KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & STANDAR BIAYA
ASB ANALISA STANDAR BELANJA
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004)
APBD Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, ANALISIS STANDAR BELANJA, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (mengacu pada Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005)
ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KINERJA capaian kinerja
indikator kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan
analisis standar belanja
standar satuan harga
standar pelayanan minimal
Pengertian CAPAIAN KINERJA adalah ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. INDIKATOR KINERJA adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. ANALISIS STANDAR BELANJA adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. STANDAR SATUAN HARGA adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Pengertian Analisis Standar Belanja (ASB)
Penjelasan PP 58/2005 Pasal 39 ayat (2)
Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan
sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran
ANGGARAN BERBASIS KINERJA indikator kinerja
Program/ Kegiatan
capaian kinerja Kuantitas?
Output Kemampuan Anggaran analisis standar belanja standar satuan harga
Input
Outcome Kualitas?
LATAR BELAKANG Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh:
Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan; Perbedaan output kegiatan; Perbedaan lama waktu pelaksanaan; Perbedaan kebutuhan sumberdaya; Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;
Terjadinya pemborosan anggaran; 8
BEBARAPA PERMASALAHAN DALAM PENGANGARAN 1.
Banyaknya Program & Kegiatan dalam Permendagri No 13 / 2006
2.
TIDAK JELASNYA DEFINISI KEGIATAN AKIBATKAN BERAGAMNYA PEMAHAMAN DARI SKPD TERHADAP SUATU KEGIATAN
Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja Perbedaaan memahami definisi kegiatan yang mirip : Keragaman dalam penggunaan Rekening Belanja
2. TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA 3. BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN 4. OUTPUT KEGIATAN YANG TIDAK TERUKUR DAN SANGAT BERAGAM
BANYAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01
04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01
05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01
16
Penyediaan bahan logistik kantor
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
01
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01
19
Dst…………………..
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02
25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
02
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02
27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02
29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
02
30
Pemeliharaan rutin/berkala ……………….
02
39
dst………….
02
01
Pembangunan rumah jabatan
02
02
Pembangunan rumah dinas
02
03
Pembangunan gedung kantor
02
04
Pengadaan mobil jabatan
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02
06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02
08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
02
10
Pengadaan mebeleur
02
40
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
02
11
Pengadaan ……………….
02
41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
02
19
dst………….
42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02
20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
02
02
21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
02
43
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
45
dst………….
02
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02
KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13/2006 Total Kegiatan Total Program Halaman
= = = = =
1.602 nama kegiatan; 215 kegiatan Dsb …….. 215 nama program 23 program Dsb …….. 46 halaman
12
Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja No
Kegiatan
Rekening Belanja kode
1
2
Uraian
penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx 01.01 )
5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar / Majalah
5.2.3.12.09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disc, mouse, keyboard, hard disc, dll)
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx 01.03 )
5.2.3.10.01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
5.2.3.11.04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5.2.2.02.10
Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor
3
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x.xx x.xx.xx 01.02
5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar / Majalah
4
penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta Non PNS
5
penyediaan alat tulis kantor ( x.xx x.xx.xx 01.10 )
5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( x.xx x.xx.xx 01.13 )
5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.13
Belanja Pengisian Tabung Oksigen
5.2.3.13.01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.2.3.13.02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
5.2.3.13.04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.2.3.13.05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
5.2.3.13.08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA Contoh : Belanja Bahan bakar Minyak / Gas dan Pelumas ( 5.2.2.05.03 ) Volume
Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Kepala ( 1 orang )
12
bulan
350
Liter
4,500
18,900,000
Kabag TU / Kabid ( 6 orang )
12
bulan
1200
Liter
4,500
64,800,000
Kasubag / Kasubid ( 16 orang )
12
bulan
2400
Liter
4,500
129,600,000
Pelaksana Gol III ( 20 orang )
12
bulan
1000
Liter
4,500
54,000,000
Pelaksana Gol II ( 38 orang )
12
bulan
1330
Liter
4,500
71,820,000
Operasional ( 2 unit )
12
bulan
165
Liter
4,500
8,910,000
Satuan
Harga Satuan
Harga Satuan
4,500
124,875,000
Uraian pembelian bensin
Pembelian bensin
Volume 1
tahun
27,750
liter
700
liter
4,500
3,150,000
Oli mobil Top1
40
liter
31,000
1,240,000
Oli motor Top1
50
liter
25,000
1,250,000
BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN Contoh : Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( x.xx x.xx.xx 01.11 ) 5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.03
Honorarium Tim Kerja Non PNS
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender
5.2.2.03.04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.2.2.06.01
Belanja Cetak
6.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
Perlu standarisasi penggunaan kode rekening dlm setiap kegiatan
Manfaat Standar Analisa Belanja (ASB) Mudah dalam menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang lebih jelas. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. Penyusunan anggaran menjadi lebih cepat.
