China dan WTO

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

World Trade Organization (WTO) adalah satu-satunya organisasi
internasional yang berfokus pada perdagangan bebas. WTO mulai ada pada
tahun 1995. Paham yang digunakan oleh WTO ialah kapitalis, sehingga WTO
di sini didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika yang memiliki
capital yang berpengaruh di dunia. Dibentuknya WTO ini adalah sebagai
pemantau perdangan bagi tiap-tiap anggotanya. WTO sangat bekuasa terhadap
negara-negara anggota, sehingga mampu memaksa menerapkan aturan-
aturannya.

Banyaknya negara-negara yang menjadi anggota WTO dengan tujuan untuk
memperbaiki ekonomi negaranya terutama untuk negara-negara berkembang
seperti Indonesia. namun pada akhirnya malah banya negara-negara
berkembang yang terbebani atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh WTO.
Karena dengan aturan yang ditetapkan oleh WTO membuat negara berkembang
tidak bisa mengeksplor hasil perekonomian mereka.

Aturan-aturan yang diber;lakukan serta pengambilan keputusan di WTO
lebih banyak berpihak ter;hadap negara-negara yang perekonomiannya sudah
sangat maju, padahal seharusnya WTO bisa ber;sikap netral dan membantu
perekonomian negara-negara ber;kembang untuk meningkatkan
perekonomiannya. Dipermudahkannya akses penjualan disetiap anggota WTO
ternyata memberikan peluang untuk China menguasai perekonomian negara-
negara ber;kembang dengan banyak mengekspor barang-barang elektronik yang
harganya lebih muraj dibandingkan harga elektronik dari negara lain.

China merupakan salah satu negera komunis di dunia, namun anehnya
China menganut system perekonomian liberal. Saat ini China merupakan
salah satu negara maju di dunia ini, kemajuan negara China sendiri tidak
terlepas dari ke anggotannya di WTO. Kenggotaan China di WTO sejak tahun
2001 telah member banyak pengaruh terhadap China terutama dalam sector
ekonomi. Dengan menjadi anggota WTO China dapa denan mudah menjajali
pasar-pasar di Asia bahkan dunia, dengan men ekspor berbagai macam barang
dan memberikan pemasukan yang banyak terhadap China. Namun keanggotaan
China di WTO tak selamanya dianggap hal positive, baik negara-negara di
benua Amerika dan Eropa, China merupakan ancaman bagi mereka.

2. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sejarah WTO, serta juga dampak
yang yang muncul setelah bergabungnya China di WTO. Selain itu alasan-
alasan yang membuat China memutuskan untuk bergabung dengan organisasi
perdagangan internasional.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Terbentuknya World Trade Organization (WTO) ?

2. Apa saja yang harus dipenuhi untuk bergabung menjadi anggota World
Trade Organization (WTO) ?

3. Apa yang melatar belakangi dan apa tujuan China bergabung di World
Trade Organization (WTO) ?

4. Apa dampak dari masuknya Chian sebagai anggota WTO ?

5. Kebikajan apa saja yang di buat oleh China terhadao WTO ?

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah World Trade Organization

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi
internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak
tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang
dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan
diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah
untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam
melakukan kegiatannya.[1]

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay
Round" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "General
Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). Prinsip pembentukan dan dasar WTO
adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan
atas "Most-Favored-Nation principle" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi
oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi
dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan
internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang
memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang
berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan
membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan
pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang
sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara
anggota.[2]

Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat
hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun
sudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati
anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan
pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang
netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan-aturan WTO yang
berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun
pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan
perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO
akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak
dalam kebijakan perdagangan suatu negara (lebih predictable).[3]

Sebagai organisasi perdagangan internasional, WTO mempunyai prinsip-
prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh paar anggotanya yaitu most-favoured
nation, non-tariff measures, national treatment, transparency, dan
quantitative restriction (quota) dengan norma utamanya adalah pengurangan
hambatan perdagangan hingga seminim mungkin untuk mewujudkan pasar
perdagangan yang bebas, adil dan terbuka. [4]

