

Uang Pesangon yang Dibayarkan sekaligus Uang manfaat pensiun; Tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Pajak penghasilan PPh pasal 21 di potong oleh Pemberi kerja

10. Pelayaran Dalam Negeri Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyewa./pencharter kapal atau pesawat. Pemotongan dilakukan pada saat sewa/charter itu terutang (dibukukan sebagai biaya oleh penyewa/pencharter) atau pada saat sewa/charter itu dibayarkan kepada pihak yang menyewakan/mencharterkan tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyewa/pencharter kapal. Pemotongan pajak dilakukan oleh penyewa/pencharter pada saat sewa/charter itu terutang (dibukukan sebagai biaya oleh penyewa/pencharter) atau pada saat sewa/charter itu dibayarkan kepada pihak yang menyewakan/mencharterkan tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. 11. WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia Disetorkan sendiri oleh WP yang bersangkutan 12. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Yang melakukan pemotongan pajak adalah pemegang hak atas tanah. 13. Honorarium/imbalan atas beban APBN/APBD yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, POLRI dan Pensiunan. Yang melakukan pemotongan pajak adalah Bendaharawan Pemerintah 14. Penyalur/Dealer/Agen Produk Pertamina dan Premix Yang melakukan pemotongan pajak adalah Pertamina 15. Diskonto Surat Utang Negara (SPBN & ORI) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto SPN dilakukan oleh : a. Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas diskonto yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo; b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara (dealer), atas diskonto yang diterima atau diperoleh penjual SPN pada saat transaksi di Pasar Sekunder; c. Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana selaku pembeli SPN tanpa melalui pedagang perantara, atas diskonto yang diterima atau diperoleh penjual SPN pada saat transaksi di Pasar Sekunder. d. Dalam hal penjualan SPN secara langsung tanpa melalui pedagang perantara dan dilakukan kepada pihak selain pemotong pajak,pihak yang melakukan pencatatan perubahan hak kepemilikan SPN (sub registry) wajib memotong Pajak Penghasilan Final yang terutang sebelum mutasi hak kepemilikan dapat dilakukan. 16. Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Modul Perpajakan

48

Pada dasarnya Pajak final yang terutang hitung secara self assessment, namun jika saham yang diperdagangkan adalah saham yang diperdagangkan di bursa efek, maka yang ditunjuk sebagai pemotong adalah penyelenggara bursa atau pedagang perantara efek. 17. WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

Pemotong adalah yang melakukan usaha. 18. Penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak yang tidak melebihi 4,8 M dalam 1 Tahun Disetorkan sendiri oleh WP yang bersangkutan 8.4 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 1.

Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada saat di Bank atau Bank Indonesia Melaporkan ke KPP tempat peroleh atau diterimanya sebagai pemotong PPh final terdaftar paling lambat 20 penghasilan dari bunga wajib menyetorkan ke kas hari setelah masa pajak deposito, tabungan serta Negara paling lambat berakhir. diskonto sertifikat Bank tanggal 10 bulan berikutnya Indonesia (SBI) oleh Wajib setelah Masa Pajak berakhir Pajak dalam negeri, BUT, dan, dan wajib pajak luar negeri yang dibayarkan oleh pemotong PPh final berdasarkan ketentuan ini yaitu Bank pembayar bunga dan dana pensiun.

2.

Hadiah Undian Saat Terutang Penyetoran Terutang dan dipotong pada Penyetoran dilakukan paling saat pembayaran atau lambat tanggal 10 bulan penyerahan hadiah tersebut berikutnya setelah bulan saat terutangnya dan

Pelaporan Pelaporan melalui SPT Masa PPh Final paling lambat 20 hari setelah masa pajakberakhir.

3.

Bunga Simpanan Anggota Koperasi Atas Pemotongan yang dilakukan Koperasi memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.  Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen). Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada saat Pajak Penghasilan yang Koperasi wajib pembayaran bunga telah dipotong oleh koperasi menyampaikan laporan wajib disetor ke kas Negara tentang pemotongan dan melalui Kantor Pos atau penyetoran Pajak bank yang ditunjuk oleh Penghasilan sebagaimana 

Modul Perpajakan

49

Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

4. Bunga Obligasi Penjual Obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan. Dalam hal Obligasi yang dijual tidak dapat ditentukan harga perolehan dan tanggal perolehan yang sebenarnya, harga perolehan dan tanggal perolehan yang wajib diberitahukan oleh penjual Obligasi kepada pemotong pajak ditentukan dengan cara mendahulukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama (metode First In First Out). Pemberitahuan dilakukan dengan menyerahkan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dari pembelian Obligasi tersebut sebelumnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi penjual Obligasi yang tidak diberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan. Dalam hal penjual Obligasi tidak memberitahukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi, atas penghasilan bunga dan/atau diskonto yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi beserta perubahannya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksud dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada saat jatuh Pemotong Pajak Pemotong Pajak tempo bunga obligasi Penghasilan wajib menyetor Penghasilan wajib Pajak Penghasilan ke Kantor menyampaikan laporan Pos atau bank persepsi, tentang pemotongan dan paling lama tanggal 10 penyetoran Pajak (sepuluh) bulan berikutnya Penghasilan paling lama 20 setelah bulan dilakukan (dua puluh) hari setelah pemotongan pajak. bulan dilakukan pemotongan Penyetoran Pajak pajak. Penghasilan dengan Pelaporan Pajak menggunakan Surat Setoran Penghasilan dilakukan Pajak. dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). 5. Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek  Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk setiap transaksi penjualan saham, dilakukan oleh penyelenggaraan bursa efek sebagai berikut. a. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh penyelengaraan bursa efek dilakukan melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan Modul Perpajakan

50



6.

