CIC Hukum Kontrak Internasional (Sari Kuliah)

Hukum Kontrak Internasional  Kontrak dan perjanjian pada prinsipnya sama, yaitu : kesepakatan dua belah pihak

untuk melakukan tindakan hukum.  Kontrak awal dikenal di Negara Common Law  Contract Law.  Sedangkan di Civil Law dikenal sebagai hukum perikatan.  Di Indonesia dikenal dengan nama perjanjian atau perikatan. Namun, sejak datangnya

PT. Freeport tahun 1967 perjanjian yang ada di Indonesia mulai dipengaruhi oleh luar (system Common Law).

PENDAHULUAN

Perbedaan Kontrak Internasional dan Nasional

1. Lebih rumit karena dipengaruhi oleh :  Jarak, bahasa, budaya yang beda.  Insecure … extra judicial  di luar hukum.

2. Transaksi dalam jumlah besar, besar, waktu yang lebih lama. 3. Perbedaan mata uang. 4. Pengaturan nasional yang beda. 5. Sistem hukum yang beda. 6. Governing Law / Choice of Law menjadi suatu masalah yang sensitif.  Choice of Forum : pengadilan atau forum mana yang akan dipilih untuk

menyelesaikan sengketa. Pilihannya adalah pengadilan atau arbitrase. (Negosiasi-Mediasi-Arbitrase / Pengadilan)  Choice of Law : hukum mana yang akan dipakai.

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam Kontrak Internasional :

1) Prinsip Equity

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Kontrak Internasional

1

 prinsip persamaan atau keadilan; biasanya ada di Common Law.

2) Prinsip good faith faith or good will will  Asas itikad baik

3) International Trade Usages 

Kebiasaan perdagangan internasional.



Dianggap juga sebagai hukum yang tertulis untuk beberapa Negara.



Contoh : Inconterms (FOB, CIF, LOCO, FRANCO, FAS); Arbitrase.

Peranan Perdagangan Internasional

1. Sistem Pasar Bebas -

Terbentuknya OPEC 1970

-

Terbentuknya sistem keuangan internasional

-

Berkembangnya sistem perbankan antar Negara

-

Terbentuknya GATT / WTO

-

Regionalisme dalam bidang ekonomi, APEC dll

2. Berubahnya bargaining position Negara berkembang. -

Transaksi dan kontrak yang bervariasi : 1) Alih Teknologi 

Licensing dan know-how contract



Joint venture



Technical assastance

2) Civil works … construction contract.

Conflict Management

1) Construction contract, sering mengadopsi aturan yang dikeluarkan oleh FIDIC (conditions contract for works of civil engineering construction). 2) ICC Rules Rules on adaption of contract 1978. 3) UNCITRAL on Rules of conciliation and arbitration 1980.


2

Bentuk Kontrak

1. Tailor Made Disusun secara kasus perkasus (case by case) 2. Boiler – Plate Provision Mencontoh dari kontrak yang sudah ada di dalam lingkup National Legal System Professional Traditions

International Uniform Law dan Model Forms Wajib

1)

Konvensi Hague tentang Rules on Bill of Lading (Negara yang ikut dalam perjanjian)

2)

Konvensi Warsawa tentang Tanggung Jawab Pengangkut.

Contract Out

Aturan yang dikeluarkan oleh ICC atau badan Internasional lainnya (boleh tidak dilakukan)

Uniform Rules

1) ICC Uniform customs and practice for documentary credit. 2) FIDIC rules 3) Unindo Model Form Construction Contract  organisasi pengusaha kontraktor sipil (UNINDO)

Kemungkinan Uniformity di dalam Kontrak Internasional

Konsep Lex Mercatoria (kebiasaan para pedagang jaman dulu)

Uniform Rules accepted in all countries, cou ntries, termasuk di dalamnya : -

HI Publik

-

Persamaan prinsip  Pacta Sunt Servanda (hal-hal yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh semua

pihak)  Good Faith (asas itikad baik)


3

 Fairness  Equity (persamaan dan keadilan)

-

Custom and usage  Incoterms

-

Standard Form contracts  kontrak baku  Kontrak baku sebenarnya tidak boleh, karena merupakan kehendak sepihak, dan

hanya menguntungkan bargaining yang terkuat. -

Report of arbitral awards

Lex Mercatoria

1. Transnasional 2. Mercantile customs 3. Apabila ada sengketa diselesaikan antar merchant -

Proses cepat dan informal

4. Prinsip equality

Ada dalam bidang : 1. Jual beli barang 2. Dokumen pengangkutan laut 3. Cara-cara pembayaran / LC

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Pendahuluan

Private Oredering  Form of principle negotiate between the parties.  Bentuk / prinsip / aturan yang dinegosiasikan oleh para pihak dan dituangkan dalam

kontrak. 

Esensi dari kontrak (nasional / internasional) adalah kesepakatan para pihak.