Ada pun beberapa fungsi WTO, yaitu :[5]

1. Penyelenggara perjanjian perdagangan WTO

2. Forum untuk negosiasi perdagangan

3. Penanganan sengketa perdagangan

4. Pemantauan kebijakan perdagangan nasional

5. Bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang

6. Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya

WTO memiliki beberapa tugas, terutama dalam masalah perdagangan
dunia, ini beberapa tugas yang dilakukan WTO :[6]

Negosiasi perdagangan

Perjanjian WTO mencakup barang, jasa dan properti intelektual .
Mereka menguraikan prinsip-prinsip liberalisasi , dan pengecualian
diizinkan . Komitmen masing-masing negara untuk menurunkan tarif bea cukai
dan hambatan perdagangan lainnya, dan untuk membuka dan menjaga pasar
layanan terbuka. Mereka menetapkan prosedur untuk menyelesaikan
perselisihan. Perjanjian ini tidak statis; mereka dinegosiasi ulang dari
waktu ke waktu dan perjanjian baru dapat ditambahkan ke paket. Banyak yang
sekarang sedang dinegosiasikan di bawah Doha Development Agenda ,
diluncurkan oleh menteri perdagangan WTO di Doha, Qatar, pada bulan
November 2001 .

Pelaksanaan dan pemantauan

Perjanjian WTO mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan
perdagangan mereka transparan dengan memberitahukan kepada WTO tentang
hukum yang berlaku dan tindakan yang diambil. Berbagai dewan dan komite WTO
berusaha untuk memastikan bahwa persyaratan ini sedang diikuti dan bahwa
perjanjian WTO sedang dilaksanakan dengan benar. Semua anggota WTO harus
menjalani pemeriksaan periodik kebijakan dan praktek perdagangan mereka ,
setiap review yang berisi laporan oleh negara yang bersangkutan dan
Sekretariat WTO.

Penyelesaian sengketa

Prosedur WTO untuk menyelesaikan pertengkaran perdagangan di bawah .
Penyelesaian sengketa sangat penting untuk menegakkan aturan dan oleh
karena itu untuk memastikan bahwa arus perdagangan lancar. Negara-negara
membawa sengketa ke WTO jika mereka berpikir hak mereka di bawah perjanjian
yang dilanggar. Judgements dengan khusus ditunjuk ahli independen
didasarkan pada interpretasi dari perjanjian dan komitmen masing-masing
negara .

Membangaun kapasitas perdagangan

Perjanjian WTO berisi ketentuan khusus untuk negara-negara
berkembang, termasuk waktu yang lebih lama waktu untuk melaksanakan
perjanjian dan komitmen, langkah-langkah untuk meningkatkan peluang
perdagangan mereka, dan dukungan untuk membantu mereka membangun kapasitas
perdagangan mereka, untuk menangani sengketa dan menerapkan standar teknis.
WTO mengatur ratusan misi kerja sama teknis untuk negara-negara berkembang
setiap tahunnya. Hal ini juga memegang berbagai kursus setiap tahun di
Jenewa untuk pejabat pemerintah. Bantuan untuk perdagangan bertujuan untuk
membantu negara-negara berkembang mengembangkan keterampilan dan
infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperluas perdagangan mereka.

Selain itu WTO mempertahankan dialog reguler dengan organisasi non-
pemerintah, parlemen, organisasi-organisasi internasional lainnya , media
dan masyarakat umum tentang berbagai aspek WTO dan perundingan Doha yang
sedang berlangsung , dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan meningkatkan
kesadaran kegiatan WTO. Hinga saat ini negara yang terdaftar menjadi angota
WTO ada 159 negara.

