ANGKUTAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN TRANSPORTASI TRANSPORTASI
PAPER Tugas Mata Kuliah Kelembagaan Trans!rtasi "TR#$%&' D!sen ( Dr) Ir) Miming Mihar*a+ MS,) Eng
Oleh ( Nama
NIM
RA-A RA-A S.A S.A/DAN /DAN MAURI AURITS TS P
&0&$ &0&$11 11%$ %$
IRPAN NUMANG
&0&$0%%$
NI2O MARIS
&0&$0%%3
NAOMI M LOLOK
&0&$1%%3
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI SEKOLA/ ARSITEKTUR+ ARSITEKTUR+ PEREN2ANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBI-AKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG &%$0
0
BAB I PENDA/ULUAN $)$
Latar Bela4ang
Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Berangkat dari usaha untuk bertahan hidup hingga meningkatkan kualitas hidup, transportasi memainkan peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan mendasar, sosial, bekerja, pertahanan dan keamanan, serta aktivitas lainnya yang mengharuskan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menjadikan transportasi sebagai suatu komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kebutuhan
setiap
manusia
untuk
bertransportasi
atau
berpindah
menciptakan peluang dalam kegiatan transportasi itu sendiri. Manusia dengan sumber daya yang memadai berusaha mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa transportasi kepada manusia lainnya. Hal inilah yang mengawali mulai timbulnya transportasi umum atau yang dikenal dengan angkutan umum. Hampir semua negara di dunia ini, berusaha untuk hadir dan mengambil alih peran individu dalam penyediaan transportasi umum, dimana negara berusaha memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama terhadap akses transportasi, meskipun masih
terdapat negaranegara yang belum
sepenuhnya hadir dalam penyediaan transportasi umum. !i negaranegara berkembang seperti "ndonesia, permasalahan yang terkait dengan transportasi lebih kompleks, mulai dari pertumbuhan jumlah penduduk, tata guna lahan, kemacetan, kecelakaan, hingga buruknya sarana dan prasarana transportasi. Tingginya pengunaan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum mengakibatkan e#ektivitas penggunaan ruang jalan yang sudah terbatas menjadi sangat rendah. Hal ini menyebabkan permasalahan transportasi kota menjadi bertambah kompleks. Begitu juga dengan permasalahan pada angkutan umum di banyak kota "ndonesia, diantaranya rendahnya peran angkutan umum,
tingginya
tari#,
kenyamanan,
ketersediaan angkutan umum.
1
keselamatan
dan
keamanan,
serta
!K" $akarta sebagai ibukota negara %epublik "ndonesia dengan jumlah penduduk lebih dari & juta jiwa, lebih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. !ata dari Badan Pusat 'tatistik (BP') pada tahun *+* menunjukkan angka kepemilikan sepeda motor di Provinsi !K" $akarta lebih dari + juta unit, sedangkan jumlah angkutan umum hanya sekitar - ribu unit. Pada tahun *+* Pemerintah Provinsi !K" $akarta mulai melaksanakan pembangunan Mass Rapid Transit (M%T) sebagai usaha untuk menyediakan alternati# angkutan umum selain busway dan Kereta %el istrik (K%) yang telah ada. 'istem transportasi berhubungan erat dengan aspek atau komponen lain yang membentuk suatu sistem, permasalahan angkutan umum banyak dipengaruhi oleh kondisi entitas pembentuk sistem transportasi kota seperti sistem kelembagaan, sistem perencanaan, sistem pengelolaan dan sistem pengoperasian. Peranan dan jumlah angkutan umum yang rendah dalam transportasi disebabkan
oleh
banyak
hal
pengembangan sistem transportasi
antara
lain
kebijakan
pemerintah
dalam
dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan
umum itu sendiri. %endahnya tingkat pelayanan angkutan umum diantaranya disebabkan karena belum optimalnya sistem kelembagaan yang ada, tidak optimalnya sistem kelembagaan dipicu oleh kurangnya e#ekti#itas serta kelemahan struktur, hal ini terlihat dari terlalu banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan umum. Beberapa kelemahan dalam sistem kelembagaan transportasi antara lain lemahnya mekanisme hubungan kerja antara pihak yang terlibat serta tidak jelasnya wewenang dan tanggung jawab masingmasing pihak dalam aspekaspek penyelenggaran angkutan umum. /da 0 aspek mendasar yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan angkutan umum antara lain aspek legal, aspek organisasi, aspek sumber daya manusia dan aspek pendanaan. 'truktur sistem kelembagaaan yang ada saat ini tidak memberikan kewenangan yang jelas dalam penyelenggaraan angkutan umum, apakah aspek tersebut harus dipegang oleh pemerintah atau dapat diberikan pada swasta untuk ikut berperan.