saham. Transaksi penjualan saham di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh investor melalui perantara pedagang efek, sehingga penyelenggaraan bursa efek tidak dapat melakukan pemotong secara langsung pada pihak yang menjual saham. Oleh karena itu, pemotongan Pajak Penghasilan harus dilakukan melalui perantara pedagang efek pada saat perantara tersebut melakukan pelunasan transaksi penjual tersebut kepada investor. Dengan demikian, perantara pedagang efek ikut bertanggung jawab atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut. b. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan tersebut ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Sebagai contoh, untuk transaksi penjualan saham yang terjadi selama bulan September 1997, Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh penyelenggara bursa efek harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 1997. c. Penyelenggaraan bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Tata cara penyetoran dan pelaporan tambahan PPh yang terutang atas saham pendiri (sebesar 0,5%), dilakukan sebagai berikut. 1) Emiten atas nama yang terutang sebesar 0,5% kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos: a. Sebelum penjualan seham pendiri, selambat-lamabatnya tanggal 29 November 1997, apabila saham tersebut telah diperdagangan di bursa efek sebelum tanggal 29 Mei 1997; b. Sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997. 2) Emiten wajib menyampaikan laporan mengenai penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut kepada Kepala Pelayaan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Laporan dimaksud sekurang-kurangnya berisikan: a. Nama dan NPWP pemilik saham pendiri; b. Nilai saham; c. Pajak Penghasilan Terutang; d. Tanggal penyetoran pajak; Laporan penyetoran ini dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke – 3. 3) Emiten wajib melaporkan kepada penyelenggaraan bursa efek bahwa atas seluruh saham pendiri telah dibayarkan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5%, sehingga untuk selanjutnya transaksi penjualan saham pendiri hanya dikenakan Pajak Penghasilan 0,1%.

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan (Sejak 1 Januari 2009, baik OP maupun Badan)  Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban pelunasan telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.

Modul Perpajakan

51





Jika transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan antara pemegang hak kepada bendaharawan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembayaran, maka Bendaharawan atau pejabat tersebut wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan. Penyetoran pajak terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar. Bendaharawan atau pejabat dimaksud wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

7.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan  Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan pihak penyewa wajib: Saat Terutang Penyetoran Pelaporan PPh atas penghasilan dari Menyetor Pajak penghasilan Melaporkan pemotongan dan persewaan tanah dan/atau yang terutang ke Bank penyetoran Pajak penghasilan bangunan terutang pada Persepsi atau Kantor yang terutang saat pembayaran atau Pos dan Giro paling lambat ke Kantor Pelayanan Pajak terutangnya sewa. tanggal 10 (sepuluh) bulan paling lambat tanggal 20 (dua takwin berikutnya puluh) bulan takwin setelah bulan pembayaran berikutnya setelah bulan atau terutangnya sewa pembayaran atau terutangnya sewa  Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan, pihak yang menyewakan berwajiban Saat Terutang Penyetoran Pelaporan PPh atas penghasilan dari Menyetor Pajak penghasilan Melaporkan pemotongan dan persewaan tanah dan/atau yang terutang ke Bank penyetoran Pajak penghasilan bangunan terutang pada Persepsi atau Kantor yang terutang saat pembayaran atau Pos dan Giro paling lambat ke Kantor pelayanan Pajak terutangnya sewa. tanggal 15 (lima belas) bulan paling lambat tanggal 20 (dua takwin berikutnya puluh) bulan takwin setelah bulan pembayaran berikutnya setelah bulan atau terutangnya sewa; pembayaran atau terutangnya sewa  Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Pasal 25.

8.

Usaha Jasa Kontruksi Pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dilakukan dengan: a. Dipotong oleh Pengguna Jasa dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak.  Terutang pada saat pembayaran  PPh Final yang dipotong = Tarif Pajak X jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN)  Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa, disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak  Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Modul Perpajakan

52



Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pemotongan pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. b. Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.  Terutang pada saat penerimaan pembayaran  PPh disetor sendiri =Tarif Pajak X jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN).  pajak terutang tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, maka penyetoran dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran  Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.  Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pemotongan pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran 9.

Uang Pesangon yang Dibayarkan sekaligus Uang manfaat pensiun; Tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Pembayaran dianggap sekaligus jika sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Pembayaran sekaligus meliputi;  Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia.  Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus  Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup. Berikut ketentuan lainya mengenai PPh atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus;  Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.  Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus sehingga terutang PPh pasal 21 yang bersifat final. Pemotongan dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup. Pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar Uang Manfaat Pensiun kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.  Pemotong wajib memberikan bukti potong baik dimainta maupun tidak pada saat pemotongan kepada pegawai yang menerima penghasilan tesebut termasuk pegawai yang dikenakan tarif 0%.

Modul Perpajakan

53

Saat Terutang Terutang pada pembayaran.

10.

Penyetoran saat PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak untuk setiap masa wajib disetor ke Kantor Pos atau bank persepsi, paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetorannya dengan menyampaikan SPT masa PPh 21 paling lambat 20 hari setalah masa pajak berakhir.

Pelayaran Dalam Negeri Yang menjadi objek pajak adalah peredaran bruto yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalamnegeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari: a. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia; b. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia; c. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan d. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia Terminologi objek penyerahan jasa perkapalan, ditegaskan dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S - 852/PJ.341/2003 Tentang Penegasan Perlakuan PPh Atas Sewa Kapal, bahwa dalam terminologi jasa angkutan kapal (lautan dan udara), dikenal beberapa jenis charter/sewa, yaitu: a. Sewa berdasarkan pemakaian ruang (space charter); b. Sewa berdasarkan pemakaian waktu (time charter); c. Sewa kapal tanpa awak (bareboat charter); d. Sewa kapal dengan awak (fully-manned basis). Apabila charter/sewa atas pemakaian ruang, waktu dan/atau sewa dengan awaknya dan digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri, maka perlakuan perpajakannya sesuai ketentuan Pasal 15 UU PPh jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996. Namun apabila charter/sewa kapal didasarkan atas sewa kapal tanpa awak, maka perlakuan perpajakannya sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU PPh sebagai sewa aktiva berwujud. Pelunasan PPh yang terutang atas penyerahan jasa Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dilakukan sebagai berikut : a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib : 1) Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti; 2) Memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan 3) Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); 4) Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 15 (Terlampir –Lampiran XI _SPT Masa PPh Pasal 15) dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) (Terlampir – Lampiran XII-Bukti Potong PPh Pasal 15).

