SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
Negara adalah suatu organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah rakyat, dan mempunyai mempunyai kekuasaan berdaulat. Setiap negara memiliki sistem politik ( political system) system) yaitu pola mekanisme atau pelaksanaan kekuasaan. Sedang kekuasaan adalah hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu. Pengelolaan suatu negara inilah yang disebut dengan sistem ketatanegaraan. Undang - Undang Dasar !"# adalah konstitusi negara $epublik %ndonesia yang merupakan aturan tertinggi di negara %ndonesia yang didalamnya men&akup tentang hukum tata negara %ndonesia yang menjelaskan sistem penyelenggaraan dan pembagian kekuasaan negara yang dianut negara %ndonesia . A. SISTEM SISTEM PEME PEMERIN RINT TAHAN AHAN 1. Sistem Sistem Pemerint Pemerintaan aan In!"ne In!"nesia sia Se#e$%m Se#e$%m Aman!eme Aman!emen n UUD 1945 1945 Sistem Pemerintahan Negara %ndonesia 'erdasar UUD !"# sebelum Diamandemen
tertuang dalam penjelesan UUD !"# yang membahas kun&i pokok sistem pemerintahan negara %ndonesia yaitu a. %ndone %ndonesia sia adala adalah h Negara Negara yang yang berdasar berdasar atas atas hukum hukum (rechtsstaat (rechtsstaat ) b. Sistem *onstitusinal. &. *ekuasa *ekuasaan an tertin tertinggi ggi di tangan tangan +P$. +P$. d. Presiden Presiden adalah adalah penyelengg penyelenggara ara pemerintah pemerintah Negara Negara yang yang tertinggi tertinggi di bawah bawah +P$. +P$. e. Presid Presiden en tidak tidak bertan bertanggu ggung ng jawab jawab kepa kepada da DP$. DP$. . +enteri Negara adalah pembantu pembantu preside presiden, n, dan dan tidak tidak bertangg bertanggung ung jawab terhad terhadap ap DP$. g. *ekuasa *ekuasaan an *epal *epalaa Negara Negara tidak tidak tak tak terbat terbatas. as.
'erdasarkan kun&i pokok diatas, %ndonesia pada masa dahulu menganut sistem pemerintahan Presidensial. &. Sistem Sistem Pemerint Pemerintaan aan In!"ne In!"nesia sia Ses%!a Ses%!a Aman!e Aman!emen men UUD 1945 1945 Setelah terjadi amandemen, Sistem Pemerintahan %ndonesia mengalami perubahan
pokok-pokok kun&i kun&i pemerintahan, yaitu a. 'entuk 'entuk Negara Negara kesatuan kesatuan dengan dengan prinsip prinsip otonomi otonomi yang yang luas. luas. ilayah ilayah Negara Negara terbagi menjadi beberapa prinsi.
b. 'entuk pemerintahan adalah $epublik. &. Sistem pemerintahan adalah presidensial. d. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. e. *abinet atau menteri diangkat leh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. . Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DP$ dan DPD. g. *ekuasaan yudikati dijalankan leh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.
Pada dasarnya tidak ada yang banyak berubah, %ndonesia tetap menganut sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen.Namau ada beberapa ariasi dari sistem pemerintahan presidensial di %ndnesia adalah sebagai berikut a. Presiden sewaktu / waktu dapat diberhentikan +P$ atas usul dan pertimbangan dari DP$. b. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan0atau persetujuan DP$. &. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan0atau persetujuan DP$. d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang / undang dan hak budget (anggaran).
Dengan demikian, ada perubahan / perubahan baru dalam sistem pemerintahan %ndonesia. 1al itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden se&ara langsung.