2
$)&
Ma4su5 5an Tu*uan
Maksud penyusunan paper ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran kelembagaan dalam penyelenggaraan angkutan umum. 'edangkan tujuan penyusunan paper ini adalah memberikan rekomendasi mengenai evaluasi kinerja kelembagaan angkutan umum. $)1
Sumber Literatur 5an Kasus !alam penulisan paper ini sumber literatur dari
3
BAB II TIN-AUAN PUSTAKA &)$) &)$)$
Kelembagaan Pengertian Kelembagaan
Menurut 1orth (&&+) kelembagaan adalah aturan dan struktur aturan yang mengarahkan tindakan individu dan publik. !e#inisi lainnya yang menjelaskan tentang kelembagaan adala sebagai bentuk aturanaturan sosial. 'truktur tersebut bisa berbentuk #ormal dan in#ormal. contoh 'edangkan menurut Maksudnya yaitu lembaga diperuntukkan untuk memandu perilaku individu, mengurangi ketidakpastian dan menstabilkan pilihan publik. !alam hal ini, lembaga menghasilkan aturan yang lebih terprediksi, dalam rangka mengurangi biaya transaksi pengambilan keputusan.
&)& Ang4utan Umum
Penggunaan
angkutan
umum
pada
prinsipnya
dapat
mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi sehingga penggunaan jalan menjadi lebih e#isien, mengurangi kemacetan, mengatasi keterbatasan tempat parkir mengurangi polusi udara. (Hamerslag, &2340). Menurut %.$. 'later (&2+4*3+), “the fact. The demand for road space is greater than the supply results in traffic congestion....the only solution at the present time is greater emphasis on public trasports”. Pengertian angkutan umum penumpang itu sendiri adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar (5arpani, &&+46+). 'edangkan pengertian angkutan umum penumpang menurut 7ray 8 Hoel, 9Urban public transportation, strictly defined, includes both transit and paratransit categories, since both are available for public use”.
&)1 Gambaran Umum Ang4utan Umum Di -a4arta 1)$
Peran Lembaga 5alam Ang4utan Umum 5i -a4arta
4
Menurut :ndang:ndang 1omor ** Tahun &&& sebagaimana telah diubah dengan :ndang:ndang 1omor 2 Tahun *++3 Tentang Pemerintahan !aerah yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 1omor *3 Tahun *+++ Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 'ebagai !aerah ;tonomi dan Peraturan Pemerintah 1omor <2 Tahun *++6 Tentang Pembagian :rusan Pemerintahan /ntara Pemerintah, Pemerintahan !aerah Provinsi, dan Pemerintahan !aerah Kabupaten=Kota bahwa bidang perhubungan merupakan salah satu kewenangan wajib yang telah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah !aerah dalam rangka implementasi otonomi daerah. ;leh karena itu instansi vertikal, dalam hal ini adalah Kantor 5ilayah Perhubungan sebagai :nit Pelaksana Teknis (:PT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di daerah menjadi perangkat daerah dan kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah serta berubah nama menjadi !inas Perhubungan Provinsi=Kabupaten=Kota. 'ecara umum, pada prinsipnya ada empat jenis kewenangan yang dimiliki baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah !aerah, yaitu kewenangan pengaturan, pengurusan, pembinaan, dan pengawasan. !i dalam sub sektor perhubungan darat khususnya /ngkutan :mum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah !aerah bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan
/ngkutan :mum yang e#ekti# dan e#isien meliputi sarana, prasarana, '!M, dan sebagainya, sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
1)&
.
