Bab 4. Spektek Todobuluconverted (1)

DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : 49/DOK/POKJA.BWS.S-IV/2018 Tanggal : 31 Desember 2018

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI : PEMBANGUNAN INTAKE DAN JARINGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU MATA M ATA AIR TONDOBULU TOND OBULU KEC. SAMPOLAWA S AMPOLAWA KAB. BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TEN GGARA

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEKERJAAN KONSTRUKSI BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019

D OK OK U M E N P E M I L I H A N BWS SULAWESI SULAWESI I V KE NDARI

LEMBAR PENGESAHAN Nomor : 50/DOK/POKJA.BWS.S-IV/2018 Tanggal : 31 Desember 2018

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV KENDARI

KEGIATAN / PPK NAMA PEKERJAAN

LOKASI METODA PENGADAAN SISTEM KONTRAK KUALIFIKASI KLASIFIKASI SUB KLASIFIKASI

SUMBER DANA

TAHUN ANGGARAN

: AIR TANAH DAN AIR BAKU - II : PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN INTAKE DAN JARINGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU MATA AIR TONDOBULU KEC. SAMPOLAWA KAB. BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : KAB. BUTON SELATAN PROV. SULAWESI TENGGARA : LELANG UMUM / PASCAKUALIFIKASI PASCAKUALIFIKASI : HARGA SATUAN : MENENGAH : BANGUNAN SIPIL : JASA PELAKSANA KONSTRUKSI SALURAN AIR, PELABUHAN, DAM, DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR LAINNYA (SI 001) : DIPA SNVT PELAKSANAAN PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 2019

Ditetapkan oleh, PPK Air Tanah dan Air Baku - II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Tenggara

Kasim Sarewo, SE, ST, M.Si NIP. 196401022007011002 196401022007011002


BAB – I I UMUM


BAB – II II PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI PASCAKUALIFIKASI


BAB – III III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)


BAB – IV IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)


BAB – V V LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)


BAB – VI VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN


BAB – VII VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI


BAB – VIII VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI


BAB – IX IX RANCANGAN KONTRAK


BAB – X X SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR


BAB – XI XI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


BAB – XII XII BENTUK DOKUMEN LAIN


BAB I UMUM A.

Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam meyiapkan m eyiapkan Dokumen Penawaran.

B.

Dalam hal terdapat pertentangan pertentangan ketentuan yang tertulis tertulis pada Lembar Lembar Data Pemilihan Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).

C.

Dalam dokumen pengadaan digunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

- Tender

: Adalah metode pemilihan pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi.

- Pekerjaan

:

adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

:

adalah kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

:

yang selanjutnya se lanjutnya disingkat HPS adalah ada lah perkiraan perkiraa n harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

:

yang selanjutnya disingkat HEA adalah merupakan penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan. perusahaan.

:

yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian perjanjian tertulis.

:

yang selanjutnya disingkat LDP adalah lembar data pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian Dokumen Penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding.

:

yang selanjutnya disingkat LDK adalah lembar data kualifikasi yang memuat ketentuan dan informasi yang

Konstruksi

Harga - Kont rak Harga Satuan

Perki raan - Harga Perki Sendiri (HPS) Evaluasi - Harga Evaluasi Akhi Ak hi r (HEA)

- Kerja Sama Operasi (KSO)

- Lembar Data Pemilihan (LDP)

- Lembar Data Kualifikasi (LDK) DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN BWS SULAWESI IV KENDARI

I-1

spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.

- Pengguna

:

yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan kewenangan penggunaan penggunaan anggaran Kementerian/ Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

:

yang selanjutnya disingkat KPA: 1. Pada pelaksanaan APBN, KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan; bersangkutan; 2. Pada pelaksanaan APBD, KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

:

yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

- Pokja Pemilihan

:

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pembu at - Pejabat

:

yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

- Pelaku Usaha

:

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Penyedia

:

adalah pelaku usaha berdasarkan kontrak.

- Subpenyedia

:

adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Ap arat - Aparat

:

adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

:

yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan melaksanakan pekerjaan. pekerjaan.

Angg An gg aran (PA)

- Kuasa Pengguna Angg An gg aran (KPA) (KP A)

- Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)

Komitmen (PPK)

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- Surat Penunjukan Penyedia DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN BWS SULAWESI IV KENDARI

yang

menyediakan

barang/jasa

I-2

Barang/jasa (SPPBJ) :

yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan antara barang dengan jasa.

- Surat Jaminan

:

adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.

Daftar Ku antitas - Daftar

:

adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

Pekerjaan Utama - Pekerjaan

:

adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

- Mata

:

adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

:

yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

:

yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya: a. Upah tenaga kerja kerja (per jam, per per hari); b. Bahan Bahan (per m, m , per m2, m 2, per m3, per kg, per ton); c. Peralatan (per (per jam, per hari).

:

adalah metode yang menggambarkan menggambarka n penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

:

adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

:

adalah bagian pekerjaan p ekerjaan bukan pekerjaan p ekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan ditetapk an sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

dan Harga

Pembayaran Utama

- Harga Satuan Pekerjaan (HSP)

- Harga Satuan Dasar (HSD)

- Metode Pelaksanaan Pekerjaan

- Personel Manajerial

- Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN BWS SULAWESI IV KENDARI

I-3

- Masa

:

adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.

:

adalah segala kegiatan keteknikan konstruksi dalam mewujudkan proses pekerjaan konstruksi yang handal, aman, dan ramah lingkungan.

:

yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

:

yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pekerjaan konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan keberlanjutan pada setiap pekerjaan konstruksi.

:

yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penerapan SMKK.

- Harga Terendah

:

adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, administrasi, teknis, dan kualifikasi. kualifikasi.

- Layanan

:

yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

:

yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.

SPSE - Pengguna SPSE

:

adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh LPSE.

- Satu File

:

adalah metode penyampaian Dokumen Penawaran yang

Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)

- Keselamatan Konstruksi

- Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)

- Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ap li kas i - Apli perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)


I-4

terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) file.

- User ID

:

adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE.

- Password

:

adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID kepada Aplikasi SPSE.

- APENDO

:

adalah aplikasi pengaman dokumen.

:

adalah tampilan/antarmuka tampilan/anta rmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi.

:

adalah formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi. kualifikasi.

Elektro nik - Isian Elektro

- Formulir Isian Elektronik Data Data Kualifikasi

-


I-5

BAB II PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Pengumuman tender tercantum pada aplikasi SPSE


II - 1

BAB III III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Identit as Pokja dan Lingkup Pekerjaan

1.1.

Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2.

Nama paket, lingkup pekerjaan, sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3. .

dan

lokasi

pekerjaan

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pesert a Tender

Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau KSO yang memenuhi kualifikasi. kualifikasi.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

sumber

pendanaan

Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp10.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah Menengah yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat. Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp100.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi kualifikasi Usaha Besar yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat. Tender sebagaimana dimaksud pada 3.2 dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Besar apabila: a.Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah yang mendaftar; dan/atau b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.

3.5.

3.6.

Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional. nasional.

3.7. 3.8.


KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang: a. memiliki kualifikasi yang setara (Usaha Menengah dengan Usaha Menengah, Usaha Besar dengan Usaha Besar),

III- 1

b. memiliki kualifikasi kualifikas i yang ya ng 1 tingkat dibawahnya (Usaha Besar dengan Usaha Menengah, Usaha Menengah dengan Usaha Kecil). Kualifikasi Kualifikas i leadfirm harus setara atau lebih tinggi dari anggota KSO.

4. Pelarangan terhadap Aturan Pengadaan

3.9.

Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender.

3.10

Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (general), spesialis, mekanikal/ elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.

3.11

Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan di bebankan pada perusahaan yang menjadi leadfirm atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.

4.1.

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban berkewajiban untuk mematuhi mematuhi aturan pengadaan dengan tidak tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. menyampaikan menyampaikan dokumen atau keterangan keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. terindikasi melakukan persekongkolan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan pemilihan Penyedia; Penyedia; atau d. mengundurkan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. Pemilihan.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan.

4.2.

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan kepada pihak berwenang.

4.3.

Pengenaan Sanksi Sanks i dilaporkan dilaporka n oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.

4.4.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan. Pemilihan.

5.1.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun maupun tidak langsung.

5.2.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. Direksi, Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;


III- 2

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya; didesain/diawasinya; c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 5.3.

6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Pegawai kementerian/lembaga/perangkat kementerian/lembaga/perangkat daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan kementerian/lembaga/ kementerian/lembaga/ perangkat daerah. Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila: a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; Pemilihan; b. peserta pemilihan pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama; 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan kesamaan/ke salahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesal k esamaan/kesalahan ahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan. c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan pemilihan Penyedia; d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan; Pemilihan; e. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; f. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan dise babkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau g. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban kewajiban dalam masa pemeliharaan pemeliharaan sebagaimana sebagaimana mestinya.


III- 3

7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

7.1.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.

7.2.

Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dilaksanakan di Indonesia.

7.3.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian pemb agian komponen kompon en harus benar-benar benar -benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. berupa bahan baku belum diproduksi diproduks i di dalam negeri dan/atau spesifikasi spesifikas i teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi m emenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, p emasangan, pabrikasi, pengujian pe ngujian dan d an lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, asuransi, angkutan, ekspedisi, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahli pengalaman/keahlian an dari tenaga ahli ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan diwajibkan membuat membuat daftar Barang yang diimpor yang yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

8. Sertifikat Kompetensi Kerja

7.4.

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/ diproduksi/ dihasilkan dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam d alam negeri n egeri tidak mampu memenuhi m emenuhi kebutuhan.

7.5.

Pemberian preferensi preferens i harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

8.1.

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

8.2.

Sertifikat Kompetensi pemilihan.


Kerja

tidak

dievaluasi pada saat

III- 4

9. Satu Penawaran Tiap Peserta. Peserta.

8.3.

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penunjukan penyedia.

8.4.

Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

9.1.

Setiap peserta, baik tunggal maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

9.2.

Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN 10. Isi Doku men Pemilihan

10.1.

Dokumen Pemilihan Dokumen Kualifikasi.

10.2.

Dokumen Pemilihan Pemilihan terdiri atas: a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: Penawaran: 1) Dokumen Administrasi: Administrasi: a) Surat Penawaran; Penawaran; b) Jaminan Penawaran Asli (apabila (apabila disyaratkan); c) Surat perjanjian perjanjian Kerja Sama Operasi. (apabila (apabila peserta berbentuk KSO)


terdiri

atas

Dokumen Tender dan

2)

Dokumen Administrasi: Administrasi: a) Metode pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan; b) Jangka waktu pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan; c) Daftar Peralatan Peralatan Utama; d) Daftar Personel Manajerial Manajerial beserta Surat pernyataan kepemilikan kepemilikan sertifikat kompetensi; e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); f) Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan disubkontrakkan (apabila (apabila disyaratkan).

3)

Dokumen Penawaran Harga: a) Sesuai Surat Penawaran dalam Dokumen Administrasi; Administrasi; b) Daftar Kuantitas dan Harga; Harga; c) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pekerjaan (khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS); Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada huruf c) pada saat acara III- 5

klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak. f. Rancangan Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK): 1) Surat Perjanjian; 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak; 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak. g. Spesifikasi Teknis Teknis dan/atau Gambar; Gambar; h. Contoh Bentuk Dokumen Dokumen Lain: Lain: 1) SPPBJ; 2) SPMK; 3) Jaminan Pelaksanaan; 4) Jaminan Uang Muka (apabila (apabila diberikan uang muka); 5) Jaminan Pemeliharaan; 6) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga); 7) Formulir Daftar Barang yang diimpor. diimpor. (apabila (apabila ada barang yang diimpor). 10.3.

Bentuk Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; Kualifikasi; b. Pakta Integritas; (Diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Pakta Integritas anggota KSO-nya yang disampaikan disampaikan oleh leadfirm) c. Formulir Formulir Isian Kualifikasi; Kualifikasi; (Diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh leadfirm) d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO; e. Tata Cara Cara Evaluasi Evaluasi Kualifikasi. Kualifikasi.

10.4.

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan menyampa ikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

11. Bahasa Dokumen Pengadaan . 12. Pemberian Penjelasan.

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

12.1.

Pemberian Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

12.2.

Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan menolak/menggugurkan penawaran.

12.3.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.


III- 6

13. Perubahan Dokumen Pemilihan

12.4.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.

12.5.

Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.

12.6.

Apabila diperlukan, penjelasan (ulang).

12.7.

Apabila diperlukan, diperlukan, Pokja Pemilihan Pemilihan pada saat berlangsungnya berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

12.8.

Dalam hal waktu tahap penjelasan penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

12.9.

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

12.10.

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui melalui aplikasi SPSE.

12.11.

Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

13.1.

Apabila pada saat pemberian pemberian penjelasan penjelasan terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pokja Pemilihan Pemilihan menuangkan ke dalam dalam Adendum Dokumen Pemilihan Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. Pemilihan.

13.2.

Perubahan rancangan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

13.3.

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

13.4.

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.

13.5.

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Dokumen Pemilihan. Pemilihan.

13.6.

Pokja Pemilihan Pemilihan dengan


Pokja

Pemilihan Pemilihan

dapat memberikan

mengumumkan Adendum Dokumen cara mengunggah (upload) adendum III- 7

Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan Pemilihan wajib mengundurkan mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 13.7.

14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Peserta dapat mengunduh (download) (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE (apabila (apabila ada). Apabila adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 15. Biaya Dalam Penyiapan Penawaran

16. Bahasa Penawaran

17. Doku men Penawaran

15.1.

Peserta menanggung semua penyampaian penawaran.

biaya

dalam penyiapan penyiapan dan

15.2.

Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

16.1.

Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

16.2.

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

16.3.

Dokumen penunjang yang berbahasa berbahas a Inggris perlu disertai dise rtai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Indonesia.

17.1.

Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas: a. Penawaran Administrasi; Administrasi; b. Penawaran Teknis; dan c. Penawaran Harga;

17.2.

Dokumen Penawaran, meliputi : a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: 1) Surat Penawaran; 2) Jaminan Jaminan Penawaran asli; (apabila disyaratkan) 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO); b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas: 1) Metode pelaksanaan pekerjaan; 2) Jangka waktu pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan; 3) Daftar isian peralatan utama; 4) Daftar isian personel manajerial beserta Surat pernyataan kepemilikan kepemilikan sertifikat s ertifikat kompetensi kerja;


III- 8

5) Rencana Keselamatan Keselamatan Konstruksi (RKK); 6) Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, disubkontrakkan, dan/atau nominasi subpenyedia subpenyedia jasa spesialis, spesialis, dan/atau nominasi subpenyedia kecil provinsi setempat (apabila disyaratkan); dan 7) Dokumen lain yang disyaratkan disyaratka n (apabila ada). c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas: 1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran; 2) Daftar Kuantitas dan Harga; 3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Khusus (Khusus apabila apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS, akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi klarifikasi kewajaran kewajaran harga). harga). Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak. d. Dokumen lain: 1) Formulir rekapitulasi rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); 2) Daftar barang yang diimpor (Apabila (Apabila ada). 18. Harga Penawaran

18.1.

Total Harga penawaran ditulis ditulis dalam angka dan huruf.

18.2.

Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

18.3.

Biaya overhead (biaya umum) dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah yang yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

18.4.

Komponen/item Komponen/ite m pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan biaya berkisar antara 1.0 sampai 2.5% dari nilai pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan.

18.5.

Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi minimal mencakup penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K3, fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan Keselamatan Keselamatan Konstruksi.

18.6.

Penyesuaian Penyesua ian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/ Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Hanya untuk pekerjaan harga satuan dan masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana tercantum dalam LDP.


III- 9

19. Mata Mata Uang Penawaran Penawaran dan Cara Pembayaran

19.1.

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP.

19.2.

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

20. Masa Masa B erlaku Penawaran

20.1.

Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.

dengan ketentuan

20.2. Apabila evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak. 20.3. Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang memperpanjang masa berlakunya surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran Penawaran dalam dalam jangka jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.

21. Pengisian Data Kualifikasi

22. Pakta Integrit as

20.4.

Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3, maka peserta dapat: a. menyetujui menyetuju i permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau b. menolak menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

20.5.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

21.1.

Peserta berkewajiban untuk mengisi formulir isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau mengisi data penyedia pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

21.2.

Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian peminda ian (Scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.

21.3.

Dengan mengiri m engirimkan mkan data kualifikasi melalui SPSE: a. dalam hal peserta tunggal, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani ditandatangani dan disetujui. disetujui. b. dalam hal peserta pemilihan pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani ditandatangani dan disetujui disetujui oleh pejabat yang yang menurut menurut perjanjian perjanjian KSO berhak mewakili/leadfirm mewakili/leadfirm KSO.

22.1.

Pakta Integritas Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pemilihan secara bersih, transparan, dan profesional.


III- 10

23. Jamin an Penawaran Asli

22.2.

Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), maka badan usaha yang ditunjuk mewakili/leadfirm mewakili/leadfirm KSO wajib menyampaikan pakta integritas anggota KSOnya melalui fasilitas unggahan lainnya pada formulir isian elektronik data kualifikasi kualifikasi di aplikasi SPSE.

23.1.

Dalam hal HPS di d i atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran asli disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi. administrasi.

23.2.

Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP.

23.3.

Peserta harus menyampaikan Jaminan penawaran asli secara langsung langsung atau melalui pos/jasa pengiriman pengiriman diterima diterima Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran.

23.4.

Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur.

23.5.

Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi risiko peserta.

23.6.

Penerbit Jaminan Penawaran: a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh: 1. Bank Umum; 2. Perusahaan Penjaminan; Penjaminan; 3. Perusahaan Asuransi; Asuransi; 4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk m endorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang- undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5. Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga umum/Lemba ga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh: 1. Bank Umum; Umum; atau 2. Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga umum/Lemba ga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). huruf b.2 telah ditetapkan/ d itetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


III- 11

D. PEMASUKAN PEMASUKAN DOKUMEN DOKUMEN PENAWARAN 24. Persi Persi apan Dokumen Penawaran

25. Penyampaian Dokumen Penawaran

24.1.

Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas: a. Penawaran administrasi; administrasi; b. Penawaran teknis; dan c. Penawaran harga.

24.2.

Dokumen Penawaran pengaman dokumen.

24.3.

Peserta mengirimkan mengirimkan Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan. ditetapkan.

. 25.1.

disandikan/dienkripsi disandikan /dienkripsi dengan sistem

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: a. Peserta mengirimkan Data Kualifikasi Kualifikasi melalui melalui formulir isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE; b. Peserta mengunggah mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan; c. Peserta dapat mengirimkan mengirimkan data kualifikasi kualifikasi secara berulang berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya; d. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan (misalnya untuk data kualifikasi kualifikasi anggota KSO), maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh yang mewakili/leadfirm mewakili/leadfirm KSO pada fasilitas yang tersedia pada SPSE; e. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) badan usaha yang bersangkutan bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; dihentikan; 2) badan usaha tidak masuk dalam dalam daftar daftar hitam; hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar dan jika jika dikemudian hari ditemukan ditemuka n bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan utama/pimp inan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan


III- 12

usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD.

26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran.

25.2.

Dokumen Penawaran Penawaran administrasi, administrasi, teknis, teknis, dan harga dienkripsi dienkripsi menggunakan menggunakan sistem pengaman pengaman dokumen. dokumen.

25.3.

Peserta mengunggah (upload) Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang yang ditetapkan.

25.4.

Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya

25.5.

Surat Penawaran dan/atau dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan. pendirian/perubahan.

25.6.

Peserta tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

25.7.

Peserta dapat mengunggah (upload) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sebelumnya, sampai dengan batas akhir p pemasukan emasukan penawaran. penawaran.

25.8.

Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.

25.9.

Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/leadfirm.

26.1.

Penawaran harus disampaikan secara elektronik elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan ditentukan oleh Pokja Pemilihan Pemilihan sebagaimana tercantum tercantum dalam LDP.

26.2.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau


III- 13

d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penyampaian penawaran. 26.3.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/ menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

26.4.

Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran. penawaran.

26.5.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

27. Doku men Penawaran Terlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap Dokumen Penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 28. Pembu Pembu kaan Penawaran

28.1.

Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.

28.2.

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

28.3.

Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.

28.4.

Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. bersangkutan.

28.5.

Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.

28.6.

Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, kualifikasi, serta selanjutnya dilakukan: dilakukan: 1) dalam hal terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dapat


III- 14

dilakukan E-Reverse Auction (apabila sudah didukung oleh SPSE) 2) dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, administrasi, teknis, teknis, dan kualifikasi, kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

29. Evaluasi Evaluasi Dokumen Penawaran

28.7.

Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan seperti proses penunjukan penunjukan langsung.

28.8.

Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

29.1.

Evaluasi penawaran terendah.

29.2.

Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam aplikasi SPSE, dikecualikan dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli yang disampaikan.

29.3.

Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi klarifikas i dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

29.4.

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. volume pekerjaan pekerjaan yang yang tercantum dalam dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong; d. jenis pekerjaan yang tidak tidak tercantum tercantum dalam dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

29.5.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan uruta n peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

29.6.

Penawaran setelah koreksi total HPS dinyatakan gugur.

29.7.

Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal. gagal.


dilakukan

dengan

aritmatik

sistem harga

yang melebihi nilai

III- 15

29.8.

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik menyusun urutan dari penawaran terendah.

29.9.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai total HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

29.10.

Setelah melakukan koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan memeriksa indikasi persekongkolan persekongkolan sebagaimana se bagaimana IKP angka 6.

29.11.

Setelah memeriksa indikasi persekongkolan, persekongkolan, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga.

29.12.

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja Pemilihan Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini; b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. Penyimpangan Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil. e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, substansial, adalah kesalahankesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi. f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan Pemilihan selama proses evaluasi; g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;


Pokja Pemilihan Pemilihan

III- 16

2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 4) apabila tidak t idak ada peserta lain sebagaimana sebagaiman a dimaksud pada angka 3), m aka tender dinyatakan gagal. h. Apabila indikasi persekongkolan persek ongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi. 29.13.

Evaluasi Evaluasi Adminis trasi : a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak/belum dinilai dinilai pada saat penilaian penilaian kualifikasi; kualifikasi; b. penawaran dinyatakan dinyatakan memenuhi memenuhi persyaratan administrasi, administrasi, apabila : 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya: a) Surat Penawaran; b) Jaminan Penawaran Asli (apabila (apabila dipersyaratkan); c) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila berKSO); d) Dokumen Penawaran Teknis; e) Dokumen Penawaran Harga. 2) Surat Penawaran memenuhi memenuhi ketentuan sebagai berikut: berikut: a) bertanggal; b) jangka waktu berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: i. apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka jangka waktu yang diakui adalah tulisan huruf; ii. apabila yang tertulis tertulis dalam angka jelas jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka jangka waktu yang diakui adalah yang tertulis dalam angka; atau iii. apabila yang tertulis tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak jelas/tidak bermakna/salah, bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur. c) Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan pengetikan dalam penulisan nama Pokja dan/atau nama paket, maka tidak dapat dinyatakan gugur; dan d) Dalam hal terdapat kesalahan tanggal, maka apabila kesalahan tersebut tersebut tidak tidak menyebabkan menyebabkan masa berlaku surat penawaran penawaran menjadi kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP maka tidak dapat dinyatakan gugur.


III- 17

29.14.

Evaluasi Evaluasi Teknis: a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; administrasi; b. Unsur-unsur Unsur-unsu r yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja Pemilihan Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana sebagaimana tercantum dalam dalam LDP apabila: apabila: a) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi: (1) Tahapan/urutan Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing masing-masing jenis pekerjaan pekerjaan utama; utama; (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/ jobmix/rincian/ campuran/komposisi campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan. pekerjaan. Dalam menetapkan kriteria evaluasi metode pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan harus menguraikan menguraikan secara detail hal-hal yang akan dinilai sehingga hasil penilaian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan membandingkan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan ditawarkan tidak melampaui target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis. d) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan: (1) Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manager Pelaksanaan/


III- 18

Proyek, Manager Teknik, Manager Keuangan, dan Ahli/Petugas K3. (2) Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi: (a) Usaha Kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli; (b) Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan Tenaga Teknisi atau Analis dan Operator. (3) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan mensyaratkan Ahli K3. (4) Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan. (5) Sertifikat Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi pada saat pemilihan, dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia. (6) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan). ditawarkan). (7) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan memperhatika n lamanya pelaksanaan konstruksi konstruks i (dihitung berdasarkan berdasark an Tahun Anggaran). e) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), spesialis), dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau (2) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) spesialis) dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil. Peserta dalam penawarannya penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa dari provinsi setempat yang dimaksud, dengan cara memilih perkerjaan yang disubkontrakkan


III- 19

sesuai yang tercantum dalam lembar Data Pemilihan (LDP); (3) Penyedia tidak mensubkontrak m ensubkontrakkan kan seluruh pekerjaan utama; (4) Penyedia Usaha Kecil Kecil tidak mensubkontrakk mensubkontrakkan an pekerjaan yang diperoleh. f) Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1) manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: (a) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan mengendalikan tingkat risiko. risiko. (b) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3. (2) tanda tangan wakil sah badan usaha. g) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur; (2) Peryaratan harus mempertimbangkan mempertimbang kan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. d. Pokja Pemilihan Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/ produsen/ agen/ distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. e. Apabila dalam evaluasi evaluasi teknis terdapat halhal- hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; f.

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;

g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; h. Apabila dari 3 (tiga) ( tiga) penawaran penawara n terendah setelah koreksi aritmatik tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis maka Pokja Pemilihan Pemilihan dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; administrasi; DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN BWS SULAWESI IV KENDARI

III- 20

29.15.

i.

Apabila tidak ada peserta peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan

j.

Pokja Pemilihan Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis.

Evaluasi Harga : a. Unsur – unsur yang perlu dievaluasi adalah hal – hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan : 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan nilai total HPS : a) Apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) Apabila semua harga penawaran penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal. 2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur. 3) Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi dengan ketentuan: a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi; b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang. 4) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya. lainnya. b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan; 2) Klarifikasi dalam hal penawaran penawaran Tingkat Komponen Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN); 3) Klarifikasi/evaluasi Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:


III- 21

a) Peserta menyampaikan menyampaika n Analis Harga Satuan Pekerjaan; b) Analisa Harga Satuan Pekerjaan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan; c) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang- kurangnya pada setiap mata pembayaran utama; d) Meneliti Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama, sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama; e) Hasil penelitian butir c) dan butir d) digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; f) Harga dalam Analisa Analisa Harga Satuan Satuan Pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran; g) Total harga sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf f) dihitung berdasarkan volume yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga; h) Apabila total harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga; i) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan wajar; j) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan k) Apabila Apabila peserta yang bersangkutan bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam. c. Memperhitungkan Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan : 1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan diberlakuka n pada Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jas a yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus). Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. menggugurkan . DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN BWS SULAWESI IV KENDARI

III- 22

Ketentuan dan tata cara penghitungan penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa. 3) Rumus penghitungan penghitungan sebagai berikut: berikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi t ertinggi Barang/Jasa) HP = Harga Penawaran setelah Koreksi Aritmatik 4) Nilai penawaran dengan komitmen TKDN tertinggi akan diberikan preferensi harga maksimum (7,5% untuk pekerjaan konstruksi dan 25% untuk barang/jasa), sementara untuk nilai penawaran dengan nilai komitmen yang lain dihitung secara proporsional, dengan rumus sebagai berikut:

NPHt NPHn PBt PBn Phmaks

: nilai untuk peserta dengan penawaran komitmen TKDN tertinggi : Nilai untuk peserta dengan penawaran komitmen TKDN dibawahnya dibawahnya : Harga penawaran dengan komitmen TKDN tertinggi : Harga penawaran dengan komitmen TKDN dibawahnya : Preferensi harga maksimal.

5) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; 6) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang tender. d. Apabila Apabila terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Tender; e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundangundangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam; Hitam; f. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal- hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN BWS SULAWESI IV KENDARI

III- 23

diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; g. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan; h. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak penyedia yang terdapat pada daftar isian kualifikasi; i. Dalam hal peserta tidak tidak hadir karena tidak tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email email atau no telepon), tidak dapat dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi penyedia, maka m aka risiko sepenuhnya ada pada peserta; j. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan l. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

30. Evaluasi Evaluasi Kualifikasi

29.16.

Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

30.1.

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi kualifikas i dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya.

30.2.

Data kualifikasi pada form elektronik elektronik isian kualifikasi kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas fasilitas upload data kualifikasi kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

30.3.

Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam isian kualifikasi form elektronik SPSE.

30.4.

Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

30.5.

Evaluasi kualifikasi menggunakan menggunakan sistem gugur.

30.6.

Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) memperhatikan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) Masa berlaku berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) berdasarkan berdasarkan masa berlaku yang tertera / tertulis pada sertifikat tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.


III- 24

b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur. c) Dalam hal masa berlaku berlaku Sertifikat Badan Usaha Usaha (SBU) habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan menyampaikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah diperpanjang diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

31. Pembukt ian Kualifikasi

30.7.

Dalam hal peserta ber-KSO, dokumen kualifikasi kualifikasi dilengkapi dengan Pakta integritas dari anggota KSO-nya. Apabila tidak ada, maka tidak dievaluasi lebih lanjut dan dinyatakan gugur kualifikasi.

30.8.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

30.9.

Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

30.10.

Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi ketentuan pada LDK. LDK.

31.1.

Pembuktian kualifikasi dilakukan memenuhi persyaratan kualifikasi kualifikasi

31.2.

Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.

31.3.

Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

31.4.

Pembuktian kualifikasi kualifikasi tidak terkualifikasi melalui melalui SIKaP.

31.5.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

31.6.

Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi sekurangkurangnya 1 (satu) hari kerja.

31.7.

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.


terhadap peserta yang

dilakukan

jika peserta telah

III- 25

31.8.

Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; pendirian/perubahan; c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPH Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-I atau Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut m enurut akta pendirian/perubahan; pendirian/perubahan; d. Kepala Cabang perusahaan perusahaan yang diangkat diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

31.9.

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektonik isian kualifikasi kualifikasi pada SPSE SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui melalui fasilitas fasilitas elektronik yang disediakan disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan persyarat an kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

31.10.

Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

31.11. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian pembuktian kualifikasi kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan 31.6, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran Penawaran (apabila (apabila disyaratkan) d isyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Daerah. 31.12. Apabila hasil pembuktian kualifikasi kualifikasi ditemukan ditemukan pemalsuan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) disyaratka n) dicairkan ke Kas Negara/Daerah.

32. Penawaran Penawaran Harga Secara Berulang (ereserve auction)

31.13.

Dalam hal tidak ada peserta yang kualifikasi, kualifikasi, maka m aka tender dinyatakan gagal.

32.1.

Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) penawar yang dinyatakan lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi, Peserta dapat diberikan kesempatan untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.

32.2.

Pokja pemilihan pemilihan mengundang peserta melakukan e-reverse auction dengan mencantumkan waktu pelaksanaan untuk


lulus pembuktian

III- 26

peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

33. 33. Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga

dan

32.3.

Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (batch) atau secara real-time.

32.4.

Setelah masa penyampaian penawaran berulang berakhir maka sistem akan menginformasikan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawar (positional bidding) secara real time.

33.1.

Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

33.2.

Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi mempengaruhi harga untuk untuk dilakukan negosiasi. negosiasi.

33.3.

Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis teknis dan harga

F. PENETAPAN PEMENANG 34. Penetapan Pemenang

34.1.

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid. berlaku/valid.

34.2.

Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dalam waktu yang bersamaan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP) (untuk usaha kecil)/sisa kemampuan nyata (SKN) (untuk usaha menengah dan besar).

34.3.

Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan: a. Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur; b. Apabila peserta pesert a menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain; c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan ditetapka n sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi


III- 27

syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan; d. Menawarkan personil yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, ditempatka n, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur; e. Ketentuan pada huruf d hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi, konstruksi, kecuali: 1) Personil yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Superintendent (GS); 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat. f. Menawarkan personel personel yang sedang sedang bekerja di paket lain, lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain. 34.4.

Pokja Pemilihan Pemilihan membuat membuat dan menandatangani menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta; b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing masing-masing peserta; c. Metode evaluasi yang digunakan; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; dievaluasi; e. Rumus yang dipergunakan; dipergunakan; f. Keterangan-keterangan Keterangan -keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan tender; g. Jumlah peserta peserta yang lulus lulus dan tidak tidak lulus pada pada setiap tahapan tahapan evaluasi; h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan i. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

34.5.

Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

34.6.

Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).

34.7. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan menetapkan pemenang pemenang dan akan mengakibatkan mengakibatkan Surat Surat Penawaran Penawaran dan/atau Jaminan Jaminan Penawaran (apabila (apabila disyaratkan) habis habis masa berlakunya, berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang memperpanjang masa berlaku surat penawaran penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan penandatanganan kontrak. kontrak.


III- 28

34.8.

35. Pengumum an pemenang 36. Sanggah d ari Peserta Tender

Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan mengundurkan diri dan tidak t idak dikenakan sanksi.

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE. 36.1.

Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian pendirian perusahaan.

36.2.

Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.

36.3.

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; Pemilihan; c. rekayasa/persekongkol rekayasa/persekongkolan an tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

36.4.

Sanggahan disampai disampaikan kan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

36.5.

Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

36.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

37. Sanggah Banding dari Peserta Tender

36.7.

Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; b. sanggahan ditujukan kepada kepada bukan kepada kepada Pokja Pemilihan; Pemilihan; atau c. sanggahan disampaikan disampaikan diluar masa sanggah.

36.8.

Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagaimana penanganan penanganan pengaduan.

37.1.

Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

37.2.

Penyanggah menyampaikan menyampa ikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan disampaikan kepada APIP sesuai LDP.

37.3.

Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1%


III- 29

(satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. 37.4.

Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan. Pemilihan.

37.5.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

37.6. Apabila Sanggah Banding Banding dinyatakan benar/diterima, benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang. 37.7. Apabila Sanggah Banding Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka: a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah. Negara/Daerah. 37.8.

Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

37.9.

Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana sebaga imana penanganan pengaduan.

G. PENUNJUK PENUNJUKAN AN PEMENANG PEMENANG PENGADAAN PENGADAAN 38. Penunju kan Penyedia Barang / Jasa

38.1.

Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

38.2.

Sebelum menerbitkan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

38.3.

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah: a. masa sanggah berakhir berakhir (apabila (apabila tidak ada sanggahan); b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah banding telah berakhir (apabila tidak ada sanggah banding); atau


III- 30

c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak salah/tidak diterima (apabila ada sanggah banding). 38.4.

Rapat persiapan penunjukan penyedia, dilaksanakan dilaksanaka n untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keberlakuan data isian kualifikasi masih berlaku; b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial; manajerial; c. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan d. pelaksanaan alih pengalaman/keahli pengalaman/keahlian an bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

38.5.

Dalam hal Pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 38.4 di atas, maka PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama Pemenang Cadangan I.

38.6.

Dalam hal pemenang cadangan I tidak tidak memenuhi, memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama pemenang cadangan 2 (apabila ada).

38.7

Dalam hal pemenang cadangan 2 tidak memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan kualifikasi (apabila ada).

38.8.

Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. berdasarkan berdasarka n hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, peserta mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan; b. tidak ada sanggah/sanggah sanggah/sanggah banding dari peserta; c. sanggah/sanggah sanggah/sanggah banding terbukti tidak benar; atau d. masa sanggah berakhir. berakhir.

38.9.

Proses SPPBJ pada angka 38.8 dilakukan dengan ketentuan: a. Dilakukan terhadap pemenang; pemenang; b. Dalam hal pemenang tidak memenuhi, maka proses SPPBJ dilakukan kepada pemenang cadangan 1 (apabila ada); c. Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, maka proses SPPBJ dilakukan kepada pemenang cadangan 2 (apabila ada); selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran (apabila disyaratkan) masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

38.10.

Proses sebagaimana tercantum pada angka 38.9 dengan persetujuan KPA, kecuali angka 38.9 huruf a.


III- 31

38.11.

Dalam hal tidak ada pemenang, pemenang cadangan 1, dan pemenang cadangan 2 yang memenuhi, maka SPPBJ tidak dapat diterbitkan.

38.12.

Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

38.13.

SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.

38.14.

Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

38.15.

Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

38.16.

SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

38.17.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka: a. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan menyampaikan penolakan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan diserta alasan dan bukti; b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia; c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan; d. PA/KPA dapat memutuskan: i. menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA memerintahkan memerintahkan Pokja Pemilihan Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang; atau ii. menyetujui menyetuju i hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling paling lambat 5 (lima) hari kerja. iii. Putusan PA/KPA bersifat final. e. Dalam Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan diserta alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.

38.18.


Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

III- 32

38.19.

PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.

38.20.

Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Penandatangan an Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut: a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan; b. Kelengkapan Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; c. Rencana penandatanganan penandatanganan Kontrak; d. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); e. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); f. Asuransi; dan/atau g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

38.21.

Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

38.22.

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan mengundurkan diri diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, Pemilihan, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila (apabila disyaratkan) d isyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah; atau c. apabila yang bersangkutan bersangkut an tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

38.23. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran (apabila (apabila disyaratkan) d isyaratkan) pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 38.24. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan mengundurkan diri, maka tender dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen. 39. BAHP, Berit a Acara Ac ara Lai nn ya dan Kerahasiaan Proses

39.1.

Pokja Pemilihan Pemilihan menuangkan menuangkan ke dalam BAHP BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya lainnya segala segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.

39.2.

Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 39.1 diunggah (upload) oleh Pokja Pemilihan menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.


III- 33

39.3.

Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.

39.4.

Informasi yang berhubungan berhubungan dengan penelitian, penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan berkepentinga n sampai keputusan keputus an pemenang diumumkan.

39.5.

Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan mengakibatkan ditolaknya ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

39.6.

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pengumuman pemenang.

H. TENDER TENDER GAGAL DAN TINDAK TINDAK LANJUT LANJ UT TENDER TENDER GAGAL 40. Tender Gagal

41. Tindak Lanjut Tender Gagal

40.1.

Pokja Pemilihan Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila: a. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; penawaran; b. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; c. Harga penawaran terendah terkoreksi terkoreksi lebih tinggi dari HPS; d. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk petunjuk teknisnya dan Dokumen Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; dan f. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

40.2.

PA/KPA menyatakan Tender gagal, apabila KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta. Pemilihan/PPK/Peserta.

40.3.

Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta.

41.1.

Setelah pengumuman pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan: a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran; c. tender ulang; atau d. penghentian penghentian proses tender.

41.2.

PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.


III- 34

I.

41.3.

Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi.

41.4.

Pokja pemilihan mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan.

41.5.

Pokja pemilihan pemilihan melakukan tender ulang apabila: a. tidak ada peserta yang menyampaikan menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; b. tidak tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; c. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); d. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; e. seluruh seluruh penawaran harga di atas HPS; dan/atau f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. Pemilihan/PPK.

41.6.

Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK Pemilihan/PPK yang baru.

41.7.

Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan kebutuhan masih masih dapat ditunda ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

41.8.

Khusus untuk tender gagal yang disebabkan karena kesalahan dalam dokumen pemilihan, pemilihan, apabila penyelesaiannya penyelesaiannya tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan 41.4, maka dilakukan dengan cara Tender Ulang.

41.9.

Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: a. persetujuan PA/KPA; b. kebutuhan tidak dapat dapat ditunda; ditunda; dan c. tidak t idak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.

JAMINAN PELAKSANAAN

42. Jamin an Pelaksanaan

42.1.

Jaminan Pelaksanaan penandatanganan penandatanganan Kontrak.

42.2.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan dikembalikan kepada Penyedia Penyedia setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan; b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/bulan terakhir/sekaligus terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila (apabila diperlukan).

42.3.

Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi ketentuan sebagai berikut:


diberikan

Penyedia sebelum

III- 35

a. Paket pekerjaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 Rp10.000.00 0.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; Asuransi; 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk m endorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga umum/Lembaga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). huruf a.2 sampai s ampai dengan a.5 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). b. Paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau atau 2) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga umum/Lembaga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana sebagaimana tercantum dalam LDP; d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan tidak kurang kurang dari nilai jaminan yang yang ditetapkan; f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dicantumkan dalam angka dan huruf; g. Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangan kontrak; h. Paket pekerjaan pekerjaan yang dijamin sama dengan paket paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; i. Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh penerbit Jaminan; j. Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan secara seca ra terpisah); dan k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. penjamin. 42.4.


Pejabat Pembuat Komitmen mengkonfirmasi mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada kepada penerbit penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.

III- 36

42.5

Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani menandatangani Kontrak.

42.6.

Ketentuan Ketent uan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN KONTRAK 43. Penandatanganan Kontrak


43.1.

Penandatanganan Penandatanganan ditetapkan.

Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA

43.2.

Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila s alah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. dilakukan.

43.3.

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

43.4.

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan dikarenakan jadwal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan yang yang ditetapkan sebelumnya sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

43.5.

Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

43.6.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan membubuhka n paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

43.7.

Menetapkan urutan hierarki Kontrak Kerja Konstruksi (Surat Perjanjian Kerja)/ adendum Surat Perjanjian (apabila ada), a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. spesifikasi teknis; dan g. gambar-gambar. gambar-gambar.

III- 37

dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.


43.8.

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas: 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Pembuat Komitmen dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.

43.9.

Pihak yang berwenang menandatangani menandatang ani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

43.10.

Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan pengurus/k aryawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani menandatangani Kontrak.

43.11.

Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

III- 38

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A. IDENTITAS POKJA

1.

Pokja Pemilihan: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Tahun Anggaran 2019. 2019.

2. Alamat Pokja Pemilihan: Pemilihan: Jl. Balai Kota IV No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara

B. PAKET PEKERJAAN

3.

Website Website LPSE: LPSE Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat (https://lpse.pu.go.id)

1.

Nama paket pekerjaan: Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air A ir Tondobulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

2.

Uraian singkat pekerjaan: - Pekerjaan Intake : 1 Buah - Pekerjaan Jaringan Pipa : 18.046 Km - Pekerjaan Bak Bak Reservoir Reservoir KSP. 72 M3 : 1 Buah

3.

Lokasi pekerjaan: Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

4.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender sejak SPMK.

C. SUMBER DANA

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

E. PENINJAUAN LAPANGAN (apabila diperlukan )

Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : Jumat Tanggal : 04 Januari 2019 Waktu : 09.00 : selesai Wita Tempat : Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari

F. PENYESUAIAN HARGA

Penyesuaian harga tidak diberikan.

H. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

dan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: SBSN Tahun Anggaran 2019 2019

D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Umum

1.

Mata uang yang digunakan adalah Rupiah

2.

Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran ( termijn) termijn)

Masa berlaku penawaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tanggal 09 Januari 2019 s.d. 08 April April 2019

DOKUMEN PEMILIHAN (LEMBAR DATA PEMILIHAN) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

IV- 1

I.

JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

J. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN


K. PEMBUKAAN PENAWARAN


L. PENGISIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

Pengisian Pengisian Dokumen Kualifikasi Kualifikasi dalam aplikasi SPSE

M. DOKUMEN PENAWARAN

1.

Dokumen Penawaran yang diminta, sesuai dengan yang terdapat pada IKP

2.

Pekerjaan utama yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: No. Pekerjaan Utama 1. 2. 3.

3.

Pekerjaan Intake : 1 Buah Pekerjaan Jaringan Pipa : 18.046 Km Pekerjaan Bak Bak Reservoir Reservoir KSP. 72 M3 : 1 Buah (sub item pekerjaan dapat dilihat di RAB)

Memiliki kemampuan menyediakan pelaksanaan pekerjaan, yaitu: No

Jenis

Kapasitas

peralatan Jumlah

utama

untuk

Kepemilikan/Status

1 2 3 Milik 4 sendiri/sewa 5 beli/sewa 6 7 8 Keterangan: Pencantuman merk, tipe, dan lokasi dalam daftar tidak menggugurkan, menggugurkan, namun untuk keperluan pembuktian lapangan. 4.

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: No

Tingkat Pendidikan/Ijazah

Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan

Pengalaman kerja profesional (tahun)

Sertifikat kompetensi kerja

1 2 3 4 5 6 DOKUMEN PEMILIHAN (LEMBAR DATA PEMILIHAN) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

IV- 2

7 8 Keterangan: 1. Sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi pada saat pemilihan, pemilihan, dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia; penyedia; Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran). Anggaran). 5.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan: disubkontrakkan: No. Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan disubkontrakkan Pekerjaan Utama 1. 2. dst Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama 1. 2. dst Pekerjaan yang disubkontrakkan dalam hal: a. Pokja Pemilihan Pemilihan menetapkan Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan, maka penyedia wajib mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dalam daftar tersebut; b. Pokja Pemilihan tidak menetapkan Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan, maka peserta menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. disubkontrakkan. ………………………..

………………………..

……………………….

……………………….

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; b. Dalam hal tender paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tidak mensyaratkan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan, subkontrak dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak; c. Dalam hal Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar m iliar rupiah) maka: 1) Bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan disubkontrak kan adalah bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis; 2) Paket pekerjaan dengan dengan nilai nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil. 3) Paket pekerjaan pekerjaan dengan dengan nilai nilai pagu anggaran di atas atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat, kecuali


IV- 3

tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud. d. Peserta tidak mensubkontrakkan mensubkontrakkan seluruh seluruh pekerjaan pekerjaan utama. utama. e. Penyedia Usaha Usaha Kecil tidak mensubkontrakkan mensubkontrakkan pekerjaan yang yang diperoleh. 6.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Penyedia menyiapkan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen): No.

Jenis/Tipe Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

1. 2. 3.

4. Catatan: Format dokumen RKK ada pada Bab VI dokumen ini. 7.

Dokumen lain yang disyaratkan: a. b. Kriteria pemenuhan evaluasi harus rinci dan terukur. ……………………. …………………….

N. SANGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN

O. JAMINAN PENAWARAN ASL I (apabila disyaratkan )

1.

Sanggah disampaikan melalui aplikasi SPSE.

2.

Tembusan sanggah dapat disampaikan disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline) offline) ditujukan kepada: a. Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen Komitmen Air Tanah dan Air Baku - II b. Kepala SNVT Pelaksanaan Pelaksanaan Jaringan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Tenggara c. Inspektur Inspektu r Jenderal Kementerian Kem enterian Pekerjaan Peke rjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.

Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline) offline) ditujukan kepada: Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara Tenggara

4.

Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline) offline) ditujukan kepada APIP Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 506.000.000,-

2.

Jaminan Penawaran ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Tahun Anggaran 2019.


IV- 4

P. JAMINAN SANGGAH BANDING

Q. JAMINAN PELAKSANAAN

3.

Masa berlaku Jaminan Penawaran selama 90 (Sembilan) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

4.

Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

1.

Besarnya nilai nominal Rp. 253.000.000,- .

2.

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Tahun Anggaran 2019.

3.

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.

4.

Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

1.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender sejak penandatanganan penandatanganan kontrak.

2.

Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Uang yang diterima untuk jaminan pelaksanaan.

3.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Air Baku II.

Jaminan

Sanggah

Banding

adalah

–

R. JAMINAN JA MINAN UANG MUKA

4.

Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

1.

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterima oleh Penyedia. [jika diberikan uang muka]

2.

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Air Baku II. –

3. Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara (apabila ada).


IV- 5

BAB V LEMBAR DATA K UALIFIKASI UALIFIKASI (LDK ) A. Pers yaratan yar atan Kualifikasi

1.

Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm mengisi data kualifikasi kualifikasi melalui m elalui SPSE;

2.

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

3.

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan: disyaratkan: a. Klasifikasi Bangunan Sipil b. Subklasifikasi Subklasifikasi Jasa Pelaksana Pelaksana Konstruksi Konstruksi Saluran Air, Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI 001)

4.

Untuk pekerjaan yang diperuntukkan diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi): a. untuk kualifikasi k ualifikasi Usaha Usa ha Menengah, Menenga h, pengalaman pengalama n pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan, atau b. untuk kualifikasi kualifikasi Usaha Besar, Besar, pengalaman pengalaman pekerjaan pekerjaan pada subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan jenis pekerjaan________ [diisi sesuai jenis pekerjaan yang disyaratkan] serta dapat mensyaratkan kegiatan pokok/key activities_________ [diisi sesuai kegiatan pokok/key activities yang disyaratkan], yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nilai KD sekurang-kurangnya sama dengan HPS;

5.

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar);

6.

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2018.

7.

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

8.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (LEMBAR DATA DATA KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

V- 1

9.

Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

10.

Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil)

11.

Memiliki paling kurang: a. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil); b. 1 (satu) tenaga tetap tetap bersertifikat bersertifikat ahli (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Menengah); dan c. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat bersertifikat ahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Besar).

12.

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan k euangan wajib wajib telah diaudit);

13.

dalam hal peserta akan melakukan KSO: a. wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili/ leadfirm KSO tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka angka 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; c. evaluasi pada angka 3 (apabila (apabila meminta lebih lebih dari 1 jenis SBU umum atau SBU spesialis), spesialis), 5, dan 12 dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO; dan d. evaluasi pada angka 4 hanya hanya dilakukan dilakukan kepada kepada leadfirm .

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (LEMBAR DATA DATA KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

V- 2

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.

BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA TUNGGAL/KSO CONTOH ,

20

Nomor : Lampiran : Kepada Yth. : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Balai Wilayah Sungai Suawesi IV Kendari Tahun Anggaran 2019 di Perihal :

Penawaran Pekerjaan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sehubungan Sehubungan dengan pengumuman tender Pasca kualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor : 49/DOK/POKJA.BWS.S-IV/2018 49/DOK/POKJA.BWS.S-IV/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], Pemilihan], dengan ini kami mengajukan mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp ________________ ( ________________) termasuk PPN. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan m elaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku selama (__dalam huruf ) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

1. 2. 3.

4. 5.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirk an: Jaminan Penawaran Asli; Surat perjanjian perjanjian Kerja Kerja Sama Sama Operasi, Operasi, (apabila (apabila ber-KSO); ber-KSO); Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas: atas: a. Metode pelaksanaan pekerjaan; b. Jangka waktu pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan; pekerjaan; c. Daftar isian Peralatan utama; d. Daftar isian Personel manajerial; e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); f. Daftar isian isian bagian bagian pekerjaan pekerjaan yang yang akan akan disubkontrakkan disubkontrakkan (apabila disyaratkan); disyaratkan); dan g. Dokumen lain lain yang yang disyaratkan disyaratkan (apabila ada). Dokumen Penawaran Harga terdiri atas: a. Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen lain: a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (apabila memenuhi memenuhi syarat untuk diberikan diberikan preferensi harga); harga); dan b. Daftar barang barang yang diimpor (apabila ada) ada)

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. PT/CV/Fa/KSO [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] ……………………. ……………………. Jabatan

B.

BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (apabila ber-KSO) ber-KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan tender pekerjaan

Maka kami:

[nama perusahaan peserta 1] [nama perusahaan peserta 2] [nama perusahaan peserta 3] [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah

_________________ ______________________ _____

b. Menunjuk [nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama utama (leading (leading firm) untuk KSO KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: [nama perusahaan peserta 1]sebesar

%(

persen)

[nama perusahaan peserta 2]sebesar

%(

persen)

[nama perusahaan peserta 3]sebesar

% (_

persen

[dst] 3. Masing-masing peserta anggota KSO, KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. 4. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen dan persetujuan persetujuan bersama secara tertulis dari masingmasing anggota KSO. 5. Terlepas dari dari sharing yang ditetapkan ditetapkan diatas, diatas, masing-masing masing-masing anggota anggota KSO KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, surat-menyurat, dan lain- lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan diberik an kepada [nama individu dari perusahaan leadfirm KSO] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana [nama perusahaan dari leadfirm KSO] berdasarkan perjanjian ini .

7. Perjanjian ini ini berlaku berlaku sejak sejak tanggal tanggal ditandatangani. ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(

_)

yang

masing-masing

DENGAN KESEPAKATAN INI, INI , semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di pada hari tanggal bulan ,tahun __________________ [Peserta 1]

(_

[Peserta 2]

)

(_

[Peserta 3]

)

(_

) [dst]

Catatan: Apa bila bi la dite di teta tapk pkan an seb agai ag ai peme pe mena nang ng tende te nde r maka ma ka Surat Sur at Per janj ja njia ian n Kerj Ke rj a Sama Sa ma Operasi ini harus dinotariatkan.

C.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – BANK – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No._________ Yang bertanda tangan dibawah ini:

dalam jabatan

selaku ____________________ dalam hal _________________________ __________________ _______ [nama bank] [alamat]

ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan berkedudukan di _________ ______________ _________ ____

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama

:

Alamat

[Pokja Pemilihan]

: _________________ _________________________ __________ __

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah sejuml ah uang Rp ______________(terbilang ______________(t erbilang ____________________) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk pelelangan pekerjaan _________________ dengan bentuk garansi bank, apabila: Nama Alamat

:

[peserta pelelangan] pelelangan]

: _________________________ utnya disebut:

YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu : 1. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. menarik kembali kembali penawaran penawaran selama selama dilaksanakan dilaksanakannya nya pelelangan; pelelangan; 3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS; 4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau 5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. kontrak . sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh yang dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama dan efektif mulai dari tanggal akhir pemasukan penawaran]

(

) hari kalender, [diisi sesuai dengan tanggal batas

2. Tuntutan pencairan pencairan atau klaim dapat dapat diajukan secara secara tertulis dengan melampirkan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan melepaskan hak-hak istimewanya istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masingmasing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Dikeluarkan di Pada tanggal

: :

[Bank] Meterai Rp6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ............[ bank]

[Nama dan Jabatan]

D.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN PENJAMINAN (apabila disyaratkan)

DARI

ASURANSI/PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN

CONTOH [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: Nilai: __________________ 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: __________________ _____________________ ___ [nama], [alamat] [alamat ] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _________________ ___________________ __ [nama penerbit jaminan], [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama Pokja Pemilihan], [alamat] sebagai pelaksana pelelangan pekerjaan , selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang ) 2. Maka kami, TERJAMIN TERJAMIN dan PENJAMIN dengan dengan ini mengikatkan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu: a. menarik kembali kembali penawaran penawaran selama dilaksanakannya dilaksanakannya pelelangan; b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS; c. tidak hadir dalam dalam klarifikasi dan/atau verifikasi verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. mengundurkan diri atau atau gagal gagal tanda tanda tangan tangan kontrak kontrak e. terlibat Korupsi Korupsi Kolusi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai tanggal [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran] 4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi. 5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga (tiga puluh) hari kalender kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di ________________ pada tanggal _________________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp.6000,00 (

)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke [penerbit jaminan]

(

)

E.

BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No.__________________ No._____________________ ___

Yang bertanda tangan dibawah ini : _______________________________ dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _______________ _______________ [nama bank] berkedudukan berkedudukan di ___________ ___________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat

:

[Pokja Pemilihan]

: ___________________________ ___________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp (terbilang ) sebagai Jaminan Sanggahan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan banding banding untuk pelelangan pekerjaan ____________________ dengan bentuk garansi bank, apabila: Nama Alamat

:

[peserta pelelangan] pelelangan]

: ____________________________ ____________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Garansi Bank berlaku berlaku selama ................. (........dalam (........dalam huruf ..........) ..........) hari kalender, kalender, dari tanggal .................. .................. s.d. .................. 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lamb at 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Penerima Jaminan sejumlah sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang yang mungkin timbul sebagai sebagai akibat dari Garansi Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ............................................................................................................................... Dikeluarkan Dikeluark an di

: ___________________ ______________________ ___

Pada tanggal

: __________________ ______________________ ____

[Bank]

Meterai Rp6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk menkonfirmasi Garnsi ini ke ...................[ban ...................[bank] k]

[Nama dan Jabatan]

F.

BENTUK JAMINAN SANGGAHAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

BANDING

DARI

CONTOH [Kop Bank Penerbit Jaminan] JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan:

Nilai: __________________ ________________________ ______

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami : ___________________________ [nama], __________________ _______________________ _____ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan], penerbit jaminan], [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________[nama Pokja Pemilihan], __________ [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp __________________ ___________________________ ___________(terbilang __(terbilang ) 2. Maka kami, TERJAMIN TERJAMIN dan PENJAMIN dengan dengan ini mengikatkan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil pelelangan yang diselenggarakan diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ______________ ( ) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal _________________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar. 5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7.

Tuntutan pencairan pencairan terhadap terhadap PENJAMIN berdasarkan berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _______ [Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di pada tanggal

TERJAMIN

PENJAMIN Meterai Rp6000,00

[Nama &Jabatan]

[Nama &Jabatan]

G.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis [Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

H.

DATA PERALATAN

CONTOH No 1 2 dst

Jenis

Merk dan Ti e

Lokasi

Kapasitas

Jumlah

Kepemilikan

I.

DATA PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH

No

1 2 dst

Nama

Tingkat Pendidikan/ Ijazah

Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan

Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)

Sertifikat Kompetensi Kerja

J. BENTUK SURAT SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KOMPETENSI KERJA

CONTOH [KOP SURAT BADAN USAHA]

PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: ___________________ _______________________________________ ______________________ __

Jabatan

: ____________________________________ _________________________________________ _____

Alamat

: _____________________________________ _________________________________________ ____

No. KTP

: ____________________________________ _________________________________________ _____

Dengan ini menyatakan bahwa Personel Manajerial yang saya usulkan dalam Dokumen Penawaran, sudah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, administrat if, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan b. sanksi sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

,

20

Yang membuat pernyataan,

(

)

[nama jelas]

K.

BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKA DISUBKONTRAKKAN N (APABILA DISYARATKAN)

CONTOH

No. A. A.

Nama dan alamat sub penyedia

Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan Subpenyedia Spesialis 1. ......

1.

......

2. ...... Dst. 1. ......

2.

.....

2. ...... Dst.

Dst.

Dst.

B.

Subpenyedia Kecil Provinsi

Dst.

Setempat 1. ...... 1.

......

2. ...... Dst. 1. ......

2.

......

2. ...... Dst.

Dst.

Dst.

Dst.

L.

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

RENCANA KESELAMATAN KONSULTAN [Logo &Nama Perusahaan]

[digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal eksternal dan internal A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian Pengendalian dan Peluang. B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) B.3. Standar dan peraturan perundangan C.

Dukungan Keselamatan Konstruksi C.1.Sumber Daya C.2. Kompetensi C.3. Kepedulian C.4. Komunikasi C.5. Informasi Terdokumentasi

D.

Operasi Keselamatan Konstruksi D.1. Perencanaan Operasi

E.

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi E.1. Pemantauan dan evaluasi E.2. Tinjauan manajemen E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini: [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: …………………………….… …………………………….… [nam [nama a wakil sah badan usaha]

Jabatan

:

......................................... .................................. .......

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… ………… [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai dengan nama Pokja Pokja Pemilihan] berkomitmen berkomitmen melaksanakan konstruksi konstruksi berkeselamatan berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Konstruk si; 2. Menggunakan Menggunakan tenaga tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan Menggunakan peralatan yang memenuhi standar standar kelaikan; kelaikan; 4. Menggunakan Menggunakan material yang memenuhi standar standar mutu; mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 6. Melaksanakan Standar Operasi dan dan Prosedur (SOP)

………… [tempat], ………… [tempat], ….. ….. [tanggal] ………… [bulan] ………… [bulan] 20…. [tahun] 20…. [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama

: ………………………………… [nama wakil wakil sah badan usaha]

Jabatan

: ................................ ............................................... ...............

Bertindak untuk

: PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] nama]

2. Nama

: ............ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: ……………

Bertindak untuk

: PT/CV/Firma/atau PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] nama]

3.

. [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… …………… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Konstruk si; 2. Menggunakan Menggunakan tenaga tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan Menggunakan peralatan yang memenuhi standar standar kelaikan; kelaikan; 4. Menggunakan Menggunakan material yang memenuhi standar standar mutu; mutu; 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 6. Melaksanakan Standar Operasi dan dan Prosedur (SOP)

………… [tempat], ………… [tempat], ….. ….. [tanggal] ………… [bulan] ………… [bulan] 20…. [tahun] 20…. [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[tana tangan],

[nama lengkap]

[nama lengkap]

[cantumkan

tanda

tangan

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

dan

[nama lengkap]

nama

setiap

anggota

Kemitraan

/KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian Penilaian risiko, Pengendalian Pengendalian dan Peluang. TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENETAPAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN RISIKO K3 Nama Perusahaan

: ..................

Kegiatan

: ..................

Lokasi

: .................

Tanggal dibuat

: .................. ..................

halaman : ….. / ….. / …..

PENILAIAN RISIKO NO

(1)

JENIS/TI PE PEKERJ AAN

(2)

IDENTIFIKASI BAHAYA

(3)

DAMPAK EKERAPAN

KEPARAHAN

(5)

(6)

(4)

TINGKAT SKALA RISIKO PRIORIT AS

PENETAPAN PENGENDALI AN RISIKO K3

(7)

Keterangan: Kolom (1), (2), (3) mengikuti tabel dalam LDP huruf M.6 Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia

Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Teknis)

Jawab

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 Nama Perusahaan

: .................

Kegiatan

: ..................

Lokasi

: .................

Tanggal dibuat

: ..................

SASARAN NO IPE/JENIS EKERJAAN

(1)

(2)

PENGENDALIAN RISIKO

(3)

PROGRAM

URAIAN

TOLOK UKUR

SUMBER DAYA

(4)

(5)

(6)

JANGKA INDIKATOR MONITORING PENANGGUN WAKTU PENCAPAIAN G JAWAB

(7)

(8)

(9)

Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)

(10)

M.

BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN CONTOH

[ Kop Perusahaan Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan ] SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN No. ………………………. ANTARA PT. ……… [diisi ……… [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan] DAN PT. ……… [diisi ……… [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan] Pada hari ini …… tanggal …… tanggal ... bulan….. bulan….. tahun ….., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

………………………

Jabatan

:

………………………

Alamat Alamat

:

………………………

Bertindak untuk dan atas nama PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama

:

………………………

Jabatan

:

………………………

Alamat Alamat

:

………………………

Bertindak untuk dan atas nama PT. ……… [diisi nama perusahaan Lessee/penerima peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. KEDUA. Kedua belah pihak pihak sepakat untuk untuk mengadakan Perjanjian Sewa Sewa berupa: Tahun No

Peralatan

Merk

Tipe

Spesifikasi

Pembuatan

1. 2. dst..

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut: Pasal 1 PENERIMAAN PERALATAN PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2 NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ……………[diisi ……………[diisi nama paket]

Pasal 3 JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan ……[diisi ……[diisi nama paket] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4 TANDA TERIMA PEMBAYARAN 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA. 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5 PEMBATALAN 1) Dengan tidak dilakukannya dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi. 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya. 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan ……………[diisi ……………[diisi nama paket]. Pasal 6 TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA 1) PIHAK PERTAMA bersedia bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan keadaan siap operasi operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan. 3) PIHAK PERTAMA PERT AMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 1) PIHAK KEDUA KEDUA bertanggung jawab jawab atas keamanan alat yang disewanya. 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8 LAIN-LAIN Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

ini akan diselesaikan

secara

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. ……… [diisi ……… [diisi nama perusahaan

PT. ……… [diisi ……… [diisi nama perusahaan

perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]

Lessor/ penyedia peralatan]

N.

BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [apabila diberikan preferensi harga]

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) GABUNGAN BARANG DAN JASA

Nama Penyedia Alamat Nama Gabungan barang dan jasa Pengguna Gabungan barang dan jasa No. Dokumen Gabungan barang dan jasa

: : : : :

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp)

Uraian

TKDN Barang & Jasa (%)

KDN

KLN

Total

(2)

(3)

(4)

(1A)

(1B)

(1C=1A+1B)

(1D=1A/3Cx100%) (1D=1A/3Cx100%)

(2A)

(2B)

(2C=2A+1 B)

(2D=2A/3C x100%)

(3A)

(3B)

(3C=3A+3 B)

(3D=3A/3Cx10 0%)

- Manajemen Proyek dan Perekayasaan

(4A)

(4B)

(4C=4A+4B)

(4D=4A/8Cx100%) (4D=4A/8Cx100%)

- Alat/Fasilitas Kerja

(5A)

(5B)

(5C=5A+5B )

(5D=5A/8Cx10 0%)

- Konstruksi dan Fabrikasi

(6A)

(6B)

(6C=6A+6 B)

(6D=6A/8Cx10 0%)

- Jasa Umum

(7A)

(7B)

(7C=7A+7B)

(7D=7A/8Cx100%) (7D=7A/8Cx100%)

B.

Sub Total Jasa

(8A)

(8B)

(8C=8A+8 B)

(8D=8A/8Cx10 0%)

C.

Total Biasa (A+B)

(9A)

(9B)

(9C=9A+9 B)

(9D=9C/9Ax10 0%)

(1)

Barang/Jasa (5)

Barang I. II. A.

Material Baku)

langsung

(Bahan

Peralatan (Barang Jadi) Sub Total Barang

Jasa

Penjelasan : Kolom (1) Barang: Biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai yang digunakan untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat, besi beton, besi siku, H-Beam, tiang pancang, dan pipa. Biaya peralatan terpasang (barang jadi ) adalah biaya produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa, compressor, electrical equipment. Jasa: Manajemen Proyek dan Perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer proyek, site manager, supervisor, drafter dan engineer. Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah biaya alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil dan sebagainya. Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan di lapangan atau di workshop (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya untuk

pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan f ungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan, contoh tukang dan tenaga terampil lainnya, contoh jenis pekerjaan teknisi instalasi, perawatan, welder, operator, helper, subkontraktor konstruksi, subkontraktor subkontraktor pembersihan lahan, dan subkontraktor pemasangan pemasangan pondasi. Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, contoh biaya kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman/kurir. Kolom (2) Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alat kerja/fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari dalam negeri. Kolom (3) Biaya Komponen Luar Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri. Kolom (4) Total biaya KDN dan KLN Kolom (5) % TKDN Gabungan

Total Biaya KDN (9A) = _____________________ _______________________________________ _____________________x ___x 100% Barang & Jasa (9D) Total Biaya Total Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)

O.

BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR 3 NO

NAMA BARANG/URAIAN

SPESIFIKASI SATUAN

JUMLAH

HARGA

NEGARA ASAL

TOTAL HARGA

3

Diisi

dan

dilampirkan

dalam

penawaran

apabila

ada

barang

yang

diimpor

P.

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

er ta pemili aplikk as i S P S E maka pes erta er ta telah Dengan mendaftar s ebag ai pes erta pemi lihan han pada apli dan pakta pak ta i nteg r i tas menyetujui menandatangani

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO] PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama

:

No.Identitas

:

Jabatan

:

Bertindak untuk atas nama

___________________ _[nama badan usaha] ________________ _ KTP/SIM/Paspor]

[diisi

wakil

sah

dengan

no.

dan : _________________ __________________________ __________ _ PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2.

Nama No.Identitas Jabatan Bertindak untuk atas nama

: ____________________ _[nama wakil badan usaha] : ________________ _ [diisi dengan : KTP/SIM/Paspor]

sah no.

dan : _________________ __________________________ _________ PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3.

--------------------------

[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka rangk a pengadaan ___________ [isi nama paket] pada __________ [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan melakuka n praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Nepotism e (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar melanggar hal-hal yang dinyatakan dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __ _____[tempat], ___________ ___________ [tanggal] Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia] [tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan], [nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan

[bulan] 20___ [tahun] [Nama

nama

setiap

anggota

KSO

Q.

ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta Tunggal atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

_

_____ _____ ____[n ama wakil sah ba dan usaha ]

Jabatan

:

____ ______ [diisi sesuai jabata n dalam d alam akta n otar is]

Bertindak untuk

:

PT/CV/Firma/Koperasi ________________ ___ sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

[pilih yang

dan atas nama Alamat

:

Telepon/Fax

:

Email

:

____ ___

________ ____ _________ _____ _____ _____ ________ ____ _____ _

____ ___

________ ____ _________ _____ _____ _____ ________ ____ ______ __

____ _____ ________ ____ _________ _____ _____ _____ _____ ___ __

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama KSO berdasaran _______________ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD” K/L/PD”]; ]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepenting an dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. badan usaha yang saya saya wakili tidak tidak masuk dalam dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: beriku t:

A. Data Administrasi 1.

Nama Badan Usaha

:

2.

Usaha

:

3.

Alamat Kantor Pusat

:

_______________________________________

No. Telpon

:

_______________________________________

No. Fax

:

_______________________________________

E- Mail

:

_______________________________________

Alamat Kantor Cabang

:

_______________________________________

No. Telpon

:

_______________________________________

No. Fax

:

_______________________________________

E-Mail

:

_______________________________________

4.

_______________________________________ Pusat

Cabang

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Badan Usaha 1.

Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar Koperas a. Nomor

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2.

: __________________________________

Akta / Anggaran Dasar Perubahan Terakhir a. Nomor

:

_______________________________________

b. Tanggal

:

_______________________________________

c. Nama Notaris

:

_______________________________________

C. Pengurus Badan Usaha No.

Nama

No. Identitas

Jabatan

DOKUME DOKUME N PEMI LI HAN (BE NTUK DOKUMEN PENAWARAN) BWS SULAWESI SULAWESI I V KENDAR I

dalam

Badan

VI - 31

D. Izin Usaha 1.

Surat Izin Konstrusi

Usaha

2. 3.

Masa Berlaku Izin Usaha

Jasa

:

a. Nomor …………… b. Tanggl ……………

:

……………………….

:

………………………..

:

a. Nomor ……………

Instansi Penerbit

E. Sertifikat Badan Usaha 1.

Sertifiat Badan Usaha

b. Tanggl …………… 2.

Masa Berlaku

:

……………………….

3.

Instansi Penerbit

:

………………………..

4.

Kualifikasi

:

………………………..

5.

Klarfikasi

:

………………………..

6.

Subklasifikasi

:

………………………..

F. Sertifikat Lainya Lainya (apabila (apabila dipersyaratk dipersyaratkat) at) :


:



VI - 32

G. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. Identitas

Alamat

Persentase Persent ase

2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Laporan Tahun terakhir

: ___________________ _________________________ ______

Pajak :

No. _____ Tanggal ____ _

H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

No

Nama

1

I.

2

Jabatan

4

Pengalaman Kerja Profesional (tahun)

5

No Bukti Setor Pajak PPH Pasal 1721/1721-I atau No BPJS Ketenagakerjaa n

Sertifikat Kompetensi Kerja

6

7

8

Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

Kontrak No.

Nama Paket Pekerjaan

Sub Klasifikasi Pekerjaan

Lokasi

Alamat/ Alam at/ Telepon

1

2

3

4

5

6

7


No / Tangga l 8

Tanggal Selesai Pekerjaan/ PHO Berdasarkan

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

9

10

11

VI - 33

J.

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.


Ringkasan Lingkup Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen

Nama

1

K.

2

3


5

4

7

Nilai

Kontrak

8

9

BA Serah Terima

1

Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)

No.


Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen

1

2

3

Kontrak

Progres Terakhir

Lokasi Nama

L.

No / Tang gal

6

Tanggal Selesai Pekerjaan/ PHO Berdasarkan

Kontrak

4


No / Tanggal

6

7

5

Nilai

Kontrak (rencana) %

Prestasi Kerja %

8

9

10

Kualifikasi Keuangan Laporan Keuangan/Neraca Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir) Nomor

: _______

Tanggal

: _______

Nama Auditor

: _______

Kekayaan Bersih : _______


VI - 34

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ___

_____[tempat],

[tanggal]

[bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi ___

_____[pilih yang yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]


VI - 35

BAB VII PETUNJUK PETUNJUK PENGISI PENGISIAN AN DAT A KUAL IFIKASI IFIKASI

I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide) II. KSO (apabila (apabila ber-KSO) Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut: A. Data Administrasi Administrasi 1. Diisi dengan nama nama badan usaha peserta. peserta. 2. Pilih status badan usaha usaha (Pusat/Cabang). (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Landasan Hukum Pendirian Pendirian Badan Usaha 1. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran perusahaan /Anggaran Dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 2. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum Sisminbakum atas Akta Perubahan Perubahan Terakhir. C. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha Tabel izin usaha : 1. Diisi dengan jenis jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. penerbitannya. 2. Diisi dengan masa masa berlaku surat izin izin usaha. 3. Diisi dengan nama nama instansi penerbit penerbit surat izin usaha. E. Sertifikat Badan Usaha Tabel Sertifikat Badan usaha : 1. Diisi dengan jenis jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. penerbitannya. 2. Diisi dengan masa masa berlaku Sertifikat Sertifikat Badan usaha. 3. Diisi dengan nama instansi instansi penerbit Sertifikat Badan usaha. 4. Diisi dengan kualifikasi usaha. 5. Diisi dengan klasifikasi klasifikasi usaha. 6. Diisi dengan Subklasifikasi Subklasifikasi usaha. F. Sertifikat Lainnya [apabila [apabila disyaratkan] 1. Diisi dengan jenis jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya. penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat. sertifikat. 3. Diisi dengan nama nama instansi penerbit penerbit sertifikat.

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (PETUNJUK PENGISIAN PENGISIAN DATA KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

VII - 1

G. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan kepemilikan saham/pesero. saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi NPWP badan usaha usaha b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. H. Data Tenaga Tetap (Tenaga (Tenaga ahli/terampil ahli/terampil badan usaha) Diisi dengan nama, tingkat pendidikan pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S (SLTP/SLTA/S1/S2/S3) 3) dan nomor dan tahun penerbitan penerbitan ijazah, jabatan, lama pengalaman kerja profesional, profesional, Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor Bukti Setor Pajak PPH Pasal 1721/1721-I atau nomor keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. I.

Data Pengalaman Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) (sepuluh) tahun terakhir. Data ini ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (Usaha Kecil tidak disyaratkan).

J. Data Pengalaman Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini. K. Data Pekerjaan Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa kemampuan nyata (SKN) (apabila disyaratkan). L. Kualifikasi Keuangan Diisi dengan nomor dan tanggal laporan keuangan/neraca tahun terakhir, nama auditor/konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir, dan kekayaan bersih perusahaan berdasarkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir. Penyedia menyampaikan Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir.

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (PETUNJUK PENGISIAN PENGISIAN DATA KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

VII - 2

BAB - VIII VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A.

Dokumen Kualifikasi Kualifikasi yang akan dievaluasi dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.

B.

Tata cara penilaian penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: kualifikasi: 1. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan: a. Pokja pemilihan melihat m elihat kesesuaian kesesua ian antara persyaratan pers yaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE. b. Pokja memeriksa masa berlaku berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan: ketentuan: 1) Izin/sertifikat Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis tertera/tertulis pada izin/sertifikat izin/sertifikat tersebut; 2) Izin/sertifikat Izin/sert ifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur; 3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan penandatanganan kontrak. c. Pokja Pemilihan dapat memeriksa memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia. 2. Persyaratan Kemampuan Dasar Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan: a. Perhitungan Kemampuan Kemampuan Dasar Dasar (KD) KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

pada pekerjaan pekerjaan

sesuai yang disyaratkan

b. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili /leadfirm KSO; c. KD sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nilai total HPS; d. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut. e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs = Npo =

pekerjaan

Nilai pekerjaan sekarang Nilai pekerjaan pekerj aan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (TATA CARA CARA EVALUASI KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

VIII - 1

Io

=

Is

=

Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Indeks dari BPS pada bulan penilaian penilaian prakualifikasi prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan. 3. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir. 4. Persyaratan akta pendirian perusahaan perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. 5. Pernyataan Tidak masuk dalam dalam Daftar Hitam, Hitam, keikutsertaannya keikutsertaannya tidak menimbulkan menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan: a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO; b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam. 6. Persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan: a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima; b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud. 7. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan: a. Rumusan SKP SKP = KP KP – – jumlah jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. KP = 5 N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Peserta wajib mengisi mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan; dikerjakan; c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada). DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (TATA CARA CARA EVALUASI KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

VIII - 2

8. Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan k etentuan pembuktian Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa: a. Bukti setor pajak PPH Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-I, atau b. Bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan yang mencantumkan nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta tender. c. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga tenaga kerja tetap. 9. Persyaratan Persyara tan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (S KN) (apabila (ap abila disyaratkan), disyara tkan), ketentuan: a. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) SKN = KN =

KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan yang sedang fp x MK

MK

=

fl x KB

KN

=

Kemampuan Nyata

fp

=

Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp = 7)

MK

=

Modal Kerja

fl

=

Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl =

KB

=

Kekayaan Bersih/total Bersih/total ekuitas ekuitas neraca keuangan tahun terakhir

yang dilihat

dengan

dari dari

b. Σnilai kontrak paket pekerjaan diambil dari daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan dalam Formulir Isian Kualifikasi. c. SKN harus sama atau lebih lebih besar dari 10% (sepuluh (sepuluh perseratus) nilai nilai total HPS. d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada). 10. Persyaratan Persyarat an surat su rat keterangan ket erangan dukungan dukun gan keuangan keuan gan (apabila (apab ila disyaratkan) disyarat kan) diterbitkan dari bank pemerintah/swasta dengan nilai paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi kualifikasi.. D. Formulir Isian Kualifikasi Kualifikasi untuk KSO yang tidak tidak dibubuhi meterai meterai tidak digugurkan, digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda meterai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. E.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data data yang yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi/konfirmasi klarifikasi/konfirmasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.

F.

Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi, sehingga data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (TATA CARA CARA EVALUASI KUALIFIKASI) KUALIFIKASI) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

VIII - 3

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK I.

SURAT PERJANJIAN CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi ............................... ............................................... ................ [diisi nama paket pekerjaan] Nomor : ................................. ................................................ ................................ ............................. ............ [diisi nomor Kontrak] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” Kontrak” dibuat dan ditandatangani ditandatangani di .............. pada hari hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor. …… …… tanggal ……., ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. ……. tanggal ……., ……., [jika kontrak tahun jamak

ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD …. …. (diisi DPRD APBD) daerah setempat) (untuk sumber dana Nomor ................................ ............................................... ................. tanggal..... perihal .....”], antara: Nama NIP Jabatan

Pengangkatan] Berkedudukan di

: : :

………….. [nama PPK] ………….. [NIP PPK] PPK ............................. ............................................ ................. .. [sesuai SK

:

………….. [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama *) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. ……. Nomor ……. tanggal ……. ……. tentang ……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan: “PPK”, dengan: Nama Jabatan Berkedudukan di Akta Notaris Nomor Tanggal Notaris

: ………….. [nama wakil Penyedia] : ………….. [sesuai akta notaris] : ………….. [alamat Penyedia] : ………….. [sesuai akta notaris] : ………….. [tanggal penerbitan akta] : ………….. [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”. Penyedia”. Dan dengan memperhatikan: 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. 3.

Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Hukum Perdata Perdata (Buku III tentang Perikatan); Peraturan Peratura n Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Penyelenggar aan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2 07/PRT/M/2011 011 tentang Standar Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015. PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; (b) PPK telah menunjuk Penyedia Penyedia menjadi pihak dalam dalam Kontrak ini melalui melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Konstruksi ................... ................... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; Konstruksi”; (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (d) PPK dan Penyedia menyatakan menyatakan memiliki kewenangan kewenangan untuk menandatanga menandatangani ni Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (e) PPK dan Penyedia Penyedia mengakui dan menyatakan menyatakan bahwa sehubungan sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) telah dan senantiasa diberikan diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani menandatangani Kontrak Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) 4)

telah membaca dan dan memahami secara secara penuh penuh ketentuan ketentuan Kontrak Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk untuk memeriksa dan dan mengkon- firmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi .......... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN Peristilahan dan ungkapan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 1. 2.

.................................. ..................................

3.

dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN (1)

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun k egiatan ……….;

(2)

Kontrak ini dibiayai dari ……….. ……….. [diisi sumber pembiayaannya];

(3)

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............ atas nama Penyedia : .................

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya Tahun Anggarannya]]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. (2) Jika terjadi pertentangan pertentangan antara ketentuan ketentuan dalam suatu dokumen dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi teknis; dan g. Gambar-gambar. Pasal 5 MASA KONTRAK (1)

Masa Kontrak adalah adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2)

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam (… dalam huruf …) hari kalender;

(3)

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Syarat-Syarat Khusus Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama .................................................. .................................................. (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing- masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama PPK

.................................................................................. . . .. . . .. . . . . ..[ [ .dii .diisi si nama nama[[ sesu se suai ai SK ]

Pengangkatan] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk PPK maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]

CONTOH 2 - PENYEDIA PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi ................................. ............................................... .............. [diisi nama paket pekerjaan paket pekerjaan]] Nomor : ................................. ................................................ ................................ ............................. ............ [diisi nomor Kontrak] SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” “Kontrak” dibuat dan ditandatangani ditandatangani di .............. pada hari hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] , berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor. …… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak

ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “ dan dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD …. (diisi DPRD daerah setempat) APBD) (untuk sumber dana Nomor ................................ ............................................... ............... tanggal tanggal ..... perihal ..... perihal .....” ], antara: Nama NIP Jabatan Berkedudukan di

: ………….. [nama PPK] : ………….. [NIP PPK] : PPK......................... PPK.................................. ......... [sesuai SK Pengangkatan] : ………….. [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. Nomor ……. ……. tanggal ……. tentang ……. ……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, PPK”, dengan dengan : Nama Jabatan Berkedudukan Berkedudukan di

: : :

………….. [nama wakil KSO] ………….. [sesuai surat perjanjian KSO] ………….. [alamat wakil KSO]

yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut: 1. 2. 3. dst.

[nama Penyedia 1]; [nama Penyedia 2];

.......................... ..........................

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ............... ............... tanggal ........... selanjutnya disebut “Penyedia “Penyedia”. ”. Dan dengan memperhatikan: 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Hukum Perdata Perdata (Buku III tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengga Penyelenggaraan raan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 4.

Peraturan Presiden Nomor barang/Jasa Pemerintah;

16

Tahun

2018

tentang

Pengadaan

5. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 07/PRT/M/2011 tentang Standar Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; (b) PPK telah menunjuk Penyedia Penyedia menjadi pihak pihak dalam Kontrak Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ................... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; Konstruksi ”; (c) Penyedia telah telah menyatakan menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (d)

PPK dan dan Penyedia Penyedia menyatakan menyatakan memiliki kewenangan kewenangan untuk menandatangani menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa dengan Penandatanganan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

s ehubungan sehubungan

1) telah dan senantiasa senantiasa diberikan kesempatan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) 3)

menandatangani menandatangani Kontrak Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan dan memahami secara secara penuh penuh ketentuan ketentuan Kontrak Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkon- firmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi .......... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN Peristilahan dan ungkapan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 1. 2.

.................................. ..................................

3.

dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun k egiatan ……….; (2)

Kontrak ini dibiayai dari ……….. ……….. [diisi sumber pembiayaannya] ;

(3) Pembayaran untuk untuk kontrak ini dilakukan dilakukan ke Bank Bank ..... rekening rekening nomor : ............ atas nama Penyedia : .................

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya Tahun Anggarannya]] Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK (1) Kelengkapan dokumen-dokumen dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. b. c. d.

adendum Surat Perjanjian Perjanji an (apabila ada); Surat Perjanjian; Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e.

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

f. g.

spesifikasi teknis; dan gambar-gambar. Pasal 5 MASA KONTRAK

(1)

Masa Kontrak adalah adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2)

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam (… dalam huruf …) hari kalender;

(3)

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama .................................................. .................................................. (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing- masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama PPK

…………………………………………………………………..(diisi sesuai SK)

Pengangkatan [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk PPK maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )] (tanda tangan dan cap (jika Salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp. 6.000)

[nama lengkap] [jabatan]

SYARAT-SYARAT SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. 1.

Ketentuan Umum Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjtutnya disebut SSUK SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1.

1.2.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK

1.3.

Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran

1.4.

Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan

1.5.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.7.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.8.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.9.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.10.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa

1.11.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis

1.12.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

1.13.

Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, ditandatangani, pembayaran pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan

1.14.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.15.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.16.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.17.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

1.18.

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.19.

Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar;

yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan secara teknis

1.21.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

1.22.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerahPejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

1.23.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

1.24.

Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

1.25.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1.26.

Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan ditunjuk/ ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.27.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.28. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. 1.30.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/P Kementerian/Lembaga/Perangkat erangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.31.

Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.32.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Penjaminan/Konsorsium Perusahaan. Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

1.33.

Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan

1.34. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan 1.35.

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO ) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK

1.36.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over /FHO) /FHO) dinyatakan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK

1.37.

Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator

2.

Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Konstruks i ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Surat Perjanjian.

3.

Bahasa dan Hukum

3.1.

Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2.

Dalam hal Kontrak dilakukan dilakukan dengan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak

4.

5.

Korespondensi

Wakil Sah Para Pihak

3.3.

Hukum yang digunakan berlaku di Indonesia. Indonesia .

adalah

hukum

yang

4.1.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e- mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK

4.2.

emua pem er a uan, pe permo onan, a au persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK

5.1

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

5.2

Kewenangan Kewenangan Wakil W akil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

5.3

Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas : a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK; b. mengelola administrasi administrasi kontrak; kontrak; dan c. mengendalikan pelaksanaa pelaksanaan n pekerjaan

6.

Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

6.1

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk : a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. c.

mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau membuat dan/atau dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan ketera ngan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

6.2

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

6.3

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. b.

pemutusan Kontrak; Jaminan Pelaksana

dicairkan

dan

c.

d.

sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada: 1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]

7.

Asal Material/Bahan

6.4

Pengenaan sanksi administratif dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

6.5

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

7.1

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

7.2

Asal material/bahan merupakan material/bahan diperoleh, antara lain material/bahan ditambang, tumbuh, diproduksi

di

atas

tempat tempat atau

8.

Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9.

Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban berkewajiban untuk u ntuk membayar semua pajak, bea, retribusi, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh p eraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak

10.

Pengalihan Seluruh Kontrak

10.1

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger ) maupun akibat lainnya.

10.2

Jika ketentuan ketentuan di atas atas dilanggar dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.

11.

Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan k etentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran pelanggar an ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

subpenyedianya (jika dilakukan oleh mereka

ada)

serta

pekerjaan

yang

13.

KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14.

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1. PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 14.2.

15.

Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

Dalam melaksanakan kewajibannya, kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

15.1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 15.3

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; b. memberikan pekerjaan;

ijin

dimulainya

setiap

tahapan

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; f. bertanggungjawab bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; g. memberikan laporan secara periodik periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini 16.

Penemuanpenemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan perundang-undangan dikuasai oleh negara

17.

Akses ke Lokasi Kerja

17.1

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi k erja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan

17.2

Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan penggunaan jalur, j alur, rambu, dan petunjuk; c. Biaya karena ketidaklayakan atau atau tidak tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3

B. 18.

PPK tidak bertanggung bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

PELAKSANAAN, PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK Masa Pelaksanaan Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan 19.

Penyerahan Lokasi Kerja

19.1

Sebelum penyerahan penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2

PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana rencana kerja yang yang telah telah disepakati disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Penandatanganan

hambatan diterbitkan.

20.

21.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

kepada

Penyedia

sebelum

SPMK

19.3

Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

19.4

Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak

19.5

Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi

20.1

PPK menerbitkan menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2

Dalam SPMK dicantumkan seluruh seluruh lingkup lingkup pekerjaan pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21.1

Penyedia berkewajiban berkewajib an untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.

21.2

RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Statement ); b. c.

( Method

Rencana

Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP); Pengendalian Pengendalian Subpenyedia Subpenyedia dan Pemasok

21.3

Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk. mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini

21.4

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6

Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.

21.7

Persetujuan Persetuj uan PPK terhadap ter hadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia

22.

23.

24.

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RKK)

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Mobilisasi

22.1

Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK

22.2

Para Pihak mengendalikan konsisten

22.3

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak

22.4

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak

22.5

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK

22.6

Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia

23.1

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak

23.2

Beberapa hal yang yang dibahas dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. RMPK; b. Pelaksanaan RKK; c. organisasi kerja; d. tata t ata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan, yang yang diikuti uraian uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan. h. hal-hal lain yang dianggap perlu

23.3

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24.1

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja..

24.2

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan

wajib wajib menerapkan pelaksanaan RKK

dan secara

c. mendatangkan personil-personil. personil-personil.

25.

Pengukuran / Pemeriksaan Bersama

24.3

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25.1

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

25.2

Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

25.3

Hasil pemeriksaan pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

25.4

Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.

25.5

26.

Penggunaan Produksi Dalam Negeri

26.1

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan disampaikan pada saat penawaran.

26.2

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

B.2. Pengendalian Waktu 27.

Masa Pelaksanaan

27.1

Kecuali Kontrak diputuskan diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan Pelaksanaan dinyatakan dalam SSKK

27.2

Apabila Penyedia berpendapat berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

27.3

Jika pekerjaan pekerjaan tidak tidak selesai selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan k esalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 27.5

Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

28.

Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK. PPK.

29.

Rapat Pemantauan

29.1

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3

Mengenai hal-hal dalam dalam rapat yang perlu perlu diputuskan, diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30.1

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia..

30.2

Penyedia berkewajiban untuk untuk bekerja bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

30.

Peringatan Dini

B.3. Penyelesaian Penyelesaian Kontrak 31.

Serah Terima Pekerjaan

31.1

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.

31.2

PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

31.3

Pemeriksaan dilakukan terhadap terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

31.4

Hasil pemeriksaan pemeriksaan dari Pengawas Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

31.5

Apabila dalam dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

31.6

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak.

31.7

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

31.9

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 31.11

PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga

mengembalikan Jaminan Pemeliharaan PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. 31.13 Setelah penandatanganan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 31.14

PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan

31.15

PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, program/penganggaran, surat penetapan penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan

31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif 31.17

Hasil pemeriksaan administratif administratif dituangkan dalam Berita Acara

31.18

Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK

31.19

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan

31.20

Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan

31.21

Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum

31.22

32.

Pengambilalihan

33.

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran selesai/pengakhiran pekerjaan. 33.1

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

33.2

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4. Adendum 34.

35.

Perubahan Kontrak

Perubahan Pekerjaan

34.1

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2

Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: a. perubahan pekerjaan b. perubahan harga kontrak c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

34.3

Untuk kepentingan kepenting an perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

35.1

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

35.2

Dalam hal hal tidak terjadi terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama bersam a Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi ; a. menambah dan/atau mengurangi mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau; c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

36.

Perubahan Harga

35.4

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan penyusunan adendum adendum kontrak.

35.5

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dilaksanak an dengan ketentuan penambahan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran

36.1

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:. a. perubahan pekerjaan; b. penyesuaian harga; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.

36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi. 36.3

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

36.4

Apabila ada daftar mata pembayaran masuk kategori harga satuan timpang, dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

36.5

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

36.6

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; c) penyesuaian penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; d) penyesuaian penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; e) penyesuaia harga satuan diberlakukan

yang maka

tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; g) jenis pekerjaan pekerjaan baru dengan harga satuan baru baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan. f)

37.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

36.7

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK.

36.8

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi

37.1

Perubahan jadwal jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; Pelaksanaan; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut ; a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.

37.2

terkait penyesuaian penyesuaian harga

37.3

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan diperluk an untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b..

37.4

PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan usulan tertulis tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan..

37.5

PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan dan panitia panitia peneliti pelaksanaan Kontrak Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama

dalam Adendum Kontrak

37.7

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

38.1

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya..

38.2

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

38.3

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

38.4

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

38.5

PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.

38.6

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar

38.7

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat ; a. sementara hingga keadaan kahar berakhir berakhir atau;

B.5. Keadaan Kahar 38.

Keadaan Kahar

memungkinkan pekerjaan

dilanjutkan/diselesaikannya

38.8

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

38.9

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran. Anggaran.

38.10

Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum adendum Kontrak

38.11

Dalam hal pelaksanaan pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan menyelesaikan hak dan kewajiban kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit

B.6. Penghentian dan Pemutusan Pemutusan Kontrak 39.

Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.

40.

Pemutusan Kontrak

40.1

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.

40.2

Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.

40.3

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK P PK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK

41.1

Mengesampingkan Mengesamp ingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang

41.

Pemutusan Kontrak oleh PPK

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. 41.2

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

41.3

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

41.4

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; perbaikan/pemeliharaan; dan b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 41.6

42.

Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. Mengesampingkan Mengesamp ingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. setelah mendapatkan persetujuan persetuj uan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

43.

Berakhirnya Kontrak

44.

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

44.1

44.2.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila: a.

b.

c.

44.3

Dalam periode periode I (rencana fisik pelaksanaan pelaksanaan 0% 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%; Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan pelaksanaan 70% 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian ( show cause meeting/SCM) a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan

dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Perdata. f.

45.

Pmberian Kesempatan

Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal

45.1

Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

45.2

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur: a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

45.3

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.

45.4

46.

C.

Peninggalan

Pemberian kesempatan kesempatan kepada Penyedia Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban kewajib an perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

Hak dan Kewajiban Penyedia

47.


Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan, melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan dan kewajiban lain yang yang timbul akibat akibat lingkup lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK

48.

Penggunaan DokumenDokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

49.

Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

50.

Penanggungan Risiko

50.1

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, membebask an, dan menanggung m enanggung tanpa batas bata s PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk, tuntutan tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut tersebut disebabkan disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ; a. kehilangan atau kerusakan kerusakan peralatan dan harta harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cidera tubuh, sakit atau kematian k ematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan k ehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak k etiga.

50.2

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

50.3

Pertanggungan Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penanggungan dalam pasal ini.

50.4

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

51.1

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

51.2

Penyedia berkewajiban berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut

51.3

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk

51.

Perlindungan Tenaga Kerja

perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai 51.4

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk unt uk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pelaksana an Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian

52.

Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup

53.

Asuransi

53.1

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

53.2

Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

53.3

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

54.1

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan tindakan-tindakan berikut:: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;

54.

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. SSKK.

55.

Laporan Hasil Pekerjaan

54.2

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

55.1

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan

pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 55.2

Untuk kepentingan kepenting an pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

55.3

Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan bahan yang berada berada di lokasi lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan dan kuantitas kuantitas pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

55.4

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan..

55.5

Laporan bulanan terdiri terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

55.6

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

55.7

Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK.

56.

Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

57.

Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

57.1

Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.

57.2

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan disubkontrakkan tersebut

mensubkontrakkan mensubkontrakkan pekerjaan. 57.4

Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain

57.5

Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK

57.6

Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak

57.7

Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.

57.8

Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan disubkontrakkan tersebut.

58.

Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

59.

Alih Pengalaman/ Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

60.

Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

61.

Jaminan

61.1

Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima

61.2

Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Kuangan (OJK)

61.3

Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai, berikut ; pekerjaan sampai dengan a. paket Rp10.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian ( suretyship ). b. Paket pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 10.000.000.000 ,00 (sepuluh milyar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian ( suretyship ).

61.4

Jaminan Pelaksanaan Pelaksanaan diberikan kepada kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

61.5

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over /PHO). /PHO).

61.6

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;

61.7

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

diterima.

D.

61.9

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO);

61.10

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus);

61.11

Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak

61.12

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

HAK DAN KEWAJIBAN PPK

62.

Hak dan Kewajiban PPK

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. menerima laporan-laporan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas f asilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan f. menilai kinerja Penyedia.

63.

Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini

64.

Peristiwa Kompensasi

64.1

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. PPK mengubah mengubah jadwal jadwal pekerjaan yang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan

f. g.

h.

E.

65.

66.

ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau ketentuan lain dalam SSKK.

64.2

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan

64.3

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan dibayarka n jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata

64.4

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

64.5

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

Tenaga Kerja Konstruksi

Peristiwa Kompensasi

65.1

Setiap Tenaga Kerja pada pekerjaan ini kompetensi kerja

Konstruksi yang bekerja wajib memiliki sertifikat

65.2

Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan

66.1

Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK

66.2

Peralatan Utama yang ditempatkan ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

66.3

Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam

F. 67.

68.

66.4

Jika penggantian penggantian Personel Personel Manajerial dan/atau dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun apapun

66.5

PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

66.6

Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial : 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; 2) berkelakuan tidak baik; dan/atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK

66.7

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

66.8

Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA Harga Kontrak

Pembayaran

67.1

PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

67.2

Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi: a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum); c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan; d. biaya penyelenggaraan penyelengga raan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.

67.3

Rincian harga kontrak kontrak sesuai sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

68.1

Uang muka muka dibayar untuk membiayai a. Uang mobilisasi peralatan/tenaga peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.

c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus 68.2

Prestasi pekerjaan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK; c. pembayaran dilakukan dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK e. pembayaran harus memperhitungkan: memperhitungkan: 1). angsuran uang muka, 2). peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya; sebelumnya; 3). denda (apabila ada),dan 4). Pajak; dan atau

f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK. g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; h. PPK dalam kurun waktu waktu 7 (tujuh) (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan mengesampingkan hal- hal yang sedang menjadi perselisihan. 68.3

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi ( commisioning ), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:: 1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; 2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan 6) Keamanan penyimpanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia b. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa; c. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%). d. besaran nilai pembayaran dan jenis material on

site

69.

Hari Kerja

68.4

Denda dan ganti rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak; b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang. e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi r ugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaa f. Ganti rugi rug i kepada Penyedia P enyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

69.1

Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerj a (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat

69.2

Penyedia tidak diperkenankan diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PPK memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK

69.3

Semua pekerja pekerja dibayar dibayar selama hari kerja dan dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.

ketentuan Menteri ketenagakerjaan

70.

71.

Perhitungan Akhir

Penangguhan

yang

membidangi

69.5

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan

70.1

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

70.2

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk untuk menyerahkan kepada Pengawas Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK PPK berdasarkan hasil hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan

71.1

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

71.2

PPK secara tertulis memberitahukan memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

71.3

Pembayaran yang ditangguhkan ditangguhka n harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

71.4

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G.

Pengawasan Mutu

72.

Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan pengawasan dan dan pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

73.

Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

73.1

PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. penyedia.

73.2

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

74.

75.

76.

Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

Perbaikan Cacat Mutu

Kegagalan Bangunan

74.1

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

74.2

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

75.1

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

75.2

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4

PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.

76.1

Apabila terjadi Kegagalan Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi t etapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan

yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

H. 77.

78.

76.2

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut tersebut disebabkan disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan k egagalan bangunan.

76.3

PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 ( sepuluh) tahun..

Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Perselisihan Penyelesaian Perselisihan / Sengketa

Itikad Baik

77.1

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguhsungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

77.2

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase

77.3

Penyelesaian perselisihan/sengketa ditetapkan dalam SSKK.

78.1

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

77.2

Para pihak setuju untuk untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masingmasing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

yang

dipilih

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK

Ketentua n

Data

4.1 & 4.2 Korespond Alamat Para Pihak sebagai berikut: ensi Satuan Kerja PPK : PPK ............. .... ........... [diisi nama satuan

kerja PPK] Nama Alamat Website E-mail Faksimili

............................... .................................... ..... [diisi nama PPK] : .................................. .................................. [diisi alamat PPK] : ............................... ................................. .. [diisi website PPK] : ......... [diisi email PPK] : .......... [diisi nomor faksimili PPK] :

Penyedia : ....................... ....................... [diisi nama badan usaha/nama KSO] Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat perjanjian] Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] E-mail : .......... [diisi email Penyedia] Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Penyedia]

4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Nama

[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK] Berdasarkan Surat Keputusan PPK …… nomor .…. tanggal .…. tanggal ……. [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah PPK] Untuk Penyedia: Nama : ......... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Berdasarka n Surat Keputusan …… nomor .…. tanggal .…. tanggal ……. ……. [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia] 6.3 & 41.3 & 41.5 27.1

Pencairan Jaminan

:

.........

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ..................... [diisi nama kantor Kas Negara/Kas Daerah]

Masa Pelaksanaan selama ........ [diisi jumlah hari kalender Masa dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Pelaksanaa Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. n

27.4

Masa 1. Masa Pelaksanaan Pelaksanaan bagian pekerjaan pekerjaan …………… [diisi Pelaksana bagian pekerjaannya] selama .......... [diisi jumlah hari an untuk kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung Ser sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. ah Terima 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… [diisi Sebagian bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah [diisi jumlah hari hari Pekerjaan kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung (Secara sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Parsial) 3. Dst.

Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)

31.8

Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama ......... [diisi jumlah hari Pemelihara kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung an sejak Tanggal Penyerahan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

31.18

Serah Terima Sebagian Pekerjaan

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut: 1. ............................................................................................ 2. ............................................................................................ 3. Dst

[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)] 31.21

Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan …………… [diisi Pemelihara bagian pekerjaannya] selama .......... [diisi jumlah hari an untuk kalender dalam angka dan huruf] hari kalender Ser terhitung terhitu ng sejak tanggal penyerahan pertama bagian ah Terima pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya]. Sebagian 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan …………… [diisi Pekerjaan bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari (Secara kalender dalam angka dan huruf] hari kalender Parsial) terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya]. 3. Dst.

Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Gambar Gambar ” As As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat ..... (...... dalam dalam huruf ........) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

33.1

Pedoman Pengopera sian dan Perawatan/ Pemelihara

36.7

Penyesuaia Penyesuaian harga …………….. …………….. [dipilih: diberikan/tidak n diberikan] dalam hal diberikan maka rumusannya Harga sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co +d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat eke dilaksan dilaksanaka aka

a

=

b, c, = d

Bn, Cn, Dn Bo, Co, Do

Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan mencantumk an besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15 Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+ ....dst adalah 1,00

=

Indeks harga komponen pada b u l a n saat pekerjaan dilaksanakan

=

Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh PPK dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak). c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. d) Dalam hal indeks indeks harga tidak dimuat dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. e) Rumusan penyesuaian penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn

f)

=

(Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ ........................................................... Harga Kontrak setelah penyesuaian penyesuaian Harga Satuan;

dst

Pn

=

dilakukan

Hn

= Harga Satuan Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V

=

Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. Penyedia dapat dapat mengajukan tagihan secara secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang

42.b

Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah Tagihan ........... (...... dalam huruf .........) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

47.(i)


Hak dan kewajiban Penyedia : 1. ………. ………. 2. ………. ………. 3. Dst

[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK] 54.1.(d)

54.2.(d)

56

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah ..................... .....................

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah ........................... [diisi selain yang sudah tercantum

Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: ........................ [diisi batasan/ketentuan yang

[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]

dalam SSUK, apabila ada]

dibolehkan dalam penggunaannya, penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset 63

64.1.(h)

Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : ................... [diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]

Peristiwa Kompensasi Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah ...................... ...................... [diisi

apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK] 68.1.(e)

Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar .....% Muka ( .....dalam huruf.....) dari Harga Kontrak.