4



Private Ordering ini dipengaruhi oleh salah satu prinsip dasar dalam kontrak internasional yaitu Party Autonomy (kebebasan dari para pihak untuk memasukkan apa saja yang diinginkan ke dalam kalusula kontrak) dan Pacta Sunt Servanda (kewajiban para pihak untuk mematuhi isi kontrak).



Prinsip-prinsip tersebut kemudian mengarah kepada “Freedom to Contract” (kebebasan berkontrak dalam menentukan bentuk kontrak, jenis, ataupun choice of law nya) tapi terbatas karena ada UU, kesusilaan.

Prof. Sunaryati, ada 3 pilar prinsip dasar yang mempengaruhi kontrak di Indonesia :

1) Prinsip kebebasan berkontrak (freedom to contract). 2) Kontrak baku mulai berkembang (standard contract). Contoh : kredit di bank, asuransi, pembelian tiket pesawat (ditentukan sepihak oleh maskapai penerbangan). 3) Banyaknya kontrak yang pihaknya adalah pemerintah dengan badan internasional lainnya.

Develop Through The Process of Negotiation (Proses Negosiasi)

Merupakan implementasi dari prinsip dasar Party Autonomy dan Pact Sunt servanda. Yang terpenting dalam melakukan kontrak adalah kemampuan bernegosiasi.

Principles … International and Domestic  Dapat diambil dari perjanjian Internasional ataupun hukum-hukum nasional (domestic)

dari para pihak.  Party Autonomy

Syarat : Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, UU (Legal Principles)

Kasus

-

Karaha Bodas, Indonesia membatalkan putusan dari arbitrase yang telah disepakati sebagai choice of law.

-

Di Swiss, Pertamina sering tidak dating, jadi diputus kalah. Padahal perlu dibuktikan apakah conduct Pertamina salah?


5

-

Arbitrase dibatalkan bila wasit korupsi. Dalam prakteknya USA dan UK tidak setuju adanya pembatalan putusan arbitrase.

-

Eksekusi Arbitrase asing  Konvensi New York 1968. Ada exveption bila melanggar public policy.

-

Dalam kasus Python, kenapa yang dipermasalahkan dibatalkan bukan ditolak? Karena Indonesia tidak ada cukup dana. Sekarang kasus ini sudah sampai MA.

-

Ketika PN JakPus membatalkan, UK dan USA banyak menyorot kita.

-

Beda Karaha Bodas dengan Phyton  K. B. sudah diputus, sedangkan Phyton belum diputus.

Prinsip juga dapat diambil dari :

1) Treatis 2) Statue (UU) 3) Court Decision (Putusan Pengadilan) 4) Government Regulation (Putusan Pemerintah)  Ada perkembangan baru, dimana ketika kontrak dimuat ketentuan belum ada dan

dana diambil dari APBN. Sehingga ketika kontrak telah ada atau berjalan, ketentuan baru dibuat. Hal ini berakibat banyak klien yang minta masuk ke dalam Force Majeur di klausul kontrak.

Perjanjian Internasional

1. Multilateral 

Konvensi New York 1968



CISG 1980



UNIDROIT

2. Domestic

SUMBER HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

1. Common Law System 2. Civil Law System


6

3. British Common Law System 4. US Commercial Law System 5. Socialis Legal System 6. Islamic Legal System

1. COMMON LAW SYSTEM

-

Tidak ada kodifikasi (hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan putusan pengadilan / hakim atau Yurisprudensi)

-

Berasal dari praktik para pedagang (merchant)

-

Terdapat prinsip “Stare Decisis”, artinya keputusan hakim terdahulu dipakai sebagai landasan dalam memutus kasus berikutnya untuk fakta yang sama, untuk satu Negara bagian. Sifatnya mengikat mandatory.

-

Hubungan antara Negara bagian yang satu dengan Negara yang lain adalah Persuasive, dimana hakim boleh menggunakan boleh juga tidak.

-

Keputusan-keputusan hakimnya dibukukan agar mudah dalam mencarinya dan diumumkan (publishing).

Di Indonesia Pasal 1320 KUH Perdata : 1) Sepakat 2) Cakap 3) Klausula halal 4) Hal-hal tertentu

Yang dibahas 1. Impossibility of performance  force majeur Non Forceable  Apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya (bencana

alam), maka salah satu pihak boleh menyatakan force majeur . 2. Good Faith


7

 Di AS (common law), Good Faith tidak ditulis di dalam kontrak artinya para

pihak dianggap telah memiliki itikad baik.  Di Indonesia (civil law), prinsip ini ditulis dalam kontrak.

3. Trade Usage (kebiasaan-kebiasaan perdagangan) Contoh : INCONTERMS  Pada awalnya adalah kebiasaan berdagang zaman dahulu. Lalu karena

digunakan oleh hamper semua perdagangan atau pelaku usaha, maka dikodifikasi oleh ICC. 4. Breach of Contract (pelanggaran isi kontrak) Yang melanggar harus ganti rugi, karena ada pasal atau aturan yang mengaturnya  sama dengan wanprestasi.

