BUKU 1 BAB 4 SEPT2006

Prakarsa Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan di Pulau Jawa

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4.1. Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai

4.1.1. WILAYAH SUNGAI CIUJUNG-CILIMAN Sungai-sungai yang mengalir di WS Ciujung-Ciliman berhulu di gunung karang di wilayah administratif Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Serang. Luas wilayah sungai Ciujung-Ciliman sekitar 473.000 Ha dan meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kota Cilegon, Kab.Serang, Kab.Pandeglang, Kab.Lebak dan Kab.Bogor Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Ciujung-Ciliman adalah : DAS Ciujung, DAS Ciliman, DAS Cidanau, DAS Cibante dan DAS Cibungur. Daerah Aliran Sungai yang menjadi prioritas diantara DAS tersebut di atas adalah DAS Ciujung dan DAS Cidanau. Keutuhan dan kemantapan fungsi cathment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada daerah-daerah seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang, selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian. DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Ciujung-Ciliman diuraikan pada Tabel 1. Tabel 1 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Ciujung Ciliman NO.

KEGIATAN

LOKASI

MANFAAT&PENJ ELASAN

Penyedia Penyedia air rumah tangga, perkotaan dan industri untuk wilayah Serang dan Jabotabek dengan mengguna menggunakan kan saluran Karian-Tanjung-Serpong (KTS). penyedia air baku untuk daerah Tangerang dan DKI DKI Jakarta dengan menggunakan menggunakan saluran irigasi i rigasi Cidurian Cidurian atau dengan dengan saluran  lternative KarianTanjung-Serpong (KTS) menambah persediaan persediaan air rumah tangga, perkotaan dan industri untuk kebutuhan Tangerang lewat KSCS mengambil alih alih fungsi Waduk Karian untuk mensuplai air irigasi ke daerah irigasi Ciujung suplesi air irigasi DI. Cilemer kiri seluas 500 ha, penyedia air baku untuk kecamatan Banjarsari dan

I.

WS CIUJUNG-CILIMAN CIUJUNG-CILIMAN

1

Waduk Karian

Hulu Sungai Sungai Ciujung

2

Waduk Tanjung

Sungai Cidurian Ciduri an

3

Waduk Cilawang Cilawang

Sungai Ciujung Ciujung

4

Waduk Pasirkopo

Sungai Sungai Ciujung

5

Waduk Cimalur

Desa Cibatur Cibatur Keusik Kecamatan

BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

PRIORITAS PRIORITAS

TINGGI

RENDAH

RENDAH

SEDANG RENDAH

4- 1


NO.

6 7 8 9 10 11

12 13

KEGIATAN

Waduk Bojongmanik Bendung Anyer Bendung Karet Cikoneng, Bendung Karet Cisangkuy Long Storage Sungai Ciujung Bendung Tipe Gergaji di Sungai Cibama Bendung Karet Cibungur Bendung dan Bendung Karet Ciseukeut

LOKASI

Banjarsari Kabupaten Lebak Sungai Cisemeut

MANFAAT&PENJ ELASAN

PRIORITAS PRIORITAS

sebagai waduk pengendali banjir pemenuhan kebutuhan air baku Jabotabek

RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH

RENDAH RENDAH

4.1.2. WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE CILIWUNG-CISADANE Sungai-sungai yang mengalir di WS Ciliwung-Cisadane berhulu di G.Kendeng dan G.Wiru di wilayah administratif Kabupaten Bogor dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Bekasi. Luas wilayah sungai Ciliwung–Cisadane sekitar 4355 Km² dan meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota depok, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Ciliwung-Cisadane adalah : Das Cidurian, Das Cisadane, Das Pesanggrahan, Das Ciliwung, Das Sunter, Das Cikarang/Cipamingkis. Saat ini banjir yang sering terjadi ada di DAS Ciliwung dan khususnya di wilayah Jakarta bagian hulu dan ini merupakan permasalah yang cukup pelik di beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini merupakan kombinasi dari berbagai akibat yang ditimbulkan oleh : 1. Amblesan tanah khususnya di wilayah Jakarta bagian utara yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebih; wilayah ini terletak pada daerah yang rata dan rendah (kurang lebih 15.000 ha terletak 2 m dibawah permukaan air laut), dan relatif terkena dampak aliran balik dari laut, khususnya pada saat pasang 2. Meningkatnya urbanisasi dan berkaitan berkaitan dengan permukaan tanah yang tidak lolos air, berakibat pada infiltrasi yang relatif kecil dan akan mempercepat aliran permukaan, untuk itu perlu meningkatkan kapasitas drainase yang saat ini belum tersedia 3. Terabaikannya pemeliharaan fasilitas drainase yang ada; floodway, sungai dan berbagai saluran utama yang telah mengalami pengurangan kapasitas oleh adanya kombinasi agradasi dasar sungai, 4. Meningkatnya puncak banjir dari DAS bagian hulu akibat meningkatnya urbanisasi dan hilangnya daerah resapan air


4- 2


NO.

6 7 8 9 10 11

12 13

KEGIATAN

Waduk Bojongmanik Bendung Anyer Bendung Karet Cikoneng, Bendung Karet Cisangkuy Long Storage Sungai Ciujung Bendung Tipe Gergaji di Sungai Cibama Bendung Karet Cibungur Bendung dan Bendung Karet Ciseukeut

LOKASI

Banjarsari Kabupaten Lebak Sungai Cisemeut

MANFAAT&PENJ ELASAN

PRIORITAS PRIORITAS

sebagai waduk pengendali banjir pemenuhan kebutuhan air baku Jabotabek

RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH

RENDAH RENDAH

4.1.2. WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE CILIWUNG-CISADANE Sungai-sungai yang mengalir di WS Ciliwung-Cisadane berhulu di G.Kendeng dan G.Wiru di wilayah administratif Kabupaten Bogor dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Bekasi. Luas wilayah sungai Ciliwung–Cisadane sekitar 4355 Km² dan meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota depok, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Ciliwung-Cisadane adalah : Das Cidurian, Das Cisadane, Das Pesanggrahan, Das Ciliwung, Das Sunter, Das Cikarang/Cipamingkis. Saat ini banjir yang sering terjadi ada di DAS Ciliwung dan khususnya di wilayah Jakarta bagian hulu dan ini merupakan permasalah yang cukup pelik di beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini merupakan kombinasi dari berbagai akibat yang ditimbulkan oleh : 1. Amblesan tanah khususnya di wilayah Jakarta bagian utara yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebih; wilayah ini terletak pada daerah yang rata dan rendah (kurang lebih 15.000 ha terletak 2 m dibawah permukaan air laut), dan relatif terkena dampak aliran balik dari laut, khususnya pada saat pasang 2. Meningkatnya urbanisasi dan berkaitan berkaitan dengan permukaan tanah yang tidak lolos air, berakibat pada infiltrasi yang relatif kecil dan akan mempercepat aliran permukaan, untuk itu perlu meningkatkan kapasitas drainase yang saat ini belum tersedia 3. Terabaikannya pemeliharaan fasilitas drainase yang ada; floodway, sungai dan berbagai saluran utama yang telah mengalami pengurangan kapasitas oleh adanya kombinasi agradasi dasar sungai, 4. Meningkatnya puncak banjir dari DAS bagian hulu akibat meningkatnya urbanisasi dan hilangnya daerah resapan air


4- 2


Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Ciliwung-Cisadane diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Ciliwung-Cisadane NO. II.

KEGIATAN

LOKASI

Situ Tunggilis

Kabupaten Kabupaten Bogor

2

Jaringan Irigasi Irigasi CihoeCikumpeni

Kabupaten Kabupaten Bogor Bogor

3

Kota Bogor

4

Bottom Bottom Control Bendung Katulampa Waduk Ciawi

5

Waduk Genteng

Sungai Cisadane

6

Waduk Parung Badak

7 8

Waduk Sodong Sodong Salak Contour Canal Canal

9

Ciliwung Ciliwung Floodway Floodway Tunnel

tengah Sungai Cisadane hilir hili r Sungai Sungai Cikaniki sekeliling sekeliling Gunung Gunung Salak Kota Bogor Bogor

Hulu Sungai Sungai Ciliwung Ciliwung

11

Peningkatan Peningkatan Kanal Tarum Barat Pengembangan Cengkareng Floodway System

Cengkareng

12

Sungai Sungai Cidurian

Kab. Tangerang

13

Sungai Sungai Cimanceuri Cimanceuri

Kab. Tangerang Tangerang

14

Sungai Sungai Cirarab

Kab. Tangerang

15

Sungai Sungai Cisadane

Kota/Kab. Tangerang

16

Cengkareng drain, drain, Kali Angke, Mookervaart Banjir Kanal Kanal Barat/ Ciliwung

DKI DKI Jakarta

17

18

19

PRIORITAS PRIORITAS

WS CILIWUNG-CISA DANE

1

10

MANFAAT&PENJ ELASAN

Banjir Kanal Kanal Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung Banjir Kanal Kanal CBL, CBL, Cikarang, Bekasi

Karawang - Bekasi

Kota Bogor, DKI Jakarta DKI DKI Jakarta

Kab. Bekasi Bekasi

Melalui APBD Provinsi Jawa Jawa Barat telah dilakukan perencanaan detail situ (DD). Melalui APBD APBD Provinsi Jawa Jawa Barat telah dilakukan perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi (DD). Melalui Melalui APBD APBD Provinsi Jawa Barat telah dilakukan perencanaan bottom control (DD). Mengurangi debit banjir Sungai Sungai Ciliwun Ciliwung g di Kota Bogor. Selain itu Waduk Ciawi juga dapat berfungsi sebagai penyedia air untuk Kota Bogor dan DKI Jakarta serta sebagai sumber air untuk penggelontoran Sungai Ciliwung di musim kering penyedia air baku ke daerah Bogor dengan cara gravitasi penyedia air baku untuk daerah Bogor-Jakarta Bogor-Jakarta

SEDANG

penyedia penyedia air baku untuk daerah Bogor-Jakarta Bogor-Jakarta memenuhi kebutuhan air di Kota dan Kabupaten Bogor mengalihkan debit banjir dari Sungai Sungai Ciliwung Ciliwung ke Sungai Cisadane guna pengendalian banjir di DKI Jakarta memenuhi kebutuhan air Jabotabek

REND RENDAH AH RENDAH

pencegahan banjir banjir dan meningkatkan urban drainage. Peningkatan fungsi sungai ke hilir dari daerah Angke dan Sungai Pesanggrahan dan Mookervaart Canal, serta konstruksi Angke Floodway Pengendalian Pengendalian banjir. banjir. Normalisasi alisasi alur sungai 32 km, Master Plan 1997 Pengendalian Pengendalian banjir. banjir. Normalisasi alur sungai 22 km, Master Plan 1997 Pengendalian Pengendalian banjir. banjir. Normalisasi alisasi alur sungai 17 km, Master Plan 1997 Pengendalian Pengendalian banjir. banjir. Normalisasi alisasi alur sungai 38 km, Master Plan 1997 Pengendalian Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 22 km, Master Plan 1997

SEDANG

Pengendalian Pengendalian banjir. banjir. Terowongan 1 km, km, 2 bh. Normalisasi alur sungai 29 km. Master Plan 1997 Pengendalian Pengendalian banjir. banjir. Pembuatan Sal. Banjir. Normalisasi alur sungai 57 km. Master Plan 1997 pengendalian pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 50 km, Master Plan 1997

TINGGI

SEDANG

SEDANG RENDAH

RENDAH RENDAH

TINGGI

TINGGI

SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI SEDANG

SEDANG

SEDANG

4.1.3 WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIKUNINGAN Sungai sungai yang ada di WS Cisadea – Cikuningan terutama berhulu dari beberapa mata air yang ada di G.Talaga, G.Kendeng, G.Pangkulahan, G.Malabar, BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4- 3


G.Malang, G.Gede Pangrango serta G.Patuha, yang pada akhirnya bermuara di Smudra Indonesia di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah SWS Cisadea – Cimandiri sekitar 37327 Km² dan meliputi 4 wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Cisadea - Cikuningan adalah : DAS Cimaragang, DAS Cipondok, DAS Cisadea, DAS Cibuni, DAS Cikaso, DAS Cikarang, DAS Ciletuh, DAS Cimandiri, DAS Cimangur dan DAS Cibareno. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Cisadea-Cikuningan diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Cisadea-Cikuningan NO. III.

