HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dosen : 1. Zainal Muttaqin, S.H., MH. 2. Deden Suryo Raharjo, S.H. PENDAHULUAN •
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Haptun) membahas dan mengkaji bagaimana Hukum Administrasi materiil ditegakan oleh hukum acaranya (dalam hal ini hukum acara peradilan administrasi murni).
•
Materinya meliputi : -
Peradilan di Indonesia,
-
Sengketa administrasi,
-
Upaya hukum terhadap putusan hakim admnistrasi.
Istilah •
Menurut Prayudi, bahwa Administrasi Negara (AN) dan tata usaha negara (TUN) berbeda, dalam hal ini maka AN memiliki ruang lingkup yang lebih luas.
•
Sjachran Basah memberikan nama yang lain terhadap mata kuliah Haptun, yakni Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), namun istilah ini kurang populer.
•
Adapun alasan pemilihan istilah ini menurutnya, karena dalam Hapla ini pemahamannya lebih luas karena di dalamnya tercakup mengenai peradilan administrasi murni dan semu (kuasi). Hal ini didasarkan pada adanya beberapa kasus yang tidak diselesaikan di Pengadilan Tingkat I namun harus melalui peradilan semu.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
1
Definisi •
Haptun adalah adalah hukum yang mengatur tentang caracara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
Pengertian •
Haptun; formil, sedangkan Hukum Administrasi Negara (HAN); materiil.
•
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), maka pengertian HAN dan Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) sama.
•
Haptun
membahas
dan mengkaji bagaimana Hukum
Administrasi materiil ditegakan oleh hukum acaranya. •
Hukum formal berbicara bagaimana peranannya di dalam menegakan hukum materiil dan hal inilah yang merupakan persamaan dari setiap hukum acara.
•
Hubungan kausalitas antara hukum formil dengan hukum materiil yaitu berkaitan dengan peradilan, bahwa peradilan tanpa hukum formil akan menjadi liar, tidak mempunyai arah, dan peradilan tanpa hukum materiil akan menjadi lumpuh.
•
Menurut Sjachran Basah bahwa hukum acara mengabdi pada hukum materiil.
•
Untuk timbulnya hukum acara maka dalam pembentukannya ada pilihan, antara lain : 1.
Ketentuan prosedur berperkara diatur bersama dengan
hukum materiilnya, 2.
Ketentuan
prosedur
berperkara
diatur
berbeda-
beda/terpisah. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
2
•
Yang ingin ditegakan oleh hukum formal adalah hukum materiil yang akan diproses untuk diungkap mengenai aspek keadilannya melalui pengadilan administrasi murni.
•
Pada hakikatnya hukum formil masuk pada rumpun hukum publik, berdasarkan teori residu dari van Vollenhoven, bahwa hukum acara merupakan bagian dari hukum publik
dan
merupakan
bagian
dari
hukum
Administrasi
Negara
sehingga
pemahamannya yang muncul adalah bahwa hukum formil sebagai sarana hukum publik (publik rechtelijk instrumentarium). •
Perbedaan Haptun dengan Hukum Acara Perdata (Haper) adalah bahwa Haper Kitab UU hukum materiil dan formilnya dituangkan dalam kitab yang berbeda, sedangkan dalam Haptun tidak ada kitab UU hukumnya, yang ada hanya UU saja yaitu UU PTUN.
•
Perbedaan Haptun dengan Haper, diantaranya : 1.Hakim TUN lebih aktif guna memperoleh kebenaran materil mengarah pada pembuktian bebas. 2.Gugatan TUN tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN. 3.Adanya berbagai kemudahan seperti dalam hal pihak tidak pandai baca tulis, maka dibantu panitera dalam merumuskan gugatan, dll.
•
Teori residu: HAN adalah keseluruhan hukum dikurangi Hukum pidana materiil, Hukum Perdata materiil, dan Hukum Tata Negara (HTN) materiil.
•
Public rechtelijk instrumentarium melahirkan 5 fungsi, antara lain : 1.