Des4risi Kasus
Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan antara ibukota propinsi
dengan
semua
ibukota
kabupaten=kota,
antar
ibukota
kabupaten=kota serta antara ibukota propinsi=kabupaten dengan ibukota propinsi=kabupaten di propinsi lainnya. *.
Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan pusatpusat permukiman, kawasan produksi, pelabuhan laut dan udara.
<.
Pengembangan jaringan jalan regional untuk meningkatkan interaksi dengan wilayah propinsi lainnya.
0.
Pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota.
5
3.
Pengembangan jaringan /ngkutan :mum, danau dan penyeberangan, terutama daerah yang belum ada jaringan jalan darat atau daerah terpencil.
-.
Pengembangan jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut primer, sekunder dan tersier serta alur pelayaran laut.
6.
Pengembangan jaringan transportasi udara berupa pengembangan bandara primer, sekunder dan tersier.
3.3.1.1
K!n5isi Kelembagaan Ang4utan Umum 5i Kabuaten Kauas
'truktur ;rganisasi !inas Perhubungan, Komunikasi, dan "n#ormatika Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut4
Gambar $) 'truktur ;rganisasi !inas Perhubungan Kabupaten Kapuas
6
BAB I6 ANALISIS DAN DISKUSI
Kerumitan dalam transportasi publik bukan hanya menjadi masalah pemerintah, operator saja, melainkan juga masyarakat. >enomena yang muncul akhir akhir ini mengedepankan wajah transportasi publik yang kurang memberikan kenyamanan, keamanan dan keterjangkauan dan masih mengesankan biaya sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini berakibat pada peminggiran masyarakat secara tidak langsung untuk melakukan mobilitasnya. Man#aat terbesar bagi pengendara dan bukan pengendara dari peningkatan perbaikan transportasi publik akan sangat membantu mengurangi kemacetan jalan, polusi udara, serta konsumsi minyak dan energi. Kota merupakan sebuah ciptaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pertukaran (barangbarang, jasa, hubungan persahabatan, pengetahuan dan gagasan), serta meminimalisasi perjalanan. Peran transportasi adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran. Kajian tentang transportasi bisa dilakukan dari berbagai perspekti#, ya itu dari lingkup pelayanan spasialnya yang menjadi dasar bagi birokrasi dalam membagi kewenangan pengaturan penyelenggaraan transportasi. Transpor tasi dipilah menjadi transportasi privat dan publik. Transportasi publik dapat diartikan sebagai angkutan umu m, baik orang maupun barang, dan pergerakan dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar. >enomena transportasi publik terkait dengan logika modernisasi dan kapitalisme. >enomena mencuatnya persoalan trans portasi publik di kotakota besar di "ndonesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku ma syarakat dengan adanya angkutan massal, berupa bus way, kereta api misalnya dapat dimaknai sebagai suatu perubahan yang cukup berarti dalam pemilihan moda trans portasi oleh masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi dengan adanya angkutan massal berarti ada perubahan itu menyang kut pola mobilitas penduduk, pola perilaku bertransportasi. Bagi pemerintah penyelenggaraan transportasi publik berarti adanya pemerin tah membuat kebijakan untuk pengadaan transpor itu mulai dari yang bersi#at teknis, sosiologis hingga politis, seperti pengadaan lahan, penataan ruang, modal, dan sebagai nya. "ni berlanjut pada interaksi pemerintah dengan kekuatan
7