KEGIATAN

LOKASI

MANFAAT& PENJELASA N

PRIORITAS

WS CISADEA-CIKUNINGAN

1

Bendung Sungai Cibareno

2

Waduk Citepus

Pasir Bungur, Cilograng, Cikatomas, Cibareno dan Sawarna Kab. Sukabumi

3

Muara Cimandiri

Kab. Sukabumi

4

Muara Citepus

Kab. Sukabumi

5

Sungai Cibuni

Kab. Cianjur

6

Bendung Sungai Cihara

Cikamayapan, Cikarang, Ciparahu, Mekarsari dan Karang Kamulyan

mengairi sawah seluas 2.800 ha

RENDAH

- telah dilakukan perencanaan detail waduk (FS & DD) melalui APBD Prov Jabar - untuk penyediaan air baku bagi domestik ibu kota Pelabuhan Ratu, irigasi seluas 132 ha, pariwisata, konservasi, PLTM serta pengendali banjir - telah dilakukan perencanaan detail pengaman pantai (Pra FS dan DD) - manfaat untuk pengaman pantai - telah dilakukan perencanaan detail pengaman pantai (Pra FS dan DD) - manfaat untuk pengaman pantai Telah direncanakan detail peningkatan kapasitas sungai (DD)

TINGGI

mengairi sawah seluas 2.000 ha

RENDAH

SEDANG

SEDANG

SEDANG

4.1.4. WILAYAH SUNGAI CITARUM Sungai Citarum berhulu dari mata air Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Karawang dengan panjang sungai sekitar 315 Km dengan tiga anak sungai utama yaitu S.Cisangkuy, S.Cikapundung dan S.Cisokan. Wilayah sungai Citarum meliputi 9 wilayah administratif kabupaten/ kota sbb : Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat luas wilayah sungai Citarum adalah 11,410.87 Km², dengan panjang sungai mencapai 270 Km DAS yang termasuk didalam Satuan Wilayah Sungai Citarum adalah : DAS Citarum, DAS Pagadungan, DAS Cinerang, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cipunagara dan DAS Kalisewo.


4- 4


Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Citarum diuraikan pada Tabel 5.17.

Tabel 4 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Citarum NO. IV.

KEGIATAN

LOKASI

Waduk Naragong

2 3

Waduk Nameng Waduk Pasiranji

Anak Sungai Cileungsi (DAS Bekasi) Sungai Cibeet Cipamingkis

4

Waduk Pangkalan

Sungai Cibeet

5

Peninggian Dam Cirata Peningkatan Kanal Tarum Barat atau Pembangunan Kanal Tarum Jaya Waduk Talagaherang Waduk Maya Waduk Bodas Dam Sungai Cilame Dam Sungai Cipunagara Waduk Cipunagara dan bendungan pengatur di Sadawarna Waduk Cibeber Waduk Kandung Pengembangan Sungai Cisangkuy Waduk sungai Cikapundung Waduk Sukawana

Kab. Bandung

19 20

Sudetan sungai Cibeureum Waduk Bojong Jambu Waduk Jatigede

21

Waduk Cipasang

Kab. Garut

22

Waduk Cipanas

Kab. Garut

23

Waduk Ujungjaya

Kadipaten

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

PRIORITAS

WS CITARUM

1

6

MANFAAT& PENJELASAN

penyedia air baku ke daerah Bogor dengan menggunakan pompa

RENDAH

RENDAH RENDAH

DamCirata

penyedia air untuk areal tambak menampung air dari Sungai Cipamingkis atau dari saluran pembawa penyedia air utama untuk daerah hilir Kanal Tarum Barat secara gravitasi Penyediaan air baku dan tenaga listrik

Karawang – Bekasi – DKI Jakarta

memindahkan air dari wilayah sungai Citarum ke Jakarta

SEDANG

Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur

mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah

RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH

Hulu Jatiluhur

mengairi sawah

RENDAH

Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Sungai Cisangkuy

mengairi sawah mengairi sawah mencukupi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri Bandung mencukupi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri Bandung - telah dilakukan perencanaan detail waduk (Pra FS, DD, KKB) - manfaat untuk penyediaan air baku bagi domestik (Kota Bandung & Cimahi), irigasi seluas 150 ha, pariwisata alam, industri di kota Cimahi, konservasi serta pengendalian banjir mencukupi kebutuhan air baku Bandung

RENDAH RENDAH SEDANG

mencukupi kebutuhan air baku Bandung pengairan irigasi seluas 68.280 ha, potensi listrik sebesar 2.102.400 MWh dan penyediaan air baku untuk 79.683 jiwa. pengairan irigasi seluas 18.960 ha, potensi listrik sebesar 1.639.872 MWh dan penyediaan air baku untuk 22.126 jiwa. Potensi paling baik untuk dikembangkan karena memiliki nilai EIRR lebih tinggi (17,65 %). pengairan irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa. Volume tampungan sebesar 395 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 7,63% pengairan irigasi seluas 5.000 ha dan penyediaan air baku untuk 5.835 jiwa. Volume tampungan sebesar 71 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 2,67%

RENDAH TINGGI

Sungai Cikapundung Cimahi

Kab. Bandung Kab. Garut


RENDAH RENDAH

RENDAH TINGGI

RENDAH

SEDANG

RENDAH

RENDAH

4- 5


NO.

KEGIATAN

LOKASI

24

Waduk Kadumalik

Majalengka

25

Waduk Pasirkuda

Majalengka

26

Waduk Ciniru

Kuningan

27

Waduk Cimulya

Kuningan

28

Waduk Gunungkarung

Kuningan

29

Waduk Manenteng

Kuningan

30

Waduk Pecang

Kuningan

31

Waduk Balekambang

Garut

32

Waduk Cipeles

Garut

33

Waduk Seuseupan

Cirebon

34

Waduk Cihirup

Sumedang

35

Waduk Mangit

Kuningan

36

Waduk Ciwaru

Kuningan

37

Waduk Cihowe

Cirebon

38

Waduk Dukuh Badag

Cirebon

39

Waduk Cileuweung

Cirebon

40

Long Storage Kumpul Kuista-Jamblang

Cirebon

41

Long Storage Indramayu Pengembangan 6 Embung Rehabilitasi Irigasi Kab. Bekasi Rehabilitasi Irigasi Kab. Karawang Rehabilitasi Irigasi Kab. Subang Rehabilitasi Irigasi Kab. Indramayu S. Citarik Hulu

Indramayu

42 43 44 45 46 47

48

Pekerjaan Penyempurnaan Flood Warning System

MANFAAT& PENJELASAN

PRIORITAS

SEDANG

Kab. Bekasi

Mengairi 20.000 Ha lahan irigasi. Jika pembuatan Waduk Jatigede di tunda, maka Waduk Kadumalik dengan EL + 294 dapat menjadi  lternative cadangan utama Potensi listrik sebesar 86.000 MWh. Volume tampungan sebesar 2,4 juta m3. nilai ekonomi proyek IRR 6,07% pengairan irigasi seluas 9.148 ha, potensi listrik 6,9 GWh dan potensi air baku 915 ha. Volume tampungan sebesar 50 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 12% pengairan irigasi seluas 9.145 ha, potensi listrik 5,40 GWh dan potensi air baku 915 ha. Volume tampungan sebesar 35 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 12,16% pengairan irigasi seluas 9.145 ha dan potensi listrik 17,20 GWh. pengairan irigasi seluas 9.000 ha, potensi listrik 11,70 GWh dan potensi air baku. pengairan irigasi seluas 8.275 ha dan potensi air baku 828 ha. pengairan irigasi seluas 8.700 ha dan penyediaan air baku untuk 10.153 jiwa. pengairan irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa. pengairan irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 3,4 GWh dan potensi air baku 444 ha. pengairan irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 0,2 GWh dan potensi air baku 444 ha. pengairan irigasi seluas 2.982 ha, potensi listrik 1,6 GWh dan potensi air baku 298 ha. pengairan irigasi seluas 10.173 ha, potensi listrik 10,7 GWh dan potensi air baku 1.017 ha. pengairan irigasi seluas 600 ha, potensi listrik 0,1 GWh dan potensi air baku 60 ha. pengairan irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 8,3 GWh dan potensi air baku 828 ha. pengairan irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 1,7 GWh dan potensi air baku. memenuhi kebutuhan air untuk mengairi areal sawah dan tambak di sebelah utara ruas jalan Indramayu-Cirebon (± 4.468 Ha sawah dan ± 750 Ha tambak). Nilai ekonomi proyek IRR sebesar 22,56 %, pemenuhan kebutuhan air baku dan keperluan irigasi dan perikanan tambak mendukung Long Storage Kumpul KuistaJamblang Penyediaan irigasi seluas 6.405 ha,

Kab. Karawang

Penyediaan irigasi seluas 24.530 ha,

SEDANG

Kab. Subang


SEDANG

Kab. Indramayu


SEDANG

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Sampai dengan Jalan Raya Bandung-Tasik ± 5 km. pengendalian banjir dan pengamanan pantai

RENDAH

Cirebon


RENDAH

SEDANG

SEDANG

RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH


RENDAH

4- 6


NO.