5. Unjust Enrichment  Memperkaya diri sendiri dengan cara non legal (korupsi).  Bry Burry  suap  dihukum, oleh OECD sangat memperhatikan hal ini. Di

USA ada FCPA (Foreign Corruption Practices Acts). ☺ Arbitrase menggunakan UNCITRAL Model Laws on Arbitration (unifikasi hukum)

2. CIVIL LAW LEGAL SYSTEM

-

Berasal dari hukum gereja.

-

Ada kodifikasi.

-

Hukum itu ditulis dan dikompilasikan dalam sebuah kitab UU (kodifikasi).

-

Kitab hukum ini dibuat secara systematis.

- Breach of Contract disebut wanprestasi. -

Yang dibahas : 1. Impossibility and Frustation of Performance 2. Good Faith  ditulis dalam kontrak 3. Custom and usage

Dalam Common Law System dibagi dua, yaitu : 1. British Common Law System


8

-

Prinsip pertamanya adalah Stare Decisis Doctrine. (The Judicial system will be set up as a hierarchy, with the lower courts required to abide the decision of higher court)  Keputusan yang selanjutnya terikat dengan keputusan pengadilan yang lebih

tinggi untuk satu fakta yang sama untuk satu negara bagian. -

(Court will render a principled and property articulated decision)

Keputusannya dapat dipertanggungjawabkan karena alasan-alasan keputusan tersebut dapat diketahui dengan mudah / dipublikasikan. -

(Decision will be published)

Keputusan pengadilan akan diumumkan atau dipublikasikan. -

(Judicial system will be set up as a hierarchy)

Ada urutan secara hierarki dalam setiap keputusan pengadilan, tetapi untuk satu Negara bagian  putusan yang selanjutnya mengikuti putusan yang diatas. -

Dissenting Opinion  alasan-alasan (pendapat) yang berlawanan dengan mayoritas hakim.

2. United States Commercial Law -

Codification and National Uniformity Artinya seragam / sama peraturan antara Negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain.

-

UCC (Uniform Commercial Code)  Suatu kitab UU yang terkodifikasi mengenai perdagangan di AS.  Terjadi suatu pergeseran yang tadinya murni Common Law, namun mulai

dikodifikasi.  49 states and district Columbia.  Tidak semua peraturan perdagangan dikodifikasi, ada beberapa hal kasus yang

menggunakan Yurisprudensi. -

Yang diatur dalam UCC (substansi UCC) : 1) Sales of Good


9

2) Commercial Paper and Bank Deposits and Collection 3) Letters of Credit (L/C) 4) Documents of Tittle 5) Invesment Security and Secured Transaction -

Yang belum diatur dalam UCC : 1) Services Contract 2) Sale and Leases of Real Estate

-

Yang berlaku bagi hal-hal yang belum diatur dalam UCC : 1) State Common Law 2) State Statue

CONTRACT USA (KONTRAK DI USA) •

A contract is an agreement voluntary entered into, which the parties intend to be enforceable at law.  Kontrak adalah kesepakatan / persetujuan secara bebas antara para pihak untuk

mengikatkan diri dimana jika terjadi pelanggaran para pihak akan dilindungi oleh hukum. •

Syarat-syarat / requirement 1) Agreement (harus ada persetujuan / perjanjian) dan harus ada mutual assent dimana ada offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan) 2) Consideration 3) Contractual capacity (cakap hukum) 4) Lawful object (sebab yang halal)

•

Consideration  Sesuatu yang dipertukarkan harus mempunyai nilai hukum / legal value.  As the thing of legal value in exchange for promise (barang yang ditawarkan harus

mempunyai nilai hukum), bisa berupa : (1) Payment (2) Performance of an act Offers

Acceptance


10



Consideration  letaknya diantara Offers dan Acceptance •

Promissory Estopel  Prevents the withdrawal of a promise by promisor if so pay remedy.

Adalah

suatu

doktrin

dimana

bila

seseorang

sudah

berjanji

dan

tidak

melaksanakannya, maka ia dapat diminta ganti rugi.  Dalam hal pembuktian, di USA perjanjian secara lisan berkekuatan hukum yang

sama dengan perjanjian tertulis, dimana haru tetap ada saksi yang digunakan untuk memperkuat bukti. •

Statue of Frauds Kesalahan / penipuan.

•

Contract must be in writing over 500 $ US 1) Executor – administrator Perjanjian yang menjalankan wewenang seseorang. 2) Suretyship / contract to answer for the debt or duty of another. Kewajiban untuk membayar hutang. 3) Marriage Pernikahan. 4) Land Contract Perjanjian jual beli tanah. 5) More than 1 year term Perjanjian yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun.

