KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Dosen : Deden Suryo Raharjo, S.H. PENDAHULUAN •
Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara (Kapsel HAN) menampung hal-hal yang berkaitan dengan HAN dalam praktek.
•
Kapsel HAN membahas dan mengkaji aspek-aspek tertentu di dalam implementasi kaidah-kaidah
hukum
(juiidische
instrumentarium)
dalam
kaitannya
dengan
mewujudkan kehidupan bernegara (tujuan negara). •
Aspek-aspek tersebut antara lain meliputi : -
Perlindungan hukum kepada warga negara,
-
Bentuk-bentuk khusus dari ketetapan (beschikking),
-
Peradilan semu.
PENEGAKAN HUKUM Kekuasaan •
Untuk menegakan hukum maka negara memerlukan kekuasaan.
•
Kedaulatan dalam negara dengan kekuasaan dalam negara memiliki kemiripan.
•
Berbicara kekuasan maka kita mengenal teori pembagian kekuasaan trias politica.
(Lihat: Catatan Kuliah IImu Negara - Kekuasaan dan Hukum) •
Menurut John Lock bahwa kerangka kekuasaan yudikatif itu ada tetapi pelaksanaannya masuk dalam kekuasaan eksekutif dan dalam praktek cenderung disalahgunakan oleh eksekutif.
•
MA yang selama ini merupakan badan tertinggi dalam yudikatif, sekarang tidak lagi
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
1
menjadi satu-satunya badan yudikatif tertinggi karena akan muncul badan-badan yudikatif yang sederajat dengan MA lainnya yaitu Komisi Judicial dan Mahkamah Konstitusi. Judicial Review (Lihat: Catatan Kuliah Ilmu Perundang-undangan- Hak Uji) •
Berkenaan dengan judicial review maka dalam praktek di kita, legislatif juga memiliki wewenang untuk melakukan Judicial review yang seharusnya bukan kewenangan judicial review melainkan political review.
•
Apabila kita melihat pada pasal 5 Tap MPR No. III/MPR/2000, maka pasal ini mengisyaratkan bahwa judicial review (yang merupakan kewenangan yang masuk ke dalam kekuasaan yudikatif) juga diberikan kepada legislatif.
•
Dengan demikian maka MPR bisa melakukan judicial review, sedangkan anggota MPR adalah anggota DPR sehingga kemungkinan hasil yang tidak fair bisa terjadi.
Negara dan Hukum •
Aspek-aspek yang mempengaruhi negara (Hans Pieter Waldrich), yaitu: -
gezets → hukum/peraturan perundang-undangan (kedaulatan hukum),
-
freihet → kebebasan (kedaulatan rakyat),
-
gewalt → paksaan negara (kedaulatan negara)
Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pendapat Immanuel Kant. •
Berdasarkan pendapat tersebut maka akan melahirkan 4 kemungkinan: 1. Ada gezets dan freihet tanpa gewalt → anarki, 2. Ada gezets dan gewalt tanpa freihet → diktator, 3. Ada gewalt tanpa gezett dan freihet → barbar, 4. Ada gezets, freihet dan gewalt → republik.
•
Dalam negara anarki maka HAN tidak berfungsi karena HAN memerlukan kekuasaan negara, di sini maka HAN tidak dapat berkembang.
•
Dalam negara diktator HAN sulit untuk berkembang karena selain kekuasaan negara
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
2
maka ada yang lebih penting yaitu publik service. •
Dalam negara republik, HAN berkembang pesat karena terdapat keseimbangan antara hukum, kekuasaan dan kebebasan.
•
Roscoe Pound; law as a tool of social enginnering → hukum digunakan (sebagai alat) untuk mengendalikan masyarakat.
•
Mochtar Kusumaatmadja (tahun '70-an); hukum sebagai alat dan sarana → rangkaian proses hukum.