2. Cara Bergabung Dengan WTO

Setiap negara memiliki kebebasan untuk bergabung dalam organisasi
perdagangan WTO, tetapi anggota WTO harus setuju pada persyaratan. Secara
garis besar aplikasi berjalan melalui empat tahap :[7]

Tell Us About Yourself

Pemerintah mengajukan keanggotaan harus menjelaskan seluruh aspek
perdagangan dan ekonomi kebijakan yang berdampak pada perjanjian WTO . Hal
ini disampaikan kepada WTO dalam sebuah memorandum yang diperiksa oleh
pihak bekerja berurusan dengan aplikasi negara. Kelompok kerja ini terbuka
bagi semua anggota WTO .

Work Out with Us individually What You Have To Offer

Ketika panitia kerja telah membuat kemajuan yang cukup pada prinsip-prinsip
dan kebijakan, pembicaraan bilateral paralel dimulai antara anggota baru
yang prospektif dan masing-masing negara. Karena setiap negara memiliki
kepentingan perdagangan yang berbeda . Pembicaraan ini mencakup tingkat
tarif dan komitmen akses pasar tertentu , dan kebijakan lainnya dalam
barang dan jasa. Komitmen anggota baru adalah untuk berlaku untuk semua
anggota WTO di bawah aturan non-diskriminasi normal, meskipun mereka
dinegosiasikan secara bilateral. Dengan kata lain, pembicaraan menentukan
manfaat (dalam bentuk peluang ekspor dan jaminan) anggota WTO lainnya dapat
mengharapkan ketika anggota baru bergabung . (Pembicaraan dapat sangat
rumit. Dikatakan bahwa dalam beberapa kasus negosiasi hampir sama besar
sebagai keseluruhan putaran perundingan perdagangan multilateral)

Let's Draft Membership Terms

Setelah panitia kerja telah menyelesaikan pemeriksaan rezim perdagangan
pemohon, dan negosiasi akses pasar bilateral paralel yang lengkap, panitia
kerja finalisasi persyaratan aksesi. Ini muncul dalam sebuah laporan ,
perjanjian keanggotaan rancangan ( " protokol aksesi " ) dan daftar ( "
jadwal " ) dari komitmen anggota

The Decision

Paket akhir , yang terdiri dari laporan , protokol dan daftar komitmen,
disajikan kepada WTO General Council atau Konferensi Tingkat Menteri. Jika
dua pertiga mayoritas anggota WTO memilih mendukung, para peserta bebas
untuk menandatangani protokol dan menyetujui organisasi . Dalam banyak
kasus , parlemen atau legislatif negara itu sendiri harus meratifikasi
perjanjian tersebut sebelum keanggotaan selesai .

2.3 Bergabungnya China di WTO

Dalam waktu sekitar 21 tahun, China telah bergerak dari kebijakan
isolasi yang diterapkan oleh Mao Zedong menjadi lebih terintegrasi dengan
dunia internasional dan berwawasan keluar. Pada 11 Desember 2001, China
resmi menjadi angota World Trade Organization (WTO) yang ke-143 setelah
disetujui di pertemuan Doha, Qatar. dibuthkan waktu yang panjang untuk
China bergabung dengan WTO. Adanya negosiasi yang berlangsung selama 15
tahun 5 bulan menyangkut keanggotaan China. Keanggotaan di WTO ini
merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka reformasi ekonomi
China.[8]

China pertama kali mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke dalam
WTO sejak 1986, yang ketika itu bernama General Agreement on Tariffs and
Trade. Pada dekade-dekade selanjutnya, setelah bergabung dengan WTO, China
mencatat prestasi ekonomi yang penting: China pada tahun 2004 berkontribusi
bagi sepertiga pertumbuhan ekonomi global, purchasing power parity 14
persen dari ekonomi global pada 2005 (kedua setelah AS), devisa melebihi
1.000 milyar dolar AS (lebih besar dari Jepang), dan menjadi eksporter
terbesar dunia saat ini. China menjadi kekuatan ekonomi besar yang sangat
berpengaruh di dunia.[9]

