PANDANGAN MENGENAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham paham “kedaulatan “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum” hukum” (rechstaat). (rechstaat). Karena itu, dalam konteks konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan tujuan bernegara bernegara yang di cita-citakan, cita-citakan, maka perubahan perubahan atau amandemen amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin pada UUD 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus Agustus 1945 hingga hingga sekarang, sekarang, Indonesia Indonesia telah beberapa kali mengalami mengalami perubahan konstitusi. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia Indonesia yang terus mengalami mengalami dinamika dinamika menuju menuju suatu suatu tatanan tatanan pemerintaha pemerintahan n Negara Indonesia yang lebih baik. Ada bebera beberapa pa konsti konstitus tusii atau atau UUD yang pernah pernah berlak berlaku u di Indone Indonesia sia sejak sejak kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Konstitusi-konstitusi tersebut antara lain: 1. UUD 1945 2. UUD RIS 1949 3. UUDS 1950 4. UUD 1945 5. UUD 1945 hasil amandemen Karena pelaksanaan sistem ketatanegaraan kita bersumber dari UUD 1945, maka dari beber beberapa apa kali kali penyem penyempur purnaa naan n yang yang dilaku dilakukan kan pada pada UUD 1945 1945 yang yang telah telah mengal mengalami ami beberapa kali amandemen menunjukkan masih adanya kekurangan yang masih harus terus disempurnakan. Kembali lagi pada kasus masalah pelanggaran dan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah dibuat, membuat pelaksanaannya belum berjalan maksimal sehingga masih banyak kekacauan yang terjadi terhadap bangsa ini. Untuk itu sangat dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi pada diri masing-masing warga Negara untuk menjaga dan menegakkan hukum yang sudah ada agar tercipta kenyamanan dan keamanan di Negara Indonesia. Jika pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya dan sanksi yang tegas diberikan diberikan kepada
para
aparat atau
siapapun siapapun yang
melakukan melakukan pelanggaran pelanggaran
penyelewengan, sistem ketatanegaraan kita sudah cukup bagus.
dan
Dalam tahun-tahun terakhir ini, Indonesia mengalami perubahan mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Karena itu perlu dibuat suatu konvensi mengenai kategorisasi nomenklatur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan RI. Dapat kita lihat bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini Indonesia Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mendasar mengenai system ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, tersebut, yang semula semula terdiri atas Pembukaan, Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasann Penjelasannya, ya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal tanggal 18 Agustus Agustus 1945, 1945, dihapuskan dihapuskan.. Materi yang dikandung dikandungnya, nya, sebagian sebagian dimasukka dimasukkan, n, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan kedaulatan rakyat, dan penjelmaann penjelmaannya ya ke dalam lembaga-lembaga lembaga-lembaga negara. negara. Sebelum Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan utusan
dari daerah-daerah daerah-daerah
dan golongan-golo golongan-golongan ngan itu,
demikian demikian besar dan
luas
kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garisgaris Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan ketentuan konstitus konstitusii yang memuat aturan dasar tentang tentang kehidupan kehidupan yang demokratis, demokratis, supremasi supremasi hukum, hukum, pemberdaya pemberdayaan an rakyat, penghormatan penghormatan hak asasi manusia dan otonomi otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: a.
Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.
b.
Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
c.
Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
d.
Kesejahteraa Kesejahteraan n sosial sosial berdasarkan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli Menurut Menurut saya, walaupun walaupun sudah sudah banyak banyak lembaga lembaga yang terdapat didalamnya didalamnya namun namun
kenyataannya aplikasi belum bisa dijalankan. System ketatanegaraan bangsa Indonesia sudah memadai namun aplikasinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