Modul Perpajakan

54

b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib: 1) Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final; 2) Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan bentuk SPT Masa PPh Pasal 15 (terlampirLampiran XI) dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final; c. Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak di Luar negeri (PPh Pasal 24), dapat diperhitungkan dengan PPh, untuk masing-masing negara setinggi-tingginya 1,2% (satu koma dua persen) dari penghasilan yang diterima atau diperolehnya diluar negeri tersebut. d. Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan di atas, maka atas penghasilan lainnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri Pelunasan atau pembayaran PPh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencharter wajib : 1) Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilaipengganti; 2) Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atauPenerbangan luar negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan; 3) Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 4) Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 15, dilampiri dengan Lembarke-3 SSP dan lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (final). b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar Negeri Wajib: 1) Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final: 2) Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SPT PPh Pasal 15 dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final. c. Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan dari penyerahan jasa pelayaran atau penerbangan, maka atas penghasilan lainnya tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku. 11.



WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari negara yang belum mempunyai tax treaty dengan Indonesia (Non Treaty Partner).

Modul Perpajakan

55

Saat Terutang Terutang pada menerima penghasilan

Penyetoran saat Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu masa Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu Surat Setoran Pajak (SSP) Final

Pelaporan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib melaporkan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 (duapuluh) bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran I dan dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final.

12.

Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada saat terjadi Wajib Pajak Luar pajak yang melaporkan pembayaran transaksi. menerima penghasilan Pajak Penghasilan yang mengenail Nilai Bangunan dilakukan ke Kantor yang diterima dalam rangka Pelayanan Pajak selambatbangunan guna serah lambatnya tanggal 20 suhubungan dengan (duapuluh) bulan berikut berakhirnya masa perjanjian, menyetorkan pajak atas transaksi tersebut ke kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP

13.

Honorarium/imbalan atas beban APBN/APBD yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, POLRI dan Pensiunan. Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Saat terutang adalah saat Menyetorkan Paling Lambat Pelaporan dilakukan Pejabat Negara, PNs Tanggal 15 Bulan Berikutnya Bendaharawan yang anggota TNI, POLRI dan melakukan pemotngan paling Pensiunan Menerima lambat tanggal 20 bulan Honorium atau imbalan yang berikutnya. dimaksud 14.

Penyalur/Dealer/Agen Produk Pertamina dan Premix Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Saat Terutang adalah saat Menyetorkan Paling Lambat Pelaporan dilakukan paling Pihak Pertamina Tanggal 15 Bulan Berikutnya lambat tanggal 20 bulan Modul Perpajakan

56

Menyerahkan Produk Pertamina ke Penyalur/Agen Dealer

berikutnya.

15.

Diskonto Surat Utang Negara (SPBN & ORI) Penjual SPN berkewajiban memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan SPN yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan Diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan. Kewajiban penjual SPN untuk memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan SPN dan tanggal perolehan yang sebenarnya untuk keperluan penghitungan diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan, dilakukan dengan menyerahkan lembar ke-4 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari pembelian SPN sebelumnya atau menyerahkan fotokopi bukti pembelian di pasar perdana yang sah dalam hal SPN diperoleh di pasar perdana. Apabila penjual SPN tidak memberitahukan data/informasi yang sebenarnya kepada pemotong pajak, maka atas penghasilan berupa Diskonto SPN yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana mestinya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada tanggal Menyetor Pajak Penghasilan melaporkan pemotongan dan transaksi saat penjualan yang terutang ke Bank penyetoran Pajak SPN di Pasar Sekunder atau Persepsi atau Kantor Penghasilan ke Kantor pada tanggal saat jatuh Pos dan Giro paling lama Pelayanan Pajak dengan tempo SPN tanggal 10 (sepuluh) bulan menggunakan SPT Masa berikutnya setelah PPh Pasal 4 (2) (Terlampir – bulan pemotongan; Lampiran X SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. 16.

Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada saat tanggal PPh Final atas penghasilan melaporkan pemotongan dan transaksi penjualan saham perusahaan modal ventura penyetoran Pajak milik perusahaan modal dari transaksi penjualan Penghasilan ke Kantor ventura saham atau pengalihan Pelayanan Pajak dengan penyertaan modal pada menggunakan SPT Masa perusahaan pasangan PPh Pasal 4 (2) paling lama usahanya disetorkan tanggal 20 (dua puluh) bulan selambat-lambatnya tanggal berikutnya setelah bulan 15 masa pajak setelah pemotongan terjadinya transaksi penjualan saham, dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 (2) UU Pajak Penghasilan, kecuali atas saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek. 17.

WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

Modul Perpajakan

57

Saat Terutang Penyetoran Terutang pada saat selesai pembayaran pajak setiap pembuatan/penjualan bulan harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final

Pelaporan pelaporan pajak setiap bulan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan SSP PPh Final lembar ke-3.

18.

Penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak yang tidak melebihi 4,8 M dalam 1 Tahun Saat Terutang Penyetoran Pelaporan Terutang pada saat pembayaran pajak setiap pelaporan pajak setiap bulan menerima penghasilan bulan harus dilakukan paling harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan lambat tanggal 20 bulan berikut dengan berikut dengan menggunakan Surat Setoran menggunakan SSP PPh Pajak (SSP) Final lembar ke-3. 8.5 Contoh Soal 1.