B. LEMBAGA NEGARA
Di %ndonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar !"#, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi +P$, DP$, Presiden dan akil Presiden, +enteri, +2, +*, 'P*, DP2, 3ubernur, 'upati0 alikota, sampai tingkat $4. 5embaga-lembaga yang berkuasa ini berungsi sebagai perwakilan dari suara dan tangan rakyat, sebab %ndonesia menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. *ekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan rakyat. Pada kurun waktu tahun !!!-6776, Undang-Undang Dasar !"# telah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar !"# ini, telah membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan %ndonesia. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan %ndonesia, maka berubah pula susunan lembaga-lembaga negara yang ada. 'erikut ini akan dijelaskan lembaga-lembaga %ndonesia sebelum dan sesudah 2mandemen UUD !"# 1. Lem#a'a(Lem#a'a Ne'ara Se#e$%m Aman!emen UUD 1945
a. MPR )Ma*e$is Perm%s+a,aratan Ra-+at +P$ merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas ( super
power ) karena 8kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh +P$9 dan +P$ adalah 8penjelmaan dari seluruh rakyat %ndonesia9 Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DP$ dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya 4N% 0 Polri . /e,enan' MPR Se#e$%m Aman!emen
+embuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan 3aris-3aris 'esar 1aluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden0+andataris.
+emberikan penjelasan yang bersiat penasiran terhadap putusan-putusan +ajelis.
+enyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden akil Presiden.
+eminta pertanggungjawaban dari Presiden0 +andataris mengenai pelaksanaan 3aris-3aris 'esar 1aluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
+en&abut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden0mandataris sungguh-sungguh melanggar 1aluan Negara dan0atau Undang-Undang Dasar.
+engubah undang-Undang Dasar.
+enetapkan Peraturan 4ata 4ertib +ajelis.
+enetapkan Pimpinan +ajelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
+engambil0memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar s umpah0janji anggota.
Nama Ket%a MPR se#e$%m Aman!emen 0
. :haerul Saleh (!;7-!;;) 6. ilujo Puspojudo (!;;) <. 2bdul 1aris Nasution (!;;-!) ". %dham :halid (!-!) #. 2dam +alik (!-!=) ;. Daryatmo (!=-!=6) . 2mir +a&hmud (!=6-!=) =. *haris Suhud (!=-!!6) !. ahono (!!6-!!) 7. 1armoko (!!-!!!)
#. DPR ) De,an Per,a-i$an Ra-+at DP$ merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga
negara . 2nggota DP$ berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu . >leh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DP$ yang anggota- anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum se&ara berkala lima tahun sekali. +eskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DP$ . DP$ berkedudukan di tingkat pusat , sedangkan yang berada di tingkat proinsi disebut DP$D proinsi dan yang berada di kabupaten0 kota disebut DP$D kabupaten0 kota. /e,enan' DPR Se#e$%m Aman!emen 0 +emberikan persetujuan atas $UU yang diusulkan presiden.
+emberikan persetujuan atas P?$PU.
+emberikan persetujuan atas 2nggaran.
+eminta +P$ untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
4idak disebutkan bahwa DP$ berwenang memilih anggota-anggota 'P* dan tiga hakim pada +ahkamah *onstitusi.
Nama Ket%a DPR se#e$%m Aman!emen 0
. Sartono (!#7-!#!) 6. @ainul 2riin (!;7-!;<) <. 2rudji *artawinata (!;<-!;;) ". +ursalin Daeng +amangung (!;;-!;=) #. 2&hmad Sjai&hu (!;=-!) ;. %dham :halid (!-!) . 2dam +alik (!-!=) =. Daryatmo (!=-!=6) !. 2mir +a&hmud (!=6-!=) 7. *haris Suhud (!=-!!6) . ahono (!!6-!!) 6. 1armoko (!!-!!!)
. Presi!en
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekuti . +aksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan . Presiden selain memegang kekuasaan eksekuti ( executive power ) , juga memegang kekuasaan legislatie ( legislative power ) dan kekuasaan yudikati ( judicative power ). Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara . Sebelum adanya amandemen UUD !"#, presiden dan wa kil presiden diangkat dan diberhentikan oleh +P$ dan bertanggung jawab kepada +P$. Presiden mempunyai hak prerogati yang sangat besar. 4idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.
