PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN TAMBAK DESA PLANGKAPAN
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN TAMBAK
DESA PLANGKAPAN Jln. Desa Plangkapan RT.04/1- Hp. 081542710888
PLANGKAPAN PERATURAN DESA PLANGKAPAN NOMOR : 02 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN LELANG DAN MEKANISME LELANG TANAH KAS ATAU TANAH KEMAKMURAN DESA PLANGKAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PLANGKAPAN Menimbang
: a). bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar proses lelang tanah kas/kemakmuran desa yang merupakan sumber pendapatan desa agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu mengatur pelaksanaan lelang dan mekanisme lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa; b). bahwa pelaksanaan lelang dan mekanisme lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
5.
6.
7.
8.
6.
7. 8.
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Sri E); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; Peraturan Desa Plangkapan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan dan Pungutan Desa; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA PLANGKAPAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG PELAKSANAAN LELANG DAN MEKANISME LELANG TANAH KAS DESA ATAU TANAH EKS BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2. Bupati adalah Bupati Banyumas. 3. Kecamatan adalah Kecamatan Tambak. 4. Camat adalah Camat Tambak. 5. Desa adalah Desa Plangkapan. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Plangkapan. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Plangkapan sebagai urusan penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, 9. LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. 10. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. 11. Aset Desa yang selanjutnya disebut kekayaan desa adalah segala kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan serta sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan. 12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan. 13. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. 14. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik yang berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ditetpkan dengan Peraturan Desa. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa, 16. Panitia Lelang adalah sistim kepanitiaan yang dibentuk oleh pemerintahan desa dalam menangani proses penjualan lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa, 17. Tanah kas atau tanah kemakmuran desa adalah tanah aset milik desa yang dijual dengan sistim lelang (kemplongan) sebagai sumber pendapatan desa.
BAB II PEMBENTUKAN PANITIA LELANG Pasal 2 (1) Dalam rangka memperlancar penjualan lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa maka perlu mengatur pelaksanaan lelang dan mekanisme lelang serta membentuk panitia lelang melalui peraturan desa. (2) Panitia lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa dibentuk oleh pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 3 Panitia Lelang terdiri dari unsur-unsur : a. Pemerintah desa; b. LKMD; c. Ketua-ketua RW/RT; d. Tokoh Masyarakat (tokoh lain yang ada dalam keanggotaan BPD). Pasal 4 Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan d dari unsur pemerintah desa kecuali Kepala Desa dan dari unsur Tokoh masyarakat atau tokoh yang ada dalam keanggotaan BPD kecuali Ketua BPD. Pasal 5 Pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dilakukan oleh Camat dan BPD. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Maksud dibentuknya panitia lelang adalah sebagai berikut : a. sebagai upaya untuk memperlancar proses penjualan lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa; b. pelaksanaan penjualan lelang tanah kas atau tanah kemakmuran secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan; c. menggalakan partisipatif seluruh masyarakat khususnya para petani di desa; d. meningkatkan pengelolaan aset milik desa sebagai sumber pendapatan desa. BAB VI TUGAS DAN FUNGSI PANITIA LELANG Pasal 7 (1) Tugas Panitia Lelang adalah membantu pemerintah desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengatur tehnis pelaksanaan penjualan lelang tanah kas atau tanah kemakmuran desa.