Nama : Arga Widyatmoko NIM
: 115020300111042 1150203001110 42 BAB 16 PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PENDEK
PENGERTIAN LIABILITAS JANGKA PENDEK
Menurut SAK ETAP (IAI, 2009:172). Liabilitas
(obligation (obligation))
kini
entitas
yang
timbul
dari
peristiwa
lalu,
penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut PSAK (IAI, 2009:1,8). Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika; 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. 2. Jatuh tempo dalam jangka waktu duabelas bulandari tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Termasuk dalam liabilitas jangka pendek yaitu: 1.
Utang usaha (account (account payable). payable). Kewajiban kepada pihak ketiga dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
2.
Pinjaman dari bank jangka pendek ( short term loan). loan). Pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit (loan agreement ), ), bisa dalam bentuk kredit modal kerja (working ( working capital loan) loan ) ataupun kredit rekening koran (overdraft ( overdraft facility). facility).
3.
Bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun (current ( current portion of long term loan). loan ). Per tanggal laporan posisi keungan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang harus direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek.
4.
Utang pajak (tax (tax payable). payable ). Kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya.
5.
Biaya yang masih harus dibayar (accrued ( accrued expenses). expenses).
Biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya. 6.
Voucher payable – dalam hal digunakan voucher system.
7.
Utang dividen (dividend payable).
8.
Pendapatan yang diterima di muka (unearned revenue).
9.
Utang muka penjualan.
10. Utang pemengang saham. 11. Utang leasing (kewajiban sewa) yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang. 12. Utang bunga. 13. Utang perusahaan afiliasi (utang dalam rangka hubungan khusus). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit adalah: a. Kecenderungan perusahaan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya (understatement of liabilities) dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Untuk itu auditor harus melakukan prosedur yang disebut searching of unrecorded liabilities, dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. b. Perbedaan accounts payable dan accrued expenses. Accounts payable memiliki angka lebih pasti, karena perusahaan mencatat berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier . Sedangkan, accrued expenses dicatat berdasarkan estimasi, sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan accounts payable.
TUJUAN PEMERIKSAAN (AUDI T OBJECTI VES) LIABILITAS JANGKA PENDEK
1.
Untuk meyakini bahwa terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek.
2.
Untuk meyakini bahwa liabilitas jangka pendek tercantum dilaporan posisi keuangan (neraca) didukung oleh bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi.
3.
Untuk
meyakini
bahwa
semua
liabilitas
jangka
pendek
sudah tercatat per tanggal neraca. 4.
Untuk meyakini bahwa jumlah accrual expense reasonable (layak).
perusahaan
5.
Untuk meyakini bahwa kewajiban sewa, jika ada, sudah tercatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha (PSAK No. 30 Revisi 2007 tentang sewa).
6.
Untuk meyakini bahwa utang dalam mata uang asing per tanggal nerca, sudah dikonveksikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI dan Selisih kurs dibebankan pada rugi laba tahun berjalan.
7.
Untuk menyakinkan bahwa biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal neraca.
8.
Untuk menyakinkan bahwa bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal neracabetul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan.
9.
Untuk menyakinkan bahwa semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default (right and obligation).
10. Untuk penyajian current liabilities dalam neraca dan catatan laporan keuangan telah sesuai dengan SAK.
PROSEDUR PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PENDEK.
1.
Pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek.
2.
Minta rincian dari liabilitas jangka pendek, baik utang usaha maupun kewajiban lainnya, kemudian periksa penjumlahannya ( footing ) serta cocokkan saldonya dengan saldo utang di buku besar.
3.
Untuk utang usaha cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha.
4.
Secara test basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier , perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, reseving report dan supplier invoice. Periksa juga perhitungan mathematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.
5.
Seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier , maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang.
6.
Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.
7.
Periksa pembayaran sesudah tanggal neraaca ( subsequent payment ) untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat (unrecorder liabilities) per tanggal neraca dan untuk menyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal neraca.
8.
Seandainya ada utang kepada bank baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft , maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan excerpt dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut.
9.
Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.
10. Seandainya ada utang leasing , periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai utang jangka pendek. 11. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan tiap jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan rugi laba. Perhatikan juga aspek pajaknya. 12. Seandainya ada saldo debit dari utang usaha maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar harus direklasifikasikan sebagai piutang. 13. Seandainya ada uang muka penjualan per tanggal neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan diperiode berikutnya misalnya dengan megirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. 14. Seandainya ada kredit jangka panjang , harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. 15. Seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal neraca telah dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada rugi laba tahun berjalan. 16. Untuk utang PPh 21 dan PPN periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya hutang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi dibulan Januari tahun berikutnya. Sedangakan untuk PPh Badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukan SPT PPh Badan, perusahaan telah membayar PPh 29. 17. Periksa dasar perhitungan accrued expense yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable dan konsisten dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. 18. Periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga, untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca. 19. Kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. 20. Periksa apakah penyajian utang jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).
