Pengertian Ketatanegaraan
Ketetanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Tata Negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencangkup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga negara terhadap pemerintah dan sebaliknya.
Perbedaan Sistem Ketatanegaraan Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
MPR
SEBELUM AMANDEMEN
Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Tugas dan wewenang MPR antara lain :
Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaannya di tugaskan kepada presiden/mandataris.
Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis.
Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden.
Meminta pertanggungjawaban dari presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan/atau UUD.
Mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
Menetapkan peraturan tata tertib majelis.
Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
SESUDAH AMANDEMEN
Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.
Tugas dan wewenang MPR antara lain :
Menghilangkan supremasi kewenangannya.
Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
Menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden.
Memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
DPR
SEBELUM AMANDEMEN
Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Tugas dan wewenang DPR antara lain :
Memberikan persetujuan atas RUU yang di usulkan oleh presiden.
Memberikan persetujuan atas PERPU.
Memberikan persetujuan atas anggaran.
Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada mahkamah konstitusi.
SESUDAH AMANDEMEN
Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.
Tugas dan wewenang DPR antara lain :
Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
PRESIDEN
SEBELUM AMANDEMEN
Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.
Tugas dan wewenang presiden antara lain :
Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa).
Menetapkan peraturan pemerintah.
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
SESUDAH AMANDEMEN
Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.
Tugas dan wewenang presiden antara lain :
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
Mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
Menetapkan peraturan pemerintah.
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR.
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR .
Menyatakan keadaan bahaya.
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR
Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah Agung
Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Member gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
Meresmikan anggota Badan Pemeriksaan keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
Menetapkan hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi yudisial dengan persetujuan DPR.
MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBELUM AMANDEMEN
Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen
SESUDAH AMANDEMEN
Tugas dan wewenang mahkamah konstitusi antara lain :
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
Memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.
MAHKAMAH AGUNG
SEBELUM AMANDEMEN
Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.
Tugas dan wewenang mahkamah agung :
Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.
SESUDAH AMANDEMEN
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).
Tugas dan wewenang mahkamah agung antara lain :
Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara dan lain-lain.
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.
Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
KY (KOMISI YUDISIAL)
SEBELUM AMANDEMEN
KY berdiri setelah amandemen
SESUDAH AMANDEMEN
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Tugas dan wewenang KY antara lain :
Mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para Hakim.
DPD
SEBELUM AMANDEMEN
DPD berdiri setelah amandemen
SESUDAH AMANDEMEN
Anggota DPD (Dewan Perwakilan Rakyat) ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Anggota DPD bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Tugas dan wewenang DPD antara lain :
Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
DPD Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
Member pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendididkan dan agama.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
BPK
SEBELUM AMANDEMEN
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat" PASAL 23
SESUDAH AMANDEMEN
Tugas dan wewenang DPD antara lain :
Pasal 23F
(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.
