PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PADANG Jalan Raya Kedawung Nomor 06 – Kedawung – Padang LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR ...... TAHUN .............
TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA KEDAWUNG
KEPALA DESA KEDAWUNG
Meni Menimb mban ang g
: bahw bahwa a unt untuk uk opti optima mali lisa sasi si peng pengel elol olaa aan n tan tanah ah kas kas des desa a yan yang g mer merup upak akan an salah salah satu satu kekay kekayaan aan desa desa yang yang menjad menjadii sumbe sumberr penda pendapat patan an desa desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelo Pengelolaan laan Tanah Tanah Kas Desa, Desa, maka dipandan dipandang g perlu perlu menetap menetapkan kan Pengelola Tanah Kas Desa Kedawung dengan Keputusan Kepala Desa Kedawung.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang No Nomor 12 12 Ta Tahun 19 1950 ten tentang Pe Pembentukan Daera Daerah-d h-daer aerah ah Kabup Kabupate aten n dalam dalam Lingk Lingkung ungan an Propin Propinsi si Jawa Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 38 Tahu Tahun n 1999 1999 tent tentan ang g Penye enyele leng ng-garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism Nepotisme e (Lembara (Lembaran n Negara Negara Republik Republik Indones Indonesia ia Tahun Tahun 1999 Nomor Nomor 75, Tamba Tambahan han Lembar Lembaran an Negar Negara a Repub Republik lik Indon Indonesi esia a Nomor 3886) ; 3. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 32 Tahu Tahun n 2004 2004 tent tentan ang g Peme Pemeri rint ntah ahan an Daera Daerah h (Lemb (Lembara aran n Negar Negara a Repub Republik lik Indone Indonesia sia Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 125, Tambahan Tambahan Lembara Lembaran n Negara Negara Republik Republik Indonesi Indonesia a Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun Tahun 2005 2005 (Lemb (Lembara aran n Negara Negara Repub Republik lik Indon Indones esia ia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 33 Tahu Tahun n 2004 2004 tent tentan ang g Peri Perimb mban anga gan n Keuan Keuangan gan Antar Antara a Pemeri Pemerinta ntah h Pusat Pusat dan Pemer Pemerint intah ah Daera Daerah h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 5. Pera Peratu tura ran n Peme Pemerrinta intah h Nomo Nomorr 25 Tahu Tahun n 200 2000 tent tentan ang g Kewe Kewe-nangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otono Otonom m (Lemba (Lembaran ran Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia Tahun Tahun 2000 2000 Nomor Nomor 54, Tamba Tambahan han Lembar Lembaran an Negar Negara a Repub Republik lik Indon Indonesi esia a Nomor 2952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota ; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2002 ;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa ;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
: Penyerahan Pengelolaan Tanah Kas Desa Kedawung Kecamatan Padang kepada : 1.
Nama Jabatan Letak Luas Hasil Pengelolaan
: : : : :
SUNARTO A. Kepala Desa Kedawung Nomor Persil ...... Kohir ..... Klas ..... .......................................... Rp. ...................................... / tahun
2.
Nama Jabatan Letak Luas Hasil Pengelolaan
: : : : :
...................................... Sekretaris Desa Kedawung Nomor Persil ...... Kohir ..... Klas ..... .......................................... Rp. ...................................... / tahun
3.
Nama Jabatan Letak Luas Hasil Pengelolaan
: : : : :
...................................... Kaur ..................... Desa Kedawung Nomor Persil ...... Kohir ..... Klas ..... .......................................... Rp. ...................................... / tahun
4.
Nama Jabatan Letak Luas Hasil Pengelolaan
: : : : :
...................................... Kasun ..................... Desa Kedawung Nomor Persil ...... Kohir ..... Klas ..... .......................................... Rp. ...................................... / tahun
dst. KEDUA
KETIGA
: Pengelola Tanah Kas Desa Kedawung sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berkewajiban untuk : a.
memelihara dan merawat secara wajar atas biaya sendiri Tanah Kas Desa yang menjadi bagian dari pengelolaannya ;
b.
menyerahkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang menjadi bagian dari pengelolaannya dan menyetorkan ke Kas Desa melalui Bendahara Desa ;
c.
menyerahkan kembali dalam keadaan baik Tanah Kas Desa yang menjadi bagian dari pengelolaannya, apabila sudah tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Kedawung : ........................... 200...