KEGIATAN

LOKASI

49

Peningkatan Kapasitas Sungai

50

53

Pekerjaan Konstruksi S. Citarik Hulu Pekerjaan Konstruksi S. Cimande Pekerjaan Konstruksi S. Cikeruh Waduk Santosa

Kab Bandung

54

Waduk Ciwidey

Kab. Bandung

55

Waduk Cimeta

Kab. Bandung

56

Waduk Sadawarna

Kab. Subang

57

Kab. Bandung

58

Waduk Cipanengah (1,2 dan 3) Waduk Ciawiruka

59

Waduk Cikukang

Kab. Bandung

51 52

Kab. Bandung

MANFAAT& PENJELASAN

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Peningkatan Kapasitas System Sungai Citarum Hulu Q5 menjadi Q20. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 5 km. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 5 km. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 10 km. - melalui PIPWS Citarum telah dilakukan perencanaan detail waduk (FS dan DD) - manfaat untuk penyediaan air baku sebesar 240 liter/detik bagi domestik (Kota Bandung dan Cimahi), irigasi seluas 150 ha, pariwisata alam, industri di Kota Cimahi, konservasi serta pengendalian banjir). - telah dilakukan perencanaan detail waduk (FS dan DD) - manfaat untuk penyediaan air baku bagi domestik (Kota Bandung & Cimahi), irigasi di Kab. Bandung, industri di kota Cimahi, pariwisata, konservasi, PLTM serta pengendalian banjir - telah dilakukan perencanaan detail waduk (FS dan DD) - manfaat untuk penyediaan air baku bagi domestik (Sport Center & Padalarang), irigasi di Padalarang, suplesi utk Situ Ciburuy di Kab. Bandung, irigasi di Pasir Kuntul Kab Bandung, pariwisata dan konservasi - telah dilakukan perencanaan detail waduk (FS, DD, dan KKB) - manfaat untuk penyediaan air baku bagi domestik, irigasi, PLTM, pariwisata, perikanan darat, konservasi lingkungan dan pengendali banjir - Melalui PIPWS Citarum telah dilakukan perencanaan detail waduk (Pra FS dan FS) - Melalui PIPWS Citarum telah dilakukan perencanaan detail waduk (Pra FS dan FS) - Melalui PIPWS Citarum telah dilakukan perencanaan detail waduk (Pra FS dan FS, DED)

PRIORITAS

RENDAH

RENDAH RENDAH RENDAH TINGGI

TINGGI

TINGGI

TINGGI

SEDANG SEDANG SEDANG

4.1.5. WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG Sungai Cimanuk berhulu di wilayah administratif Kabupaten Garut , dari mata air yang berasal dari G.Malabar, G.Mandalawangi, G.Guntur dan G.Cakrabuana dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon Luas wilayah SWS Cimanuk – Cisanggarung adalah 6932,76 Km² dan meliputi 7 wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam SWS Cimanuk- Cisanggarung adalah : DAS Cimanuk, DAS Cipanas, DAS Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cilalanang, DAS Ciwaringin, DAS Cimanggung, DAS Bangkaderes dan DAS Kali Jurang Jero.


4- 7


Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung diuraikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Cimanuk-Cisanggarung NO. V.

KEGIATAN

LOKA SI

PRIORITAS

Irigasi seluas 90.000 ha, potensi listrik terpasang 110 MW dan penyediaan air baku untuk 79.683 jiwa. Harga tampungan per m3 rendah ( Rp 650/m3 ) Volume tampungan netto 796,1 juta m3 Irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 0.2 GWh dan potensi air baku 444 ha, volume tampungan 2,7 jt m3. Irigasi seluas 20.000 ha, jika Waduk Jatigede ditunda, maka Waduk Cilutung dengan El + 294 dapat menjadi alternatif cadangan utama Irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa, volume tampungan sebesar 395 juta m3. Irigasi seluas 500 ha dan penyediaan air baku 300 kk Pemenuhan kebutuhan air irigasi dan perikanan tambak Volume tampungan : 0,36 juta m3 Volume tampungan : 0,27 juta m3 Irigasi seluas 9.145 ha, potensi listrik 4,5 GWh dan potensi air baku 915 ha dengan volume tampungan sebesar 35 juta m3. Memenuhi kebutuhan air untuk mengairi areal sawah dan tambak di sebelah utara ruas jalan Indramayu - Cirebon ( sawah 4.468 ha, tambak 750 ha ). Irigasi seluas 18.960 ha, potensi listrik terpasang187 MW dan penyediaan air baku untuk 22.126 jiwa. Volume tampungan sebesar 395 jiwa. Irigasi seluas 600 ha, potensi listrik 0.1 GWh dan air baku 60 ha, volume tampungan 1.3 jt m3. Irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 1,7 GWh dan air baku 828 ha, volume tampungan 20 jt m3. Irigasi seluas 5.000 ha dan penyediaan air baku untuk 5,835 jiwa dengan volume tampungan 71 juta m3. Potensi listrik sebesar 86.000 MWh dengan volume tampungan 2,4 juta m3 . Irigasi seluas 8.700 ha dan penyediaan air baku untuk 10,153 jiwa , volume tampungan 50 juta m3. Irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku 175 juta m3. Irigasi seluas 9.145 ha dan potensi listrik 17.20 GWh. Volume tampungan 53 juta m3. Irigasi seluas 9.000 ha potensi listrik 11.70 GWh dan potensi air baku 915 ha. Irigasi seluas 8.275 ha dan potensi air baku 828 ha, volume tampungan 86 juta m3.

Tinggi

WS CIMANUK CISANGGARUNG

1

Waduk Jatigede

Sumedang

2

Waduk Cipanundan

Kuningan

3

Waduk Cilutung

Majalengka

4

Waduk Cipanas

Indramayu

5

Waduk Sarwadadi

6

Long Storage Indramayu Waduk Bojong Waduk Brahim Waduk Cimulya

7 8 9


Cirebon Indramayu

Kuningan

10

Long Storage K. Kuista - Jamblang

Cirebon

11

Waduk Cipasang

12

Waduk Cihowe

Cirebon

13

Waduk Cileuweung

Kuningan

14

Waduk Ujungjaya

Sumedang

15

Waduk Pasirkuda

Majalengka

16

Waduk Balekambang

Garut

17

Waduk Cipeles

Garut

18

Waduk G. Karung

Kuningan

19

Waduk Maneungteung

Kuningan

20

Waduk Pecang

Kuningan

Garut


Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Rendah

Rendah Rendah

Rendah Rendah Rendah Rendah

4- 8


NO.

KEGIATAN

LOKA SI


PRIORITAS

Cirebon

Irigasi seluas 4.439 ha potensi listrik 3.4 GWh dan potensi air baku 444 ha, volume tampungan 32 jt m3. Irigasi seluas 2.982 ha potensi listrik 1.6 GWh dan potensi air baku 298 ha, volume tampungan 12 jt m3. Irigasi seluas 10,173 ha potensi listrik 10.7 GWh dan potensi air baku 1017 ha dengan volume tampungan 69 juta m3. Irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 8,3 GWh dan air baku 828 ha, volume tampungan 78 jt m3. melalui APBD Prov Jabar telah dilakukan perencanaan detail waduk (Pra FS dan FS) - melalui PIPWS Citarum telah dilakukan perencanaan detail waduk (DD) - manfaat utk penyediaan air baku sebesar 240 lt/dtk untuk domestik Kab. Dan Kota Bandung, irigasi 150 ha, pariwisata alam, dan industri di Kota Cimahi

Rendah

21

Waduk Seuseupan

22

Waduk Masigit

Kuningan

23

Waduk Ciwaru

Kuningan

24

Waduk Dukuh Badag

Kuningan

25

Waduk Kecil Cipanas Saat Waduk Cibatarua

Kab. Majalengka

26

Kab. Garut

Rendah

Rendah

Rendah

Sedang Tinggi

4.1.6. WILAYAH SUNGAI CITANDUY-CIWULAN Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan terdiri beberapa sungai yang berhulu terutama dari mata air yang berasal dari G.Galungung dan G.Sawal, yang pada akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia di wilayah Kabupaten Ciamis , Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.Luas wilayah WS Citanduy–Ciwulan adalah sekitar 7996 Km² dan meliputi 5 wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Citanduy-Ciwulan adalah : DAS Citanduy, DAS Ciwulan, DAS Cimedang, DAS Cijulang, DAS Cipatujah, DAS Cikondang, DAS Cisanggiri dan DAS Cilaki. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Citanduy-Ciwulan diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Citanduy-Ciwulan NO. VI.

1

2

3

KEGIATAN

LOKA SI


PRIORITAS

WS CITANDUY CIWULAN

Penyusunan pola Wilayah sungai Citanduy pengelolaan SDA Ciwulan (Propinsi Jabar & Wilayah Sungai Jateng) Citanduy Ciwulan Rencana induk Wilayah sungai Citanduy (Master Plan) Ciwulan (Propinsi Jabar & pengelolaan SDA Jateng) Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan Lower Citanduy Flood Management:

Sebagai kerangka dasar pedoman dalam pengelolaan SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan

Tinggi

Sebagai kerangka dasar pedoman dalam pengelolaan SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan

Tinggi

Pengerukan Plawangan

Memperlancar aliran sungai Citanduy menuju ke laut lepas

Plawangan - Segara Anakan (Kabupaten Cilacap & Ciamis)

Tinggi


4- 9


NO.

4

5

6

7

KEGIATAN

LOKA SI

Normalisasi sungai-sungai DAS Segara Anakan Normalisasi sistem drainasi Daerah Irigasi Sidareja Cihaur dan sekitarnya Perbaikan dan peningkatan bangunan klep pengendali banjir, 15 lokasi Perbaikan dan peningkatan bangunan tanggul pengendali banjir 30 km Perbaikan tebing kritis, 20 lokasi

Kabupaten Cilacap

Normalisasi sungai-sungai DAS Citanduy Hilir Normalisasi sistem drainase Daerah Irigasi Lakbok Utara dan Lakbok Selatan Perbaikan dan peningkatan bangunan klep pengendali banjir, 15 lokasi Perbaikan dan peningkatan bangunan tanggul pengendali banjir 30 km Perbaikan tebing kritis, 10 lokasi

Kabupaten Cilacap


Mengembalikan fungsi dan kapasitas aliran sungai Cibeureum, Cimeneng, Jagadenda, Cikonde, Kawungatan, Plumpatan, Pekalongan dan anak-anak sungainya Mengembalikan fungsi dan kapasitas drainase Daerah Irigasi Sidareja Cihaur

Kabupaten Cilacap

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi dan kapasitas bangunan klep

Kabupaten Cilacap

Mengamankan daerah permukiman dan pertanian dari bahaya banjir

Kabupaten Cilacap

Mengamankan tanggul pengendali banjir

Kabupaten Ciamis

Mengembalikan fungsi dan kapasitas aliran sungai Ciseel, Ciputrahaji, Citalahab dan Cikaso Mengembalikan fungsi dan kapasitas drainase Daerah Irigasi Lakbok Utara dan Lakbok Selatan

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi bangunan Klep

Kabupaten Ciamis

Mengamankan daerah permukiman dan pertanian dari bahaya banjir

Kabupaten Ciamis

Mengamankan tanggul pengendali banjir

Perbaikan tebing kritis 25 lokasi

PRIORITAS

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut Konservasi prasarana air baku : Embung 11 lokasi Kabupaten Cilacap, Ciamis dan Garut

Mengamankan daerah permukiman, pertanian dan prasarana umum.