 Nomor 1 – 5  hal-hal yang harus dibuat dalam perjanjian tertulis.  Pre – nuptional agreement  perjanjian sebelum menikah dalam hal pembagian

harta. •

Parol Evidence Rule Apabila arti suatu kontrak jelas, maka bukti lisan dan bukti lain yang tertulis tidak diperkenankan mengubah makna kontrak tersebut.

•

Misrepresentation


11

 Pernyataan-pernyataan dari satu pihak kepada pihak lainnya sebelum kontrak

ditandatangani.  Berupa affirmative statement (pernyataan yang benar-benar meyakinkan) :

1) Frodulent  ada unsur kecurangan. 2) Innocent / fakta yang penting  tidak sengaja, ada pihak yang tidak melihat fakta-fakta yang tercantum. Recission / voidable / dapat dibatalkan. •

Breach of Contract (cedera janji) 1) Non – Performance Tidak melaksanakan kewajibannya ataupun melanggar. 2) Violation Ada unsur pelanggaran, penipuan, dsb.

•

Compesation Improve the position.

CONSIDERATION

Some right, interest, profit, or benefit accruing to the one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other. Sama artinya dengan kontraprestasi dengan sifat resiprositas. Contoh : A ingin membeli mobil dari B. Maka antara A dan B terjadi saling memberikan prestasi di mana A mendapat mobil dari B, dan B mendapat uang (pembayaran) dari A.

CHOICE OF LAW •

Para pihak bebas menentukan hukum mana yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi termasuk dasar penyelesaian sengketa.

•

Apabila tidak ditentukan hukum yang berlaku sebelumnya, maka yang akan menentukan hukum mana yang berlaku adalah hakim (pengadilan) atau wasit (arbitrase).

•

Pembatsan pemilihan Choice of Law : 1) Party Autonomy (kesepakatan para pihak).


12

2) Bonafide (ada itikad baik untuk saling menguntungkan). 3) Real Connection. 4) Larangan penyelundupan hukum. 5) Ketertiban umum  sekarang dianggap suatu hal yang tidak membatasi lagi dalam kontrak Internasional. •

Jenis-jenis klausula Choice of Law : 1) Choice of domestic law either one of the party or third country. Saat ini yang dianggap netral adalah hukum New York, Singapura dan Swiss. 2) Domestic law combined with the principles of good faith. 3) Choice of trade usages. Kebiasaan perdagangan. 4) Choice of international convention.

•

Prinsip-prinsipnya : 1) Bukan syarat sahnya suatu kontrak. 2) Adanya Party Autonomy. Dengan pembatasan-pembatasannya : a) Hanya untuk kontrak-kontrak Dagang atau kontrak bisnis. b) Tidak boleh melanggar UU. c) Tidak untuk kontrak-kontrak kerja. d) Tidak untuk penyelundupan hukum. e) Tunduk kepada hukum Perdata Internasional yang disepakati para pihak.

Contoh Klausul tentang Choice of Law : “This contract shall be interpreted and subject to the laws of the Republic of Indonesia, and the parties agree to waive the rules of the Private International Law”.

Influences Of National Legislation  Pembatasan ketentuan nasional masing-masing Negara terhadap prinsip “Freedom to

contract”.


13

 EEC / Regulation 556 / 89  perjanjian internasional yang bersangkutan dengan Hak

milik intelektual.  know – how agreement  anti – competitive

Licensee is prevented from using the licensed know – how after the termination of the agreement. Di mana ada klausula tersendiri bahwa setelah perjanjian berakhir, pembeli lisensi tidak boleh menggunakan teknologinya dalam jangka waktu tertentu. (DISCLOSURE)  terdapat dalam perjanjian alih teknologi.

1. Contract with employees. -

Not to disclose the technology

-

Not to compete with the employer

2. Contract with transferees’ field of use of the technology. -

Tidak boleh mengalihkan usaha yang pertama kepada pihak ketiga.

3. Contract with manufactures, contractors, and sub contractors. -

Restrict with other purposes

4. Pre – contractual arrangement. -

Agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kontrak itu sendiri, maka hal ini harus dilakukan.

Prinsip-prinsip dalam Hukum Kontrak Internasional

1) Good faith (itikad baik) 2) Equity (keadilan) 3) International Trade Usage and Customs 4) Pacta Sunt Servanda (hal-hal yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh semua pihak) 5) Freedom to contract (kebebasan berkontrak) 6) Mutual Consent (kesepakatan bersama)


14

7) Force Majeur (Impossibility of performance)

Sumber-sumber Hukum

1. International Trade Usage 2. Domestic Law (hukum nasional) 3. International Convention  Dalam menggunakannya, harus berhati-hati karena ada kemungkinan sudah

diadopsi ke dalam perjanjian lain. 4. Hukum Negara Ketiga

CARA-CARA

SUATU

PERUSAHAAN

ASING

DALAM

MEMPERLUAS

PENJUALAN KE LUAR NEGERI

1. Mengirim pegawainya untuk promosi 2. Menempatkan wakil perusahaan di luar negeri 3. Menunjuk pegawai asing untuk bertindak sebagai Permanent Sales Agent  Bentuk kontrak di mana pihak asing mengadakan kerjasama dengan pihak nasional

berdasarkan kontrak agency. 4. Menunjuk distributor 5. Mendirikan branch office di luar negeri