PT.Rahardi Sport Center (Pengusaha Kena Pajak) yang memiliki gedung kantor empat lantai menyewakan ruangan di lantai tiga gedung tersebut kepada PT.Gunung Abadi Jaya dengannilai sewa 22.000.000 sebulan termasuk PPN, maka PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan gedung kantor tersebut adalah ? Jawab : Nilai sewa termasuk PPN = 22.000.000 DPP (100/110x22.000.000) =20.000.000 PPN (10% x 20.000.000) = 2.000.000 – Objek PPh Pasal 4 ayat (2) = 20.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) : 20.000.000 x 10 % =2.000.000 Jurnal PT. Gunung Abadi Jaya Beban Sewa Rp22.000.000 Utang PPh Final Kas Jurnal PT. Rahardi Sport Center Kas Rp20.000.000 Beban PPh Final Rp2.000.000 Penghasilan Sewa PPN Keluaran

Rp2.000.000 Rp20.000.000

Rp20.000.000 Rp2.000.000

8.6 Soal Latihan 1. Rizaldi dan Sofyan Maliki merupakan pegawai PT Sabar Abadi. Pada akhir tahun 2010 perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan pegawai. Pada 15 Januari 2011, Rizaldi dan Sofyan Maliki terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Sabar Abadi. Kedua pegawai tersebut berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja dimana masing-masing menerima uang pesangon sebesar Rp. 40 juta dan Rp. 300 juta yang dibayarkan sekaligus kepada Rizaldi dan Sofyan Maliki pada 15 Januari 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan

Modul Perpajakan

58

2.

PT. ABC adalah Sebuah Perusahaan yang memiliki 2 gedung yaitu gedung A dan B. Gedung B disewakan ke PT 234 seharga Rp 50.000.000 untuk dijadikan tempat kegiatan usaha, Bagaimana kah Menghitung PPh yang terutang atas transaksi tersebut.

Modul Perpajakan

59

BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan PPh Pasal 24, dasar perhitungan, tarif, cara menghitung dan akuntansi PPh Pasal 24.

9.1. Pengertian PPh Pasal 24 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Contoh: PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara Z adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut: Keuntungan Z Inc Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%) Pajak atas dividen (38%) Dividen yang dikirim ke Indonesia

US$ 100,000.00 US$ 48,000.00 (-) US$ 52,000.00 US$ 19,760.00 (-) US$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$ 19,760.00. Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$ 48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$ 48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X. 9.2. Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undangundang ini. Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-undang ini. Modul Perpajakan

60

Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan: a. Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. b. Pengkreditan pajak dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. c. Jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. d. Jumlah tertentu dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. e. Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan Kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. f. Penghasilan Kena Pajak tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri menurut Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Dalam hal pembetulan menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sesuai Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam hal pembetulan menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut: a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan; b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Modul Perpajakan

61

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting. Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut. Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka penentuan sumber dari penghasilan dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-undang ini. Misalnya dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar Rp 5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan: 1. laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri; 2. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; 3. dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Namun, atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kemampuan Wajib Pajak (force majeur). 9.3. Kredit Pajak Luar Negeri (LAMPIRAN KHUSUS 7A/7B DALAM SPT TAHUNAN) Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002. -

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Modul Perpajakan

62

Jumlah Penghasilan dari LN ----------------------------------

X

Total PPh Terutang

Penghasilan Kena Pajak - Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa

negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (ordinary credit per country basis). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh. PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI WAJIB PAJAK BADAN Contoh Soal 1 PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam thn 2015 sbb: Penghasilan dalam negeri Rp 1.000.000.000 Penghasilan luar negeri Rp 1.000.000.000 (dengan tarif pajak 20 %) Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah: 1. Penghasilan dalam negeri Rp 1.000.000.000 Penghasilan luar negeri Rp 1.000.000.000 Jumlah penghasilan neto

Rp.2.000.000.000

2. Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai dengan tarif Pasal 17, pajak Penghasilan yang terutang adalah: 25 % x Rp 2.000.000.000 = Rp 500.000.000 3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah: Rp 1.000.000.000,00 x Rp 500.000.000  Rp 250.000.000 Rp 2.000.000.000,00

Oleh karena itu batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp 250.000.000 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp 200.000.000,00 (20 % x Rp 1.000.000.000,00), maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Rp 200.000.000,00. Jurnal Jurnal pada saat penerimaan penghasilan luar negeri Kas Pajak Dibayar Dimuka Pendapatan dividen

800.000.000 200.000.000

Jurnal pada saat penghitungan PPh akhir tahun Beban Pajak 500.000.000 Utang Pajak Pajak Dibayar Dimuka PPh 24

1.000.000.000

300.000.000 200.000.000

Contoh Soal 2

Modul Perpajakan

63

Asumsikan semua penghasilan sama dengan soal 1 namun tarif pajak luar negeri yang berlaku adalah 30% dari penghailan luar negeri sebesar Rp1.000.000.000,00 maka jumlah pajak yang dipotong diluar negeri adalah Rp3000.000.000. Oleh karena itu batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp 250.000.000 lebih kecil dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (30 % x Rp 1.000.000.000,00), maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Rp 250.000.000,00 Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri WP Orang Pribadi Seperti pada contoh diatas, apabila penghasilan dari dalam negeri diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi, untuk menghitung penghasilan kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Oleh karena itu, penghasilan PPh pasal 24 menjadi sebagai berikut: Penghasilan dari luar negeri sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tarif pajak 20%. Penghasilan dalam negeri sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Tahun 2015 1. Penghasilan neto Rp 2.000.000.000,00 PTKP (K/3) (Rp. 48.000.000,00) + Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.952.000.000,00 2. Pajak penghasilan terutang sesuai tarif Pasal 17 5 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 15 % x Rp 200.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 25 % x Rp 250.000.000,00 = Rp 25.000.000,00 30 % x Rp 1.452.000.000,00 = Rp 435.600.000,00 Jumlah Pajak Terutang Rp 464.350.000,00 3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah: Rp 1.000.000.000,00 x Rp 464.350.000,00  Rp 2 37.884.221,00 Rp 1.952.000.000,00

Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri Rp 200.000.000,00 ternyata masih lebih kecil dibanding batas maksimumnya (Rp237.884.221,00). Oleh karena itu, jumlah kredit pajak luar negeri (Pasal 24) yang diperkenankan adalah Rp 200.000.000,00. Jurnal Jurnal saat pembayaran gaji Gaji 1.000.000.000 Kas 962.115.779 Hutang Pajak 37.884.221 Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun Beban Pajak Pajak Dibayar Dimuka PPh 24 Hutang Pajak

237.884.221 200.000.000 37.884.221

9.4. Soal Latihan 1. PT Agung Sakti di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Zinc, di Amerika Serikat. Zinc tersebut dalam tahun 2013 memperoleh keuntungan sebesar US$ 200.000,00. Pajak Penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat sebesar 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Berapa Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan. 2. PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2013 sebagai berikut: Penghasilan dalam negeri Rp 200.000.000,00 Modul Perpajakan

64

Penghasilan luar negeri (dengan tarif pajak 30 %)

Rp 400.000.000,00

3. Bapak Adi dengan PTKP K/0 di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2013 sebagai berikut: Penghasilan dalam negeri Rp 100.000.000,00 Penghasilan luar negeri Rp 200.000.000,00 (dengan tarif pajak 40 %)

Modul Perpajakan

65

BAB X KOREKSI FISKAL (PENYESUAIN FISKAL) Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat menghitung dan mengoreksi laporan keuangan sesuai peraturan perpajakan.

10.1 Pengertian Koreksi Fiskal Koreksi fiskal (penyesuaian fiskal) adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. 10.2 Pembagian Koreksi Fiskal Penyesuaian fiskal terdiri dari : 1) Koreksi karena perbedaan waktu Beda Waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan dan/atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal. Dengan demikian total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut. Contoh : - Biaya Penyusutan atau amortisasi - Penilaian persediaan 2) Koreksi karena perbedaan tetap Koreksi beda tetap timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal. Koreksi beda tetap terdiri dari: a. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau pengusaan antara pihakpihak yang bersangkutan dan dari pemerintah. b. Beda tetap murni, yaitu: - Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. - Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan. - Sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan - PPh Pasal 23/26 yang ditanggung oleh perusahaan. c. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu: - Berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan - Adanya bukti pendukung yang kuat - Karena lokasi - Penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat. 3) Koreksi karena pengenaan pajak final Koreksi ini terdiri dari: Modul Perpajakan

66

-

-

Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarakan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (khusus untuk WP Badan real estate dan OP). Biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Penyesuaian Fiskal, terdiri dari: 1. Penyesuaian fiskal positif Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung PKP berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Penyesuaian Fiskal positif, terdiri dari: a. pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada: 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in-kind) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. d. pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. e. bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan. Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat: Modul Perpajakan

67

-

f. g.

h. i. j.

k.

Penghasilan yang dikenai zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan; Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah; Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan). PPh badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan. Penyesuaian Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal: terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenai PPh tidak bersifat final; terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal; terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

2. Penyesuaian Fiskal Negatif Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial. a.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

b.

Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal, antara lain : 1) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : (a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; (b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

Modul Perpajakan

68

(c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; (d) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 2) Kompensasi atas kerugian apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 undang-undang PPh didapat kerugian. Kompensasi kerugian tersebut dapat dilakukan paling lama sampai dengan 5 tahun dari tahun pajak saat terjadi kerugian.

Bentuk Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Sampai saat ini belum ada bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Dibawah ini disajikan bentuk kertas kerja yang sering digunakan dalam bentuk sehari-hari : PT ABC Rekonsiliasi – fiskal Laba komersial sebelum pajak …………………........................…….. xxx Ditambah koreksi positif: - Sumbangan…………………………………………. ...... xxx - Iklan dan promisi……………………………………....... xxx - Kenikmatan…………………………………………........ xxx - Biaya dalam bentuk natura…………………………...... xxx - Biaya pemeliharaan gedung yang disewakan……… . xxx - Biaya penyusutan………………………………… .....… xxx - Biaya penyisihan kerugian piutang…………………...... xxx Dikurangi koreksi negatif: - Biaya penyusutan……………………………………. - Pendapatan sewa gedung…………………………….. - Pendapatan deviden………………………………….. - Pendapatan bunga deposito………………………….. - Pendapatan Jasa giro………………………………… - Biaya piutang tak tertagih........................................... - Kompensasi kerugian................................................. Laba/rugi fiskal sebelum pajak

Modul Perpajakan

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

69

BAB XI PSAK NOMOR 46 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat mengetahui pelaporan pajak penghasilan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 Akuntansi Pajak Penghasilan merupakan adopsi dari IAS 12 Accounting for Income Taxes. PSAK 46 berfokus pada pajak penghasilan perusahaan yakni beban pajak penghasilan dan pajak tangguhan. PSAK 46 (2013): Pajak Penghasilan mengadopsi IAS 12I ncome Taxesper efektif 1 Januari 2013 kecuali: 1. IAS 12 paragraf 89–98 tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. 2. IAS 12 paragraf 99 tentang penarikan standar lain tidak diadopsi karena tidak relevan. 3. PSAK 46 menambahkan Dasar Kesimpulan tentang latar belakang pencabutan pengaturan pajak penghasilan final dan pengaturan hal khusus. Secara umum perbedaan PSAK 46 (2013): Pajak penghaslian dengan PSAK 46 (2010): Pajak penghasilanadalah sebagai berikut

11. 1 Pendahuluan PSAK 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut ini: (a) pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Modul Perpajakan