Bangunan konservasi mata air 3 lokasi Bangunan chekdam 15 lokasi

Kabupaten Ciamis

Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan

Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Cilacap

Konservasi/Pengendalian sedimentasi

Rehabilitasi Situ 8 lokasi

Kota Banjar, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Garut Kabupaten Ciamis

Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan

Penyediaan air Irigasi 27.000 ha, air minum kota sidareja dan pengendalian banjir

Tinggi

Kabupaten Ciamis

Mengamankan daerah permukiman dan prasarana umum/obyek wisata

Tinggi

Rehabilitasi Bendung Manganti Tahap II Pengamanan Pantai Pantai Pangandaran 3

Tinggi

Tinggi Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan


4 - 10


NO.

KEGIATAN

LOKA SI


PRIORITAS

km Pantai Bojongsalawe 3 km Pantai Cilaut Eureun 2 km Pantai Ranca Buaya 1 km Pantai Bagolo 1 km Pantai Cipatujah 2 km Sudetan Citanduy

Kabupaten Ciamis

Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI

Tinggi

Kabupaten Tasikmalaya

Tinggi

Waduk Matenggang

Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap

10

Waduk Pasirangin


11

Waduk Binangun I

Kabupaten Ciamis

12

Waduk Binangun II

Kabupaten Ciamis

13

Waduk Ciamis / Leuwi Keris

Kabupaten Ciamis

14

Waduk Cikembang

Kabupaten Ciamis

15

Waduk Manonjaya


16

Waduk Banjar

Kabupaten Banjar

Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI/LAPAN/objek wisata Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum Penanggulangan sedimentasi di Segara nakan dari sungai Citanduy. Mengalihkan muara sungai Citanduy langsung ke Laut (teluk Nusaware) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri dan tenaga listrik sebesar 50 lt/det. Tinggi mercu bendung 7 m, panjang 40 m, bak tampung 3 m dan bahan tubuh bendung adalah urugan tanah dengan inti clay tampungan aktif 27,08 juta m3 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri Tasikmalaya 800 ltr/det. Irigasi 3.229 ha dan dapat mereduksi sedimentasi Segara Anakan, panjang bendung 180 m, Tampung total 14 juta m3. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan Industri serta irigasi. Dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi rakyat. Elevasi puncak terhadap MSL adalah 48 M. Tinggi mercu bendung 28 m, luas arealnya 3.050 ha. Tampungan total 485 juta m3 dan tampungan aktif 220 juta m3. Elevasi puncak MSL : 55 ; Tinggi Mercu Bendung : 33 ; Area (ha) : 1.330 ; Tampungan Total (juta m3) : 270 ; Tampungan aktif (juta m3) : 154 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi. Potensi listrik yang dihasilkan kecil. Elevasi terhadap MSL 180 m, tinggi mercu bendung 100 m, luas areal 440 ha, Tampungan total 180 juta m3 dan tampungan aktif 78 juta m3 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi Potensi listrik yang dihasilkan kecil. Elevasi puncak terhadap MSL 180 m, tinggi mercu bendung 70 m, luas areal 440 ha, Tampungan total 150 juta m3 dan tampungan aktif 18 juta m3 Meningkatkan kebutuhan air baku dan pengendali banjir serta sedimentasi. Meskipun potensi listrik yang dihasilkan kecil. Diharapkan dapat mereduksi sedimentasi Segara Anakan Elevasi puncak terhadap MSL 265 m, tinggi mercu bendung 80 m, luas areal 470 ha, Tampungan total 120 juta m3 dan tampungan aktif 55 juta m3. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi. Dapat menimbulkan dapak sosial ekonomi rakyat. Elevasi puncak terhadap MSL adalah 80 m.

8

9

Kabupaten Garut Kabupaten Ciamis Kabupaten Garut Sungai Citanduy


Tinggi Sedang Sedang Sedang

Sedang

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

Rendah

4 - 11


NO.

17

KEGIATAN

Waduk Sukahurip

LOKA SI

Kab. Ciamis


Tinggi mercu bendung 60 m, luas arealnya 1.620 ha. Tampungan total 460 juta m3 dan tampungan aktif 250 juta m3. - telah dilakukan perencanaan detail waduk (Pra FS, FS, dan DD) - manfaat untuk penyediaan air baku domestic (PKW Pangandaran dan Kab. Ciamis) dan pengendalian banjir

PRIORITAS

Tinggi

4.1.7. WILAYAH SUNGAI PEMALI-COMAL Wilayah Sungai Pemali-Comal meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Pemali-Comal terdiri dari 6(enam) Daerah Aliran Sungai(DAS), yaitu : DAS Pemali, DAS Cacaban, DAS Rambut, DAS Comal, DAS Kupang dan DAS Lampir. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Pemali-Comal diuraikan pada Tabel 7. Tabel 7 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Pemali-Comal NO. VII.

KEGIATAN

LOKA SI

MANFAAT& PENJELASAN

pengendalian banjir (± 4.000 ha), untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 27.482 ha dan untuk penyediaan air baku bagi RKI ± 867,35 lt/dt. potensi waduk 150 juta m3. Nilai EIRR 12,6% pengendalian banjir (± 5.000 ha), untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi (teknis, semi teknis dan sederhana) seluas 38.534 ha dan untuk penyediaan air baku bagi RKI. Peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 7.770 Ha. volume tampungan 30 juta m3, tinggi bendung 40 m. Selain itu untuk penyediaan air baku dengan suplai 2.300 lt/dt. penyediaan air baku bagi RKI dengan suplai 2.905 lt/dt dan untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 8.718 Ha. volume tampungan 45,93 juta m3, dengan tinggi bendung 95 m. Penyediaan air baku bagi RKI dengan suplai 965,4 lt/dt dan untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 26.717 Ha. Informasi kelayakan proyek tidak tersedia, analisa kelayakan ekonomi menunjukkan nilai EIRR sebesar 17,9%. pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai., untuk mereduksi daerah rawan banjir seluas 1.730 ha. pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai, diharapkan dapat mereduksi daerah rawan banjir seluas 6.130 ha

WS PEMAL I-COMAL

1

Waduk Bantar Kawung

hulu K. Pemali Kabupaten Brebes

2

Waduk Ki Gede Sebayu

hulu K. Gung Kabupaten Tegal

3

Waduk Sipring

hulu sungai K. Genteng dan K. Keruh Kabupaten Pemalang

4

Waduk Krandegan

hulu sungai K. Sengkarang Kabupaten Pekalongan

5

Waduk Karanganyar

desa Karanganyar Kabupaten Pemalang

6

Pengendalian Banjir Sungai Tanjung Sungai Tanjung, Babakan dan Kabuyutan Pengendalian Banjir Sungai Sragi Sungai Sragi

7

PRIORITAS


SEDANG

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

SEDANG

SEDANG

4 - 12


NO.

KEGIATAN

LOKA SI

8

Pengendalian Banjir Sungai Kupang Sungai Kupang

9

Pengendalian Banjir Kabupaten Brebes Sungai Kluwut

10

Pengendalian Banjir kabupaten Batang dan Sungai Sambong kabupaten Pekalongan

11

Pengendalian Banjir kabupaten Pemalang Sungai Comal

12

Pengendalian Banjir Sungai Waluh Sungai Waluh

13

Pengendalian Banjir Sungai Rambut Sungai Rambut

14

Waduk Jatinegara

Kec. Jatinegara Jateng

MANFAAT& PENJELASAN

Pelindung tebing pasangan batu kali 5.667 m, normalisasi alur sungai 7,1 km, pembangunan inlet drainase 11 buah, pembangunan jalan dan jembatan baru, pembangunan jembatan kereta api baru 1 buah, pembangunan bangunan pengukur debit sungai 1 buah. pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai.Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 287,5 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 26,9% Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 10.699,3 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 42,5% Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 20.352,5 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 15,4% Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 822,2 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 12,1% Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 231 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 12,1%. Meningkatkan intensitas tanam pada daerah irigasi Cipero seluas 8.010 ha dan untuk mensupli waduk Cacaban dengan luas irigasi 1.529 ha. Usulan baru dan belum pernah dilakukan studi.

PRIORITAS

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

4.1.8. WILAYAH SUNGAI SERAYU-BOGOWONTO Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto terdiri beberapa sungai yang berhulu terutama dari mata air yang berasal dari gunung Selamet, yang pada akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobp dan Kabupaten Purworejo. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Serayu-Bogowonto yaitu : Sub Das Klawing, Sub Das Serayu Hulu, Sub Das Tajum, Sub Das Begaluh, Sub Das Sapi, Sub Das Tulis, Das Bengawan, Das Serayu Hilir, Das Ijo, Das Bogowonto, Sub Das Ciseel, Das Pekacangan, Das Telomoyo, Sub Das Merawu dan Das Padegolan.


4 - 13


Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Serayu-Bogowonto diuraikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Serayu-Bogowonto NO. VIII.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KEGIATAN

LOKA SI


PRIORITAS

WS SERAYU BOGOWONTO

Pengedalian banjir Anak S.Serayu, S.Klawing lanjutan Kab.Purbalingga dan Banyumas Perkuatan tebing S Telomoyo, S.Lukulo & lokasi kritis dan anak-anak sungainya, penanggulangan Kab.Kebumen banjir nopember 2004. Peninggian S Telomoyo & anak-anak jembatan sungainya, Kab.Kebumen melintang sungaisungai di DAS Telomoyo Pembangunan S Telomoyo & anak-anak pelimpah banjir sungainya, Kab.Kebumen DAS Telomoyo Penyempurnaan DAS Tipar dan Ijo, Pengendalian Kab.Cilacap, Banyumas Banjir dan dan Kebumen. Drainase Penyempurnaan DAS Wawar, Cokroyasan Pengendalian dan Bogowonto. Kab. Banjir dan Kebumen dan Purworejo Drainase Rehabilitasi DAS Wawar, Telomoyo Jembatan KA dan Tipar. Kab. Kebumen, melintang sungai Banyumas dan Cilacap di 7 lokasi. Normalisasi Kali DAS Bogowonto dan DAS Pantai antara Cokroyasan S.Bogowonto dan Kab.Purworejo S.Cokroyasan Operasi dan DAS Bogowonto, Serayu, Pemeliharaan Wawar dan Telomoyo. Sungai Kab. Purworejo, Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga, Pembangunan Muara-muara DAS bangunan Bogowonto, Cokroyasan, penahan intrusi air Telomoyo, Ijo dan Tipar laut Pembangunan DAS Telomoyo, Wawar bangunan dan Ijo pemanfaatan daerah genangan banjir Pembangunan DAS Telomoyo BPS (Bangunan Penahan Sedimen) dan Pengerukan hilir sungai Jladri Pembangunan DAS Bogowonto, Serayu, BPS (Bangunan Wawar dan Telomoyo. Penahan Kab. Purworejo,

Pengamanan pemukiman dan persawahan Target 30km

TINGGI

Pengamanan pemukiman , persawahan dan transportasi. Target 15 - 20 lokasi kritis

TINGGI

Mengatasi adanya halangan sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan memperlancar transportasi antar pedesaan di 10 lokasi

TINGGI

Mengatasi adanya kejadian banjir melebihi rencana, sehingga dapat mengurangi dampak yang lebih buruk Pengamanan pemukiman , persawahan dan transportasi. Target 16 km

TINGGI

Pengamanan pemukiman , persawahan dan transportasi. Target 6 km

TINGGI

Pengamanan jalur transportasi KA Yogya Jakarta, dari bahaya banjir.