68.2.(d)

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : ........... [diisi dengan memilih Termin/Bulanan] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. ………. ………. 2. ………. ……….

68.3.(d)

Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan

Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama ( material on site), ditetapkan sebagai berikut: 1. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga satuan pekerjaan; 2. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga satuan pekerjaan; 3. dst.

.....................

[contoh peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; contoh bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator; contoh bahan jadi: bahan jadi: beton pracetak] 68.4.(c)

Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk Keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari ....... (sebelum PPN) [diisi dengan

memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]

75.4

Perbaikan Cacat Mutu

Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.

76.1

a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Umur Konstruksi dan Konstruksi selama ........ (.........dalam Pertanggungan huruf.................) tahun sejak terhadap Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. Kegagalan [diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan] Bangunan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama ........ (.........dalam huruf...........) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. [diisi sesuai dengan umur rencana

pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]

77.4

Penyelesaian Perselisihan/S e ngketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa perselisihan/sengketa melalui :

[apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] menunjuk ………… [diisi nama mediator/konsiliator] atau Dewan Sengketa menunjuk ………… ………… [diisi nama sejumlah anggota dewan sengketa]

1. …………. ………….

2. Arbitrase menunjuk ………… ………… [diisi nama lembaga

arbitrase yang berbadan hukum]

[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak]

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG

Mata Satuan No Pembayara Ukuran n 1 ……….. ……….. 2 ……….. ……….. 3 Dst

Harga Satuan HPS

Kuantitas ……….. ……….. ………..

……….. ………..

Harga Satuan Penawara n R ……….. ……….. ……….. ………..

% Terhada p HPS

Keteranga n

……….. ………..

……….. ………..

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA a. No 1 2 3 b. No 1 2 3

Pekerjaan Utama Bagian Pekerjaan yang ……….. ……….. Dst

Nama Subpenyedi ……….. ………..

Alamat Kualifikasi Keterangan Subpenyedi Subpenyedi ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama Bagian Pekerjaan Nama yang Subpenyedi ……….. ……….. ……….. ……….. Dst

Alamat Kualifikasi Keterangan Subpenyedi Subpenyedi ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL Nama No Personel Manajerial 1 2 3

……….. ……….. Dst

Jabatan dalam Pekerjaa n ini ……….. ………..

Pengalama Sertifikat Tingkat n Kerja Kompeten Pendidikan/Ijazah Sesuai si Kerja Jabatan ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Keteranga n ……….. ……….. ……….. ………..

DAFTAR PERALATAN UTAMA Nama No Peralata n Utama 1 ……….. 2 ……….. 3 Dst

Merk dan

Statu Kapasita Jumlah Kondisi s s ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Keterangan ……….. ………..

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) CONTOH BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.............................................R..E..N ...C ...A..N ...A ....K..E..S..E..L..A ..M ....A .. .A . TAN T AN KONSTRUKSI

[Logo & Nama Perusahaan]

[digunakan untuk usulan penawaran] DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi A.1. Kepedulian pimpinan pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi B. Perencanaan keselamatan konstruksi B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) B.3. Standar dan peraturan perundangan C. Dukungan Keselamatan Konstruksi C.1. Sumber Daya C.2. Kompetensi C.3. Kepedulian C.4. Komunikasi C.5. Informasi Terdokumentasi D. Operasi Keselamatan Konstruksi D.1. Perencanaan Operasi E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Keselamatan Konstruksi E.1. Pemantauan dan evaluasi E.2. Tinjauan manajemen E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini: [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KESELAMATAN KONSTRUKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………… [ …………… [ nama wakil sah badan usaha] Jabatan : .......................................................................... .................................... ...................................... Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [ ………… [ pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan ] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; 4. Menggunakan Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; 5. Menggunakan Menggunakan teknologi teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan 6. Melaksanakan Melaksanakan Standar Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

………… [ ………… [ tempat], ….. ….. [tanggal ] ………… [ ………… [ bulan] 20…. [tahun] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO] PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KESELAMATAN KONSTRUKSI KONSTRU KSI Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………… [ …………… [ nama wakil sah badan usaha] Jabatan : .............................. ............................................... ................................ ...................... ....... Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [ …………… [ pilih yang sesuai dan cantumkan nama ] 2. Nama : ............ [ nama wakil sah badan usaha] : …………… Jabatan Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [ …………… [ pilih yang sesuai dan dan cantumkan nama ] 3. [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

.

dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket ] pada …………… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan ] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi; Menggunakan Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; Menggunakan Menggunakan peralatan peralatan yang memenuhi standar kelaikan; Menggunakan Menggunakan material yang memenuhi standar mutu; Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; kelaikan ; dan Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

………… [ ………… [ tempat], ….. ….. [tanggal ] ………… [ ………… [ bulan] 20…. [ 20…. [tahun] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan /KSO]

(K3)

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. TABEL 1. IDENTIFIKASI PENGENDALIAN RISIKO K3 Nama Perusahaan .................. : .................. : ................. Tanggal dibuat ….. / ….. / …..

BAHAYA,

PENILAIAN

RISIKO,

PENETAPAN

: Kegiatan Lokasi : .................. ..................

halaman :

PENILAIAN RISIKO NO

(1)

JENIS/TIP E PEKERJA

IDENTIFIKA SI BAHAYA

(2)

(3)

DAMPAK

(4)

KEKERAPA N

KEPARAHA N

(5)

(6)

TINGKA T RISIKO (7)

SKALA PRIORIT AS (8)

PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3 (9)

Keterangan: Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia

Dibuat oleh,


B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 Nama Perusahaan : ................. Kegiatan : .................. Lokasi : ................. Tanggal dibuat : .................. SASARAN KHUSUS NO

(1)

PROGRA

TIPE/JENI S PEKERJA AN

PENGENDALI AN RISIKO

URAIAN

TOLO K UKUR

SUMBE R DAYA

JANGK A WAKT U

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

INDIKATO R PENCAPAI AN (8)

MONITORING

PENANGGU NG JAWAB

(9)

Dibuat oleh,


(10)

Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB XII SPESIFIKASI TEKNIK UMUM IDENTIFIKASI PEKERJAAN PEKERJAAN Lokasi Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan lingkup pekerjaan meliputi : -

Pembuatan Intake

= 1 Buah

-

Jaringan Pipa Transmisi

= 18,05 Km

-

Pembuatan Bak Recervoar Kap. 72m3

= 1 Buah

PENGADAAN PIPA DAN PERLENGKAPANNYA 2.1 Pengadaan Pipa Penyedia Jasa Pengadaan harus menyediakan dan menyertakan semua pipa dan fitting, valve, coupling, meter, mur, baut, gasket, material penyambung dan bahan pelengkap sebagaimana dirinci dalam Daftar Kualitas dan Bahan atau dalam gambar / drawing. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyediakan perpipaan dari semua material sebagaimana dirinci disini dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas bahan. Semua pipa, fitting, valve dan perlengkapan lainnya harus sesuai dengan untuk pemakaian di daerah tropis, beriklim lembab dan bersuhu udara 32o C. Tekanan kerja normal tidak akan lebih dari 8 bar dan uji tekanan di lapangan tidak lebih dari 10 bar. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyediakan suatu affidavit (Sertifikat Jaminan Barang) dari pabrik pembuat yang menyatakan bahwa barang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dirinci dalam spesifikasi teknis. Penyedia Jasa Pengadaan juga harus menyampaikan tentang laporan hasil uji kimiawi dan fisik yang telah dilakukan di pabrik dan berlaku untuk semua jenis barang. REFERENSI STANDARD Referensi pada standard dalam dokumen tender ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai mengenai jenis dan kualitas material yang diminta. Semua material yang ditawarkan harus produksi dalam negeri dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Bila ternyata belum ada SNI untuk produk tertentu atau belum dibuat di dalam negeri, maka yang ditawarkan dapat menggunakan standard lain, dengan syarat bahwa kualitas keseluruhan sekurang-kurangnya sama dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen tender ini. Semua material yang dikirim harus seratus persen baru (bukan material bekas), dalam keadaan baik dan memenuhi syarat spesifikasi teknis yang ditentukan.

DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 1


Barang atau peralatan yang di produksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri dan sudah diatur dalam SNI maka barang/peralatan tersebut wajib memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Bilamana jenis barang atau peralatan tersebut belum diatur dalam Standar Nasional Indonesia, maka barang atau peralatan tersebut harus memiliki standar-standar standar-standar sebagai berikut :

▪

ISO

- International for Standardization Organization

▪

JIS

- Japanesse Industrial Standard

▪

BS

- British Standard

▪

DIN

- Deutsche Industrie Norm

▪

AWWA

- American Water Works Works Association Association

▪

ASTM

- American Society Society for Testing and Materials

▪

ANSI

- American National National Standard Institute.

BAHAN PIPA DAN FITTING Untuk pipa dan dan fitting yang yang telah dapat dibuat di dalam dalam negeri maka maka Penyedia Jasa Jasa Pengadaan harus melampirkan surat dari pabrik untuk izin penggunaan SII / SNI yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan dapat menunjukkan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun. Bahan pipa yang ditawarkan dapat berlainan dengan bahan pipa yang tercantum dalam dokumen tender ini, dengan syarat bahwa pipa yang ditawarkan mempunyai kualitas keseluruhan yang sekurang-kurangnya sama dengan apa yang tercantum dalam dokumen tender ini. Dalam hal bahan pipa yang ditawarkan berbeda dengan apa yang tercantum dalam dokumen tender ini, peserta petenderan harus menyertakan gambar-gambar detail junction (gambar detail penyembungan penyembungan pipa) disertai dengan jumlah dan spesifikasi dari tiap material yang ditawarkan. Seluruh pipa dan fitting yang ditawarkan harus dapat digunakan di daerah tropis dengan temperatur air yang mengalir antara 15-35 derajat Celcius dan pH antara 6 sampai dengan 8. Seluruh pipa dan fitting pipa akan ditanam didalam tanah kecuali untuk hal-hal khusus yang membutuhkan lain.

TEKANAN KERJA / WORKING PRESSURE Tekanan kerja dari pipa pipa minimal 100 m kolom air atau 10 kg/cm2 kg/cm2 (SNI 06-0084-1987 06-0084-1987 dan SNI 03-6419-2000) dan tekanan pengujian minimal 2 (dua) kali tekanan kerja pipa. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan tanda bukti hasil pemeriksaan tekanan kerja dari pipa/fitting pipa yang ditawarkan. Bila dianggap perlu, atas permintaan Direksi Pengawas Penyedia Jasa Pengadaan harus dilakukan pengujian kekuatan tekanan kerja pipa/fitting pipa di lapangan pada pipa/fitting pipa yang dikirim ke lapangan lapangan atas biaya Rekanan. Rekanan. Jumlah pipa/fitting pipa/fitting pipa yang akan


XII - 2


diuji di lapangan akan ditentukan kemudian oleh Direksi Pengawas. Bila ternyata hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi ini, maka Penyedia Jasa Pengadaan harus menggantinya dengan yang baru sampai memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan. 2.6. Pengujian “Quality Assurance” Assurance” (Jaminan Kualitas) Pengujian quality assurance sesuai sesuai dengan persyaratan berikut harus cukup mewakili unit yang disuplai sesuai kontrak. Pengguna harus diijinkan untuk mengunjungi tempat pembuatan untuk menyaksikan test/pengujian tersebut, dengan biaya penyedia Jasa.

2.7. Pengujian Tekanan Hidrostatis Hidrostati s Pengujian tekanan harus dilakukan pada semua pipa dan fitting dan memenuhi standar SNI 06-2549-1991. 06-2549-1991. Setiap pipa harus diuji untuk dapat menahan tekanan pengujian hidrostatis pada tekanan paling sedikit 42 N/mm 1 2.8. Pengujian Lain. Pengujian lainnya seperti flattering test, toksisitas, tekanan terus menerus dan lain-lain harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.9. Valve 1.

Umum

▪

Penyedia Jasa Pengadaan harus melengkapi valve sesuai dengan yang dibutuhkan dan menurut standar yang disetujui. Seluruh valve sesuai dengan ukuran yang disebutkan dan bila mungkin dari jenis atau model yang sama dan dikeluarkan oleh satu pabrik.

▪

Seluruh valve pada badan bagian luar harus tercetak asli dari pabrik dan dicor dengan huruf timbul yang dapat menunjukkan (bila diperlukan) :

▪

Nama pemilik proyek

▪

Nama atau Merk Dagang Pembuatnya

▪

Tahun pembuatan (97 berarti 1997)

▪

Tekanan kerja

▪

Diameter nominal

▪

Arah panah aliran bila bila valve tersebut digunakan digunakan satu aliran

▪

Valve dengan diameter lebih kecil 50 mm tersebut dari brass/kuningan, brass/kuningan, bila tidak disebutkan lain, kecuali untuk handwheel handwheel tersebut tersebut dari besi tuang atau besi tempa atau jenis sambungan dari sambungan ulir.

▪

Ulir valve harus sesuai dengan ISO 7/1 “Pipa threads where pressure tight joint are made in the thread”


XII - 3

Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ▪

Valve dengan diameter 50 mm keatas menggunakan menggunakan sambungan sistem dengan flange dan terbuat dari cast iron/besi tuang.

▪

Ketebalan flange harus ditentukan berdasarkan tekanan kerja seperti yang dispesifikasikan dan sesuai dengan standard internasional yang diakui. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyerahkan perhitungan desain atas permintaan Pengguna Barang.

▪

Bila tidak disebutkan dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) maka seluruh Valve harus dibuat khusus untuk menerima tekanan kerja minimal 10 bar dan untuk flange harus mempunyai dimensi sesuai dengan standard ISO 2531.

▪

Seluruh unit yang beroperasi harus didesain untuk pembukaan berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam untuk penutupan. Tanda panah harus tertera untuk menunjukkan menunjukkan arah rotasi untuk membuka atau menutup valve.

▪

Semua lubang/bukaan sambungan pipa harus ditutup untuk mencegah masuknya benda-benda asing.

▪

Harga penawaran valve sudah termasuk perlengkapan untuk penyambungan seperti gasket, mur, baut dan ring untuk satu sisi flange dengan imbuhan 10%.

▪

Besar dan ukuran perlengkapan tersebut disesuaikan dengan spesifikasi teknis dari flange valve, mur, baut dan ring dikirim dalam keadaan bukan material bekas dan sudah tergalvanis dengan merata dan baik. Ketebalan gasket minimal 3 mm terbuat dari karet sintetis.

▪

Petunjuk pengoperasian valve harus disertakan seperti maksimum force pada hardwheel, engkol (crank), T-bar dan perlengkapan lain sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada operator. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan besarnya maksimum torque yang dibutuhkan untuk setiap valve yang dikirim.

▪

Coating seluruh permukaan logam seperti badan valve, flange, surface box dan lainlain yang terkontak dengan air bersih atau tanah harus dilapisi dengan non toxic coalter epoxy, enamel, bitumen atau bahan lain yang sama dan disetujui oleh Direksi Pengawas.

▪

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari kotoran sebelum digunakan. Coating dengan cara penyemprotan harus dilakukan di pabrik. Ketebalan minimum coating setelah kering + 400 microns (16 mils). Material yang berkontak dengan air harus dari jenis non toxic sedangkan bahan bahan yang dapat dapat larut tidak boleh dgiunakan. dgiunakan.

▪

Petunjuk operasi (operating manual) harus disediakan sebanyak 6 (enam) set untuk setiap jenis valve dan perlengkapannya dan dalam bahasa Indonesia.

▪

Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan sertifikat dari pabrik yang menerangkan bahwa setiap valve telah memenuhi persyaratan yang diminta dalam spesifikasi ini.

2.

Gate Valve

▪

Bila tidak disebut dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity), maka gate valve yang ditawarkan ditawarkan adalah gate valve dari jenis “Non Rising Stem”.

▪

Valve harus memenuhi standar “Gate Valve for Water and Other Liquids” (AWWA C 500) atau standar internasional lain yang sama atau yang lebih tinggi kualitasnya dan didesain khusus untuk tekanan kerja

▪

Penawaran gate valve adalah berikut hand wheel harus dilengkapi dengan kunci T


XII - 4


(Tee Key) minimal satu buah dan maksimum saw untuk sebab 20 buah yang seukuran. Tee key tersebut diengkapi dengan pendongkel tutup surface boxlstreet cover dan terbuat dari baja ST 40 yang telah digalvanis. ▪

Bila dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) diperlukan extension spindle maka materia mate riall tersebut tersebut terbuat dari baja ST 40 yang telah digalvanis. digalvanis. Harga penawaran extension spindle sudah termasuk potongan pipa PVC untuk melindungi extension spindle tersebut dari urugan tanah.

▪

Badan dari gate valve, hand wheel/cap terbuat dari besi tuang kelabu atau bahan dengan kualitas lebih tinggi.

▪

Badan gate valve harus terbuat dari besi (iron body) dengan dudukan dari logam perunggu, tangkai valve jenis non-rising dan dengan katup yang solid (solid wedge gate). Valve harus cocok untuk pemasangan dengan posisi tegak (vertikal mounting). Valve harus dirancang untuk saluran air yang bebas hambatan yang mempunyai diameter tidak kurang dari diameter nominal valve apabila dalam posisi terbuka.

▪

Stuffing box harus terbuat dari bahan yang sama dengan badan valve seperti telah dispesifikasikan diatas dan harus dalam posisi terbuka. Tinggi dari stuffing box tidak boleh kurang dari diameter valve. Packing pada stuffing box harus terbuat dari asbes atau bahan lain yang sesuai dan disetujui Pengguna Barang. Packing dari hemp atau jute (rami) tidak boleh digunakan. O-ring stem seal dapat digunakan atas persetujuan Pengguna Barang dan seal ini harus terdiri dari 2 (dua) buah O-ring seal dan paling sedikit 1 (satu) buah ditempatkan di atas stem-collar dan dapat dilakukan penggantian dalam keadaan tekanan kerja penuh dimana valvenya dalam posisi terbuka penuh. penuh.

▪

Stem terbuat dari perunggu atau stainless steel.

▪

Body seat ring dan disk seat ring terbuat dari kuningan atau perunggu.

▪

Surface box untuk valve yang ditanam terbuat dari grey cast iron , rata dan tahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh beban lalu lintas yang padat. Tutup harus disertakan pada surface box tersebut dan diberi cetakan “………………………….." pada bagian atasnya. Joint antara tutup dengan badan tidak berupa engsel melainkan dihubungkan dengan baut. Ukuran surface box disesuaikan dengan masing-masing dimensi valve dan sudah dicoating dengan anti karat.

▪

3. •

Semua valve, kecuali ditentukan lain, harus dilengkapi dengan mur (wrench nuts). Katup Udara (Air Release Valve) Katup udara harus dapat beroperasi secara otomatis dan mengikuti hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. e.

•

dapat melepaskan udara selama pengaliran air dalam pipa. dapat memasukkan udara selama penggelontoran. dapat melepaskan udara bila ada udara yang terjebak dalam pipa. dapat mencegah penutupan yang dini bila udara sedang dilepaskan. aman terhadap vakum.

Seluruh air valve dengan standard flange JIS-B2213. Setiap valve lengkap dengan


XII - 5


mur, baut, ring dan dudukan (stool). Ukuran sesuai dengan yang diberikan pada uraian pekerjaan. •

Badan valve terbuat dari cast iron atau ductile iron dan pelampung dari ebonit, stainlees steel atau Acrynolitrie Butediene Steel.

•

Seluruh bagian yang bergerak terbuat dari stainlees steel, bronze atau ABS.

• Valve harus diuji dengan tekanan sebesar 1 bar diatas tekanan kerja dan tidak menunjukkan gejala kebocoran. •

Juga tidak terjadi kebocoran bila tekanan minimum 0,1 bar.

•

Penyedia barang harus menyediakan katup penutup (isolating valve) secara terpisah untuk setiap katup udara dengan jenis kupu-kupu (butterfly valve) dengan spesifikasi sebagai berikut : a.

Setiap badan valve terbuat dari cast iron atau ductile iron dengan rubber seal, disc, valve shaft dan peralatan mekanisme operasional yang mengikuti 'Standards for Rubber Seated Butterfly Valves' (AWWA Designation C 504) atau standard Internasional lain yang disetujui yang sama atau lebih tinggi kualitasnya dari yang disebutkan.

b.

Setiap piringan (valve disc) harus dapat berputar dengan sudut 90 o dari posisi terbuka penuh sampai tertutup. Sumbu perputaran valve harus horizontal.

c.

Mekanisme operasional harus terkait pada badan valve dan sesuai dengan standard AWWA C 504,

d.

Setiap mekanisme operasional harus dapat dilepas untuk pengawasan dan perbaikan,

e.

Mekanisme operasional untuk pengoperasian valve secara manual harus dapat mengunci sendiri sehingga tangga aliran air atau vibrasi tidak mengakibatkan mengakibatkan piringan berpindah dari tempatnya t empatnya semula.

f.

Setiap valve didesain untuk tekanan melintang pada piringan (bila tertutup rapat) sama dengan rate tekanan pada pipa.

g.

Seluruh valve harus mengikuti Spesifikasi ini dan harus dapat membuka atau menu me nutu tup p bila tidak tidak dioperasikan dioperasikan dalam dalam periode periode yang lama. lama.

h.

Badan valve dan flange terbuat dari cast iron dan mengikuti "Specification for Grey Iron Casting for Valves, Flanges and Pipe Fittings kelas B(ASTM Desi De sign gnat atio ion n A 126) 12 6) a tau ta u ductile iron (ASTM 536). Flange Flange harus mengikuti mengikuti standard standard JIS-8 2213. Dudukan valve harus dapat menjaga valve pada posisi yang seharusnya. Tipe air valve harus sesuai dengan spesifikasi di bawah ini yang tergantung pada ukuran pipa yang dipasang.

Ukuran Pipa (mm)

Tipe Air Valve

Diameter Nominal Air Valve (mm)


XII - 6


300 dan lebih kecil

Tipe dengan orifice kecil / tunggal

350 dan lebih besar

Tipe dengan dua Orifice atau kombinasi

25 mm dan lebih kecil

75 mm dan lebih besar

1). Tipe air valve dengan lubang/orifice kecil Air valve dengan lubang kecil didesain untuk pengoperasian secara otomatis yang akan mengeluarkan udara yang terakumulasi bertekanan pada saat aliran air dalam penuh. 2). Tipe air valve dengan dua lubang atau kombinasi Air valve dengan dua lubang atau kombinasi didesain untuk dioperasikan dioperasi kan secara otomatis, sehingga akan : a. Terbuka pada kondisi bertekanan kurang dari tekanan atmosfer, dan menampung banyak udara selama operasi pengurasan saluran pipa. b. Mengeluarkan banyak udara dan menutup, pada saat air dalam kondisi tekanan rendah, mengisi badan valve selama operasi pengisian. c. Tidak menutup aliran pada kondisi kecepatan pembuangan udara tinggi, dan d. Mengeluarkan akumulasi akumulasi udara bertekanan pada kondisi kondisi aliran air penuh dalam pipa. 4. Ball Valve Auxiliary Auxil iary valve valv e yang untuk tipe air valve valv e dengan denga n lubang luba ng tunggal tungg al kecil disebut diseb ut b all valve. Ball valve memiliki dua lubang atau tipe kombinasi. Valve ini dikondisikan unluk tekanan kerja sebesar 0.98 Mpa (10.0 kg/cm 2) dan memiliki ujung flange. Ball valve harus merupakan tipe non-lubricated dan terbuat dari bahan cast iron untuk badan valve dan bola, stainless steel dengan dudukan/bantalan. Dudukan/bantalan harus diberi penguat dari teflon dan mudah diganti dilapangan tanpa menggunakan alat khusus. Tangkai/stem harus dibuat dari stainless steel. Teflon penguat digunakan untuk packing stem yang mudah diatur dan mudah diganti tanpa memindahkan valve dari jalur pipa pada saat kondisi normal. Setiap valve harus dilengkapi dengan kunci dari ductile cast iron pada tiap operasi. 5.

Plug Valve

Plug valve harus non-lubricated, plug dengan tipe resilient faced eccentric dengan badan valve yang terbuat dari cast iron. Plug cast iron berpegas harus dilapisi dengan chloroprene (neoprene) agar dapat kedap dari gelembung air. Valve juga dilengkapi dengan heavy duty prelubricated bearing dari stainless steel atau perunggu. Tutup stem/tangkai terbuat dari karet cincin "O" atau multiple Buna - N Packing Rings. Pada saat packing ring digunakan, packing gland harus dapat dipasang tanpa harus melepaskan bagian valve. 6.

Check Valve

•

Penyedia barang harus menyediakan check valve jenis Swing Check VaIve / KIep Tabok dengan sambungan flange.

•

Bagian atasnya tertutup dengan flange buta (blank-flange) yang dapat dibuka


XII - 7


sewaktu-waktu bila diperlukan. •

Pada bagian luar badan check valve harus terdapat cap (tercetak) yang dapat menunjukkan merk, atau dari pabrik mana yang membuatnya, besamya diameter, tekanan kerja, dan arah ara h aliran aliran air. air.

•

Badan tutup atas dan cakram dari badan check valve terbuat dari besi tuang.

•

Kedudukan untuk cakram terbuat dari Neophrene Synthetic Rubber yang berkualitas baik.

•

Tekanan kerja dari check valve mampu menahan 10 kg/cm2.

•

Check valve harus didesain sedemikian rupa sehingga piringan, dudukan, dudukan cincin dan bagian-bagian dalam lainnya yang mungkin perlu untuk perbaikan harus mudah diambil, mudah dipindahkan dan mudah diganti tanpa menggunakan peralatan per alatan khusus atau harus memindahkan memindahkan valve valve dari jalumya. jalumya.

•

Valve Valv e harus cocok untuk untu k pengopera pengo perasian sian dalam posisi posis i horizonta hori zontall atau vertikal vert ikal dengan aliran keatas dan ketika terbuka penuh valve harus mempunyai daerah aliran bersih (a net-flow area) tidak kurang dari luas diameter nominal pipa dan ujung flange.

7.

Gate Valve Perunggu (Bronze)

•

Gate valve perunggu harus didesain dan dibuat sesuai dengan JIS B 2011 atau ketentuan lain yang disetujui. Tekanan kerja besarya 0.98 Mpa (10.0 kg/cm2). Valve harus dile dileng ngka kapi pi den denga gan n roda pemutar pe mutar dan ujung berulir berul ir (sekrup). (sekru p).

•

Valve Valv e dengan denga n ukuran u kuran 80 mm atau a tau lebih lebi h kecil k ecil mempunyai mempun yai badan yang terbuat terb uat dari perunggu, skrup bonnet (topi sekrup), gate valve memiliki solid wedge (baji), skrup dalam dan tangkai pengungk pengungkit. it.

•

Badan valve harus merupakan cetakan perunggu yang mengacu pada JIS H 5111, kelas 6 atau cetakan perunggu dengan daya rentang tidak kurang dari 196 N/mm2 (20 kg/m 2 ). Piringan terbuat dari perunggu cetakan sesuai spesifikasi di atas atau dari kuningan yang mengacu pada AS H 3250, kelas C 3711 atau dari tembaga yang mempunyai daya rentang tidak kurang dari 314 N/mm2 (32 kg/m2). Stem/tangkai harus terbuat dari tembaga sesuai spesiflkasi di atas.

3.

PENGADAAN PIPA BAJA DAN PERLENGKAPANNYA

3.1. Umum Semua pipa dan alat penyambung harus didisain untuk menerima tekanan kerja minimum sebesar 0.98 Mpa (10.0 kg/cm2) kecuali ditentukan lain. Referensi Standar lain yang digunakan adalah : ▪

SNI 07-0068-1987 07-0068-1987

Pipa Baja untuk konstruksi umum, mutu dan cara uji.

▪

SNI 0039-2013

Pipa Baja Bergalvanis

▪

SNI 07-0242-1989 07-0242-1989

Pipa Baja tanpa kambuh, mutu dan cara uji.

▪

SNI 07-0822-1989

Baja Karbon strip canai panas untuk pipa.

▪

SNI 07-1338-1989

Baja karbon tempa.

▪

SNI 07-0949-1991 07-0949-1991

Pipa Baja coal-tar enamel lapis lindung bagian luar

▪

SNI 07-1769-1990 07-1769-1990

Penyambung pipa air minum bertekanan dari besi yang kelabu.


XII - 8


SNI 07-1969-1991 07-1969-1991

Pipa air minum penyambung.

▪

SNI 07-2255-1991 07-2255-1991

Pipa Baja saluran air.

▪

SNI 07-2195-1991 07-2195-1991

Permukaan pipa flens, dimensi.

▪

bertekanan

besi

tuang

kelabu,

SNI 07-2196-1991 07-2196-1991

Flensa pipa, toleransi dimensi.

▪

SNI 07-3080-1991 07-3080-1991

Pipa spigot dan socket dari besi tuang untukjaringan pipa bertekanan, bagian 2.

modular

▪

SNI 07-3025-1992 07-3025-1992

Persyaratan las- Ketentuan Umum, Persyaratan servis untuk sambungan las.

▪

SNI 07-3026-1992

Las, untuk pertimbangan untuk menjamin mutu struktur las.

▪

SNI 07-3027-1992 07-3027-1992

Faktor-faktor yang harus di pertimbangkan dalam penilaian perusahaan yang menggunakan las sebagai cara utama pabrikasi.

▪

SNI 07- 3078-1992

Flensa logam – logam – flensa flensa besi tuang.

▪

SNI 07-3073-1992 07-3073-1992

Penyambung pipa baja tanpa pasuan berulir.

▪

SNI 07-6398-2000 07-6398-2000

Tatacara pelapisan epoksi cair untuk bagian dalam dan luar pada pelapisan air dari baja

▪

SNI 07-3360-1994

Penyambung pipa baja & baja paduan dengan las tumpu.

▪

SII 2527-90

Water Supply Steel Pipe

▪

ISO 7/1

Pipe Threads Where Pressuretight Joins are Made on The Threads

▪

ISO 1459

Metalic croating – croating – Protection Against Corrosion by Hot Dip Galvanzing Guilding Principles

▪

ISO 1461

Metalic Coating Hot-Dip Galvanized Coating on Fabricated Ferrous Products Requirments

▪

ASTM A 283F

Flow and Intermediate tensile tensile Strenght Carbon Steel Plates, Plates, Shapes and Bars

▪

ASTM A 570

Steel, Sheet and Strip, Carbon, Hot Rolled Structural Quality

▪

AWWA C 200

Steel Water Pipi 6 Inches Inches and Larger

▪

AWWA C 203

Coal-Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water Pipelines Enamel and Tape Hot Applied

▪

AWWA C 205

Cement Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe 4 Inches and Larger Shop Applied.

▪

AWWA C 208

Dimensions for for Steel Water Pipe Fittings. Fittings.

▪

AWWA Manual Manual M11

Stell Pipe Design and and Installation.

▪

AWWA C 210

Liquid Epoxy Coating System for he Interior and Exterior Steel Water Pipe.

▪

JIS G 3101

Rolled Steel for General Structure.

▪

JIS G 3452

Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping.


XII - 9


JIS G 3457

Arc Welded Carbon Steel Pipe.

▪

JIS B 2311 231 1

Steel Butt-Welding Pipe Fitting for Ordinary Use.

▪

JIS G 3451

Fitting of Coating Steel Pipes for Water Service.

▪

JIS G 550

Spheroidal Graphite Iron Castings

▪

JIS G 5702

Blackheart Malleable Iron Castings

▪

JIS G 3445 344 5

Carbon Steel Tubes for Machine Structures Purposes Purposes

▪

JIS G 3454

Carbon Steel Pipes for Pressure Service

▪

JIS K 6353

Rubber Goods Pipes for Water Works.

3.2. Pipa Baja Dan Fitting 1. Material Dan Fabrikasi Pipa baja/steel harus dibuat dari pelat atau lembaran baja dan sambungannya menggunakan pengelasan tumpul (arc-welded) atau pengelasan listrik, dikerjakan di pabrik, dites dan dibersihkan. Lembaran atau pelat-pelat baja harus mempunyai batas keruntuhan minimum tidak kurang dari 226 N/mmz (2300 kg/cm2) dan harus memenuhi standard berikut : ▪

SNI 07-0949-1989 07-0949-1989 Pelat baja carbon untuk uap dan bejana tekan. t ekan.

▪

SNI 07-0822-1989 07-0822-1989 Baja karbon strip canai panas untuk pipa.

▪

SNI 07-1338-1989 07-1338-1989 Baja karbon tempa.

▪

ASTM A 283, Grade D

▪

ASTM A 570, Grade 33

▪

JIS G 3101, Class 2

▪

JIS G 3452, SGP

▪

JIS G 3457, STPY

Fabrikasi pipa baja harus sesuai dengan AWWA C 200 atau SNI-07-0822-1989 atau SII 2527-90 atau JIS G 3452 dan JIS G 3457. Ketebalan dan lebar pengelasan harus cukup merata pada seluruh panjang pipa dan dibuat secara otomatis, kecuali atas persetujuan Pengguna Barang boleh dilakukan pengelasan manual dengan prosedur yang sesuai oleh tukang yang berpengalaman. Semua sambungan memanjang atau spiral dan sambungan las keliling yang dibuat dipabrik harus dengan pengelasan sudut (butt welded). Banyaknya pengelasan pabrik maksimum yang diizinkan adalah satu pengelasan memanjang dan tiga pengelasan keliling untuk setiap batang pipa. Panjang setiap batang pipa adalah 6 (enam) meter atau kurang, kecuali ditentukan lain. Pengelasan memanjang harus dipasang berselang-seling pada sisi yang berlawanan untuk bagian yang berurutan. Tidak diizinkan adanya ring, pelat ataupun pelana (saddle) penguat baik pada bagian luar maupun pada bagian dalam pipa.


XII - 10


2.

Dimensi Pipa

Kecuali ditentukan lain, pipa dengan ukuran diameter nominal berikut ini harus mempunyai ukuran diameter luar dan ketebalan dinding mminimum sebelum dilapisi pelindung dalam dan luar sebagai berikut : DIAMETER LUAR DAN KETEBALAN DINDING PIPA BAJA

3.

Diameter Nominal (mm)

Diameter Luar (mm)

Ketebalan Dinding Minimum (mm)

100

114.3

4.5

150

168.3

5.0

200

219.1

5.8

250

273.0

6.6

300

323.8

6.9

350

355.6

6,0

400

406.4

6.0

Fitting

Semua fitting baja/steel harus dari bahan yang sama dan difabrikasi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada Bagian 3.2 dan harus didisain dengan kekuatan yang sama dengan pipanya. Ring penguat atau saddle penguat dapat dipasang pada bagian luar bilamana perlu, sesuai dengan AWWA Manual M11 atau standar pembuatan yang dapat disetujui. Ketebalan dinding minimum dan diameter luar dinding fitting harus sesu se suai ai dengan dengan persyaratan yang dispesifikasika dispesifikasikan n dalam Bagian 3.2 dan standar berikut berikut ini : ▪

Fitting dengan diameter 125 mm atau lebih kecil : JIS B 2311

▪

Fitting dengan diameter 150 mm atau lebih besar : JIS B 2311 (sampai dengan 500 mm) dan JIS G 3451. atau AWWA C 208.

"Bend" yang mempunyai sudut defleksi sebesar 22.5 derajat dan lebih kecil harus terdiri dari dua potongan bend. Bend yang mempunyai sudut defleksi lebih besar dari 22.5 derajat sampai dengan 45 derajat harus difabrikasi dengan menggunakan tiga potongan bend. Bend yang mempunyai sudut defleksi lebih besar dari 45 derajat harus terdiri dari empat potongan bend. 3.3. Coating dan Linning (Lapisan Pelindung Luar dan Dalam) 1.

Proteksi Bagian Luar

a.

Pemasangan Bawah Tanah

Permukaan luar pipa dan fitting untuk pemasangan di bawah tanah harus dilapisi coal tar enamel dan dibalut dengan bonded double asbestos felt sebagaimana dispesifikasikan pada Appendix A, Sec.A1.2 dalam AWWA C 203. Lapisan primer dan coal tar enamel adalah sebagai berikut ; ▪

Primer

: Type B sesuai dengan bagian A.2.4 dari AWWA C.203

▪

Coal Tar Ta r Enamel Enam el

: Type I sesuai dengan bagian A.25. Table 1 dari AWWA C203.


XII - 11


Konstruksi dari proteksi luar seperti diuraikan di atas harus terdiri dari berikut ini : • • • • • •

Primer, Type B yang dispesifikasikan di atas Coal Tar enamel, Type I yang dispesifikasikan di atas, ketebalan lapisan kering 2,4 mm +/0,8 mm. Bonded asbestos felt Coal tar enamel, Type I sama seperti di atas, tebal kering lapisan 0,8 mm minimum. Bonded asbestos felt; dan Satu lapisan water resistant whitewash

Sistim pelindung luar lainnya yang menjamin kualitas yang sama atau lebih dari pada yang dispesifikasikan di atas dapat diterima atas persetujuan Enggineer tetapi segala sistem proteksi yang menggunakan menggunak an polyethylene polyet hylene tape tidak tidak diperke diperkenank nankan. an. b. Pemasangan Di Atas Atas Tanah Semua pipa dan fitting yang akan digunakan sebagai jembatan dan terpapar di luar/dapat terlihat langsung, harus dicat di pabrik dengan lapisan primer dan lapisan pertama (first coat) yang sesuai dengan susunan berikut ini : ▪ ▪

Persiapan permukaan : SSPC-SP-6 atau SP-3 Primer Prim er : Etchin primer, ketebalan ketebalan minimum lapisan lapisan kering 20 mikron.

Lapisan pertama : Read lead atau lead suboxide primer, ketebalan lapisan kering 35 mikron. Persiapan permukaan harus dilakukan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Steel Structure Painting Council, USA dan kelas yang disebutkan di atas, Primer dan Etching Primer, Class 2. Lapisan pertama harus sesuai dengan JIS K 5622, Read Lead Anticorrosive Paint, Class 1 atau JIS K 5623, Lead-Suboxide Anticorrosive Paint, Class 1 atau sesuai dengan persetujuan Pengguna Barang.

3.4. Lapisan Pelindung Dalam 1.

Umum

Semua pipa dan fitting untuk pemasangan dibawah tanah harus diberi lapisan dalam dari adukan semen (cement mortar) atau epoxy atau coal tar epoxy sesuai dengan AWWA C.210. Semua jalur pipa diatas tanah harus menggunakan epoxy atau coal tar epoxy sebagai lapisan dalam sesuai dengan AWWA C.210. Semua bahan lapisan pelindung luar dan dalam yang kontak langsung dengan air bersih harus dilengkapi lengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan masyarakat yang berwenang untuk penggunaan pada air minum. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyerahkan sertifikat cat yang menjamin persyaratan untuk saluran air minum. 2.

Lapisan Adukan Semen (Cement Mortar Lining)

Lapisan adukan semen harus sesuai dengan AWWA C.205 atau standar internasional lainnya yang disetujui dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi dari pada standar yang telah disebutkan diatas. Lapisan adukan semen tersebut harus mempunyai ketebalan yang sama kecuali pada


XII - 12


sambungan atau pada bagian dinding pipa yang terputus. Ujung dari lapisan harus dibiarkan menyudut dan lurus kearah sumbu memanjang pipa. Ketebalan lapisan harus mengikuti tabel dibawah ini. KETEBALAN CEMENT MORTAR LINING

3.

( mm )

Ketebalan Lining ( mm)

Toleransi untuk Ujung Pipa

100 sampai 250 300 sampai 600

6 8

-1.6 to +3.2 -1.6 to +3.2

Sistem Lapisan Epoxy Atau Coal Tar Epoxy

Sistem pelapisan dengan epoxy dan coal tar epoxy harus sesuai dengan AWWA C.210 dan dilaksanakan di pabrik. Sistem tersebut terdiri dari sebagai berikut : a. Sistem pelapisan dengan epoxy i)

Satu lapisan liquid two part chemically cured rust inhibitive epoxy primer

ii) Satu lapisan atau lebih liquid two part epoxy finish coat yang tidak mengandung coal tar. b. Sistem pelapisan dengan coal tar epoxy i ) Satu lapisan liquid two part chemically cured rust inhibitive epoxy primer ii) ii ) Dua lapisan lapisan dari two two part coal tar epoxy finish coat. Primer dan finish coat harus berasal dari pabrik yang sama. Sistem pelapisan epoxy ini dapat juga terdiri dari dua atau lebih lapisan dengan epoxy yang sama tanpa menggunakan primer tersendiri. Sistem altematif ini harus memenihi persyaratan AWWA C.210 dan lapisan pertama dan sistem altematif ini dianggap sebagai lapisan primer. Ketebalan lapisan kering total dari kedua sistem pelapisan tidak boleh kurang dari 400 mikron dan lebih kecil dari 600 mikron. Pelapisan Coating dan Lining Pada Ujung Pipa : 1.

Ujung Rata / Datar Datar

Spesifikasi pelapisan/coating harus dikupas/cutback sebesar 370 mm, Lining yang sesuai spesifikasi diperpanjang sampai ujung pipa. Ujung pipa dan permukaan luar, lebih dari 370 mm dari ujung pipa harus di cat dengan epoxy atau coal tar epoxy seperti yang dispesifikasikan pada bagian 7.3.1. Proteksi Bagian Luar. Plat baja ringan (mild steel) dari sambungan ikatan (bonding terminal) pada ujung datar harus dibuat pada seperti digambarkan. Untuk proteksi katodik yang dipasang pada perpipaan air bersih dari baja yang ditanam dalam tanah. Ukuran dari plat adalah panjang 50 mm, lebar 30 mm dan ketebalan 5 mm.


XII - 13


2.

Ujung Bevel

Lining dan coating harus dikupas/cutback seperti dispesifikasikan dispesifikasikan di bawah ini : Cutback Coating

Cutback Tar Epoxy mm

Lining Mortar mm

80 - 350

100

80

3±1

400 - 700

150

80

3±1

Nominal mm

Bagian yang dikupas harus dicat dengan primer seperti dispesifikasikan pada sub bagian sebelumnya. Detail dari coating dan lining pada ujung bevel. 3.

Ujung Flange

Untuk ujung flange tidak perlu pengupasan lining atau coating. Seluruh permukaan dari flens harus dicat dengan epoxy atau coal tar epoxy seperti dispesifikasikan pada 7.3.1 Proteksi Bagian Luar, Bagian 7.3.2 Lapisan Pelindung Luar dan Lapisan Dalam. 4.

Coating Dan Lining Untuk Pipa-Pipa Khusus Dan Fitting

Semua bagian luar dan bagian dalam permukaan dari pipa dan fitting khusus berikut ini harus dicat dengan epoxy atau coal tar epoxy seperti dispesifikasikan pada bagian 7.3.1 Proteksi Bagian Luar, Bagian 7.3.2 Lapisan Pelindung Luar dan Lapisan Dalam (Coating dan Lining) ; ; • • • •

Double Flange Short Piece digunakan untuk air valve assembly Short Piece digunakan untuk valve assembly Flange dan spigot digunakan untuk valve assembly Blank Flange

5.

Lapisan Pelindung Sambungan

a.

Umum

Lapisan pelindung luar pada sambungan digunakan sebagai proteksi terhadap korosi pada semua sambungan pipa dengan pengelasan di lapangan dan tertanam di dalam tanah, dan harus diselubungi oleh lembaran yang tahan panas-susut (heat shrinkable sleeve or sheet). Penyedia Jasa Pengadaan harus menyediakan lapisan sambungan (coal) sesuai dengan spesifikasi dan memasukkannya kedalam Bill of Quantity. Bahan lapisan sambungan kulit ini harus mencukupi untuk menutup permukaan yang harus dilindungi dan memasukkan tambahan (allowance) 20 20 %. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyerahkan perincian dari volume bahan tersebut. b.

Selubung Atau Lembaran Tahan Panas-Susut (Heat Shrinkable Sleeve Or Sheet)

Selubung atau lembaran bahan tahan panas-susut harus terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar menggunakan cross linked polyethylene dan lapisan dalam butyl


XII - 14


rubber based adhesive. Panjang selubung tersebut tidak boleh kurang dari 600 mm dan ketebalan lapisan minimum luar dan lapisan dalam sebelum susut adalah sebagai berikut :

Diameter Pipa (mm)

Ketebalan Minimum Lapisan Luar (mm)

Ketebalan Minimum dan Lapisan Dalam (mm)

< = 350

0.6

0.6

400

0.9

0.6

450

1.2

0.6

Karakteristik fisik lapisan luar dan lapisandalam adalah sebagai berikut : ❖

Karakteristik Fisik Lapisan Luar ▪

Spesific gravity (min)

▪

Kekuatan Tarik :

▪

▪

:

0.91 0.91 (JIS K 112)

- circumferential (Min., N/mm2)

:

17.7 (JIS K 6760)

- axial (Min., N/mm2)

:

14.7 (JIS K 6760)

- circumferential (Min.,N/mm2)

:

250 (JIS K 6760)

- axial (Min.,N/mm 2)

:

500 (JIS K 6760)

:

43 (JIS K 72150)

:

30 (JIS K 6911)

:

1x10^14 (JISK6911)

:

40

Elongasi :

Identification hardness (Min.,Shore D)

▪

Dielectric Strenght (Min., kV/mm)

▪

Volume Resistivity (Min., Ohm-cm)

▪

Shrinkage* - circumferential (Min.,N/mm2) - circumferential (Min.,N/mm2)

Catatan :

(.,)

:

8

menunjukkan standard dari metoda pengetesan yang diterapkan * Pada 200 derajad celcius untuk 20 menit.

Kriteria Fisik Lapisan Dalam ▪

Spesific Grafity (Min)

:

1.0 (JIS K 7112)

▪

Consistency (Max)

:

80 (JIS K 2220)

▪

Softening Point (Min degrees C)

:

60 (JIS K 2207)


XII - 15


Penetration (Max)

:

90 (JIS K 2207)

Catatan : (.,) memperlihatkan memperlihatkan standard dari metoda pengetesan yang diterapkan.

Penyedia barang harus menyediakan 6 (enam) set perlengkapan heat-shrink flame. Setiap set perlengkapan ini terdiri dari pembakar dengan nozzle, bak sebelum pembakaran dan stop valve, three-layer heavy duty hose, pengatur tekanan gas dengan pengukur tekanan dan lain sebagainya. Tiga (3) set tambahan dari pembakar dan pengatur tekanan gas harus juga disediakan.

6.

Pengecatan Tanda (Marking )

Semua pipa baja/steel dan fitting harus diberi tanda (marking) dengan dengan jelas pada bagian tengahnya. Bahan cat tersebut harus dari long oil alkyd resin seperti berikut ini atau dari mutu yang setara. P.T. Dimet Indonesia ICI P.T. ICI Paint Indonesia NIPPON PAINT P.T. Nippon Paint Indonesia

7.

VYGARD 260 ICI SUPER STRUCTURE FINISH BODELAC 9000 ALKYD RESIN

Perlindungan Korosi Petrolatum (Petrolatum Corrosion Protection Tape)

Perlindungan Korosi petrolatum harus dari Denso tape untuk perlindungan korosi dan harus terbuat dari kain tidak beranyam dari fiber sintetis yang menyerap dengan kandungan petrolatum, anorgenik tak aktif dan pengisi organik, serta pengawet organik. Bahan ini harus didesain untuk perlindungan korosi tinggi dan tahan lama dengan mengikat adhesif, insulasi elektris, insulasi air, tahan cuaca, tahan kimia, anti mikroorganisme,dll. Setelah petrolatum pelindung korosi digunakan, permukaannya harus dilindungi dengan pita pembungkus kecuali ditentukan lain. Pita pembungkus harus berupa PVC adhesif atau material lain yang disetujui oleh Pengguna Barang. Pita pembungkus harus dari pabrik yang sama dengan pelindung korosi petrolatum.

8.

Sambungan Sambungan Fleksible Dan Kopling

a.

Umum

Semua sambungan fleksibel dan kopling didesain untuk tekanan kerja maksimum sebesar 0.98 Mpa (10.0 kg /cm2) kecuali ditentukan lain. b.

Referensi

Yang dipakai sebagai sebagai referensi adalah adalah standar-standar standar-standar berikut : •

AWWA C 219 219 Bolted, Sleeve-Type Sleeve-Type Coupling for Plain-End Pipe Pipe

•

JIS G 3101 Rolled Steel Pipes for Water Service

•

JIS G 3443 Coating Steel Pipes for Water Service

•

JIS G 3445 Carbon Steel Tubes for Machine Structure Purpose


XII - 16


•

JIS G 3454 Carbon Steel Pipes for Pressure Service

•

JIS G 5502 Spheroidal Graphite Iron Castings

•

JIS G 5402 Blackheart Malleable Iron Castings

•

JIS K 6353 Rubber Goods for Water Works Service

3.5. Sambungan Sambungan Fleksibel Mekanikal Sambungan mekanikal fleksibel didesain untuk menerima gaya atau kombinasi gaya-gaya yang terjadi akibat pemuaian dan penyusutan, shear deflection, distorsi dan gaya-gaya lain pada jalur pipa. Sambungan mekanikal fleksibel harus setara dengan Closer Joint, Type CL-A yang diproduksi oleh Victaulic Company Japan Ltd, atau yang setara dan disetujui. 1.

Persyaratan Desain

Sambungan mekanikal fleksibel harus didesain dan dibuat untuk memenuhi kondisi operasi sebagai berikut : (a).

Pembebanan dari 2 (dua) meter ketebalan tanah (earth cover) dengan berat jenis 2.0 ton/m t on/m 3 ditambah sebuah truk berat 20 ton.

(b).

Lendutan geser minimum sebesar 100 mm.

(c).

Persyaratan-persyaratan lain seperti di bawah ini :

2.

Diameter Nominal

Panjang Maksimum Peletakan

Minimum Ekspansi yang diizinkan

Minimum Kontraksi Yang diizinkan

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

300 to 400 500 & 600

1600 1700

230 270

80 80

Bahan-Bahan Bahan-Bahan Dan Konstruksinya

Sambungan fleksibel mekanikal terdiri dari slip pipes, pipa selubung, 2 (dua) ring karet dan housing housi ng (blok) (blok ) dll, dan mempunyai flange flange pada kedua ujungnya. ujungnya. Setiap slip pipe merupakan tipe ring yang menerus dengan rangka penguat serta ujung flange. Slip pipes dan pipa selubung harus difabrikasikan dari lembaran atau pelat baja yang mempunyai batas keruntuhan sebesar 216 N/mm2 (2200 kg/cm2), sesuai dengan JIS G 3101 Class, JIS G 3454 STPG 370, atau yang setara. Rubber ring housing harus dibuat dari besi cor ductile sesuai dengan JIS G 5502 class 2 FCD 450, JIS G 5702 class 2 FCMB 310 atau setara. Ring karet harus dari styrene (SBR). Karet bekas tidak boleh digunakan. butadiene rubber (SBR). 3.

Coating.