Salah satu dari berbagai faktor mendasar yang menekan China masuk ke
dalam WTO datang dari para pendukung liberalisasi China yang menganggap
aksesi ke dalam WTO merupakan langkah wajib dan tak terelakkan bagi
kelanjutan proses reformasi. Sebagai contoh, banyak rencana untuk
merestrukturisasi dan merevitalisasi BUMN sejak pertengahan 1980an, tetapi
hanya sedikit progress yang telah dibuat. Prime (2002) mengatakan dengan
dibukanya berbagai sektor bagi kompetisi yang mengizinkan perusahaan-
perusahaan luar negeri masuk, diharapkan BUMN China bisa melakukan berbagai
improvisasi untuk menghindari kekalahan dalam kompetisi tersebut.[10]

Para reformis setelah masa-Deng menganggap bahwa dengan masuknya
China ke WTO, China akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk
mempercepat reformasi dan pertumbuhan ekonomi, walaupun mereka juga
mengakui akan hadirnya ancaman bagi struktur industri China dan keamanan
finansial. Namun mereka tetap berharap, kompetisi internasional yang
semakin intensif dapat memfasilitasi cepatnya reformasi di banyak BUMN
China yang tidak efisien, reformasi birokrasi yang tidak professional,
serta menciptakan banyak industri dan pekerjaan bagi masyarakat. Mereka
yakin dengan masuknya ke dalam WTO China dapat menjadi kekuatan ekonomi
dominan dunia dan melipatgandakan kekayaannya dalam dekade-dekade ke
depan.[11]

2.4 Dampak China bergabung di WTO

Dengan bergabungnya China di WTO telah memberikan dampak yang
berpengaruh terhadap perekonomian negara lain. Posisi AS negara-negara
Eropa kemudian terancam ketika pada 10 November 2001, China resmi menjadi
anggota WTO.[12] Hal ini terkait pencabutan insentif pajak bagi perusahaan
asing. Survei yang dilakukan Kamar Dagang Eropa menunjukkan, sebanyak 34
persen responden merasakan dampak negatif dari bergabungnya China dalam
keanggotaan WTO, naik drastis dari tahun lalu yang hanya mencapai empat
persen. Sementara tanggapan positif hanya 16 persen, turun hampir dua
pertiga dari 43 persen tahun lalu. Survei tersebut dilakukan terhadap 200
perusahaan Eropa yang ada di China. [13]

Sebelum bergabung, China telah menjadi kekuatan industri sekaligus
pasar yang sangat diperhitungkan oleh anggota-anggota WTO, terutama dalam
bidang elektronik dan komputerisasi. Pangsa China di pasar elektronik AS
meningkat dari 9,5 % pada tahun 1992 menjadi 21,8 % pada 1999. Kontribusi
China terhadap produksi komputer dunia naik dari 4 % pada 1996 menjadi 21 %
pada 2000. Pangsa China terhadap total produksi hard disk dunia juga naik
dari 1 % pada 1996 menjadi 6 % 2000. [14]

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa sebelumnya bergabung
dengan rezim perdagangan WTO, China telah menjadi kekuatan industri yang
besar dan perprospek tinggi. Dapat dilihat bahwa bergabungnya China dengan
WTO, banyak negara yang terancam keadaanya adat keberadaan China yang
semakin pesat di WTO dan memepengaruhi perekonomian dunia.

2.5 Kebijakan China Terhadap WTO

Setelah China bergabung di WTO, banyak kebiajakan-kebijakan baru yang
dibuat oleh China. Dengan bergabungnya ke dalam WTO berarti hukum,
kebijakan perdagangan, serta regulasi bisnis domestik China akan berubah
secara drastis. Eksposisi BUMN China terhadap kompetisi yang semakin
kompetitif dengan hadirnya aktor internasional berkat diterapkannya prinsip-
prinsip WTO sangat berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan-perusahaan
nasional.

