HAM dalam Perspektif Pancasila HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU HAM no.! tahun "!!! pasal "#. HAM adalah hak$hak yang se%ara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Macam-Macam HAM Hak$hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut& a. Hak$hak pribadi (personal 'ight#meliputi kebebasan menyatakn pendapat,kebebasan memeluk agama. b. Hak$hak ekonomi (property right#hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanaatkannya. %. Hak$hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau ('ight o legal E)uality#. d. Hak$hak asasi politik (*oliti%al right#yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. e. Hak$hak asasi sosial dan budaya(so%ial and %ulture right#misalnya hak untuk memilih pendidikan. . Hak$hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata %ara peradilan dan perlindungan (pro%edura rights# peratuaran dalam hal penangkapan.
Pengertian Pancasila *an%asila adalah ideologi bangsa dan dasar negara +ndonesia, oleh karenanya merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis$moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. bermasyarakat. *an%asila juga bukan hanya merupakan pandangan hidup, melainkan juga alat pemersatu bangsa. *an%a an%as sila
adala alah
lima ima
asas sas
yaitu itu
dari ari
dasar sar
Negara
kita kita,,
Nega egara
rep republik blik
+ndo +ndon nesia sia.
erdasar pernyataan, kami setuju dengan kedua pemaparan karena *an%asila adalah landasan ideologi dalam satu negara di mana di dalamnya terdapat terdapat butir$butir sila yang mengatur dan aturan bernegara. HAM dalam Pancasila Hak$hak asasi manusia dalam *an%asila dirumuskan dalam pembukaan UU- "!/ dan terperin%i di dalam batang tubuh UU- "!/ yang merupakan hukum dasar konstitusional dan undamental tentang dasar ilsaat negara 'epublik +ndonesia serat pedoman hidup bangsa +ndonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara +ndonesia. 0ang pertama ialah perumusan ayat ke " pembukaan UU- tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia. 1leh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. -ari kelima sila yang diamanatkan dalam *an%asila dapat diuraikan hubungan antara HAM dengan *an%asila sebagai berikut & "# 2ila *ertama, 3etuhanan 0ang 0ang Maha Esa 2ila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga Negara bebas untuk memeluk agamadan keper%ayaan masing 4 masing. Hal ini selaras dengan -eklarasi Uni5ersal tentang HAM dimana terdapat perlindungan HAM dari adanya diskriminasi, atas dasarjenis kelamin, warna kulit, ras, agama, bahasa politik atau pandangan lain, asal 4 usul kebangsaan, rasial, kekayaan dan kelebihan ataupun statusnya.
6#
2ila 3edua, 3emanusiaan 0ang Adil dan eradab, 2ila ini mengamanatkan adanya persamaan derajat,
persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana ter%antum dalam -eklarasi HAM * yang melarang adanya diskriminasi. # 2ila 3etiga, *ersatuan +ndonesia, 2ila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara waega Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesame manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. # 2ila 3eempat, 3erakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 3ebijaksanaan dalam *ermusyawaratan7*erwakilan, +nti dari sila ini adalah musiyawarah dan muakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiati sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai dengan -eklarasi HAM. /# 2ila 3elima, 3edilan 2osial agi 2eluruh 'akyat +ndonesia Asas keadilan dalam HAM ter%ermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar indi5idu.(www.parapemikir.%om#
Macam-macam Hak Asasi Manusia ".
Hak$hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut. Hak$hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan, pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
6.
Hak$hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjualnya
serta memanaatkannya. .
Hak$hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa
disebut rights o legal e)uality. .
Hak$hak asasi politik atau politi%al rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih
dan dipilih dalam pemilihan umum#, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. /.
Hak$hak asasi sosial dan kebudayaan atau sosial and %ulture rights,misalnya hak untuk memilih pendidikan,
mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. 8.
Hak$hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata %ara peradilan dan perlindungan atau pro%edural rights,
misalnya
peraturan
dalam
hal
penangkapan,
penggeledahan,
peradilan,
dan
sebagainya.