Agen

Adalah orang atau pihak yang menerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa (mewakili)  Dalam kontrak, yang mewakili disebut Principal

Distributor

Adalah seseorang atau perusahaan yang membeli barang dari produsen atau principal dan menjual barangnya langsung ke konsumen (end user) Perbedaan antara Agen dan Distributor


15

Agen

Distributor

1. Bertindak atas nama perusahaan induk

1. Atas nama sendiri

2. Komisi

2. Resale margin

3. No Economic risk

3. Bears economic risk of sales

4. Does not distibute

4. Distribute the goods

Pemilihan Agen dan Distributor

Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan agen atau distributor adalah “Business Record”, yaitu : -

Kondisi keuangan (extension of credit)

-

Latar belakang usahanya (background), termasuk :  Sales efforts  prstasi bisnisnya  Reputasi  Market access  daerah pemasaran

Distributor / wholesaler / retailer / dealer

-

Dealaer adalah independent reseller.

-

Boleh menentukan harga sendiri.

-

Margin keuntungan diambil dari perbedaan harga.

-

Berdiri sendiri / independent.

-

Tidak ada pengawasan dari Principal.

-

Harus mempunyai tempat penyimpanan barang sendiri.

-

Biasanya diikuti dengan perjanjian License.

Representative

Sales representative atau manufacture representative -

Kekuasaannya tidak sebesar agent (Less authority to bind).

-

Promosi dari menangani order


16

CHECK LIST DISTRIBUTOR AGREEMENT

Hal-hal apa saja yang biasanya ada dalam kontrak internasional. Harus mencakup : 1. Introduction -

para pihak

2. Recital -

latar belakang para pihak

3. Definitions -

memberikan definisi istilah yang ada dalam kontrak

4. Appoinment -

jelas dikatakan di dalamnya apakah dia eksklusif atau non-eksklusif distributor  penunjukan tugas

5. General obligations of Distibutor -

Marketing

-

Advertising (kadang tanggung jawab Principal)

-

Manufacture or distribution or competitive product

-

Expenses

6. General obligations of Principal -

Purchase orders

-

Acceptance of orders

-

Delivery terms

7. Orders for products 8. Prices and payments 9. Acceptance and warranty 10. Remedies 11. Confidentiality / Non-disclosure -

Kerahasiaan; berhubungan dengan HAKI

12. Trademarks -

Use of trademarks

-

Registration


17

-

Marking

-

Infringements (pelanggaran terhadap hak cipta)

-

Termination of use (jangka waktu pemakaian)

13. Taxes 14. Force majeure -

Tidak lagi terbatas pada bencana alam, tapi juga mencakup pemogokan (buruh), huru-hara, perubahan UU Nasional.

15. Termination -

Jangka waktu, kapan kontrak berakhir

16. Governing Law -

Hukum yang mengatur perjanjian tersebut

17. Dispute settlement 18. Miscellaneous -

Assignment  apakah para pihak akan mengalihkan kewajibannya pada pihak lain atau tidak.

-

Notices  bagaimana dokumen antar pihak akan dikomunikasikan.

-

Entire Agreement  keseluruhan perjanjian ini

-

Amendment

-

Severability  meskipun pasal-pasal dalam kontrak dinyatakan batal, tapi choice of law atau choice of forum tidak dihapuskan dan tetap berlaku.

Contoh Assignment : “No party to this agreement shall assign or transfer any of his right or obligations hereunder without the prior written consent of the other party”

CHECK LIST AGENCY CONTRACT

1. Introduction 2. Recital 3. Territory and Product 4. Good faith and fair dealing


18

5. Agent and principal right and responsibility 6. Undertaking not to compete (tidak boleh bersaing) 7. Sales target – guaranted minimum target 8. Sub – agent (ketentuan mengangkat agen lain) 9. Trademarks 10. Exclusivity 11. Agent’ Comission 12. Miscellaneous -

Governing Law

-

Dispute settlement

-

Assignment

-

Language

-

Notices

LISENSI

(=izin untuk menggunakan) Licensing Intellectual Property Right

1. New Business  Untuk perusahaan ansing yang hendak melakukan atau mendirikan perusahaan di

Indonesia, menggunakan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.  Joint Venture sebagai perkembangannya berubah menjadi Kerja Sama Operasional

(KSO), yang pada awalnya hanya bergerak di bidang perminyakan. 2. Expanding Existing Business  Perluasan dari bisnis yang sudah ada, yang dapat berupa :

a) Perluasan daerah pemasaran b) Perluasan jenis barang 3. Improving quality of good and services  Meningkatkan kualitas barang dan jasa.


19

☺

Licensing is partnership between IPR (Licensor) and another who is authorized to use such rights (Licensee) in exchange for and agreed payment (fee or royalty).