China membutuhkan WTO untuk memfasilitasi keinginannya untuk lebih
terbuka ekonominya. Dengan menyetujui dan menandatangani peraturan dan
perjanjian WTO untuk membebaskan China dari kompetisi komersial
internasional, menjadikannya "tekanan" tersendiri yang dapat
memacu (engineer) perubahan-perubahan kebijakan pemerintah China. Tiga hal
yang perlu dicatat sebagai implikasi aksesi WTO bagi BUMN di China, yaitu
:[15]

a) subsidi bagi perusahaan

b) pembukaan sektor finansial bagi perusahaan keuangan swasta dan asing

c) sektor jasa yang mengizinkan perusahaan swasta dan asing masuk.

Pemerintah China telah menandatangani Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures (SCM) yang mensyaratakan China untuk mengurangi
subsidinya bagi BUMN. Dalam SCM pasal 6.1 (b) (c) (d) disebutkan bahwa
subsidi yang dimaksudkan untuk menolong perusahaan yang kesulitan dalam
bidang keuangan dilarang dan harus dihilangkan. Selanjutnya kasus mengenai
subsidi China ini disebutkan di Lampiran 5A dan 5B di perjanjian WTO China.
Lampiran A mengilustrasikan kebijakan subsidi pemerintah China sementara
Lampiran B mencantumkan subsidi-subsidi yang akan dihentikan mulai dari
2001 ketika China masuk menjadi WTO. Di dalamnya termasuk daftar"Subsidies
Provided To Certain State-Owned Enterprises Which Are Running at a
Loss".[16]

China lebih lanjut juga berkomitmen untuk memudahkan prosedur gugatan
di WTO bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan apabila China diketahui
melanggar peraturan ini. China tidak meminta disputing member untuk
memberikan bukti positif kerugian ekonomi berkenaan dugaan tersebut,
sebagaimana disebutkan dalam paragraf 171 dari Report From The Working
Party On The Accession Of China. Namun China meminta disputing member,
disebutkan di paragraph yang sama dibawah payung reserve the right to
benefit, untuk tidak menggugat perusahaan yang diberikan subsidi pemerintah
tidak melebihi dari 2% (dari modal akumulatif perusahaan) per unit.[17]

Bergabungnya China di WTO, otomatis perusahaan-perusahaan finansial
asing akan masuk China dan berkompetisi secara terbuka dengan bank-bank
domestik. Hal ini tentunya membuat strategi pinjaman lunak tidak relevan
lagi karena hal di pasar yang kompetitif ini, bank-bank China dituntut
untuk lebih profit-oriented. Strategi bisnis konvensional yang berupaya
membantu perusahaan yang sedang bangkrut sebelumnya, hanya akan menjadi
beban bagi bank-bank China sehingga besar kemungkinan akan merugi dan
akhirnya kalah saing.

Adapun implikasi dari masuknya China ke WTO berpengaruh dalam sektor
pertanian, dan juga adanya kebijakan-kebijakan baru diantaranya sebagai
berikut:[18]

China menyepakati kennikan kuota impor untuk produk-produk pertanian
seperti gandum, jagung, dan nasi—dari 18,31 juta ton tahun 2002,
menjadi 20,2 juta ton tahun 2003, dan 22,16 juta ton di 2004.

Subsidi ekspor pertanian dihapuskan

Dan hambatan non-tarif, misalnya lisensi harus dihilangkan.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Reformasi Ekonomi di China dilakukan untuk tujuan yang esensial: yakni
meningkatkan kesejahteraan China. Dinamika eksternal dimana globalisasi
menjadi realita yang tak terelakkan, menjadikan pemimpin-pemimpin China
untuk berpikir untuk memanfaatkan globalisasi ini untuk mendapatkan
manfaat, diantara ekonomi. Berbagai perubahan kebijakan dilakukan sejak Mao
memporakporakporandakan perekonomian China—Deng Xioping lebih membuka
perekonomian bagi partispasi aktor non negara sekaligus mengurangi kontrol
penuh pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Pada 2001, dengan dukungan
penuh para reformis, China masuk menjadi anggota resmi WTO. Hal ini
sekaligus menjadi bukti komiten sugguh-sugguh China untuk mengintegrasikan
perekonomianya dengan dunia. Di samping itu, dalam konteks paper ini,
masuknya China ke dalam WTO diharapkan mampu mendorong cepatnya reformasi
ekonomi China.