KEPALA DESA KEDAWUNG
SUNARTO
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Sdr. Bupati Lumajang di Lumajang ; 2. Sdr. Camat Padang di Padang ; 3. Sdr. ............................... di Kedawung.
A.
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PADANG Jalan Raya Kedawung Nomor 06 – Kedawung – Padang LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR ...... TAHUN .............
TENTANG PERSEWAAN TANAH KAS DESA KEDAWUNG
KEPALA DESA KEDAWUNG
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa tanah kas desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Kedawung Kecamatan Padang dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan peruntukannya ;
b.
bahwa sewa menyewa tersebut telah memenuhi persyaratanpersyaratan yang diperlukan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedawung.
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota ; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2002 ;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa ;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
: Menyewakan Tanah Kas Desa Kedawung Kecamatan Padang yang berkedudukan di .................... Nomor Persil ................ Kohir ............ Klas ............. Luas ................... m 2 kepada ........................................
KEDUA
: Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Kedawung dengan ...........................
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Kedawung : ........................... 200...
KEPALA DESA KEDAWUNG
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Sdr. Bupati Lumajang di Lumajang ; 2. Sdr. Camat Padang di Padang ; 3. Sdr. .............................. di Kedawung.
SUNARTO
A.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA KEDAWUNG KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG NOMOR ......... TAHUN 200....
Pada hari ini, ......................, tanggal ........................................., bulan ........................., tahun dua ribu ....................., ( ..... – ..... – 200... ), bertempat di Kantor Kepala Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Nama
:
............................................... ( yang menyewakan ) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang ;
Jabatan
:
Kepala Desa / Sekretaris Desa / Kepala Urusan ....... / Kepala Dusun ............... Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang ;
Alamat
:
Desa Kedawung RT..... RT..... Kecamatan Padang ; Selanjutnya disebut sebagai
2.
PIHAK PERTAMA,
Nama
:
............................................... ( Penyewa ) ;
Pekerjaan
:
...........................................................................................
Alamat
:
Jalan ............................................. Kecamatan ..................................... Selanjutnya disebut sebagai
Desa
.....................
RT.....
RT.....
PIHAK KEDUA,
Dengan ini Kedua Belah Pihak menyatakan setuju dan sepakat yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini, di mana PIHAK PERTAMA didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Kedawung Nomor ......... Tahun ........ tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Kedawung dan Keputusan Badan Perwakilan Desa Kedawung Nomor ..... Tahun ...... tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa Kedawung, menyewakan sebidang Tanah Kas Desa Hak Pengelola .............. kepada PIHAK 2 KEDUA, seluas ............. m yang terletak di ............................ Nomor Persil ...... Kohir ...... Klas ...... selama 1 ( satu ) tahun terhitung mulai tanggal ......................... sampai dengan tanggal ......................... dengan harga sewa sebesar Rp. ............................... ( ..................................................... ), dan kewajiban : a.
memelihara dan merawat secara wajar atas biaya sendiri Tanah Kas Desa yang disewa ;
b.
menyerahkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang disewa dan menyetorkan ke Kas Desa melalui Bendahara Desa ;
c.
menyerahkan kembali dalam keadaan baik Tanah Kas Desa yang disewa, apabila sudah habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang untuk diperbaharui kepada PIHAK PERTAMA ;
d.
membayar PBB sampai dengan akhir masa sewa.
Demikian Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa ( TKD ) ini dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ), dua diantaranya bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, ditandatangani bersama oleh Kedua Belah Pihak yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani di Pada tangga
: Kedawung : ............................ 200....
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA KA / SEK / KAUR DESA KEDAWUNG
(_____________________)
(_____________________) Mengetahui : CAMAT PADANG
(________________________) Penata / Pembina .........
NIP. ......................