(-armodiharjo,"!!"&9:#
Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM 3eberadaan pengadilan HAM di +ndonesia didasakan pada UU No. 68 tahun 6;;; tentang pengadilan HAM. Undang$undang tersebut disahkan oleh presiden republi% +ndonesia pada tanggal 6 no5ember 6;;;. *engadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaraan HAM berat. *elanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Adapun lingkup kewenangan pengadilan HAM di +ndonesia, adalah& ".
*engadilan HAM bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus&
$
*erkara pelanggaran HAM berat
$
*erkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga Negara +ndonesia di luar batas wilayah
Negara republi% +ndonesia.
6.
*engadilan HAM tidak berwenag memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang
dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah ": tahun pada saat kejadian dilakukan. -i samping itu, dalam pengadilan HAM terkadangputusan pengadilan belum menjamin rasa keadilan. Hal ini bias saja terjadi di dalam pengadilan karena beberapa alas an, antara lain& ".
Tidak memiliki bukti$bukti yang %ukup memadai
6.
Materi pengaduan tidak termasuk dalam masalh pelenggaraan HAM
.
Tuntutan kurang tepat
.
Minimal saksi$saksi tidak dijadikan bukti yang akurat
/.
3urang kesungguhan dari pihak pengadu
8.
Terdapat upaya$upaya hukum bagi penyelesaian materi pengaduan dan lain$lain.
Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila *an%asila, yaitu& 3etuhanan 0ang Maha Esa, 3emanusiaan yang adil dan beradab, *ersatuan +ndonesia, 3erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan7perwakilan, 3eadilan sosial bagi seluruh rakyat +ndonesia. Nilai$nilai dasar tersebut bersiat uni5ersal sehingga di dalamnya terkandung %ita$%ita, tujuan, serta nilai$nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersiat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan *an%asila dapat dijabarkan se%ara singkat sebagai berikut& ". 2ila 3etuhanan 0ang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. 6. 2ila 3emanusiaan yang Adil dan eradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak$hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. . 2ila *ersatuan +ndonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. . 2ila 3erakyatan yang -ipimpin oleh Hikmat 3ebijaksanaan dalam *ermusyawaratan 7*erwakilan di%erminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah muakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun inter5ensi yang membelenggu hak$hak partisipasi masyarakat. /. 2ila 3eadilan 2osial bagi 2eluruh 'akyat +ndonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar$besarnya pada masyarakat. Info Kewarganegaraan Hak asasi manusia memiliki %iri%iri khusus, yaitu sebagai berikut. ". Hakiki , artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir 6. Universal , artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. . Tidak dapat dicabut , artinya hak asasi manusia tidak dapat di%abut atau diserahkan kepada pihak lain. . Tidak dapat dibagi , artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai$nilai dasar *an%asila. Nilai instrumental siatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. -engan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila *an%asila. *erwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan$ketentuan konstitusional mulai dari Undang$Undang -asar sampai dengan peraturan daerah. Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai$nilai instrumental *an%asila. Adapun, peraturan perundang$undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut. a. Undang$Undang -asar Negara 'epublik +ndonesia Tahun "!/ terutama *asal 6: A 4 6: < b. 3etetapan M*' Nomor =>++7M*'7"!!: tentang Hak Asasi Manusia. -i dalam Tap M*' tersebut terdapat *iagam HAM +ndonesia. %. 3etentuan dalam undang$undang organik berikut. ". Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor / Tahun "!!: tentang 3on5ensi Menentang *enyiksaan dan *erlakuan atau *enghukuman yang 3ejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 6. Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor ! Tahun "!!! tentang Hak Asasi Manusia . Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor 68 Tahun 6;;; tentang *engadilan Hak Asasi Manusia . Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor "" Tahun 6;;/ tentang 3o5enan +nternasional tentang Hak$ Hak 2ipil dan *olitik /. Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor "6 Tahun 6;;/ tentang 3o5enan +nternasional Hak$Hak Ekonomi, 2osial dan udaya d. 3etentuan dalam *eraturan *emerintah *engganti Undang$undang (*erppu# Nomor " Tahun "!!! tentang *engadilan Hak Asasi Manusia e. 3etentuan dalam *eraturan *emerintah berikut.