kapital. :ntuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik. Pemerintah kota berperan penting dalam membuat perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi publik. Berbagai kebijakan yang mempengaruhi masalah transportasi harus di harmonisasikan, ehingga keduanya dapat berjalan seiring, misalnya, program untuk mendorong penggunaan transit massa dan mengurangi perjalanan dengan mobil berpenumpang satu (singleoccupant car travel). Hal penting lainnya adalah meningkat kan integrasi transportasi dan perencanaan peman#aatan lahan. Peningkatan dalam elemen tunggal dan terpisah dari sistem transit atau rencana transportasi, jarang memiliki pengaruh yang kuat. 'edangkan pendekatan sistematis dapat emunculkan energi untuk memperkuat sistem transportasi.dan memperbaikinya. "su 1MT (1on Motori?e Transport ation) belum dimunculkan secara tegas, padahal 1MT dapat menjadi solusi banyak hal dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, konsumsi bahan bakar yang berdampak pada penciptaan langit bersih, serta aksesibilitas bagi kaum miskin untuk melakukan mobilitas secara lebih murah. 'istem transportasi yang sekarang telah membuat golongan miskin mengeluarkan *+@ 0+@ pendapatan untuk transportasi. 'ektor swasta harus dilibatkan. Kendaraan dan bahan bakar diproduksi dalam jumlah besar oleh pihak swasta. 'edangkan beberapa perusahaan bahan bakar publik sangat dikenal dengan kelambanannya dalam merespon perminta an pembersihan lingkungan. Memberi kesempata n pada sektor swasta untuk berkembang, memproduksi dan menjual teknologi yang diperlukan untuk transportasi bersih merupakan kunci dalam menuju transportasi berkelanjutan. Mendorong pihakpihak tersebut untuk maju dengan antusiasme, bukan suatu hal yang m udah. Keberlanjutan politik harus dikembangkan terlepas dari menariknya kebijakan teknologi sekarang ini, tahap yang harus diperhatikan adalah perubahan dalam angin politik pada partai yang sedang memimpin kota, atau pun multi partai yang harus berbagi tanggung jawab politik. 'ektor swasta tidak akan melangkah dengan kekuatan penuh jika mereka selalu memiliki keyakinan bahwa hukum akan berubah bersama dengan bergantinya politisi. Kegiatan transportasi merupakan salah satu upaya penting yang diperlukan untuk
8
mencukupi pemenuhan kebutuhan pergerakan penumpang dan barang di suatu wilayah. $)$
Analisis ermasalahan ang4utan umum 5i -a4arta
Permasalahan angkutan umum di Kabupaten Kapuas dan Kota Makassar hampir bertolak belakang. 5alaupun secara geogra#is Kapuas dan Makasar hampir sama, Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi 'ulawesi 'elatan telah berkembang pesat menjadi perkotaan. Bahkan saat ini akan dikembangkan Konsep
Metropolitan
Mamminasata
sehingga
peran
transportasi
sangat
berpengaruh terhadap perkembangan kota. 'eluruh potensi transportasi kota harus dapat dikembangkan.
1.1.1 Analisis
eran nilai s!sial mas7ara4at 5an emerintah terha5a
eneraan ang4utan umum)
/nalisis ini hendak membandingkan kondisi pemerintahan dan masyarakat di wilayah yang telah dan belum diterapkan /ngkutan :mum. Perbandingan yang dilakukan berdasarkan karakteristik masyarakat dan pemerintahan dalam menetapkan umum sebagai prasarana transportasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari segi pemerintahan kedua wilayah baik yang telah menerapkan /ngkutan :mum maupun yang belum dikelola oleh lembaga pemerintahan yang sama. Perbedaan peman#aatan umum sebagai prasarana transportasi dipengaruhi oleh kondisi geogra#is wilayah dan karakteristik sosial masyarakat. !i Kabupaten Kapuas masyarakatnya masih bercorak pedesaan yang belum didukung oleh jaringan jalan yang mampu menjangkau wilayahwilayah terpencil. 'elain itu angkutan umum masih tergolong lebih murah sehingga /ngkutan :mum hadir untuk mengakomodasi kebutuhan pergerakan masyarakatnya. !i Kota Makassar sendiri adanya umum yang berpotensi untuk dijadikan sebagai prasarana transportasi #hanya diterapkan di lokasilokasi tertentu seperti pulau 'elayar yang memang harus menggunakan moda angkutan umum untuk mencapai pusat Kota Makassar. Pada lokasi ini kebijakan untuk meningkatkan peran umum sebagai in#rastruktur transportasi tidak diterapkan karena pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah
9