Semua permukaan luar sambungan mekanikal, kecuali ditentukan lain, harus dilapisi primer seperti ditentukan dalam 3.5 kecuali permukaan slip pipe yang kontak langsung


XII - 17


dengan air pengecatannya harus dilakukan sesuai dengan yang dispesifikasikan disini. Semua permukaan luar dan dalam mechanical flexible joint harus dilapisi sistem epoxy atau sistem coal tar epoxy sesuai dengan spesifikasi dalam 7.3.2.3 3.6. Sleeve Coupling 1.

Umum

Sleeve coupling harus menggunakan sleeve-type coupling yang dibaut untuk ujung pipa pol)s dan terdiri dari center sleeve, 2 (dua) buah gasket, 2 (dua) end ring, dan mur baut untuk pemasangan coupling. Semuanya harus didesain dan diproduksi sesuai dengan AWWA C.219 dan sesuai dengan standar pabrik serta mendapat persetujuan Pengguna Barang. 2.

Bahan-Bahan Bahan-Bahan dan Konstruksinya

a.

Center Sleeve

Center sleeve ini harus berukuran sesuai dengan ukuran pipa dan fitting yang digunakan dan terbuat dari carbon steel atau besi ductile atau atau malleable cast iron (besi tuang) cast iron (besi yang sesuai dengan atau lebih tinggi dari persyaratan dibawah ini.

•

Carbon Steel ASTM A 283

Grade C

JIS G 3101

Class 2

BS 4360 Grade 43 A DIN 17100 ▪

▪

RST 36

Ductile Iron ASTM ASTM A 536

Grade 65-45-12 65-45 -12

JIS G 5502

Class 2 FCD 45

BS 2789

Grade 420/12

Malleable Cast Iron ASTM A 47 Grade 32510 or 35018 JIS G 5702 BS 6681

.

Class 3 FCMB 340

Grade B32-10 or W34-04

DIN 1692 1692 GT S 35 o r GTS 4 t


XII - 18


Panjang Center Sleeve harus memenuhi persyaratan berikut ini :

b.

Diameter Nominal (mm)

Panjang Minimum Center Sleeve (mm)

12.5 - 50

89

65 - 250

102 102

300 - 450

127 127

Gasket

Gasket harus terbuat dari karet sintetis, styrene butadiene rubber (SBR) yang divulkanisir dicetak (molded) sesuai dengan stndar JIS K 6353 atau nitrile butadiene rubber (NBR) atau ethylene propylene diene monometer (EPDM). Karet bekas tidak diperkenankan untuk digunakan. c.

End Rings / Ring Ujung

End rings harus dibuat dari carbon steel atau besi ductile atau besi tuang (malleable cast iron) yang memenuhi atau lebih tinggi dari standar berikut : •

Carbon Steel ASTM A 576 Grade 1020

•

JIS G 3101

Class 2

BS 6681

Grade 43 A

DIN 17100

RST 36

.

Ductile Iron dan Malleable Cast Iron Sama dengan standard yang telah dispesifikasikan dispesifikasikan pada bagian sebelumnya 7.5.2.a. Center Sleeve.

d. Mur dan Baut Mur dan baut harus dibuat dari carbon steel yang memenuhi atau lebih tinggi dari persyaratan dari JIS G B101 Class 2. 3.7 Lapisan Coating a. Sarana di bawah tanah Permukaan luar dan dalam sleeve coupling harus dilapisi dengan special hot fusion bonded nylon coating yang memiliki ketebalan lapisan kering sebesar 150 mikron. Baut dan mur harus di galvanisir dan ditambah lapisan special nylon coating tersebut, sehingga ketebalan kering lapisan mencapai 75 mikron. b. Sarana di atas tanah


XII - 19


Semua permukaan center sleeve harus dilapisi lapisan primer pada bagian luarnya dan sistem epoxy atau coal tar epoxy untuk pelapisan bagian dalamnya sesuai dengan yang ditentukan pada bagian 7.3.2.3. Semua permukaan end rings yang terlihat / terpapar harus dicat dengan lapisan primer seperti yang dispesifikasikan pada bagian 7.3.7. Semua mur dan baut harus dilapisi dengan lapisan galvanis. 3.8. Special Sleeve Couplings 1.

Umum

Special sleeve coupling harus didisain untuk penyambungan pipa berujung polos dari berbagai ukuran diameter luar dengan ukuran diameter nominalnya seperti diberikan dibawah ini, dan harus terdiri dari center sleeve, 2 (dua) buah end ring, 2 (dua) gasket serta mur dan baut untuk pemasangan coupling. Diameter luar yang diizinkan adalah sebagai berikut : Diameter Nominal (mm)

50 80 100 150 200 250

2.

Range Diameter Luar (mm) Dan Toleransinya (°I°) Min - max 60.2±1.0 88.9 ± 1.0 110.0±0.6 160.0±0.6 200.0 ± 0.6 250.0 ± 0.6

-

63.0+0.6 98.0 + 2,2 118.0+1.7 170.0+1.2 222.0 + 0.9 273.0 + 0.7

Konstruksi Dan Bahan

Center sleeve dan end ringharus dibuat dari malleable cast iron (besi tuang yang bisa ditempa) yang mengikuti standar JIS G 5702 Class 3 FCMB 340 atau BS 6681 Grade B32-10 atau bahan lain yang disetujui oleh Pengguna Barang. Mur dan baut harus dibuat dari carbon steel yang memenuhi atau lebih tinggi dari standar JIS G 3101 Class 2. Gasket harus terbuat dari karet sintetis, styrene butadiene rubber (SBR) yang di vulkanisir dicetak (molded) sesuai dengan standar JIS K 6353 atau nitrile butadiene rubber (NBR) atau ethylene propylene diene monometer (EPDM). Karet bekas tidak diperkenankan untuk digunakan. Mur dan baut harus terbuat dari carbon steel yang memenuhi atau lebih dari persyaratan JIS G 3101 class 2. Permukaan luar dan dalam dari special sleeve coupling harus dilapisi dengan special hotfusion bonded nylon coating yang mempunyai ketebalan kering lapisan minimum sebesar 150 mikron. Mur dan baut harus diberi pengerjaan akhir (finish) dengan lapisan galvanis ditambah special nylon coating tersebut yang mempunyai ketebalan kering lapisan minimum sebesar 70 mikron.

3.9. Flange Insulasi Flange insulasi harus dipasang pada jalur pipa pada bagian dari jalur pipa yang


XII - 20


bersebelahan dan terisolasi secara elektris, dan atau menyediakan alat untuk menjaga agar bagian yang bersebelahan pada potensial yang berbeda berbeda.. Flange insulasi berkaitan dengan pengetesan tekanan hidrostatis yang dispesifikasikan untuk pipa. Ketahanan elektris diseberang sambungan insulasi tidak boleh kurang dari 50 megohms sebelum dan sesudah pekt'rjaan pengetesan hidrostatis. Flange insulasi harus terdiri dari gasket dengan insulasi penuh baut serta mur yang diinsulasi oleh lapisan teflon dengan jumlah yang cukup, pembersih insulasi dan pencuci logam. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyediakan pelindung korosi petrolatum dengan kuantitas kuantita s yang cukup untuk digunakan pada pada semua Flange insula. 4.

PENGADAAN PIPA POLIETILENA DAN PERLENGKAPANNYA

4.1. Umum Semua pipa dan alat penyambung harus didisain untuk menerima tekanan kerja minimum sebesar 0.98 Mpa (10.0 kg/cm2) kecuali ditentukan lain.

Referensi Standar lain yang digunakan adalah : ▪

SNI 4829-2015

Pipa polietilena untuk air minum

▪

SNI 19-6779-2002 19-6779-2002

Metoda pengujian perubahan panjang pipa Polietilena

▪

SNI 06-4821-1998 06-4821-1998

Metode pengujian dimensi pipa polietilena untuk air minum

▪

ISO 4427 :1996

Polyethylene pipes for water supply spesifications

▪

ISO 6964-1986

Polyolefin pipes and fittings – – Determination of carbon black content by calcinations pyrolysis – – Test method and basic spesification

▪

ISO / TR 10837 – 10837 – 1991

Determination of the thermal stability of polyetilene for us in gas pipes and fitting’s

▪

ISO 11420 : 1996

Method for the assesment of the degree of carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compound’s compound’s

▪

ISO 6259 / 1985

Pipe for polyethylene – – Part 1 : Determination of tensile properties

▪

ISO 3126 : 1974

Plastic pipe – pipe – measurement measurement of dimension

▪

ISO 1167 : 1996

Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids – resistance to internal pressure – pressure – Test Test Method

▪

ISO 1133 : 1991

Plastic – Plastic – Determination Determination of the melt mass – mass – flow flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastics

▪

ISO 2505 -1-1994

Thermoplastics pipe – – Longitudinal reversion – – part 1 : determination methods

▪

ISO 3607 : 19977/E

Tolerances on outside diameters and wall thickenesses thickenesses

▪

AS / NZS 4130 : 97

Polyethylene pipes pipes for pressure aplication


XII - 21

Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ▪ ▪

ASTM D 3350 – 3350 – 1999

Standard spesification spesification polyethylene plastics pipe and fittings material

JIS 6762 – 6762 – 1998

Double wall polyethylene pipes for water supply

4.2. Spesifikasi Teknis 1.

Ovalitas

Ovalitas pipa di pabrik setelah ekstrusi namun sebelum digulung harus sesuai dengan kelas N. Kelas N : a.

Untuk diameter luar nominal ≤ 75, toleransi sama dengan (0,008dn + 1) mm, dibulatkan menjadi 0,1 mm, dengan angka minimum 1,2 mm

b.

Untuk diameter luar nominal > 75 tetapi ≤ 250, toleransi sama dengan 0,02dn, dibulatkan menjadi 0,1 mm

c.

Untuk diameter luar nominal > 250, toleransi sama dengan 0,035dn, dibulatkan menjadi 0,1 mm

Garis tengah minimum sebuah drum bagi pipa yang digulung harus 18 dn dan pipa jangan sampai menjadi kaku. Bagi pipa yang digulung, diperlukan peralatan untuk penggulungan ulang 2.

Panjang Pipa

Panjang pipa bentuk batangan lurus atau gulungan tidak boleh kurang dari persetujuan antara pemasok dan pengguna barang dengan toleransi ± 0,05 m. Diameter drum gulungan minimum harus 18 x dn.

4.3. Sifat Mekanik 1.

Ketahanan Hidrostatik

Pipa harus memenuhi persyaratan uji hidrostatik yang diberikan sebagaimana tabel dibawah ini KETAHANAN HIDROSTATIK PIPA TEGANGAN UJI (Mpa) JENIS BAHAN 100 jam pada 200C

165 jam1) pada 800C

1000 jam pada 800C

PE 100

12.4

5.5

5.0

PE 80

9.0

4.6

4.0


XII - 22


Catatan : 1) Hanya kegagalan rapuh yang diperhitungkan Pecah karena rapuh (britle failure) pada kurang dari 165 jam adalah merupakan kegagalan. Jika pengujian dalaksanakan pada 165 jam ternyata gagal dalam bentuk kenyal (ductile), uji ulang supaya dilaksanakan pada tegangan yang lebih rendah. Tegangan uji yang baru, dan waktu kegagalan minimum yang baru supaya dipilih sebagaimana tabel dibawah KETAHANAN HIDROSTATIK PADA KEKUATAN SUHU 80 oC KEBUTUHAN UJI ULANG PE 80

2.

PE 100

Tegangan MPa

Waktu Kegagalan Minumum (jam)

Tegangan MPa

Waktu Kegagalan Minumum (jam)

4.6

165

5.5

165

4.5

219

5.4

233

4.4

283

5.3

332

4.3

394

5.2

476

4.2

533

5.1

688

4.1

727

5.0

1000

4.0

1000

Kuat Tarik

Nilai kuat tarik minimu harus 20 Mpa dan perpanjangan minimum harus 400 %, bila diuji pada suhu 200C 3.

Sifat Fisik Stabilitas Panas

Waktu induksi untuk pengujian contoh yang diambil dari pipa PE minimum harus 20 menit jika diuji pada suhu 200 0C. Contoh yang diuji supaya diambil dari permukaan sebelah dalam pipa Nilai Perubahan Arah Panjang Nilai perubahan arah panjang maksimum 3 % 4.5. Dimensi Pipa 1.

Ketebalan Pipa

Ketebalan diameter luar pipa harus mengacu mengacu kepada SNI 06-4829-2005 06-4829-2005 tentang tentang pipa pipa polietilena untuk air minum 2.

Bahan Baku Pipa

Bahan baku yang digunakan untuk membuat pipa polietilena, harus merupakan bahan DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 23


baku yang menyatakan layak digunakan untuk air minum yang dikeluarkan oleh pemasok bahan baku, hal tersebut dibuktikan dengan Certificate Badan Independen BODYCOTE 4.6. Sambungan Penyambungan pipa dapat dilakukan dengan cara pemanasan yaitu dengan menggunakan Butt Fusion dan sambungan Elektrofusion, atau dengan Mechanical Joint. Penyambungan dengan menggunakan Butt Fusion dilakukan untuk pipa dengan diameter mulai dari 63 mm dengan ketebalan minimum 4,7 mm dengan SDR 13,6. Penyambungan dengan Mechanical Joint direkomendasikan untuk pipa dengan diameter 20 – – 110 mm. Sedangkan dengan penyambungan dengan elektrofusion dapat digunakan untuk semua ukuran pipa. 4.7. Pengujian Pipa Acuan normatif normat if untuk pengujian penguji an pipa polietilen polie tilena a adalah SNI 06-255206 -2552-1991 1991 tentang metoda pengambilan contoh uji pipa PVC untuk air minum dan SNI 06-4821-1998 tentang metode pengujian dimensi pipa polietilena untuk air minum. 4.8. Penandaan Pipa Penandaan pada batang pipa, sekurang-kurangnya mencantumkan : ✓

Nama pabrik pembuat atau merek dagang

✓

Dimensi luar pipa

✓

Tekanan kerja nominal

✓

Jenis material yang digunakan

✓

Seri pipa

✓

Tanggal produksi

5.

PENGADAAN PIPA DUCTILE DAN PERLENGKAPANNYA

5.1. Umum Referensi Standar yang digunakan adalah :

5.2 1.

▪

ISO 2531

▪

BS 4772 Spesifikasi Teknis

Ketebalan Dinding Pipa NOMINAL DIAMETER

KETEBALAN DINDING PIPA (mm) K=9

K = 12

K = 14

80

6.0

7.0

8.1

100

6.1

7.2

8.4


XII - 24


150

6.3

7.8

9.1

200

6.4

8.4

9.8

250

6.8

9.0

10.5

300

7.2

9.6

11.2

350

7.7

10.2

11.9

400

8.1

10.8

12.6

450

8.6

11.4

13.3

500

9.0

12.0

14.0

600

9.9

13.2

15.4

700

10.8

14.4

16.8

NOMINAL DIAMETER

KETEBALAN DINDING PIPA (mm) K=9

K = 12

K = 14

800

M,

15.6

18.2

900

12.6

16.8

19.6

1000

13.5

18.0

21.0

1200

15.3

20.4

23.8

1400

17.1

22.8

26.6

1600

18.9

25.2

29.4

1800

20.7

27.6

32.2

2000

22.5

30.0

35.0

Catatan : K = 9, untuk pipa K = 12, untuk elbows K = 14, untuk tees

2.

Panjang Pipa

NOMINAL DIAMETER

PANJANG PIPA (m)

80

4-6

100

4-6


XII - 25


150

4-6

200

4-6

250

4-6

300

4-6

350

4-6

400

4-6

450

4-6

500

4-6

NOMINAL DIAMETER

PANJANG PIPA (m)

600

4 – 6 4 – 6

700

4 – 6 4 – 6

800

4 – 6 4 – 6

900

4 – 6 4 – 6

1000

4 – 6 4 – 6

1200

4 – 6 4 – 6

1400

4 – 6 4 – 6

1600

4 – 6 4 – 6

1800

4 – 6 4 – 6

2000

4 – 6 4 – 6

5.3. Tekanan Hidrostatic DIAMETER

PIPA

FITTING

- DN 300

50 bar

25 bar

DN 350 - DN 600

40 bar

16 bar

DN 700 - DN 1000

32 bar

10 bar

DN 1100 - DN 2000

25 bar

10 bar

DN 80


XII - 26


5.4. Sistem Penyambungan Penyambungan Sistem penyambungan pipa ductile, dapat dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut : a. Push on joint b. Mechanical joint c. Locking joint 6.

PERSIAPAN PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA

6.1. LINGKUP PEKERJAAN Kontraktor harus menyediakan peralatan pekerjaan sementara, tenaga kerja, dan bahan serta memobilisasikan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan cara yang baik, termasuk sambungan ke pipa induk yang ada, pengujian, penggelontoran (flushing), desinfeksi jalur pipa dan semua pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pemasangan pipa sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis ini. Jika ada pekerjaan yang tidak tercakup dalam spesifikasi teknis ini akan dilakukan sesuai dengan cara yang telah digunakan untuk bidang teknis yang besangkutan di Indonesia dan menurut peintah direksi. Data hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan untuk lokasi jembatan pipa atau daerah sekitarnya disimpan oleh pemilik dan kontraktor akan diijinkan dan menelitinya di kantor proyek. Semua penjelasan dalam persayaratan teknis ini khususnya yang bersifat teknis selalu berpedoman pada standar yang umum dipakai di indonesia. Semua standar yang digunakan, menggunakan Standar Nasioanal Indonesia (SNI). Dalam hal belum diatur dalam SNI, standar yang digunakan merujuk kepada : AISI ANSI API ASTM AWWA DIN IEC ISO JIS KIWA NEMA PBI 71 SNI

: : : : : : : : : : : : :

American Iron and Steel Institute American National National Standards Institute American Petrolium Institute American Society Society of Testing Material American Water Works Association Deutsche Institut fur Norming International Electrotecnical Commision International for Standardization Organization Japanese Industrial Standard Dutch Institute for the Testing of water supply Material National Electrical Manufactures’s Manufactures’s Assosiation Peraturan Beton Indonesia tahun 1971 Standar Nasional Indonesia

6.2. PENYERAHAN GAMBAR KERJA DAN GAMBAR PELAKSANAAN Jadwal pekerjaan dan gambar kerja harus diserahkan untuk disetujui oleh direksi sebelum pekerjaan dimulai Kontraktor harus membuat gambar pelaksanaan (as-built) yang digambar dengan skala yang sama dengan skala gambar perencanaan. Gambar pelaksanaan tersebut harus diserahkan selama selama pekerjaan berlangsung maupun setelah penyelesaian pekerjaan.


XII - 27


Gambar tersebut harus memperlihatkan semua perlengkapan pipa (fitting/accessories) perubahan lain seperti pada arah jalur pipa, ruang valve (katup), lubang kontrol (manholes) ukuran ukuran pipa atau sejenisnya. Kesemuanya harus diperlihatkan dengan adanya pengikatan terhadap muka tanah pada bangunan permanen. 6.3 TANDA PAPAN NAMA Kontraktor harus menyediakan memasang dan memelihara sejumlah tanda atau papan nama yang diperlukan sebagaimana yang diperintahkan oleh direksi. Tanda atau papan nama tersebut nama pemilik dan kontraktor; nama proyek; dan juga lokasi yang menunjukan jalur pemasangan pipa dengan perkiraan lama pekerjaan dan juga perubahan arus lalu lintas dan sebagainya, semuanya dimaksud sebagai informasi kepada masyarakat luas. Papan nama harus dipasang di tempat yang telah ditentukan oleh direksi. Pada saat penyelesaian pekerjaan papan nama tersebut harus disingkirkan. 6.4. RAMBU-RAMBU LALU LINTAS Dimana yang dipandang perlu, kontraktor harus menyediakan rambu-rambu (tandatanda) untuk keperluan lalu lintas yang dilewati. Rambu-rambu tersebut harus jelas untuk menjamin keselamatan lalu lintas. Bila pekerjaan harus memotong/menyeberangi jalan yang sibuk, kontraktor harus melaksanakan secara bertahap dan apabila perlu dikerjakan pada malam hari. Biaya yang diperlukan untuk keperluan-keperluan tersebut, diatas harus sudah termasuk dalam kontrak. 6.5. SUMBER TENAGA DAN PENERANGAN Kontraktor harus menyediakan semua peralatan dan melakukan pengaturan untuk pemakaian tenaga listrik serta penerangan yang perlu bagi pelaksanaan pekerjaan. Harus tersedia cukup penerangan sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan secara wajar bila keadaan kurang cukup sinar matahari atau/pada saat malam hari. 7.

TRASE DAN ELEVASI PIPA

7.1. Biaya Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Instansi yang berwenang atau direksi, akan memeriksa trase dan elevasi (ketinggian) jalur pipa pada gambar gambar dan akan mematok (stake out) trase trase tersebut di lapangan. Kontraktor harus membayar sejumlah biaya untuk pemeriksaan dan pematokan tersebut kepada instansi yang berwenang. 7.2. Tanggung Jawab Kontraktor Kontraktor harus bertanggung jawab agar persyaratan dasar untuk pipa induk diletakan dan dipasang pada jalur dan ketinggian yang ditetapkan dan dengan fitting, valve dan saluran pembuang pada lokasi yang ditentukan. Untuk maksud ini, kontraktor harus diminta membuat patok pekerjaan atau titik referensi atas biaya kontraktor sendiri. 7.3

Penyimpangan Penyimpangan Akibat Bangunan Lain Apabila ditemukan hambatan yang tidak terlihat dalam rencana dan mempengaruhi mempengaruhi pekerjaan sedemikian rupa, sehingga diperlukan perubahan rencana, maka pemilik berhak untuk merubah rencana tersebut.


XII - 28


Jika menurut direksi terjadi perubahan dalam rencana, yang menyebabkan perubahan volume pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor, maka perubahan volume pekerjaan tersebut akan dikerjakan sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan hal tersebut dalam persyaratan umum. 7.4 Kedalaman Pipa Semua pipa harus dipasang pada kedalaman tanah sebagaimana yang telah ditentukan atau sebagaimana diminta direksi. 8. JALAN SEMENTARA 8.1. Umum Dalam hal jalan sementara harus dibuat sepanjang jalur pipa sesuai dengan kontrak, kontraktor harus melakukan tindakan sebagaimana penjelasan dibawah ini. Kontraktor harus menyelidiki keadaan tanah sepanjang jalur, pekerasan, jalan sementara dan mengumpulkan mengumpulkan data atau informasi informasi tentang kondisi daerah daerah tersebut pada musim kemarau dan musim penghujan. Dengan dasar informasi yang diperoleh tersebut, kontraktor harus memulai pengukuran topografi berdasarkan gambar perencanaan dan berada dibawah pengarahan direksi. Pekerjaan pembuatan jalan sementara harus mencakup pekerjaan sebagai berikut : a. Pengukuran topografi sepanjang bentang trase pipa yang melalui pipa tersebut. Survey ditujukan untuk menetapkan lokasi tepat trase jalur pipa. Kontraktor harus memperhatikan saran dan arahan dari instansi yang berwenang atau direksi, karena trase mungkin telah ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Kota. b. Pekerjaan persiapan seperti pelebaran jalan lokal yang ada, pembongkaran dinding, pengamanan, kompensasi dan pekerjaan lain yang diperlukan harus dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan pemasangan pipa. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja yang diperlukan, peralatan dan bahan untuk membuat jalan sementara sebagaimana telah ditentukan. 8.2. Pembuatan Jalan Sementara Pembuatan jalan sementara apabila menurut direksi diperlukan, harus dilakukan atau diatur dengan baik sebagai berikut : a.

b.

c. d.

Bila tidak ditetapkan lain oleh direksi, pengupasan muka tanah yang ada dengan kedalaman tidak kurang 0,3 m dan lebar disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai petunjuk direksi. Tanah bawah jalan (sub grade) terdiri dari lapisan tanah ”tanah merah atau yang sejenis sesuai persetujuan direksi” yang dipadatkan dengan baik dengan ketebalan minimum 0,5 m. Lapisan bawah dasar (sub base course) terdiri terdiri dari lapisan agregat yang dipadatkan dengan baik dengan ketebalan minimum 0,2 m dan juga diisi dengan kerikil. Perkerasan permukaan yang terbuat dari kerikil pasir dengan ketebalan minimum tidak kurang 0,1 m dipadatkan dan dirawat dengan baik sampai selesainya pekerjaan. Jika diperlukan perbaikan, kontraktor harus bertanggung jawab terhadap biaya perbaikan tersebut.


XII - 29


8.3. Pekerjaan Perbaikan Kembali Setelah penyelesaian pemasangan pipa, bila diperintahkan oleh direksi, jalan sementara tersebut harus dibongkar dan dikembalikan seperti keadaan semula. Semua bahan yang tersisa harus dibuang, lapisan tanah atas harus dikembalikan menutup lokasi pekerjaan semula Semua bangunan yang rusak dan utilitas yang ada harus diperbaiki secara memadai, sampai serupa keadaan semula. 9. PEMBANGUNAN KANTOR SEMENTARA DAN GUDANG MILIK KONTRAKTOR Kontraktor harus menyediakan kantor sementara dan gudang yang akan digunakan sendiri oleh kontraktor agar diperoleh kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan. Kantor sementara digunakan untuk pengelolaan yang baik, membangun dan mengawasi pekerjaan sesuai dengan kontrak dan gudang sementara kontraktor untuk penyimpanan alat, mesin dan bahan lainnya menyangkup mateial penyambung (jointing material). Kontraktor harus menempatkan dan memilih lokasi-lokasi untuk kantor dan/atau gudang dan memberi tahu pemilik untuk persetujuannya. Kecuali ditetapkan lain oleh direksi. Sebelum dimulainya pembangunan kantor sementara dan gudang tersebut, kontraktor harus menyerahkan desain untuk memperoleh persetujuan direksi.

9.1. Kantor Sementara Kontraktor Kantor harus memiliki ruangan yang cukup dilengkapi dengan perabot kantor, ruang rapat dan ruangan kerja untuk direksi dan stafnya. Kontraktor harus menyimpan paling sedikit satu set dokumen kontrak, jadwal pelaksanaan dan data-data terkait dengan kontrak dan gambar kerja dan/atau gambar pelaksanaan. Kantor harus dilengkapi dengan : a. b.

Fasilitas air bersih dan penerangan yang memadai Kamar kecil dan tanki septik dengan bidang resapannya

9.2. Gudang sementara Kontraktor Kontraktor harus mengatur gudang sementara dengan atap yang memadai untuk melindunginya dari hujan dan dengan peralatan pengatur sirkulasi udara. Lantai gudang harus bebas dari rembesan air tanah dan sekiling gudang dijaga dari kemungkinan pencurian dan kerusakan selama periode pelaksanaan pembangunan. 10.

PEKERJAAN TANAH DAN PERBAIKAN KEMBALI PERMUKAAN

10.1. UMUM Dalam bagian ini, kontraktor harus menyediakan peralatan, tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan cara yang baik untuk bangunan dan jalur pipa, yang mencakup kegiatan atau hal seperti pembongkaran; penggalian; penimbunan; pembongkaran bahan pengurugan kembali; pemilihan bahan untuk pengurugan dan pelapisan dasar; penurapan dan penopangan; peralatan, pemindahan pagar dan perbaikan kembali; cara perlindungan lokasi; perbaikan permukaan; lubang pengujian (test pit); akomodasi lalu lintas dan pemeliharaan perkerasan; perlindungan harta benda; bangunan DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 30


yang ada dan lansekap dan semua peralatan kerja sesuai dengan dokumen kontrak dan memungkinkan diperintahkan oleh direksi 10.2. PEMBERSIHAN DAN PENGUPASAN Jalur pipa harus dibersihkan dan dikupas sebelum melakukan penggalian atau melakukan pengurugan. Pembersihan dan pengupasan berupa memberihkan akar-akar, tonggak, tumbuhan, perkerasan, jalur pejalan kaki dan hambatan apapun di permukaan yang perlu disingkirkan secara permanen atau untuk sementara waktu dan semua itu terdapat di area yang akan digali. Tidak boleh ada pohon yang ditebang, dirusak, atau diganggu oleh kontraktor tanpa persetujuan direksi. Semua kotoran, buangan, tumbuhan, dan bahan bongkaran seluruhnya harus disingkirkan dari lokasi pekerjaan dan dibuang oleh kontraktor dengan cara yang baik, kecuali bagi bahan atau bangunan yang akan disingkirkan untuk sementara waktu dan nantinya akan dipasang dan diperbaiki kembali seperti semula. Bahan maupun bangunan yang disingkirkan untuk sementara waktu dan nantinya akan dipasang dan diperbaiki kembali harus dijaga dan disimpan dengan baik. 10.3.PENGERINGAN (DEWATERING) Kontraktor harus menyediakan dan memelihara cara dan peralatan pengeringan serta membuang air yang masuk ke lubang galian maupun pada bagian pekerjaan lainnya dengan cara yang baik. Semua galian harus tetap dalam keadaan kering dan tidak ada bahan pondasi, pipa atau beton yang diletakan dalam air kecuali dengan persetujuan direksi. Air harus dibuang sedemikian rupa sehingga terhindar keruskan harta benda dan gangguan terhadap masyarakat luas dan lingkungan sekitarnya. Jika kontraktor memilih membuat saluran bawah pembuang, hal ini harus mendapat persetujuan direksi terlebih dahulu. Pemasangan rambu-rambu pengaman pada galian atau lokasi yang membahayakan atau yang lalu lintasnya padat harus dipasang rambu-rambu pengaman yang mudah dilihat dan terbaca dengan jelas. PENGGALIAN LAPISAN BAWAH PERMUKAAN (SUB SURFACE) DAN LUBANG PENGUJIAN (TEST PIT) Kontraktor harus memberi tanda pada galian dan parit persiapan sehingga lokasi tepat bangunan bawah tanah dapat ditentukan. Kontraktor harus bertanggung jawab bagi perbaikan bangunan tersebut bila pecah atau rusak karena kelalainnya. Apabila, menurut pemikiran direksi perlu mencari dan menggali untuk menetapkan bangunan bawah tanah yang ada, kontraktor harus melakukan pencarian tersebut atas biayanya sendiri dan menurut petunjuk direksi. Bila diperintahkan oleh direksi untuk tujuan penyelidikan keadaan tanah, kontraktor harus menggali lubang pengujian setiap 50 m sepanjang jalur pipa, kecuali jika ditentukan lain oleh direksi. Disamping itu kontraktor harus menggali lubang pengujian yang cukup untuk menetapkan tempat utilitas bawah tanah bila hal itu memang diperlukan untuk membuat konstruksi khusus dalam melintasi utilitas tersebut. Lubang pengujian ini akan digali dengan tangan (manual) dan dalam jarak yang cukup di depan jalur pipa sehingga kemajuan pemasangan pipa tidak terhambat.


XII - 31


11.

PENGGALIAN PERMUKAAN DAN PERBAIKAN

11.2. Umum Sebelum penggalian, kontraktor harus menyingkirkan semua benda permukaan, menyimpan, menjaga mencadangkan bahan tersebut dengan baik yang nantinya mungkin diperlukan untuk perbaikan kembali daerah yang terkena pekerjaan. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau segera setelah pengujian pipa sebagaimana yang diperintahkan oleh direksi, semua permukaan yang terkena pekerjaan kontraktor pada alur penggalian dan pada daerah kerja lainnya harus diperbaiki kembali seperti keadaan semula, atau dalam keadaan yang lebih baik. Setelah perbaikan kembali, kontraktor harus memeriksa secara bulanan cekungan yang terjadi sepanjang jalur penggalian akibat penurunan, dan hal ini harus diperbaiki sampai pada ketinggian semula. 11.2. Daerah Lansekap / Pertamanan Pada daerah lansekap yang ada, kontraktor harus menyingkirkan semua benda pemukaan, menyimpan, menjaga dengan baik pohon kecil, pagar tanaman, semak belukar atau bagian lansekap yang mungkin dapat rusak selama pemasangan jalur pipa, untuk perbaikan kembali daerah tersebut nantinya. Pohon besar sebaiknya jangan ditebang selama pemasangan pipa. Bila keadaan menuntut penebangan pohon untuk pemasangan pipa, kontraktornya sebelumnya harus mendapatkan ijin pohon dari pemilik atau instansi terkait yang memeliharanya dan melaoporkannya pada direksi. Semua biaya yang diperlukan untuk penebangan pohon termasuk biaya kompensasi ditanggung oleh kontraktor sendiri. 11.3 Daerah Berumput Lapisan atas atau lempung, bilamana ditemukan harus ditimbun secara terpisah dari bahan galiannya, dan nantinya dikembalikan ke tempat semula pada kedalaman terpadatkan yang sama dengan kondisi semula. Lempeng rumput di daerah berumput yang akan terkena galian, atau yang akan rusak karena terkena peralatan, harus disingkirkan, dijaga/dipelihara selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi dan diletakan kembali setelah penyelesaian urugan. Bilamana karena pekerjaan kontraktor, tenah berumput menjadi rusak untuk diletakan kembali seperti semula, kontraktor harus menyediakan dan menempatkan tanah berumput baru atau dengan cara lain, memupuk, menyiangi, dan memelihara area tersebut sampai didapatkan tunas baru. 11.4. Daerah Berbatu Pada daerah yang berbatu, kontraktor harus menyediakan peralatan yang sesuai untuk menggalinya. Bila tidak mungkin untuk dilakukan penggalian, sedangkan sedangkan bila dalam gambar rencana ada pipa yang ditanam dibawah batu, maka apabila direksi mengijinkan dapat dilakukan pemasangan pipa baja yang diletakan diatas tanah berbatu tersebut. 11.5. Daerah Persawahan / Perkebunan Untuk pemasangan di daerah persawahan/perkebunan, kontraktor sebelumnya harus mendapatkan ijin dari pemilik. Biaya kompensasi yang diperlukan ditanggung


XII - 32


oleh kontraktor sendiri. Bila melewati saluran-saluran air (irigasi), harus diusahakan tidak mengganggu pengairan sawah dan tidak merusak saluran irigasi tersebut. 11.6. Jalan Batu dan Bahu Jalan Perbaikan kembali permukaan jalan batu ataupun bahu jalan yang diperkeras harus diganti dengan batu sebaimana sebaimana telah ditentukan. 11.7. Jalan yang Diperkeras Perbaikan kembali jalan yang diperkeras harus sebaimana yang diperlihatkan dalam gambar atau sesuai dengan ketentuan dinas pekerjaan umum setempat. 11.8. Jalur Pejalan Kaki Jalur pejalan kaki harus diganti sebaimana yang diperlihatkan dalam gambar. 11.9. Bingkai Trotoar dan Saluran Tepi Jalan Bingkai trotoar dan saluran tepi jalan harus diganti dengan bahan yang sama sedemikian pula permukaannya harus kembali seperti keadaan semula. Semua pemotongan beton harus pada garis potongan yang terdekat bila tidak maka perlu digunakan alat pemotong.

12.

PENGGALIAN Bagian berikut yaitu “PENGGALIAN” harus digunakan bagi bagi pekerjaan semua pemasangan dan penyambungan semua jenis pipa.

12.1. Umum Penggalian mencakup penyingkiran semua bahan apapun yang ditemui termasuk pula semua hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelesasian pekerjaan. Penyingkiran bahan tersebut harus sesuai jalur dan kemiringan yang diperlihatkan dalam gambar rencana ataupun yang diminta oleh direksi. Batu dan bahan galian lainnya yang diklasifikasikan oleh direksi sebagai yang tidak sesuai untuk pengurugan harus disingkirkan dari lokasi pekerjaan. Kontraktor harus menyediakan, memasang dan memelihara semua pendukung dan penopang yang mungkin diperlukan untuk dinding sisi galian dan semua pemompaan, pengeringan atau cara lain yang disetujui untuk penyingkiran atau pengeringan air, termasuk penanganan terhadap air hujan dan air limbah yang berasal dari berbagai sumber yang mencapai lokasi guna mencegah terjadinya kerusakan pada pekerjaan maupun kepemilikan yang berada didekatnya. Dinding dan permukaan seluruh galian dimana pekerja kemungkinan mengalami bahaya dari tanah yang tidak stabil harus distabilkan terlebih dahulu dengan penurapan/penopangan, penurapan/penopangan, membuat sudut galian yang aman atau cara lainnya. Kontraktor harus menyediakan, memasang dan menjaga turap, penopang dan lain-lain, yang perlu untuk melindungi pekerja, mencegah pergerakan tanah yang dapat menyebabkan musibah, tertundanya pekerjaan ataupun membahayakan bangunan yang ada disekitarnya. 12.2. Perlindungan Terhadap Bangunan Yang Ada Bilamana perlu dapat dipakai cara penggalian yang sesuai guna melindungi bangunan, utilitas, tiang listrik, pepohonan, perkerasan ataupun hambatan yang ada. Di daerah di dekat fasilitas atau jalur pipa gas dan bahan bakar, kontraktor harus melakukan tindakan


XII - 33


pencegahan guna menghindari kemungkinan pecah, gangguan, atau menyebabkan kerusakan pada fasilitas dan jalur tersebut. Lebih lanjut kontraktor harus menjaga dan memperhatikan pada kemungkinan adanya uap bahan bakar dan gas yang mungkin merembes ke tanah atau telah terganggu selama penggalian dan pemasangan jalur pipa. 12.3. Penggalian Tanpa Ijin Kontraktor tidak diperkenankan menggali di luar jalur dan ketinggian yang ditujukan dalam gambar, kecuali diperintahkan oleh direksi. Penggalian tanpa ijin harus diurug kembali dengan bahan yang sesuai sebagaimana yang diperintahkan oleh direksi. Bilamana menurut keputusan direksi, penggalian yang tidak diijinkan tersebut memerlukan penggunaan beton tumbuk atau batu pecah, kontraktor harus menyediakan dan menempatkan bahan tersebut dengan baik. 12.4. Galian Terbuka 1. Umum Galian terbuka harus digali sehingga pipa dapat diletakan pada trase dan kedalaman yang diminta, dan galian tersebut dilakukan sampai didepan perletakan pipa sebagaimana sebagaimana yang diijinkan oleh direksi dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Galian terbuka tersebut harus dikeringkan dan dipelihara selama pekerjaan agar pekerja dapat bekerja secara aman dan efisien.

2. Lebar Galian Terbuka Lebar galian harus cukup agar memungkinkan pipa dapat diletakan dan disambung dengan baik, dan pengurugan serta pemadatan dapat dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana diperlukan, lebar galian harus sedimikian rupa sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penempatan penopang kayu, turap dan penopang lainnya, maupun penanganan khusus lainnya. 3. Lubang Galian Untuk Penyambungan Penyambungan Lubang galian untuk penyambungan harus dibuat disetiap lokasi sambungan agar penyambungan dapat dilakukan dengan baik. Panjang Galian Galian terbuka bagi suatu pemasangan pipa tidak boleh melebihi panjang yang diijinkan direksi. Galian harus diselesaikan paling sedikit 10 (sepuluh) meter didepan perletakan pipa terakhir. 1.

Bilamana diperlukan oleh direksi, penggalian dan pengurugan harus dilakukan dalam 24 jam, atau galian harus diurug penuh di akhir hari kerja setiap hari atau ditutupi dengan pelat baja yang ditopang dengan cukup aman serta mampu menahan beban arus lalu lintas kendaraan. 5. Galian Terbuka dan Jarak Pipa Galian harus digali sampai kedalaman yang telah ditentukan sebagaimana yang diperlihatkan dalam gambar standar agar memberikan dukungan yang menerus dan seragam dan menopang pipa pada tanah yang padat dan tak terganggu pada setiap titik diantara lubang galian sambungan. sambungan.


XII - 34


Bagian dasar tanah yang digali melampaui kedalaman yang ditentukan harus diurug kembali secara merata sebagaimana diperintahkan oleh direksi sampai pada kedalaman yang ditetapkan dengan pasir atau bahan lain yang telah disetujui serta dipadatkan. Muka akhir lapisan ini harus dilakukan dengan tepat dengan memakai peralatan tangan (manual). Bongkahan batu dan batu besar, bilamana ditemukan harus disingkirkan agar memberikan jarak bebas paling sedikit 15 cm dibawah dari setiap sisi pipa dan fitting untuk pipa dengan diameter 600 mm atau lebih kecil; dan 20 cm untuk pipa dan fitting dengan diameter lebih besar 600 mm. 6. Penggalian di Tanah yang Kondisinya Buruk Bilamana muka akhir dasar galian tidak stabil atau terdiri dari bahan yang kurang baik seperti abu, bahan sampah dan lain-lain, dan atas keputusan direksi bahan tersebut harus disingkirkan, kontraktor harus menggali dan menyingkirkan bahan tersebut. 7. Penopangan dan Penurapan Galian tanah lebih dari 1 meter harus ditopang dan diturap sehingga galian tidak gugur/runtuh, agar pekerja dapat bekerja secara aman dan menjaga permukaan jalan dan bangunan lainnya sebagaimana ditunjukan dalam gambar kondisi tanah, lalu lintas atau yang diperintahkan oleh direksi. Perhatian perlu diberikan untuk mencegah terjadinya rongga di luar turap, tetapi jika terjadi rongga; rongga tersebut harus segera diisi dan dipadatkan. Sebelum memasang penopang dan turap, kontraktor harus memberi tahu lokasi galian dengan turap dan penopang beserta dengan jadwal pelaksanaannya untuk mendapat persetujuan dari direksi. Kecuali ditentukan lain atau diperintahkan direksi, galian terbuka diperkerasan sepanjang jalan utama dan atau jalan strategis harus dilakukan dengan dengan penurapan dan dan penopangan. penopangan. Semua penopang dan turap yang tidak digunakan harus dipindahkan dengan hati-hati tanpa membahayakan pemasangan yang baru dilakukan utilitas yang ada, atau kepemilikan yang berada didekatnya. Semua rongga yang timbul akibat dicabutnya turap harus segera diisi kembali dengan pasir dan dipadatkan dengan cara penumbukan menggunakan alat yang sesuai dengan membasahinya membasahinya atau cara lain yang diperintahkan. Direksi dapat memerintahkan kontraktor secara tertulis setiap saat selama pekerjaan berlangsung untuk tidak mencabut semua turap, penopang dan lain-lain, untuk ditimbun pada saat pengurugan dengan tujuan mencegah kerusakan bangunan, utilitas dan kepemilikan. Hak direksi memerintahkan semua turap dan penopang serta bahan lain ditinggalkan/dibiarkan di tempatnya tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban di fihak direksi untuk mengeluarkan perintah seperti itu, dan kegagalan melaksanakan hak seperti itu tidak mengurangi tanggung jawab kontraktor terhadap kerusakan yang terjadi pada pihak ketiga yang diakibatkan oleh kepemilikan oleh kelalaian dalam pekejaan sebagai akibat tidak ditinggalkannya penopang atau turap untuk mencegah longsor atau bergeraknya tanah. 8. Penimbunan Bahan Galian Kontraktor harus menyusun jadwal penggalian dan pemasangan pipa sehingga tidak terjadi penimbunan bahan galian di jalan utama maupun jalan nasional. Bahan hasil galian dapat ditimbun di bagian jalan lain dengan syarat menggunakan kotak penampung tanag galian agar tidak menghambat arus lalu lintas.


XII - 35


Bahan galian yang tidak dapat dipakai untuk urugan harus ditimbun atau dibuang dengan cara yang disetujui direksi dan jauh dari jalan. Bilamana diperlukan dan diperintahkan oleh direksi, kontraktor harus mengangkut bahan galian untuk dibuang dibuang atas beban beban biaya sendiri. 13. URUGAN Bagian berikut mengenai ”URUGAN” harus diterapkan untuk semua jenis pekerjaan pemasangan dan penyambungan pipa. 13.1. Umum Urugan mencakup menyediakan, menempatkan dan memadatkan semua bahan untuk mengisi/mengurug galian pemasangan pipa dan galian untuk bangunan lainnya. Urugan tidak boleh dijatuhkan secara langsung pada pipa atau bangunan lainnya. Kecuali ditentukan lain, bahan yang digunakan untuk pengurugan harus berupa bahan yang terpilih. Jika urugan pasir atau kerikil tidak ditentukan dalam gambar, tetapi menurut pendapat direksi harus digunakan di beberapa bagian pekerjaan, kontraktor harus menyediakan dan mengurug dengan pasir atau kerikil sebagaimana ditentukan dan diperintahkan oleh direksi. Urugan harus dikerjakan setelah semua pipa terpasang, diperiksa dan disetujui direksi. 13.2. Bahan Urugan Bilamana tidak disebutkan lain dalam spesifikasi dan gambar rencana, bahan untuk urugan ditentukan sebagai berikut : 1. Bahan Terpilih Bahan terpilih adalah bahan yang telah diambil dengan penggalian atau diangkat yang tidak mengandung batu atau benda padat yang ukurannya tidak lebih besar 5 cm dalam bentuk apapun dan juga tidak mengandung bahan organik seperti rumput, akar, semak atau tumbuhan lainnya, dan tidak bersifat mengembang (non exrisive nature). 2. Urugan Pasir Urugan pasir hanya diperuntukkan pada trace jaringan didaerah-daerah perlintasan jalan raya, semua pasir yang digunakan untuk urugan harus pasir alam berbutir halus hingga sedang, tidak bergumpal, dan bebas dari kotoran, arang, abu, sampah, atau bahan lainnya yang menurut pendapat direksi dapat ditolak. Bahan tersebut tidak boleh mengandung lempung dan tanah liat lebih dari 10 berat bahan keseluruhan. 3.

Urugan Kerikil

Bila diperlukan urugan kerikil, kerikil yang dipakai harus berupa kerikil alam, memiliki partikel yang kuat berbutir halus sampai sedang dalam bentuk yang cukup seragam dan tidak mengandung batu besar atau batu dengan ukuran lebih besar dari 5 cm. Bahan tersebut harus bebas dari kotoran, abu, arang, bahan tak terpakai/buangan atau bahan yang tidak boleh ada atau bahan buangan lainnya. Bahan tersebut tidak boleh mengandung tanah liat, lempung dan tidak boleh bergumpal. 13.3. Urugan Pada galian 1.

Lapisan Alas


XII - 36


Pipa harus didasari dan dialasi hingga kedalaman minimum sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Khususnya diperlintasan jalan raya/jaringan yang memotong jalan raya, bahan bagi lapisan alas ini harus pasir, ditempatkan dalam bentuk lapisan dengan ketebalan tidak lebih dari 15 cm dan dipadatkan dengan tongkat pemadat atau cara lain yang disetujui direksi pada kepadatan kering maksimum 95 %. Pemberian lapisan alas pipa dengan memakai kerikil diperlukan sebagai pengganti pasir pada tempat yang dianggap perlu dan yang diperintahkan untuk dilakukan oleh direksi. 2. Urugan di Bawah Pipa Semua galian diurug kembali dengan menggunakan bahan yang disetujui oleh direksi, menggunakan tenaga manusia dimulai dari alas dibawah pipa hingga garis tengah pipa, diletakan secara berlapis dengan ketebalan tidak lebih l ebih dari 15 cm dan dipadatkan dengan tongkat pemadat pada ketebalan kering maksimum 95 %. Bahan urugan ditempatkan ditempatkan dalam galian secara penuh selebar galian galian di masing-masing masing-masing sisi pipa, dan perlengkapan lainnya secara menerus. Dalam hal pipa Ductile Cast Iron , dari garis tengah pipa ke permukaan, dalam ”Urugan Sampai Permukaan” harus diterapkan bagi pengurugannya. 3. Urugan di Atas Pipa Pada garis tengah pipa dan perlengkapannya sampai pada kedalaman 10 cm diatas pipa baja (steel), galian harus diurug dengan peralatan tangan (manual) atau cara mekanis lainnya yang telah disetujuinya. Bahan dan cara pengurugan harus sebagaimana yang ditunjukan dalam gambar rencana, dan ditempatkan secara berlapis dengan ketebalan tidak melebihi 20 cm dan dipadatkan dengan tongkat pemadat dengan ketebalan kering maksimum 95 %. Dalam pipa Polyvinyl Chloride , galian harus diurug dengan cara konvensional atau cara mekanis yang telah disetujui, pada kedalaman 30 cm diatas puncak pipa PVC dan tidak merusak pipa. 4. Urugan Sampai Permukaan Dari kedalaman 10 cm diatas pipa baja sampai permukaan, galian harus diurug dengan peralatan tangan (manual) atau yang disetujui, ditempatkan berlapis dengan ketebalan tidak melebihi 20 cm, dan dipadatkan dengan tongkat pemadat untuk mencegah amblasnya permukaan tanah setelah penyelesaian pekerjaan pengurugan. Dalam pipa Polyvinyl Chloride , galian harus diurug dengan tangan (manual) atau cara mekanis yang telah disetujui, pada kedalaman 30 cm diatas pipa PVC dan tidak merusak pipa 14. PENGUJIAN KEPADATAN DI LAPANGAN Dimana urugan perlu dipadatkan sampai pada kepadatan tertentu, pengujian pemadatan dapat dilakukan oleh direksi, menggunakan prosedur pengujian yang ditetapkan dalam ASTM D-1556. Referensi kepadatan tanah maksimum harus ditentukan menggunakan standard compaction test . ASTM D-698. Pengujian dapat dilakukan dalam zona pipa, dan diatas zona pipa. 15. PERLINDUNGAN TERHADAP LERENG SUNGAI, SALURAN DAN SELOKAN


XII - 37


Dimana pipa menyeberang sungai, saluran atau selokan, dan juga pada titik buang katup penguras (blow offs), pada bangunan ini harus diberikan perlindungan terhadap lereng dengan menggunakan batu lapis lindung (riprap) atau atau cara lain yang telah disetujui guna mencegah runtuhnya kemiringan tersebut. Batu lapis lindung yang ada atau perlindungan kemiringan harus diperbaiki kembali sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian ”GALIAN PERMUKAAN DAN PERBAIKAN”. Pemasangan lapisan lindung secara umum harus dimulai dari bahu hingga ke dasar kemiringan dan memenuhi sudut kemiringan yang ada dan bentuk topografi daerah sekitarnya. Sebagaimana diputuskan direksi, pemasangan lapis lindung dilakukan dari bahu hingga kedalaman tertentu untuk mencegah keruntuhan. Bahan yang digunakan untuk pemasangan batu harus batu alam yang keras dan berbentuk bundar, batu berbentuk pipih dan panjang tidak boleh digunakan. Ketebalan pasangan batu harus sekitar 35 cm, kecuali ditetapkan dan diperintahkan lain oleh direksi. Ketebalan yang disebutkan diatas, mungkin berbeda sesuai dengan lokasi pekerjaan, yaitu sudut kemiringan, kedalaman atau bentuk topografis sungai, saluran dan selokan. Kontraktor harus menyerahkan gambar kerja sebelum memasang pasangan batu untuk persetujuan direksi. Rongga diantara batu harus diisi dengan beton tumbuk dan dipadatkan dengan baik atau dengan semen bila disetujui. Area dibawah lapisan batu harus diisi dengan kerikil yang dipadatkan dengan ketebalan 20 cm. Pipa pengering harus dipasang bilamana menurut anggapan direksi memang diperlukan. Pipa pengering ini harus berdiameter 50 mm dipasang setiap (2 – (2 – 3) 3) m2 pasangan batu. Dasar sungai, saluran atau selokan mungkin perlu dilindungi sesuai dengan keadaan lapangan sebagaimana yang diperintahkan oleh direksi.