Fungsi direktif,
Hukum berfungsi sebagai pengarah dalam membangun dan membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan hidup bernegara. Pengarah; posisi hukum berada di depan dalam rangka proses pembangunan, ini berkaitan dengan yuridis instrumentarium, yaitu suatu kerangka yang memandang seluruh kaidah hukum dalam satu (harmonisasi) dan supremasi hukum. 2.
Fungsi integratif,
Hukum berfungsi sebagai pembina persatuan bangsa. Harus adanya kesatuan hukum (unifikasi hukum) yang dijalankan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
3
kodifikasi. 3.
Fungsi stabilitas,
Hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan), dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 4.
Fungsi perfektif,
Hukum berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan Administrasi Negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
4
5.
Fungsi korektif,
Hukum berfungsi sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.
PERADILAN DI INDONESIA •
Berbicara tentang peradilan itu sendiri maka berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat 4 lingkungan peradilan yaitu :
•
1.
Peradilan Umum,
2.
Peradilan Agama,
3.
Peradilan Militer,
4.
Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Perbedaan keempat lingkungan peradilan tersebut adalah pada objek dan subjeknya : Peradilan Umum : -
Peradilan perdata, objeknya; sengketa yang bersifat privat (terjadi
karena adanya hubungan hukum yakni hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang akhirnya tertuju pada ganti kerugian). -
Peradilan pidana, objeknya; kejahatan.
Peradilan Agama : Objeknya; nikah, talak, rujuk, waris (dan wasiat, hibah, wakaf yang masih dalam proses perkawinan). Peradilan Militer : Objeknya; tindak pidana terhadap subjek militer. Peradilan TUN : Objeknya; sengketa yang ditmibulkan oleh suatu keputusan yang dikeluarkan oleh aparatur negara (beschiking). Pelaksanaan fungsi AN, dalam SK yang merugikan rakyat dan rakyat dapat menggugat instansi tersebut. •
Persamaannya dari keempat bentuk peradilan tersebut adalah bahwa semuanya samasama menegakan hukum materiil dengan menggunakan hukum formil, dan menyelesaikan sengketa hukum.
•
Dalam UUD 1945 tidak dikenal bentuk-bentuk peradilan, mengcnai hal ini baru dikenal setelah lahir UU No 14 tahun 1970.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
5
PERADILAN TATA USAHA NEGARA Definisi dan Pengertian •
Rochmat Soemitro membedakan antara peradilan dengan pengadilan, dimana titik berat dari peradilan adalah kepada prosesnya, sedangkan pengadilan kepada acaranya (lembaga).
•
Dasar hukum utama peradilan TUN adalah UU No. 14 Tahun 1970 (pasal 10 ayat (1)), sedangkan UU operasionalnya adalah UU PTUN.
•
Untuk menentukan apakah suatu perkara harus diproses di Pengadilan Negeri ataukah di Pengadilan Tinggi, maka biasanya ditentukan oleh perundang-undangannya sendiri yang mengatur dimana perkara tersebut harus diadili.
•
Peradilan TUN merupakan badan peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus/menyelesaikan sengketa TUN antara orang perorangan atau badan hukum perdata dengan pejabat TUN.
•
Bila kita melihat TAP MPR dan UU No.14 Tahun 1970 (direvisi dengan UU No. 35 Tahun 1999) maka peradilan administrasi merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak.
•
Bila kita lihat pendapat dari Dicey tentang the rule of law-nya yang terdiri dari : 1
Supremacy of law,
2
Human Right,
3
Equality before the law (bahwa semua warga negara adalah sama di
depan hukum). Maka dengan melihat point ke-3 ini, maka sebenarnya tidak perlu ada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). •
Tetapi bila kita berpegang pada prinsip negara hukum, maka
F.J. Stahl berpendapat bahwa peradilan administrasi merupakan syarat dari suatu negara hukum formal. •
Berbicara tentang good government, maka orientasi kita lebih
kepada eksekutif sedangkan good governnaar bisa ke eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
6
•
Adapun ciri good govenment diantaranya : 1.