•
Sjachran Basah (tahun '80-an); hukum sebagai alat, sarana, dan instrumen. Ilustrasi: -
Alat; (dalam bengkel) dongkrak, obeng, palu, dsb,
-
Sarana; bengkel itu sendiri,
-
Instrumen adalah harmonisasi keseluruhan alat menjadi satu arah (antara hukum satu dengan lain terjadi harmonisasi ke satu titik yaitu tujuan negara).
Yuridis instrumentarium: kerangka yang memandang seluruh kaidah hukum dalam satu harmonisasi. •
Bahwa kedaulatan hukum membatasi kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara.
Fungsi Hukum (Lihat: Catatan Kuliah Hukum Acara Peradilan Tala Usaha Negara - Pendahuluan) •
Salah satu fungsi hukum adalah direktif, yang mempunyai makna bahwa hukum harus diletakkan di depan dengan konsekuen, selanjutnya maka fungsi-fungsi lain akan terpenuhi dimana hukum akan mampu untuk memberikan arah, pengayoman sehingga berfungsi sebagai stabilisator, penyempurna, dan pembetul.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA •
Kepres No. 19 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombusdman Nasional, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pelayanan negara terhadapnya.
•
Hubungan hukum yang terjadi dalam HAN adalah hubungan hukum publik. yaitu antara warga negara dengan negara, yaitu berkenaan dengan tindakan hukum negara.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
3
•
Dengan kewenangan yang diberikan kepada negara, yaitu dengan peraturan perundangundangan maka negara berwenang untuk melakukan tindakan hukum kepada warga negaranya.
•
Yang dapat dijadikan ukuran terhadap pertanggungjawaban oleh negara terhadap tindakan-tindaknya adalah: 1. Secara moral, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan YME. 2. Secara hukum, yaitu pertanggungjawaban kepada hukum khususnya peraturan perundang-undangan.
Ombudsman •
Pada tanggal 20 Maret 2000, Presiden Abdurachman Wahid meresmikan terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional yang diketuai oleh Antonius Suyata.
•
Dasar hukumnya adalah Keppres No. 44 tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.
•
Tugas pokok dari ombudsman adalah membantu menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif dengan membongkar praktek-praktek KKN dan melindungi hakhak warga negara dalam pelayanan umum dari penyelenggara negara.
•
Arti dari Ombudsman itu sendiri adalah kuasa/wakil (officer), yaitu lembaga yang diserahi tugas dan kepercayaan untuk mengawasi, memeriksa (investigation) dan melaporkan kepada lembaga yang berkompenten atas suatu pengaduan/keluhan (complain) dari masyarakat yang ditimbulkan oleh pelayanan publik yang buruk (injustice inconsequense of mal administration) yang dilakukan oleh pemerintah, polisi dan berbagai pejabat instansi lainnya.
•
Antonius Suyata memberikan batasan/pengertian ombudsman yang diresmikan tersebut adalah suatu lembaga independen non pemerintah yang mewakili masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibat pelayanan publik yang tidak sebagaimana mestinya.
•
Lembaga non pemerintah artinya bukan merupakan lembaga eksekutif; mewakili masyarakat artinya memiliki fungsi legislatif tetapi ada batasannya yaitu masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibat pelayanan publik yang tidak sebagaimana
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
4
mestinya tersebut. •
Ombudsman memiliki litigasi dimana hal ini didapat dari pemberian kuasa dari kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian maka Ombudsman juga masuk dalam lingkup yudikatif.
•
Karena dasar hukum lahimya ombudsman ini adalah Keppres yang dirasa kurang kuat maka ada keinginan dari berbagai kalangan untuk dinaikkan menjadi Undang-undang, mengingat fungsinya yang nasional.
•
Fungsi dari ombudsman adalah ; 1. Social control, 2. Judicial control.