Kontrak Lisensi (Betsy Ann-Toffler)

Contactual agreement between two business entities in which Licensor permit the License to use a brand name, patent or other property rights in exchange for a fee or royalty.

HAKI yang dapat dilisensikan :

1. Hak Cipta 2. Paten 3. Merek Dagang 4. Rahasia Dagang 5. Desain Industri 6. Tata Letak Sirkuit Terpadu

Keuntungan Lisensi

-

Optimalisasi pengembangan usaha

-

Perluasan wilayah usaha

Jenis Kontrak Lisensi

1) Technology Licensing 2) Trademark Licensing 3) Franchising 4) Copy Right

Additional Contract

1) Acquisition and merger 2) Joint Venture Contract


20

Hal yang harus diperhatikan dalam Lisensi adalah : IPR must be protected in foreign country where the contract will be performed-impose restriction to another party.

Keuntungan lain dari Lisensi

a. Mengurangi tingkat kompetisi pada suatu batas tertentu.  Trade off (pertimbangan) … Licensor mempunyai kontrol terhadap pengelolaan

kegiatan usaha. b. Untuk Licensor : Licensee … good will tanpa mengeluarkan biaya untuk promosi.

Kerugian dari Lisensi

1) Ketergantungan 2) Pengambilan teknologi 3) Perlindungan terhadap value good will (keuntungan)

Check List License Contract

1. Definition and uses of the licensed technology -

Licensor’s inventor

-

Licensor’s parents rights

-

Licensor’s technical information

-

Improvement

-

Licensed product

-

Licensed territory

-

Grants of right

-

data

2. Scope of use of the licensed subject matter (Ruang Lingkup) -

Field of use restriction (Pembatasan)  product and application

-

Geographic and territorial

3. Exclusive and Non-exclusive license rights


21

-

Exclusive menimbulkan monopoli  anti-trust Law (AS), anti competition (Eropa), UU No. 5 tahun 1999 Pasal 16 (Indonesia)  Memusatkan satu produk pada satu pihak saja dalam suatu wilayah (tidak secara

luas) -

Freedom of contract  jadi sempit

4. Sublicensing and Assignment -

Apakah ada pihak ketiga

5. Anti-trust Consideration -

Monopoli, dsb

6. Warranties -

Jaminan bahwa barang tersebut tidak cacat

-

Dalam kontrak Sales and Purchase harus ada

7. Infringement or misappropriation of third-party rights -

Pelanggaran terhadap hak yang telah didaftarkan

8. Right and obligations of the parties -

Harus berimbang

9. Technical Assistant -

Jika klausulanya banyak, dibuat kontrak tersendiri

10. Compensation 11. Confidentiality 12. Non-Competition 13. Dispute Settlement 14. Termination

THE

UNITED

NATIONS

CONVENTION

ON

CONTRACTS

FOR

THE

INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG 1980) (Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional)

Clive M. Schmitthoff


22

Menganggap Konvensi ini merupakan suatu karya sentral bagi terciptanya harmonisasi hukum perdagangan internasional (the centre piece of international harmonization of trade law).

Latar Belakang

-

Sistem hukum (kontrak) yang berbeda merupakan halangan bagi transaksi dagang jual beli internasional.

-

Persiapan hukum yang seragam di bidang jual beli internasional diprakarsai oleh UNIDROIT (Rome) pada tahun 1930.

-

Konvensi disahkan di The Hague pada tahun 1964 : 1) The International Sale of Goods and 2) The Formation of Contracts for The International Sale of Goods. Kedua konvensi menggambarkan sistem hukum dari Negara-negara Eropa Barat (Kontinental).

-

UNCITRAL mengirim kuesioner kepada Negara-negara mengenai kedua konvensi : apakah mereka akan mengikutinya atau tidak beserta alasannya (1968).

-

UNCITRAL memutuskan untuk mengkaji kedua konvensi dan berupaya memodifikasi dan menyempurnakannya agar sistem hukum Negara lainnya mau dapat menerima konvensi.

-

Konvensi dibuat dan disahkan UNCITRAL tanggal 11 April 1980 dan berlaku efektif pada 1 Januari 1988.

-

Konvensi berupaya memberikan aturan hukum (kontrak) yang seragam untuk jual beli barang internasional.

-

Konvensi berupaya mempermudah transaksi barang internasional untuk jual beli produl-produk pabrikan, komoditi, dan raw materials.

Negara anggota asli Konvensi

Ada 11 negara anggota, yaitu : 1. Argentina 2. Cina


23

3. Mesir 4. Perancis 5. Hungaria 6. Italia 7. Lesotho 8. Syria 9. AS 10. Yugoslavia 11. Zambia -

Hingga 10 Oktober 2002, 62 negara telah menjadi anggota Konvensi, antara lain : Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Cuba, Czech Republic, Denmark, Ecuador,, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Guinea, Iraq, Lithuania, Luxemburg, Mexico, Moldova, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sweden, Switzweland, Uganda, Ukraine, Uzbekistan.  Negara anggota mewakili region geografis, perkembangan ekonomi, system hukum

di dunia.