Adanya peradilan admmistrasi bebas dan tidak
memihak, 2.
Terjaminnya HAM,
3.
Adanya transparansi.
• Sebelumnya bahwa peradilan administrasi merupakan tugas badan itu sendiri, namun setelah lahir UU PTUN maka peradilan Administrasi menjadi peradilan yang mandiri dan berdiri sendiri. • Fokus pembahasan dalam peradilan TUN adalah pada sengketa administrasi itu sendiri dari mulai pengajuan gugatan s/d putusan yang disertai dengan pelaksanaannya (eksekusi), juga berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh. • Suatu sengketa administrasi diajukan ke PTUN karena tidak semua upaya-upaya administrasi yang diselesaikan oleh instansi dapat memuaskan para pihak, dan dalam hal ini maka gugatan tidak dimulai dari tingkat I, tetapi langsung ke tingkat banding. Unsur-unsur • Unsur-unsur dari peradilan TUN : 1.
Ada ketentuan hukum vang dituju,
2.
Ada sengketa hukum yang konkrit,
3.
Minimal 2 pihak,
4.
Ada lembaga/ badan yang dituju.
•
Unsur-unsur khusus dari peradilanTUN : 1.
Berdasarkan HAN,
2.
Pihaknya: a. Antara administrasi negara dan administrasi negara, b. Antara masyarakat dan administrasi negara.
(Peradilan murni; apabila memenuhi semua unsur tersebut di atas, peradilan tidak murni; apabila tidak memenuhi salah satu unsur ).
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
7
Jenis-jenis • Ada 2 macam peradilan administrasi, yaitu : 1.
Peradilan administrasi murni, Termasuk kewenangan yudikatif.
2.
Peradilan administrasi semu, Di luar kewenangan yudikatif.
•
Sengketa administrasi dapat dilakukan oleh : 1.
Pengadilan umum,
2.
Pengadilan administrasi yang dibentuk sendiri,
3.
Badan-badan khusus yang dibentuk,
4.
Badan-badan administrasi eksekutif.
•
Peradilan sebelum dan sesudah UU PTUN :
Sebelum UU PTUN : 1.
Peradilan Umum,
2.
Banding Administrasi,
3.
Badan-badan khusus.
Setelah UU PTUN : 1.
PTUN;
2.
Peradilan Umum,
3.
Upaya Administrasi,
4.
Peradilan Militer.
Asas-asas Peradilan TUN •
Diantaranya meliputi : 1.
Asas praeasumptio iustae causa,
Pasal 67 (l) UU PTUN. Asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan administrasi negara selalu harus dianggap mempunyai kekuatan hukum sampai ada pembatalan berupa vonis dari pengadilan. Gugatan/proses pengadilan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN. 2.
Asas pembuktian bebas,
Bahwa pembuktian tidak tergantung argumen/keterangan para pihak, dimana Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan argumen mana yang paling tepat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
8
(pasal 107 UU PTUN). Dari pasal 107 tersebut terlihat bahwa peranan Hakim sangat besar dan kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran materiil. Yang perlu diperhatikan dalam pembuktian : a.
Apa yang harus dibuktikan (objeknya);
b.
Siapa yang harus dibebani pembuktian (subjeknya),
c.
Hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara,
d.
Hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim itu sendiri.
3.
Asas domimis litis (Hakim aktif),
Hakim aktif sangat penting untuk memperoleh kebenaran materiil. Realisasinya yaitu dalam kewenangan Hakim untuk menentukan para pihak dimana Hakim dapat menarik pihak ke-3 dalam perkara yang masih berjalan. Peran aktif Hakim juga dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang dimana di satu pihak yakni pemerintah/negara yang berhadapan dengan warga negara (peran aktif dari segi subjek) sedangkan peran aktif Hakim dari segi objek terlihat dari tindakan Hakim yang dapat manambah atau memperluas substansi gugatan (ultra petita), yang dalam acara perdata hal ini tidak diperbolehkan. 4.