TINGGI

Normalisasi sungai dan bangunan pengatur air untuk mengatasi banjir daerah pemukiman dan budi daya perikanan.

SEDANG

Mempertahankan kapasitas dan fungsi prasarana pengendalian banjir

SEDANG

Menahan pengaruh akibat intrusi air laut di 5 lokasi

SEDANG

Mendaya gunakan lahan depressi

RENDAH

Mengurangi sedimentasi di S.Jladri, S.Jatinegara dan S.Telomoyo hilir

SEDANG

Mengurangi sedimentasi waduk dan pemanfaatan untuk air baku. Target 15 lokasi

SEDANG


TINGGI

4 - 14


NO.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

KEGIATAN

LOKA SI


PRIORITAS

Sedimen)

Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga,

Pembangunan Groundsill (Bangunan Penstabil dasar sungai). Penyediaan air baku pedesaan dari mata air & sumber air

DAS Serayu, Lukulo dan Bogowonto. Kab. Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo

Mengatasi degradasi sungai. Target 10 lokasi

SEDANG

Kab. Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo (200 lokasi) Kab. Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo (15 lokasi).

Mengatasi kekurangan air pada musim kering

SEDANG

Mengatasi kekurangan air pada musim kering

SEDANG

Kab.Kebumen

Mengatasi kekurangan air kota Kebumen dan pedesaan Kab.kebumen

SEDANG

DAS Serayu, Telomoyo , Lukulo, Wawar dan Cokroyasan. Kab. Banyumas, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Purworejo. DAS Serayu, Telomoyo, Lukulo, Wawar dan Bogowonto. DAS Bogowonto, Kab.Purworejo

Mengurangi sedimentasi sungai

SEDANG

Konservasi lahan dan penelitian

RENDAH

Multi purpose ( Irigasi, Air Baku dan PLTA)

RENDAH

DAS Serayu Kab.Banjarnegara

Multi purpose ( Irigasi, Air Baku dan PLTA)

RENDAH

DAS Serayu Kab.Banyumas

Multi purpose ( Irigasi dan Air Baku )

RENDAH

DAS Serayu Kab.Banjarnegara


RENDAH

DAS Telomoyo Kab.Kebumen


RENDAH

Penyediaan air baku pedesaan dari bangunan konservasi (groundsill). Penyediaan air baku dari bendungan Wadaslintang Pembangunan bangunan konservasi terpadu di hulu sungai

Penataan kawasan arboretum Pembangunan Waduk Bener Di S,Bogowonto Pembangunan Waduk Wanadadi di S.Pekacangan Pembangunan Waduk Kesegeran di S.Trenggulun Pembangunan Waduk Gintung di S.Gintung Pembangunan Waduk Kemit di S.Kemit

4.1.9 WILAYAH SUNGAI JRATUN-SELUNA Wilayah Sungai Jratun-Seluna meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Jratun-Seluna yaitu : Sub Das Serang Hilar, Sub Das Lusi Tengah, Das Randu Gunting, Das Pandansari, Das Juwana, Das Kedung Tanu, Das Gandu, Das Bodri, Das Glagah, Das Garang, Das Jragung, Das Lasem, Sub Das Serang Hulu, Das Tuntang dan Sub Das Lusi Hulu. BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 15


Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Jratun-Seluna diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Jratun-Seluna NO. IX.

KEGIATAN

LOKA SI

Waduk Jatibarang

Kab. Semarang

2

Waduk Mundingan

Kab. Semarang

3

Waduk Kedung Suren

Kaliwungu, Brangsong dan Kendal

4

Jragung Barrage + Tunnel

Semarang dan Demak

5

Waduk Dolok

Semarang dan Demak

6

Waduk Bandung Harjo

Kab. Grobogan

7

Waduk Ngemplak

Kab. Grobogan

8

Waduk Coyo

Kab. Grobogan

9

Waduk Tirto

Kab. Grobogan

Embung Kedung Waru Embung Balong

Kab. Blora

Pengendalian Banjir Sungai Blorong Pengendalian Banjir Sungai Garang Drainase Kota Semarang Tenggang + Sringin Drain Dombo-Sayung Floodway Kebon Batur Floodway Pengendalian Banjir Jragung/Tuntang Pengendalian Banjir SerangWulan-Juana

Kab. Kendal

11 12

13

14 15 16 17 18

19

PRIORITAS

WS JRATUN-SELUNA

1

10

MANFAAT& PENJELASAN

Pengembangan suplai untuk RKI 920 l/detik dan konservasi air tanah. Konstruksi dam Jatibarang dimulai tahun 2002 (kegiatan yang masuk dalam jadwal biaya rendah). Nilai EIRR 18,5% (layak) pengembangan suplai untuk RKI 1.020 l/detik dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 16,1% (layak ) Pengembangan suplai untuk RKI 1.700 l/detik (direncanakan memberikan 900 l/dt ke Semarang dan 800 l/detik ke Kendal) dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 9,5 % (layak) pengembangan suplai untuk RKI 1.750 l/detik dan konservasi air tanah. nilai EIRR 10,7 % (layak) pengembangan suplai untuk RKI 750 l/detik dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 13.6% (layak) pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 11,8% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 14% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 18,9% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 22,9% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 8% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah Pengendalian banjir seluas 590 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 24%

TINGGI

Kota Semarang

Pengendalian banjir seluas 1.670 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 15,9%

TINGGI

Kota Semarang

pengendalian banjir seluas 10.337 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 15,13% Pengendalian banjir

SEDANG

Pengendalian banjir seluas 21 ha. Nilai EIRR 13,6% Pengendalian banjir seluas 6.028 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 18,1% pengendalian banjir seluas 12.957 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 20,4%

TINGGI

pengendalian banjir seluas 13.650 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 17,8%

SEDANG

Kab. Blora

Kota Semarang Kota Semarang Kab. Demak Kab. Demak

Kab. Kudus dan Kab. Pati


SEDANG

RENDAH

SEDANG

RENDAH

RENDAH

RENDAH RENDAH

RENDAH


SEDANG

SEDANG SEDANG

4 - 16


4.1.10. WILAYAH SUNGAI PROGO-OPAK-OYO Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo meliputi wilayah administratif kabupaten/kota sebagai berikut : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Progo-Opak-Oyo yaitu : Sub Das Progo Hulu, Sub Das Tinggal, Sub Das Elo, Sub Das Blongkeng, Sub Das Kanci, Sub Das Tinalah, Sub Das Winango, Das Serang, Das Progo, Sub Das Oyo, Sub Das Opak dan Sub Das Bedog. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Progo-Opak-Oyo diuraikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Progo-Opak-Oyo NO. X.

KEGIATAN

LOKA SI

MANFAAT& PENJELASAN

PRIORITAS

WS PROGO OPAK OYO

1

Embung Tangkisan I

Kab. Kulon Progo

2

Embung Tangkisan II

Kab. Kulon Progo

3

Embung Ngroto

Kab. Kulon Progo

4

Embung Kayangan

Kab. Kulon Progo

5

Embung Dawetan

Kab. Kulon Progo

6

Embung Penggung

Kab. Kulon Progo

7

Embung Girinyono

Kab. Kulon Progo

8

Embung Weden

Kab. Kulon Progo

9

Embung Kebonromo

Kab. Kulon Progo

10

Embung Kronggahan

Kab. Sleman

11

Embung Kedungranti

Kab. Gunung Kidul

12

Embung Karang Sari

Kab. Gunung Kidul

13

Embung Ngalang

Kab. Gunung Kidul

Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 13,75 m dengan volume tampungan 35.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 13,75 m dengan volume tampungan 7,500 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku 73 lt/detik dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 5 m dengan volume tampungan 250.000 m3 Berpotensi untuk mengendalikan banjir, mengairi irigasi 450 ha dan penyedia air minum 75 lt/detik. Tinggi embung adalah 11 m dengan volume tampungan 105.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap


TINGGI

TINGGI

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

RENDAH

4 - 17


NO.

KEGIATAN

LOKA SI

14

Embung Kedunggedeng

Kab. Gunung Kidul

15

Waduk Tinalah

Kali Progo

16

Kali Progo

17

Waduk Progo Magelang Waduk Elo Hilir

18

Waduk Kaloran

Kaloran

19

Waduk Elo

Kali Elo

20

Waduk Sambiroto

Progo Hulu K. Serang

21

Waduk Nanggulan I

Sungai Progo

Kali Elo

MANFAAT& PENJELASAN

pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Volume tampungan embung adalah 1.000.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Untuk DAS Serang, dengan tetap memanfaatkan air dari Kali Progo melalui intake Kalibawang, dengan pembatasan pengambilan air sebesar 2,5 m3/dt penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Belum tersedia data detail Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir

PRIORITAS

RENDAH

RENDAH

RENDAH RENDAH

RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH

4.1.11. WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO Wilayah Sungai Bengawan solo meliputi wilayah administratif kabupaten/kota sebagai berikut : Kabupaten Rembang, KabupatenBlora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Bengawan solo yaitu : Das Damas, Sub Das Wate Tengah, Sub Das Madiun, Sub Das Lamongan, Das Bitung, Das Pagotan, Sub Das Samin, Sub Das Pepe. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Bengawan solo diuraikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Bengawan Solo NO. XI.

1 2

3

4

5

KEGIATAN

LOKA SI

MANFAAT& PENJELASAN

PRIORITAS

WS BENGAWAN SOLO

Sedimentasi Waduk Wonogiri Penanganan Pengelolaan Kualitas Air Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hilir, Fase II Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu, Fase II Perbaikan Sungai Kali Madiun, Fase

Wonogiri

TINGGI

seluruh WS

TINGGI

hilir WS

pengendalian banjir

TINGGI

hulu WS

pengendalian banjir

TINGGI

Kali Madiun

pengendalian banjir

TINGGI


4 - 18


NO.