70

(b) transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. 11.2 Pengakuan Pengakuan aset atau liabilitas pada laporan keuangan, mengandung makna bahwa entitas pelapor mempunyai harapan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika besar kemungkinan pemulihan dan penyelesaian jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar (lebih kecil) dari yang seharusnya dibanding seandainya pemulihan atau pelunasan tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) dengan batas pengecualian terbatas tertentu. Pengakuan Aset Pajak Kini Dan Liabilitas Pajak Kini Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Dan Liabilitas Pajak Tangguhan  Pada saat entitas memiliki Laba sebelum pajak lebih besar dari Penghasilan kena pajak maka ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.  Pada saat entitas memiliki Laba sebelum pajak lebih kecil Penghasilan kena pajak maka pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.  Perusahaan memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan di masa mendatang maka manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi atau Aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.  Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas Perbedaan Temporer Kena Pajak Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: (a) pengakuan awal goodwill; atau (b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang: (i) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan (ii) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak). Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapatdimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang: a) bukan merupakan kombinasi bisnis; dan b) pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak). InvestasipadaEntitasAnak,Cabang,danEntitasAsosiasiatauBagianPartisipasidala mPengaturanBersama

Modul Perpajakan

71

Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut terpenuhi: a) entitas induk, investor, atau venturer bersama atau operator bersama mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer; dan b) kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik dimasa depan yang dapat diperkirakan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama sepanjang, dan hanya sepanjang, kemungkinan besar terjadi: a) perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan; dan b) laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Pengakuan Awal Aset atau Liabilitas Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, bergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aset atau liabilitas: (a) dalam suatu kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan, dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill atau keuntungan penawaran pembelian yang diakui ; (b) apabila transaksi tersebut mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak, maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi. (c) apabila transaksi tersebut bukan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak maka entitas hendaknya tidak melanggar dari pengecualian, yang mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Penyesuaian semacam itu akan membuat laporan keuangan kurang transparan. Karenanya, Pernyataan ini tidak mengizinkan entitas mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan baik pengakuan awal maupun sesudahnya. Selanjutnya, entitas tidak mengakui perubahaan selanjutnya pada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui pada saat aset tersebut disusutkan. Contoh: Biaya perolehan aset 150 memiliki jumlah tercatat sebesar 100. Akumulasi penyusutan untuk tujuan pajak adalah 90 dan tarif pajak 25%. Dasar pengenaan pajak aset adalah 60 (biaya perolehan aset 150 dikurangi akumulasi penyusutan pajak 90). Untuk memulihkan jumlah tercatat 100, maka entitas harus memperoleh laba kena pajak sebesar 100, tetapi hanya akan mampu mengurangi penyusutan pajak sebesar 60. Akibatnya, entitas akan membayar pajak penghasilan sebesar 10 (40 x 25%) apabila dapat memulihkan jumlah tercatat aset. Perbedaan antara jumlah tercatat sebesar 100 dan dasar pengenaan pajak sebesar 60 adalah perbedaan temporer kena pajak sebesar 40. Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 10 (40 x 25%) menggantikan pajak penghasilan yang akan dibayarkan apabila dapat memulihkan jumlah tercatat aset tersebu. Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau Modul Perpajakan

72

pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang: (a) bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan (b) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak) Pengakuan Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan Perlakuan akuntansi untuk pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian lain harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. Pos-pos yang Diakui dalam Laporan Laba Rugi Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi untuk periode, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari: (a) suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. atau (b) kombinasi bisnis . 11.3 Pengukuran Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. 11.4 Penyajian Entitas melakuan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas: (a) memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan (b) berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Beban (Penghasilan) Pajak Terkait dengan Laba Rugi dari Aktivitas Normaldisajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. 11.5 Pengungkapan Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah. Komponen beban (penghasilan) pajak meliputi: a) beban (penghasilan) pajak kini; b) penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya; c) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya; d) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru; e) jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini; f) jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan; Modul Perpajakan

73

g) h)

beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penurunan (write-down), atau penyesuaian kembali penurunan terdahulu atas aset pajak tangguhan; dan jumlah beban (penghasilan) yang berhubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi . Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

11.6 Ilustrasi Pada 31 Desember 20X1 nilai intrinsik penghargaan pengganti 120. Entitas A mengakui aset pajak tangguhan 48 (120 X 40%). Entitas A mengakui pajak penghasilan tangguhan 16 (48-32) dari penambahan pada nilai intrinsik penghargaan pengganti. Penjurnalan akuntansi adalah sebagai berikut: Dr Cr

Aset pajak tangguhan Pajak penghasilan tangguhan

Modul Perpajakan

Rp 16 Rp 16

74

BAB XII PPN DAN PPn BM (1) Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat mengetahui kreteria BKP dan JKP, Pengertian Pengusaha Kecil, Pengertian Penyerahan BKP dan JKP dan PPN Masukan.

12.1 Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a)

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,  barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,  penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan  penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b)

impor Barang Kena Pajak. Pajak dipungut pada saat impor BKP dan pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

c)

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP (kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  jasa yang diserahkan merupakan JKP,  penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan  penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

d)

pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, atas BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Contoh: Pengusaha Y yang berkedudukan di Pekalongan memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha R yang berkedudukan di Jepang. Atas pemanfaatan

Modul Perpajakan

75

merek tersebut oleh Pengusaha Y di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai. e)

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Contoh: Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan JKP dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan JKP tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

f)

ekspor BKP Berwujud oleh PKP; Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan.

g)

ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; Pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan.

h)

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah : 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4) pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa : a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa; b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radion komunikasi; 5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 6) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. ekspor JKP oleh PKP. Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

12.2 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPn BM). JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPn BM. Penyerahan Modul Perpajakan

