STAKEHOLDERS STAKEHOLDERS PROSES PERENCANAAN DI INDONESIA AKTORAKTOR PERENCANAAN (Tugas Mata Kuliah: Hukum dan Administrasi Perencaan)
Oleh : Alit Aji Prastyo Wisnu Pratama Moectar
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam penyusunan kebijakan yang baik disyaratkan adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Salah satu indikator terpenuhinya prasyarat tersebut adalah adanya peran serta stakeholder dalam perumusan kebijakan program. Keterlibatan stakeholder secara intesif yang dimulai dari proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan program sangat penting dilakukan supaya kebijakan program tersebut dapat dipahami dan diterima secara luas serta dapat meningkatkan sistem kontrol sosial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul serta mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan. Dilibatkannya stakeholder dalam penyusunan rencana kebijakan perusahaan dapat mempermudah perusahaan dalam memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan para peminjamnya untuk berinteraksi dengan baik dan sistematis dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) Kerjasama yang dilakukan perusahaan tidak hanya meliputi satu stakeholder saja tapi pasti dengan banyak stakeholder-stakeholder lai n baik di tingkat lokal, tingkat nasional dan internasional. Kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan stakeholder-stakeholder tersebut akan membentuk suatu multi-stakeholders. Terbentuknya Multi-stakeholders ini akan mempermudah perusahaan dalam mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan program
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Stakeholders Istilah stakeholder telah dipakai oleh banyak pihak dalam hubungannnya dengan berbagai ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan.
Menurut Freeman (dalam Bryson, 2001), stakeholder dalam lingkup bisnis merupakan kelompok atau individu yang dipengaruhi dan mempengaruhi masa depan perusahaan yaitu pelanggan, pekerja, pemilik, pemerintah, lembaga keuangan dan kritikus. Sedangkan dalam konteks organisasi, baik di pemerintahan maupun swasta. Bryson (2001), mendefinisikan stakeholder sebagai individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian terhadap sumber daya atau hasil organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu.
2.2 Jenis Stakeholder Pertama : Pengambil kebijakan, baik yang ada di Lembaga Pemerintahan
maupun Lembaga Non Pemerintah, mereka yang menjabat sebagai pimpinan
(leader) , mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam lembaganya, Kebijakan
yang
didasarkan
pada
undang-undang
atau
aturan
negara/lembaga/institusi, mempunyai permasalahan pembangunan yang sering muncul dan mempunyai tujuan meniadakan permasalahan yang sering muncul.
Kedua : adalah mereka yang melaksanakan program pembangunan atau mereka yang memberikan pelayanan (provider) . Mereka ini, akan bekerja
sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Misalnya saja dibidang kesehatan, mereka yang tergolong provider adalah dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian, dan petugas kesehatan masyarakat lainnya. Yang perlu diperhatikan disini adalah pemberi pelayanan yang bersifat publik
(masyarakat) atau kelompok masyarakat bukan yang bersifat induvidu, walaupun dalam masyarakat itu sendiri terdapat induvidu-induvidu. Induvidu yang bersifat publik adalah individu yang mempunyai permasalahan yang sama. Misalnya orang yang tidak punyai WC atau orang yang membuang hajat (BAB= Buang Air Besar) disembarang tempat. Atau juga orang-orang yang sakit dengan penyakit yang sama, bila dipresentasekan telah dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat bukan masalah induvidu.
Ketiga : orang-orang yang berkepentingan, yang selalu disebut tetapi selalu
diabaikan, yang selalu menjadi sasaran pembangunan tetapi bukan dijadikan subjek tetapi objek, yang selalu didiskusikan, dibicarakan tetapi tidak dilibatkan dalam diskusi dan pembicaraan. Mereka (orang-orang yang berkepentingan) itu adalah penerima pelayanan, penerima dampak dari suatu pembangunan yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau induvidu-induvidu yang mempunyai masalah yang sama.
2.3 Hambatan Proses Perencanaan perencanaan di suatu negara terkadang tidak lepas dari berbagai hambatan yang membuat negara tersebut terhambat dan gagal dalam perencanaan dan pembangunan suatu negara. Di indonesia sendiri terdapat banyak hambatan yang dihadapi di antaranya adalah
Kemiskinan
Kemiskinan di indonesia menjadi hambatan dalam pembangunan karena banyak orang-orang miskin yang tidak mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik. Untuk membangun suatu negara agar menjadi lebih baik tidak hanya membutuhkan peran pemerintah saja tetapi masyarakat juga harus berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada di negara.