6

7 8 9

10

11

12

13 14

15

16

17 18

19 20 21 22 23

24

KEGIATAN

II dan III Pembangunan check dam dan ground sill Pengembangan Bengawan Jero Bengawan Solo FFWS Long-channel Storage Bengawan Solo Hilir Penyediaan Air PDAM di Wilayah Surakarta Penyediaan Air untuk Sstem Pengembangan PDAM Penyediaan Air untuk Daerah Rembang Solo Vallei Werken 9 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Bengawan Solo Hulu 3 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Kali Madiun 16 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Bengawan Solo Hilir Waduk Irigasi Kedung Bendo Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem Irigasi Waduk Serbaguna Bendo Waduk Serbaguna Badegan Waduk Pidekso Rehabilitasi Tlg. Ngebel Rehabilitasi Waduk dan Pengelolaan DTA Waduk Wonogiri Rehabilitasi dan Pengelolaan Lahan Kritis di 6 Lokasi DTA

LOKA SI

MANFAAT& PENJELASAN

Hulu Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun

PRIORITAS

SEDANG

pengendalian banjir

SEDANG

pengendalian banjir

SEDANG

penyediaan air baku

SEDANG

penyediaan air baku

SEDANG

penyediaan air baku

SEDANG

penyediaan air baku

SEDANG

penyediaan air baku

SEDANG

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku

RENDAH

penyediaan air baku penyediaan air baku

RENDAH RENDAH

konservasi sumber daya air

RENDAH

konservasi sumber daya air

RENDAH

4.1.12. WILAYAH SUNGAI KALI BRANTAS Wilayah Sungai Kali Brantas meliputi wilayah administratif kabupaten/kota sebagai berikut : Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 19


Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Kali Brantas yaitu : Sub Das Brangkal, Sub Das Konto, Sub Das Berantas Tengah, Das Panggul, Sub Das Brantas Hulu, Das Penguluran, Das Lorog, Sub Das Ngrowo Ngasnan, Sub Das Wadas, Sub Das Marmoyo, Sub Das Brantas Hilar dan Sub Das Lekso. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Kali Brantas diuraikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Kali Brantas NO. XII.

1

KEGIATAN

LOKA SI

Kali Konto

3

Pengendalian Banjir Sungai Widas

Sungai Widas

4

Lodoyo Diversion Tunnel Beng Dam

Ludoyo

5

PRIORITAS

WS KAL I BRANTAS

Sabo Gunung Kelud Sabo Brantas Hulu dan Sungai Lesti

2

MANFAAT& PENJELASAN

Brantas Hulu dan Sungai Lesti

SEDANG mengurangi transport sediment ke reservoir Dam Sengguruh dan Dam Sutami. Sebanyak 17 Sabo Dam telah direncanakan untuk daerah hulu DAS Sengguruh Dam. Pengembangan terhadap masalah pengendalian banjir di Sungai Widas sesuai dengan yang direncanakan dalam Master Plan tahun 1985 Pencegahan terhadap bencana yang dapat ditimbulkan oleh Gunung Kelud Irigasi, water supply dan hydropower. Data teknis yang direncanakan untuk volume tampungan efektif 147 milyar m3

TINGGI

SEDANG

TINGGI SEDANG

4.1.13. WILAYAH SUNGAI PEKALEN-SAMPEAN Wilayah Sungai Pekalen-Sampean meliputi wilayah administratif kabupaten/kota sebagai berikut : Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Pekalen-Sampean yaitu : Das Sampean, Das Bajulmati, Das Banyuputih, Das Bedadung, Das Mujur, Das Jatiroto, Das Sebani-setail, Das Mayang, Das Baru, Das Tangkail, Das Kramat, Das Tempuran, Das Deluwang, Das Pekalen, Das Rejoso, Das Bondoyudo dan Das Sumber Manjing. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Pekalen-Sampean diuraikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Pekalen-Sampean NO. XIII.

1

KEGIATAN

LOKA SI

MANFAAT& PENJELASAN

PRIORITAS

WS PEKALEN-SAMPEAN

Genteng I Dam

Sungai Genteng, Lesti

Irigasi, water supply dan hydropower dan untuk sediment control. Data teknis yang direncanakan adalah untuk volume


SEDANG

4 - 20


tampungan efektifnya sebesar 54 milyar m3

4.1.14. WILAYAH SUNGAI MADURA Wilayah Sungai Madura meliputi wilayah administratif kabupaten/kota sebagai berikut : Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Madura yaitu : Das Patean, Das Budur, Das Jambangan, Das Pasengsengat, Das Sodung, Das Brambang, Das Temburu, Das Saroka, Das Kemuning, Das Blega, Das Samajid dan Das Kangkah. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Madura diuraikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Madura NO. XIV.

KEGIATAN

LOKA SI

MANFAAT& PENJELASAN

PRIORITAS

WS MADURA

1

Penyediaan air baku industri

seluruh WS

2

Pembangunan Waduk Nipah

Pamekasan

3

Pembangunan Waduk Blega

Bangkalan

4

Pembangunan Waduk Samiran

Pamekasan

5

Pembangunan Waduk Tambak Agung

Sumenep

sumberdaya air yang terbatas berupa sungaisungai kecil, sehingga harus ada solusi sumberdaya air bila Madura hendak difungsikan pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 30 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 100 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 50 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 30 juta m3


TINGGI

TINGGI

SEDANG

SEDANG

RENDAH

4 - 21


4.2. Strategi Pembiayaan


4 - 22


4.3. Strategi Kelembagaan dan Koordinasi 4.3.1

Pendekatan Menyeluruh dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan secara terpadu (multi sektoral), menyeluruh (hulu-hilir, instream-offstream , kuantitas-kualitas), berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan wilayah sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai suatu kesatuan pengelolaan. Mengingat bahwa sumberdaya air menyangkut berbagai sektor pembangunan (multi sector ), oleh karenanya perlu dikelola berdasarkan pendekatan peran serta (participatory approach ) semua stakeholders dan segala keputusan publik tentang pengelolaan sumberdaya air perlu didahului dengan konsultasi publik sebelum menjadi ketetapan. Dalam tahun-tahun belakangan ini, suatu pendekatan regional dalam pengembangan sumberdaya air telah diikuti untuk mengatasi konflik yang muncul dengan cepat pada penggunaan air dan kaitannya dengan tata ruang wilayah, yang perlukan untuk optimalisasi penggunaan sumberdaya wilayah sungai. Suatu pendekatan kewilayahan dapat memberikan perhatian, fokus dan integrasi dari berbagai aspek serta sebagai saluran bagi umpan balik pengguna dan dalam pengembalian biaya. Pendekatan ini telah mengarah pada definisi batas wilayah sungai dan pada beberapa sungai pembentukan Satuan Pengelola Teknis Wilayah Sungai, yang bertanggung jawab kepada propinsi. Untuk merumuskan suatu perencanaan termasuk menyusun dokumentasi sumberdaya air, harus memperkirakan kebutuhan air baik untuk saat ini maupun proyeksinya dimasa mendatang, juga dibutuhkan evaluasi terhadap alternatif kegiatan untuk memanfaatkan sumberdaya air tersebut secara lebih baik, dan mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan suatu pedoman pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Perencanaan sumberdaya air salah satunya dapat berupa program komprehensif pengembangan sumberdaya air untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada tingkat pusat, badan perencanaan bertugas merencanakan, mengatur, mengontrol akses ke sumberdaya air, mengontrol penggunaan sumberdaya air, mengontrol kualitas sumberdaya air, dan mengatur alokasi air. Departemendepartemen ini juga mengalokasikan biaya (budget ) untuk pengembangan sumberdaya air. Pihak lainnya dilibatkan dalam hal koordinasi perencanaan, alokasi, pengawasan, penegakan hukum, masalah hukum, institusi dan legislatif. Keterlibatan penggunaan berbagai sektor kebutuhan air dapat menyebab konflik untuk penggunaan sumberdaya air.

Definisi fungsi institusi yang mewakili pemerintah pusat adalah sebagai berikut: 1.

Menjabarkan kerangka kerja institusi pemerintah pusat dalam kegiatan manajemen sumberdaya air. 2. Menjabarkan semua pihak yang terkait yang terlibat dalam manajemen sumberdaya air dan menggunakan kerangka kerja pada tingkat WS. 3. Menyiapkan mekanisme umpan balik (feed back ), seperti seminar, untuk mensosialisasikan proyek dan tujuannya. 4. Mengadakan seminar informal dan diskusi bulanan antara pihak pemerintah. Hal ini juga diikuti dengan studi masalah, seperti dari Eropa (Republik Checz, Inggris atau Belanda) dan Asia Tenggara (Sarawak dan Malaysia). BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 23


5. Menyiapkan mekanisme umpan balik (feed back ) yang terdiri dari perwakilan 17 departemen pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam perencanaan manajemen dan penggunaan sumberdaya air. Komite ini terdiri dari pihak lain yang terkait, terutama dari sektor swasta, diantaranya: sub komite manajemen sumberdaya air permukaan dan air tanah, sub komite manajemen batas air dan daerah pantai, sub komite manajemen suplai air, perawatan air, dan kualitas air, sub komite koordinasi dan legislatif sumberdaya air. 6. Menghindarkan pengaturan tanggung jawab dan kawasan kerja pada lembagalembaga yang ada. Hal ini dibagi berdasarkan WS yang ada. Untuk keperluan ini, Bappenas telah mempersiapkan peta Indonesia skala 1: 1.000.000 yang menggambarkan kondisi batas WS, propinsi, kabupaten dan kecamatan serta batas kawasan kerja pihak lainnya yang terkait. 7. Mengklarifikasi pembagian tugas, fungsi dan yurisdiksi untuk koordinasi sektorsektor yang ada pada manajemen sumber daya air dan pada tingkat nasional. Pembuatan prinsip dan konsep institusi dan tanggung jawab mengenai manajemen intergrasi DAS dan daerah pantai dibagi berdasarkan area DAS. Pembagian area DAS tersebut adalah sebagai berikut: Daerah aliran air bagian hulu. Daerah aliran air bagian tengah. Daerah aliran air bagian hilir. Daerah pantai. Saluran sungai. Dataran banjir yang diatur. Daerah banjir. DAS. Daerah tangkapan sungai (catchment area ). Daerah pinggiran banjir yang diatur (regulatory floodway fringe ). 8. Pembagian institusi yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut: perencanaan, manajemen, kontrol akses, penggunaan, kontrol penggunaan sumberdaya air, kontrol kualitas sumberdaya air, pengguna dan aplikasi sumberdaya air, mengontrol alokasi sumberdaya air, alokasi keuangan dan pembiayaan, koordinasi pengembangan, evaluasi dan pengawasan, penegakan hukum, masalah institusi, masalah hukum, masalah legislatif, memperkirakan resiko yang mungkin terjadi, resolusi konflik, pengembangan sumberdaya manusia, planning perencanaan pengembangan partisipasi publik. 9. Informasi diatas digunakan untuk mengkoordinasi secara fungsional dan spasial antara sektor berikut: suplai air minum, industri, pembangkit listrik tenaga air, air irigasi, dan perikanan air tawar dan air asin. • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •


4 - 24


10. Merumuskan kekurangan infrastruktur perawatan air dan legalisasi untuk kota dan daerah urban. 11. Merumuskan kurangnya koordinasi antar institusi pada suplai air industri. 12. Mengadakan studi banding mengenai integrasi. 13. Identifikasi tugas institusi dalam kondisi yang baru. 14. Menyiapkan kerangka kerja tugas dan fungsi koordinasi institusi suplai air pada lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya. 15. Menyiapkan pilihan dan alternatif untuk pemerintah pusat tentang pembagian tugas antar pihak swasta yang terkait. 16. Mengidentifikasi pilihan alternatif pemecahan masalah dengan pernyataan yang jelas tentang kelebihan dan kekurangannnya.