76

BKP adalah setiap kegiatan penyerahan BKP. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:  penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.  pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).  penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud “juru lelang” adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.  pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.  Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.  penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.  penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) .  penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak. Contoh Dalam transaksi Murabahah, Bank Syariah X bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan Nasabah Bank Syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip Syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B. Modul Perpajakan

77

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:  penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang. Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat pajak terutang.  penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;  penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;  pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak. Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.  Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan , tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak. 12.3 Pengertian Pengusaha Kecil Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang. Pengusaha yang melakukan penyerahan, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:  melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Modul Perpajakan

78

  

memungut pajak yang terutang; menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan melaporkan penghitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 12.4 PPN Masukan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 12.5 Soal Latihan 1) Jelaskan kreteria Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. 2) Jelaskan apa yang disebut pengusaha kecil. 3) Jelaskan apa yang disebut penyerahan BKP dan JKP

Modul Perpajakan

79

BAB XIII PPN DAN PPn BM (2)

Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan dapat mengetahui Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, PPN yang bersifat final dan akuntansi PPN dan PPn BM.

13.1 Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. a) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. c) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. d) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. e) Nilai lain. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut : 1) untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 2) untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 3) untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; 4) untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran; 5) untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; 6) untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan; 7) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli; 8) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang; Modul Perpajakan

80

9)

untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau 10) untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; 11) untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. b) c)

impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cumacuma. Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

d)

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Contoh: Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

e)

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

f)

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g)

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Modul Perpajakan

81

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah : 1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa : a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa; b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radion komunikasi; 5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 13.2 Tarif PPN dan PPn BM Tarif PPN dan PPnBM 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:  ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;  ekspor BKP Tidak Berwujud; dan  ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud di atas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah 2) Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). 3) Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen). Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh Cara Menghitung PPN dan PPnBM a) PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. Modul Perpajakan

82

c. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp20.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00 PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”. c)

Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

d)

Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00  PPN = 10% x Rp5.000.000,00  PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00

= Rp 500.000,00 = Rp1.000.000,00

Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah : Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00  PPN = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00  PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00 PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”. 13.3 Fasilitas PPN dan PPn BM Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk: a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; c. impor Barang Kena Pajak tertentu; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Modul Perpajakan

83

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaran bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali harus memenuhi syarat:  nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;  pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan  faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. Permintaan kembali PPN dan PPn BM dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali PPN dan PPn BM adalah:  paspor;  pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi ke luar Daerah Pabean;  Faktur Pajak . Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 13.4 Akuntansi PPN dan PPn BM Akuntansi PPN ditujukan untuk perhitungan PPN dan pelaporannya dalam SPT, sehingga cakupannya meliputi: 1. Pencatatan harga perolehan dan penyerahan BKP 2. Kewajiban melakukan pencatatan 3. Kewajiban Wajib Pajak ( WP ) yang memilih norma perhitungan penghasilan bersih. 4. Teknik pembukuan Modul Perpajakan

84

5.

Perlakuan atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Terdapat dua cara pembukuan dalam akuntansi, yaitu metode faktur dan metode kas. Metode faktur mencatat PPN terutang saat faktur dikeluarkan, dipakai oleh PKP yang telah dikukuhkan. Metode kas mencatat PPN terutang pada saat penerimaan pembayaran, tanpa tergantung pada pembuatan faktur, di gunakan oleh perusahaan yang tidak atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Dalam catatan pembukuan, perlu dilakukan pemisahan atas :

     

Jumlah harga perolehan atau nilai pengganti Jumlah harga jual atau nilai penganti Nama barang dan satuan nya. Jumlah harga jual selain BKP ( seperti hasil bumi, perikanan, dan kehutanan ) Jumlah nilai ekspor. Jumlah harga jual BKP yang dikenai PPnBM

Contoh jurnal transaksi pembelian barang yang mengandung kewajiban PPN :  PT ”X” membeli barang degangan secara kredit dari PT ”A” pada tanggal 25 Desember 2014, seharga Rp 30.000.000 Persediaan Barang Dagang Pajak Masukan 10% Utang Dagang 

Rp 30.000.000 Rp 3.000.000 Rp 33.000.000

PT ”X”membeli tunai perlengkapan tulis seharga Rp 1.000.000 pada toko merah pada 26 Desember 2014, dan sudah termasuk beban PPN nya. Perlengkapan administratif Beban PPN Kas

Rp1.000.000 Rp 100.000 Rp 1.100.000

Dalam hal ini beban PPN tidak dapat dikreditkan karena pembelian tidak berhubungan langsung dengan proses produksi perusahaan atau sebagai kegiatan utama perusahaan tersebut. 13.5 Soal Latihan Transaksi yang berkaitan dengan PPN dan PPn BM PT ABC dalam bulan Januari 2014:  Membeli sasis kendaraan bermotor dari PT Mobilanda dengan harga Rp 100.000.000,- dengan potongan harga 10% (termasuk PPN).  Menyuruh perusahaan Karoseri Aman untuk mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dengan biaya sebesar Rp 20.000.000 ditambah PPN 10%.  Menjual kendaraan hasil rakitan tersebut dengan harga Rp 150.000.000,(termasuk PPN 10% dan PPn BM 15% yang dipungut oleh PT ABC) Hitung : a) PPN yang harus disetor b) PPn BM yang harus disetor c) Jurnal transaksi tersebut di atas

Modul Perpajakan

85

BAB XIV PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT

Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu mengisi dan melaporkan SPT Masa PPN dan PPn BM, SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

14.1 Mengisi dan Melaporkan SPT Masa PPN dan PPn BM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut: 1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya. 2. SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 3. PKP harus mengambil sendiri formulir SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui laman www.pajak.go.id. 4. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. 5. Selain disampaikan secara langsung, SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan perubahan/penggantinya. 6. Setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN atau menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Dalam sistem self assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:  pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK); dan  pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Masa Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN), Undang-Undang KUP, dan aturan pelaksanaan Undang-Undang PPN yaitu: Modul Perpajakan

86

 PMK Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu; dan  PMK Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.  PMK Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, maka perlu dibuat SPT Masa PPN khusus bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan untuk memberi kemudahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu SPT Masa PPN 1111 DM. SPT Masa PPN 1111 DM ini wajib digunakan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011. 14.2 Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan WP OP Berdasarkan ketentuan Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, halhal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ( PMK No. 243/PMK.03/2014) SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-518/PJ./2000. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi). DJP atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Modul Perpajakan

87

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan: a. Secara Langsung b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat c. Dengan cara lain 9. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP. 10. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 14.3 Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan Badan Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya.