memandang bahwa kebutuhan pergerakan dapat diakomodasi dengan keberadaan jalan raya yang telah memadai. !engan demikian dapat kita nilai bahwa untuk pengambilan keputusan untuk memberlakukan /ngkutan :mum berdasarkan potensi geogra#is dan persepsi yang terbentuk di masyarakat. 1.1.2
Peran
eren,ana
r!8esi!nal
(professional
planner)
terha5a
engambilan 4eutusan)
:ntuk kasus /ngkutan :mum di Makassar telah banyak penelitian penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang mengungkap potensi :mum Tallo dan :mum $eAneberang untuk dijadikan prasarana transportasi. Potensi tersebut antara lain untuk menjawab tantangan transportasi Kota Makassar ke depannya. Kebutuhan pergerakan yang semakin meningkat, menuntut adanya inovasi solusi dalam bertransportasi. /ngkutan
:mum
hadir
sebagai
alternati#
solusi
yang
patut
dipertimbangkan, namun usulan dari para perencana pro#esional ini sulit untuk ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan oleh situasi kelembagaan yang telah terbentuk dimana paradigma aktor tertanam dan diteruskan ke generasi selanjutnya sehingga ada
semacam karakteristik
kelembagaan
yang
terwariskan. Kondisi
ini
menyebabkan sulitnya perencana pro#esional untuk masuk ke dalam lingkaran kelembagaan guna memberikan kontribusi ide mereka. 'ituasi lain yang menghambat masuknya peran perencana pro#esional adalah karena adanya sistem kelembagaan yang terbentuk antar aktor yang menyebabkan terjadinya marketlike situation atau adanya pemangku kepentingankepentingan tersembunyi yang menghambat pelaksanaan dari ide para perencana pro#esional yang bisa jadi merupakan solusi untuk suatu permasalahan.
Gambar &) Peran /ktor dalam Kelembagaan /ngkutan :mum
!alam konteks ini peran perencana sangat vital. !i satu sisi perencana dapat
berperan
sebagai
theoriste!pert yang
memiliki
konsep
dalam
pengembangan /ngkutan :mum, tetapi juga dapat berperan sebagai penengah pertentangan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. !iharapkan
10
peran perencana yang optimal dapat menciptakan kelembagaan /ngkutan :mum yang berkelanjutan.
1.1.3
Pengembangan M!5a Ang4utan Umum Pengembangan /ngkutan :mum harus didukung dengan pembangunan
kelembagaannya. 'elain mempertimbangkan persepsi masyarakat dan peran perencana pro#essional, terdapat beberapa variabel kelembagaan lain yang harus diperhatikan agar pelayanan angkutan umum yang telah berjalan di :mum Kapuasi meningkat serta pelayanan angkutan umum yang terbatas di Kota Makassar dapat meluas ke daerah lain yang dilalui :mum Tallo dan :mum $Aeneberang. adalah 4 . Peran Pemerintah
untuk
menetapkan
kebijakan
dengan
wawasan
pembangunan secara komprehensi#, tidak hanya terpaku kepada kebutuhan dan kondisi saat ini. isi, misi, sasaran serta dan motto transportasi wilayah baik perkotaan maupun perdesaan harus melibatkan pengembangan moda angkutan umum dimulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan oleh operator pemerintah maupun swasta serta evaluasi dan pemantauan e#ektivitas *.
operasional. Keseragaman kebijakan yang diambil dari atas mulai pemerintah pusat, provinsi dan kota=kabupaten sampai jajaran pelaksana dibawah seirama dalam
<.
implementasi prioritas pengembangan /ngkutan :mum. Perlunya pemerintah melibatkan swasta dalam pembangunan dan operasional. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun in#rastruktur dan mempersiapkan
0.
moda angkutan serta mempercepat proses pelaksanaan /ngkutan :mum. 'osialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna /ngkutan :mum sehingga masyarakat mendapatkan pilihan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan serta mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
'etelah persepsi dan kebijakan pengoperasian /ngkutan :mum terbangun, maka perlu membentuk kelembagaan yang akan mejaga standar pelayanan moda /ngkutan :mum tersebut. Bentuk nyata dari kelembagaan /ngkutan :mum adalah dengan dibentuknya pemangku kepentingan untuk menjaga standar keselamatan dan keamanan pelayaran umum. 'alah satu contohnya dapat dilihat dari bagan berikut.