POSISI ASB DALAM PENGANGGARAN
Digunakan pada saat proses penyusunan PPAS Digunakan SKPD pada saat proses penyusunan
RKA-SKPD Digunakan TAPD pada saat Evaluasi RKA-SKPD Digunakan DPRD pada saat Evaluasi RAPBD
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB Penyederhanaan (Modelling); Mudah diaplikasikan; Tidak Mudah Basi; Mudah diup-date;
Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.
STANDARISASI DALAM BELANJA Standarisasi Volume Jumlah Peralatan/Kantor, Jumlah Cleaning Service / SKPD
Standarisasi Total Belanja Belanja ATK Rp 20 Juta / SKPD Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Roda 4
Rp 2 juta/th Rp 18 juta/th
Standarisasi per Satuan Belanja Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
Services Rutin Suku Cadang BBM Perpanjangan STNK
Rp. Rp. Rp. Rp.
3 4 10 1
juta / th juta / th juta / th juta / th
METODE PENYUSUNAN ASB Analisis Statistik: Mencari nilai Min-Max; Menghitung Biaya Rata-rata;
Menghitung prosentase alokasi jenis belanja
(Catatan : metode-metode diatas mengandalkan data yang ada – time siries atau cross section, dengan syarat data tersebut cukup akurat)
Metode Survey – Data existing FGD = Focussed Group Disscussion 20
PERILAKU BIAYA Pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan kegiatan (activity drivers) dalam kurun waktu tertentu (relevant range). Biaya variabel:
Biaya tetap:
Totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Biaya per unit tidak berubah untuk berbagai tingkat kegiatan.
Totalnya tetap tidak bergantung pada perubahan tingkat kegiatan dalam kisar tertentu. Biaya per unit semakin turun dengan meningkatnya tingkat kegiatan.
Biaya campuran:
Mengandung komponen biaya tetap dan biaya variabel.
Biaya bertingkat:
Besarnya bertingkat sejalan dengan meningkatkan kisaran kegiatan.
PERILAKU BIAYA Biaya Variabel Total Biaya total
Biaya Tetap Total Biaya total
Tingkat Kegiatan
Tingkat Kegiatan
Biaya Variabel per Unit Biaya per unit
Biaya Tetap per Unit Biaya per unit
Tingkat Kegiatan
Tingkat Kegiatan
Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Fungsional:
Y = 1.800.000 + 1.000X
Biaya Sewa 5.000.000
4.500.000
4.000.000
Grafik Biaya Total
3.500.000
Biaya Variabel: 1.000X
3.000.000
2.500.000
Grafik Biaya Tetap
2.000.000
1.500.000
Grafik Biaya Variabel
1.000.000
Biaya Tetap: Rp 1.800.000
500.000
0
500
1.000
1.500
2.000
Kilometer Terpakai
2.500
3.000
Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Korelatif/Statistis
Biaya Pengantaran 7.500
•
7.000
•• •
6.500
•
6.000
5.500
•
5.000
4.500
0
• •
•
•
• • 400
450
500
550
600
650
700
Cacah Order per Bulan
750
800
850
Pemisahan Biaya Campuran
Karena hubungan biaya dengan kegiatan dalam biaya campuran umumnya bersifat korelatif bukan fungsional, perlu metoda estimasi untuk memisahkan komponen secara tepat
Metode pemisahan : 1. 2. 3. 4.
