STANDAR BIAYA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KAB. LUMAJANG 2017
KETENTUAN HONORARIUM PPTK
Untuk setiap kegiatan, diangkat satu PPTK yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegia egiata tan, n, dan jik jika dibut ibutuh uhk kan dapa apat dia diangk ngkat satu satu Pembantu PPTK. Honorarium untuk PPTK dan Pembantu PPTK melekat pada ada masin asingg-ma masi sing ng kegia egiata tan n pada kode kode reken ekenin ing g rincian obyek Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, standar yang tercantum adalah batas tertinggi, namun tidak diperkenankan melebihi 2% dari pagu anggaran kegiatan, dan dibayarkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan.
KETENTUAN HONORARIUM PPTK
PPTK pada Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/RSUD “dr. Haryoto”/ RSUD Pasirian adalah pejabat eselon III yang membidangi, sedangkan pembantu PPTK adalah pejabat eselon IV yang membidangi. PPTK pada Bagian Sekretariat Daerah adalah pejabat eselon IV yang membidangi sedangkan pembantu PPTK adalah staf dari unsur PNS yang membidangi.
KETENTUAN HONORARIUM PPTK Dikecualikan untuk : Program dengan kode x.xx.01, x.xx.03 hingga program dengan kode x.xx.06 honorarium melekat pada kegiatan x.xx.01.07 dan hanya diperkenankan mengangkat 1 orang PPTK dengan maksimal 3 pembantu PPTK. Standar honor PPTK berdasarkan program dengan anggaran tertinggi, sedangkan untuk pembantu PPTK berdasarkan kegiatan dengan anggaran tertinggi.
KETENTUAN HONORARIUM PPTK
kegiatan yang berupa belanja modal, honorarium PPTK/pembantu PPTK melekat pada biaya umumnya dan dibayarkan per paket pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. kegiatan yang di dalamnya hanya terdiri atas beberapa belanja modal, honor PPTK/Pembantu PPTK melekat pada belanja modal yang anggarannya terbesar dalam komponen belanja umum. Ketentuan penganggaran: Pekerjaan fisik konstruksi: nilai berapapun Pekerjaan non fisik konstruksi: di atas 200 juta Pekerjaan jasa konsultansi: di atas 50 juta Dibayarkan per paket pekerjaan sesuai dengan besaran paket dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
KETENTUAN HONORARIUM PPTK
•
•
•
•
•
Kegiatan yang di dalamnya terdapat lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi dengan lokasi berbeda, diangkat satu PPTK dengan honor per paket pekerjaan, dan dapat diangkat pembantu PPTK sebanyak jumlah paket pekerjaan, dengan ketentuan penganggaran: Honorarium dianggarkan 2 (dua) kali untuk jumlah paket konstruksi sampai dengan 3 paket Honorarium dianggarkan 3 (tiga) kali untuk jumlah paket konstruksi 4 – 6 paket Honorarium dianggarkan 5 (lima) kali untuk jumlah paket konstruksi 7 – 10 paket Honorarium dianggarkan 7 (tujuh) kali untuk jumlah paket konstruksi lebih dari 10 paket Besaran honor menyesuaikan masing-masing paket yang dipilih.
KETENTUAN HONORARIUM PPTK
Kegiatan yang terdiri atas beberapa kode rekening rincian obyek, dan salah satunya adalah kode rekening belanja modal, honorarium PPTK/Pembantu PPTK dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.
KETENTUAN HONORARIUM PPTK
Kegiatan-kegiatan yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Sekretariat Dinas Pendidikan untuk tingkat pendidikan TK dan SD diangkat PPTK di masing-masing UPTD dan Pembantu PPTK di masing-masing sekolah yang dijabat oleh kepala sekolah, dengan honorarium PPTK sesuai dengan ketentuan tarif yang ada, dan Pembantu PPTK sebesar Rp 200.000 per orang per bulan. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Sekretariat Dinas Pendidikan untuk tingkat pendidikan SMP diangkat PPTK di masingmasing sekolah yang dijabat oleh kepala sekolah dan 1 orang pembantu PPTK dari unsur sekolah bersangkutan. Besaran honorarium sesuai dengan ketentuan tarif yang ada.
HONORARIUM BENDAHARA
Bendaharan Penerimaan yang mengelola anggaran SKPD serta bertanggungjawab terhadap konsolidasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu mendapatkan tambahan honorarium sebesar Rp100.000,00 per bulan, melekat pada honorarium induk. Bendaharan Pengeluaran yang mengelola anggaran SKPD serta bertanggungjawab terhadap konsolidasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu mendapatkan tambahan honorarium sebesar Rp200.000,00 per bulan, melekat pada honorarium induk. Bendahara Pengeluaran yang bertanggung jawab terhadap konsolidasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu, namun tidak mengelola anggaran SKPD mendapatkan honorarium sebesar Rp300.000,00 per bulan.