11
Gambar 1 'truktur ;rganisasi :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau
!alam rangka pengoperasian dan pengawasan alur pelayaran untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan perairan pada setiap alur pelayaran umum dan danau maka perlu dibentuk :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau. :nit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau dibentuk oleh Menteri untuk alur pelayaran umum dan danau kelas ", 7ubernur untuk alur pelayaran umum dan danau kelas "", dan Bupati=5alikota untuk alur pelayaran umum dan danau kelas """. :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau berkedudukan di Pelabuhan :mum dan !anau yang merupakan unsur pelaksana operasional Kementerian Perhubungan=!inas Perhubungan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang:ndangan yang berlaku. :nit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau dikepalai oleh seorang kepala unit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri atau Kepala !inas Perhubungan daerah Provinsi maupun Kabupaten=Kota. Cakupan wilayah kerja :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau meliputi bagian alur pelayaran umum dan danau sesuai kelas alur pelayaran serta batasbatas wilayah administrasi pemerintahan yang bersangkutan. :nit pengoperasian alur pelayaran umum dan danau menjalankan #ungsi antara lain 4 .
Keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pengawasan dan
*.
penegakan hukum di seluruh wilayah perairan umum dan danauD Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan ("earch
and
Rescue='/%) di alur pelayaran umum dan danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. :ntuk menjalankan #ungsi sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya, :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau memiliki tugas sebagai berikut4 .
Mengawasi kelaikan kapal umum dan danauD
12
*. <.
Mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran umum dan danauD Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
0. 3.
umum dan danauD Mengawasi kegiatan angkutan umum dan danauD Mengawasi kegiatan pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air umum
-.
dan danauD Mengawasi
kegiatan
pembangunan,
pengadaan,
dan
pengoperasian
pelabuhan, alur pelayaran, telekomunikasi pelayaran, dan #asilitas alur 6. 2.
pelayaranD Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatanD Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan perairan umum dan danau. !alam melaksanakan #ungsi dan tugas sebagaimana dijelaskan pada bagian
sebelumnya, :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau memiliki kewenangan untuk4 .
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan pengoperasian alur
*. <. 0.
pelayaran umum dan danauD Melakukan pemeriksaan kelaikan kapal umum dan danauD Menerbitkan 'urat Persetujuan Berlayar Kapal :mum dan !anauD Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal di umum dan
3.
danauD Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapalD :nit Pengoperasian /lur Pelayaran :mum dan !anau terdiri dari4
.
Pejabat Pemangku >ungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran :mum dan !anau yang memiliki tugas bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh
*.
#ungsi dan tugas dari unit pengoperasian alur pelayaran umum dan danauD Petugas Telekomunikasi Pelayaran :mum dan !anau yang memiliki tugas bertanggungjawab dalam mengoperasikan stasiun radio telepon umum dan danau
serta menyediakan pelayanan telekomunikasi pelayaran
dan
pelayaran meteorologi di wilayah pelayanan alur pelayaran umum dan <.
danauD Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal :mum dan !anau yang memiliki tugas
0.
melakukan pemeriksaan dan inspeksi kelaikan kapal umum dan danauD "nspektur :mum dan !anau yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran umum dan danauD
13
3.
Penyidik Pegawai 1egeri 'ipil :mum dan !anau yang memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan alur pelayaran.