4.3.2

Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Era Otonomi Daerah

Di dalam upaya penanggulangan masalah pengembangan sumberdaya air, baik masalah kekurangan air, erosi dan sedimentasi, banjir serta kualitas air adalah termasuk upaya penanggulangan secara struktural dan non-struktural pengembangan sumberdaya air dalam era otonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai otonomi daerah, maka untuk saat ini kedua produk hukum tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembagian kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan semua produk hukum yang isinya bertentangan dengan Peraturan perundangundangan tersebut perlu untuk direvisi. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, akan banyak memberikan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan faktor pendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah kabupaten dan kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonomi dan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada otonomi daerah kabupaten dan daerah kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pengelolaan sumberdaya air. Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. UU SDA ini menggantikan Undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam UU SDA Pasal 5 dan Pasal 6 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, disebutkan bahwa: 1. Pengelolaan sumberdaya air meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 25


2. Pengelolaan sumberdaya air ditetapkan berdasarkan wilayah sungai. 3. Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan seluas-luasnya peran serta masyarakat. 4. Berdasarkan prinsip keterpaduan tanpa mengurangi Wewenang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Sungai, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.91

Wewenang Pengelolaan dan Pelaksanaan Wilayah Sungai

Wilayah Sungai Dalam satu Kabupaten/kota Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi Lintas Propinsi Sungai Strategis

Wewenang Penetapan Wilayah Sungai, Penetapan Pola dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA Bupati/Walikota Gubernur (konsultasi dengan Dewan Daerah Sumberdaya Air) Menteri (konsultasi dengan Dewan Nasional Sumberdaya Air) Pemerintah (dengan persetujuan dan dilakukan bersama Pemerintah Daerah)

Sumber: UU No. 7 Tahun 2004. Pengelolaan sumberdaya air memerlukan dukungan penuh dan terus-menerus dari institusi jajaran pemerintah propinsi/kabupaten/kota dan stakeholders . Untuk itu diperlukan suatu terobosan berupa suatu kesepakatan operasional pelayanan sumberdaya air yang mengikutsertakan para penanggung jawab operasional di lapangan, baik dari unsur pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah propinsi, termasuk para kelompok pengguna air di dalam pengelolaan sumberdaya air.

4.3.3

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Masalah khusus yang mendesak untuk pengembangan wilayah sungai terdiri atas pengelolaan air tanah dan kualitas air. Masalah yang berkaitan dengan penggunaan air tanah memperlihatkan perlunya pengelolaan bersama antara sumber air tanah dan air permukaan. Suatu pengelolaan kualitas air yang memadai akan menjadi penting bagi pembangunan. Pemantauan telah dilakukan, tapi penegakan hukum dan peraturan mengenai kualitas air sampai sekarang masih kurang. Masalah dan tantangan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut: 1. Selama proses masa transisi, pemerintah harus menjalankan perencanaan dan koordinasi pengembangan sumberdaya air dengan tegas. 2. Perencanaan harus menerapkan prinsip peningkatan daerah aliran sungai dan manajemen daerah aliran sungai. Hal ini juga harus diterapkan tingkat WS. 3. Peningkatan manajemen sumberdaya air permukaan dan air tanah harus dalam kerangka kerja yang sama pada masing-masing WS yang bersangkutan. 4. Kerangka kerja institusi harus mengatur koordinasi antara tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten dalam manajemen sumberdaya air. 5. Saat ini masih terdapat lembaga pemerintah yang mempunyai tugas yang sama pada perencanaan manajemen sumberdaya air dan kawasan kerja. Terdapat juga definisi kawasan kerja yang tidak konsisten pada departemen pemerintah, lembaga, dan tingkat administrasi. Bappenas seharusnya memulai untuk mengatur koordinasi batasan kawasan kerja.


4 - 26


6. Perencanaan dan koordinasi manajemen sumberdaya air dan daerah aliran sungai dikoordinasikan oleh badan pemerintah pusat dengan partisipasi langsung pihak-pihak yang terkait (pengguna sumberdaya air, baik swasta maupun publik) pada setiap WS. 7. Kerangka kerja institusi yang terkait harus terdiri dari 5 tahap, yakni: 1) nasional (prioritas pada WS), 2) DAS/propinsi, 3) kabupaten/sub DAS, 4) kecamatan/daerah tangkapan dan 5) desa/sub DAS yang kecil. 8. Definisi pihak yang terkait adalah: Lembaga pemerintah pusat yang terkait. Departemen pemerintah. Organisasi non pemerintahan. Sektor industri swasta. Sektor pengembang swasta. Asosiasi pengguna air. Asosiasi profesional. Petani dan asosiasinya. Nelayan dan asosiasinya. 9. Prioritas identifikasi WS tingkat nasional, pengembangan WS akan diuraikan oleh perencanaan strategi untuk WS dengan indentifikasi prioritas pada batas air dan kabupaten. Kabupaten harus menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kabupaten dengan prioritas pada kecamatan. Perencananan pengembangan pada tingkat kecamatan dibuat oleh pemakai air dan LSM. 10. Manajemen sumberdaya air akan dikoordinasikan oleh Dewan Air Nasional dengan sekretariatnya dan struktur transisinya. Insitusi ini juga akan bertanggung jawab dalam penyebaran informasi untuk publik dan pengembangan sistem monitor untuk propinsi, DAS, dan kabupaten. 11. Sekretariat Tim Koordinasi akan menyediakan tim ahli dan mentransfer kepada Dewan Sekretariat Air Nasional. 12. Manajemen informasi sumberdaya air akan didirikan dan berada dibawah sekretariat. Pengembangan ini adalah sistem pengawasan kinerja pemerintah dan sistem koordinasi manajemen informasi. Hal ini adalah untuk koordinasi antara tingkat pemerintah, propinsi, DAS dan kabupaten. 13. Lembaga-lembaga pada tingkat propinsi, DAS dan kabupaten akan menggambarkan kondisi, baik dari segi kelebihan maupun kebutuhan, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dalam hubungannya dengan daerah hulu, tengah, hilir DAS dan daerah pantai yang ada. 14. Melengkapi strategi sumberdaya air nasional dan menyelaraskan dengan ketentuan dan peraturan sektor dan sub sektor yang ada. 15. Dalam perumusan program sumberdaya air dan irigasi, diikutsertakan mengenai bidang pengawasan, pembaharuan (update ), manajemen, dan koordinasi finansial. 16. Bappenas bertanggung jawab dalam reformasi sumberdaya air dan membantu Tim Koordinasi Manajemen Sumberdaya Air. 17. Dewan manajemen air nasional bertanggung jawab dalam implementasi dan manajemen ketentuan sumberdaya air nasional. 18. Sekretariat membantu dalam menyediakan manajemen operasi dan teknis untuk Tim Koordinasi. Sekretariat terdiri dari komite dan empat grup kerja (Pokja), • • • • • • • • •


4 - 27


masing-masing fokus dalam subjek utama yang berbeda, yakni: manajemen sumberdaya air umum, manajemen DAS, dan manajemen kualitas air dan irigasi.

4.3.3.1 Permasalahan dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai di Pulau Jawa sebagian besar mengalami permasalahan yang sama yaitu: •

• •

•

•

Kerusakan catchment area sehingga memberikan keberlanjutan daya dukung sumber daya air.

terhadap

Penurunan kinerja infrastruktur sumberdaya air. Eksploitasi air tanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan muka air tanah, land subsidence, dan intrusi air laut. Kualitas air buruk karena daya dukung sungai lebih rendah dibanding beban pencemaran. Banjir akibat perubahan tata lingkungan, penurunan kapasitas pengaliran sungai dan penurunan kinerja prasarana pengendali banjir.

•

Meningkatnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan.

•

Kekeringan/defisit air (di musim kemarau).

•

ancaman

Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, keperluan adanya institutusi untuk menjawab permasalahan yang berkembang.

•

Rendahnya kualitas pengelolaan hidrologi.

•

Belum semua wilayah sungai memiliki masterplan.

•

Masih lemahnya pengelolaan database sumberdaya alam.

•

Meningkatnya potensi konflik pemanfaatan air.

•

Sumberdaya manusia pengelola terancam tidak berlanjut.

Kebutuhan air baku untuk non-irigasi makin meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk, permukiman dan industri. Kelangkaan air juga diperparah dengan menurunnya kondisi lingkungan dan makin meluasnya lahan kritis. Pengaruh otonomi daerah dalam rangka pengelolaan sumberdaya air pada prinsipnya di satu sisi dapat memberikan dampak yang baik dan bermanfaat, namun di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan konflik yang sebelumnya mungkin tidak pernah terjadi. Pengaruh yang baik dan bermanfaat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya air dalam era otonomi daerah adalah munculnya budaya kompetisi yang sehat antar daerah untuk berusaha memajukan daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga akan berupaya untuk lebih mensejahterakan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakatnya sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan tuntutan jaman, yang berarti bahwa kabupaten/kota dituntut dapat lebih intensif mendayagunakan segala potensi yang ada secara bertahap agar mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, adanya otonomi daerah dapat menimbulkan permasalahanpermasalahan yang dapat menimbulkan konflik antar daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya air. Berikut ini diberikan berapa permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan sumberdaya air, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah: BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 28


a.

Permasalahan dalam Kaitannya dengan Kepentingan Kabupaten/Kota. Dengan diterapkannya otonomi daerah, ada kecenderungan kabupaten/kota akan menguasai dan mengelola sumberdaya air yang terdapat di daerahnya. Penguasaan atas sumberdaya air ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 1) Sumberdaya air merupakan unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan sangat diperlukan untuk pemenuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 2) Sumberdaya air sebagai komoditi ekonomi dapat dikembangkan dan dikelola untuk andalan pendapatan daerah (sebagai air baku, industri, pariwisata, dan lain-lain). 3) Dengan menguasai dan mengelola sumberdaya air akan mengurangi ketergantungan pada daerah lain. Pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dikembangkan secara positif akan memajukan daerah dan menumbuhkan kompetisi yang baik, dengan catatan tidak didasari atas niat ingin menguasai dan hanya memikirkan daerah setempat saja.

b.

Permasalahan dalam Kaitannya dengan Pemanfaatan Air Bersih. Konflik pemanfaatan air bersih dapat terjadi apabila tidak ada kesepakatan yang baik pada pemanfaatan langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan: 1) Pemilik sumber air (lokasi sumber), 2) Jalur distribusi yang dilewati, 3) Alokasi pemanfaatan air, 4) Keuntungan yang timbul dari pemanfaatan air, 5) Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan tersebut.

c.