BAB 17 PEMERIKSAAN LIABILITAS JANGKA PANJANG
PENGERTIAN LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun yang akan datang. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang antara lain : 1. Kredit Investasi (Long Term Loan), yaitu pinjaman dari bank/nonbank untuk pembelian aktiva tetap, kecuali tanah dan jangka waktu pengembaliannya lebih dari satu tahun. 2. Hutang Obligasi (Bond Payable), yaitu pinjaman jangka panjang dengan menjual obligasi, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Wesel Bayar (Promissory Notes/Pronotes) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, yaitu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar jumlah, tanggal dan tingkat bunga tertentu. 4. Hutang kepada Pemegang Saham atau kepada Perusahaan Induk (Holding Company) atau kepada Perusahaan Afiliasi (Affiliated Company), yaitu pinjaman untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. 5. Hutang Subordinasi (Subordinated Loan), yaitu hutang kepada pemegang saham atau perusahaan induk, yang tanpa bunga, dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya. 6. Bridging Loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. 7. Hutang Leasing (hutang dalam rangka sewa guna), yaitu hutang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aktiva tetap tetap (dalam bentuk capital lease atau sales and lease back ) dan memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun.
TUJUAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG, adalah untuk
memeriksa : 1.
Keberadaan internal control kewajiban jangka panjang.
2.
Pencatatan dan otorisasi kewajiban jangka panjang per tanggal neraca.
3.
Pencatatan kewajiban jangka panjang di Neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan.
4.
Kewajiban jangka panjang yang berasal dari legal claim atau asset yang dijaminkan sudah diidentifikasi.
5.
Konversi kewajiban jangka panjang dalam valas per tanggal neraca kedalam kurs tengah BI dan selisih kurs dibebankan/dikreditkan pada Laba Rugi tahun berjalan.
6.
Pencatatan
biaya
bunga
dan
hutang
bunga
serta
amortisasi
dari
premium/discount per tanggal neraca. 7.
Keterjadian biaya bunga hutang jangka panjang pada tanggal neraca dicatat dan dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan.
8.
Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi “Bank Default”.
9.
Bagian dari kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai kewajiban lancar.
10. Kesesuaian penyajian kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan dengan PSAK.
PROSEDUR PEMERIKSAAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1.
Pelajari dan evaluasi internal control kewajiban jangka panjang.
2.
Dapatkan dan periksa ringkasan perubahan kewajiban jangka panjang berikut discount, premium dan bunga selama periode yang diperiksa.
3.
Kirim konfirmasi kepada Bank.
4.
Minta copy perjanjian kredit permanent file.
5.
Periksa otorisasi perolehan/penambahan kewajiban jangka panjang.
6.
Periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga dan amortisasi discount/premium dari obligasi.
7.
Tie-up jumlah beban bunga dan amortisasi discount/ premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi.
8.
Discount/premium
yang
belum
diamortisasi
dilaporkan
sebagai
pengurang/penambah dan nilai nominal obligasi. 9.
Periksa keberadaan kewajiban jangka panjang dan wesel bayar yang direnewed (diperpanjang) setelah tanggal neraca, untuk mengetahui penyajian kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang atau kewajiban lancar.
10. Periksa keberadaan kewajiban jangka panjang atau wesel bayar yang (telah) dilunasi setelah tanggal neraca (walaupun belum jatuh tempo), untuk mengetahui perlu tidaknya reklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. 11. Kewajiban dari pemegang saham atau direksi dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. 12. Sesuaikan pencatatan dan penyajian di Neraca tentang hutang leasing dengan PSAK No. 30 (sewa guna usaha). 13. Periksa kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun y.a.d, sehingga harus di reklasifikasi sebagai kewajiban ja ngka pendek.
14. Konversi kewajiban jangka panjang dalam valas per tanggal neraca kedalam kurs tengah BI dan selisih kurs dibebankan/dikreditkan pada Laba Rugi tahun berjalan. 15. Lakukan penelaahan analitis (Analytical Review Procedure) kewajiban jangka panjang dan biaya bunga, untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan pencatatan biaya bunga. 16. Sesuaikan penyajian kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan dengan PSAK.
BAB 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
PENGERTIAN EKUITAS
Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan daris egi pemilik perusahaan, modal adalah bagiann hak pemilik atas kekayaab bersih perusahaan (harta dikurangi kewajiban). Di dalam suatu perusahaan perorangan modal terdiri atas modal pemilik tunggal; laba yang diperoleh dalam suatu periode dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal, kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan prive akan mengurangi saldo modal. Di dalam suatu firma ( partnership) modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan prive. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.
TUJUAN PEMERIKSAAN (AUDIT OBJECTIVIES) EKUITAS
1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas ekuitas, termasuk internal control atas transaksi jual beli saham, pembayaran deviden dan sertifikat saham. 2. Untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas (misalkan dari Departemen Kehakiman dan HAM, BKPM, BKPMD, BAPEPAM, KPP dan SK Presiden RI) telah dimiliki oleh perusahaan.
4. Untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang (direksi, dewan komisaris), rapat pemegang saham (RUPS) maupun dari instansi pemeritah. 5. Untuk meeriksa apakah setiap perubahan pada Retained Earnings atau Accumulated Losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. 6. Untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
PROSEDUR AUDIT YANG DISARANKAN
1.