14
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3)$ Kesimulan
!ari hasil kajian didapat kesimpulan bahwa untuk mengembangkan /ngkutan :mum perlu didukung kelembagaan /ngkutan :mum, dimana dalam hal ini peran
aktoraktor yang terkait kelembagaan /ngkutan :mum harus
diperkuat. 'esuai dengan teori bahwa dalam kelembagaan /ngkutan :mum terdapat beberapa aktor yang berperan yaitu masyarakat, pemerintah dan perencana. !ari segi pemerintah secara umum kelembagaan transportasi di daerah adalah sama yaitu dikelola !inas Perhubungan Kota=Kabupaten yang masing masing
di
bawah
'eksi
/ngkutan
aut,
Penyeberangan,
:mum
dan
Kepelabuhanan dengan #ungsi tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perhubungan meliputi lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas. /kan tetapi tidak semua daerah yang memiliki umum memiliki angkutan umum. :mum sangat berpotensi untuk dijadikan prasarana transportasi untuk mengurangi beban jalan raya. Hal ini perlu didorong dengan peningkatan peran aktoraktor dalam kelembagaan transportasi di daerah masingmasing. Pemerintah sebagai lembaga eksekuti# perlu menambah inovasi dan menambah wawasan tentang angkutan umum baik secara teknis maupun kelembagaan. Pemerintah juga harus dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat mengakti#kan moda /ngkutan :mum dengan memberikan insenti# kepada operator maupun kemudahan dalam menggunakan moda /ngkutan :mum itu sendiri.
Gambar 0) Peran Perencana Pro#esional dalam Kelembagaan /ngkutan :mum
!alam merancang kelembagaan memerlukan peran akti# dari perencana pro#essional yaitu sebagai 4 . 'ebagai Motivator pengembangan kebijakan angkutan umum baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat pada umumnya.
15
*. 'ebagai #ontroller pelaksanaan pengambilan kebijakan /ngkutan :mum oleh pemerintah dan peran masyarakat serta swasta dalam upaya responsi# terhadap kebijakan tersebut. <. 'ebagai $asilitator kekuasaan pemerintah dan kebutuhan masyarakat serta kepentingan swasta dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan seperti distribusi peran dalam pembangunan serta penentuan tari# dan aturan main yang berlaku. 0. 'ebagai "terili%er (penetralisir) kondisikondisi kelembagaan yang kurang ideal sehubungan dengan #ungsinya sebagai pereduksi alternati#alternati# pilihan yang diajukan kepada masyarakat.
3)&
Re4!men5asi
:ntuk mendukung pengembangan /ngkutan :mum di Kota Makassar dan Kabupaten Kapuas, maka halhal yang perlu dilakukan adalah 4 .
Perencanaan kelembagaan hendaknya memperhatikan bagaimana aturan main yang berlaku dalam lembaga tersebut, hal ini sangat penting karena revolusi lembaga sangat sulit dilakukan dan jika terjadi akan berlangsung dalam waktu yang lama, namun suatu konstruksi aturan main akan dapat
*.
bertahan terhadap perubahan konstruksi yang disengaja. Pengembangan angkutan umum akan menjadi dasar pengembangan /ngkutan :mum karena tujuan penggunaan /ngkutan :mum lebih banyak untuk angkutan barang dan angkutan umum masal. Pembentukan otoritas angkutan umum umum juga perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan jumlah operator serta menjaga standar pelayanan pada moda
<.
angkutan umum. !alam pengembangan angkutan umum secara umum dan /ngkutan :mum secara khusus, pemerintah perlu melibatkan perencana pro#essional sebagai motivator, controller, #asilitator dan sterili?er kebijakan yang diambil pemerintah dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal
0.
dan
mengurangi kemungkinan pertentangan di kemudian hari. Pemerintah Kota Makassar harus mulai memikirkan untuk mengembangkan angkutan umum karena pada suatu saat kapasitas jalan raya akan mencapai
16
titik maksimal sehingga harus mengurangi beban jalan raya ke angkutan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi peman#aatan angkutan 3.
umum secara kontinyu. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan perlu membantu pemerintah daerah dalam hal pembiayaan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum.
17
REFERENSI
. 'eymour $. Mandelbaum, &esigning 'nstitutions and (ther #rafts, Current %esearch in :rban and %egional 'tudies, Elsevier td, *++6. *. , (*++2), 9Undang-undang )omor *+ Tahun tentang /elayaran”, $akarta4 Menteri Hukum dan H/M. <. , (&&&), FUndang-undang )omor Tahun *000 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang )omor Tahun 1 tentang /emerintahan &aerah, $akarta4 Menteri Hukum dan H/M. 0. http4==bahasa.makasarkota.go.id 3. http4==www.kapuaskab.go.id
18