Asas erga omnes (putusan TUN mempunyai kekuatan yang
mengikat), Mengikat maksudnya mengikat bagi para pihak, namun menurut pasal 83 UU PTUN; pihak yang intervensi mempunyai hak untuk membela haknya sehingga ia dapat dikecualikan dalam keputusan tersebut yang berarti bahwa hal tersebut dapat mengikat pihak ke-3. Asas-asas lainnya: 5.
Kesatuan beracara (tidak tepat),
6.
Musyawarah untuk mufakat,
7.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka;
8.
Sederhana, cepat, dan biaya ringan,
9.
Keterbukaan,
10.
Putusan yang adil.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
9
Ciri-ciri •
Ciri-ciri umum dalam peradilan TUN antara lain : 1.
Tidak adanya rekonvensi/gugat balik, Dikarenakan objeknya adalah
keputusan TUN (SK), yang mana SK/beschiking tersebut merupakan tindakan sepihak dari pejabat administrasi negara, jadi tidak mungkin ada gugatan balik dari pemerintah kepada warga negaranya. 2.
Tidak adanya jurusita, Dikarenakan objeknya adalah surat keputusan TUN,
namun untuk mengurus hal-hal yang bersifat berkaitan dengan administrasi atau prosedural dilakukan oleh paniteranya. 3.
Dikenal adanya sidang tertutup,
4.
Dikenal adanya pemeriksaan perkara acara cepat (pasal 98 UU PTUN),
5.
Dikenal adanya pemeriksaan perkara acara biasa (pasal 70, 74, 75, 100 UU
PTUN), 6. •
Dikenal adanya pemeriksaan perkara acara singkat (pasal 6 UU PTUN), Adapun yang menjadi ciri-ciri khusus peradilan TUN diantaranya adalah :
Pihak penggugat, Adalah orang perorangan atau badan hukum perdata ; pasal 53 UU PTUN. Pasal 53 ini merupakan penghubung antara hukum materiil dengan hukum formal. Pihak tergugat, Adalah pejabat atau badan TUN; pasal 1 butir (6) UU PTUN (karena pejabat/badan TUN tersebut yang berwenang mengeluarkan keputusan). Objek gugatan, Adalah surat keputusan TUN yang dapat berbentuk keputusan atau penetapan. Dasar hukumnya pasal 1 Butir (3) UU PTUN. Keputusan TUN adalah surat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Tenggang waktu menggugat, Adalah 90 hari. Pasal 35 UU PTUN: Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan pejabat TUN. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
10
Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan pemahaman yaitu : 1.
90 hari sejak dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan,
2.
90 hari sejak diterima,
3.
90 hari sejak diketahui,
4.
90 hari sejak akibat hukum dirasa kerugiannya.
Dismissal process, Berdasarkan pasal 62 UU PTUN : yaitu pemeriksaan administratif terhadap suatu gugatan. Hal ini merupakan ciri dari peradilan TUN yang merupakan cerminan dari asas peradilan TUN bahwa Hakim bersifat aktif, dimana Hakim dapat mengarahkan terhadap pengujian gugatan seyogyanya gugatan tersebut layak diproses (sebagai forum konsultasi). Forum konsultasi, yang mana proses ini dibahas dalam rapat permusyawaratan, dimana Ketua Pengadilan mempunyai wewenang untuk memutuskan melalui suatu penetapan, dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak mendasar yaitu apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut : a.
Pokok
gugatan
nyata-nyata
tidak
termasuk dalam wewenang pengadilan. b.
Syarat-syarat
gugatan
sebagaimana
dimaksud pasal 56 UU PTUN tidak dipenuhi oleh penggugat tersebut harus diberitahukan/diperingatkan oleh pengadilan. c.
Gugatan tidak didasarkan pada alasan-
alasan yang layak. d.
Apa yang dituntut dalam gugatan
sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan TUN yang digugat. e.