.
".
*eraturan *emerintah Nomor 6 Tahun 6;;6 tentang Tata %ara *erlindungan terhadap 3orban dan 2aksi dalam *elanggaran Hak Asasi Manusia yang erat
6.
*eraturan *emerintah Nomor Tahun 6;;6 tentang 3ompensasi, 'estitusi, 'ehabilitasi terhadap 3orban *elanggaran Hak Asasi Manusia erat 3etentuan dalam 3eputusan *residen (3eppes#.
". 3eputusan *residen Nomor /; Tahun "!! tentang 3omisi Nasional Hak Asasi Manusia 6. 3eputusan *residen Nomor : Tahun "!!: tentang *engesahan 3on5ensi Nomor :9 tentang 3ebebasan erserikat dan *erlindungan untuk erorganisasi . 3eputusan *residen Nomor " Tahun 6;;" tentang *embentukan *engadilan HAM pada *engadilan Negeri
". a. b. %.
3etuhanan 0ang Maha Esa Hormat$menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup 2aling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan keper%ayaannya Tidak memaksakan suatu agama dan keper%ayaan kepada orang lain
6. 3emanusian yang Adil dan eradab a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b. 2aling men%intai sesama manusia %. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena$mena kepada orang lain . *ersatuan +ndonesia a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. 'ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara %. @inta tanah air dan bangsa d. angga sebagai bangsa +ndonesia dan ber$Tanah Air +ndonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berhinneka Tunggal +ka . a. b. %. d.
3erakyatan yang -ipimpin oleh Hikmat 3ebijaksanaan dalam *ermusyawaratan7*erwakilan Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
/. 3eadilan 2osial bagi 2eluruh 'akyat +ndonesia a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak$hak orang lain %. 2uka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain "enis-"enis Pelanggaran Hak Asasi Manusia #HAM$ 2e%ara yuridis, *asal " Angka 8 Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor ! Tahun "!!! tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang se%ara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau men%abut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang$undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. -engan demikian, dalam konteks Negara +ndonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh indi5idu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. *elanggaran HAM berat menurut Undang$Undang 'epublik +ndonesia Nomor 68 Tahun 6;;; tentang *engadilan HAM dapat diklasiikasikan menjadi dua. a.
3ejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan%urkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan %ara& ".
membunuh anggota kelompok
6. mengakibatkan penderitaan isik dan mental yang berat terhadap anggota$anggota kelompok .
men%iptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan se%ara isik baik seluruh atau sebagiannya
. memaksakan tindakan$tindakan yang bertujuan men%egah kelahiran di dalam kelompok atau /. memindahkan se%ara paksa anak$anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
b.
3ejahatan terhadap kemanusian, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan se%ara langsung terhadap penduduk sipil, berupa&
". *embunuhan 6. *emusnahan . *erbudakan
9. *erkosaan, perbudakan seksual, pela%uran se%ara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi se%ara paksa atau bentuk$bentuk kekerasan seksual lain yang setara
/. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan isik lain se%ara sewenang$ wenang yang melanggar (asas$asas# ketentuan pokok hukum internasional
:. *enganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui se%ara uni5ersal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
8. *enyiksaan
!. *enghilangan orang se%ara paksa atau
. *engusiran atau pemindahan penduduk se%ara paksa
";. 3ejahatan apartheid. "". "6. 21AB& ". ".
":.