Tinggi-rendah (high-low method) Pengepasan grafis (graphical fitting method) Regresi (regression method) Survey kondisi existing
Metode Tinggi-Rendah Banyaknya Order
Biaya Pengantaran
Tingkat kegiatan tertinggi
800
Rp 6.900.000
Tingkat kegiatan terendah
400
4.500.000
400
Rp 2.400.000
Biaya variabel per unit =
Perubahan biaya Perubahan kegiatan
=
Rp 2.400.000
Dengan mengambil output pada tingkat terendah: Komponen biaya tetap = Biaya total - Komponen biaya variabel total = Rp 4.500.000 - (400 X Rp 6.000) = Rp 5.400.000 – Rp 2.400.000 = Rp 2.100.000
400
= Rp 6.000
Metode Pengepasan Grafis
Metoda ini mengandalkan kemampuan visual
Prinsipnya sama dengan metoda tinggi-rendah tetapi semua titik dipertimbangkan untuk menemukan garis estimasi
Memerlukan kertas grafis (milimeter)
Metoda ini jarang digunakan karena tidak praktis dan objektif. Ketelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang
Metode Regresi
Mirip dengan pengepasan grafis tetapi dilakukan secara ilmiah yaitu dengan mencari angka terkecil penjumlahan kuadrat penyimpangan (galat) dari garis estimasi
Meregresi: menghubungkan satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen untuk menentukan apakah satu variabel independen atau lebih menjelaskan variasi variabel dependen
Biaya overhead diperlakukan sebagai variabel dependen, tingkat kegiatan diperlakukan sebagai variabel independen
TAHAPAN Penyusunan ASB Mencakup beberapa langkah yaitu: Penentuan Pengertian/definisi yang lebih OPERASIONAL Penetuan Rekening-rekening Belanja yang Terkait Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis
kegiatan. ( jumlah pegawai, luas , jml/jenis kendaraan, jumlah peserta, Tipe organisasi – koordinator?) Penentuan Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Pencarian Standarisasi Belanja ( Via survey, rata2 ) Membuat Contoh Perhitungan Belanja dengan menggunakan ASB
KOMPONEN PERHITUNGAN ASB
Pengertian Kegiatan Pengendali Belanja (cost driver) Dasar Perhitungan Belanja Standarisasi Belanja Rekening Belanja Terkait Contoh Perhitungan Belanja
DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN-KOMPONEN ASB • Pengertian : – merupakan paparan yang menjelaskan pengertian yang
benar dan definisi dari suatu kegiatan . – mempermudah pengguna untuk mengetahui indikator kinerja dan jenis belanja apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis kegiatan tertentu.
• Pengendali Belanja (cost driver) :
– merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari
suatu kegiatan yang dilakukan. – Pengendali belanja berbeda-beda antara satu SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.