16.

KONSTRUKSI BANGUNAN KHUSUS

16.1. KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA 16.1.1. Umum Kontraktor harus menyediakan tenaga, bahan, perkakas, peralatan lainnya yang diperlukan, diluar yang disediakan atau dipinjamkan oleh pemilik untuk pekerjaan konstruksi jembatan pipa sebagaimana yang diperlihatkan dalam gambar dan/atau ditentukan disini. Batas konstruksi setiap jembatan pipa adalah pada kedua ujung sambungan ”flexible” dan/atau ”fitting” yang digunakan untuk hubungan flexible sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Dikarenakan perbedaan dan ketinggian alignment jembatan dan jalur pipa, diperlukan bentang transisi guna menghubungkannya sebagaimana diperlihatkan dalam gambar dan harus dilaksanakan sesuai dengan perintah direksi sesuai dengan kondisi lapangan.


XII - 38


Penyambungan jalur pipa pada jembatan dengan jalur pipa biasa harus dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan pipa dan setelah persetujuan direksi. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan konstruksi jembatan pipa dengan benar sesuai dengan ketentuan butir-butir yang dapat diterapkan dalam spesifikasi teknik ini. Kontraktor atas biayanya sendiri memeriksa semua ukuran jembatan pipa yang diperlihatkan dalam gambar dengan melakukan survey sendiri di lokasi pekerjaan. Kontraktor harus melakukan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, dan membantun Pemilik mendapatkan ijin dari Instansi Pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan perlintasan ini. 16.1.2. Gambar Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kontraktor berdasarkan pemeriksaan lapangan dan peta geologi tersebut, harus menyusun jadwal pelaksanaan dan gambar kerja jembatan pipa yang memperlihatkan semua ukuran, rincian pipa, bangunan bawah (abutment), pilar, pancang, pekerjaan sementara termasuk penurapan, perancah dan lain-lain, perbaikan kembali atau, membuat lapis lindung lindung (revetment) pada pada sungai sungai atau saluran dimana dimana diperlukan, diperlukan, termasuk perhitungan yang diperlukan serta menyerahkannya kepada Direksi untuk persetujuannya, sebelum memulai pekerjan pembanbunannya. Setelah itu, dengan aliran air tetap dipertahankan tetapi pada kecepatan yang lebih rendah, air ditambah dengan cairan desinfektan yang sudah disediakan oleh Pemborong dengan cara dipompakan melalui lubang berdiameter kecil di ujung pipa di bor. Volume air dan jangka waktunya sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 24 jam harus sedemikian sehingga air yang dikeluarkan mengandung sekurangnya 20 mg sisa Khlorin per liter. Jika air ini masih mengandung Khlorin bebas setelah periode kontak ini, maka harus dicuci dengan air sampai air yang dikeluarkan tidak menbandunb Khlorida yang berlebihan. Jika ternyata cairan yang dikeluarkan tidak mengandung Khlorin setelah periode kontak selama 24 jam dalam pemberian desinfektan, maka proses harus diulangi. Sebelum pemberian desinfektan pada tiap bagian pipa dengan cairan yang mengandung klorin di atas, Pemborong Pemborong harus mendapat mendapat persetujuan persetujuan tertulis tertu lis dari Direksil Direk sil Tenaga Ahli untuk menggunakannya. DESINFEKSI PIPA Sebelum jaringan pipa dipakai untuk mengalirkan air bersih ke pelanggan maka terlebih dahulu harus dilakukan pembersihan pipa dari kotoran/endapan yang ada dalam pipa dan membersihkan pipa dari kuman-kuman penyakit dengan larutan desinfektan. 16.1.3. Perancah Kontraktor harus menyediakan perancah yang memadai melintas sungai atau saluran dengan lebar yang cukup agar dapat meletakkan, menyambung, mengelas dan mengecat pipa dan da n membuat pipa dengan aman dan efisien.


XII - 39


Tindakan khusus harus dilakukan dalam merencanakan dan membangun perancah di lokasi lokasi jembatan jembatan dimana dimana pendirian pendirian pilar termasuk kedalam pekerjaan, sehingga dapat menopang dengan baik atau mendukung berat peralatan pancang dan tekanan atau kejutan dari pelaksanaan pancang. 16.1.4. Konstruksi Bangunan Bawah Kontraktor harus menyediakan turap/atau perlengkapan kedap air untuk pembuatan bangunan bawah, sehingga dapat dilaksanakan dalam kondisi kering dan aman. 1.

Pondasi

Kontraktor harus membuat pondasi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan atau yang diperlihatkan dalam gambar. a) Pondasi Langsung Kontraktor harus melakukan pengujian kapasitas daya dukung tanah di lapangan sebagaimana diminta oleh Direksi, sesuai dengan standar yang disetujui, bilamana penggalian dilakukan hingga gradien yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam gambar. Pembua Pembuatan tan lant lantai ai kerja kerja deng dengan an beton beton K 100 100 tidak tidak boleh boleh dil akuk ak ukan an seb elum el um di pero pe roll eh persetujuan dari Direksi. Tanah yang tidak sesuai untuk pondasi harus disingkirkan dan diganti dengan pasir atau batu pecah sampai sampai kedalaman kedalaman tertentu dan ditempatkan sebagaimana diperlihatkan dala dalam m gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi. Setiap lapisan bahan tersebut harus disebar dengan ketebalan maksimum 15 cm dan dipadatkan dengan alat pemadat tangan, minimum empat kali sebagaimana disetujui oleh direksi. Pengujian lapangan harus dilakukan setelah pengisian mencapai ketinggian yang direncanakan sebagaimana dijelaskan di atas untuk memenuhi kapasitas daya dukung. Ketebalan akhir 10 cm tanah asli, harus disingkirkan dengan tangan sehingga akan diperoleh tanah dasar rata tak terganggu. t erganggu. Jika tanah pada gradien galian yang direncanakan dan yang diperintahkan Direksi tidak sesuai untuk pondasi, Kontraktor harus menggali lebih dalam lagi di bawah gradien tersebut sampai sampai kedalaman tertentu sebagaimana sebagaimana diperintahkan Direksi. Di reksi. b) Pondasi Pancang Semua pancang harus disediakan dan dipasang pada lokasi yang tepat yang diperlihatkan dalam gambar dan sebagaimana ditentukan dalam bab selanjutnya. Pancang tidak boleh dipancang sebelum diperiksa, dan disetujui oleh Direksi. Kepala pancang direncanakan sebagai sendi dan harus disisipkan ke dalam bangunan bawah sedalam 10 cm. 2. Pekerjaan Beton Setelah mengecor lantai kerja, dan setelah diperiksa dan disetujui Direksi, Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diperlihatkan dalam gambar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam bagian selanjutnya, yaitu "Pekerjaan


XII - 40


Beton". Harus digunakan beton dengan kuat tekan karakteristik minimum 175 kg/cm' ). Pipa yang ditanam dalam bangunan bawah harus dimantapkan ke besi tulangan dengan cara yang disetujui serta menghindari pergeseran dari lokasi semula selama pengecoran beton. 16.1.5. Konstruksi Pilar Pilar terdiri dari sepasang pancang dan dihubungkan dengan bantalan beton. Berkaitan dengan pancang yang dipancang di sungai atau saluran, Kontraktor harus memilih secara teliti cara dan peralatan yang sesuai agar tetap pada jalur dan ketinggian yang benar sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Puncak pancang harus digabungkan ke dalam bantalan beton dengan kedalaman yang cukup sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Setelah penyelesaian pekerjaan, semua bahan yang digunakan bagi pekerjaan konstruksi, seperti perancah, pelantar kerja sementara dan lain-lain, harus disingkirkan semuanya agar tidak mengganggu aliran sungai atau saluran. 16.1.6. Konstruksi Bangunan Atas Kontraktor harus menyediakan bekisting yang kualitasnya untuk beton expose dan peralatan water stop untuk penyambungan penyambungan antar dinding. 16.1.6. Pemasangan Pipa Kontraktor harus memasang dan menyambung semua pipa “fittng” “fittng” dan da n “coupling” sesuai dengan jalur dan ketinggian yang diperlihatkan dalam gambar. 1.

Anti Lendutan (cambering)

Pada setiap bentang jembatan pipa, pipa harus dipasang dalam bentuk bekisting lengkung. Besarnya anti lendutan ini harus 1/1250 persatuan pancang bentang di bagian garis tengah bentang sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Kontraktor harus menyiapkan gambar kerja yang memperlihatkan susunan rinci bahan pipa dan juga garis pemotongan dan sudut masing-masing pipa untuk anti lendutan dan harus menyerahkannya ke Direksi untuk persetujuannya setelah pekerjaan pemasangan pipa. 2.

Pendukung Berbentuk Cincin (ring support)

"Fixed Type Ring Support" yang ditunjukkan dalam gambar harus dianggap pendukung berbentuk cincin yang dipasang di bantalan pilar. "Sliding Type Ring Support" harus dianggap sebagai pendukung berbentuk cincin yang dapat digeser secara horizontal horizonta l di bantalan bantalan pilar ke sumbu sumbu dalam pipa. Pendukung harus terbuat dan baja yang memenuhi standar yang ditentukan Direksi atau yang dianggap setara, dan dibuat sebagaimana diperlihatkan dalam gambar.


XII - 41


Demikian pula dengan baut, angker dan sekrup harus terbuat dari baja yang memenuhi standard yang sesuai seperti tersebut di atas. Pendukung berbentuk cincin harus dilas merata melingkari pipa baja. baja. 3.

Pengujian Pengecatan

(a) Umum Semua sambungan yang dilas pada jembatan pipa harus diuji secara radiografi sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Setelah disetujui oleh Direksi, semua permukaan bagian dalam (interior), sambungan las, dan permukaan bagian luar (exterior) harus dicat. (b) Pengujian Radiografi untuk Hasil Pengelasan Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, peralatan dan bahan untuk pengujian radiografi hasil pengelasan. Pengujian radiografi harus dilakukan oleh penguji yang mampu, memiliki pengalaman dan kualifikasi yang cukup untuk pekerjaan penguijian. Kontraktor harus menyerahkan pengalaman dan kualifikasi yang dimilikinya untuk persetujuan Direksi. Semua pelaksanaan pengujian harus dikerjakan dengan dihadiri oleh Direksi atau Wakilnya. Pengujian hasil pengelasan harus dilakukan sesuai dengan JIS Z 3104 "Method qf Radiografic Test and Classification of (Radiographs)" cara pengujian radiografi dan klasifikasi radiograf untuk pengelasan baja, atau standar lain yang dapat diterima oleh Direksi. Hasil pengujian radiografi diklasifikasikan dalam standar sebagai berikut : Kelas Ti ngkata ngkatan n

1 1 sampai 4

2 1 sampai 4

3 idak ada tingkatan tingkat an

Kelas dan tingkatan yang diterima harus kelas 1, tingkat 1, sampai tingkat 3 dan kelas 2, tingkat 1 sampai 3. Jika hasil pengujian memperlihatkan kelas dan tingkat lain dari pada yang disebutkan di atas, Kontraktor harus menuelas dan menguji Ulang atas beban biayanya sendiri sampai hasil yang diperoleh diterima oleh Direksi. (c) Lapisan Pelindung Luar dan Lapisan Pelindung Dalam Semua pipa baja yang terekpos, "Fitting", sambungan dan pipa yang akan dipendam dalam tanah harus dilindungi sesuai dengan yang dicantumkan dxlam bab III butir 8.4. LAPISAN PELINDUNG LUAR DAN LAPISAN PELINDUNG DALAM.

17.

PERLINTASAN DENGAN JALAN KERETA API

17.1.

Umum


XII - 42


Perlintasan Jalur Pipa dengan Jalan Kereta Api harus dik erjakan erjakan oleh Kontraktor. Gorong-gorong jalur pipa dan lubang kontrol di kedua sisi jalur jalan kereta api (KA) akan dikerjakan oleh Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA). Kontraktor harus membayar kepada PERUMKA semua biaya yang diperlukan bagi pembangunan tersebut termasuk pajak bila memang dikenakan. Waktu kerja bagi Bangunan Perlintasan dengan jalan Kereta Api sesuai dengan perintah Direksi atau PERUMKA. 17.2.

Pemasangan Pipa

Setelah PERUMKA membuat gorong-gorong, Kontraktor hams memasang pipa dan "valve" sesuai dengan butir-butir yang relevan dalam ketentuan ini. Pondasi dan penopang pipa harus disediakan dalam gorong-gorong sebagaimana diperlihatkan diperlihatkan dalam gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi. Semua sambungan dalam gorong-gorong harus disambung sebagaimana diperlihatkan dalam gambar dan oleh sekeliling pipa yang menembus dinding lubang kontrol hams diisi diisi dengan semen yang tidak mengerut 18. PEKERJAAN PENEMBUSAN PIPA (PIPE DRIVING WORK) 18.1. Umum Bahan pipa untuk pekerjaan penembus pipa disediakan oleh Pemilik bila pipa induk berdiameter 700 mm atau lebih besar, tetapi bila diameter 600 mm atau tebih kecil, bahan pipa unluk penembusan harus digunakan sebagai selubung (casin g ) dan harus disediakan oleh Kontraktor. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, bahan, perkakas dam peralatan, kecuali yang ditetapkan dalam BAGIAN SYARAT KHUSUS dan keperluan lain guna melaksanakan pekerjaan penembusan pipa sebagaimana diperlihatkan dalam gambar dan/atau ditetapkan di sini. Sebelum pekerjaan konstruksi, Kontraktor harus menyelidiki struktur lapisan bawah yang ada, utilitas dan sumur yang berada di sekitar lokasi pekerjaan supaya tidak merusak merusak fasilitas fasilitas tersebut selama tahap pembangunan. Sebelum, selama dan setelah berjalannya penembusan, Kontraktor harus membuat pengukuran secara mekanis dan mendata ketinggian tanah, permukaan jalan yang ada dan muka air sumur, jika ada, dan harus melakukan penanggulangan yang memadai terhadap penurunan ketinggian tersebut. Bilamana diketahui adanya penurunan ketinggian, Kontraktor harus segera menghentikan pekerjaan penembusan dan hal tersebut segera pula dilaporkan ke Direksi. Kerusakan terhadap perkerasan permukaan jalan, struktur lapisan bawah, peralatan dan lainnya yang diakibatkan pekerjaan penembusan harus diperbaiki dan/atau diperbarui diper barui olch Kontraktor atas beban biayanya sendiri serta sert a memuaskan Direks Direksii .


XII - 43


Kontraktor harus melakukan pekerjaan penembusan pipa dengan benar sesuai dengan butir penerapan yang dicantumkan dicantumkan dalam spesifikasi teknik. Kontraktor atas biayanya sendiri harus mencek semua ukuran yang diperlihatkan dalam gambar den-an mensurvai sendiri lokasi pekerjaan. 18.2. Penyelidikan Tanah Dalam memeriksa sifat tanah lokasi pekerjaan, Kontraktor diijinkan untuk melihat dan memeriksa data penyelidikan tanah di Kantor Pemilik yang memperlihatkan keadaan tanah pada lokasi strategis sepanjang jalur pipa. Kontraktor harus, bila diminta oleh Direksi, melakukan pemboran mencakup pengujian penetrasi standar (standard - penetration test) di lubang bor. Konsolidasi dan pengujian lain yang diperlukan pada contoh tanah yang didapat dari pengeboran tersebut untuk mengetahui sifat tanah seperti daya dukung, kuat geser, permeabilitas, (void ratio ) dan kandungan air. nilai banding rongga (void Tambahan penggantian dalam hal ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18.3. Gambar Kerja, Perhitungan dan Data yang yang Berkaitan Berkaitan Lainnya Kontraktor berdasarkan pemeriksaan dan pengujian tanah tersebut, harus menghitung tenaga penembusan (driving power) yang diperlukan. Bila memang diperlukan sekali, untuk membelokkan pipa dengan sambungan "solvent cement" agar membentuk lengkungan dengan jari-jari panjang besarnya belokan harus sesuai dengan petunjuk dari pabrik dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi. 18.4. Tanah Penutup Kedalaman Pipa Ketebalan tanah penutup kedalaman pipa yang ditembus harus mengikuti peraturan setempat. 18.5.

Ruang Penembus (driving pit)

Ruang penembus harus dibuat sedemikian guna memberikan ruang yang cukup bagi pekerja untuk menurunkan, menembuskan dan menyambung pipa secara aman din efisien dalam ruang, tersebut. Keperluan untuk pengamanan dan pemeliharaan, terhadap umum dan lalu lintas haurus benar-bcnar dipenuhi oleh Kontraktor. Didasari setiap ruang penembus harus dilengkapi dengan ruang pengering dan pompa yang menjaga agar ruang tetap kering sepanjang waktu pekerjaan penembusan. Setiap ruang penembusan juga harus memiliki peralatan yang memadai memadai untuk untuk menaruh menaruh pipa dan peralatan penembus dan untuk menyingkirkan tanah hasil galian:


XII - 44


1.

Penurapan dan Penopangan

Sebelum penggalian ruang penembus, turap tiang baja (Steel seet pile) harus dipancangkan sepanjang dinding ruang sebagaimana diperlihatkan dalarn gambar dan sebagaimana ditentukan di sini. Tiang turap harus dipancang sepanjang permukaan luar penopang. Yang dipasang sebelum pemancangan tiang turap, dan memanfaatkan penopang sebagai pedoman pemancangan guna mencegah turap melintir atau melengkung selama pemancangan Seluruh tiang turap harus dipancangkan ke tanah sampai kedalaman tidak kurang dari 8 (delapan) meter. Ukuran dan dimensi penopang baja harus direncanakan sedemikian sedemikian agar mampu mendukung; tiang turap yang dipancang disisi luarnya. Penyusunan kerangka penopang baja harus dibuat sama dengan ukuran yang diperlihatkan dengan pengelasan atau pembautan, dan kerangka setelah tiang turap dipancang harus dikencangkan sesuai dengan perintah Direksi. Walau demikian kerangka tersebut tidak boteh dilaskan ke tiang turap. 2. Pondasi dan Beton Penahan Desakan Setelah dilakukan perataan dan pemasangan pondasi batuan pada permukaan dasar ruang penembus dengan ketebalan 15 cm pada seluruh permukaannya. Kemudian pada pondasi batuan terpasang diberi lantai kerja dengan mutu kelas E dengan ketebalan 15 cm dan disediakan pula tempat, pengeringan serta penyambungan pipa dengan ukuran sebagaimana diperlihatkan dalam gambar dengan lebar 2 meter. Beton penahan desakan harus sanggup menahan desakan tenaga dorong tanpa mengalami pergeseran atau kerusakan, maka agar memungkinkan semua gaya dorong secara efisien bekerja pada pipa penembus, harus disusun seperti ditunjukkan pada gambar. Sebagai langkah utama pembuatan beton penahan desakan. Kontraktor harus, berdasarkan pada kebutuhan daya dorong, menghitung kekuatan tulangan beton yang diperlukan sehingga mampu mencegah kerusakan atau pecahnya beton dan harus menyerahkan kepada Direksi hasil perhitungan kekuatan dan tata-letak tulangannya. 18.6.

Ruang Penerima Tembusan (arriving pit)

Ruang penerima tembusan dipasangi turap dan penopang oleh Kontraktor sedemikian rupa sehingga dapat menerima pipa penembus pada posisi dan ketinggian/elevasi yang tepat serta dapat untuk menyambungkan dengan pipa biasa seperti ditunjukkan pada gambar setelah ujung pipa penembus diangkat. 18.7.

Penembusan Pipa-Pipa

Kontraktor harus melakukan penembusan pipa sesuai dengan Instruksi Pabrik pembuatnya serta persyaratan berikut ini : 1.

Persiapan


XII - 45


Setelah melakukan penyetelan p enyetelan ujung pipa penembus pada posisi posisi dan ketingg ketinggian/e ian/elevas levasii yang benar, sebagian dari dinding turap di depan alat penembus tersebut dipotong dengan pengelasan atau cara lain sehingga memungkinkan pipa ditembuskan pada bukaan yang dibuat. Ukuran dari bukaan harus kira-kira 20 cm lebih besar daripada diameter pipa tembus yang akan didorong. Bentuk pemotongan bukaan harus dikerjakan sedemikian rupa rapinya dan menunjukkan hasil kerja berketrampilan tinagi. Setelah pendorongan pipa pertama. ruangan antara pipa dan bukaan turap harus diisi dengan karung pasir atau materiallainnya yang disetului oleh Direksi untuk mencegah masuknya gumpalan tanah ke dalam ruvn-an penembus. 2.

Pemasangan Ujung Pipa Penembusan dan Bantalan Pendorong (leading pipe)

Dalam usaha mengurangi hambatan geser tanah, ujung pipa penembus harus dipasangkan pada ujung spigot pipa tembus pertama sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Bantalan pendorong harus dipasangkan pada pipa penembus sebabai usaha meneruskan gaya dorong secara tersebar dan merata pada seluruh p ermukaan dari dari ujung ujung pipa tembus yang didorong.

3.

Penembusan

Kecuali diminta oleh Direksi, pelaksanaan penembusan pipa harus dilakukan semua terus menerus hingga selesai untuk menghindari peningkatan lekatan geser antara pipa dengan tanah. Namun, pada keadaan daya dorong penembusan melampaui batas taksiran kekuatan untuk kondisi tertentu, Kontraktor harus dengan segera menghentikan pekerjaan penembusan pipa dan memberitahukan keadaan ini tanpa menunda, kepada Direksi yang akan memberikan petunjuk/pengarahan yang sesuai. Dalam hal lebih dari dua buah kaki pendorong digunakan untuk penembusan, perlu diperhatikan untuk mengupayakan semua kaki-kaki pendorong tersebut bekerja secara serempak. 4.

Penyambungan Pipa-Pipa Penembus

Setelah pipa didorong masuk sampai panjang tertera hingga perlu penyambungan, penyambungan dengan berikutnya dilakukan dilakukan di dalam ruang penembus. Penyambungan harus dilakukah sesuai dengan persyaratan dari bab-bab yang telah disebutkan terlebih dahulu sesuai dengan instruksi pabrik pembuatnya dengan cara memuaskan Direksi. 5.

Pembuangan Tanah dari Dalam Pipa

Tanah yang berada di dalam ujung kepala pipa penembus sepanjang kurang lebih satu meter diukur dari ujung terdepan tidak perlu dibuang. Selama pembuangan tanah,


XII - 46


perlu diperhatikan jangan sampai menimbulkan kerusakan pada lapisan lindung dalam pipa. 6.

Survey

Sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor melakukan pengukuran datar, titik henti dan survai lainnya diperlukan untuk penembusan pipa sehingga berlangsung dengan tepat sesuai jalur dan ketinggian yang diminta. 18.8. Pengujian Sambungan Segera dan sedapat mungkin setelah panjang jalur pipa diminta telah tembus tertanam sesuai dengan rencana, Kontraktor harus segera melakukan uji tekanan air sesuai dengan persyaratan yang diminta pada spesifikasi ini. Bila kebocoran teijadi atau terdapat cacat lain yang ditemukan pada pengujian, Kontraktor harus memperbaharui dengan biaya menjadi tanggungannya hingga memuaskan Direksi. 18.9.

Pemasangan Pipa-Pipa

Setelah menyelesaikan pekerjaan penembusan dan telah disetujui oleh Direksi. Kontraktor harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut sebagaimana pada gambar yang diserahkan Kontraktor: Kontraktor: •

Dalam hal diameter pipa 700 mm atau lebih, pipa tembus dipergunakan langsung sebagai bagian dari jalur pipa utama

•

Dalam hal pipa tembus berdiameter 800 mm dan dari pipa baja, pipa tembus dipergunakan sebagai selubung untuk jalur pipa utama, dan pipa-pipa lain seperti Ductile Cast Iron Pipe, pipa baja dan PVC yang lebih kecil dipasang kedalam selubung tersebut.

1.

Pemasangan Pipa Ductile Cast Iron

Pipa harus disambungkan dengan penyambung ditunjukkan pada gambar. Semua bagian pipa yang menanjak termasuk “bend” atau "fitting" harus dilindungi dengan selimut beton bertulang dengan cara yang sama seperti blok-blok penahan tekanan untul "blend” vertikal. Penyambungan dari pipa-pipa harus dilaksanakan sebagaimana diatur pada butir sebelumnya. 2.

Pemasangan Pipa Baja atau PVC

a) Penyambungan Pipa yang dimasukkan dalam selubung harus dikerjakan penyambungannya di dalam ruang penembus seperti yang diatur pada bab sebelumnya dan di dorong masuk ke dalam selubung dengan peralatan dan cara yang memadai serta hati -hati. b) Pengujian Sambungan Setelah memasang pipa ke dalam selubung, Kontraktor harus melaksanakan uji tekanan tekanan air sesuai dengan dengan persyaratan persyaratan yang diminta pada spesifikasi. spesi fikasi. DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 47


Bilamana kebocoran terjadi atau cacat lain ditemukan pada waktu pengujian, Kontraktor harus memperbaiki atau mengganti atas tanggungan biaya sendiri hingga memenuhi syarat.

c) Perlindungan dengan Beton Setiap bagian yang menanjak dari pipa yang dipasang termasuk "bend" atau `fitting" harus dilindungi dengan selimut beton bertulang sebagaimana layaknya pembuatan blok beton penahan tekanan untuk "bend" vertikal. Sambungan pipa harus dipasang seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. d) Penyelubungan dengan Beton Rongga-rongga yang terbentuk antara pipa selubung dengan pipa-pipa yang dimasukkan ke dalamnya harus diiisi dengan beton tumbuk (kelas E) memakai pompa beton. Ukuran maksimum batuan untuk untuk beton kelas E sebesar 25 mm. 18.10. Pengurugan Ruang Penembus Sebelum memulai pengurugan ruang penembus dan ruang penerima, beton penahan desakan, desakan , bila diminta oleh Direksi, D ireksi, harus dibuang dibuang dari dari ruang-ruang ruang-ruang tersebu tersebut. t. Setelah pekerjaan penembusan dan penyambungan pipa sebagaimana dimaksudkan telah selesai dilapisi dengan lapisan pelindung luar dan lapisan pelindung dalam pada setiap sambungan pipa baja seperti dijelaskan dimuka, serta Direksi menyetujui untuk keperluan tersebut, Kontraktor harus mengurug ruang-ruang yang dimaksud. dimaksud. Ruang-ruang tersebut harus ditimbun dengan pasir atau batu pecah dari dasar hingga ke dasar selubung beton. Material timbunan harus dipadatkan setiap ketebalan 15 cm dengan menggunakan pemadat tangan atau peralatan yang oisetujui. Bagian selanjutnya, diatas timbunan pasir atau batu pecah hingga sampai pada permukaan awal harus diurug dengan material terpilih sesuai dengan persyaratan pada buti r yang sesua sesuaii dengan dengan spesifi spesifikas kasii ini. 19.

PERLETAKAN PIPA DIBAWAH AIR

19.1.

Penyelam

Setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan dalam air, Kontraktor harus menyediakan biaya bagi penyelam-penyelam Bilamana diperlukan berdasarkan instruksi Kontraktor atau Direksi. Penyelam harus dilengkapi dengan peralatan kerja pada maksimum kedalam dan Kontraktor harus menyediakan peralatan keamanan, dan bila perlu termasuk ” pipe locator” (magneto meter) yang sesuai untuk pekerjaan bawah air. Kontraktor harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam mempekerjakan penyelam. 19.2. Survey dan Penyelidikan Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus melakukan survey antara lain : 1) Kedalaman sungai rata-rata. 2) Perbedaan muka air pada saat pasang. DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 48


3) 4)

Kecepatan arus sungai. Penyelidikan tanah di sungai.

19.3. Persiapan Pekerjaan Bawah Air Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan bawah air. Kontraktor harus mempersiapkan antara lain: 1) 2) 3) 4)

Mengajukan usulan metoda kerja. Mengatur dan merangkai perpipaan yang akan dipasang. Mengatur lalu lintas sungai bila ada. Mengurus perijinan untuk memulai kerja kepada Direksi.

19.4. Tegangan Tarik (Tensile Stress) Dalam mengajukan usulan metoda kerja, Kontraktor harus memperhitungkan tegangan tarik maksimum yang diijinkan pada setiap tempat di dinding pipa, pada setiap saat selama pekerjaan penempatan pipa sehubungan dengan pembelokan, penarikan, beban tanah, beban luar (eksternal) lainnya, tekanan internal dan lain-lain tidak lebih dari 20 kg/mm2.

19.5. Penempatan Pipa Urutan pelaksanaan pekerjaan perpipaan bawah air yang harus dilakukan oleh Kontraktor, adalah sebagai berikut : 1)

Melaksanakan survey pra pengerukan sebelum pelaksanaan pengerukan dimulai.

2)

Memonitor progres, pekerjaan selama pengerukan

3)

Melaksanakan survey setelah setelah pengerukan pengerukan untuk untuk memastikan memastikan bahwa bahwa profile profile parit, yang diinginkan telah dicapai.

4)

Sebaiknya melaksanakan melaksanakan survey pra penempatan, penempatan, sebelum penempatan penempatan pipa pada parit yang telah dibuat. Bila perpipaan langsung ditempatkan setelah pengerukan selesai, survey setelah pengerukan bersamaan dengan survey pra penarikan pipa.

5)

Memonitor pekerjaan pekerjaan penempatan penempatan pipa, untuk untuk memastikan memastikan posisi posisi perpipaan clan penempatan head.

6)

Melaksanakan survey setelah penempatan (as built survey 1), untuk memastikan posisi perpipaan.

7)

Bila penimbunan penimbunan diperlukan, memonitor, penimbunan penimbunan parit kembali terutama terutama bila terjadi sesuatu.

8)

Melaksanakan survey setelah penimbunan (as built survey 2), untuk memastikan penimbunan parit dengan kerikil dan lempung telah dilaksanakan dengan baik.

9)

Bila perlu, dapat dilakukan survey-survey lain atas perrnintaan Engineer

19.6. Pengujian Setelah Penempatan Pipa Setelah penempatan pipa, perlu dilakukan pengujian sebagai berikut : DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 49


1) Pengujian Tekanan Tekanan Hidrolis, sesuai sesuai dengan pemasangan pemasangan pipa pipa biasa. 2) Pengujian Kalibrasi, Kalibrasi, yaitu untuk memastikan memastikan internal diameter di sepanjang sepanjang pipa, tidak tidak lebih dari 5 persen kurang lebihnya daripada nominal internal diameter di setiap tempat. 20.

PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA

20.1.

UMUM

20.1.1.

Lingkup Pekerjaan

Kontraktor harus mengerjakan pekerjaan pemasangan pipa berupa perletakan pipa dan penyambungan, dengan cara yang memuaskan direksi dengan spesifikasi ini dan sebagaimana yang diperlihatkan dalam gambar kerja. 20.1.2.

Penanganan Bahan Pipa, Perkakas dan Peralatannya

Perhatian perlu diberikan dalam menangani semua bahan pipa yang disediakan oleh pemilik untuk menghindari kerusakan pada bahan tersebut selama pengangkutan, penurunan, pemasangan dan penyambungan sampai pada penyelesaian pada pekerjaan. Kerusakan pada bahan pipa yang disebutkan tadi harus diperbaiki hingga memuaskan direksi atas beban biaya kontraktor. Kontraktor juga harus menangani perkakas dan peralatan yang disediakan oleh pemilik sedemikian rupa guna menghindari kerusakan pada peralatan tersebut. Semua perkakas dan peralatan harus dijaga kebersihannya dan dipelihara dengan baik sehingga selalu siap digunakan dalam kondisi yang baik. Kerusakan yang terjadi pada perkakas dan peralatan tersebut harus diperbaiki hingga memuaskan direksi atas biaya beban kontraktor. Dalam hal perkakas dan peralatan tidak dapat diperbaiki atau hilang, kontraktor harus memberi kompensasi kepada pemilik. 21.

PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA BAJA (STEEL)

20.1.

Umum

Kontraktor harus menyediakan dan memelihara dalam kondisi baik perkakas dan peralatan untuk menangani dan memasang pipa, dan valve. Cara pemasangan pipa dan penggunaan perkakas dan peralatan juga harus sesuai dengan rekomendasi pabrik. Penopang pipa yang memadai harus disediakan bagi pemasangan pipa walaupun bahan penopang tidak diperlihatkan dalam gambar kerja. Bagian dalam semua pipa, dan valve yang dipasang, harus dijaga tetap bersih dan bebas dari benda asing dan kotoran disepanjang waktu. Langkah pencegahan mencakup penggunaan kain pembersih dan alat bantu lain yang memadai menurut petunjuk direksi selama pemasangan pipa, dan penyumbatan yang rapat semua lubang/celah yang ada pada setiap akhir hari kerja.


XII - 50


Pipa dipasang secara seragam dan menerus pada jalur dan ketinggian sebagaimana diperlihatkan dalam gambar kerja dan sesuai dengan cara pemasangan yang ditetapkan terlebih dahulu. Sebelum menempatkan pipa pada posisinya, ketinggian dan alignment akhir harus diperiksa terlebih dahulu dengan menggunakan peralatan survei. Pipa, valve, dan fitting harus dipeiksa secara teliti dari kerusakan pada saat pemasangan. Bahan yang didapati rusak sebelum, selama, atau setelah dipasang harus diberi tanda secara permanen; disingkirkan dari lokasi pekerjaan, dan diganti dengan yang baik. Secara umum, setiap 3 batang pipa disambung di atas tanah agar pelaksanaan penyambungan lebih mudah dan pada kondisi yang stabil. Pipa-pipa yang disambung menjadi satu diangkat dan diletakan kedalam galian dan didalam galian pipa tersebut disambung dengan pipa lainnya dengan menggunakan ”coupling”. Jika kontraktor mengusulkan menggunakan ” Heat Heat – shinkable sleeves ” untuk lapisan Heat – shinkable sleeves”, ”sleeves ” tersebut perlu pelindung sambungan daripada ” Heat dipasang pada pipa sebelum diletakan. Galian sekitar daerah yang diperkirakan tempat tempat sambungan sambungan dan tempat tempat untuk untuk ”Heat – shinkable sleeves ” atau ”Sleeves ”, ”, harus digali lebar untuk kemudahan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan. 20.2. 1.

Pemasangan Pipa

Penurunan Pipa ke Dalam Galian

Peralatan Perkakas, dan fasilitas direksi yang memuaskan direksi harus disediakan dan digunakan oleh komperator untuk keamanan dan kenyamanan pekerjaan. Semua pipa “fitting ”, ”, dan “valve ” harus diturunkan secara hati-hati hati-hati kedalam galian, satu persatu, dengan batasan diameter memakai “crane ”, ”, Derek, tali, tali, atau dengan mesin, perkakas, atau peralatan, lainnya yang sesuai, dengan cara sedemikian rupa agar mencegah kerusakan terhadap bahan, lapisan pelindung luar (protective coating) serta lapisan pelindung dalam (Linning). Bahan tersebut sama sekali tidak diperkenankan dijatuhkan atau dilemparkan kedalam galian. Jika kerusakan terjadi pada pipa “valve” atau perlengkapan dapa saat penanganannya, harus segera dilaporkan kepada direksi. Direksi akan menentukan perbaikan yang diperlukan atau menolak bahan yang rusak tersebut. 2.

Pemeriksaan Sebelum Pemasangan

Semua pipa ”Fitting” harus diperiksa secara hati-hati hati-hati dari kemungkinan kerusakan, pada saat di atas galian sesaat sebelum dipasang pada posisi akhir. Setiap ujung pipa harus diperiksa dengan secara khusus, karena daerah ini paling mudah mengalami kerusakan dalam penanganannya. penanganannya. Pipa atau ” Fitting Fitting ” yang rusak/cacat harus diletakan terpisah untuk pemeriksaan oleh direksi yang akan menentukan perbaikan yang diperlukan ataupun menolaknya.


XII - 51


3.

Fitting ” Pembersihan Pipa dan ” Fitting ”

Bagian luar dan dalam ujung pipa harus dibersihkan dengan kain kering dan bersih, dikeringkan dan bebas dari minyak dan lemak sebelum pipa dipasang. Bila ada profil pengaku badan (stiffeners ) guna melindungi ujung pipa, semua profil pengaku tersebut harus disingkirkan sampai bersih demikian pula benda asing lainnya dalam pipa. 4. Perletakan Pipa Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah benda asing masuk kedalam pipa pada saat pipa diletakan pada jalur. Selama berlangsungnya peletakan, tidak boleh ada kotoran, perkakas, kain, ataupun benda-benda benda-benda lainnya ditempatkan dalam pipa. Saat satuan panjang pipa dalam galian, setiap ujung pipa harus dipasang berhadapan dengan pipa yang sebelumnya, pipa dipasang dan ditempatkan pada jalur dan ketinggian yang benar. Pipa dimantapkan ditempatkan dengan bahan urugan yang telah disetujui dan dipadatkan dengan ketinggian yang sama kecuali pada ujung pipa. Tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk mencegah tanah atau kotoran lainnya masuk ke sambungan. Setiap saat bial pemasangan pipa sedang berlangsung, ujung pipa harus ditutup/disumbat ditutup/disumbat dengan bahan yang memadai dan dengan cara yang disetujui oleh direksi. 5.

Pemotongan Pipa

Pemotongan pipa untuk menyisipkan ” Tee ”, ” Bend tujuan lainnya, Tee ”, Bend ” atau ” Valve Valve ” atau tujuan harus dilakukan dengan mesin potong yang sesuai dengan cara yang rapih dan baik, tanpa menyebabkan kerusakan pada pipa maupun lapisan pelindung dalamnya dan menghasilkan ujung yang halus pada sudut yang tepat terhadap sumbu pipa. Pemotongan pipa baja harus dikerjakan dengan mesin pemotong yang sesuai menghasilkan potongan yang halus pada sudut yang benar atau sudut yang diminta terhadap sumbu pipa. Pemotongan perlu dijaga agar jangan sampai merusak lapisan pelindung luar maupun lapisan pelindung pipa dalam. Ujung potongan pipa yang dipotong tersebut, harus dipotong serong (Beveled) dengan ukuran yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi.

Fitting ” seperti ” Bend Bend ”, Tee ”, flange dan spigot ” dipotong untuk Tidak boleh ada ” Fitting ”, ” Tee ”, dan ” flange pekerjaan pemasangan pipa, sejauh tidak ada instruksi tertulis yang diberikan kepada kontraktor dari direksi. 20.3. 1.

Penyambungan dengan Pengelasan di Lapangan

Umum


XII - 52


Pengelasan pipa baja di lapangan harus disesuai dengan persyaratan yang ditentukan berikut ini. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam spesifikasi ini, mengacu pada standar ataupun pedoman (code) berikut berikut ini. (a)

Codes of Japanese Waterworks Steel Pipes Manufactures’ Association (WSP)

(b)

Codes of Welding Engineering Standard (WES), Japan

Bila pengelasan dilakukan dalam galian, galian harus dilebarkan dan dibuat lebih dalam agar memungkinkan pengelasan sebagaimana diminta. Jumlah pipa yang akan menjadi satu, dengan panjang yang sesuai yang dilakukan diatas permukaan tanah, tanah, serta cara perletakannya perletakannya ke posisi yang sesuai, harus harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi. Pengelasan yang diminta oleh Direksi harus diuji dengan cara pengujian yang dicantumkan dalam “4 PENGUJIAN TANPA MERUSAK PADA PENGELASAN DI LAPANGAN” dalam 9.2.4 atau cara yang diterima oleh Direksi. Untuk jembatan pipa, harus diuji sepanjang seluruh pinggiran setitap sambungan, dengan cara pengujian radiografi kecuali ditentukan lain. Penyambungan dengan pengelasan harus dilakukan baik dengan sambungan dengan las tumpul tunggal (single-welded butt joint ) atau las-tumpul ganda (double-welded butt joint) sesuai sesuai yang ditentukan. 2.

Juru Las (Welder)

Kontraktor harus memasukkan pengalaman dan kualifikasi juru las yang diusulkan untuk persetujuan Direksi. Juru las tersebut harus memiliki pengalaman dan kualifikasi yang cukup bagi pekerjaan pengelasan, dan memegang sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh bada berwenang. 3.

Batang Las dan Mesin Las

Batang las harus sesuai persyaratan yang ditentukan dalam JIS Z 3211 dan 3212 atau yang memiliki kuat tarik yang setara atau lebih baik dari logam dasar bahan pipa. Batang las yang menyerap lengas (moisture ) tidak boleh digunakan dan tingkat lengas harus lebih kecil dari 2,5 % untuk batang yang diiluminasi (illuminated rod ) dan 0,5 % untuk batang yang hydrogennya rendah (low hydrogenous rod) Mesin las, harus mesin pengelasan busur nyala (Arc Welding Machine) dengan arus AC atau pengelasan busur nyala DC, sebagaimana yang ditentukan dalam JIS C 9301 atau pada standar yang telah diterima oleh Direksi. 4.

Penyiapan Ujung Pipa

Ujung pipa seluruhnya harus mempunyai alur menyudut/serong (bewel) yang sesuai sebelum pengelasan. Kecuali ditentukan lain atau disetujui oleh Direksi, alur tersebut harus dibuat pada bagian permukaan luar (exterior ) untuk pipa dengan diameter 700 mm dan yang lebih kecil dan pada permukaan dalam (interior) untuk pipa dengan diameter 800 mm dan yang lebih besar.


XII - 53


Pipa yang mempunyai ketebalan dinding 16 mm atau lebih, harus alur dikedua sisi pipa agar dapat dilakkan sambungan las tumpul ganda (double welded butt joint ). ). Bentuk dan ukuran celah yang terbentuk oleh alur menyudut tersebut, harus sesuai dengan JIS G3443 atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi. 5.

Pengelasan

Sebelum pengerjaan pengelasan, permukaan alur harus dibersihkan dari debu, tanah dan karat dengan menyikat dan mengasah (grinding ). ). Bila pipa akan dipotong di lapangan, lapisan pelindung dalam maupun lapisan pelindung luar pada kedua ujung pipa, harus dikupas minimum 10 cm, kemudian ujung pipa dibuat alur sebagaimana yang ditentukan. “Fitting ” tidak boleh dipotong di lapangan. Atas pengelasan dan kecepatan harus dijaga selama pekerjaan pengelasan, harus terus menerus (berlanjut) dari bagian dasar ke bagian atas pinggiran pipa. Bila pengelasan dilakukan di lapangan, Kontraktor harus memperhatikan keadaan cuaca seperti hujan, temperatur, kelembaban dan angin. Pekerjaan tidak boleh dilakukan dalam kondisi cuaca seperti yang telah disebutkan tanpa perlindungan atau persetujuan dari Direksi. Permukaan hasil pengelasan harus seragam tanpa ada sempalan yang berlebihan, tumpang tindih dan ketidakrataan. 20.4. 1.

Pengujian Tanpa Merusak Pada Pengelasan di Lapangan.

Umum

Bagian ini dipakai untuk Pengujian Tanpa Merusak Sambungan dengan pengelasan setelah pemasangan pipa. Bagian pipa baja bawah tanah, semua pengelasan di lapangan harus diuji dengan cara uji cairan penembus dengan perwarna (dye penetrant test ). ). Pengujian harus dilakukan oleh perusahaan pemeriksa yang independen yang memiliki sertifikat dari badan yang berwenang. Kontraktor harus memberikan keterangan mengenai perusahaan pemeriksa yang diusulkan beserta pengalamannya, bersama dengan kualifikasi kepala pengawas yang disebutkan untuk persetujuan Direksi. Kontraktor harus menyediakan semua tenaga kerja, peralatan dan bahan untuk pengujian tanpa merusak pada sambungan dengan pengelasan di lapangan. Semua pengujian harus dilakukan dengan dihadiri Direksi atau wakilnya, kecuali disetujui lain oleh Direksi. Kontraktor harus menunjuk kepala pengawas yang mampu, yang bertanggung jawab dalam mengawasi prosedur pengujian sambungan dengan pengelasan. Kontraktor harus menyusun dan menyerahkan laporan mengenai hasil pengujian sambungan dengan pengelasan yang dilakukan di lapangan kepada Direksi. Laporan


XII - 54


harus berisi analisa dari pengujian, film, rekaman fotografi dan sebagainya; yang ditandatangani oleh pengawas dan diserahkan sebanyak 5 (lima) copy kepada Direksi. 2.

Pemeriksaan Secara Amatan (visual inspection)

Pengelasan alur dan pengelasan kedua harus diperiksa secara amatan. Kerusakan berikut ini dapat menyebabkan ditolaknya hasil pengelasan dan Kontraktor harus mengelas dan menguji kembali atas biayanya sendiri. • Adanya lubang (pit ) di permukaan potongan berlebih (undercut ) dengan kedalaman 1 mm atau lebih • Adanya potongan • Adanya potongan berlebih (undercut ) dengan kedalaman lebih dari 0,5 mm dan

kurang dari 1,0 mm dan lebih dari ketebalan dinding. tumpang tindih adanya adanya (overlap ) • Adanya tumpang penguatan berlebihan • Adanya penguatan Ketebalan Dinding (mm)

Maximum Reinforcement (mm)

12,1 atau lebih kecil

3,2

Lebih besar dari 12,7

4,8

), dan • Butiran yang tidak merata (unven beads ), kerusakan akibat nyala (are strike) • Adanya kerusakan 3.

Uji Cairan Penembus Dengan Warna

Penetrasi warna harus dipakai pada pengelasan terakhir dan prosedur pelaksanaan harus memenuhi rekomendasi pabrik. Adanya retakan dan/atau lubang harus diperbaiki dan diuji ulang atas biaya kontraktor sendiri. Direksi dapat meniadakan uji cairan penembus dengan warna, bila kemampuan pengelasan kontraktor dapat diterima atas dasar pengujian yang diserahkan oleh perusahaan pemeriksa yang independen 21.

PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA POLY VINILCHLORIDE

21.1.

Umum

Pefice ” yang digunakan dalam spesifikasi dalam dokumen ataupun gambar Singkatan ” Pefice berarti poly vinil cloride. Kontraktor harus menyediakan dan memelihara dalam keadaan baik perkakas dan peralatan yang sesuai bagi penanganan dan pemasangan pipa, ” valve dan Fitting ” ” valve dan Cara pemasangan pipa dan penggunaan perkakas serta peraltan harus sesuai dan memahami petunjuk dari pabrik atau mengikuti pengarahan dari Direksi. 21.2.

Pemasangan Pipa


XII - 55


1. Penurunan Pipa Kedalaman Galian Perkakas, peralatan yang baik, dan fasilitas yang memenuhi syarat harus disediakan dan digunakan oleh kontraktor bagi keamanan dan kelancaran pekerjaan.

Fitting , dan Valve ” harus diturunkan kedalam galian satu persatu dengan Semua Pipa, ” Fitting menggunakan derek, tali/tambang, atau dengan perkakas atau peralatan lainnya yang sesuai, sedemikian rupa untuk mensegah kerusakan pada bahan tersebut maupun lapisan pelindung luar dan dalamnya. Bahan tersebut dengan alasan apapun tidak boleh dijatuhkan atau dilemparkan kedalam galian. Jika terjadi kerusakan pada pipa, fitting, valve, atau perlengkapan lain dalam penanganannya, kerusakan tersebut harus segera diberitahukan kepada Direksi. Direksi harus menetapkan perbaikan atau penolakan bahan yang rusak tersebut. 2.

Pemeriksaan Sebelum Pemasangan

Pipa, valve dan fitting harus diperiksa dengan seksama dari kerusakan pada saat pemasangannya. Bahan yang rusak yang ditemukan sebelum, selama atau ssudah pemasangan pada kedudukan akhir, pipa harus diperiksa secara seksama dari retakan dan kerusakan.

Spigot ” harus diperiksa secara teliti karena bagian ini paling mudah rusak selama Ujung ” Spigot Fitting ” rusak harus diletakkan penanganannya. Pipa atau ” Fitting diletakkan terpisah untuk pemeriksaan oleh Direksi. 3.

Pembersihan Pipa dan ”Fitting”

bell ”, Semua lepuhan, gumpalan dan bahan lain yang tak berguna harus dsingkirkan dari ” bell ”, ujung spigot setiap pipa dan bagian luar ujung spigot, dan sebelum pipa dipasang bagian bell ” harus diseka sampai bersih, kering dan bebas dari lemak dalam dalam ” bell Semua bagian dalam semua pipa yang terpasang, valve dan fitting yang telah terpasang harus dijaga agar tetap bersih dan bebas dari benda asing dan kotoran. Tindakan pengahan harus berupa pengguna kain pembersih selama pemasangan dan penyumbatan kedap air semua bukaan/celah di setiap akhir pekerjaan setiap hari. 4.

Pemasangan Pipa

Pipa harus diletakkan agar diperoleh perletakan/tumpuan yang seragam dan menerus sesuai jalur dan gradien yang diperlihatkan dalam gambar dan sesuai dengan jadual perletakan yang ditentukan bagi pemasangan. Sebelum menempatkan pipa ke posisinya alignment dan gradien akhir harus dicek dengan peraltan survey. Setiap tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah benda asing masuk kedalam pipa saat ditempatkan pada jalur pemasangannya. Selama pemasangan, tidak boleh ada sampah, perkakas, kain, atau benda lainnya yang diletakkan/ditinggalkan kedalam pipa. Setiap batang pipa yang diletakkan dalam bagian ujung spirogt harus diletakkan ditengah bell, pipa didorong masuk dan ditempatkan pada jalur dan gradien yang benar. Pipa harus dimantapkan di tempatya dengan bahan urugan yang dipadatkan merata, kecuali pada bagian bellnya. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah tanah atau kotoran lainnya masuk ke dalam sambungan. sambungan.


XII - 56


Pada saat tidak dilakukan pekerjaan penyambungan ujung terbuka pipa harus ditutup dengan cara yang memadai yang disetujui oleh Direksi. Khususnya pada musim hujan, kontraktor harus melakukan tindakan untuk mencegah air hujan/atau sampah dan benda lainnya yang tidak perlu masuk ke pipa yang telah dipasang, dan jangan sampai pipa tersebut terapung 5. Pemotongan Pipa Pemotongan pipa diusahakan seminimum mungkin. Bila perlu pemotongan harus dilakukan tegak lurus terhadap sumbu pipa dan rata. Pemotongan harus dilakukan dengan peralatan yang sesuai dengan rekomendasi pabrik. Ujung potongan dan tepian yang kasar harus diperhalus dan dipotong resong (Beviled) dengan alat yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. Ujung potongan serong harus sama denan yang dibuat dipabrik. Perkakas bagi keperluan pemotongan pipa dan membuat ujung potongan serong harus sesuai denga rekomendasi pabrik. Tanda kedalaman (garis melingkar yang jelas) harus dibuat diujung spigot pipa yang dipotong dilapangan untuk menandakan kedalaman penetrasi spigot yang benar kedalam sambungan pipa.

21.3.

Jenis Sambungan Sambungan Pipa Poly Vinil Cloride yang dipakai dalam Proyek), Proyek), sebagai berikut :

a.

”Push”Push-On Rabering” yang dipakai untuk pipa diameter 50 mm 50 mm – – 300 300 mm

b.