Implikasi masuknya China ke WTO diwarnai oleh perdebatan mengenai
keuntungan dan kerugian yang didapati. Dipandang dari segi pengaruh kepada
BUMN, aksesi ke WTO dipercaya dapat meningkatkan keefisiensian perusahaan-
perusahaan. Perjanjian-perjanjian yang di tandatangani China, menghadirkan
kompetisi-kompetisi terbuka bagi BUMN. Dan karena proteksi pemerintah
kepada mereka dikurangi, mereka dipaksa untuk mencari strategi-strategi
inovasi agar menang dalam kompetisi.

Namun di sisi lain, dampak bagi perekonomian pedesaan China dinilai
buruk. Selain karena memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara kawasan
perkotaan-pedesaan, liberalisasi ekonomi yang dilakukan akan mengancam
produk-produk pertanian mereka akibat membanjirnya produk pertanian impor
yang lebih murah dan berkualitas di pasaran. Proteksi pemerintah yang tidak
lagi secara penuh dapat diberikan, menjadikan produktivitas petani menurun,
dan tentunya tingkat kesejahteraan mereka juga.

DAFTAR PUSTAKA

World Trade Organization website,
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org3_e.htm (diakses 2
Mei 2014)

Maria, Masuknya China Sebagai Anggota WTO: Jalan BAgi Transformasi Rezim
WTO, http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/07/14/masuknya-china-sebagai-
anggota-wto-jalan-bagi-transformasi-rezim-wto/ (diakses 23 April 2014)

Ghufron Mustaqim, Studi Kasus: Bergabungnya China ke dalam WTO serta
Konsekuensi-konsekuensinya bagi BUMN dan Perekonomian Pedesaan,
http://polhukam.kompasiana.com/politik/2013/02/02/reformasi-ekonomi-di-
china-studi-kasus-bergabungnya-china-ke-dalam-wto-serta-konsekuensi-
konsekuensinya-bagi-bumn-dan-perekonomian-pedesaan-530113.html (diakses 15
April 2014)

Website Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Kerjasama Multilateral:
World Trade Organization (WTO),
http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13
&P=Multilateral&l=id (diakses 15 April 2014)

Aprilia Gayatri, Tentang World Trade Organization (WTO),
http://binchoutan.wordpress.com/2008/05/11/tentang-wto-world-trade-
organization/ (diakses 15 April 2014)

-----------------------
[1]
http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13
&P=Multilateral&l=id
[2] Ibid
[3] http://binchoutan.wordpress.com/2008/05/11/tentang-wto-world-trade-
organization/
[4] Ibid
[5] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm
[6] Ibid
[7] http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org3_e.htm
[8] http://politik.kompasiana.com/2013/02/02/reformasi-ekonomi-di-china-
studi-kasus-bergabungnya-china-ke-dalam-wto-serta-konsekuensi-
konsekuensinya-bagi-bumn-dan-perekonomian-pedesaan-530113.html
[9] ibid
[11] ibid
[12] http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/07/14/masuknya-china-sebagai-
anggota-wto-jalan-bagi-transformasi-rezim-wto/
[13] http://economy.okezone.com/read/2007/11/23/19/63022/masuk-wto-china-
rugikan-eropa
[14]http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/07/14/masuknya-china-sebagai-
anggota-wto-jalan-bagi-transformasi-rezim-wto/
[16] Ibid
konsekuensinya-bagi-bumn-dan-perekonomian-pedesaan-530113.htm
[18] Ibid

China dan WTO

Recommend Documents