/e,enan' Presi!en se#e$%m Aman!emen Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris +P$, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi 4idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai
presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. +engangkat dan memberhentikan anggota 'P* . +enetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( dalam kegentingan yang memaksa ) +enetapkan Peraturan Pemerintah +engangkat dan memberhentikan menteri -menteri pemilihan .
!. BPK )Ba!an Pemeri-sa Ke%an'an 'adan Pemeriksa *euangan (disingkat 'P*) adalah lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan %ndonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. +enurut UUD !"#, 'P* merupakan le mbaga yang bebas dan mandiri. 2nggota 'P* dipilih oleh Dewan Perwakilan $akyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 6< ayat (#) UUD 4ahun !"# menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang *euangan Negara diadakan suatu 'adan Pemeriksa *euangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. 1asil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan $akyat. Nama Ket%a BPK se#e$%m Aman!emen
. $. Soerasno (!"-!"!)
6. <. ". #. ;. . =. !.
$. *asirman (!"!-!"!) Drs. +r. 2.*. Pringgodigdo (!#-!;) +r. % 3usti *etut Pudja (!;7-!;") Sri Sultan 1amengkubuwono %A (!;"-!;;) Suprayogi (!;;-!<) Umar irahadikusumah (!<-!=<) +. Busu (!=<-!!<) B.'. Sumarlin (!!<-!!=)
e. DPA ) De,an Pertim#an'an A'%n' DP2 adalah lembaga tinggi negara %ndonesia menurut UUD "# sebelum
diamandemen yang ungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. DP2 dibentuk berdasarkan Pasal ; UUD "# sebelum diamandemen. 2yat 6 pasal ini menyatakan bahwa DP2 berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam penjelasan Pasal ; disebutkan bahwa DP2 berbentuk Council of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah. Pada 6# September !"#, DP2 dibentuk melalui pengumuman pemerintah ('erita $epublik %ndonesia No. ") dengan ketua $. +argono Djojohadikusumo. 2nggota DP2 pertama ini berjumlah sebelas orang. Di antaranya adalah $adjiman idiodiningrat, Syekh Djamil Djambek, 2gus Salim dan dr. 5atumeten. 4idak banyak yang dikerjakan DP2 pertama ini. *etika sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer, keberadaan DP2 menjadi tidak berarti. alau tetap eksis sampai pada !"! tapi nasib DP2 sebagai lembaga konstitusional menjadi terpuruk. Nama Ket%a DPA se#e$%m Aman!emen
. 6.
$. +argono Djojohadikusumo (*etua Pertama pada tahun !"#) 2&mad 4irtosudiro (*etua 4erakhir !!!-677<)
2. MA )Ma-ama A'%n' +ahkamah 2gung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan
kehakiman. *ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mer deka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebelum adanya amandemen, +ahkamah 2gung berwenang dalam kekuasaan kehakiman se&ara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di %ndonesia pada saat itu.. +ahkamah 2gung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di %ndonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama , peradilan militer , dan peradilan tata usaha negara ( P4UN ) . 5embaga ini dalam tugasnya diakui bersiat mandiri dalam arti tidak boleh diinterensi atau dipengaruhi oleh &abang-&abang kekuasaan lainnya, terutama eksekuti. /e,enan' MA se#e$%m Aman!emen 'erwenang mengadili pada tingkat kasasi , menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang - undang terhadap undang -undang , dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang - undang. +engajukan tiga orang anggota hakim konstitusi. +emberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi .
Nama Ket%a MA se#e$%m Aman!emen
. *usumah 2tmadja (!"#-!#6) 6. irjono Prodjodikoro (!#6-!;;) <. Soerjadi (!;;-!;=) ". Pro.$. Soebekti S.1 (!;=-!") #. Pro.>emar Seno 2dji S.1 (!"-!=) ;. +udjono S.1 (!=-!=") . 2li Said S.1 (!="-!!6) =. Purwoto 3andasubrata S.1 (!!6-!!") !. 1.$. Soerjono S.1 (!!"-!!;) 7. Sarwata bin *ertotenoyo S.1 (!!;-6777)
&. Lem#a'a(Lem#a'a Ne'ara Ses%!a Aman!emen UUD 1945
a.
