Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dar…Deskripsi lengkap
Full description
Soal Dana Pensiun Dan Modal Ventura 5Full description
Contoh Surat Sanggahan Pengadaan Barang dan Jasa
JawabanFull description
ini merupakan diskusiFull description
notulenDeskripsi lengkap
Full description
makalah kejahatan pasar modalDeskripsi lengkap
Resolución del caso Ron Ventura ron ventura en el hospital mitchell memorial - Recursos HumanosFull description
Livro: Estilo Tropical Autor: Roberto VenturaDescrição completa
Descrição completa
SANGGAHAN 1. Penggunaan RPOJK (Rancangan Peraturan Otoritas Jasa keuangan) untuk dijadikan dasar HUKUM HUKUM perusahaan modal modal ventura 2. Hak dan kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan setelah pencabutan apakah kewajiban dari kedua perusahaan sudah dilaksanakan? 3. Pada dasar hukum modal ventura tidak sesuai dengan fenomena yang tejadi
●
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebut dengan istilah perjanjian kemitraan.
●
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
●
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur pada Pasal 5 a yat (1) UU 25/2007
●
Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
●
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
●
UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
●
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973
●
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
●
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
●
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaanya.
●
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 dan Peraturan Pelaksanaanya, semua tentang Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya, yang berbunyi hukum tanah, sehingga tidak lagi ada hak atas tanah menurut hukum Barat disamping hak atas tanah menurut hukum adat.