Pengaruh globalisasi
Globalisasi yang merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan karena terikat berbagai konvensi baik ditingkat Asean dan Asia bahkan dunia. Dengan adanya pasar bebas,pada tingkat dunia yang diberlakukannya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) maupun pada tingkat regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA).
Sikap dan perilaku
Sikap dan perilaku menunjukkan baik atau buruknya sistem perencanaan yang akan di rancang oleh pemerintah. Sikap dan perilaku itu bisa dilihat dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum
Pemerintah
seringkali
tidak
konsisten
dengan
perencanaan
yang
telah
disusun,kadang rencana hanya tinggal rencana selain itu kepastian hukum di indonesia tidaklah terjamin. Implementasinya diindonesia seperti rencana E-government (e-gov) intinya adalah proses
pemanfaatan
teknologi
informasi
sebagai
alat
untuk
membantu
menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Namun rencana ini terhambat karena penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah - daerah dan mahalnya sarana dan prasarana teknologi ICT. Di beberap daerah terpencil di Indonesia masih belum tersedia saluran telekomunikasi atau bahkan aliran listrik.
2.4 Keterlibatan multi-stakeholder Dalam Perencanaan Stakeholder adalah orang-orang yang berkepentingan atau yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Stakeholder i ni mempunyai 3 komponen sub system, yakni Subsistem pengambil kebijakan, pemberi pelayanan, serta penerima dampak. Dalam dunia perencanaan, peran stakeholder amatlah penting untuk mencapai sebuah visi misi serta tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam dunia perencanaan (terutama pembangunan), maka orang-orang tersebut adalah
:
Yang pertama adalah pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan ini biasanya dipegang oleh Lembaga Pemerintahan maupun Lembaga Non Pemerintah. Sebagai leader, mereka mempunyai beberapa tugas dan kewenangan untuk membuat kebijakan untuk diterapkan dalam lembaga dibawahnya. Dan kebijakan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, aturan/norma Negara/lembaga/institusi yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya, dalam menetapkan kebijakan, seorang stakeholder harus mempertimbangkan dengan matang apa saja positif serta negatifnya. Manfaat maupun resikonya. Sehingga apabila nanti kebijakan tersebut menuai kontra, tentunya Stakeholder sudah menyusun beberapa rencana untuk mengatasinya. Kebijakan yang diambil haruslah dapat diterima dengan baik oleh lembaga di bawahnya, sehingga esensi dari kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan tanggungjawab oleh mereka yang melaksanakan sebuah program kegiatan.
Selanjutnya, dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Stakeholder, mereka yang melaksanakan program pembangunan, akan mengerjakan program tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta skill yang dimilikinya. Dalam memberikan pelayanan ini, mereka harus mengutamakan public atau masyarakat secara menyeluruh, bukan fokus pada setiap individu. Meskipun seperti yang kita tahu, di dalam masyarakat tentunya ada individu-individu. Yang dimaksud disini adalah orang yang mempunyai problema yang sama. Misalnya saja, permasalahan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk melkukan transaksi jual beli. Pengambil kebijakan serta pelaksana haruslah bekerja sama dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat pada umumnya.
Orang-orang berkepentingan terakhir adalah sasaran pembangunan itu sendiri, yang menjadi objek dalam suatu perencanaan. Mereka adalah masyarakat, kelompok
masyarakat,
ataupun
individu
yang
mempunyai
kesamaan
permasalahan. Mereka adalah tolak ukur keberhasilan suatu perencanaan, karena mereka lah yang akan memberikan penilaian atas program yang telah dilakukan.
Dapat dilihat, betapa pentingnya peran seorang pengambil kebijakan dalam suatu program perencanaan. Karena dari kebijakan yang telah dibuat itu, dapat menuai pro dan kontra dari masyarakat. Namun yang perlu digaris bawahi, seharusnya antara ketiga komponen sub system stakeholder ini sebelumnya harus saling bermusyawarah, mencari solusi terbaik atas sebuah masalah untuk dapat dipecahkan dengan minimalisasi resiko ataupun dampak buruk. Sehingga, hasilnya bisa diterima dengan baik, dan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat.
KESIMPULAN Jadi peran stakeholder sangat penting dalam pembangunan karna stakeholder sebagai orang yang memiliki kendali dalam pembangunan tersebut agar setiap kegiatan perencanaan bisa tercapai serta sesuai dengan targetan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatannya, namun peran stakeholder perlu skali dukungan dari aspek-aspek lain sebagai bantuan pencapaian targetanya.
Dafatar Pustaka Damanik, Ericson. 2013. Pengertian Stakeholder.www.sondyi.com. diakses 19 oktober 2017 https://perencanaankota.blogspot.co.id/2013/11/beberapa-pengertianstakeholder.h
