PEMERINTAH DESA NGETAL
PERATURAN DESA NGETAL NOMOR : 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGETAL, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 3 bagian a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa; b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngetal tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa menjadi Peraturan Desa Ngetal tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERWAKILAN DESA NGETAL Dan KEPALA DESA NGETAL
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KEPALA DESA NGETAL TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1.
Desa adalah Desa Ngetal;
2.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngetal;
3.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngetal;
4.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Ngetal;
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
6.
Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD;
7.
Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
8.
Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan asli desa;
9.
Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
10.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kekayaan desa;
11.
Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
12.
Sewa menyewa tanah kas desa adalah kegiatan pemanfaatan/pengunaan tanah kas desa oleh pemohon dengan tujuan untuk kepentingan umum dan/atau investasi tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya;
13.
Panitia Penyelenggara adalah panitia penyelenggara sewa menyewa tanah kas desa;
BAB II PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA Bagian Kesatu Pengelolaan Tanah Kas Desa
Pasal 2 1)
Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai ;
2)
Pengelolaan tanah kas desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
Pasal 3 Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan persetujuan BPD.
Pasal 4 Seluruh biaya yang timbul untuk pengelolaan tanah kas desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan.
Bagian Kedua Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pasal 5 Pemanfaatan tanah kas desa adalah berupa sewa.
Pasal 6 Kepala Desa membentuk Panitia Penyelenggara Sewa Tanah Kas Desa yang keanggotaannya dapat diambil dari Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa .
BAB III JENIS DAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA Bagian Kesatu Jenis Tanah Kas Desa Pasal 7 Tanah Kas Desa terdiri dari : 1)
Tanah Titi Soro;
2)
Tanah Ex Bengkok. Bagian Kedua Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasal 8
1)
Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
2)
Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 diperuntukkan sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
3)
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS, dapat menerima hak pengelolaan Tanah Ex Bengkok berdasarkan kemampuan keuangan desa dan peraturan yang berlaku;
4)
Hak kepemilikan tanah kas desa yang disewakan tersebut tetap berada pada pemerintah desa.
BAB IV KETENTUAN DAN TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA Bagian Kesatu Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Pasal 9 Tanah kas desa yang disewakan terdiri dari : 1)
Tanah Titi Soro;
2)
Tanah Ex Bengkok.
Pasal 10 1)
Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 disewakan kepada masyarakat dengan mengutamakan warga Desa Ngetal;
2)
Berdasarkan atas Hak Asal Usul Desa, tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 disewakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngetal;
Bagian Kedua Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa Pasal 11 1)
Penyelenggara penyewaan tanah kas desa dilakukan oleh panitia;
2)
Penyelenggaraan sewa tanah kas desa dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dituangkan dalam perjanjian sewa tanah kas desa;
3)
Jangka waktu untuk 1 (satu) perjanjian sewa tanah kas desa adalah 1 (satu) tahun kalender nasional; dan
4)
Tata cara sewa tanah desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa.
BAB V HARGA SEWA TANAH KAS DESA Pasal 12 Dalam hal harga sewa tanah kas desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa pada setiap tahun anggaran guna pelaksanaan peraturan desa ini.
BAB VI PENDAPATAN HASIL SEWA TANAH KAS DESA Pasal 13 Seluruh pendapatan hasil sewa tanah kas desa di transfer ke rekening Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan asli desa.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di Ngetal Pada tanggal 08 – 12 – 2015 KEPALA DESA NGETAL
SUMANI Diundangkan di Ngetal Pada tanggal 10 – 12 – 2015 Sekretaris Desa Ngetal
IMAM MAHFUD
BERITA DESA NGETAL TAHUN 2015 NOMOR 11