•
Ombudsman ini berbeda dengan komisi pameriksa yang berada di wilayah eksekutif yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, begitu pula berbeda dengan Komnas HAM yang lingkupnya cenderung ke yudikatif dan mengarah pada Hukum Pidana, sedangkan Ombudsman itu sendiri pendekatannya lebih kepada Hukum Administrasi Negara.
•
Alasan dibentuknya Ombudsman : 1. Memperhatikan berbagai keluhan masyarakat berkenaan dengan buruknya pelayanan umum, dan seringkali dirasakan lamban namun berbiaya tinggi. 2. Banyaknya pegawai yang bekerja tidak sebagaimana mestinya, 3. Lemahnya pengawasan dari institusi pengawas, misal; BPKP, Inspektorat atau institusi yang dilimpahi pengawasan melekat (waskat), 4. Adanya pengaruh luar terhadap urusan kedinasan, 5. Pemborosan dan penghamburan waktu, tenaga dan biaya yang diakibatkan oleh lemahnya skill/keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugasnya itu, 6. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses dan prosedur akan tetapi peraturan tersebut terkesan sebagai rantai birokrasi yang panjang dan rumit, yang membentuk suatu sistem yang kurang sehat terutama di dalam berbagai urusan yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, misalnya; dalam proses dan prosedur perizinan, perpajakan, pertanahan, keimigrasian, dll.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
5
BESCHIKKING (Lihat: Catatan Kuliah Hukum Administrasi Negara - Keputusan) •
Dalam mempelajari HAN maka yang paling penting/strategis adalah beschikking, namun pengertian beschikking ini harus diartikan secara luas yaitu mencakup juga keputusan pejabat TUN lainnya.
•
Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 mengenai lingkungan peradilan terdapat kewenangan mengadili, ini merupakan operasionalisasi HAN, dimana wewenang dalam HAN sangat terkait dengan keputusan TUN (pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986).
•
UU No. 5 Tahun 1986 memberikan pengecualian, yaitu perbuatan hukum sepihak yang dilakukan pada warga negara juga bisa dikategorikan sebagai keputusan TUN.
•
Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986, bahwa keputusan di lingkungan militer tidak termasuk ke dalam keputusan TUN.
•
Keputusan pengadilan bukan merupakan keputusan TUN karena keputusan pengadilan merupakan wewenang yudikatif.
•
Keputusan tentang pemilu, juga bukan merupakan keputusan TUN karena terdapat muatan politisnya.
•
Pengaturan-pengaturan yang sifatnya umum bukan merupakan keputusan TUN.
•
Berbicara mengenai salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan yaitu keppres, maka Keppres ini sangat fleksibel. Dikatakan demikian karena: 1. Keppres adalah kewenangan Presiden. 2. Keppres dapat diubah kapanpun sesuai kebutuhan. 3. Keppres selain dapat berupa bagian dari peraturan perundang-undangan juga dapat merupakan bagian dari beschikking.
KEWENANGAN (Lihat: Catatan Kuliah Ilmu Perundang-undangan - Kewenangan) •
Apabila kita mengganggap bahwa kewenangan sebagai titik sentralnya maka akan melahirkan konsekuensi :
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
6
1. Bagaimana peraturan perundang-undangan bisa melahirkan kewenangan, 2. Bagaimana kewenangan TUN bisa menimbulkan keputusan TUN, 3. Bagaimana keputusan TUN dapat berakibat hukum, PERADILAN SEMU (Lihat: Catatan Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara - Peradilan Tata Usaha Negara)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
7
REFERENSI
•
Pengantar
Hukum
Administrasi
Indonesia-Introduction
to
the
Indonesian
Administrative Law, oleh; Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. R Sri Somantri Martosoewignjo, S.H., Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., Dr. Bagirmanan, S.H., H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. Dr. J. B. J. M. ten Berge, Prof. Dr. P. J. J. van Buuren, ProfDr. F. A. M- Stroink, •
Sistem HAN Indonesia, oleh Bachsan Mustafa, S.H.
•
Dll.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
8