Sambungan ”Solvencement”, ”Solvencement”, yang dipakai untuk pipa diameter 20 mm – 40 – 40 mm

Push-On Raubbering ” dan Semua bahan pelicin (lubrican) untuk sambungan ” Push-On Solvencement ” untuk PVC harus disediakan oleh ”solvencement ” untuk sambungan ” Solvencement kontraktor. Kontraktor harus menyerahkan data teknis dan contoh untuk persetujuan untuk Direksi 1.

Penyambungan pipa dengan sambungan ”Push”Push -On Rubbering” ”Socket” dan ”Spigot” pipa harus dibersihkan dengan seksama sebelum cincing karet (rubbering) dipasang ditempatnya.

”Spigot” kemudian dilumuri secara merata dengan bahan pelicin yang telah disetujui dan pipa ditekan masuk ke ”Socket”. Penekanan pipa ”Socket” harus dilakukan dengan menekan ujung lain pipa yang sedang dipasang. Blok kayu atau alat lainnya yang memadai harus dibuganakan untuk mensegah kemungkinan terjadinya kerusakan ”Socket’ tersebut pada mana batang tersebut ditekan. Tidak boleh ada ganjal dibawah pipa dan pipa harus terletak merata diatas bahan alasnya (Badding material). Bila diperlukan sekali untuk pembelokkan pembelokkan pipa dengan sambungan ”Push”Push -on” agar membentuk lengkungan dengan jari-jari yang panjang, besarnya belokan harus sesuai dengan petunjuk pabrik dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi. 2.

Penyambungan Pipa Dengan Sambungan ”solvencement”


XII - 57


Socket ” dan ” spigot spigot ” pipa, harus dibersihkan dengan seksama sebelum ujung spigot ” Socket dilumuri ”Solvencement” yang telah disetujui oleh Direksi. Solvencement ’ dalam jumlah yang mencuki dilumurkan secara merata diujung ” Spigot Spigot ”. ” Solvencement ”. Penekanan ” Spigot Spigot ” yang telah diberi ” Solvencement Solvencement ” ke ” Socket Socket ” tersebut harus dilakukan engan hati-hati. Konraktor agar melakukan dengan hati-hati supaya tidak menyebabkan kerusakan pada pipa yang baru dipasang. Pipa yang baru selesai disambung dengan digeser/dipindahkan digeser/dipindahkan ataupun dibat lengkung.

” Solvencement ”, Solvencement ”,

tidak

boleh

Bila memang diperlukan sekali, untuk membelokkan pipa dengan sambungan Solvencement ” agar membentuk lengkungan dengan jari-jari ” Solvencement jari-jari panjang, besarnya belokan harus seuai dengan petunjuk dari pabrik dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi.

22.

PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA ”POLYETHYLINE”

22.1.

Umum

Dalam spesifikasi dan dokumen ataupun gambar, Pipa ’POLYETHYLINE” disingkat dengan nama ”PE” termasuk jenis thermoplastik. Untuk air minum spesifikasi pipanya adalah adalah PE 100 yang diproduksi dari jenis HDPE atau MDPE. Kontraktor harus menyediakan dan memelihara dalam keadaan baik perkakas dan peralatan yang sesuai bagi penanganan dan pemasangan pipa ” Valve ”. Valve ” dan ” Fitting Fitting ”. Cara pemasangan pipa dan penggunaan perkakas serta peralatan harus sesuai dan memahami petunjuk dari pabrik atau mengikuti pengarahan dari Direksi. 22.2. 1.

Pemasangan Pipa

Penurunan Pipa Kedalam Galian

Perkakas, peralatan yang baik, dan fasilitas yang memuaskan Direksi harus disediakan dan digunakan oleh kontraktor bagi keamanan kelancaran pekerjaan. Pipa PE diameter kecil diproduksi dalam bentuk roll. Penurunan kedalam galiannya dapat dengan 2 cara : baik dilepas dulu dari gulungannya baru diturunkan atau diturunkan dulu kedalam galian dalam bentuk roll baru dilepas. Pipa PE diameter besar diproduksi dalam bentuk batang. Semua pipa, ” Fitting Fitting ” dan ” Valve Valve ” harus diturunkan kedalam galian satu persatu, dengan menggunakan derek, tali/tambang, atau dengan perkakas atau peralatan lainnya yang sesuai sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan pada bahan tersebut maupun lapisan pelindung luar dan dalamnnya. Bahan tersebut dengan alasan apapun tidak boleh dijatuhkan atau dilemparkan ke dalam galian.


XII - 58


Fitting ”, Valve ” atau perlengkapan Jika terjadi kerusakan pada pipa, ” Fitting ”, ” Valve perlengkapan lain dalam penangannannya kerusakan tersebut harus segera diberitahukan kepada Direksi. Direksi harus menetapkan perbaikan atau penolakan bahan yang rusak tersebut. 2.

Pemeriksaan Pemeriksa an Sebelum Pemasangan.

Valve ” dan ” Fitting Fitting ” harus diperiksa dengan seksama dari kerusakan pada saat Pipa, ” Valve pemasangannya. Ahan yang rusak yang ditemukan sebelum, selama atau sesudah pemasangan pada kedududkan akhir, pipa harus diperiksa secara seksama dari retakan dan kerusakan. Pipa atau ” Fitting diletakkan terpisah untuk pemeriksaan Direksi. Fitting ” yang rusak harus diletakkan 22.3.

Penyambungan Pipa

Jenis sambungan pipa Polyetheline adalah sebagai berikut : a.

Sambungan mekanis : Mechanical-join: sambungan plastik, injection • Mechanical-join: (20 mm-63 mm) imulded, tipe push-in dengan O-ring dan ulir • Sambungan dari metal

b.

Welding (heat fusion) : mm – 250 250 mm) • But welding ( 63 mm – mm – 125 125 m) • Socket welding (20 mm – • Saddle welding

c.

Electro welding (25 mm – mm – 125 125 mm) • Las otomatis dari fitting PE yang sudah ada kumparan pemanas.

Cairan pembersih serta peralatan penyambungan harus disediakan oleh kontraktor. Kontraktor harus menyerahkan data teknis dan contoh untuk persetujuan Direksi. 1.

Penyambungan Dengan Sambungan Mekanis

Pipa dimasukkan kedalam sambungan lalu mur penekannya dikencangkan. dikencangkan. Penyambungan sistem mekanik lainnya juga sama seperti halnya penyambunganpenyambungan yang biasa dilakukan. 2.

Penyambungan Pipa dengan Welding (Heat fusion) •

Butt weldding Pipa diklem pada alat penekan. Kedua permukaan pipa harus dibersihkan dan diratakan dengan pengetap. Setelah alat pengetap dilepaskan, plat pemanas dijepit diantara kedua permukaan pipa dengan sedikit tekanan untuk beberapa detik. Kemudian plat pemanas dilepaskan. Tekan kedua pipa dengan tekanan tertentu sampai mendapatkan lebar yang dikehendaki dari bagian yang menyatu. Hilangkan tekanan untuk beberapa saat, setelah dingin klem dapat dibuka.

•

Socket welding


XII - 59


Pipa dipotong tegak luru dengan sumbunya. Permukaan luar pipa dan bagian dalam socket harus dibersihkan dengan cairan pembersih khusus. Jepit bagian ujung pipa yang sebelumnya telah diukur dengan mall yang sudah ditentukan. Masukkan ujung pipa dalam socket pemanas dan socket sambungan ke dalam spigot pemanas untuk beberapa detik. Keluarkan alat pemanas dan bagian pipa harus segera dimasukkan kedalam socket sambungan. Biarkan beberapa saat sampai dingin. •

3.

Sudle Welding Mula-mula kedua permukaan yang akan di las harus dibersihkan dengan cairan pembersih. Taruh piringan pemanas diantara pipa sudle dengan tekanan tertentu untuk beberapa saat. Lepaskan piringan pemanas dan sambung segera pipa dengan sudle tersebut dengan tekanan tertentu untuk beberapa saat. Setelah sambungan dingin baru pipa dilubangi dengan alat yang biasanya sudah ada pada sambungannya.

Penyambungan dengan Elektro Welding Kontraktor harus menyediakan KONTROL BOX khusus dengan tegangan yang harus sama dengan tegangan dari spesifikasi sambungan yang ditentukan oleh produsen sambungan tersebut. Mula-mula kedua permukaan yang akan disambung harus dubersihkan dengan cairan pembersih.Sambung pipa dengan sambungan yang akan dilas. Kemudian kabel dari kontrol box disambung kedalam sambungan yang tersedia. Hidupkan kontrol box dan secara otomatis akan berhenti sendiri bila proses penyambungan penyambungan selesai. Sebagai kontrol, material dari dalam akan keluar dari lubang indikator pada sambungan.

23.

PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DUCTILE CAST IRON

23.1.

Umum

Kontraktor harus menyediakan dan memelihara dalam kondisi baik pekakas dan peralatan untuk menangani dan memasang pipa dan valve. Cara pemasangan pipa dan penggunaan perkakas dan juga peralatan harus sesuai dengan rekomendasi pabrik. Penopang pipa yang memadai harus disediakan bagi pemasangan pipa walaupun bahan penopang tidak diperlihatkan dalam gambar kerja. Bagian dalam semua pipa dan valve yang dipasang, harus dijaga tetap bersih dan bebas dari benda asing dan kotoran sepanjang waktu. Langkah pencegahan mencakup penggunaan kain pembersih dan alat bantu lain yang memadai menurut petunjuk direksi selama pemasangan pipa, dan penyumbatan yang rapat semua celah/lubang yang ada pada setiap akhir hari kerja. Pipa dipasang secara seragam dan menerus pada jalur dan ketinggian sebagaimana diperlihatkan dalam gambar kerja dan sesuai dengan cara pemasangan yang ditetapkan terlebih dahulu. Sebelum menempatkan pipa pada posisinya, ketinggian dan alinyamen akhir harus diperiksa terlebih dahulu dengan menggunakan peralatan survey. Pipa, valve dan fitting harus diperiksa secara teliti dari kerusakan saat pemasangan. Bahan yang didapati rusak sebelum, selama dan setelah dipasang harus diberi tanda secara permanen, disingkirkan dari lokasi pekerjaan, dan diganti dengan yang baik. 23.2.

Pemasangan Pipa


XII - 60


1.

Penurunan Pipa ke Dalam Galian

Peralatan, perkakas, dan fasilitas yang memuaskan direksi harus disediakan dan digunakan oleh kontraktor untuk keamanan dan kenyamanan pekerjaan. Semua pipa, fitting dan valve harus diturunkan secara hati-hati kedalam galian, satu persatu dengan batasan diameter memakai crane, derek, tali atau dengan mesin perkakas atau peralatan lainnya yang sesuai dengan cara sedemikian rupa agar mencegah kerusakan terhadap bahan lapisan pelindung luar (protective coating) serta serta lapisan pelindung dalam (lining). Bahan tersebut sama sekali tidak diperkenankan dijatuhkan atau dilemparkan kedalam galian. 2.

Pemeriksaan Sebelum Pemasangan Pemasangan

Semua pipa dan fitting harus diperiksa secara teliti dari retak dan kerusakan lainnya pada saat benda berada diatas galian sebelum saat pemasangan pemasangan dalam posisi akhir. Ujung spigot harus diperiksa dengan teliti karena daerah ini merupakan yang paling mudah mengalami kerusakan dalam penanganan. Pipa atau fitting yang rusak harus diletakan terpisah untuk diperiksa oleh direksi yang akan menetapkan perbaikan yang diperlukan atau menoaknya.

3.

Pembersihan Pipa dan Fitting Semua gumpalam, gelembung udara, dan kelebihan lapisan pelindung harus disingkirkan dari bell dan ujung spigot setiap pipa dan sebelum pipa dipasang bagian luar ujung spigot dan bagian dalam bell harus diseka bersih, kering dan bebas minyak atau lemak.

4.

Pemasangan Pipa

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah benda asing masuk kedalam pipa saat dipasang dalam jalurnya. Selama pemasangan berlangsung, benda, perkakas, kain atau bahan lainnya tidak boleh diletakan dalam pipa Pada saat batangan pipa diletakan kedalam galian, ujung spigot harus ditempatkan pada lingkaran bell dan ditekan masuk serta diatur pada jalur yang benar. Pipa dimantapkan pada tempatnya dengan bahan urugan yang telah disetujui yang kemudian dipadatkan kecuali pada bagian bell. Langkah pencegahan harus dilakukan guna mencegah tanah atau bahan lainnya masuk kedalam ruang sambungan. Pada saat tidak dilakukan pemasangan pipa, bukaan pada ujung pipa harus ditutup dengan cara yang memadai yang disetujui oleh direksi. 5.

Pemotongan Pipa

Pemotongan pipa guna menyisipkan tee, bend atau valve ataupun untuk tujuan lain harus dilakukan dengan mesin pemotong yang sesuai dengan cara yang rapi dan tenaga terlatih tanpa menimbulkan kerusakan pada pipa maupun lapisan pelindung dalamnya serta menghasilkan ujung yang halus pada sudut yang sesuai terhadap sumbu pipa. 23.3.

Penyambungan Pipa Jenis Sambungan Mechanical


XII - 61


Penyambungan pipa yang ditentukan berikut ini hanya memperlihatkan penerapannya secara umum. Untuk rincian pekerjaan penyambungan, kontraktor harus memahami petunjuk dari pabrik atau mengikuti perintah direksi. Semua pipa yang ditentukan dalam bagian ini, mencakup pipa fitting dari jenis sambungan yang sama/sejenis. sama/sejenis. 1.

Pemasangan Perlengkapan

Di bagian luar spigot dan di bagian dalam bell jenis pipa dengan sambungan mekanik ini harus dibersihkan dengan kain yang bersih agar bebas dari kotoran. (mechanical joint) ini Bis – – tekan (gland) dan cincin karet ductile iron selanjutnya disisipkan diujung spigot dengan bibir bis-tekan menghadap kearah ujung bell atau socket. 2.

Pembautan Sambungan

Seluruh bagian pipa harus ditekan/didorong masuk guna menempatkan ujung spigot pada bell. Cincin karet sedemikian harus ditekan keposisinya dalam bell, perhatian perlu diberikan untuk menempatkan cincin karet secara merata disekeliling sambungan. Bis-tekan ductile iron harus digeser sepanjang pipa sampai pada posisi untuk pembautan, semua baut dimasukan dan sekrup diputar dengan tangan. Semua sekrup dikencangkan dengan kunci puntir (wrench) yang yang sesuai. Sekrup yang terpisah dalam sudut 180 derajat harus dikencangkan bergantian agar diperoleh tekanan yang seimbang diseluruh bis-tekan. Akhirnya semua sekrup harus dikencangkan dengan kunci puntir dan pastikan bahwa semua sekrup telah dikencangkan dengan puntiran ( torque ) yang telah ditentukan. Puntiran baut bagi setiap ukuran baut harus sesuai dengan standar pabriknya tetapi secara umum adalah sebagai berikut :

3.

Ukuran Sekrup (mm)

Diameter Nominal Pipa (mm)

Standar Momen Puntir (kg-m)

16

75

6

20

100 – 600 100 –

10

24

700 – 800 700 –

14

30

900 atau lebih besar

20

Sudut Belokan yang diperbolehkan untuk Pipa dengan Sambungan Mekanik

Bilamana diperlukan untuk membelokan pipa dengan sambungan mekanik agar supaya membentuk lengkungan berjari-jari panjang, besarnya penyimpangan harus sesuai dengan petunjuk pabrik dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi. 23.4. 1.

Penyambungan Pipa Jenis Sambungan Push On

Pemasangan


XII - 62


Jenis sambungan push on diterapkan untuk pipa diameter 300 mm dan yang lebih kecil dan dengan memakai jenis sambungan mekanik dimana pipa lurus dan fitting atau fittingnya itu sendiri disambungkan. Pemasangan dan penyambungan pipa sambungan push on dengan fitting harus dilakukan dengan bahan pelicin (lubricant ) yang disetujui oleh direksi. Kontraktor harus menyerahkan katalog dan data teknis serta contoh kepada direksi sebelum menggunakan bahan pelicin tersebut dalam pekerjaannya dalam waktu yang cukup bagi direksi untuk memeriksanya terlebih dahulu. Bagi semua sambungan antara fitting dan pipa lurus, atau fittingnya sendiri harus harus digunakan sambungan mekanik kecuali untuk sambungan lainnya dimana direksi menerima dan menyetujuinya. Ujung spigot yang terpotong dari suatu pipa lurus tidak boleh dicoba disambungkan dengan socket jenis sambungan push on. Dibagian luar spigot dan dibagian dalam bell pipa jenis push on harus dibersihkan dengan kain bersih agar bebas dari kotoran. Setelah melumuri zat pelicin yang telah disetujui disekeliling spigot, cincin karet harus dilepas dari ujung spigot pipa dan memasangnya ditempat yang telah ditunjukan oleh pabrik. Penyisipan socket kedalam spigot harus dilakukan dengan cara yang disetujui oleh direksi. Setelah penyisipan tersebut, kedalaman antara socket dan cincin karet sekelilingnya harus diperiksa dengan alat yang sesuai. Jika kedalaman yang diperiksa tidak sesuai dengan rekomendasi pabrik, dan jika cincin karet terpelintir dalam socket, pipa yang telah tersambung harus dilepas dan pemasangan pipa harus diulangi lagi. Cincin karet yang mengalami kerusakan atau deformasi/transformasi tidak boleh digunakan untuk pekerjaan penyambungan dan harus dikembalikan kepada pemilik dengan diberi tanda yang jelas dan catatan yang memberitahukan keadaan kerusakan tersebut. Pipa yang telah tersambung harus dipisahkan/dilepas dengan hati-hati dengan alat yang telah disetujui oleh direksi serta tidak dilakukan dengan kasar. 2.

Sudut Belokan yang diperbolehkan untuk Pipa dengan Sambungan Push On

Bilamana diperlukan membelokan pipa sambungan push on agar membentuk belokan dengan jari-jari yang panjang, besarnya belokan harus sesuai dengan petunjuk pabrik dan sebagaimana yang diperintahkan oleh direksi. 23.5.

Penyambungan Pipa Jenis Sambungan Flens (flanged)

Setelah membersihkan seluruh permukaan flens bahan sambungan harus dikencangkan dengan kunci puntir yang sesuai. Sekrup yang terpisah dalam sudut 180 derajat satu sama lain harus dikencangkan bergantian agar diperoleh tekanan yang merata diseluruh permukaan flens. Semua baut dan mur untuk flens harus dilumuri gemuk (grease) dengan merata. Semua mur benar-benar dikencangkan dengan puntiran yang telah ditentukan menggunakan kunci puntir sebagaimana yang diperlihatkan berikut ini : DOKUMEN TENDER T.A 2019 SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI – IV KENDARI

XII - 63


23.6. 1.

Ukuran Baut (mm)

Diameter Nominal Pipa (mm)

Standar Momen Puntir (kg-m)

16

75 - 200

6

20

200 - 300

9

22

350 - 400

12

24

450 - 600

18

30

700 - 1200

33

36

1350 - 1800

50

42

2000 - 2400

58

48

2600

70

Penyambungan dengan Sambungan Penahan (restraint joint) Umum

Kontraktor harus memasang sambungan penahan untuk pipa jenis sambungan mekanik dan fitting sebagaimana ditentukan atau diperlihatkan dalam gambar untuk mencegah kemungkinan pipa dan fitting lepas dari sambungan akibat dorongan (thrust) atau pergerakan (movements) 2.

Pemasangan

Pemasangan sambungan sambungan penahan, kecuali diperintahkan oleh direksi harus sesuai dengan petunjuk pabrik. Pipa yang berdekatan dikedua ujung fitting seperti tee, cross, bend dan reducer pada umumnya harus disambung tanpa pemotongan sehingga tidak mengurangi pengarah sambungan penahan. Kontraktor harus mengukur sambungan dengan pipa guna memastikan kebutuhan diatas. Tambahan sambungan penahan harus dipasang pada sambungan dengan fitting tersebut bila pipa dipotong untuk penyesuaiannya atau untuk menjaga alinyamen pada fitting tersebut sesuai perintah direksi. Jumlah set sambungan penahan untuk berbagai macam fitting yang akan dipasang, kecuali diperlihatkan lain dalam gambar harus sebagai berikut tetapi tidak terbatas pada : Tee .........3

set untuk semua ukuran Tee pada socket dan ujung spigot dan brach’s socket end.

Reducer ....2

set untuk semua ukuran reducer pada socket dan ujung spigot


XII - 64


Bend ........2

set untuk ukuran berikut ini dan sudut belokan pada socket dan ujung spigot. Semua ukuran bend dengan sudut belokan 90 derajat dan 45 derajat Bend dengan diameter 200 mm dan yang lebih besar mempunyai sudut belokan 22 ½ derajat Bend dengan diameter 300 mm dan yang lebih besar mempunyai sudut belokan 11 ¼ derajat.

Blow off ...1

set untuk semua ukuran blow off branch pada ujung cabang socket

Sambungan penahan pada collar, bell dan flanges dan flange dan spigot harus dipasang hanya bila memang diperintahkan direksi. Kontraktor harus memasang semua tambahan sambungan penahan sebagaimana yang diperintahkan oleh direksi atas biaya kontraktor sendiri. 23.7. 1.

Pemasangan Sambungan Flexibe l dan Coupling

Umum

Semua sambungan flexible dan coupling harus dipasang dengan benar pada jalur dan ketinggian sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Ujung flange atau coupling sambungan tersebut harus dibersihkan sebelum pemasangan. Semua ujung flange harus dipasang dan dikencangkan sebagaimana telah ditentukan. Penyambungan Penyambungan coupling harus sesuai dengan petunjuk pabrik. 2.

Sambungan Flexible

Semua sambungan flexible harus dipasang dibawah tanah untuk penyambungan pipa yang terpendam dan pipa yang terbungkus dalam bangunan beton. Tekukan, kontraksi, ekspansi ataupun transformasi lainnya pada sambungan tersebut harus dihindari sebelum pemasangan. Perhatian perlu diperhatikan selama transportasi, penurunan dan pemasangan guna menghindari kemungkinan terjadinya transformasi yang disebutkan tadi pada sambungan flexible. Oleh karenanya, kontraktor tidak boleh melepas rusuk (ribs), pelindung atau perlengkapan lain yang disertakan pada sambungan sebebelum pekerjaan penyambungan penyambungan selesai. 3.

Sleeve Coupling

Semua sleeve coupling harus dipasang dan memberi jarak bersih 3,0 cm atau sesuai standar pabrik antara dua ujung pipa yang akan dipasangkan oleh sambungan sambungan tersebut.

24.

PEMASANGAN GALVANIZED IRON PIPE

24.1.

Umum

Singkatan GIP yang digunakan dalam spesifikasi dan dokumen ataupun gambar berarti Galvanized Iron Pipe .


XII - 65


Kontraktor harus menyediakan dan memelihara dalam keadaan baik perkakas peralatan yang sesuai bagi pengamanan dan pemasangan pipa , valve dan dan fitting . Cara pemasangan pipa dan penggunaan perkakas serta peralatan harus sesuai dan memahami petunjuk dari pabrik atau mengikuti pengarahan direksi. 24.2. 1.

Pemasangan Pipa

Penurunan Pipa Ke Dalam Galian

Peralatan, perkakas, dan fasilitas yang memuaskan direksi harus disediakan dan digunakan oleh kontraktor untuk keamanan dan kenyamanan pekerjaan. Semua pipa, fitting dan valve harus diturunkan secara hati-hati kedalam galian, satu persatu dengan batasan diameter memakai crane, derek, tali atau dengan mesin perkakas atau peralatan lainnya yang sesuai dengan cara sedemikian rupa agar mencegah kerusakan terhadap bahan lapisan pelindung luar (protective coating) serta serta lapisan pelindung dalam (lining). Bahan tersebut sama sekali tidak diperkenankan dijatuhkan atau dilemparkan kedalam galian. 2.

Pemeriksaan Sebelum Pemasangan Pemasangan

Semua pipa dan fitting harus diperiksa secara hati-hati dari kemungkinan kerusakan pada saat berada diatas bagian sesaat sebelum dipasang pada posisi akhir. Setiap ujung pipa harus diperiksa dengan secara khusus, karena daerah ini paling mudah mengalami kerusakan dalam penanganannya. Pipa atau fitting yang rusak/cacat harus diletakan terpisah untuk pemeriksaan oleh direksi yang menentukan perbaikan yang diperlukan ataupun menolaknya. 3.

Pembersihan Pipa dan Fitting

Bagian luar dan dalam ujung pipa harus dibersihkan dengan kain kering dan bersih, dikeringkan dan bebas dari minyak, lemak sebelum dipasang. Bila ada profil pengaku badan (stiffeners) guna melindungi pipa, semua profil pengaku tersebut harus disingkirkan sampai bersih demikian pula benda asing lainnya dalam pipa. 4.

Perletakan Pipa

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah benda asing masuk kedalam pipa pada saat pipa diletakan pada jalur. Selama berlangsungnya peletakan, tidak boleh ada kotoran, perkakas, kain, ataupun benda-benda benda-benda lainnya ditempatkan dalam pipa. Saat satuan panjang pipa dalam galian, setiap ujung pipa harus dipasang berhadapan dengan pipa yang sebelumnya, pipa dipasang dan ditempatkan pada jalur dan ketinggian yang benar. Pipa dimantapkan ditempatkan dengan bahan urugan yang telah disetujui dan dipadatkan dengan ketinggian yang sama kecuali pada ujung pipa. Tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk mencegah tanah atau kotoran lainnya masuk ke sambungan. Setiap saat bial pemasangan pipa sedang berlangsung, ujung pipa harus ditutup/disumbat ditutup/disumbat dengan bahan yang memadai dan dengan cara yang disetujui oleh direksi. 5.

Pemotongan Pipa


XII - 66


Pemotongan pipa untuk menyisipkan ”Tee”, ”Bend” atau ”Valve” atau tujuan lainnya, harus dilakukan dengan mesin potong yang sesuai dengan cara yang rapih dan baik, tanpa menyebabkan kerusakan pada pipa maupun lapisan pelindung dalamnya dan menghasilkan ujung yang halus pada sudut yang tepat terhadap sumbu pipa. Pemotongan pipa besi harus dikerjakan dengan mesin pemotong yang sesuai menghasilkan potongan yang halus pada sudut yang benar atau sudut yang diminta terhadap sumbu pipa. Pemotongan perlu dijaga agar jangan sampai merusak lapisan pelindung luar maupun lapisan pelindung pipa dalam. Ujung potongan pipa yang dipotong tersebut, harus dipotong serong (Beveled) dengan ukuran yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi. Tidak boleh ada ”fitting” seperti ”Bend”, ”Tee”, dan ”flange dan spigot” dipotong untuk pekerjaan pemasangan pipa, sejauh tidak ada instruksi tertulis yang diberikan kepada kontraktor dari direksi. 24.3.

Penyambungan Pipa Galvanized

Penyambungan pipa galvanized dilakukan dengan memakai sok seperti yang ditentukan sebelum pipa disambung, maka bagian ulir dari sok atau ujung-ujung pipa harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Setelah itu pada ulir pipa dipasang serat nanas dan baru dimasukan secara hati-hati pada sok dan diputar sampai kencang betul.

24.4. 1.

Penyambungan Dengan Pengelasan

Umum

Pengelasan pipa galvanized di lapangan harus disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan berikut ini. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam spesifikasi ini, mengacu pada standar ataupun pedoman (code) berikut ini. a. b.

Codes of Japanese Waterworks Steel Pipes Manufactures’ Association (WSP) Codes of Welding Engineering Standard (WES), Japan

Bila pengelasan dilakukan dalam galian, galian harus dilebarkan dan dibuat lebih dalam agar memungkinkan pengelasan sebagaimana diminta. Jumlah pipa yang akan menjadi satu, dengan panjang yang sesuai yang dilakukan diatas permukaan tanah, tanah, serta cara perletakannya perletakannya ke posisi yang sesuai, harus harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi. Untuk jembatan pipa, harus diuji sepanjang seluruh pinggiran setiap sambungan, dengan cara pengujian radiografi kecuali ditentukan lain. Penyambungan dengan pengelasan harus dilakukan baik dengan sambungan dengan las tumpul tunggal (singgle-welded butt joint) atau las-tumpul ganda (double-welded butt sesuai yang ditentukan joint) sesuai 2.

Juru Las (welder)

Kontraktor harus memasukkan pengalaman dan kualifikasi juru las yang diusulkan untuk persetujuan Direksi.


XII - 67


Juru las tersebut harus memiliki pengalaman dan kualifikasi yang cukup bagi pekerjaan pengelasan, dan memegang sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. 3.

Batang Las dan Mesin Las

Batang las harus sesuai persyaratan yang ditentukan dalam JIS Z 3211 dan 3212 atau yang memiliki kuat tarik yang setara atau lebih baik dari logam dasar bahan pipa. Batang las yang menyerap lengas (moisture) tidak boleh digunakan dan tingkat lengas harus lebih kecil dari 2,5 % untuk batang yang diiluminasi (illuminated rod) dan 0,5 % untuk batang yang hydrogennya hydrogennya rendah (low hydrogenous rod) Mesin las, harus mesin pengelasan busur nyala (Arc Welding Machine) dengan arus AC atau pengelasan busur nyala DC, sebagaimana yang ditentukan dalam JIS C 9301 atau pada standar yang telah diterima oleh Direksi. 4.

Penyiapan Ujung Pipa

Ujung pipa seluruhnya harus mempunyai alur menyudut/serong (bewel) yang sesuai sebelum pengelasan. Kecuali ditentukan lain atau disetujui oleh Direksi, alur tersebut harus dibuat pada bagian permukaan luar (exterior) untuk pipa dengan diameter 700 mm dan yang lebih kecil dan pada permukaan dalam (interior) untuk pipa dengan diameter 800 mm dan yang lebih besar. Pipa yang mempunyai ketebalan dinding 16 mm atau lebih, harus alur dikedua sisi pipa agar dapat dilakkan sambungan las tumpul ganda (double welded butt joint). Bentuk dan ukuran celah yang terbentuk oleh alur menyudut tersebut, harus sesuai dengan JIS G3443 atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi. 5.

Pengelasan

Sebelum pengerjaan pengelasan, permukaan permukaan alur harus dibersihkan dari debu, tanah dan karat dengan menyikat dan mengasah (grinding). Bila pipa akan dipotong di laangan, lapisan pelindung dalam maupun lapisan pelindung luar pada kedua ujung pipa, harus dikupas minimum 10 cm, kemudian ujung pipa dibuat alur sebagaimana yang ditentukan. “Fitting” tidak boleh boleh dipotong di lapangan. Kualitas pengelasan dan kecepatan harus dijaga selama pekerjaan pengelasan, harus terus menerus (berlanjut) dari bagian dasar ke bagian atas pinggiran pipa. Bila pengelasan dilakukan di lapangan, Kontraktor harus memperhatikan keadaan cuaca seperti hujan, temperatur, kelembaban dan angin. Pekerjaan tidak boleh dilakukan dalam kondisi cuaca seperti yang telah disebutkan tanpa perlindungan atau persetujuan dari Direksi. Permukaan hasil pengelasan harus seragam tanpa ada sempalan yang berlebihan, tumpang tindih dan ketidak rataan.


XII - 68


24.5. Pengujian Tanpa Merusak pada Pipa dengan Sambungan Pengelasan di Lapangan. 1.

Umum

Bagian ini dipakai untuk Pengujian Tanpa Merusak Sambungan dengan pengelasan setelah pemasangan pipa. Bagian pipa baja bawah tanah, semua pengelasan di lapangan harus diuji dengan cara uji cairan penembus dengan pewarna (dye penetrant test). Pengujian harus dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa yang independen yang memiliki sertifikat dari badan yang berwenang. Kontraktor harus memberikan keterangan mengenai lembaga pemeriksa yang diusulkan beserta pengalamannya, bersama dengan kualifikasi kepala pengawas yang disebutkan untuk persetujuan Direksi. Kontraktor harus menyediakan semua tenaga kerja, peralatan dan bahan untuk pengujian tanpa merusak pada sambungan dengan pengelasan di lapangan. Semua pengujian harus dilakukan dengan dihadiri Direksi atau wakilnya, kecuali disetujui lain oleh Direksi. Kontraktor harus menunjuk kepala pengawas yang mampu, yang bertanggung jawab dalam mengawasi prosedur pengujian sambungan dengan pengelasan. Kontraktor harus menyusun dan menyerahkan laporan mengenai hasil pengujian sambungan dengan pengelasan yang dilakukan dilapangan kepada Direksi. Laporan harus berisi analisa dari pengujian, film, rekaman fotografi dan sebagainya; yang ditandatangani ditandatangani oleh pengawas dan diserahkan sebanyak 5 (lima) copy kepada Direksi. 2.

Pemeriksaan dengan Pengamatan Mata (visual inspection)

Pengelasan alur dan pengelasan kedua harus diperiksa secara amatan. Kerusakan berikut ini dapat menyebabkan ditolaknya hasil pengelasan dan Kontraktor harus mengelas dan menguji kembali atas biayanya sendiri. • • • • •

• •

Adanya lubang (pit) di di permukaan Adanya potongan potongan berlebih (undercut) dengan dengan kedalaman 1 mm atau lebih Adanya potongan berlebih (undercut) dengan kedalaman lebih dari 0,5 mm dan kurang dari 1,0 mm dan lebih dari ketebalan dinding. Adanya tumpang tumpang tindih (overlap) Adanya penguatan penguatan berlebihan Ketebalan Dinding (mm)

Maximum Reinforcement (mm)

12,1 atau lebih kecil

3,2

Lebih besar dari 12,7

4,8

Butiran yang tidak merata (unven beads), dan Adanyakerusakan Adanyakerusakan akibat nyala (are strike)


XII - 69


3.

Uji Cairan Penembus Dengan Warna

Penetrasi warna harus dipakai pada pengelasan terakhir dan prosedur pelaksanaan harus memenuhi rekomendasi pabrik. Adanya retakan dan/atau lubang harus diperbaiki dan diuji ulang atas biaya kontraktor sendiri. Direksi dapat meniadakan uji cairan penembus dengan warna, bila kemampuan pengelasan kontraktor dapat diterima atas dasar pengujian yang diserahkan oleh perusahaan pemeriksa yang independen

25.

LAPISAN PELINDUNG LUAR (PROTECTIVE COATING) DAN LAPISAN PELINDUNG DALAM (LINNING)

25.1.

Umum. Umum.

Bilamana perlu atau ditetapkan semua sambungan pipa baja dan "fitting" termasuk "coupling"; sambungan "flexible" harus dilindungi sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam spesifikasi ini. Bahan pelindung yang dipakai untuk pekerjaan, harus produk pabrik yang menghasilkan produksi bahan tersebut dalam jumlah besar. Pengarahan petunjuk dan penjelasan teknis dari pabrik, yang diperlukan oleh Pemilik, harus disediakan/diberikan disediakan/diberikan terlebih dahulu. Warna dan lainnya, bila tidak ditentukan akan dipilih oleh Direksi. 25.2. 1.

Pelapisan Pelapis an Pipa Baja dan "Fitting"

Pipa Baja yang Terekspos

Seluruh permukaan pipa baja dan "fitting" yang terekspos udara, harus diberi tiga lapisan cair sebagai tambahan pada lapisan primer dan lapisan pertama dari pabrik, dan dilakukan setelah pembersihan dan pengeringan permukaan lapisan tersebut. Jika ditemui kerusakan sebelum pelapisan di lapangan, kerusakan tersebut harus diperbaiki sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi. Pelapisan tersebut harus dilakukan sesuai dengan urutan sebagai berikut : • • •

Lapisan Pertama Meni besi, total minimum ketebalan lapisan kering, 35 microns. Lapisan Kedua Cat dasar, total minimum ketebalan lapisan kering 25 microns. Lapisan Ketiga Dua lapis cat akhir, masing-masing 20 microns.

Lapisan pertama harus memenuhi "JIS K5622, Red-Lead Anticorrosive Paint. Class 2" atau "JIS K5523 Lead Suboxide Anticorrosive Paint. Class 2" atau yang setara. Lapisan pertama, kedua dan ketiga, jika dimungkinkan haruslah produk dari pabrik yang sama sebagaimana pula lapisan primer dan lapisan pertama dari pabrik. Produk tersebut haruslah produk terdaftar. Semua penopang, angker dan perlengkapan lainnya harus dicat sebagaimana ditentukan untuk pipa dan "fitting".


XII - 70


2.

Pipa Baja yang Terendam

Lapisan pelindung digunakan pada pipa baja yang akan dipendam, dalam proyek terdiri dari :

1) 2) 3)

"Head-Shrinkable Sleeve" atau "Sheet System" (untuk sambungan dengan pengelasan) ° dan "Epoxy Lining" atau "Coal Tar Epoxy Lining System" (untuk "Sleeve Coupling ), Petrolatum Corrosin Protective Tape S ' Nsteni" (untuk sambungan expansi) (expansion joints).

Spesifikasi ini hanya mencakup hal-hal yang bersifat dasar dan hal-hal yang tak dapat dihindarkan. Semua rincian cara pemasangan mengikuti sebagaimana yang ditunjukkan/direkomendasikan ditunjukkan/direkomendasikan oleh pabrik.

(a) "Head-Shrinkable Sleeve" atau "Sheet" Semua sambungan yang dilas yang dipendam di bawah tanah harus dilindungi dengan Head-shrinkable sleeve" atau "sheet". "Head-shrinkable sleeve" Bahan tersebut akan disediakan oleh Pemilik. Kontraktor dalam melakukan pekerjaan pemasangan, harus dibawah petunjuk instruktur yang ditugaskan oleh pemasok bahan tersebut. Nama pemasok bahan akan diberitahukan kepada Kontraktor oleh Pemilik, dan semua biaya bagi penugasan Instruktur tersebut menjadi beban Kontraktor. 1) "Head-Shrinkable

Sleeve"

:

Pemasangan "Sleeve" Panjang tumpang tindih (overlapping) antara lapisan dari pabrik dan lapisan yang dipasang di lapangan harus lebih dari 50 mm pada kedua sisinya. Sebelum pekerjaan pengelasan sambungan, sejumlah sleeve yang diperlukan harus dipotong dengan panjang yang sesuai, dan disisipkan ke pipa sebelum ditempatkan dalam galian. "Sleeve" tersebut harus berada di tempat yang tidak terpengaruh oleh panas pengelasan. Penanganan Pendahuluan Permukaan Pipa Semua percikan, butiran dan lain sebagainya yang timbul di daerah pengelasan harus disingkirkan dengan alat pembersih yang memadai, dan setiap permukaan pipa yang akan ditutup dengan "sleeve" harus dihaluskan terlebih dahulu. Pemanasan Pendahuluan pada Pipa Area yang akan ditutupi dengan "wrapping", harus dipanasi dahulu dengan pembakar (burner) sampai kurang lebih 60 derajat, dan "wrapping" harus diletakkan ditempatnya untuk menutupi daerah sambungan, setelah menyingkirkan lapisan pemisah dari "wrapping". Panjang tumpang tindih antara lapisan dari pabrik dan lapisan yang dipasang di lapangan harus lebih besar dari 50 mm. Pemanasan dan Pengerutan "Sleeve" Pemanasan "sleeve" harus dilakukan dengan pembakar yang disetujui oleh Direksi dan dilakukan mulai dari bagian tengah "sleeve". Udara yang berada di antara


XII - 71


"sleeve" dan pipa, harus disingkirkan seluruh secara perlahan dan pasti. Pengerutan akan berlanjut secara merata, sampai sifat adhesive "sleeve" timbul. 2)

"Head- Shrinkable Sheet" Penanganan Pendahuluan Permukaan Pipa Penanganan komponen terdahulu (a) dan 1) "Head-Shrinkable Sleeve". k ata ata "Sleeve" harus dibaca "sheet", Pemanasan Pendahuluan Pipa Bagian yang akan ditutup dengan "sheet", harus dipanaskan dahulu dengan pembakar sampai kurang lebih 60 derajat. Panjang tumpang tindih antara pelapisan dari pabrik dan pelapisan di lapangan harus lebih darl 50 mm, dan tumpang tindih untuk "sheet" itu sendiri harus lebih dari 100 mm. Pemanasan dan Pengerutan "Sheet" Setelah melakukan 'sheet" pada pipa, "sheet" t ersebut ersebut harus dikerutkan dengan pembakar, secara merata, dan udara yang berada diantara - sheet" dan pipa harus disingkirkan seluruhnya secara perlahan tapi pasti. Pengerutan harus dilanjutkan sampai bahan perekatnya timbul dari "sheet".

(b)

Pelapisan"Epoxy" Pelapisan"Epoxy" atau Pelapisan "Coat Tar Epoxy"

"Sleeve coupling" yang disediakan oleh Pemilik haurs dilindungi dengan bahan khusus. Kontraktor harus menangani bahan tersebut dengan sangat hati-hati jangan sampai merusak ataupun menggores permukaan bahan pelapis. Semua bagian yang rusak atau tergores dan bagian sekitarnya pada permukaan lapisan pelindung "sleeve coupling" harus diberi lapisan kembali sebagaimana berikut ini. Semua biaya bagi bahan pelapisan "epoxy°' atau pelapisan "coal tar epoxy'', tenaga kerja, peralatan dan perkakas harus ditanggung oleh Kontraktor. Kontraktor harus memasukan data teknis dan contoh (sample) bahan pelapisan tersebut untuk persetujuan Direksi. 1) Pelapisan "Epoxy" - Satu (1) lapisan dari cairan epoxy primer. - Satu (I) atau lebih lapisan cairan finish coat. 2)

(c)

Pelapisan "Coal Tar Epoxy" - Satu (1) lapisan "epoxy primer', - Dua (2) lapisan "epoxy finish coat"

Pipa Pelindung Korosi "Petrolatum" Semua sambungan "expansion" harus dilindungi dengan pelindung korosi "petrolatum" Bahan harus disediakan oleh Kontraktor. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan pemasangan di bawah pengawasan instruktur yang ditugaskan oleh pemasok bahan. Kontraktor harus memasukan data teknis dan contoh (sample) bahan tersebut


XII - 72


dengan data pengalaman instruktur yang akan ditugaskan oleh pabrik, untuk persetujuan Direksi. Pembungkusan pita pelindung oleh bahan tersebut, harus dilanjutkan ke bagian beton tidak kurang dari 15 cm sesuai dengan petunjuk dari pabrik. Permukaan yang akan dilapisi dengan pelindung korosi "petrolatum" harus dibersihkan. Karat, kotoran dan debu, air, minyak dan lemak harus disingkirkan seluruhnya dari permukaan yang akan dilapisi. Setelah membersihkan permukaan, permukaan tersebut harus ditutup dengan pasta. Cekungan harus diisi dengan bahan pengisi (fifter) sampai permukaan rata dan halus. Pasta tersebut dan bahan pengisi harus produk yang disuplai oleh pabrik, pita pelindung korosi "petrolatum". Pita pelindung korosi "petrolatum" harus ditarik dengan tegangan yang cukup agar cukup merenggangkan pita tersebut. Paling sedikit 150 mm permukaan pita harus ditekan dengan tangan agar dapat mengikatnya dengan baik dan mantap. Dalam hal pita yang disediakan pemilik habis, Kontraktor harus menyediakan pita yang sama atau setara yang disetujui Direksi atas biaya Kontraktor sendiri.

26.

PENGUJIAN HIDROSTATIS DAN DESINFEKSI

26.1.

UMUM

Setelah pemasangan jalur pipa, termasuk pipa induk, "valve ", ", bangunan khusus jembatan pipa, penembusan pipa (pipe driving), perlintasan pipa dan perlengkapan lainnya, harus dilakukan pengujian pada jalur pipa tersebut sesuai dengan spesifikasi ini. Pengujian tekanan air (hydrostatic-pressure test) pada jalur pipa dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan/menjamin bahwa sambungan pipa dan perlengkapannya dalam keadaan balk, kuat dan tidak bocor serta biok-blok penahan (thrus block permanen) sanggup menahan menahan tekanan sesuai dengan tekanan kerja pipa. p ipa. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, peralatan dan bahan untuk pengulian tekanan air dan pengujian kebocoran. Peralatan meter yang diperlukan untuk penguatan tekanan dan kebocoran harus disediakan oleh Kontraktor. Bagian jaringan pipa yang akan diuji diisi penuh dengan air. Pemborong dapat menggunakan sumber air yang ada tanpa biaya atau menyediakan sumber air tersendiri dengan biaya sendiri. Pengisian air ini dilakukan dengan pemompaan ( electric piston type test pump) yang dilengkapi meteran air, harus dicegah terjadinya gelombang-gelombang tekanan, semua udara di dalam pipa harus dilepas, dan sebuah manometer dengan kran penutupnya harus dihubungkan pada cabang jaringan pipa yang diuji. Apabila bagian pipa yang diuji ini tidak terdapat katup udara maka cara pengeluaran udara akan ditentukan oleh Tenaga Ahli. 1)

Air untuk pengujian akan disediakan disediaka n oleh Pemilik atas beban biaya Kontraktor. Kontraktor.

2) Seluruh Seluru h pekerjaan pengujian pe ngujian harus har us dilakukan dengan de ngan disaksik disaksikan an oleh Direksi Direksi atau wakilnya.


XII - 73


26.2.

UJI TEKAN

Setelah pipa dipasang, semua pipa baru yang dipasang atau setiap bagian pipa baru yang dipasang katup harus bertekanan hidrostatis minimal 1,5 kali tekanan kerja pada saat pengujian.

26.1.1.

Batasan Tekanan

Pengujian tekanan harus sebagai berikut : 1.

Tidak boleh lebih kecil dari 1,25 kali tekanan kerja pada tekanan tertinggi selama pengujian

2.

Tidak melebihi tekanan yang direncanakan

3.

Paling sedikit dilaksanakan selama 2 jam

4.

Tidak bervariasi > ± 5 psi (0,35 bar) untuk selama pengujian

5.

Tekanan yang diberikan tidak boleh melebihi 2 kali tekanan yang diijinkan untuk katup atau hidran bila batas tekanan pengujian termasuk pada gate valves atau hidran. Catatan : Katup tidak boleh dioperasikan pada saat tekanan menyebar ke semua arah melebihi tekanan yang diijinkan

6.

Tidak boleh melebihi tekanan katup yang diijinkan bila batas tekanan bagian yang diuji dari bagian uji termasuk pada saat katup tertutup, baik untuk gate valves atau katup buterfly.

26.1.2.

Tekanan Udara

Setiap bagian pipa yang dipasang katup harus diisi dengan air perlahan-lahan dan ditentukan uji tekan, berdasarkan evaluasi dari titik terendah dari jalur pipa atau bagian yang diuji dan dikoreksi terhadap evaluasi alat ukur pengujian, harus dilakukan dengan cara menyambungkan pompa ke pipa. Katup-katup tidak boleh dioperasikan baik dalam keadaan tertutup pada tekanan differensial melebihi tekanan yang diijinkan. Cara ini berguna untuk menstabilkan uji tekan sebelum uji kebocoran. 26.1.3.

Pelepasan Udara

Sebelum pelaksanaan uji tekan ditentukan, udara harus dibuang seluruhnya dari katup dan hidran. Apabila ventilasi udara tidak dipasang pada semua titik tertinggi, kontraktor harus memasang katup cock pada titik tersebut diatas sehingga udara dapat dikeluarkan bersamaan pada saat pipa diisi air. Setelah semua udara dikeluarkan, katup cock harus ditutup dan uji tekan dilaksanakan. Pada akhir uji tekan cock harus harus dilepas dan disumbat atau tinggalkan ditempat sesuai dengan permintaan pemilik. 26.1.4.

Pemeriksaan

Setiap pipa, fitting, hidran dan sambungan-sambungan yang terlihat harus diperiksa secara cermat selama pengujian. Setiap pipa, fitting, hidran yang rusak atau cacat ditemukan pada saat uji tekan harus diperbaiki atau diganti dengan bahan yang baik, dan pengujian akan diulangi sampai memuaskan pemilik.


XII - 74


26.2.

UJI KEBOCORAN

Uji kebocoran harus dilakukan segera setelah uji tekan

26.2.1

Definisi Kebocoran

Kebocoran harus diartikan sebagai sejumlah air yang harus disuply kedalam pipa yang baru dipasang atau setiap bagian yang baru dipasang katup, untuk menjaga tekanan pada 5 psi (0,35 bar) sebagai tekanan uji yang ditentukan sesudah udara pada jalur pipa sudah dihilangkan dan pipa telah diisi dengan air. Kebocoran tidak boleh diukur dalam keadaan tekanan turun pada saat pengujian melebihi periode waktu pengujian yang ditentukan.

26.2.2 Kebocoran yang diijinkan Pemasangan pipa dianggap gagal apabila tingkat kebocoran melebihi dari yang ditentukan dalam persamaan berikut :

SD =

P

133200

Dimana : L

: Kebocoran yang diijinkan, diijinkan , dalam gallon/jam

S

: Panjang pipa uji, dalam feet

D

: Diameter pipa nominal, dalam inch

P

: Tekanan uji rata-rata selama uji kebocoran, dalam pound/inch pound/inch atau gauge

Dalam satuan metrik : Lm

SD

=

P

2816

Dimana : Lm

:

Kebocoran yang diijinkan, diijinkan , dalam liter/jam liter/j am

S

:

Panjang pipa uji, dalam meter

D

:

Diameter pipa nominal, dalam inch

P

:

Tekanan uji rata-rata selama uji kebocoran, dalam bar

Formula berdasar pada kebocoran yang diijinkan dari 11,65 gpd per mil, dengan diameter nominal D = 1 inch dan tekanan P = 150 psi 1.

Kebocoran yang diijinkan, dengan variasi tekanan ditunjukan pada tabel 11.

2.

Pada pengujian terhadap dudukan katup tertutup, penambahan kebocoran sebesar 0,0012 lt/jam dari ukuran katup nominal dapat diijinkan

3.

Bila hidran pada bagian uji pengujian harus dilakukan pada hidran tertutup.


XII - 75


Tabel 11.1 Bocoran yang diijinkan untuk setiap 1000 ft (305 m) panjang pipa

Tekanan uji rata-rata psi (bar)

Diameter Normal Pipa (inch) 3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

30

36

42

48

54

450 (31)

0,48

0,64

0,95

1,27

1.59

1.91

2.23

2.55

2.87

3.18

3.82

4.78

5.73

6.69

7.64

8.00

400 (28)

0,45

0.64

0.90

1.20

1.50

1.80

2.10

2.40

2.70

3.00

3.60

4.50

5.41

6.31

7.21

8.11

350 (24)

0.42

0.60

0.84

1.12

1.40

1.69

1.97

2.22

2.53

2.81

3.37

4.21

5.06

5.90

6.74

7.58

300 (21)

0.39

0.56

0.78

1.04

1.30

1.56

1.82

2.08

2.34

2.60

3.12

3.90

4.68

4.46

6.24

7.02

275 (19)

0.37

0.52

0.75

1.00

1.24

1.49

1.74

1.99

2.24

2.49

2.99

3.73

4.48

5.23

5.98

6.72

250 (17)

0.36

0.50

0.71

1.95

1.19

1.42

1.66

1.90

2.14

2.37

2.85

3.56

4.27

4.99

5.70

6.41

225 (16)

0.34

0.47

0.68

1.90

1.13

1.35

1.58

1.80

2.03

2.25

2.70

3.38

4.05

4.73

5.41

6.03

200 (14)

0.32

0.45

0.64

1.85

1.06

1.28

1.48

1.70

1.91

2.12

2.55

3.19

3.82

4.46

5.09

5.73

275 (12)

0.30

0.59

0.59

1.80

0.99

1.19

1.39

1.59

1.79

1.98

2.38

2.98

3.58

4.17

4.77

5.36

150 (10)

0.28

0.55

0.55

1.74

0.92

1.10

1.29

1.47

1.66

1.84

2.21

2.76

3.31

3.86

4.41

4.97

125 (9)

0.25

0.50

0.50

1.67

0.84

1.01

1.18

1.34

1.51

1.68

2.01

2.52

3.02

3.53

4.03

4.53

100 (7)

0.23

0.45

0.45

1.60

0.75

1.90

1.05

1.20

1.35

1.50

1.80

2.25

2.70

3.15

3.60

4.05

•

Semua bagian jaringan yang diuji, dengan berbagai diameter, kebocoran yang diijinkan akan merupakan jumlah kebocoran dari setiap pipa

•

Untuk memperoleh kebocoran dalam liter/jam. Kalikan dengan 3,785


XII - 76

Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mata Air Tondobulu Kec. Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara

26.2.3.