Gugatan tidak diajukan berdasakan
tenggang waktu yang berlaku. Forum konsultasi menyangkut hal-hal yang bersifat formal, misalnya : bentuk gugatan, cara menuangkan gugatan, dsb. Susunan Peradilan TUN • Susunan peradilan TUN terdiri dari 2 tingkat, yaitu : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
11
1.
Pengadilan TUN, yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama,
2.
Pengadilan Tinggi TUN, yang merupakan Peradilan Tingkat Banding,
•
Susunan Pengadilan TUN terdiri atas : 1.
Pimpinan,
2.
Hakim Anggota,
3.
Panitera,
4.
Sekretaris.
UPAYA HUKUM •
Upaya hukum dalam sengketa administrasi (pasal 48
UU PTUN) : 1.
Keberatan,
Penyelesaian sengketa dilakukan oleh badan yang mengeluarkan keputusan TUN. 2.
Banding administrasi,
Dilakukan oleh pejabat atasan badan yang mengeluarkan keputusan TUN atau badan lain. •
Pada
zaman
kolonial
keberatan
diajukan ke badan yang memberikan keputusan. •
SEMA No. 2 Tahun 1991; bila
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan hanya mengenal keberatan saja, dan tidak mengenal banding, maka sengketa tersebut tidak perlu melalui usaha administrasi tetapi langsung ke PTUN. •
Pasal 51 ayat (3) jo. pasal 48 ayat (2)
UU PTUN; bahwa PTUN baru berwenang menyelesaikan sengketa bila usaha keberatan dan banding administrasi telah ditempuh. •
Dengan
demikian
telah
terjadi
kontradiksi, padahal apabila dilihat dari segi hierarki perundang-undangan maka tentunya SEMA ini tidak boleh merubah UU. •
Keburukan dari pasal 48 ayat (2) UU
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
12
PTUN ini adalah bahwa pasal ini akan menyulitkan gugatan, sedangkan kebaikannya adalah bahwa dengan pasal ini maka sebelum masuk pengadilan, maka dirasakan perlu untuk mengawasinya (pengawasan intern). GUGATAN Objek Gugatan •
Objek gugatan diatur dalam pasal 1
butir (3) UU PTUN, syarat-syaratnya antara lain : 1.
Harus bersifat tertulis,
Untuk mempermudah proses pembuktian 2.
Konkrit,
Nyata, tidak bersifat abstrak, artinya harus berwujud (objeknya harus tertentu/ ditentukan). 3.
Individual,
Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu kepada orang/badan hukum tertentu, maksudnya bahwa identitasnya dapat ditentukan (baik alamat, maupun hal-hal yang menjadi substansi dari keputusan). Mencantumkan nama dari setiap subjek hukum yang terlibat dalam kepentingan tersebut untuk menentukan status hukum dari objek yang dikenai keputusan. 4.
Final,
Tidak memerlukan proses selanjutnya, artinya keputusan TUN tersebut dapat dilaksanakan tanpa izin persetujuan dari instansi/pihak lain. Keputusan TUN yang bersifat negatif; tidak ada kejelasannya mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan atas keputusan TUN. Pasal 3 UU PTUN : a. Bila pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, padahal merupakan wewenangnya, maka hal tersebut dapat disamakan dengan keputusan TUN. b. Keputusan yang dimohonkan padahal jangka waktunya sudah lewat, maka pejabat TUN dianggap menolak mengeluarkan keputusan. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
13
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) UU PTUN, maka setelah lewat waktu 4 bulan setelah permohonan, pejabat TUN dianggap mengeluarkan keputusan penolakan. 5.
Dibuat oleh pejabat/badan TUN.
Biasanya dibuat secara sepihak. Alasan Mengajukan Gugatan •
Alasan mengajukan gugatan diatur dalam pada 53 UU PTUN (terutama ayat
(2)), alasan-alasan tersebut diantaranya : 1.
Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, contoh ; dalam pemberhentian pegawai negeri maka prosedurnya adalah bahwa pegawai negeri tersebut harus diberi kesempatan untuk membela diri. Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka keputusan TUN tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Penyalahgunaan wewenang,
Keputusan TUN dikeluarkan berdasarkan praktek penyalahgunaan wewenang. Maksudnya pejabat memang berwenang mengeluarkan SK, tapi kewenangan tersebut tidak pada tempatnya, misalnya; dalam mengeluarkan IMB dimana dalam hal ini pejabat tersebut memang berwenang mengeluarkan SK tentang IMB tapi ternyata di lapangan, IMB tersebut untuk mendirikan bangunan di jalur hijau, sehingga dalam hal ini terjadi penyalahgunaan wewenang. 3.
Perbuatan sewenang-wenang, Misalnya; pejabat/badan TUN yang seharusnya
tidak mengeluarkan SK, tetapi ternyata ia mengeluarkan SK, maka perbuatannya tersebut dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang; tidak memproses sebagaimana mestinya. •
Perbedaan dan persamaan ketiga alasan tersebut berdasarkan kerangka yuridis : Perbedaan : No. 1 dan no. 2 mengacu pada hukum positif, sedangkan no. 3 tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan dan hanya dapat dijangkau oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
14
Persamaan : Semuanya masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Sama-sama mengacu pada peraturan perundang-undangan (no. 1 dan no. 2), hanya no.1 menyangkut peraturan perundang-undangan, sedangkan no.2 menyangkut kewenangan. KEPUTUSAN (Lihat: Catatan Kuliah Hukum Administrasi Negara - Keputusan) • Definisi Keputusan TUN; pada pasal 1 ayat (3) UU PTUN. • Hal-hal yang tidak termasuk keputusan TUN (pasal 2 UU PTUN), yaitu : 1.
Hal-hal yang
merupakan
perbuatan perdata, bila pejabat/badan
TUN melakukan perbuatan hukum perdata dan ternyata menimbulkan kerugian bagi seseorang/badan hukum, maka tidak bisa diajukan ke peradilan TUN akan tetapi ke Peradilan Umum. 2.
Hal-hal yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, artinya
pengaturan tersebut memuat norma hukum yang kekuatan berlakunya mengikat semua orang. 3.
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan/belum final, yaitu
keputusan pejabat/ badan hukum TUN yang untuk dapat berlaku masih membutuhkan persetujuan dari atasan. 4.
Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan KUHP/KUHAP/peraturan
pidana lainnya. 5.
Keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan, misal; izin penyitaan, dsb. 6.
Hal-hal yang berkaitan dengan TUN di bidang militer (masih perlu
dikaji), misal; pemecatan KASAD. KOMPETENSI MENGADILI •
Kompetensi mengadili diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970,
terdiri dari : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
15
1.
Kompetensi relatif,
Adalah kewenangan yang didasarkan pada lingkup sama mana yang berhak mengadili (pengadilan yang masih dalam satu lingkup peradilan yang sama); lingkup peradilan yang sama, misal; Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi pada lingkup Peradilan Umum. 2.
Kompetensi absolut,
Adalah kewenangan yang didasarkan pada lingkup peradilan yang berbeda mana berhak mengadili, lingkup peradilan berbeda, antara lain; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, atau peradilan TUN. •
Berdasarkan pasal 47 UU PTUN, Pengadilan TUN bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. •
Dalam hal berkaitan dengan perburuhan, maka sengketa dalam perburuhan
diselesaikan melalui : -
P4P (dipusat),
-
P4D (didaerah).
-
Kalau tidak bisa → Depnaker dengan mengeluarkan SK →
Pengadilan TUN (tingkat banding) dengan menggugat SK-nya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
16
REFERENSl
•
Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi Negara (HAPLA), oleh Dr. Sjachran Basah, S.H.,CN.,
•
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, oleh R. Soegijatno Tjakranegara, S.H.,
•
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Zainal Harahap, S.H.,
•
Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Prof. B. Lopa, S.H., dan Dr. A. Hamzah, S.H.
•
Dll.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
17