Relevansi CISG bagi Indonesia

-

CISG telah diratifikasi oleh secagian besar negara industri maju.

-

Ketentuan Konvensi mengisyaratkan RI untuk memperhatikan isi ketentuan CISG: “This convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States : a) Where the States are Contracting States; or b) When the rules of private international law lead to the application of the law of Contracting State.

Party Autonomy  Prinsip dasar kebebasan berkontrak diakui Konvensi (Pasal 6).


24

 Penyimpangan terhadap aturan-aturan Konvensi umumnya dapat terjadi dari adanya

pilihan para pihak mengenai the law of a non-contracting State atau the domestic law of a contracting State yang akan menjadi applicable law suatu Kontrak.  Penyimpangan terhadap Konvensi dapat juga terjadi manakala suatu klausul dalam

kontrak menegaskan suatu aturan yang berbeda dengan yang terdapat dalam Konvensi.

 The 1964 Hague Formation Conventions

Konvensi mengenai pembentukan kontrak.  The 1964 Hague Sales Convention

Konvensi mengenai jual beli internasional.  The 1995 Convention (the PIL Convention)

Konvensi yang mengatur pilihan hukum dalam jual beli internasional.  Konvensi-konvensi ini hampir memiliki sifat yang sama, yaitu :

1. Berupaya mengatur ketentuan-ketentuan hukum dalam melakukan jual beli internasional. 2. Mempunyai misi memberikan aturan-aturan seragam dalam jual beli dagang internasional.

Pembagian isi CISG

Bagian I

: mengenai ruang lingkup berlakunya Konvensi dan ketentuan umum.

Bagian II

: mengenai pembentukan kontrak.

Bagian III

: mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang lahir dari kontrak

Bagian IV

: mengenai ketentuan akhir.

Pasal 1 bagian 1 Konvensi menetapkan bahwa konvensi berlaku terhadap kontrak-kontrak jual beli barang diantara para pihak.

Tempat usaha para pihak ini harus :

a) Di negara yang berbeda, baik karena negara-negara tersebut adalah peserta konvensi, atau


25

b) Apabila ketentuan hukum perdata internasionalnya mengacu pada penerapan aturanaturan hukum suatu negara pserta konvensi.

CISG tidak berlaku terhadap ketentuan-ketentuan :

a) Jual beli berupa consumer sales (seperti untuk kebutuhan perorangan, keluarga atau rumah tangga), kecuali dalam jual beli tersebut sebelumnya tidak diketahui atau belum diketahui bahwa barang-barang yang dibeli untuk digunakan sebagai consumer sales; b) Jual beli melalui lelang; c) Jual beli jaminan-jaminan; d) Jual beli kapal, perahu, hovercraft , atau pesawat terbang; e) Jual beli listrik (Pasal 2); f) Kontrak-kontrak untuk penyediaan barang guna diproduksi; dan g) Jual beli dimana sebagian besar bagian kewajiban-kewajiban pembeli adalah memberikan pelayanan jasa atau tenaga kerjanya (Pasal 3 ayat 2). Konvensi ini juga tidak berlaku terhadap masalah-masalah keabsahan suatu kontrak dan title atas barang-barang yang dijual maupun tanggung jawab atas kematian atau luka-

lukanya seseorang (personal injury) (pasal 5).

Pasal 8

Penafsiran terhadap kontrak berupa pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan suatu pihak harus ditafsirkan menurut isinya atau menurut konteks pembentukan kontrak tersebut dan pengimplementasiannya.

 Konvensi tidak menetapkan bentuk formal bagi persyaratan-persyaratan suatu kontrak

jual beli.  Pasal 11 menetapkan bahwa kontrak tersebut tidak harus selalu dibuat secara tertulis.  Namun bila kontrak dibuat secara tertulis dan memuat suatu ketentuan yang

mensyaratkan perubahan atau pengakhiran dengan atau melaui perjanjian secara tertulis, kontrak harus diubah atau diakhiri dengan tertulis pula (Pasal 29).


26

Pengecualian yang diperbolehkan dari ketentuan ini yaitu sepanjang tindakan suatu pihak yang menegaskan ketentuan demikian sepanjang pihak lainnya tidak keberatan terhadap tindakan tersebut.  Bagian II mengatur Pembentukan Kontrak, dimana mengatur ketentuan-ketentuan

berupa penawaran, penerimaan dan penawaran kembali penawaran.  Suatu usulan bisa berupa penawaran atau suatu undangan untuk membuat penawaran

(invitation to make offers).  Berupa penawaran apabila “menunjukkan dengan nyata dan menunjukkan keinginan si

penawar untuk terikat”.

Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 55

Suat usulan untuk menutup suatu kontrak akan pasti (definite) jika : a) Usulan itu menunjukkan barang-barang tertentu; b) Menunjukkan keinginan si penawar untuk terikat serta; c) Jika harganya ditentukan atau dapat ditentukan.

Pasal 14 ayat 2

Usulan-usulan lain hanya dianggap sebagi undangan untuk membuat penawaran (an invitation to make offers).

 Suatu penawaran tidak dapat ditarik kembali jika menetapkan suatu jangka waktu

tertentu (untuk penerimaan penawaran atau sebaliknya), bahwa penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali.  Pasal 16 ayat 1, jika masuk akal bagi yang diberi tawaran untuk menggantungkan pada

penawaran tersebut dan menganggapnya tidak dapat ditarik kembali dan ia telah bertinadak sesuai dengan penawaran tersebut.

Fundamental Breach (Pelanggaran Fundamental)

Pelanggaran ini memberi hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menghindari kontrak.


27

 Bab II mengatur kewajiban penjual yang pada dasarnya adalah “mengirim barang-

barang, menyerahkan (hand over) setiap dokumen-dokumen dan peralihan (hak milik) dalam barang-barang sebagaimana yang diisyaratkan oleh kontrak dan konvensi ini (Pasal 30).  Apabila penjual melanggar kewajibannya, maka pembeli memiliki hak atas ganti rugi,

specific performance (pelaksanaan khusus), atau penghindaran kontrak.  Pembeli juga dapat meminta perbaikan atas kerugian di samping meminta upaya-upaya

hukum lainnya.  Pelaksanaan Khusus (specific performance) tidak diberikan manakala ganti rugi

tersebut adalah hasil dari suatu upaya penanggulangan yang cukup (adequate remedy).  Upaya penanggulangan (remedy) untuk penghindaran dibolehkan apabila (Pasal 49 ayat

1) : a) Pelanggaran pembeli sifatnya fundamental; b) Manakala penjual tidak menyerahkan barang-barangnya dalam waktu yang ditetapkan oleh pembeli; c) Penjual tidak mengirimkan berangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

 Bab III mengatur tentang kewajiban pembeli yaitu “membayar harga barang dan

membelinya sebagaimana diisyaratkan oleh kontrak dan konvensi (Pasal 52).  Upaya-upaya penjual (seller’s remedy) atas pelanggaran-pelanggaran pembeli pada

pokoknya sama dengan upaya-upaya pembeli (buyer’s remedy) atas [elanggaran pelanggaran penjual.  Jika berdasarkan kontrak pembeli diharuskan untuk menetapkan spesifikasi dan gagal

untuk melaksanakannya, maka pembeli dapat membuat spesifikasi sesuai dengan persyaratan dimana pembeli mengetahuinya (Pasal 65 ayat 1).

 Peralihan resiko diatur dalam Bab IV.  Jika kontrak jual beli menyangkut pengiriman, resiko beralih ke pembeli manakala

pengiriman dilaksanakan sesuai dengan kontrak jual beli (Pasal 67 ayat 1).


28

 Apabila barang dijual pada waktu transit, resiko beralih kepada pembeli sejak waktu

penutupan kontrak (Pasal 68).  Resiko beralih kepada pembeli manakala ia mengambil alih barang, atau jika ia tidak

melaksanakannya pada waktu yang ditentukan, resiko beralih dari waktu barang ditempatkan di tempat yang telah ditentukan namun ia melanggar kontrak dengan tidak megambil pengiriman tersebut (Pasal 69 ayat 1).  Hilangnya atau kerugian terhadap barang setelah resiko beralih kepada pembeli tidak

melepaskan kewajibannya untuk membayar harga.  Namun hal ini tidak berlaku apabila hilang atau kerugian tersebut disebabkan oleh

tindakan atau kelalaian pembeli.

 Bab V mengatur ketentuan-ketentuan umum terhadap kewajiban pembeli dan penjual

(Pasal 71-88) seperti : 1. Penolakan (anticipatory repudiation); 2. Instalment contract ; 3. Upaya-upaya terhadap kerugian; 4. Pengaturan mengenai bunga; 5. Ketidakmampuan suatu pihak memenuhi prestasinya; 6. Akibat-akibat wanprestasi; 7. Recovery of interest ; 8. Frustation; 9. Effects of avoidance; 10. Kewajiban untuk memelihara barang manakala pihak lainnya lalai (in default).

 Bagian IV Konvensi mengatur ketentuan akhir.  Bagian ini mengatur ratifikasi dan soal-soal (hukum) perjanjian lainnya.  Bagian ini memberi kesempatan bagi semua Negara yang bukan penandatangan

Konvensi untuk mengikatkan diri terhadapnya.  Dalam pasal 94 mengijinkan “dua atau lebih Negara peserta yang memiliki kesamaan

atau keterkaitan aturan hukum mengenai masalah-masalah yang diatur dalam konvensi


29

CIC Hukum Kontrak Internasional (Sari Kuliah)

Recommend Documents