BPK )Ba!an Pemeri-sa Ke%an'an Ket%a BPK Peri"!e &314(&319 0 Dr. H. Harr+ Aar Ais M.A. 'adan Pemeriksa *euangan (disingkat 'P*) adalah lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan %ndonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. +enurut UUD !"#, 'P* merupakan le mbaga yang bebas dan mandiri. Pasal 6
MPR )Ma*e$is Perm%s+a,aratan Ra-+at Ket%a MPR Peri"!e &314(&319 0 6%$-i2$i Hasan +P$ adalah 5embaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi
negara lainnya seperti Presiden, DP$ , DPD, +2, +*, 'P* . ang mempunyai ungsi legeslasi. pas&a perubahan UUD !"# *eberadaan +P$ telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. *ini +P$ tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai 5embaga 4ertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan akil Presiden. Susunan dan keanggotaan +P$
+P$ terdiri atas 2nggota DP$ dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum
setiap # tahun sekali. +asa jabatan 2nggota +P$ adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat
2nggota +P$ yang baru +engu&apkan sumpah 0 janji . Sembelum memangku jabatannya, 2nggota +P$ mengu&apkan sumpah 0janji bersama-sama yang dipandu oleh ketua +ahkamah 2gung dalam Sidang Paripurna +P$.
/e,enan' MPR ses%!a Aman!emen
+engubah dan menetapkan Undang /undang Dasar . +elantik Presiden dan akil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam
Sidang Paripurna +P$ +emutuskan usul DP$ berdasarkan putusan +ahkamah *onstitusi untuk
memberhentikan Presiden dan 0 atau wakil presiden . +P$ bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di %bukota Negara +enghilangkan supremasi kewenangannya +enghilangkan kewenangannya menetapkan 3'1N +enghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih
se&ara langsung melalui pemilu) 4etap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. +emilih akil Presiden dari dua &alon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal
terjadi kekosongan akil Presiden +emilih Presiden dan akil Presiden dari dua pasangan &alon Presiden dan
akil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan &alon Presiden dan akil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan akil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
.
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya se&ara bersamaan. +P$ tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan 3'1N
DPR ) De,an Per,a-i$an Ra-+at Ket%a DPR Peri"!e &314(&319 0 A. Set+a N"7ant" S.E. +elalui perubahan UUD !"#, kekuasaan DP$ diperkuat dan dikukuhkan
keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislati . 1al ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Setelah amandemen, *edudukan DP$ diperkuat sebagai lembaga legislati dan ungsi
serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DP$ dalam pemberhentian presiden, persetujuan DP$ atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. /e,enan' DPR ses%!a Aman!emen
+embentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama +embahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang +enerima dan membahas usulan $UU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan +enetapkan 2P'N bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD +elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, 2P'N, serta kebijakan pemerintah
!.
DPD ) De,an Per,a-i$an Daera Ket%a DPD Peri"!e &314(&319 0 H. Irman G%sman S.E. MBA. DPD adalah 5embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan
kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota +P$ . *eberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara $epublik %ndonesia. DPD dipilih se&ara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu . DPD mempunyai ungsi Pengajuan usul , ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. /e,enan' DPD ses%!a Aman!emen
DPD dapat mengajukan kepada DP$ ran&angan Undang - undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. DPD memberikan pertimbangan kepada DP$ atas ran&angan undang - undang yang berkaitan dengan pajak. pendidikan dan aga ma
e.
Presi!en Presi!en Peri"!e &314(&319 0 Ir. H. 8"-" /i!"!"
*edudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DP$. +asa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. :alon Presiden dan akil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di %ndonesia diselenggarakan pada tahun 677". Setelah amandemen UUD !"# beberapa wewenang Presiden sudah banyak dikurangi , antara lain sebagai berikut
1akim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DP$ , selanjutkan ditetapkan oleh Presiden
( Pasal 6" 2 ayat ( < ) perubahan ketiga UUD !"#) . Demikian juga anggota 'adan Pemeriksa *euangan tidak lagi diangkat oleh Presiden, tetapi dipilih oleh DP$ dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden ( Pasal 6< C ayat ( ) perubahan ketiga UUD !"#) .
/e,enan' Presi!en ses%!a Aman!emen
+emegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Presiden tidak lagi mengangkat 'P*, tetapi diangkat oleh DP$ dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.
+emegang kekuasaan yang tertinggi atas 2ngkatan Darat, 2ngkatan 5aut, dan 2ngkatan Udara
+engajukan $an&angan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan $akyat (DP$). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas $UU bersama DP$ serta mengesahkan $UU menjadi UU.
+enetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
+enetapkan Peraturan Pemerintah
+engangkat dan memberhentikan menteri-menteri
+enyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DP$
+embuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DP$ +enyatakan keadaan bahaya
2.
MA ))Ma-ama A'%n' Ket%a MA Peri"!e &314(&319 0 Dr. H. M%amma! Hatta A$i S.H. M.H. +2 merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu
sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 6" (6) UUD !"# hasil amandemen ).
Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , +2 membawahi 'eberapa ma&am lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan a gama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 6" (6) UUD !"# hasil amandemen). /e,enan' MA ses%!a Aman!emen
Cungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dal am Undang-undang
seperti *ejaksaan, *epolisian, 2dokat0Penga&ara dan lain-lain. 'erwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
'.
diberikan oleh Undang-Undang +engajukan < orang anggota 1akim *onstitusi +emberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
MK )Ma-ama K"nstit%si Ket%a MK Peri"!e &314(&319 0 Pr"2. Dr. Arie2 Hi!a+at S.H. M.H. +ahkamah *onstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
%ndonesia yang merupakan pemegang kekuasaan *ehakiman bersama-sama dengan +ahkamah 2gung *eberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi ( the guardian of the constitution). 1akim *onstitusi terdiri dari ! orang yang diajukan masing -masing oleh +ahkamah 2gung , DP$ dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga men&erminkan perwakilan dari < &abang kekuasaan negara yaitu yudikati , legislati , dan eksekuti .
/e,enan' MK ses%!a Aman!emen
'erwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiat inal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD !"#, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil Pemilihan Umum ajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan $akyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan0atau akil Presiden menurut UUD !"#. +enguji UU terhadap UUD , +emutus sengketa kewenangan antar lembaga negara , memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DP$ mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD .
.
K )K"misi %!isia$ Ket%a K Peri"!e &314(&319 0 Dr. S%:arman Mar%-i S.H. M.Si 'erdasarkan UU no 66 tahun 677" *omisi udisial adalah lembaga negara yang
bersiat mandiri dan berungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama &alon 1akim 2gung. *eanggotaan *omposisi keanggotaan *omisi udisial terdiri atas dua mantan hakim , dua
orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat . 2nggota *omisi udisial adalah pejabat negara , terdiri dari orang ( termasuk
*etua dan akil *etua yang merangkap 2nggota) . 2nggota *omisi udisial memegang jabatan selama masa # ( lima ) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk ( satu ) kali masa jabatan .
/e,enan' K ses%!a Aman!emen
+engusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad ho& di +ahkamah 2gung
kepada DP$ untuk mendapatkan persetujuan +enjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat , serta perilaku hakim +enetapkan *ode ?tik dan 0 atau Pedoman Perilaku 1akim (*?PP1) bersama
-sama dengan +ahkamah 2gungE +enjaga dan menegakkan pelaksanaan *ode ?tik dan 0 atau Pedoman Perilaku 1akim (*?PP1) .