Contoh cost driver
Rincian Pengukuran SAB Pendidikan dan Pelatihan Profesi Cost Driver: Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Kategori Even Indeks 1,5 : untuk tingkat nasional dengan kejuaraan, indeks 1 : untuk tingkat nasional tanpa kejuaraan, indeks 0,75 : untuk tingkat daerah
• Dasar Perhitungan Biaya – Merupakan formula / rumus yang digunakan dalam
menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
Contoh : Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah =
Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan
x
Standard biaya premi asuransi /tahun
• Standarisasi Belanja : • Merupakan standard harga atau standar biaya dari komponenkomponen belanja yang digunakan untuk menghitung jumlah belanja pada suatu kegiatan • Dalam satu kegiatan bisa terdapat lebih dari satu standar belanja • Contoh • Standarisasi Belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1. Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) = 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan 2. Standar premi asuransi kebakaran gedung = 0,5 % x harga perolehan gedung
•Rekening Belanja Terkait : • merupakan rincian rekening-rekening belanja yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
KORIDOR REKENING BELANJA KEGIATAN
Merupakan Panduan yang berisi tentang PENGERTIAN serta REKENING-REKENING BELANJA YANG TERKAIT
dari Kegiatan-KEGIATAN yang ada pada setiap SKPD
Contoh : Koridor rekening belanja RINCIAN OBJEK BELANJA NO
NAMA KEGIATAN
PENGERTIAN KODE
I
URAIAN
program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 1
penyediaan jasa surat menyurat ( x.xx x.xx.xx 01.01 ) Ket : digabung ke penyediaan ATK
Kegiatan yang terkait dengan BELANJA PEGAWAI pembuatan dan pendistribusian/ pengiriman 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana surat Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01.04 5.2.2.03.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja paket/pengiriman
RINCIAN OBJEK BELANJA NO
NAMA KEGIATAN
PENGERTIAN KODE
I
URAIAN
program pelayanan administrasi perkantoran ( x.xx x.xx.xx 01 ) 2
penyediaan jasa Kegiatan yang terkait dengan komunikasi, sumber daya pemanfaatan jasa komunikasi, air dan listrik (x.xx x.xx.xx air & listrik 01.02 ) 5.2.1.01.01
BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan*
BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.03.01
Belanja Telepon
5.2.2.03.02
Belanja Air
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
5.2.2.03.06
Belanja Faksimili / Internet
5.2.2.03.18
Belanja Langganan PJU Kabupaten Tangerang Belanja Langganan Satelit
5.2.2.03.19
Nama Kegiatan
:
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kode Kegiatan
:
x.xx x.xx.01.08
Pengertian
:
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor
Pemicu Biaya (Cost Driver )
:
Luas areal yang dijaga kebersihannya ( meter 2)
Dasar Perhitungan Biaya
:
Jumlah tenaga kebersihan per gedung SKPD Luas Gedung
Standarisasi Belanja
:
x
Standar Honorarium untuk tenaga kebersihan
x
Standard biaya peralatan kebersihan kantor
- Standar jumlah tenaga kebersihan 1 orang tenaga kebersihanper 100m2 gedung kantor ( Rata-rata luas gedung per SKPD adalah 200 m2 sd 300 m2 Maka Rata-rata tenaga kebersihan adalah 3 orang /SKPD) - Standar Honorarium tenaga kebersihan = Rp. 400.000 per gedung SKPD / bulan - Standard Belanja peralatan kebersihan kantor : Rp 20.000 / meter2luas gedung kantor/tahun ,
Rekening Belanja Terkait ( rekening utama )
:
Kode Rekening 5.2.2.03.13 5.2.2.01.05
Uraian Rekening Belanja jasa cleaning service Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Nama Kegiatan Kode Kegiatan
: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : x.xx x.xx.01.05
Pengertian
: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa jaminan berupa asuransi atas barang milik daerah.
Pemicu Biaya (Cost Driver )
: Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan
Dasar Perhitungan Biaya
:
Standarisasi Belanja
: Standard Biaya Premi asuransi Jenis barang milik daerah Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan (Jasindo) - premi asuransi kebakaran gedung 0,5 % x harga gedung
Rekening Belanja Terkait
:
Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan
Kode Rekening 5.2.2.04.02
x
Standard biaya premi asuransi / th
Uraian Rekening Belanja premi asuransi barang milik daerah
Contoh Perhitungan Belanja
: Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Keterangan
: SKPD memiliki asset berupa kendaraan sejumlah 11 unit dan 1 buah gedung kantor, maka dapat menganggarakan untuk membayarkan premi asuransi dengan perincian sebagai berikut - Kendaraan a. Kijang Innova, dengan harga sebesar Rp. 150.000.000, maka akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 6.000.000 / unit per tahunnya b. Kijang LGX, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 90.000.000 akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 3.600.000 / unit per tahunnya c. Suzuki Carry, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 50.000.000 akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 2.000.000 / unit per tahunnya - Gedung ( seharga Rp. 2.000.000.000) premi asuransi kebakaran yang dbayarkan adalah sebesar 0.5% x Rp. 2.000.000.000 = Rp. 10.000.000 / gedung per tahun
CONTOH ASB Versi UGM: KEGIATAN WORKSHOP ATAU LOKAKARYA
Deskripsi:
Pengendali belanja (cost driver):
= Rp. 56.700,00 per peserta per hari disesuiakan dengan menginap atau tidak.
Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Rp. 4.124.300,00 per kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, serta Bobot Menginap atau tidak.
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak.
Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 4.124.300,00 + (Rp. 56.700,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak).
Keterangan Bobot menginap: Tidak menginap memiliki bobot 1 sedangkan menginap memiliki bobot 1,5.
SB STANDAR BIAYA
1. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
1. Pasal 7 ayat (2) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan
1. Pasal 7 ayat (4) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 4. Pasal 3 PMK no 96/PMK.02/2006 ttg Standar Biaya Th 2007 Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun RKA-KL Tahun anggaran 2007
ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KINERJA
indikator kinerja Dalam penganggaran berbais kinerja diperlukan
Standar biaya
Evaluasi kinerja
ditetapkan oleh Menkeu
LANDASAN LEGAL FORMAL SB
(Pasal 7 PP No.21/2004)
1. SANTUAN KERJA ■ SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN ■ SEBAGAI PENANGGUJAWAB PENCAPAIAN KINERJA 2. KEGIATAN ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DIBENTUKNYA SATKER ■ UNSUR DINAMIS YANG MENGARAHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA 3. KELUARAN/OUTPUT ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DITETAPKANNYA KEGAITAN ■ SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN SUATU SATKER 4. STANDAR BIAYA ■ SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUKMEMBIAYAN KEGIATAN DALAM MENCAPAI KELUARAN 5. JENIS BELANJA ■ SEBAGAI BIAYA MASUKAN/INPUT
MAKSUD DAN TUJUAN: Maksud. Tersedianya standar biaya yang akuntabel sebagai dasar penyusunan RKAKL sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan. 1. Sebagai acuan dalam menggunakan satuan biaya
2. Memudahkan kementerian negara / lembaga menggunakan satuan biaya input dan / atau satuan biaya output/kegiatan dalam penyusunan RKAKL
PENGERTIAN STANDAR BIAYA (1): (1) Standar biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya
dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja
(2) Standar biaya terdiri dari standar biaya input dan standar biaya output/standar biaya kegiatan, keduanya dapat bersifat umum atau khusus (3) Standar biaya input disusun berdasarkan hasil survei, bekerjasama dengan BPS dan kementerian negara / lembaga yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.
Contoh : Standar Biaya INPUT
Pengertian Standar Biaya (2): Depkeu (4) STANDAR BIAYA OUTPUT, atau standar biaya kegiatan disusun berdasarkan usulan kementerian negara / lembaga bekerjasama dengan BPS. Besarannya merupakan penjumlahan biaya dari seluruh input terkait. Kombinasi dan volume input ditetapkan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ini yg disebut ASB (5) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT UMUM disebut Standar Biaya Umum, penggunaannya bersifat lintas kementerian negara / lembaga dan / atau lintas wilayah; (6) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS disebut Standar Biaya Khusus, penggunaannya untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian negara / lembaga tertentu dan / atau di wilayah tertentu;
STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN
STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN
KOMPONEN STANDAR BIAYA
Pengelola Keu Pengadaan B&J HONORARIUM
Tim Teknis Keg. Tim Fungsional
S.B. UMUM STANDAR BIAYA
UANG LEMBUR Dalam Negeri PERJALANAN KEGIATAN UMUM BARANG & JASA
Luar Negeri ATK Bahan M Barang lainnya
S.B. KHUSUS
BARANG & JASA
Perawatan Aset
KEG. KHUSUS
Sewa Jasa lainnya
Persyaratan SBK (1) Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer); Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; Merupakan penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara/Lembaga; Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dalam referensi RKAKL maupun detil kegiatary sepanjang masih berada di bawah program Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Negara / Lembaga; Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu.