Hakiki , artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir
6. Universal , artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. . Tidak dapat dicabut , artinya hak asasi manusia tidak dapat di%abut atau diserahkan kepada pihak lain. . Tidak dapat dibagi , artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya. "!. ".Hak asasi manusia di +ndonesia dijamin dengan dikeluarkannya UU tentang Hak Asasi Manusia yakni UU nomor F. 6;. A. ! Tahun "!!: -. ! Tahun "!!! 6". ,. ! Tahun "!!: E. ! Tahun "!!! 66. @. 9 Tahun "!!! 6. 6.Manakah yang termasuk sikap positi terhadap upaya penegakan HAMF 6. A. mendukung penyelesaian pelanggaran
68. @. tidak
HAM diserahkan sepenuhnya pada kesadaran
peradilan HAM yang diberlakukan surut
masing 4 masing pelaku pelanggaran
69. -. setuju
6/. . mendukung
memberikan hukuman bagi pelanggar HAM
pemberian
perlindungan
setuju
terhadap
demi
pelaksanaan
penegakkan
HAM
terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM
meskipun tidak terdapat bukti yang %ukup.
dari an%aman yang berasal dari pihak manapun
6:. E.
mengamati
pelaksanaan
HAM
dan
menyusun laporan hasil pengamatan tersebut 6!. .Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing$masing merupakan penerapan ...... ;. A. *ersonal rights . -. 'ights o Begal E)uality ". . *ro%edural 'ight . E. 2o%ial and %ulture right 6. @. *oliti%al rights
bentuk
/. . lembaga resmi yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di +ndonesia adalah..... 8. A. *engadilan 9. . -*' :. @. *1B'+
!. -. 3omnas HAM ;. E. TENTA'A
". /. 2ila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara waega Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. 2ila yang dimaksud adalah sila ke ..... 6. A. "
/. -.
. . 6
8. E./
. @. 9. %&'
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Ke(akiman
!. Keuangan Negara /;. -alam Undang$Undang Nomor "9 Tahun 6;; tentang 3euangan Negara, khususnya pasal " dan 6 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 3euangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 3euangan negara tersebut meliputi& /". a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman /6. b. 3ewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga /. %. *enerimaan negara dan penerimaan daerah /. d. *engeluaran negara dan pengeluaran daerah //. e. 3ekayaan negara7kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berhrga, piutang, barang, serta hak$hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaaan yang dipisahkan pada perusahaan negara7perusahaan daerah /8. . 3ekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan7atau kepentingan umum /9. g. 3ekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan asilitas yang diberikan pemerintah. /:. 2elanjutnya, dalam undang$undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal yaitu, keuangan negara dikelola se%ara tertib, taat pada peraturan perundang$ undangan, eisien, ekonomis, eekti, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. *engelolaan tersebut men%akup keseluruhan kegiatan peren%anaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban /!. Pem)agian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 8;. 8".
*embagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dapat digambarkan dalam bagan berikut&
86. 8. Untuk membantu *residen dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada & 8. "# Menteri 3euangan selaku *engelola Giskal dan akil *emerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri 3euangan sebagai pembantu *residen dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan sebagai Chief of Financial Officer (CFO) *emerintah 'epublik +ndonesia. 8/. -alam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan iskal, Menteri 3euangan mempunyai tugas sebagai berikut& 88.
(a# menyusun kebijakan iskal dan kerangka ekonomi makro
89.
(b# menyusun ran%angan A*N dan ran%angan *erubahan A*N,
8:.
(%# mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,
8!.
(d# melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
9;. undang
(e# melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang$
9".
(# melaksanakan ungsi bendahara umum negara
96.