Pasal 23G
(1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang
Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.
SEBELUM AMANDEMEN
UUD 1945MPR
UUD 1945
MPR
BPKDPRMADPAPresiden
BPK
DPR
MA
DPA
Presiden
UUD 1945SESUDAH AMANDEMEN
UUD 1945
MA, MK, KYPresidenWapresMPRDPRD + DPDBPK
MA, MK, KY
Presiden
Wapres
MPR
DPRD + DPD
BPK
NAMA-NAMA PIMPINAN LEMBAGA NEGARA
MPR
Berikut daftar ketua MPR-RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), sejak 1945 sampai sekarang :
Nama
Tahun
Jabatan
Mr Kasman Singodimedjo
1945-1946
Nonpartai, KNIP
Mr. Assaat
1946-1949
Nonpartai, KNIP
Wilopo
1955-1959
Partai Nasional Indonesia, Konstituante
Chaerul Saleh
1960-1966
Nonpartai, MPRS
Wilujo Puspojdo
1966
Abdul Harris Nasution
1966-1971
TNI Angkatan Darat, MPRS
Idham Chalid
1971-1977
Ketua Umum DPP PPP (1989-1994), Partai Persatuan Pembangunan (NU), MPR/ DPR
Adam Malik
1977-1978
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar , MPR/DPR
Daryatmo
1978-1982
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, MPR/DPR
Amir Machmud
1982-1987
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar , MPR/DPR
Kharis Suhud
1987-1992
Golkar, MPR/DPR
Wahono
1992-1997
Golkar, MPR/DPR
Harmoko
1997-1999
Golkar, MPR/DPR
Amien Rais
1999-2004
Partai Amanat Nasional
Hidayat Nur Wahid
2004-2009
Partai Keadilan Sejahtera, MPR
Taufiq Kiemas
2009-2014
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, MPR
Zulfiki Hasan
2014-sekarang
Partai Amanat Nasional , MPR
DPR
Berikut daftar ketua DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) :
Nama
Tahun
Jabatan
Sartono
1950-1959
Partai Nasional Indonesia
Zainul Arifin
1960-1963
Nadhlatul Ulama
Arudji Kartawinata
1963-1966
PSII
Mursalin Daeng Mamangung
1966-1968
Militer
Achmad Sjaichu
1968-1971
Nadhlatul Ulama
Idham Chalid
1971-1977
Nadhlatul Ulama
Adam Malik
1977-1978
Partai Golkar
Daryatmo
1978-1982
Partai Golkar
Amir Machmud
1982-1987
Partai Golkar
Kharis Suhud
1987-1992
Partai Golkar
Wahono
1992-1997
Partai Golkar
Harmoko
1997-1999
Partai Golkar
Akbar Tandjung
1999-2004
Partai Golkar
Agung Laksono
2004-2009
Partai Golkar
Marzuki Alie
2009-2014
Partai Demokrat
Setya Novanto
2014-sekarang
Partai Golkar
DPD
Berikut daftar ketua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) :
Nama
Tahun
Ginandjar Kartasasmita
2004-2009
Irman Gusman
2009-sekarang
Presiden
Berikut daftar presiden :
Nama
Tahun
Partai
Soekarno
1945-1967
Partai Nasional Indonesia
Soeharto
1967-1998
Golongan Karya
Bacharuddin Jusuf Habibie
1998-1999
Golongan Karya
Abdurrahman Wahid
1999-2001
Partai Kebangkitan Bangsa
Megawati Soekarnoputri
2001-2004
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Susilo Bambang Yudhoyono
2004-2014
Partai Demokrat
Joko Widodo
2014-sekarang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Presiden
Berikut daftar wakil presiden :
Nama
Tahun
Mohammad Hatta
1945-1967
Hamengkubuwana IX
1973-1978
Adam Malik
1978-1983
Umar Wirahadikusumah
1983-1988
Soedharmono
1988-1993
Try Sutrisno
1993-1998
Bacharuddin Jusuf Habibie
1998
Megawati Soekarnoputri
1999-2001
Hamzah Haz
2001-2004
Muhammad Jusuf Kalla
2004-2009
Boediono
2009-2014
Muhammad Jusuf Kalla
2014-sekarang
Mahkamah Agung
Berikut daftar ketua MA RI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) :
Nama
Tahun
Kusumah Atmadja
1945-1952
Wirjono Prodjodikoro
1952-1966
Soerjadi
1966-1968
R. Soebekti
1968-1974
Oemar Seno Adji
1974-1981
Mudjono
1981-1984
Ali Said
1984-1992
Purwoto Gandasubrata
1992-1994
R. Soerjono
1994-1996
Sarwata bin Kertotenoyo
1996-2000
Bagir Manan
2000-2008
Harifin A.Tumpa
2008-2012
Muhammad Hatta Ali
2012-sekarang
Mahkamah Konstitusi
Berikut daftar ketua MK RI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) :
Nama
Tahun
Jimly Asshiddiqie
2003-2008
Mohammad Mahfud M.D
2008-2013
M. Akil Mochtar
April 2013-Oktober
Hamdan Zoelva
2013-2015
Arief Hidayat
2015-sekarang
Komisi Yudisial
Berikut daftar ketua MK RI :
Nama
Tahun
Busyro Muqoddas
2005-2010
Eman Suparman
2010-2013
Suparman Marzuki
2013-sekarang
DPA
Berikut daftar ketua BPK RI :
Nama
Tahun
Margono Djojohadi Kusuma
Pertama
Achmad Tirtosudiro
Terakhir
BPK
Berikut daftar ketua BPK RI :
Nama
Tahun
R. Soerasno
1947-1949
R. Kasirman
1949-1949
Drs. Mr. A.K. Pringgodigdo
1957-1961
I Gusti Ketut Pudja
1960-1964
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
1964-1966
D. Suprayogi
1966-1973
Umar Wirahadikusumah
1973-1983
M. Jusuf
1983-1993
J.B Sumarlin
1993-1998
Satrio Budihardjo Joedono
1998-2004
Anwar Nasution
2004-2009
Hadi Poernomo
2009-2014
Rizal Djalil
April 2014-Oktober 2014
Harry Azhar Aziz
2014-sekarang