2)

SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

3)

SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan DJP Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.

4)

Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

5)

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan SPT (Drop Box) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain

Modul Perpajakan

88

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 152/PMK.03/2009. 6)

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

7)

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).

8)

DJP atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu.

9)

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

10) Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 11) Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar $ dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Persetujuan ini diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2007. 12) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14.4 Soal Latihan 1) Latihan mengisi SPT Tahunan PPN dan PPN BM 2) Latihan mengisi SPT Tahunan PPh WP OP 3) Latihan mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan

Modul Perpajakan

89

BAB XV MANAJEMEN PAJAK

Tujuan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu membuat strategi, perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

15.1 Pengertian Perencanaan Pajak Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konskuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak, bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Perencanaan Pajak Dilakukan Pada: 1) Saat akan mendirikan perusahaan: * Memilih bentuk usaha : Perseorangan, Persekutuan, Fa,CV, PT dan lain-lain. * Memilih metode pembukuan; metode penyusutan; metode penilaian persediaan, dan lain-lain. 2) Saat menjalankan usaha: * Pilihan alternatif transaksi * Tanggungjawab terhadap stakeholders (Perusahaan, konsumen, karyawan, kreditur, Pemerintah, Pemasok, investor, dan lain-lain) 3) Saat akan menutup Usaha: Perhatikan dampak perpajakan pada saat akan menutup perusahaan, baik karena likuidasi, merger, pemekaran dll. 15.2 Pelaksanaan Perencanaan Pajak Dalam suatu perencanaan pajak, perlu diperhatikan hal-hal berikut: a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. b. Sesuai kondisi yang ada. Perencanaan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. c. Bukti atau dokumen pendukung transaksi mencukupi dan sesuai. Untuk dapat mencapai tujuan perencanaan pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu: a. memahami ketentuan peraturan perpajakan; Modul Perpajakan

90

b. menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisienkan PPh Badan, diupayakan melalui: a. Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tata cara pembukuan b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan c. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud d. Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax ( pemungutan pajak kepada pihak ketiga) e. Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam negeri f. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar g. Permohonan penurunan pembayaran lumpsum (angsuran PPh Ps 25 bulanan) h. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Psl 22 dan Pasal 23 i. PPh atas transaksi tertentu. Perencanaan PPN dapat dilakukan antara lain: a. Memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, supaya Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat Pajak Masukan yang belum dikreditkan lagi dan juga jangan sampai Faktur Pajak yang diterima tidak memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar. b.

Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, pembuatan Faktur Pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

c.

Dalam hal terjadi retur penjualan, harus diiringi dengan Nota Retur yang memenuhi syarat sebagai Nota Retur lengkap sehingga PPN dan atau PPn BM atas retur dapat mengurangi jumlah PPN dan PPn BM yang telah dipungut pada masa diterimanya Nota Retur.

15.3 Soal Latihan Secara umum perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaskan: a)

Cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak (tax planner) perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak!

b)

Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak

Modul Perpajakan

91

PERATURAN-PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERPAJAKAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah, Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Peraturan Pemerintah, Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008. Peraturan Pemerintah, Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 71 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. Modul Perpajakan

92

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 152/PMK.03/2009. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Modul Perpajakan

93

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu stdd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan Atas Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana terakhir kali diubah dengan PMK Nomor 121/PMK.03/2015. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 152/PMK.010/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 604/KMK.04/1994 tentang BadanBadan Dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek PPh. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.04/1994 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2008. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak- Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("Built Operate And Transfer"). Modul Perpajakan

94

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/KMK.04/1995 Tentang Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 120/KMK.03/2002. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 521/KMK.04/2000 tentang JenisJenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/Kmk.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 164/KMK.03/2002 Tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Modul Perpajakan

95

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-31/PJ/2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2015. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ./1999 tentang Pengakuan Penghasilan Dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-518/PJ./2000 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-563/PJ./2001 tentang Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 667/PJ./2001 Tentang Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 Tanggal 29 Oktober 2001 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/Pj.4/1995 tentang Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.

Modul Perpajakan

96

Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Usaha Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri (Seri PPH Umum NO. 37).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.4/1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/Pj.43/2001 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.42/2002 tentang Perlakuan PPh Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.42/2002 tentang Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner dan Sejenisnya. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2003 tentang Kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, Pengurus dan Komisaris. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.33/2005 tentang Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008 Tentang Penegasan Atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) Di Indonesia. Referensi Tambahan: Waluyo, 2010. Perpajakan Indnesia: buku 2 edisi 10. Salemba Empat. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan: per 1 Juli 2009. Salemba Empat. Jakarta. www.pajak.go.id

Modul Perpajakan

97

PERATURAN PERPAJAKAN

Dibawah ini Daftar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Pelaksanaan UU PPh yang baru Nomor 36 tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, Tentang Penetapan OrganisasiOrganisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008 Tentang Badan- Badan Dan Orang Pibadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Tentang

Beasiswa

Yang

Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008, Tentang Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/2008 Tentang Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembelian atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.03/2015.

Modul Perpajakan

98

Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 152/PMK.010/2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Deviden Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.03/2008 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat(3c) Undang Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Modul Perpajakan

99

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta pegawai harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Panjak Penghasilan.

Modul Perpajakan

100