Persyaratan SBK (2) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan menjadi
SBK adalah: Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum
dalam rangka operasional perkantoran pada Kementerian Negara/Lembaga seperti: pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan kantor ; Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil seperti: pengadaan barang antara lain komputer dan kendaraan, pembangunan gedung kantor.
DEPARTEMEN KEUANGAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan
MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU
INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS
BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH
Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A4 70 gram Satu unit PC Pentium 4 Multimedia Honorarium Narasumber Biaya Perjalanan Dinas Gol IV
Rp. 25.000,Rp. 10.000.000,Rp. 450.000,Rp. 400.000,-
Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp. Biaya buku panduan Paket A per buku Rp. Penambahan ruang kelas per m2 Rp.
250.000,100.000,750.000,-
UANG HARIAN dan TARIF TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
90.000
300.000
NUSA TENGGARA BARAT
30.000
350.000
SUMATERA UTARA
65.000
300.000
NUSA TENGGARA TIMUR
110.000
350.000
RIAU
55.000
300.000
KALIMANTAN BARAT
80.000
300.000
KEPULAUAN RIAU
65.000
300.000
KALIMANTAN TENGAH
65.000
300.000
JAMBI
55.000
300.000
KALIMANTAN SELATAN
90.000
300.000
SUMATERA BARAT
100.000
300.000
KALIMANTAN TIMUR
275.000
350.000
SUMATERA SELATAN
85.000
300.000
SULAWESI UTARA
80.000
300.000
LAMPUNG
95.000
300.000
GORONTALO
220.000
300.000
BENGKULU
65.000
300.000 SULAWESI BARAT
65.000
300.000
SULAWESI SELATAN
95.000
350.000
SULAWESI TENGAH
35.000
300.000
SULAWESI TENGGARA
90.000
300.000
MALUKU
165.000
300.000
BANGKA BELITUNG
55.000
300.000
BA NT E N
220.000
300.000
D.K.I. JAKARTA
140.000
450.000
JAWA BARAT
45.000
350.000
JAWA TENGAH
40.000
300.000
D.I. YOGYAKARTA
50.000
350.000
MALUKU UTARA
110.000
300.000
JAWA TIMUR
85.000
350.000
PAPUA
220.000
450 000
BALI
85.000
400.000
IRIAN JAYA BARAT
110.000
400.000
Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan
Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs Sub kegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs ------------------------------------------------------------------------------------------------------Output : Jumlah guru peserta lokakarya Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari Standar Biaya Keluaran / peserta : Rp. 10.000.000.------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah output : 30 orang guru Jumlah Anggaran : 30 x Rp. 10.000.000,- = Rp.300.000.000,------------------------------------------------------------------------------------------------------Outcome : (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang lebih berkualitas (2) Jumlah muurid yang lulus ujian lebih banyak dan lebih lulusan lebih berkualitas
Standar Biaya Umum (SBU) 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Honor penanggung jawab pengelola keuangan Honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa Honor panitia pemeriksa/penerima barang/jasa paket Honor pengelola PNBP Honor pelaksana kegiatan penelitian Honor narasumber dalam rangka seminar/sosialisasi Honor Penyuluh non PNS Honor Pengemudi, pramubakti, dan Satpam Honor Tim Pelaksana Kegiatan
59
31. Diklat pimpinan/struktural 32. Latihan prajabatan 33. Pengadaan bahan makanan 34.Pemeliharaan gedung 35. Pemeliharaan gedung untuk perwakilan RI 36. Pemeliharaan kendaraan 37. Lain-lain pemeliharaan 38. Perjalanan dinas dalam negeri 39. Perjalanan dinas luar negeri
60
Standar Biaya Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung Departemen Dalam Negeri Departemen Agama Badan Pusat Statistik Departemen Keuangan Departemen Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan DST 61