Permasalahan dalam Kaitannya dengan Banjir. Masalah penanganan banjir secara komprehensif sangat tergantung oleh adanya keterpaduan pengelolaan daerah pengaliran sungai dalam satu wilayah sungai. Konflik akan terjadi bilamana wilayah sungai terdiri dari beberapa wilayah administratif baik kabupaten/kota atau bilamana wilayah sungai melalui lebih dari satu propinsi. Sebab dan akibat adanya banjir ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tata ruang dalam wilayah sungai. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian dalam penataan ruang dari masing-masing kabupaten/kota untuk memperhatikan lokasi, fungsi dan sifat dimana daerah tersebut berada dalam wilayah sungai. Lokasi, fungsi dan wilayah sungai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Daerah aliran sungai bagian atas (hulu), daerah ini berfungsi sebagai daerah konservasi tanah dan air, kawasan lindung dan resapan air serta kontrol terhadap erosi. 2) Daerah aliran sungai bagian tengah, daerah ini berfungsi sebagai daerah untuk pengumpulan, penyimpanan, pengalokasian, pendistribusian serta pengendalian banjir. 3) Daerah aliran sungai bagian bawah (hilir), daerah ini berfungsi sebagai daerah kontrol banjir dan drainase serta pencegahan intrusi air laut. Masalah banjir sangat terkait dengan ada tidaknya tindakan konservasi di daerah hulu dan untuk mengkoordinasikannya sangat sulit karena berhubungan dengan masalah tataguna lahan pada masing-masing daerah kabupaten/kota.


4 - 29


d.

Permasalahan dalam Kaitannya dengan Pemanfaatan Air Irigasi. Guna memenuhi kebutuhan pangan, pemanfaatan air untuk irigasi saat ini masih sangat diperlukan dan masih dominan. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kebutuhan air non irigasi akan menyebabkan alokasi pemenuhan kebutuhan air irigasi menjadi berkurang, disisi lain, kebutuhan air irigasi juga cenderung berkurang seiring dengan pengurangan lahan irigasi karena adanya perubahan pemanfaatan lahan. Mengingat air yang terbatas, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antar pengguna air. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dalam hal alokasi air dan pola tanam yang diterapkan.

e.

Permasalahan dalam Kaitannya dengan Kelembagaan. Berbagai instuisi selama ini telah melakukan pengelolaan sumberdaya air. Pada waktu sumberdaya air masih berupa uap air/embun, BMG merupakan instuisi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pencatatan. Sedangkan sumberdaya air yang sudah berada pada badan air, yang berupa sungai atau danau sebagai air permukaan dikelola oleh Dinas Pengairan. Selanjutnya, sumberdaya air yang berupa air tanah yang berada di bawah permukaan tanah dikelola oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Sementara itu, untuk air di laut masih belum jelas instuisi pengelolanya. Mengingat sifat kontinuitas sumberdaya air, sementara institusi pengelolanya relatif terpisah, oleh karenanya diperlukan suatu koordinasi yang baik diantara para unsur pengelolaannya. Pengelolaan sumberdaya air melibatkan banyak stakeholders yang seringkali tidak mudah untuk mengkoordinasikannya dan ada kecenderungan sering terjadi egoisme sektoral dengan implikasi: 1) Menitikberatkan pada kepentingan masing-masing sektor, 2) Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sesuai kebutuhannya sendiri, 3) Membuat peraturan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masingmasing sektor, 4) Menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab dan wewenang instuisi, 5) Menyebabkan kurang terintegrasinya tataguna ruang dan tata air. Dalam pelaksanaannya, instansi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air cukup banyak, yaitu Instansi Pertanian, Kehutanan, Perhubungan (BMG), Pertambangan, Bapedal dan Proyek-proyek Departemen Kimpraswil serta Lembaga Ilmiah/Lembaga Penelitian. Permasalahan yang sering timbul adalah mengenai batasan kewenangan antar lembaga pengelola SDA dalam pengelolaan sumberdaya air masih belum jelas dan belum ada juklak dan juklik yang mengaturnya, terkait dengan Implementasi PP No. 25 Tahun 2000.


4 - 30


4.3.3.2 Tantangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Air a.

Meningkatnya eksploitasi Sumberdaya Air demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber pendapatan daerah ketentuannya terdapat dalam Pasal 79 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. • • •

•

Sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus daerahnya, terkadang pemerintah daerah dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang berupa pajak maupun retribusi daerah, seringkali tidak memperhatikan pengaruhnya terhadap daerah lain.

b.

Ego sektor berubah menjadi ego daerah Akibat dari pengelolaan sumberdaya air menyangkut multi sektor, maka pengelolaan sumberdaya air akan melibatkan banyak stakeholders yang tidak mudah untuk mengkoordinasikannya sehingga ada kecenderungan terjadinya egoisme sektoral dengan implikasi mengutamakan pada kepentingan masingmasing sektor. Dari ego sektor tadi kemudian berubah menjadi ego daerah dengan implikasi merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sumberdaya air sesuai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa memikirkan daerah lain yang terkadang air sungai tersebut juga mengalir atau melewati daerah lain.

c.

Masalah Pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai tidak mengenai batas administratif Pembinaan maupun pengelolaan atas air dan atau sumber air pada suatu wilayah sungai batasannya adalah wilayah sungai (batasan hidrologis) bukan batasan administrasi. Sering terjadi permasalahan suatu sumber air terletak pada wilayah administrasi yang berbeda dengan pengguna sumber air tersebut. Permasalahan tersebut biasanya dapat diselesaikan antar instansi pemerintah namun sulit untuk level masyarakat. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dan pengaturan atas sumberdaya air yang adil dan merata secara jelas dan tegas serta memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat setempat, karena bagaimanapun juga masyarakat merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pemanfaatan dan penggunaan air tersebut. Sehubungan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya air seperti yang disampaikan diatas, diperlukan upayaupaya pengelolaan sumberdaya air yang lebih terpadu, dengan mempertimbangkan: 1) Perubahan paradigma. Tujuan pengelolaan dari Adhoc (khusus) menjadi need driven , Pola pengelolaan dari reaktif menjadi proaktif, Sistem pengelolaan dari rigid menjadi fleksibel, Lingkup pengelolaan dari orientasi proyek menjadi program terpadu, Filosofi pengelolaan dari menghindari hukum menjadi melakukan sesuai hukum. • • • • •


4 - 31


2) Pengembangan kerjasama antar lembaga dan daerah. Penanganan wilayah perbatasan, kawasan konservasi dan pengendalian pencemaran, Kerjasama dalam pemberian perijinan untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA dan pemanfaatan ruang, Kerjasama berbasis proyek untuk penanganan masalah sejenis yang dihadapi bersama. •

•

•

4.3.4

Organisasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya air berasal dari unsur pemerintah, unsur institusi pengelola sumberdaya air dan dari unsur masyarakat. Pemerintah, selaku owner (pemilik) sumberdaya air dan prasarana pengairan, mempunyai fungsi pengaturan dan kebijaksanaan baik pada tingkat nasional (makro) maupun tingkat daerah (operasional) dan bertugas melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kewenangan publik, berhak memperoleh sebagian laba bersih dari instuisi pengelola dan berkewajiban memberi kontribusi untuk membiayai kegiatan yang ditujukan bagi kesejahteraan dan keselamatan umum. Institusi pengelola sumberdaya air antara lain adalah pengusaha/kelompok pengusaha, badan usaha milik daerah atau milik negara maupun swasta yang bergerak dalam bidang sumberdaya air. Selaku operator yang memperoleh konsesi untuk mengelola sumberdaya air dan prasarana pengairan bertugas melaksanakan pengelolaan wilayah sungai dan mengembangkan sistem pengelolaan sungai, berhak memungut iuran dari para pemanfaat dan menerima kontribusi dari pemerintah (untuk pembiayaan yang ditujukan bagi kesejahteraan dan keselamatan umum) dan berkewajiban memberi pelayanan prima dan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan wilayah sungai serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemerintah dan masyarakat. Unsur dari masyarakat adalah sekelompok masyarakat, pemerhati atau akademisi yang berkaitan dan konsen dengan pengembangan sumberdaya air. Selaku pemanfaat mempunyai hak memperoleh pelayanan yang baik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan namun diharapkan dapat menggunakan air secara efisien dan ikut menjaga kelestarian lingkungan serta wajib memberi kontribusi pembiayaan dan kontrol sosial yang positif atas pengelolaan wilayah sungai. Pada Gambar 4.12 diperlihatkan instansi kelembagaan dari unsur pemerintah yang terlibat dalam perencanaan/pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai, mulai dari unsur pemerintah/instansi pusat sampai dengan unsur pemerintah/instansi kabupaten (Departemen Kimpraswil, 2001). Dalam pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai diperlukan kelembagaan di tingkat propinsi, yang bertugas untuk menangani perencanaan dan pembuatan pedoman, kebijakan, OP dan komunikasi dengan pengguna sektor lainnya termasuk melakukan pembinaan teknis dan penelitian. Untuk perencanaan wilayah sungai ditempatkan pada Dinas PU Pengairan, sedangkan OP wilayah sungai (prasarana dengan fungsi wilayah) ditangani oleh beberapa instansi disetiap wilayah sungai. Di tingkat propinsi juga ada Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) yang merupakan forum musyawarah yang mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan koordinasi tata air wilayah propinsi. Sedang di wilayah sungai ada Balai Pengelolaan Sumberdaya air (Balai PSDA) yang mewakili pengguna pada kabupaten yang terlibat. Di tingkat kabupaten ada Dinas PU Pengairan Kabupaten yang berada di bawah Bupati. BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 32


Dalam perencanaan wilayah sungai juga perlu diperhatikan hubungan antara wilayah sungai dengan perencanaan tata ruang (BAPPEDA) yang harus memberikan dasar bagi pengkajian terhadap fungsi dan kegiatan di wilayah sungai dan selanjutnya menggabungkan informasi dari sektor sumberdaya air ke dalam rencana tata ruang.

PUSAT DEP.DAGRI

DEP. KIMPRASWIL

BAPPENAS

MENEG.LH

BAPPEDA

BAPPEDALDA

DITJEN SDA

DIREKTORAT PSDA

PROPINSI

GUBERNUR

Pembinaan teknis dan Penelitian

PTPA

Perencanaan Wilayah Sungai

DINAS PENGAIRAN Unit Perencanaan OP wilayah sungai

Konsultasi tata ruang

BALAI PSDA (PPTPA)

BUPATI

Keterangan : Perintah Pembinaan

Perwakilan Pengguna/ Komunikasi

P3A

Gambar 4.12

Konsultasi

DINAS PU PENGAIRAN KABUPATEN

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya air level pusat, propinsi dan kabupaten (Sumber: Dep. Kimpraswil, 2001).

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tingkat Propinsi berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air di Propinsi yang bersangkutan yang diwujudkan manifestasinya pada usaha-usaha pembinaan teknis dan pengawasan teknis. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 58/PRT Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa pembinaan teknis dan pengawasan teknis dilakukan Kanwil Departemen Pekerjaan Umum secara langsung dan atau berjenjang melalui Dinas Tingkat I kepada Dinas Tingkat II. BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4 - 33

BUKU 1 BAB 4 SEPT2006

Recommend Documents