(g# menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan A*N,
9. 6# Menteri7*impinan Bembaga selaku *engguna Anggaran7*engguna arang kementerian negara7lembaga yang dipimpinnya. 2etiap menteri7pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief of Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan, yang mempunyai tugas sebagai berikut& 9. (a# menyusun ran%angan anggaran kementerian negara7lembaga yang dipimpinnya
9/. (b# menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 98. (%# melaksanakan anggaran kementerian negara 7lembaga yang dipimpinnya 99. (d# melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara 9:. (e# mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara 7lembaga yang dipimpinnya 9!. (# mengelola barang milik7kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara 7lembaga yang dipimpinnya :;. (g# menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara 7lembaga yang dipimpinnya :". (h# melaksanakan tugas$tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang$ undang. :6. #. Iubernur 7bupati7walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. :. 2esuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diatur sebagai berikut& :. a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola A*dengan tugas sebagai berikut& :/. 4 menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan A*-
!". 4 menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
:8. 4 menyusun ran%angan A*- dan ran%angan *erubahan A*-
!6. 4 menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
:9. 4 melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan *eraturan -aerah
!. 4 melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
::. 4 melaksanakan ungsi bendahara umum daerah :!. 4 menyusun laporan keuangan yang merupakan per$tanggungjawaban pelaksanaan A*-. !;. b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran7barang daerah, dengan tugas sebagai berikut&
!. 4 melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak !/. 4 mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya !8. 4 mengelola barang milik7kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya !9. 4 menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
*&' **' K+KUASAAN K+HAKIMAN ";;. 2alah satu %abang kekuasaan yang harus ada dalam suatu negara selain kekuasaan legislatidan eksekuti saja melinkan juga yudikati atau %abang kehakiman. *asal 6 ayat " UU- "!/ yang menyatakan bahwa D kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilanguna menegakkan hukum dan keadilan. ";". Bembaga$lembaga yang kekuasaan kehakiman yang ada menurut Undang$Undang -asar Negara 'epublik +ndonesia "!/ adalah sebagai berikut& ". Mahkamah Agung ( pasal 6 A ayat " sampai /# 6. Mahkamah 3onstitusi (pasal 6 @ ayat " sampai 8# . 3omisi 0udisial( pasal 6 ayat " samapai # . adan$badan lain yang ungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman(pasal 6 ayat # /. *eradilan Umum(pasal 6 ayat 6# 8. *eradilan Agama(pasal 6 ayat 6# 9. *eradilan militer( pasal 6 ayat 6# :. *eradilan Tata Usaha Negara( pasal 6 ayat 6# ";6. *erubahan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UU- "!/, dimaksudkan untuk mempertegas posisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan pengaturan yang lebih lengkap tentang wewenang dari masing$masing lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman serta mekanisme pengisian anggota dari badan$badan kekuasaan kehakiman itu. Hal ini penting karena kekuasaan kehakiman yang bebas harus dijamin dan diatur se%ara tegas dalam undang$undang dasar agar tidak disalahgunakan. ". Ma(kama( Agung #MA$ ";. Mahkamah Agung (MA# adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 6 ayat "#. 3ewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi atas setiap perkara yang diajukan kepadanya, menguji peraturan perundang$undangan di bawah undang$undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang$undang (*asal 6A ayat "#. ";. -engan perubahan ini pula dipertegas empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. alaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti MA dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. 3edudukan badan$badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. 2edangkan badan$badan lain yang ungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang$undang (*asal 6 ayat #. adan$badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya kejaksaan, kepolisian, ad5okat7penga%ara dan lain$lain. 6. Komisi ,udisial ";/. *embentukan 3omisi 0udisial oleh UU- "!/ dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas$batas tertentu. +tulah sebabnya dibentuk 3omisi 0udisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim
serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. 3omisi 0udisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkunan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat$syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak t er%ela. *engangkatannya dilakukan oleh *residen dengan persetujuan -*'. . Ma(kama( Konstitusi ";8. *embentukan Mahkamah 3onstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution) . +nilah salah satu %iri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. 2etiap tindakan lembaga$lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah 3onstitusi. ";9. Mahkamah 3onstitusi diberikan wewenang oleh UU- "!/ untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiat inal untuk& ". menguji undang$undang terhadap UU- 6. memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UU- . memutus pembubaran partai politik dan . memutus sengketa pemilu /. memberikan putusan atas pendapat -*' mengenai dugaan pelanggaran oleh *residen dan7atau akil *residen menurut UU-. 108.
Hakim konstitusi terdiri dari ! orang yang ditetapkan oleh *residen dari %alon yang diajukan masing$masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, -*' dan *residen. -engan demikian ! orang hakim konstitusi itu men%erminkan perwakilan dari tiga %abang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikati, legislati dan eksekuti.