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panitia lelang mempunyai fungsi : a. Mengkordinasikan dengan pihak-pihak terkait; b. menaksir tanah kas atau tanah kemakmuran desa dengan batas minimal dan batas maksimal sesuai dengan indeks harga yang ditetapkan pada saat itu; c. menentukan waktu, tempat dan biaya pendaftaran peserta lelang, d. menyusun tata tertib lelang; e. menginformasikan keadaan dan letak tanah kas atau tanah kemakmuran desa kepada masyarakat; f. menginformasikan pelaksanaan lelang secara terbuka; g. menyiapkan dokumen lelang seperti SK Panitia Lelang, SK Indeks Harga Tanah Lelang, Tata Tertib/Peraturan Lelang, Surat Penyataan Pemenang Lelang, dan lain-lain yang mendukung hasil laporan lelang. BAB VII SUSUNAN PANITIA LELANG Pasal 8 (1) Susunan Panitia Lelang terdiri dari : a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; c. seorang bendahara; d. seksi-seksi; - seksi perlengkapan; - seksi sosialisasi dan humas; - seksi pendaftaran. e. pengawas.. (2) Seksi dalam kepanitiaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dibantu oleh seorang anggota. Pasal 9 Untuk menjadi panitia lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga penduduk desa plangkapan; b. berumur lebih dari 21 tahun; c. bukan Kepala Desa dan Ketua BPD. Pasal 10 Masa bakti panitia lelang adalah dua tahun dan dapat menjadi panitia lelang kembali untuk satu kali masa bakti tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dengan Pimpinan BPD. Pasal 11 Persyaratan Peserta Lelang : a. terdaftar sebagai penduduk desa plangkapan; b. berumur lebih dari 20 Tahun;
c. d. e. f. g. h.
mematuhi tata tertib; membayar uang pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia lelang; bersedian membuat pernyataan lelang yang disediakan panitia; sehat jasmani dan rokhani; bukan kepala desa, perangkat desa dan pimpinan bpd; bukan anggota panitia lelang. Pasal 12
Persyaratan peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g dan h dibolehkan mengikuti atau mendaftar sebagai peserta lelang sebagaimana peserta lainnya apabila tanah kas atau tanah kemakmuran desa setelah diadakan lelang dalam jangka waktu tertentu belum laku terjual. Pasal 13 Peserta lelang dilarang melakukan : a. manipulasi lelang secara langsung maupun tidak langsung; b. tidak boleh mengikuti dan atau melebihi pembelian sebagaimana batas yang telah ditentukan; c. pelanggaran tata tertib.
lelang
BAB VIII PROSES DAN MEKANISME LELANG Pasal 14 (1) Tanah kas atau tanah kemakmuran desa dilelang kepada warga masyarakat dilakukan setiap tahun sekali untuk dua kali musim tanam/garapan. (2) Lelang tanah kas atau tanah kemakmuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun anggaran setiap tahunnya. Pasal 15 Setiap peserta lelang dalam membeli tanah kas atau tanah kemakmuran desa paling banyak seluas ½ (Setengah) bau atau 250 (dua ratus lima puluh) ubin. Pasal 16 (1) Biaya operasional panitia lelang berasal dari pendapatan lelang dengan ketentuan paling banyak 5 % dari hasil penjualan lelang secara keseluruhan. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan, pengelolaan administrasi, sosialisasi, konsultasi, pengawasan dan konsumsi rapat-rapat.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Tanah eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilelang / disewa Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan harga khusus menyesuaikan dengan Jumlah Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBdes tahun berkenaan. Pasal 19 (1) Tanah kas bonorowo tidak dilelang dengan sistim sebagaimana pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). (2) Tanah kas bonorowo sebagaimana pada ayat (1) dibayar dengan hasil setelah panen yaitu 50 % dari hasil panen.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa Pasal 21 Apabila dalam peraturan desa ini terdapat kekeliruan dan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Lelang Dan Mekanisme Lelang Tanah Kas Atau Tanah Kemakmuran Desa Plangkapan di cabut dan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di pada tanggal
: Plangkapan : 12 Januari 2015
KEPALA DESA PLANGKAPAN; ttd MISROLI
Diundangkan di : Plangkapan pada tanggal : 19 Januari 2015 Plt. SEKRETARIS DESA PLANGKAPAN; ttd TEGUH MULYONO BERITA DESA PLANGKAPAN KECAMATAN TAMBAK TAHUN 2015 NOMOR 02 /140