HONORARIUM BENDAHARA
Bendahara JKN yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana JKN pada FKTP diberikan honorarium dengan besaran sama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam satu (1) tahun, paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari pagu belanja langsung yang dikelola SKPD/Unit Kerja bersangkutan.
HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dilekatkan pada biaya umum, jika yang diadakan berupa: jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50 juta, atau pengadaan barang dan jasa yang masuk jenis Belanja Modal dengan nilai di atas Rp 200 juta, atau kegiatan yang di dalamnya terdapat lebih dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kurang dari Rp 200 juta per paketnya. Honorarium dianggarkan per paket pekerjaan;
HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dilekatkan pada kode rekening Belanja Modal yang anggarannya terbesar, jika dalam satu kegiatan terdapat lebih dari satu kode rekening Belanja Modal yang direncanakan dilaksanakan dalam satu paket pekerjaan, dan nilai per paketnya di atas Rp 200 juta; Dilekatkan pada kode rekening rincian obyek Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, jika yang diadakan masuk dalam jenis Belanja Barang/Jasa; Jika dalam suatu kegiatan terdapat dua jenis rekening belanja (BBJ atau BM), maka honorarium kelompok kerja mengikuti ketentuan pertama jika BM yang lebih besar atau ketentuan kedua jika BBJ yang lebih besar, dengan catatan keduanya masuk dalam satu paket pekerjaan.
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan. Selain itu harus memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini: mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; bersifat koordinatif; bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan, dan dilaksanakan di luar jam kerja; dan atau merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari.
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
Untuk tim lintas sektor/tim gabungan yang dibentuk di Kelurahan/Kecamatan, Camat dapat menjadi penanggung jawab atau ketua, dengan SK Camat. Satu orang pejabat/PNS hanya diperkenankan menerima paling banyak 2 (dua) jenis honorarium tim pelaksana kegiatan dalam satu bulan dari sumber/SKPD yang sama.
HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan seminar / rapat / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis/ workshop / sarasehan / simposium / lokakarya / focus grup discussion / kegiatan sejenis, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 (sepuluh) orang. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
Ketika dalam satu kegiatan yang membutuhkan materi dan kepanitiaan yang sama, dilaksanakan di beberapa tempat berbeda dengan hari dan peserta berbeda, honor panitia dapat diberikan maksimal 2 kali. Jika dalam satu kepanitiaan dibutuhkan pembawa acara dan pembaca doa, maka yang bersangkutan merupakan unsur panitia, dan hanya diberikan honorarium panitia.
UANG LEMBUR
Uang lembur diberikan kepada PNS dan PTT dengan SK Bupati. Pada hari libur, tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan 1 (satu) kali per hari. Uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali untuk lembur yang dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih.
UANG LEMBUR
Waktu lembur kurang dari 1 (satu) jam sehari tidak dihitung sebagai lembur . Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 (empat belas) jam dalam satu minggu. Pengecualian sebagaimana dimaksud di atas diperkenankan untuk kegiatan yang sifatnya sangat penting, yang membutuhkan waktu penyelesaian di luar jam kerja lebih dari 14 (empat belas jam) seminggu, dan ada tenggat waktu dan output yang jelas. Untuk lembur sebagaimana dimaksud di atas, dianggarkan pada kode rekening rincian obyek Uang Lembur Khusus. Penganggarannya dilakukan secara selektif. Dalam satu kegiatan, uang lembur tidak diperkenankan diberikan kepada penerima lembur yang juga menerima honorarium tim pelaksana kegiatan pada bulan yang sama.
TUNJANGAN UANG MAKAN PNS
Uraian
Satuan
Harga
Ket. Maks. 22 hari sebulan
5 (lima) hari kerja seminggu Golongan I dan II
OH
25,500
Golongan III
OH
26,845
Golongan IV
OH
30,000
6 (enam) hari kerja seminggu Golongan I dan II
OH
21,580
Golongan III
OH
22,715
Golongan IV
OH
25,385
Maks. 26 hari sebulan
UPAH/ONGKOS TENAGA KERJA BULANAN
Syarat/ketentuan sebagai tenaga teknis: Mempunyai ijazah yang linier dengan bidang pekerjaannya; Tugas yang diberikan merupakan tugas khusus yang tidak dapat dilakukan/dilaksanakan oleh orang lain; Tidak merangkap tugas dengan tugas lain; Dievaluasi secara berkala oleh PPK untuk tetap konsisten pada bidang pekerjaan yang diberikan.
SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
Satuan biaya keperluan sehari- hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari- hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal. Terdiri atas kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK); Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
Uraian Memiliki sampai dengan 40 pegawai Memiliki lebih dari 40 pegawai
Satuan Satker/Tahun OT
Harga 80.000.000 2.000.000