Pelajari dan evaluasi internal control atas ekuitas dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham.
2.
Minta copy dari akta pendirian, SK Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, SK BKPM/BKPMD, SK Bapepam, SK Presiden, untuk disimpan dalam permanent file.
3.
Cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
4.
Untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah.
5.
Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan :
Beberapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor serta premium dan discount dari penjualan saham.
Jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock baik dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya.
6.
Rincian pemegang saham.
Periksa dokumenk pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earnings/deficit, untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earnings/deficit memang reasonable dan jumlahnya cukup materil.
7.
Seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah :
Dividen dibagika dala betuk cash dividend, stock dividend, atau property dividend.
Pencatatannya sudah benar (baik pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen).
Sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang (melalui notulen rapat direksi dan rapat umum pemegang saham).
Aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
8.
Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan (accumulated losses/deficit) sda melebihi modal disetor, kalau ini terjadi pertimbangan going concern perusahaan.
9.
Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek (stock transfer agent).
10. Seandainya ada treasury stock;
Periksa bukti pembelian dan otorisasinya.
Periksa bukti penjualannya dan otorisasinya (jika treasur stock dijual kembali).
Tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock (apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus).
Perhatikan bahwa treasury stock tidak berak atas pembagian deviden.
11. Periksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). 12. Buat kesimpulan mengenai kewaaran ekuitas.
BAB 19 PEMERIKSAAN ATAS PERKIRAAN LABA RUGI
PENGERTIAN PERKIRAAN LABA RUGI
Yang termasuk ke dalam perkiraan laba rugi terdiri antara lain :
Perkiraan pendapatan operasi
Harga pokok penjualan
Beban Operasi
Pendapatan
Beban diluar Operasi
Pos Luar Biasa Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari
aktivitas
normal
entitas
selama
suatu
periode
jika
arus
masuk
tersebut
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan menurut PSAK, penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama
dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam – macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen dan royalti. Menurut PSAK ETAP (IAI, 2009 : 114) :
Entitas harus mengukur pendapatan beradasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.
Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jka semua kondisi berikut terpenuhi : 1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. 2. Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif barang yang terjual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. 5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.
Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi berikut : 1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 2. Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. 3. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. 4. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal. Menurut SAK ETAP (IAI, 2009 : 121), tentang Bunga, Royalti dan Dividen :
Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen atas dasar yang ditetapkan ketika :
1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir entitas kepada entitas. 2. Jumlah pendapatan harus diukur secara andal.
Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar : 1. Bunga harus diakui secara akrual. 2. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. 3. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi.
TUJUAN PEMERIKSAAN (AUDIT OBJEKTIVES) PERKIRAAN LABA RUGI
1. Untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang baik atas pendapatan dan beban termasuk apakah perusahaan menggunakan acrual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. 2. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah pendapatan yang dicatat betul – betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. 3. Untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah semua biaya yang dicatat betul – betul merupakan beban perusahaan, dengan memperhatikan cut-off yang tepat. 4. Untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. 5. Untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ETAP/PSAK/IFRS.
PROSEDUR AUDIT PEMERIKSAAN ATAS LABA RUGI
1.
Pelajari dan evaluasi internal control atas pendapatan dan biaya. (gunakan internal control quetionnaires, flow chart atau narrative memo).
2.
Minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya, dan lakukan analytical review procedures. Buat analisis
rasio dan hitung juga ROI dan ROE. Rasio yang
dihitung untuk tahun yang diperiksa dibandingkan denga rasio tahun lalu dan rasio industri. 3.
Minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa, yang dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Hitung variance yang terjadi dalam rupiah maupun persen. Viarance yang jumlahnya material harus diselidiki sebabsebabnya. Dari analisis variance tersebut kemungkinan bisa diketahui seandainya perusahaan melaporkan angka yang tidak sebenarnya dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan yang besar dari budget yang sudah ditetapkan. Misalnya window dressing penjualan, pergeseran mata anggaran atau pergeseran waktu pencatatan.
4.
Minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kuantitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun (dibuat per bulan). Kemudian bandingkan kuantitas yang dijual, secara tes basis, dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu persediaan.
5.
Periksa cut - off penjualan, untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Periksa cut-off pembelian, untuk mengetahui adanya pergeseran waktu pencatatan pembelian.
6.
Periksa subsequent payment untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded liabilities. Periksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded receivables.
7.
Buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT untuk membuat koreksi fiskal, atau yang memungkinkan timbulnya contingent liability.
8.
Untuk biaya – biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati.
9.
Khusus untuk biaya gaji :
a. Periksa daftar gaji untuk satu atau beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. (perhatikan apakah PPh 21 ditanggung karyawan atau perusahaan). c. Secara tes basis bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personnel file untuk mengetahui apakah jumlah gaji, status keluarga sama atau tidak. d. Lakukan observasi pada saat pembayaran gaji (biasanya dilakukan pada perusahaan yang pegawainya sangat banyak) untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. 10. Periksa apakah penyajian pos – pos laba rugi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keungan ETAP/PSAK/IFRS.