Penerimaan Hasil Pemasangan

Penerimaan harus ditentukan sesuai dengan tingkat kebocoran yang diijinkan. Bila pada suatu uji pipa ternyata mengeluarkan bocoran yang lebih besar dari pada yang disyaratkan pada butir 10.3.3., kontraktor akan menentukan lokasi kebocoran dan melakukan perbaikan seperlunya sampai kebocoran sesuai persyaratan yang diijinkan, dan atas biaya sendiri. Semua kebocoran yang kelihatan harus diperbaiki.

27. PENGGELONTORAN PIPA Air untuk penggelontoran akan disediakan oleh Pemilik atas beban biava biav a Kontrakt Kont raktor or dan Kontraktor harus membersihkan semua pipa yang terpasang dengan Penggelontoran memakai air bersih sebagaimana yang diperintahkan diperintahkan oleh Direksi. Penggelontoran dilakukan dengan membuka / menguras cabang pembuang (drainase branch), mulai dari hulu dan secara bertahap ke arah hilir. Jangka waktu pengurasan cabang pembuang akan diperintahkan oleh Direksi. Kontraktor harus dengan segera menentukan lokasi dan memperbaiki apabila ditemukan kebocoran selama penggelontoran, sebagaimana diperintahkan Direksi, walaupun hasil pengujian yang disebutkan di atas disetujui oleh Direksi.

28. DESINFEKSI Sebelum berfungsi dalam sistem layanan. dan sebelum dinyatakan selesai oleh Direksi, semua sem ua pipa pip a induk ind uk baru, bar u, perluasan perluasan atau atau sambu sambungan ngan ke sistem sistem yang yang ada, ada, atau atau "valve" yana ya na ada dalam jaringan perluasan harus didesinfeksi dengan Chlorine sesuai dengan prosedur berikut ini, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi. 1) Desinfeksi harus dilakukan dengan mengisi jalur pipa dengan dengan air bersih yang telah diolah yang mengandung paling pal ing sedikit 10 mg/liter sisa Chlorine. 2)

Setelah 24 jam, sisa sisa Chlorine harus diperiksa dan dan jika lebih dari 5 mg/lt hal tersebut dapat dianggap desinfeksi telah dicapai dengan memuaskan.

3) Walaupun demikian, jika sisa Chlorine memperlihatkan kurang kurang dari 5mg/liter, harus ditambah Chlorine, diikuti dengan tambahan periode kontak selama 24 jam. Desinfeksi termasuk pengukuran sisa Chlorine merupakan tanggung jawab Kontraktor, tetapi air dan bahan kimia akan disediakan oleh Pemilik atas beban biaya Kontraktor. Pekerjaan akan mencakup pemasangan pipa sementara atau pengambilan pengambilan sesuai kebutuhan bagi injeksi air Chlorine dan pengambilan contoh air untuk pengujian di bawah pengarahan Direksi. Pekerjaan yang dilakukan di atas harus dilakukan setelah penyelesaian dan diterimanya pengujian kebocoran dan tekanan yang disyaratkan.

DOKUMEN 2018 - SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI IV KENDARI

XII - 77


PEKERJAAN PASANGAN BATU 1.

RUANG LINGKUP Pedoman ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, metode pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu serta pengukuran dan pembayaran untuk pekerjaan pasangan batu dan adukan semen. Pedoman ini mencakup pekerjaan pasangan batu yang meliputi bronjong, pasangan batu Kali, pasangan batu kosong, plesteran dan siaran serta pekerjaan adukan semen. Pedoman ini mencakup pekerjaan penyediaan baik batu yang diisikan ke dalam bronjong kawat (gabion) maupun pasangan batu kosong pada landasan yang disetujui sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam pada Gambar sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

2.

ACUAN NORMATIF Standar Nasional Indonesia - SNI 15-0302-1989 : - SNI 15-2049-1994 : - SNI 15-0129-1994 : - SNI 15-0302-1999 : - SNI 03-2417-1991 : -

SNI 03-3046-1992

:

-

SNI 15-3758-1995 SNI 03-0090-1999 SNI 03-6817-2002

: : :

-

SNI 03-6882-2002

:

American Standard Test Method - ASTM C 91 : - ASTM C 207 : - ASTM C 270 : - ASTM C 476 : 3. ISTILAH DAN DIFINISI Agregat halus : Agregat kasar

:

Semen Portland

:

Batu alam

:

(SNI) Semen Pozolan Kapur Semen Portland Semen Portland Putih Semen Portland Pozolan Metode Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles Kawat Bronjong dan Bronjong Berlapis PVC (Polivinil Chlorida) Semen Aduk Pasangan Spesifikasi Bronjong Kawat Metode Pengujian Mutu Air Untuk digunakan dalam Beton Spesifikasi Mortar Untuk Pekerjaan Pasangan

Masonry cement Hydrated Lime Mortar for Unit Masonry Mortar and Grout for Reinforcement of Masonry adalah agregat yang mempunyai diameter butir di atas 0,25 mm sampai 4 mm yang biasa disebut pasir adalah agregat yang mempunyai diameter butir di atas 4 mm sampai sampai 31,5 mm yang biasa disebut kerikil. adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland yang terutama, terdiri dari Kalsium Silikat Hidrat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan satu atau lebih bentuk kristal senyawa Kalsium Sulfat. adalah suatu gabungan daripada hablur mineral yang bersatu dan memadat, sehingga memiliki derajat kekerasan tertentu, yang berbentuk secara alamiah


XII - 78


4.

Batu candi

:

Batu pecah

:

Bronjong

:

Pasangan batu kosong

:

Pasangan batu belah

:

Plesteran

:

Siaran

:

melalui proses pelelehan, pembekuan, pengendapan dan perubahan alamiah. adalah batu kasar (granit, andesit dan sejenis) yang dibentuk secara khusus untuk dipergunakan sebagai lapisan tahan gerusan adalah hasil pecahan batu alam dalam bentuk butiran asli atau dibelah menjadi ukuran butiran yang cukup besar untuk dipergunakan dalam pembuatan bangunan dasar adalah suatu konstruksi yang tersusun dari batuan pecah dan di ikat oleh anyaman kawat adalah suatu konstruksi yang disusun dengan bahan material yang berupa batu kosong yang berfungsi untuk melindungi bahaya gerusan. adalah suatu konstruksi yang disusun dengan bahan material yang berupa batu kali, pasir dan semen Portland. adalah suatu konstruksi yang berfungsi sebagai penutup / pengikat ujung pasangan batu adalah sutau konstruksi yang berfungsi untuk menutup / mengikat / memperkuat antara batu muka.

PERSYARATAN BAHAN 4.1. Batu a. Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet. Bila perlu, batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah. b. Batu yang digunakan adalah batu belah belah atau batu bulat, batu kali yang dipecah salah satu sisinya tidak rapuh tidak keropos, tidak berpori. c. Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling mengunci bila dipasang bersama-sama. d. Untuk batu dari hasil galian, galian, harus dibersihkan dari lapisan lapisan tanah yang yang menyelimuti agar permukaan batu bersih. e. Ukuran batu berkisar antara diameter 15-30 cm. Batu bulat atau batu kali hanya boleh digunakan setelah salah satu sisinya dipecah atau sesuai persetujuan Direksi dan digunakan bersama-sama dengan batu belah. Batu pecah yang mempunyai diameter < 10 cm hanya boleh dipergunakan sebagai batuan pengisi/pengunci. 4.2. Pasir a. Pasir yang dimaksud disini lebih diutamakan pasir alam (pasir pasang) yang diambil dari sungai atau sumber lain yang telah disetujui oleh Direksi. b. Tempat penimbunan penyimpanan harus bersih dari sampah organik, sampah kimia, bebas dari banjir serta tidak terkontaminasi dengan bahan lainnya, seperti air laut/garam dan lain-lainnya yang akan menurunkan mutu pasangan batu. 4.3. Material Cement a. Bahan material cement yang dipakai adalah jenis PC yang ada dipasaran dan harus memenuhi standart.


XII - 79


b. c.

Bahan material cement yang telah mengeras karena pengaruh cuaca, air atau bahan organic lainnya tidak boleh dipakai Dalam menyimpan material di gudang lapangan, tempat penyimpanan harus kering dan diberi alas minimum 30 cm diatas permukaan tanah dan tinggi tumpukan maksimum 3 m.

4.4. Air Air yang dipergunakan harus bersih tidak mengandung Lumpur, minyak, bahan organic atau bahan kimia. 5.

PELAKSANAAN PEKERJAAN 5.1. Bongkaran Pasangan Batu Kali / Gunung dan dibersihkan a. Batu bekas bongkaran harus dibersihkan dari spesi, dan bekas spesi dan batu yang kecil tidak boleh dipakai untuk isian pasangan tapi harus dibuang diluar lokasi pekerjaan. b. Apabila batu bekas bongkaran yang sudah dibersihkan akan dipakai kembali untuk isian pasangan batu yang baru maka volume bongkaran dapat diperhitungkan sebesar 65 % dari volume bongkaran pasangan. c.. Volume Pekerjaan dihitung sesuai dan berdasarkan gambar pelaksanaan yan telah disetujui oleh Pengguna Jasa, dan diperhitungkan dalam satuan (Unit) M3 Harga satuan yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa sudah harus meliputi Upah tenaga,bahan material material yang dipakai, peralatan peralatan yang digunakan, Biaya umum dan keuntungan

[

5.2. Pasangan Batu Kosong a. Dalam pelaksanaannya batu yang dipakai harus batu pecah dengan ukuran antara 20 cm sampai dengan 30 cm yang disusun rapi sehingga permukaan batu kosong menjadi rata. b. Pondasi yang akan diber batu kosong harus kuat atau sesuai petunjuk Direksi sehingga pasangan batu kosong menjadi stabil dan tak akan longsong. c. Perhitungan dan Pembayaran : Volume Pekerjaan dihitung sesuai dan berdasarkan gambar pelaksanaan yan telah disetujui oleh Pengguna Jasa, dan diperhitungkan dalam satuan ( Unit ) M 3. Harga satuan yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa sudah harus meliputi Upah tenaga,bahan material material yang dipakai, peralatan yang yang digunakan, Biaya Umum dan keuntungan. 5.3. Pasangan Batu Batu Belah 1 PC : 3 PS a. Sebagai pengikat satu batu dengan batu yang lain dipergunakan spesi yang merupakan adukan cement, pasir dan air. Dan perbandingan campuran spesi adalah 1 PC (Portland Cement) : 3 PS (Pasir) dengan kebutuhan semen sebesar = 202 kg, diaduk secara merata dengan air, guna mencapai campuran yang homogen maka diwajibkan untuk memakai mixer / molen. mole n. b. Tebal lapisan spesi pada permukaan batuan minimum 1,5 cm agar supaya ikatan antar batu menjadi kuat. c. Periksa dimensi dan elevasi profil dengan alat ukur (oleh juru ukur) dan minta persetujuan Direksi bila telah selesai gambar kontrak. d. Pemasangan lapis batu pertama, diawali dengan menghamparkan adukan setebal 3 - 5 cm, kemudian menyusun batu diatas hamparan dengan jarak 2 DOKUMEN 2018 - SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI IV KENDARI

XII - 80


- 3 cm (tidak bersinggungan) pukul atau ketok-ketok batu tersebut agar terikat kuat dengan adukan. Isi rongga diantara batu-batu dengan adukan sampai penuh/mampat dengan menggunakan sendok adukan. e. Untuk bangunan dengan pasangan batu yang tingginya lebih dari 1 meter, maka tinggi pengerjaan pasangan batu maksimum 1 meter. Penghentian pelaksanaan tidak boleh dibuat rata melainkan dibuat bertangga agar sambungan pasangan lama dan pasangan berikut diatasnya bisa terjadi satu ikatan yang kuat. f. Untuk meletakkan pasangan baru diatas pasangan lama maka permukaan pasangan lama harus dibersihkan dan disiram dengan air cement sebagai bahan pengikat. g. Perhitungan dan Pembayaran : Volume Pekerjaan dihitung sesuai dan berdasarkan gambar pelaksanaan yan telah disetujui oleh Pengguna Jasa, dan diperhitungkan dalam satuan ( Unit ) M3 Harga satuan yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa sudah harus meliputi Upah tenaga,bahan material yang dipakai, peralatan yang digunakan, “ Biaya umum dan keuntungan. 5.4. Pasangan Batu Batu Belah 1 PC : 4 PS a. Spesifikasi teknis untuk pasangan pasangan batu belah 1 PC : 4 PS sama dengan spesifikasi pasangan batu belah 1 PC : 3 PS akan tetapi perbandingan campuran spesi adalah 1 PC (Portland Cement) : 4 PS (Pasir) dengan kebutuhan semen sebesar = 163 kg. b. Perhitungan dan Pembayaran : Volume Pekerjaan dihitung sesuai dan berdasarkan gambar pelaksanaan yan telah disetujui oleh Pengguna Jasa, dan diperhitungkan dalam satuan (Unit ) M3 Harga satuan yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa sudah harus meliputi Upah tenaga,bahan material material yang dipakai, peralatan yang yang digunakan, Biaya umum dan keuntungan. PEKERJAAN BETON 1.

2.

RUANG LINGKUP Pedoman ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, metode kerja pelaksanaan, pengendalian mutu serta pengukuran dan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan beton. Pedoman ini mencakup kegiatan pelaksanaan seluruh bangunan beton bertulang, beton tanpa tulangan, beton pracetak, beton untuk bangunan baja komposit dan waterstop. Pedoman ini mencakup penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pengadaan penutup beton, lantai kerja dan pemeliharaan pondasi seperti pemompaan atau tindakan lain untuk mempertahankan agar pondasi tetap kering. ACUAN NORMATIF Standar Nasional Indonesia (SNI) : SNI 03-1968-1990 : Metode Pengujian tentang Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar SNI 03-1969-1990 : Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar SNI 03-1972-1990 : Metode Pengujian Slump Beton


XII - 81


-

SNI 03-1973-1990 : SNI 03-1974-1990 : SNI 03-2417-1991 :

-

SNI 03-2458-1991 :

-

SNI 03-2460-1991 :

-

SNI SNI SNI SNI

03-2461-1991 03-2491-1991 03-2492-1991 03-2493-1991

: : : :

-

SNI SNI SNI SNI

03-2495-1991 03-2530-1991 03-2531-1991 03-2816-1992

: : : :

-

SNI 03-2823-1992 :

-

SNI SNI SNI SNI SNI SNI

-

SNI 03-3418-1994 : SNI 03-3419-1994 : SNI 03-3421-1994 :

-

SNI 03-3449-1994 :

-

SNI 03-3976-1995 : SNI 03-4141-1996 :

-

SNI 03-4142-1996 :

-

SNI 03-4154-1996 :

-

SNI 03-4155-1996 :

-

SNI 03-4156-1996 : SNI 03-4169-1996 :

-

SNI 03-4430-1997 :

03-2834-1992 03-2854-1992 03-2914-1992 03-2915-1992 03-3402-1994 03-3407-1994

: : : : : :

Metoda Pengujian Berat Isi Beton Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles. Metode Pengambilan Contoh Untuk Campuran Beton Segar. Spesifikasi Abu Terbang sebagai Bahan Tambahan untuk Campuran Beton Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktur Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton Metode Pengujian Kehalusan Semen Portland Metode Pengujian Berat Jenis Semen Portland Metode Pengujian Kotoran Organik Dalam Pasir untuk Campuran Mortar dan Beton Metode Pengujian Kuat Lentur Beton Memakai Gelagar Sederhana Dengan Sistem Beban Titik di Tengah Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal Spesifikasi Kadar Ion Klorida dalam Beton Spesifikasi Beton Bertulang Kedap Air Spesifikasi Beton Tahan Sulfat Metode Pengujian Berat Isi Beton Ringan Struktural Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk Agregat Terhadap Natrium Sulfat dan Magnesium Sulfat. Metode Pengujian Kandungan Udara Pada Beton Segar Metode Pengujian Abrasi Beton di Laboratorium Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Isolasi Ringan di Lapangan Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah dalam Agregat Metode Pengujian Jumlah bahan Dalam Agregat Yang Lolos No.200 (0,075 mm). Metode Pengujian Kuat Lentur Beton Dengan Balok Uji Sederhana Yang dibebani Terpusat Langsung Metode Pengujian Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Patahan Balok Bekas Uji Lentur Metode Pengujian Bliding dari Beton Segar Metode Pengujian Modulus Elastisitas Statis Dan Rasio Poison Beton dengan Kompresor Ekstensometer Metode Pengujian Kuat Tekan Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton Tipe n dan nr


XII - 82


-

SNI 03-4431-1997 :

-

SNI 03-4433-1997 : SNI 03-4805-1998 :

-

SNI 03-4806-1998 :

-

SNI 03-4807-1998 :

-

SNI 03-4807-1998 :

-

SNI 03-4809-1998 :

-

SNI 03-4810-1998 :

-

SNI 03-4811-1998 : SNI 03-4812-1998 : SNI 03-4817-1998 :

-

SNI 03-4820-1998 :

-

SNI 03-6369-2000 :

-

SNI 03-6429-2000 :

-

SNI 06-6430-2000 : SNI 06-6430.1-2000

-

SNI 03-6430.2-2000

-

SNI 03-6451-2000 : SNI 03-6477-2000 : SNI 03-6805-2002 :

-

SNI 03-6806-2002 : SNI 03-6807-2002 :

-

SNI 03-6808-2002 :

-

SNI 03-6809-2002 :

-

SNI 03-6810-2002 :

-

SNI 03-6811-2002 :

Metode Pengujian Kuat Lentur Beton Normal Dengan Dua Titik Pembebanan Spesifikasi Beton Siap Pakai Metode Pengujian Kadar Semen Portland Dalam Beton Keras Yang Memakai Semen Hidrolik Metode Pengujian Kadar Semen Portland dalam Beton Segar dengan Titrasi Volumetri Metode Pengujian untuk Menentukan Suhu Beton Segar Semen Portland Metode Pengujian untuk Menentukan Suhu Beton Segar Semen Volumetri Metode Pengujian untuk membandingkan berbagai Beton Berdasarkan Kuat Lekat Yang Timbul Terhadap Tulangan Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan Metode Pengujian Rangkak Pada Beton Yang Tertekan Metode Pengujian Kuat Tarik Beton Secara Langsung Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup untuk Perawatan Beton Tata Cara Penggunaan Peralatan Untuk Penentuan Perubahan Panjang, Pasta, Mortar Dan Dan Beton Semen Yang Sudah Mengeras Tata Cara Pembuatan Kaping Untuk Benda Uji Silinder Beton Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder Dengan Cetakan Silinder Di Dalam Tempat Cetakan Metode Pengujian Ekspansi dan Bliding : Metode Pengujian Kuat Tekan Graut untuk Beton dengan Agregat Praletak di Laboratorium : Metode Pengujian Waktu Pengikatan Graut Untuk Beton dengan Agregat Praletak di Laboratorium Metode Pengujian Kuat Lentur Adukan Semen Hidraulik Metode Penentuan 10 % Kehalusan untuk Agregat Metode Pengujian untuk Mengukur Nilai Kuat Tekan Beton pada Umur Awal dan Memproyeksikan Kekuatan Pada Umur Berikutnya Tata Cara Perhitungan Beton Tidak Bertulang Struktural Metode Pengujian Kemampuan Mempertahankan Air pada Campuran Graut untuk Beton Agregat Praletak di Laboratorium Metode Pengujian Kekentalan Graut Untuk Beton Agregat Praletak (Metode Pengujian Corong Alir) Tata Cara Estimasi Kekuatan Beton dengan Metode Maturity Metode Pengujian Kadar Bahan Padat Total dan Bahan Anorganik dalam Air Untuk Campuran Beton Spesifikasi Bahan Pencampur Untuk Beton Semprot


XII - 83


3.

-

SNI 03-6812-2002 :

-

SNI 03-6814-2002 :

-

SNI 03-6815-2002 SNI 03-6816-2002 SNI 03-6817-2002 SNI 03-2461-2002 SNI 03-6817-2002 SNI 03-6717-2002 SNI 03-6889-2002

: : : : : : :

Spesifikasi Anyaman Kawat Baja Polos Yang Dilas Untuk Tulangan Beton Tata Cara Pelaksanaan Sambungan Mekanis untuk Tulangan Beton Tata Cara Mengevaluasi Hasil Uji Kekuatan Beton Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton Metode Pengujian Mutu Air Untuk Digunakan Dalam Beton Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Ringan Struktur Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam Beton Tata Cara Penyiapan Benda Uji Dari Contoh Agregat Tata Cara Pengambilan Contoh Agregat

ISTILAH DAN DEFINISI 3.1. Agregat halus adalah agregat yang mempunyai diameter butir di atas atas 0,25 mm sampai 4 mm. 3.2. Agregat kasar adalah agregat yang mempunyai diameter butir di atas 4 mm sampai 31.5 mm 3.3. Benda uji beton inti adalah adalah benda uji beton berbentuk silinder hasil pengeboran beton pada bangunan yang sudah dilaksanakan. 3.4. Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidrualik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk masa padat 3.5. Beton ringan adalah beton yang berat izin maksimum 1,9 1,9 ton/m3 3.6. Beton segar adalah campuran beton yang telah selesai diaduk sampai beberapa saat karakteristiknya tidak berubah (masih plastis dan belum terjadi pengikatan). 3.7. Beton siklop adalah beton yang terdiri dari campuran mutu beton fc’=14,5 Mpa dengan batu-batu pecah ukuran maksimum 25 cm. 3.8. Construction joint adalah sambungan konstruksi beton 3.9. Fly ash adalah adalah residu halus yang dihasilkan dari sisa proses proses pembakaran batu bara. 3.10. Form Form in place merupakan salah satu metode perawatan beton dengan tetap mempertahankan cetakan sebagai dinding penahan pada tempatnya selama waktu yang diperlukan beton dalam masa perawatan. 3.11. Kaping adalah pemberian lapisan perata perat a pada permukaan bidang tekan benda uji. 3.12. Kuat tekan beton adalah besarnya beban per satuan luas, luas, yang menyebabkan menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. 3.13. Pozzolan adalah bahan yang mengandung mengandung silika atau silika dan alumunium yang bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida pada temperatur biasa membentuk senyawa bersifat cementitious. 3.14. Segregasi adalah terpisahnya antara pasta semen dan agregat dalam suatu adukan. 3.15. Silica fume fume adalah bahan pozzolanic pozzolanic yang sangat sangat halus yang mengandung silica silica amorf yang dihasilkan dari elemen silica atau senyawa ferro-silica. 3.16. Slump beton adalah besaran kekentalan (viscosity) / plastisitas dan kohesif daro beton segar. 3.17. Superplasticizer adalah bahan tambah tambah yang mengurangi air dalam campuran dengan cukup banyak dan sangat berbeda


XII - 84


4.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan beton, bekisting dan waterstop harus memuat : 4.1. Toleransi 1) Bangunan Beton a) Batas penyimpangan pada gambar-gambar gambar-gamba r plat, balok mendatar dan pengganti pagar. Terlihat : 1 cm setiap 3 m Tertimbun Tertimbu n : 5 cm setiap 3 m b) Penyimpangan dalam dimensi potongan melintang dari kolom, pilar, lantai, dinding, balok dan sebagainya. Minus : 1 cm Plus : 5 cm c) Penyimpangan pada plat jembatan Minus : 1 cm Plus : 2 cm d) Dasar Pondasi Penyimpangan ukuran-ukuran dalam perencanaan Minus : 1 cm Plus : 5 cm e) Salah penempatan atau penyimpangan 2% dari lebar dasar pondasi, terhadap rencana tidak lebih dari 5 cm. f) Pengurangan ketebalan ketebala n : 5% g) Penyimpangan lokasi dan ukuran pada lantai dan dinding yang terbuka : 5 cm h) Penyimpangan Penyimpanga n dari garis unting pada sisi dinding tembok untuk pintu dan bangunan-bangunan bangunan-bangunan air yang serupa : 0,1% i) Penempatan tulangan baja Penyimpangan untuk beton pelindung : 10% Penyimpangan dari tempat yang seharusnya : 2 cm j) Perletakan beton pra cetak cetak Penyimpangan terhadap trase yang seharusnya dibangun 1% dari panjang beton pra cetak yang ada, dan tidak lebih dari 5 cm Penyimpangan terhadap elevasi rencana adalah 1% dari panjang beton pra cetak yang ada, dan tidak lebih dari 5 cm. Penyimpangan garis unting setiap beton pra cetak yang ditempatkan vertical tidak boleh lebih dari 1 cm setiap 3 m. 2) Pekerjaan Water Stop Penyimpangan pemasangan as dari water stop untuk kearah kanan dan kiri +5 mm 4.2. Persyaratan Bahan 1) Bangunan Beton a) Semen (1) Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton harus harus jenis semen portland yang memenuhi SNI 15-2049-1994. Apabila menggunakan bahan tambahan yang dapat menghasilkan gelembung udara, maka gelembung udara yang dihasilkan tidak


XII - 85


(2)

b)

c)

d)

e)

f)

boleh lebih dari 5 %, dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Dalam satu campuran, hanya hanya satu merk semen portland yang boleh digunakan, kecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Jika di dalam satu proyek digunakan lebih dari satu merk semen, maka Penyedia Jasa harus mengajukan kembali rancangan campuran beton sesuai dengan merk semen yang digunakan.

Air Air yang digunakan untuk campuran, perawatan, atau pemakaian lainnya harus bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organis. Air yang diusulkan dapat digunakan jika kuat tekan mortar dengan air tersebut pada umur 7 hari dan dan 28 hari Memenuhi karakteristik kuat tekan yang ditentukan Agregat (1) Ketentuan Agradasi Agregat Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan, tetapi bahan yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut harus diuji dan harus memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran agregat terbesar tidak lebih dari ¾ jarak bersih minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus dicor. (2) Sifat-sifat Agregat Agregat yang digunakan harus bersih, keras, kuat yang diperoleh dari pemecahan batu atau koral, atau dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) kerikil dan pasir sungai. Agregat harus bebas dari bahan organik seperti yang ditunjukkan oleh pengujian SNI 03-2816-1992 dan harus memenuhi sifat-sifat lainnya bila contoh-contoh diambil dan diuji sesuai dengan prosedur yang berhubungan. Batu untuk Beton Siklop Batu untuk beton siklop harus keras, awet, bebas dari retak, rongga dan tidak rusak oleh pengaruh cuaca. Batu harus bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan lain yang mempengaruhi ikatan dengan beton. Ukuran batu yang digunakan untuk beton siklop tidak boleh lebih besar dari 25 cm. Bahan Tambah Bahan tambah yang digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja beton dapat berupa bahan kimia atau bahan limbah yang berupa serbuk halus sebagai bahan pengisi pori dalam campuran beton dengan persetujuan Direksi. Bahan Kimia Bahan tambah yang berupa bahan kimia ditambahkan dalam campuran beton dalam jumlah tidak lebih dari 5% berat semen selama proses pengadukan atau selama pelaksanaan pengadukan tambahan dalam


XII - 86


pengecoran beton. Bahan tambah yang digunakan harus sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan dalam SNI 03-2495-1991. Bahan tambah dapat diklasifikasikan sesuai dengan penggunaannya sebagai berikut : Tipe A - bahan pengurang kadar air Tipe A berfungsi untuk mengurangi air dalam campuran, dan pengunaannya bertujuan untuk mengurangi water-cement rasio dalam campuran sesuai dengan workability yang diinginkan, atau untuk meningkatkan workability ada angka water-cement rasio yang telah ditetapkan. Tipe B - bahan untuk memperlambat waktu pengikatan Tipe B berfungsi untuk memperlambat waktu pengikatan pasta semen, sehingga akan memperlambat pengerasan dari beton. Bahan tambah jenis ini digunakan jika iklim di tempat pengecoran terlalu panas, dimana waktu pengikatan pasta semen dalam keadaan normal menjadi sangat pendek dikarenakan suhu yang tinggi. Tipe C - bahan untuk mempercepat waktu pengikatan Tipe C berfungsi untuk mempercepat waktu pengikatan pasta semen, yang akan mempercepat pengerasan dari beton sehingga mempercepat kekuatan beton, dan dapat digunakan dalam pabrik pembuatan beton precast (dimana perlu pelepasan bekisting secepatnya), atau pekerjaan perbaikan yang sangat penting Tipe D - campuran bahan pengurang kadar air dan bahan memperlambat waktu pengikatan. Bahan tambah ini untuk menambah workability, dimana beton mempunyai kekuatan tinggi dapat dibuat workabel tanpa mengurangi density, ketahanan dan kekuatannya. Perlambatan waktu pengikatan sangat berguna untuk waktu pengangkutan adukan beton yang lama ke tempat pengecoran, pengecoran dalam kondisai yang sangat panas dan menghindari cold joint. Tipe E - campuran bahan pengurang kadar air dan bahan mempercepat waktu pengikatan. Bahan tambah ini untuk menambah workability dan memberikan kekuatan awal yang tinggi, atau memberikan kekuatan awal yang lebih tinggi pada workability yang sama. Bahan tambah ini digunakan pada precast karena memungkinkan pelepasan bekisting lebih awal dan dipakai untuk pekerjaan perbaikan dimana kekuatan awal sangat diperlukan. Tipe F - bahan pengurang kadar air dengan tingkat angka tinggi atau superplasticizer. Tipe F atau Superplasticizer adalah bahan tambah yang mengurangi air dalam campuran dengan cukup banyak dan sangat berbeda dengan Tipe A, D atau E. Penggunaan bahan ini digunakan membuat beton alir (flow concrete) untuk menjangkau tempat yang tak terjangkau oleh pengetar dan beton pompa (pumping concrete) pada jenis bangunan yang rumit. DOKUMEN 2018 - SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI IV KENDARI

XII - 87


-

Tipe G - campuran bahan pengurang kadar air dengan tingkat angka tinggi tau superplasticizer dan bahan memperlambat waktu pengikatan. Bahan tambah ini merupakan campuran dari Tipe F dan Tipe B, tetapi slump loss-nya lebih kecil bila dibandingkan dengan beton yang menggunakan superplasticizer.

2)

Mineral Bahan tambah yang berupa mineral atau bahan limbah seperti Fly Ash, Pozzolan, silica fume yang ditambahkan ke dalam campuran beton. Bahan tambah yang digunakan harus sesuai atas persetujuan Direksi 3) Pekerjaan Waterstop a) Waterstop yang dipergunakan harus terbuat dari bahan polyvinychlorida dalam bentuk ukuran tertentu pada lokasi seperti yang diberikan pada gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan. b) Waterstop harus diproduksi dengan proses pencampuran dari suatu campuran plastik elastis dan bahan dasar polyvinychlorida (PVC) 100% didapat, homogen dan tidak berlubang-lubang atau cacat lainnya. l ainnya. 4.3. Persyaratan Kerja 1) Pengajuan Kesiapan Kerja a) Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan sesuai dengan Pasal ini. b) Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masingmasing mutu beton yang akan digunakan, 30 hari sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai. c) Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan sehingga data tersebut selalu tersedia apabila diperlukan. d) Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari setelah tanggal pencampuran e) Penyedia Jasa harus mengirimkan gambar detail dan perhitungan terinci untuk seluruh perancah yang akan digunakan, dan harus memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai. f) Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton untuk mendapatkan persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan, seperti yang disyaratkan disertai dengan metode pengecoran, kapasitas peralatan yang digunakan, tanggung jawab personil dan jadwal pelaksanaannya 2) Penyimpanan dan Perlindungan Bahan a) Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang terlindung dari perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan ketinggian tidak urang dari 30 cm dari permukaan tanah serta ditutup dengan lembaran plastik (polyethylene) selama penyimpanan dan tidak lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam tempat penyimpanan


XII - 88


3)

4)

5)

6)

7)

di lokasi pekerjaan. Semen tidak boleh ditumpuk melebihi melebihi 8 sak ke arah atas. b) Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat penyimpanan agregat, agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan pepanjang waktu pengecoran. c) Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis agregat atau ukuran yang berbeda tidak tercampur. Kondisi Tempat Kerja Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara langsung. Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran jika : Tingkat penguapan melampaui 1,0 mm/jam. Selama turun hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar. Pencampuran dan Penakaran a) Rancangan Campuran Proporsi bahan dan berat penakaran harus berdasarkan hasil tes campuran b) Campuran Percobaan Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran percobaan dengan rancangan campuran serta bahan yang diusulkan dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan sebagaimana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Permukaan Tampak a) Semua permukaan beton yang telah selesai harus terlihat padat bersih dan tidak keropos. b) Semua permukaan yang tampak harus rata atau bulat. c) Pekerjaan plesteran pada permukaan beton tidak diijinkan dan setiap beton yang kelihatan cacat harus dibongkar hingga kedalaman tertentu dan diganti atau diperbaiki dengan cara seperti yang diinginkan oleh Direksi Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa. Blockout a) Blockout harus dibuat jika akan memasang bagian –bagian –bagian bangunan dari pekerjaan besi. Permukaan dimana beton block (blockout) akan dibuat, dikasarkan, dibersihkan, dan dijaga agar tetap lembab untuk paling sedikit 4 jam. Sesudah permukaan demikian disetujui Direksi Pekerjaan, maka pekerjaan logam dan lainnya seperti tersebut diatas, dapat dilaksanakan. Penyedia Jasa dapat memasang tulangan (jika diperlukan) dan adukan beton dengan 500 kg semen atau lebih per meter kubik, atau beton dari tipe yang sama. b) Pada saat pengisian beton blockout, haruslah dilakukan berhati –hati, –hati, harus bersatu dengan beton lama, mempunyai ikatan yang baik dengan beton lama dan semua pekerjaan besinya. Waterstop a) Untuk penempatan waterstop tipe split flange yang tepat, sebelum pengecoran beton berakhir bagian split flange harus disambungkan dengan cara yang disetujui.


XII - 89


b)

c)

5.

Alur waterstop dibuat dengan memotong dan menyambung waterstop kearah memanjang sesuai dengan kebutuhannya, memanaskan ujung – ujungnya sampai meleleh dan menyambungkannya sampai membentuk sambungan yang diinginkan. Pemanasan ujung material dikerjakan dengan menggunakan mesin penyambung yang disarankan oleh pabrik yang membuat waterstop atau mesin listrik lain yang disetujui.

PELAKSANAAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan beton, bekisting dan waterstop harus memuat : 5.1. Pekerjaan Beton 1) Pembetonan a) Penyiapan tempat kerja (i) Penyedia Jasa harus membongkar bangunan lama yang akan diganti dengan beton yang baru atau yang harus dibongkar untuk dapat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan beton yang baru. Pembongkaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam dari Spesifikasi ini. (ii) Penyedia Jasa harus menggali atau menimbun kembali pondasi atau formasi untuk pekerjaan beton sesuai dengan garis yang ditunjukkan dalam Gambar Kerja atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi ini, dan harus membersihkan serta menggaru tempat di sekeliling pekerjaan beton yang cukup luas sehingga dapat menjamin dicapainya seluruh sudut pekerjaan. Jika diperlukan harus disediakan jalan kerja yang stabil untuk menjamin dapat diperiksanya seluruh sudut pekerjaan dengan mudah dan aman (iii) Seluruh dasar dasar pondasi, pondasi, pondasi pondasi dan galian galian untuk pekerjaan beton harus dijaga agar senantiasa kering. Beton tidak boleh dicor di atas tanah yang berlumpur, bersampah atau di dalam air. Apabila beton akan dicor di dalam air, maka harus dilakukan dengan cara dan peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti pada dasar sumuran atau cofferdam dan atas persetujuan Direksi Pekerjaan. (iv) Sebelum pengecoran pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tulangan dan benda lain yang harus berada di dalam beton (seperti pipa atau selongsong) harus sudah dipasang dan diikat kuat sehingga tidak bergeser pada saat pengecoran. (v) Bila disyaratkan disyaratkan atau atau diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, Pekerjaan, maka bahan lantai kerja untuk pekerjaan beton harus dihampar sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. (vi) Direksi Pekerjaan akan memeriksa seluruh galian yang disiapkan untuk pondasi sebelum menyetujui pemasangan acuan, baja tulangan atau pengecoran beton.


XII - 90


b)

(vii) Jika dijumpai kondisi tanah dasar pondasi yang tidak memenuhi ketentuan, maka Penyedia Jasa dapat diperintahkan untuk mengubah dimensi atau kedalaman pondasi dan/atau menggali dan mengganti bahan di tempat yang lunak, memadatkan tanah pondasi atau melakukan tindakan stabilisasi lainnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. (viii) Penyedia Jasa harus memastikan lokasi pengecoran bebas dari resiko terkena air hujan dengan memasang tenda seperlunya. Direksi Pekerjaan berhak menunda pengecoran sebelum tenda terpasang dengan benar. Penyedia Jasa juga harus memastikan lokasi pengecoran bebas dari resiko terkena air pasang atau muka air tanah dengan penanganan seperlunya. Cetakan Beton (i). Jika disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka acuan dari tanah harus dibentuk dari galian, dan sisi-sisi samping serta dasarnya harus dipangkas secara manual sesuai dimensi yang diperlukan. Seluruh kotoran tanah yang lepas harus dibuang sebelum pengecoran beton (ii). Cetakan harus digunakan, digunakan, dimana perlu untuk untuk membatasi dan membentuk beton sesuai dengan keinginan. Cetakan dapat dibuat dari kayu, besi atau bahan lainnya yang cukup kuat sesuai dengan ukuran –ukuran –ukuran yang ada di dalam gambar. (iii) Cetakan harus diperkuat dan ditopang agar mampu menahan berat sendiri adukan beton, penggetaran beton, beban konstruksi, angin dan tekanan lainnya dengan tidak berubah bentuk. (iv). Penyedia Jasa harus menyerahkan satu set set yang lengkap, gambar cetakan sesuai dengan ketentuan diatas, untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan, sebelum memulai pekerjaan, walaupun demikian penyerahan tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui, tidak mengurangi tanggung jawab Kontraktor bagi keberhasilannya. (v). Permukaan cetakan beton yang berhubungan dengan beton harus bebas dari sampah, paku, alur –alur, –alur, belahan, atau cacat –cacat –cacat lainnya. Mengisi celah –celah –celah sambungan cetakan beton harus berhati –hati –hati dan dilaksanakan sedemikian rupa agar sanggup mengembang dibawah pengaruh kelembaban beton tanpa menimbulkan perubahan bentuk cetakan, celah –celah –celah harus diisi secukupnya untuk mencegah hilangnya air semen. Bagaimanapun penggunaan kertas dengan tegas dilarang. (vi). Pembuatan lubang bagian dalam cetakan untuk pemeriksaan, pembuangan air dapat dilakukan untuk itu cetakan dapat dibuat sedemikian rupa hingga dapat dengan mudah ditutup sebelum pengecoran dimulai. (vii). Sebelum pengecoran beton semua baut –baut –baut harus dipasang pada posisinya, semua yang diperlukan dan alat –alat –alat lain untuk menutup lubang harus dipasang pada cetakan. Tidak


XII - 91


diperbolehkan membuat lubang didalam beton tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan (viii). Penggunaan kawat yang diikat untuk menyangga cetakan tidak diijinkan dilakukan pada dinding beton yang akan tampak. (ix). Lubang –bekas –bekas ikatan kawat harus ditutup dengan beton setelah cetakan dibongkar (x). Jika batangan logam digunakan untuk menyangga cetakan ujungnya tidak boleh kurang dari 3 cm dari permukaan beton yang terbentuk. Semua permukaan cetakan yang menempel dengan beton harus dilumasi dengan oli untuk memastikan bahwa cetakan dapat dibuka dengan mudah. (xi). Pelumas harus diterapkan pada cetakan sebelum tulangan dipasang dan harus berhati –hati –hati mencegah pelumas jangan sampai mengenai besi tulangan. Sebelum pengecoran dan pembesian semua celah –celah –celah cetakan yang telah diisi harus dibersihkan dan dikeringkan. Bila cetakan beton dibuat dan siap untuk pengecoran maka harus diperiksa oleh Direksi Pekerjaan. Tidak diperkenankan mengecor bila cetakan belum disetujui Direksi Pekerjaan. (xii). Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi Pekerjaan sekurang – kurangnya – kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum cetakan siap untuk diperiksa. c) Pencampuran Beton (i) Perbandingan Campuran . Beton harus mengandung semen, agregat bergradasi baik, air dan bahan additive bila diperlukan, dicampurkan bersama – bersama – sama sama dan digunakan untuk menghasilkan kekuatan yang diharapkan. (ii). Beton diklasifikasikan diklasifikasikan berdasarkan tekanan pada 7 hari hari dan umur 28 hari dengan ukuran maksimum agregat dan dibuat mengikuti tabel di bawah ini : Tabel 1 Klasifikasi Beton berdasarkan Besarnya Tekanan Kuat Kuat Ukuran Nilai factor Perkiraan Tekan Tekan agregat air semen kebutuhan Tipe Campuran Beton umur 7 umur 28 maksimum maksimum semen hari hari (mm) (%) (kg/m3) (kg/cm2) (kg/cm2) AR fc’ = 26,4 MPa 195 300 20 50 400 (K-300) 225 40 (20) 147 A fc’ = 19,3 Mpa 50 330 (350) (K-225) B fc’ = 14,5 Mpa (K-175)

114

C fc’ = (K-125)

9,8MPa

62

D fc’ = (K-100)

7,4 Mpa

65

175

40

50

310

125

40

57

250

100

40

60

200


XII - 92


Tabel 2 Klasifikasi Jenis Beton Tipe AR A B C D

d)

Uraian Beton bertulang untuk melapis permukaan lantai bendung, mercu dan tembok bendung. Beton, pipa beton pra cetak, tiang beton pra cetak dan sebagainya. Beton bertulang untuk bangunan lainnya dan linning beton. Beton tumbuk. Beton tumbuk untuk lantai kerja dan pengisi.

(iii). Proporsi campuran campuran untuk masing –masing –masing klas beton diatas akan diberikan oleh Direksi, berdasarkan hasil –hasil –hasil test percobaan campuran yang dikerjakan Penyedia Jasa. (iv). Penyedia Jasa dapat merubah proporsi dari waktu waktu ke waktu untuk mendapatkan kepadatan maksimum dari beton, kemudahan pengerjaan, kekentalan dan kekuatan dengan faktor air semen yang sekecil mungkin dengan persetujuan Direksi tidak ada tambahan biaya atas perubahan tersebut. (v). Kandungan air di di dalam beton akan diatur oleh Direksi, dalam batas yang ditetapkan untuk mendapatkan faktor air semen pada beton dengan kekentalan yang benar. Tidak diperkenankan penambahan air untuk mengatasi mengerasnya beton sebelum ditempatkan. Keseragaman kekentalan beton pada setiap adukan adalah perlu. Slump dari pada adukan beton harus mengikuti tabel di bawah ini, setelah beton diendapkan. Tabel 3 Nilai Slump Beton Tipe Tipe Konstruksi Besaran Nilai Slum Campuran AR Mercu lantai dan tembok 7,5 – 7,5 – 2,5 2,5 bendung. Unit beton pra cetak A 12,5 – 12,5 – 5,0 5,0 Plat dan balok jembatan B 15,0 – 15,0 – 7,5 7,5 Klas I dan Klas II. Plat, dinding, balok dari tembok dan dermaga. 12,5 – 12,5 – 5,0 5,0 C Talud pada transisi. Konstruksi massal. 5,0 – 5,0 – 2,5 2,5 Trotoar, gorong-gorong D 7,5 – 7,5 – 2,5 2,5 pondasi 7,5 – 7,5 – 5,0 5,0 9,0 – 9,0 – 2,5 2,5 Penakaran (i). Penyedia Jasa harus menyediakan menyediakan alat penakar yang disetujui Direksi Pekerjaan dan harus memelihara serta mengoperasikan peralatan seperti yang diperlukan agar secara tepat mengontrol dan


XII - 93


e)

f)

menentukan jumlah dari masing –masing –masing bahan yang dicampurkan, sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. (ii). Peralatan harus mampu mampu memproduksi beton sebanyak 1 (satu) hingga 5 (lima) meter kubik atau lebih per jam secara keseluruhan dengan mencampurkan agregat, semen, bahan additive (bila perlu), dan air menjadi suatu campuran yang merata tanpa pemisahan –pemisahan. –pemisahan. Juga mampu mengimbangi perubahan – perubahan kadar air dari agregat, serta merubah berat material – – material yang ikut tercakup. (iii). Jumlah masing –masing –masing bahan yang membentuk beton tersebut dapat ditentukan dengan timbangan kecuali jumlah air yang diukur dengan takaran. Meskipun demikian material beton dapat juga diukur secara volume, bilamana disetujui oleh Direksi Pekerjaan. (iv). Penyedia Jasa juga harus menyediakan penguji berat yang standar dan peralatan lain yang diperlukan untuk mengecek operasi dan tiap –tiap –tiap skala pengukuran pengaduk tersebut, serta melakukan pengujian periodik terhadap perubahan harga pengukuran dalam pekerjaan –pekerjaan –pekerjaan adukan. Mesin Pengaduk Beton (i). Material beton harus dimasukkan dalam pengaduk yang berpenakar dalam waktu yang tidak lebih dari satu setengah menit, kecuali sejumlah air yang diperlukan sudah ada dalam alat pengaduk tersebut. (ii). Seluruh air pencampur harus diberikan sebelum seperempat waktu pencampuran terlampaui. Waktu pencampuran adukan yang volumenya lebih besar dari 0,75 m3 harus ditambah seperempat menit pada setiap penambahan 0,5 m3 . (iii). Alat pencampur beton tidak boleh dibebani volume yang melebihi kapasitas maksimum, atau dioperasikan melebihi kecepatan yang dianjurkan pabrik pembuatnya. Alat tersebut dapat menghasilkan beton dengan kekentalan dan warna yang merata secara menerus dan disetujui Direksi Pekerjaan. (iv). Semua peralatan pencampur harus selalu dibersihkan sebelum melakukan pekerjaan. Pencampuran pertama setelah pembersihan, tidak boleh digunakan dalam pekerjaan. Blades penumbuk yang ada dalam alat pencampur perlu diganti bila telah aus menjadi 2 cm. Truk Pencampur (i). Material beton juga dicampur dicampur di di dalam truk pencampur. pencampur. Drum – drum yang ada pada truk pencampur harus berputar dengan kecepatan yang dianjurkan oleh Pabrik (ii). Operasi pencampuran dapat dapat dimulai dalam waktu waktu 30 menit setelah bahan –bahan –bahan pencampur tersebut berada di dalam pencampur, setelah itu beton dapat diangkut menuju tempat pekerjaan dan satu jam setelah penambahan air pengecoran harus selesai.


XII - 94


g)

2)

(iii). Pada saat cuaca panas atau pada kondisi adukan beton yang cepat mengeras, waktu pencampuran harus kurang dari 1 jam, sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan Mencampur Beton dengan Tenaga Manusia (i). Pekerjaan mencampur beton dengan manual tidak diijinkan kecuali jika situasi tidak memungkinkan untuk menggunakan mesin pencampur setelah mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan. (ii). Dalam keadaan seperti itu, beton harus diaduk dengan tangan, sedekat mungkin ke lokasi dimana beton akan ditempatkan. Harus dilakukan dibak pengaduk yang bersih dan kedap air. Jika bak dibuat dari kayu, maka sela –sela –sela kayu harus ditutup agar tidak ada kehilangan air dari adukan (iii). Semua agregat dan semen harus diaduk –aduk –aduk dalam keadaan kering sekurang –kurangnya –kurangnya 3 kali. Kemudian air ditambahkan berangsur-angsur dipuncak adukan, selanjutnya agregat kembali diaduk dalam keadaan basah, sekurang –kurangnya –kurangnya 3 (tiga) kali sebelum adukan diangkat ketempat pengecoran Pengecoran a) Pelaksanaan Pengecoran (i). Penyedia Jasa harus memberitahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton, atau meneruskan pengecoran beton jika pengecoran beton telah ditunda lebih dari 6 jam (final setting). (ii) Pemberitahuan harus meliputi meliputi lokasi, kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal serta waktu pencampuran beton. Direksi Pekerjaan akan memberi tanda terima atas pemberitahuan tersebut dan akan memeriksa acuan, tulangan dan mengeluarkan persetujuan tertulis untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan. Penyedia Jasa tidak boleh melaksanakan pengecoran beton tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan. (iii) Walaupun persetujuan untuk memulai pengecoran sudah diterbitkan, pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan jika Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan operasi pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan (iv). Segera sebelum pengecoran beton dimulai, acuan harus dibasahi dengan air atau diolesi pelumas di sisi dalamnya yang tidak meninggalkan bekas. (v). Pengecoran beton harus dibuat sedemikian rupa hingga penempatan dan penanganannya mudah dilakukan tanpa adanya pemisahan butiran. (vi). Adukan beton dicor lapis demi lapis dengan ketebalan tertentu, berurutan mulai dari bawah. Agar lapisan yang baru dapat menyatu dengan lapisan dibawahnya, adukan beton digetar dari lapisan bawah dengan alat penggetar (vibrator).


XII - 95


(vii).

Tidak diperkenankan melakukan pengecoran bila persiapan besi tulangan dan bagian – – bagian yang ditanam, cetakan dan perancah belum diperiksa dan disetujui Direksi Pekerjaan secara tertulis. (viii). Dalam pengecoran beton bertulang, harus harus dijaga dijaga jangan sampai terjadi pemisahan butiran. Apabila bentuk tulangan pada dasar cetakan cukup rapat, dicor terlebih dahulu lapisan selimut beton setebal 3 cm, dengan spesi yang sama dengan yang dibutuhkan oleh beton diatasnya. (ix) Jika pengecoran pengecoran permukaan telah mencapai ketinggian lebih dari yang ditentukan oleh Direksi, kelebihan ini harus segera dibuang. Semua pengecoran harus selesai dalam waktu 60 menit telah keluar dari mesin pengaduk, kecuali jika ditentukan lain oleh Direksi. (x). Beton jangan dicor di dalam atau pada aliran kecuali jika ditentukan atau disetujui sebelumnya. Air yang mengumpul selama pengecoran harus segera dibuang. Beton jangan dicor diatas beton lain yang baru saja dicor selama lebih dari 30 menit, kecuali jika ada konstruksi sambungan yang akan ditentukan kemudian (xi). Jika pelaksanaan pengecoran pengecoran dihentikan, lokasi sambungan sambungan harus ditempatkan pada posisi yang benar secara vertikal maupun horizontal, dengan permukaan dibuat kasar atau bergerigi untuk menahan gesekan dan membentuk ikatan sambungan beton berikutnya, seperti yang diinginkan oleh Direksi Pekerjaan . (xii). Sebelum pengecoran berakhir, permukaan beton harus dibuat kasar atau disambungkan untuk menyingkap agregat. Permukaan beton harus tetap lembab dan dilindungi dengan mortel semen (perbandingan berat) 1 : 2 setebal 1 cm. (xiii) Beton harus dicor pada posisi dan urutan – – urutan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, atau atas petunjuk Direksi Pekerjaan. Beton yang dicor ditempatkan langsung pada cetakannya sedemikian rupa untuk menghindari pemisahan butiran dan penggeseran tulangan beton, acuan, atau bagian – – bagian yang tertanam, serta membentuk lapisan – – lapisan yang tidak lebih tebal dari 40 cm padat. (xiv) Pengecoran harus secara menerus hingga mencapai sambungan ditentukan pada gambar atau menurut petunjuk Direksi Pekerjaan. (xv) Beton tidak boleh diangkut dengan peluncur atau dijatuhkan kereta dorong lebih tinggi dari 1,5 m kecuali jika diijinkan oleh Direksi Pekerjaan untuk menjatuhkan ketempat penampungan sementara dan kemudian diambil lagi dengan sekop sebelum dicorkan. (xvi) Pengecoran beton tumbuk/lantai kerja dikerjakan pada urutan sebelumnya atau mengikuti petunjuk Direksi dan harus dikerjakan


XII - 96


secara menerus sampai dengan selesai. Bila perlu Penyedia Jasa harus bekerja lembur untuk mencapai target tersebut. b) Pemadatan (i). Beton harus dipadatkan dipadatkan dengan dengan penggetar mekanis dari dari dalam atau dari luar acuan yang telah disetujui. Jika diperlukan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, penggetaran harus disertai penusukan secara manual dengan alat yang cocok untuk menjamin kepadatan yang tepat dan memadai. Alat penggetar tidak boleh digunakan untuk memindahkan campuran beton dari satu titik ke titik lain di dalam acuan. (ii). Pemadatan harus dilakukan secara hati-hati hati-hati untuk memastikan semua sudut, di antara dan sekitar besi tulangan benar-benar terisi tanpa menggeser tulangan sehingga setiap rongga dan gelembung udara terisi. (iii). Lama penggetaran harus dibatasi, agar tidak terjadi segregasi pada hasil pemadatan yang diperlukan. (iv). Alat penggetar mekanis dari luar harus mampu menghasilkan sekurang- kurangnya 5000 putaran per menit dengan berat efektif 0,25 kg, dan boleh diletakkan di atas acuan supaya dapat menghasilkan getaran yang merata. (v). Posisi alat alat penggetar mekanis yang digunakan untuk untuk memadatkan memadatkan beton di dalam acuan harus vertikal sedemikian hingga dapat melakukan penetrasi sampai kedalaman 10 cm dari dasar beton yang baru dicor sehingga menghasilkan kepadatan yang menyeluruh pada bagian tersebut. Apabila alat penggetar tersebut akan digunakan pada posisi yang lain maka, alat tersebut harus ditarik secara perlahan dan dimasukkan kembali pada posisi lain dengan jarak tidak lebih dari 45 cm. Alat penggetar tidak boleh berada pada suatu titik lebih dari 15 detik atau permukaan beton sudah mengkilap. (vi). Jumlah minimum alat penggetar mekanis mekanis (vii). Apabila kecepatan pengecoran 20 m3 /jam, maka harus digunakan alat penggetar yang mempunyai dimensi lebih besar dari 7,5 cm. (viii). Dalam segala hal, pemadatan beton harus sudah selesai sebelum terjadi waktu ikat awal (initial setting). 3) Sambungan Pelaksanaan (Construction Joint) a) Jadwal pengecoran beton beton yang berkaitan berkaitan harus disiapkan untuk untuk setiap jenis bangunan yang diusulkan beserta lokasi sambungan pelaksanaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar Rencana untuk disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Sambungan pelaksanaan tidak boleh ditempatkan pada pertemuan elemen-elemen bangunan kecuali ditentukan demikian. b) Sambungan pelaksanaan pada tembok sayap tidak diijinkan. Semua Semua sambungan konstruksi harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang dan pada umumnya harus diletakkan pada titik dengan gaya geser minimum. DOKUMEN 2018 - SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI IV KENDARI

XII - 97


5)

6)

c) Jika sambungan sambungan vertikal diperlukan, baja tulangan harus menerus melewati sambungan sedemikian rupa sehingga membuat bangunan tetap monolit. d) Pada sambungan pelaksanaan harus disediakan lidah alur dengan ke dalaman paling sedikit 4 cm untuk dinding, pelat serta antara dasar pondasi dan dinding. Untuk pelaksanaan pengecoran pelat yang terletak di atas permukaan dengan cara manual, sambungan konstruksi harus diletakkan sedemikian rupa sehingga pelat-pelat mempunyai luas maksimum 40 m2. e) Penyedia Jasa harus harus menyediakan pekerja dan bahan-bahan yang diperlukan untuk kemungkinan adanya sambungan pelaksanaan tambahan jika pekerjaan terpaksa mendadak harus dihentikan akibat hujan atau terhentinya pemasokan beton atau penghentian pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan. f) Atas persetujuan Direksi Pekerjaan, bonding bonding agent agent yang dapat digunakan untuk pelekatan pada sambungan pelaksanaan dan cara pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya g) Pada lingkungan air asin atau korosif, sambungan sambungan pelaksanaan tidak diperkenankan berada pada 75 cm di bawah muka air terendah atau 75 cm di atas muka air tertinggi kecuali ditentukan lain dalam Gambar Kerja. 4) Beton Siklop a) Batu-batu ini diletakkan dengan hati-hati dan tidak boleh dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau ditempatkan secara berlebihan yang dikhawatirkan akan merusak bentuk cetakan atau pasanganpasangan lain yang berdekatan b) Semua batu-batu pecah harus cukup dibasahi sebelum ditempatkan. Volume total batu pecah tidak boleh melebihi sepertiga dari total volume pekerjaan beton siklop. c) Untuk dinding dinding penahan tanah dan pilar yang lebih tebal dari 60 cm, tiap bat harus dilindungi dengan adukan beton setebal 15 cm; jarak antar batu pecah maksimum 30 cm dan jarak terhadap permukaan minimum 15 cm. Permukaan bagian atas dilindungi dengan beton penutup (caping). Lining Beton a) Lining beton harus dilaksanakan ditempat yang telah ditunjukkan pada Gambar atau ditentukan lain oleh Direksi. b) Beton yang digunakan harus dicor ditempat itu juga juga dan harus sesuai dengan ketentuan. c) Lining harus dilaksanakan setelah penggalian saluran dan tanggul selesai dilakukan, pada saat perapian sedang dikerjakan. d) Pelaksanaan lining dibuat mengikuti Gambar atau petunjuk Direksi, dilaksanakan sesuai dengan gambar –gambar –gambar detail yang ada terutama yang telah disetujui Direksi Pekerjaan. e) Sambungan lining harus diisi bitumen (aspal pasir) sesuai gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan. Pekerjaan Pondasi Beton


XII - 98


a)

7)

Sebelum menempatkan beton pada pondasi, Penyedia Jasa harus membersihkan semua kotoran yang ada termasuk minyak, serpihan tanah, reruntuhan, plastik, sisa kertas dan genangan air yang ada sesuai dengan permintaan Direksi Pekerjaan. b) Selama pengecoran Penyedia Jasa harus menjaga permukaan yang dicor bersih dari genangan air. c) Pengecoran beton belum boleh dilaksanakan sebelum Direksi Pekerjaan memeriksa dan menyetujui persiapan pekerjaan pondasi tersebut. d) Lapisan lantai kerja beton dapat dicor setelah pekerjaan persiapannya disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Ketebalan lapisan lantai kerja beton harus dibuat sesuai dengan gambar atau atas petunjuk Direksi Pekerjaan. e) Jika tidak ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, sebelum melakukan pengecoran, permukaan tanah atau kerikil harus disiram air semen setelah bersih. f) Jika permukaan tersebut berupa cadas, permukaannya dibersihkan dan dibuat bergerigi agar terbentuk ikatan yang kuat, baru adukan semen ditempatkan diatasnya. g) Adukan semen tersebut harus mempunyai perbandingan semen –pasir –pasir yang sama dengan perbandingan semen pasir yang digunakan untuk beton. h) Adukan semen tidak diperlukan pada pondasi, jika lantai kerja beton atau proteksi pondasi dibuat dengan cara lain. Pengerjaan Akhir a) Pembongkaran Cetakan akhir Acuan tidak boleh dibongkar dari bidang vertikal, dinding, kolom yang tipis dan bangunan yang sejenis lebih awal 30 jam setelah pengecoran beton tanpa mengabaikan perawatan. Acuan yang ditopang oleh perancah di bawah pelat, balok, gelegar, atau bangunan busur, tidak boleh dibongkar hingga pengujian kuat tekan beton menunjukkan paling sedikit 85 % dari kekuatan rancangan beton. Untuk memungkinkan pengerjaan akhir, acuan yang digunakan untuk pekerjaan yang diberi hiasan, tiang sandaran, tembok pengarah (parapet), dan permukaan vertikal yang terekspos harus dibongkar dalam waktu paling sedikit 9 jam setelah pengecoran dan tidak lebih dari 30 jam, tergantung pada keadaan cuaca dan tanpa mengabaikan perawatan. b) Permukaan (Pengerjaan Akhir Biasa) Kecuali diperintahkan lain, permukaan beton harus dikerjakan segera setelah pembongkaran acuan. Seluruh perangkat kawat atau logam yang telah digunakan untuk memegang acuan, dan acuan yang melewati badan beton, harus dibuang atau dipotong kembali paling sedikit 2,5 cm di bawah permukaan beton. Tonjolan mortar dan ketidakrataan lainnya yang disebabkan oleh sambungan cetakan harus dibersihkan.


XII - 99


-

c)

d)

Direksi Pekerjaan harus memeriksa permukaan beton segera setelah pembongkaran acuan dan dapat memerintahkan penambalan atas kekurang sempurnaan minor yang tidak akan mempengaruhi bangunan atau fungsi lain dari pekerjaan beton. Penambalan harus meliputi pengisian lubang-lubang kecil dan lekukan dengan adukan semen. Jika Direksi Pekerjaan menyetujui pengisian lubang besar akibat keropos, pekerjaan harus dipahat sampai ke bagian yang utuh (sound), membentuk permukaan yang tegak lurus terhadap permukaan beton. Lubang harus dibasahi dengan air dan adukan pasta (semen dan air, tanpa pasir) harus dioleskan pada permukaan lubang. Selanjutnya lubang harus diisi dengan adukan yang kental yang terdiri dari satu bagian semen dan dua bagian pasir dan dipadatkan. Adukan tersebut harus dibuat dan didiamkan sekira 30 menit sebelum dipakai agar dicapai penyusutan awal, kecuali digunakan jenis semen tidak susut (non shrinkage cement). Permukaan (Pekerjaan Akhir Khusus) Permukaan yang terekspos harus diselesaikan dengan pekerjaan akhir berikut ini, atau seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan : Bagian atas pelat, kerb, dan permukaan horisontal lainnya sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, harus digaru dengan mistar bersudut untuk memberikan bentuk serta ketinggian yang diperlukan segera setelah pengecoran beton dan harus diselesaikan secara manual sampai rata dengan menggerakkan perata kayu secara memanjang dan melintang, atau dengan cara lain yang sesuai sebelum beton mulai mengeras. Perataan permukaan horisontal tidak boleh menjadi licin, seperti untuk trotoar, harus sedikit kasar tetapi merata dengan penyapuan, atau cara lain sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, sebelum beton mulai mengeras. Permukaan yang tidak horisontal yang telah ditambal atau yang masih belum rata harus digosok dengan batu gurinda yang agak kasar (medium), dengan menempatkan sedikit adukan semen pada permukaannya. Adukan harus terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur sesuai dengan proporsi yang digunakan untuk pengerjaan akhir beton. Penggosokan harus dilaksanakan sampai seluruh tanda bekas acuan, ketidakrataan, tonjolan hilang, dan seluruh rongga terisi, serta diperoleh permukaan yang rata. Pasta yang dihasilkan dari penggosokan ini harus dibiarkan tertinggal di tempat. Perawatan Beton (1) Perawatan dengan Pembasahan (i). Segera setelah pengecoran, beton beton harus dilindungi dari pengeringan dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan mekanis. Beton harus dijaga agar kehilangan


XII - 100


(2)

kadar air yang terjadi seminimal mungkin dan diperoleh temperatur yang relatif tetap dalam waktu yang ditentukan untuk menjamin hidrasi yang sebagaimana mestinya pada semen dan pengerasan beton. (ii). Pekerjaan perawatan harus segera dimulai setelah beton beton mulai mengeras (sebelum terjadi retak susut basah) dengan menyelimutinya dengan bahan yang dapat menyerap air. Lembaran bahan penyerap air ini yang harus dibuat jenuh dalam waktu paling sedikit 7 hari. Semua bahan perawatan atau lembaran bahan penyerap air harus menempel pada permukaan yang dirawat. (iii). Jika acuan kayu tidak dibongkar maka acuan tersebut harus dipertahankan dalam kondisi basah sampai acuan dibongkar, untuk mencegah terbukanya sambungan-sambungan dan pengeringan beton. (iv). Permukaan beton yang digunakan langsung sebagai lapis aus harus dirawat setelah permukaannya mulai mengeras (sebelum terjadi retak susut basah) dengan ditutupi oleh lapisan pasir lembab setebal 5 cm paling sedikit selama 21 hari. (v). Beton semen yang mempunyai sifat kekuatan awal yang yang tinggi, harus dibasahi sampai kuat tekannya mencapai 70 % dari kekuatan rancangan beton berumur 28 hari. Perawatan dengan Uap (i). Beton yang dirawat dengan dengan uap untuk mendapatkan mendapatkan kekuatan awal yang tinggi, tidak diperkenankan menggunakan bahan tambahan kecuali atas persetujuan Direksi Pekerjaan. (ii). Perawatan dengan uap harus dikerjakan dikerjakan secara menerus sampai waktu dimana beton telah mencapai 70 % dari kekuatan rancangan beton berumur 28 hari. Perawatan dengan uap untuk beton harus mengikuti ketentuan di bawah ini : Tekanan uap pada ruang uap selama perawatan beton tidak boleh melebihi tekanan luar. Temperatur pada ruang uap selama perawatan beton tidak boleh melebihi 380 C selama 2 jam sesudah pengecoran selesai, dan kemudian temperatur dinaikkan berangsur-angsur sehingga mencapai 650 C dengan kenaikan temperatur maksimum 140 C / jam secara bertahap. Perbedaan temperatur pada dua tempat di dalam ruangan uap tidak boleh melebihi 5,50C. Penurunan temperatur selama pendinginan dilaksanakan secara bertahap dan tidak boleh lebih dari 110 C per jam.


XII - 101


-

Perbedaan temperatur beton pada saat dikeluarkan dari ruang penguapan tidak boleh lebih dari 110C dibanding udara luar. Selama perawatan dengan uap, ruangan harus selalu jenuh dengan uap air. Semua bagian bangunanal yang mendapat perawatan dengan uap harus dibasahi selama 4 hari sesudah selesai perawatan uap tersebut. (iii). Penyedia Jasa harus membuktikan bahwa peralatannya bekerja dengan baik dan temperatur di dalam ruangan perawatan dapat diatur sesuai dengan ketentuan dan tidak tergantung dari cuaca luar. (iv). Pipa uap harus ditempatkan sedemikian rupa atau balok harus dilindungi secukupnya agar beton tidak terkena langsung semburan uap, yang akan menyebabkan perbedaan temperatur pada bagian-bagian beton. (3) Perawatan dengan Cara Lain (i). Membran cair Perawatan membran dilakukan ketika seluruh permukaan beton segera esudah air meningggalkan permukaan (kering), terlebih dahulu setelah beton dibuka cetakannya dan finishing dilakukan. Jika seandainya hujan turun maka harus dibuat pelindung sebelum lapisan membran cukup kering, atau seandainya lapisan membran rusak maka harus dilakukan pelapisan ulang lagi. (ii). Selimut kedap air Metode ini dilakukan dengan menyelimuti permukaan beton dengan bahan lembaran kedap air yang bertujuan mencegah kehilangan kelembaban ari permukaan beton. Beton harus basah pada saat lembaran kedap air ini dipasang. Lembaran bahan ini aman untuk tidak terbang/pindah tertiup angin dan apabila ada kerusakan/sobek harus segera diperbaiki selama periode perawatan berlangsung. (iii) Form-In-Place Perawatan yang dilakukan dengan tetap mempertahankan cetakan sebagai dinding penahan pada tempatnya selama waktu yang diperlukan beton dalam masa perawatan 5.2. Pekerjaan Waterstop 1) Penyedia Jasa harus menyediakan dan memasang waterstop dari bahan polyvinychlorida dalam bentuk ukuran tertentu pada lokasi seperti yang diberikan pada gambar atau petunjuk Direksi Pekerjaan. Untuk penempatan yang tepat, waterstop tipe split flange, sebelum pengecoran beton berakhir bagian split flange harus disambungkan dengan cara yang disetujui sehingga tidak ada beton atau mortel dapat masuk kedalam celah –celah –celah diantara dua bagian split dari flangenya tersebut. 2) Penyedia Jasa harus menyediakan semua material, peralatan dan tenaga listrik yang diperlukan untuk menyambung dan memasang waterstop DOKUMEN 2018 - SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI IV KENDARI

XII - 102


3) 4)

5)

6.

tersebut. Alur waterstop dibuat dengan memotong dan menyambung waterstop kearah memanjang sesuai dengan kebutuhannya, memanaskan ujung –ujungnya –ujungnya sampai meleleh dan menyambungkannya sampai membentuk sambungan yang diinginkan. Pemanasan ujung material tersebut dikerjakan dengan menggunakan mesin penyambung yang disarankan oleh pabrik yang membuat waterstop atau mesin listrik lain yang disetujui. Untuk mendapatkan as waterstop sesuai gambar, Penyedia Jasa harus memasangnya dengan hati-hati dan tepat berikut beri kut menyambungnya. Waterstop harus diproduksi dengan proses pencampuran dari suatu campuran plastik elastis dan bahan dasar polyvinychlorida (PVC) 100% didapat, homogen dan tidak berlubang-lubang atau cacat lainnya. Waterstop harus diuraikan disini harus memenuhi kelayakan fisik sebagai berikut : Berat jenis : 1,33 ± 0,03 pada suhu 230 c Tegangan tarik : 155 sampai 176 kg/cm2 pada suhu 230 c Kekenyalan : 360 % sampai 400 % pada suhu 230 c Batas kerapuhan : - 480 c Durometer : 65 - 75

PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan beton, bekisting dan waterstop harus memuat : 6.1. Penerimaan bahan Bahan yang diterima (air, semen, agregat dan bahan tambah bila diperlukan) harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek/memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan yang telah diterima harus sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada Pekerjaan Beton, Bekisting dan Waterstop. 6.2. Pengawasan Direksi pekerja harus menempatkan seorang personal khusus yang mempunyai keahlian untuk melakukan pengawasan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kerja 6.3. Perencanaan Campuran 1) Ketentuan Sifat-sifat Campuran a) Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan (misalnya dinyatakan dinyatakan dengan nilai “slump”) seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila Direksi Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya secara terbatas. Kelecakan (workability) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat. b) Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan yang disyaratkan, atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, bila


XII - 103


2)

pengambilan contoh, perawatan dan pengujian sesuai dengan SNI 031974-1990, SNI 03-4810-1998, SNI 03-2493-1991, SNI 03-2458-1991. c) Jika pengujian beton umur 7 hari menghasilkan kuat tekan beton di bawah kekuatan yang disyaratkan, maka Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengecor beton lebih lanjut, sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut diketahui dengan pasti dan diambil tindakantindakan yang menjamin bahwa produksi beton berikutnya memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi. Kuat tekan beton umur 28 hari yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dapat diterima dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disyaratkan di atas. Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan jika hasil pengujian serangkaian benda uji dari suatu bagian pekerjaan yang dilaksanakan lebih kecil dari kuat tekan beton karakteristik yang diperoleh dari rumus yang diuraikan. d) Direksi Pekerjaan dapat pula menghentikan pekerjaan dan/atau dan/atau memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan mutu campuran atas dasar hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari. Dalam keadaan demikian, Penyedia Jasa harus segera menghentikan pengecoran beton yang diragukan tetapi dapat memilih menunggu sampai hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari diperoleh, sebelum menerapkan tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Direksi Pekerjaan akan menelaah kedua hasil pengujian umur 3 hari dan 7 hari, dan dapat segera memerintahkan tindakan perbaikan yang dipandang perlu. e) Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan dapat mencakup pembongkaran dan penggantian seluruh beton. Tindakan tersebut tidak boleh berdasarkan pada hasil pengujian kuat tekan beton umur 3 hari saja, kecuali bila Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan sepakat dengan perbaikan tersebut. Penyesuaian Campuran a) Penyesuaian Sifat Mudah Dikerjakan (Kelecakan atau Workability) Jika sifat kelecakan pada beton dengan proporsi yang semula dirancang sulit diperoleh, maka Penyedia Jasa boleh melakukan perubahan rancangan agregat, dengan syarat dalam hal apapun kadar semen yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian yang menghasilkan kuat tekan yang memenuhi tidak dinaikkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah air atau oleh cara lain tidak diijinkan. Bahan tambahan untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya diijinkan bila telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. b) Penyesuaian Kekuatan Jika beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, maka kadar semen dapat ditingkatkan atau dapat digunakan bahan tambahan dengan syarat disetujui oleh Direksi Pekerjaan. c) Penyesuaian Untuk Bahan-bahan Baru


XII - 104


d)

Perubahan sumber atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Bahan baru tidak boleh digunakan sampai Direksi Pekerjaan menerima bahan tersebut secara tertulis dan menetapkan proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Bahan Tambahan (admixture) Bila perlu menggunakan bahan tambahan, maka Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Jenis dan takaran bahan tambahan yang akan digunakan untuk tujuan tertentu harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian campuran di laboratorium. Ketentuan mengenai bahan tambahan ini harus mengacu pada SNI S NI 03-2495-1991. Bila akan digunakan bahan tambahan berupa butiran yang sangat halus, sebagian besar berupa mineral yang bersifat cementious seperti abu terbang (fly ash), mikrosilika (silicafume), atau abu slag besi (iron furnace slag), yang umumnya ditambahkan pada semen sebagai bahan utama beton, maka penggunaan bahan tersebut harus berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang menyatakan bahwa hasil kuat tekan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang diinginkan pada Gambar Rencana dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam campuran beton, maka bahan tersebut ditambahkan pada saat pengadukan beton. Bahan tambahan ini hanya boleh digunakan untuk meningkatkan kinerja beton segar (fresh concrete). Penggunaan bahan tambahan ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut : Meningkatkan kinerja kelecakan adukan beton tanpa menambah air; Mengurangi penggunaan air dalam campuran beton tanpa mengurangi kelecakan Mempercepat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; Memperlambat pengikatan hidrasi semen atau pengerasan beton; Meningkatkan kinerja kemudahan pemompaan beton; Mengurangi kecepatan terjadinya slump loss; Mengurangi susut beton atau memberikan sedikit pengembangan volume beton (ekspansi) Mengurangi terjadinya bleeding; Mengurangi terjadinya segregasi. Untuk tujuan peningkatan kinerja beton sesudah mengeras, bahan tambahan campuran beton bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut : Meningkatkan kekuatan pada beton muda Mengurangi atau memperlambat panas hidrasi pada proses pengerasan beton, terutama untuk beton dengan kekuatan awal yang tinggi. Meningkatkan kinerja pengecoran beton di dalam air atau di laut Meningkatkan keawetan jangka panjang beton Meningkatkan kekedapan beton (mengurangi permeabilitas beton)


XII - 105


3)

Mengendalikan ekspansi beton akibat reaksi alkali agregat Meningkatkan daya lekat antara beton baru dan beton lama Meningkatkan daya lekat antara beton dan baja tulangan Meningkatkan ketahanan beton terhadap abrasi dan tumbukan Walaupun demikian, penggunaan aditif dan admixture perlu dilakukan secara hati-hati dan dengan takaran yang tepat sesuai manual penggunaannya, serta dengan proses pengadukan yang baik, agar pengaruh penambahannya pada kinerja beton bisa dicapai secara merata pada semua bagian beton. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa dosis yang berlebih akan dapat mengakibatkan menurunnya kinerja beton, atau dalam hal yang lebih parah, dapat menimbulkan kerusakan pada beton. Pelaksanaan Pencampuran a) Penakaran Agregat (i). Seluruh komponen komponen bahan beton harus ditakar menurut berat, untuk mutu beton fc’ < 19,3 MPa diijinkan ditakar menurut volume sesuai SNI 03-3976-1995. Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen. Agregat harus ditimbang beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur (ii). Penakaran agregat harus dilakukan dalam kondisi jenuh kering permukaan (SSD-saturated surface dry). Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka harus dilakukan koreksi penakaran sesuai dengan kondisi agregat di lapangan. Untuk mendapatkan kondisi agregat yang jenuh kering permukaan dapat dilakukan dengan cara menyemprot tumpukan agregat dengan air secara berkala paling sedikit 12 jam sebelum penakaran untuk menjamin kondisi jenuh kering permukaan (iii) Penyedia Jasa harus harus dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku untuk seluruh peralatan yang digunakan untuk keperluan penakaran bahan-bahan beton termasuk saringan agregat pada perangkat ready mix b) Pencampuran (i). Beton harus dicampur dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan. (ii). Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai memadai dan alat ukur yang akurat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran. (iii). Cara pencampuran bahan beton dilakukan sebagai berikut, pertama masukkan sebagian air, kemudian seluruh agregat sehingga mencapai kondisi yang cukup basah, dan selanjutnya masukkan seluruh semen yang sudah ditakar hingga tercampur dengan agregat secara merata. Terakhir masukkan sisa air untuk menyempurnakan campuran.


XII - 106


4)

(iv). Waktu pencampuran harus diukur mulai pada saat saat air dimasukkan ke dalam campuran bahan kering. Seluruh sisa air yang diperlukan harus sudah dimasukkan sekira seperempat waktu pencampuran tercapai. Waktu pencampuran untuk mesin berkapasitas ¾ m3 atau kurang harus sekira 1,5 menit; untuk mesin yang lebih besar waktu harus ditingkatkan 15 detik untuk tiap penambahan 0,5 m3 (v). Bila tidak mungkin menggunakan mesin pencampur, Direksi Pekerjaan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara manual dan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat pengecoran. Penggunaan pencampuran beton dengan cara manual harus dibatasi hanya pada beton non -bangunanal. Pengujian Campuran a) Pengujian Untuk Kelecakan (Workability) Satu pengujian "slump", atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang dihasilkan, dan pengujian harus dianggap belum dikerjakan kecuali disaksikan oleh Direksi Pekerjaan atau wakilnya. Nilai slump pada setiap campuran tidak boleh berada diluar rentang nilai slump (± 2 cm) yang disyaratkan b) Pengujian Kuat Tekan (i). Penyedia Jasa harus membuat membuat sejumlah sejumlah set benda uji (3 buah buah benda uji per set) untuk pengujian kuat tekan berdasarkan jumlah beton yang dicorkan untuk setiap kuat tekan beton dan untuk setiap jenis komponen bangunan yang dicor terpisah pada tiap hari pengecoran. (ii). Untuk keperluan keperluan pengujian kuat tekan beton, Penyedia Jasa harus menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dan harus dirawat sesuai dengan SNI 03-4810-1998. Benda uji tersebut harus dicetak bersamaan dan diambil dari contoh yang sama dengan benda uji silinder yang akan dirawat di laboratorium. (iii) Jumlah set benda uji uji yang dibuat berdasarkan jumlah kuantitas pengecoran atau komponen bangunan yang dicor secara terpisah dan diambil jumlah terbanyak diantara keduanya. (iv). Pengambilan benda uji untuk pengecoran yang didapat dari pencampuran secara manual, setiap 10 meter kubik beton harus dibuat 1 set benda uji dan untuk setiap komponen bangunan yang dicor terpisah minimal diambil 3 set benda uji. (v). Jumlah benda uji yang harus dibuat untuk pengecoran hasil produksi ready mix, diambil pada setiap pengiriman (1 set untuk setiap truk). 1set = 3 buah benda uji (vi). Setiap set pengujian minimum tersebut harus diuji untuk kuat tekan beton umur 28 hari. (vii). Apabila dalam pengujian kuat tekan benda uji tersebut terdapat perbedaan nilai kuat tekan yang > 5% antara dua buah benda uji dalam set tersebut, maka benda uji ketiga dalam set tersebut harus diuji kuat tekannya. Hasil kuat tekan yang digunakan dalam


XII - 107


perhitungan statistik adalah hasil dari 2 buah benda uji yang berdekatan nilainya. (viii). Kekuatan beton diterima dengan memuaskan bila fc karakteristik dari benda uji lebih besar atau sama dengan fc rencana. fc karakteristik dihitung dengan rumus sebagai berikut : fc’= fcm ± k.S , di ma mana na S menyatakan nilai deviasi standar dari hasil uji tekan, dan k adalah konstanta yang tergantung pada jumlah hasil kuat tekan t ekan dari benda uji (k=1,64 untuk jumlah hasil kuat tekan benda uji lebih besar atau sama dengan dari 30

S=

c)

n 0f – f f 2 ci cm l n - l

dimana,

fc’ = Kuat tekan beton ka rakteristik fci = Kuat tekan beton yang diuji diuj i fcm = Kuat tekan tekan beton beton rata-rata rata-rata

(ix). Nilai hasil uji tekan satupun tidak boleh mempunyai nilai di bawah 0,85 fc’. (x). Jika salah satu dari kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka harus diambil langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan berikutnya, dan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa kapasitas daya dukung dari bangunan tidak membahayakan. (xi). Jika dari hasil perhitungan dengan kuat tekan menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung bangunan berkurang, maka diperlukan suatu uji bor (core drilling) pada daerah yang diragukan berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Dalam hal ini harus diambil paling tidak 3 (tiga) buah benda uji bor inti pada daerah yang tidak membahayakan bangunan untuk setiap hasil uji tekan yang meragukan atau terindikasi bermutu rendah seperti disebutkan di atas. (xii). Beton di dalam daerah yang diwakili oleh hasil uji bor inti bisa dianggap secara bangunan antara lain cukup baik bila rata-rata kuat tekan dari ketiga benda uji bor inti tersebut tidak kurang dari 0,85 fc’, dan tidak satupun dari benda uji bor inti yang mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 fc’. Dalam hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian kuat tekan benda uji bor inti terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton (yaitu 28 hari, atau lebih bila disyaratkan), perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan. Pengujian Tambahan Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk menentukan mutu bahan atau campuran atau pekerjaan beton akhir, sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pengujian tambahan tersebut meliputi : (i). Pengujian yang tidak merusak menggunakan alat seperti Impact Impact Echo, Ultrasonic Penetration Velocity atau perangkat penguji


XII - 108


5)

7.

lainnya (hasil pengujian tidak boleh digunakan sebagai dasar penerimaan); ii). Pengujian pembebanan bangunan atau bagian bagian bangunan yang ( ii). dipertanyakan; iii). Pengambilan dan pengujian benda uji inti (core) beton; ( iii). ( iv). iv). Pengujian lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan a). Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan,atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang memenuhi ketentuan,atau yang tidak memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan, harus mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan antara lain b) Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan; c). Penanganan pada bagian bangunan yang hasil pengujiannya gagal; d) Perkuatan, pembongkaran atau penggantian sebagian atau menyeluruh pada bagian pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus. e). Jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal mutu pekerjaan beton atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Direksi Pekerjaan dapat meminta Penyedia Jasa melakukan pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dengan adil dengan meminta pihak ketiga untuk melaksanakannya. f). Perbaikan atas pekerjaan beton yang yang retak atau bergeser sesuai dengan ketentuan dari Spesifikasi ini. Penyedia Jasa harus mengajukan detail rencana perbaikan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan sebelum memulai pekerjaan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN Pengukuran dan pembayaran yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan beton harus memuat : 7.1. Pengukuran 1) Pekerjaan Beton a) Cara Pengukuran (i). Beton akan akan diukur dengan jumlah meter meter kubik pekerjaan beton yang digunakan dan diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar Kerja atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dengan batas toleransi yang diijinkan dan dibayar ukuran minimal yang masih masuk dalam toleransi. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan untuk volume yang ditempati oleh pipa dengan garis tengah kurang dari 20 cm atau oleh benda lainnya yang tertanam seperti "water stop", baja tulangan, selongsong pipa (conduit) atau lubang sulingan (weephole). (ii). Tidak ada pengukuran pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk acuan, perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan pipa


XII - 109


b)

sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk Pekerjaan Beton. (iii). Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porous, baja tulangan dan mata pembayaran lainnya yang berhubungan dengan bangunan yang telah selesai dan diterima akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada Bagian lain dalam Spesifikasi ini. (iv). Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton bangunan atau beton tidak bertulang. Beton Bangunan harus beton yang disyaratkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai fc’=21,7 MPa (K -250) -250) atau lebih tinggi dan Beton Tak Bertulang harus beton yang disyaratkan atau disetujui untuk fc’=14,5 MPa (K -175) atau fc’ =9,8 =9,8 Mpa (K-125). Jika beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih tinggi diperkenankan untuk digunakan di lokasi untuk mutu (kekuatan) beton yang lebih rendah, maka volumenya harus diukur sebagai beton dengan mutu (kekuatan) yang lebih rendah. Pengukuran Untuk Pekerjaan Beton Yang Diperbaiki (i). Jika pekerjaan telah diperbaiki, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran harus sejumlah yang harus dibayar bila mana pekerjaan semula telah memenuhi ketentuan. (ii). Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan dilakukan untuk tiap peningkatan kadar semen atau setiap bahan tambah (admixture), juga tidak untuk tiap pengujian atau pekerjaan tambahan atau bahan pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang disyaratkan untuk pekerjaan beton.

BESI TULANGAN 1. Umum Besi tulangan untuk pekerjaan konstruksi beton dapat berupa besi polos dan besi ulir yang memenuhi ketentuan standar JIS atau ASTM A615, Grade 60 atau SII 0376-84, dengan karakteristik sebagai berikut: Property Besi Ulir Besi Polos Tensile strength (kg/mm2) Yield point (kg/mm (kg/mm2) Elongation (%)

45-57

45-57

30 atau lebih

30 atau lebih

16 atau lebih

18 atau lebih

Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa untuk pengadaan besi tulangan yang akan dipergunakan dan menyerahkan sertifikat produksi pabrik setiap pengirimannya ke lokasi pekerjaan. Penyedia Jasa dengan biaya sendiri harus melakukan uji material bila diminta Pengguna Jasa dengan prosedur baku uji yang disetujui Pengguna Jasa Tampang melintang besi tulangan yang dikirim ke lokasi kerja harus sama pada seluruh panjangnya dengan yang disetujui Pengguna Jasa Dua besi tulangan dengan diameter yang sama yang diambil secara random dari besi tulangan yang dikirim ke lokasi kerja harus tidak boleh berbeda lebih dari 2% (dua DOKUMEN 2018 - SNVT. PJPA. SULAWESI IV PROV. SULTRA BWS SULAWESI IV KENDARI

XII - 110


.2

3

4.

5.

6.

persen) dari diameter yang disyaratkan. Besi tulangan harus bersih dari karat, oli, kotoran dan tidak cacat. Gambar Pembesian Penyedia Jasa wajib menyerahkan gambar pembesian berikut dengan daftar besi dan pembengkokannya kepada Pengguna Jasa untuk mendapat persetujuan sebelum pemasangannya pemasangannya di lokasi pekerjaan. Pemasangan Besi Tulangan Besi tulangan harus dipotong, ditekuk dan dibentuk sesuai dengan ukuran/dimensi yang ditunjukkan pada gambar pembesian yang telah disepakati. Besi tulangan harus dipasang pada lokasi dan posisi yang tepat sesuai dengan gambar dan diikat kuat pada cetakan beton. Besi tulangan harus menyatu dengan kuat antara satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian/anyaman yang kokoh yang tidak mudah berubah bentuk dan diikat dengan kuat pada cetakan dengan posisi yang tepat dan tidak mudah bergeser selama proses penuangan dan pemadatan beton. Semua ujung-ujung kawat pengikat harus ditekuk ke arah dalam adukan beton, tidak diijinkan mencuat keluar permukaan beton. Batu tahu untuk membentuk selimut beton, dibuat dari beton pra-cetak dengan kuat desak tidak kurang dari tipe beton yang akan dituang, dengan tebal sesuai dengan desain tebal selimut beton diikat kuat pada cetakan dengan kawat dan disiram air sesaat sebelum beton dituang. Sebelum penuangan beton dilaksanakan, seluruh besi tulangan harus dibersihkan dari material lepas, debu, lumpur, kerak, oli atau sisa beton hasil pengecoran sebelumnya yang menempel/mengeras dan bahan lainnya yang dapat melemahkan ikatan dengan beton. Penyedia Jasa wajib memberikan waktu tidak kurang dari 24 jam sebelum pelaksanaan penuangan beton, kepada Pengguna Jasa untuk melakukan pemeriksaan kesiapan pelaksanaan secara menyeluruh dan memberi persetujuan bila semuanya sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi. Penyambungan Penyambungan Besi Tulangan Semua besi tulangan harus dipasang dengan susunan dan panjang seperti pada gambar kecuali bila ditentukan dan disetujui berbeda oleh Pengguna Jasa Kecuali yang sudah ditetapkan dalam gambar penyambungan besi tulangan lainnya tidak diperkenankan tanpa persetujuan Pengguna Jasa Penyambungan harus dilakukan dengan overlap sepanjang mungkin. Panjang overlap antara 2 (dua) besi tulangan yang disambung harus sesuai dengan gambar. Bila tidak ditunjukkan dalam gambar, panjang overlap harus tidak kurang dari 30 (tiga puluh) diameter besi tulangan. Untuk penyambungan penyambungan dengan cara overlap, besi tulangan harus dipasang dan diikat dengan kawat sedemikian sehingga tebal selimut beton tetap memenuhi ketentuan. Selimut Beton Semua besi tulangan harus dipasang dengan tebal selimut beton sesuai dengan ketentuan dalam gambar, atau atas perintah Pengguna Jasa Pengukuran Pembayaran Besi Tulangan Kecuali untuk beton pracetak, besi tulangan diukur dalam satuan berat ton untuk setiap jenis/tipe besi tulangan bulat-polos atau bulat-ulir, berdasarkan berat yang dihitung


XII - 111


untuk besi tulangan dengan ukuran diameter dan panjang yang ditunjukkan dalam daftar dan gambar pembesian/penulangan yang disetujui Pengguna Jasa Untuk menghitung berat besi tulangan setiap tipe besi sebagai dasar pembayaran, ketentuan berat dalam SNI 07-2052-1990 yang setara dengan JIS G3112 harus diikuti sbb: Besi Bulat-Ulir Diameter (mm) D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 Berat (kg/m)

Diameter (mm) Berat (kg/m)

0,617

8

1,04

1,58

2,23

Besi Bulat-Polos 10 12 16 19

0,395 0,617 0,888

1,58

2,23 2,23

2,98

3,85

5,19

6,31

22

25

28

32

2,98

3,85

4,83 6,31

Bila diameter besi tulangan dalam gambar tidak ada dalam daftar diatas, Pengguna Jasa akan menetapkan berat besi tulangan yang dipasang di lokasi pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam standar SNI atau JIS. Besi tulangan yang diperlukan untuk pemasangan, penyetelan, penjepit, pengikat dan keperluan lainnya untuk penempatan besi tulangan pada cetakan, tidak diperhitungkan dalam pembayaran. Besi tulangan untuk overlap sambungan akan diperhitungkan dalam pembayaran. Pembayaran untuk pekerjaan besi tulangan dilakukan berdasarkan harga satuan yang ditawarkan/dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing tipe besi bulat-ulir dan besi bulat-polos. Harga satuan tersebut sudah termasuk biaya dan ongkos untuk pekerja, peralatan, material, alat penyediaan, pemasangan dan penyetelan besi tulangan dan semua pekerjaan pendukung yang disebut dalam Spesifikasi ini.


XII - 112

BAB XI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Keterangan 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta Peserta (IKP), SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan). 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, bea, keuntungan, keuntungan, overhead dan semua risiko, risiko, tanggung tanggung jawab, dan kewajiban kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas kuantitas dicantumkan atau atau tidak. Jika Jika Penyedia lalai lalai untuk mencantumkan mencantumkan harga untuk untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan dikenakan/dibe bankan untuk memenuhi ketentuan ketentua n Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik aritmatik atas kesalahan k esalahan penghitungan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Dokumen Pemilihan Pemilihan dan harga satuan tidak boleh boleh diubah.

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (DAFTAR KUANTITAS KUANTITAS DAN HARGA) HARGA) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

XI - 1


XI - 2

.


XI - 3


XI - 4

BAB XII BENTUK DOKUMEN DOKUMEN LAIN L AIN A.

BENTUK SURAT PENUNJUK AN PENYEDIA B ARANG/J ASA (SPPBJ ) [kop surat K/L/PD]

Nomor : Lampiran :

....................... .......................

....................,.............. 20 ....

Kepada Yth. ............................................ di ..........................

Perihal

:

Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan ………........................... ………...........................

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : ...................................... tanggal ............................. perihal ...................................... dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp............................... (............... ................) kami nyatakan diterima/disetujui. diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ………. (……….. Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama …. (………………) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Satuan Kerja ................................. Pejabat Pembuat Komitmen ………

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. .............................. Tembusan Yth. : 1. .............................. [PA/KPA K/L/D/I] 2. .............................. [APIP K/L/D/I] 3. .............................. [Pokja Pemilihan] Pemilihan] ......... dst

DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (BENTUK DOKUMEN DOKUMEN LAIN) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

XII - 1

B.

BENTUK SURAT PERINTAH PERINTAH MULAI KERJ A (SPMK) (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/PD] K/L/PD] SURAT PERINTAH PERINTAH MULAI KERJ A (SPMK) Nomor : ...................................... Paket Pekerjaan : ........................................

Yang bertanda tangan di bawah ini : _______________ _______________ [nama [ nama Pejabat Pembuat Komitmen] Komitmen ] _______________ _______________ [ jabatan jabatan Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen Komitmen]] _______________ _______________ [alamat [ alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen ] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan : _______________ _______________ [nama [ nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] Konstruksi ] _______________ _______________ [alamat [ alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] Konstruksi ] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai m emulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Macam pekerjaan: __________; __________; Tanggal mulai kerja: __________; __________; Syarat-syarat pekerjaan: pekerjaan: sesuai sesuai dengan dengan persyaratan dan ketentuan ketentuan Kontrak; Waktu penyelesaian: penyelesaian: selama ___ (__________)[hari (__________)[hari kalender/bulan/tahun] kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

__________, __ __________ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP : __________ __________ Menerima Menerima dan menyetujui : Untuk dan atas nama __________ [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]


XII - 2

C.

BENTUK SURAT JAMINAN JA MINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Penerbit Jaminan] Jaminan ] GARANSI BANK Sebagai JAMINAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: ________________________________ dalam jabatan selaku ________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ____________________ ______________________________ ____________________ __________ [ nama bank] bank] berkedudukan di ____________________ ______________________________ ___________________ ___________ __ [ alamat]. alamat ]. untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada : Nama : ________________________ _________________ _______ [ Nama PPK] PPK] Alamat : ____________________ ______________________________ ___________________ _________________ ________ selanjutnya disebut: PENERIMA PENERIMA J AMINAN sejumlah uang Rp__________________ (terbilang _______________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, _________________, apabila: apabila: Nama : ________________________ _________________ _______ [ Nama Penyedia] Penyedia ] Alamat : ____________________ ______________________________ ___________________ _________________ ________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak lalai/tidak memenuhi m emenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Berlaku selama selama __________ __________ (____________) (____________) hari kalender, dari tanggal __________________ _____________________ ___ s.d. ___________ ____________________ _________ . 2. Tuntutan pencairan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis tertulis dengan melampirkan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak janji/lalai/tidak memenuhi memenuhi kewajibannya. kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual dijua l untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan dipindahtangankan atau dijadikan dijadikan jaminan kepada pihak lain. DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (BENTUK DOKUMEN DOKUMEN LAIN) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

XII - 3

6.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, ini, masing-masing masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________ . Dikeluarkan di : _____________ _____________ Pada tanggal : _____________ _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 ________________ ________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bankdisarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ……..[bank] ……..[bank]


XII - 4

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] Jaminan ] JAMINAN PELAKS PELAKS ANAAN Nomor Jaminan : ……………………………………….

Nilai ………………………………

1. Dengan ini ini dinyatakan, dinyataka n, bahwa kami: _____________________ _______________ ______ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan __________________ _____________________ ___ [nama penerbit penerbit jaminan], _____________ _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], __________________ _________________________ _______ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________ ___________________________ _______________ _______) _) 2. Maka kami, TERJAMIN TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini ini mengikatkan diri untuk melakukan melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan tender pekerjaan ______________yang ______________yang diselenggaraka diselenggarakan n oleh PENERIMA PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini ini berlaku selama selama ____ (____________) (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat akibat kesalahan TERJAMIN. TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai m engenai pengenaan pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan Tuntuta n pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di ………………………… Pada tanggal …………………………. TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp. 6000,00

……………………………….

…………………………..

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasiJaminan ini ke …… [Penerbit Jaminan]


XII - 5

Jaminan Uang Uang Muka dari B ank [Kop Bank Penerbit Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK Sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: _____________________ dalam jabatan selaku ___________________ ___________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ____________________ ______________________ __ [ nama bank] bank ] berkedudukan di ____________________ [ alamat] alamat] untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada : Nama : ________________________ _________________ _______ [ nama PPK] PPK] Alamat : ____________________ ______________________________ ___________________ _________________ ________ selanjutnya disebut :

PENERIMA PENERIMA J AMINAN

sejumlah uang Rp _________________ (terbilang _________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama Alamat

: :

_________________ ____________ [ nama penyedia] _____________________________ penyedia ] ____________________ ______________________________ ___________________ _________________ ________

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Berlaku selama __________ _ _________ (____________) hari kalender, ka lender, dari tanggal tan ggal __________________ _____________________s.d.______ ___s.d._______________ ______________ _____ 2. Tuntutan pencairan pencairan atau klaim klaim dapat diajukan secara secara tertulis tertulis dengan melampirkan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada kepada Penerima Jaminan Jaminan sejumlah sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan melepaskan hak-hak istimewanya istimewanya untuk menuntut menuntut supaya benda-benda benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan dipindahtangankan atau atau dijadikan dijadikan jaminan jaminan kepada pihak lain. lain. 6. Segala hal yang mungkin mungkin timbul sebagai sebagai akibat dari Garansi Bank Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (BENTUK DOKUMEN DOKUMEN LAIN) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

XII - 6

Dikeluarkan di :

_____________

Pada tanggal

_____________

:

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke ………[bank]

________________ ________________ [Nama dan Jabatan]


XII - 7

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________ ______________ ____

Nilai: ___________________ _____________ ______

1. Dengan ini ini dinyatakan, dinyataka n, bahwa kami: _____________________ _______________ ______ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan __________________ _____________________ ___ [nama penerbit penerbit jaminan], _____________ _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab d an dengan tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], __________________ _________________________ _______ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________ ______________________________ ________________) ____) 2. Maka kami, TERJAMIN TERJAMIN dan PENJAMIN PENJAMIN dengan ini ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal_____________________dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini ini berlaku selama selama ____ (____________) (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan berdasarkan Jaminan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

Untuk kenyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke ……… [Penerbit Jaminan]

____________________ ____________________________ ________ DOKUMEN PEMILIHAN PEMILIHAN (BENTUK DOKUMEN DOKUMEN LAIN) BWS SULAWESI IV IV KENDARI

________________________ ____________________________ ____ XII - 8

Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Penerbit Jaminan] GARANSI BANK Sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini : ____________________________________________ dalam jabatan selaku _________________________ _________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _______________ [ nama bank] bank ] berkedudukan di ______________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada : Nama : ________________________ _________________ _______ [ nama PPK] PPK] Alamat : ____________________ ______________________________ ___________________ _________________ ________ selanjutnya disebut :

PENERIMA PENERIMA J AMINAN

sejumlah uang Rp _______________________ (terbilang __________________ ___________________________ ________________) _______) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ _______________ tanggal tanggal ________________, ________________, apabila: apabila: Nama : _____________________________ _________________ ____________ [ nama penyedia] penyedia ] Alamat : ____________________ ______________________________ ___________________ _________________ ________ selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak lalai/tidak memenuhi m emenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Berlaku selama __________ ____ ______ (____________) hari kalender, kalend er, dari da ri tanggal __________________ _____________________s.d.______ ___s.d._______________ ______________ _____ 2. Tuntutan pencairan pencairan atau klaim klaim dapat diajukan secara secara tertulis tertulis dengan melampirkan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada kepada Penerima Jaminan Jaminan sejumlah sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak janji/lalai/tidak memenuhi m emenuhi kewajibannya. kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan melepaskan hak-hak istimewanya istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan dipindahtangankan atau atau dijadikan dijadikan jaminan jaminan kepada pihak pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin mungkin timbul sebagai sebagai akibat dari Garansi Bank Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.


XII - 9

Dikeluarkan di Pada tanggal

: :

_____________ _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 ________________ ________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke…… [bank] ke…… [bank]


XII - 10

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan : _________________ __________________ _

Nilai : ___________________ _____________ ______

1.

Dengan ini dinyatakan, dinyataka n, bahwa kami: _____________________ [ nama], nama], _____________ _____________ [ alamat] alamat ] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, TERJAMIN, dan __________________ _____________________ ___ [ nama penerbit jaminan], jaminan ], _____________ [alamat [ alamat]] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ _____________________ [nama PPK], PPK], ______________________ [alamat] [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang _____________________________)

2.

Maka kami, TERJAMIN dan TERJAMIN dan PENJAMIN dengan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ____________________ yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari (SPPBJ) dari PENERIMA PENERIMA J AMINAN No. AMINAN No. ___________ tanggal _________________

3.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (______ dalam huruf ______) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

4.

Jaminan ini dicairkan apabila : TERJAMIN TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5.

PENJAMIN PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera TERJAMIN cidera janji.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7.

Tuntutan pencairan pencairan terhadap PENJAMIN PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

____________________ _____________________ _

__________________ __________________

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke …….. [Penerbit Jaminan]


XII - 11

Bab 4. Spektek Todobuluconverted (1)

Recommend Documents