01. Jawaban Sanggahan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK Jl. Adisucipto Gg. Perintis Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

email : [email protected] Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

W.16.PAS.R.PL.01.03-191 Penting 1 (satu) Berkas Jawaban Sanggahan

Pontianak, 03 Maret 2018

Kepada Yth. Direktur CV. DANU PRATAMA Jl. Wonobaru Gg. Madyosari 2 No. 19 [email protected] Dengan Hormat, Berdasarkan surat saudara nomor: 078/SRT.SANGGAH-8631252/CV.DP/III-2018 tanggal 01 Maret Maret 2018 perihal Surat sanggahan maka dengan ini kami menjawab surat Saudara sebagai berikut: Berkaitan dengan isi paparan isi paparan : 1. Lelang dengan kode nomor ID lelang 8631252 yaitu seleksi jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak menggunakan sistem metode pagu anggaran tetapi pihak Pokja mengevaluasi jasa penyedia konsultan dengan cara sistem metode evaluasi kualitas dan biaya, dapat dilihat Pokja mengumumkan penyedia pemenang PT. ALOCITA MANDIRI memiliki skor teknis tertinggi dan biaya harga penawaran terendah yaitu nilai teknis 78,00% dan biaya terendah Rp. 687.060.000,-. Pihak kami menilai terhadap sistem metode evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ini tidak konsisten antara Pengumuman di LPSE dengan hasil evaluasi penilaianya, Setelah kami kaji maka disimpulkan: Dalam lelang ini, pokja telah menetapkan sistem evaluasi pagu anggaran, dan pokja konsiten terhadap metode evaluasi pagu anggaran, sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB II. IKP, F. Penetapan Pemenang 25.3 Penetapan Pemenang Seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenang, yaitu peserta dengan nilai teknis tertinggi  dan diatas ambang batas  serta total penawaran biaya dibawah pagu anggaran . Dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai teknis tertinggi berikutnya  dan diatas ambang batas serta total penawaran biaya dibawah atau sama dengan pagu anggaran. Kami menilai CV. Danu Pratama gagal memahami subtansi Metode Evaluasi.

PT. Alocita Mandiri, ditetapkan sebagai pemenang, karena memiliki nilai teknis tertinggi dan harga penawaran di bawah pagu anggaran, bukan dengan melihat harga penawaran terendah Untuk pelaksanaan lelang dengan menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya, Pokja harus menetapkan scoring (pembobotan nilai) terhadap dokumen teknis dan penawaran biaya, sedangkan dalam lelang ini, kami selaku pokja tidak melakukan evaluasi dengan scoring terhadap  penawaran biaya penyedia,   hal ini dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi “BUKU PEDOMAN JASA KONSULTANSI (JK)” dalam BAB IV TATA CARA PENGADAAN DAN EVALUASI PENAWARAN, H. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS, 3. METODE EVALUASI KUALITAS DAN BIAYA (dalam halaman 53 s.d. 54)  6). Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut: NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}. catatan: pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan ketentuan Dokumen Seleksi. Pada saat menyusun Dokumen Seleksi, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: - bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; - bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. b) nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: NBt = (PBt / PBt) x 100 NBn = (PBt / PBn) x 100

dimana : NBt = NBn = PBt = PBn =

nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah; nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya; penawaran biaya terendah; penawaran biaya di atasnya.

7). Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. 2. Dari pihak kami juga sudah mengevaluasi penilaian penawaran kami sesuai dengan ketentuan dokumen seleksi yang diberikan dari Pokja tersebut diatas yaitu ada beberapa unsur penilaian diantaranya: a. Unsur Pengalaman Perusahaan nilai 10% ambang atas > 5% (sesuai dok seleksi) b. Unsur Metodologi nilai 20% ambang batas > 15% (sesuai dok seleksi) c. Unsur Kualifikasi nilai tenaga ahli 70% ambang batas > 40% (sesuai dok seleksi) Jumlah Total 100% dan ambang batas > 60% (sesuai dok seleksi) CV. DANU PRATAMA mengevaluasi: 1)  1 Dari hasil pengumuman di LPSE, untuk unsur pengalaman perusahaan kami setuju atas penilaian Pokja yaitu > 5% untuk ini kami lulus. (sesuai evaluasi pihak kami, terlampir lampiran II). 2)  Dari hasil pengumuman di LPSE, untuk unsur metodologi perusahaan kami setuju atas penilaian Pokja yaitu > 15% untuk ini kami lulus. (sesuai evaluasi pihak kami, terlampir lampiran II). 3)  Dari hasil pengumuman di LPSE, untuk unsur kualitas nilai tenaga ahli perusahaan kami tidak setuju atas penilaian Pokja yaitu 36,73% (tidak sesuai evaluasi pihak kami, terlampir lampiran II). Untuk unsur ini pihak kami sudah mengevaluasi penawaran kami sesuai dok. Seleksi lelang dengan hasil nilai 51,63% (terlampir lampiran II) Untuk jumlah total evaluasi penawaran kami seharusnya berjumlah 5% + 19% +51,63% = 75,63%, dengan nilai ini seharusnya penawaran kami dinyatakan lulus teknis sesuai ketentuan dokumen seleksi dengan ambang batas > 60% (evaluasi pihak kami terlampir lampiran II,

setelah kami kaji maka disimpulkan: Berkenaan dengan Koreksi evaluasi kualifikasi tenaga ahli, kami sangat mengapresiasi CV. Danu Pratama dan mengucapkan terima kasih terhadap pemaparan yang disampaikan. Dalam melaksanakan evaluasi kualifikasi tenaga ahli, kami mengakui terdapat kesalahan pada cara perumusan perhitungan. Namun, kesalahan perumusan tersebut berakibat kepada penilaian seluruh peserta, bukan hanya kepada CV. Danu Pratama saja. Kesalahan perumusan evaluasi kualifikasi tenaga ahli tersebut tidak berpengaruh pada urutan pemenang pelelangan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Setelah kami melaksanakan perhitungan ulang nilai pada kualifikasi tenaga ahli yang kami dapatkan untuk CV. Danu Pratama adalah 52,50. Untuk hasil evaluasi kualifikasi tenaga ahli secara keseluruhan terlampir. Berdasarkan hasil tersebut CV. Danu Pratama dinyatakan Lulus Evaluasi Teknis karena telah melewati ambang batas kualifikasi tenaga ahli ≥ 40%. 3. Seharusnya anggota didalam Pokja ini telah sudah mengerti serta paham terhadap sistem metode evaluasi penilaian yang digunakan, dan syarat-syarat menjadi anggota Pokja serta yang berkaitan dengan etika pengadaan yaitu para pihak Pokja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012. Dan pihak kami CV. DANU PRATAMA mempertanyakan hasil evaluasi yang telah diumumkan di LPSE, apakah hasil pengumuman pemenang hasil keputusan satu pihak anggota atau seluruh pihak anggota pokja pada paket ini,

setelah kami kaji maka disimpulkan: Pada dasarnya kami selaku Pokja sangat memahami sistem metode evaluasi penilaian yang kami gunakan, dan kami selaku pokja sudah diakui oleh LKPP dengan predikat sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dibuktikan dengan Sertifikat Ahli). Dapat dilihat pada portal resmi LKPP:

Iken Ikmali L : https://ppsdm.lkpp.go.id/index.php/statistics/result_experts?searchfield=196809201 995031001 Rudi Suhendra : https://ppsdm.lkpp.go.id/index.php/instructor/detail/59f68fd87c1e9a0031a804da  Agus Dwi Riyanto : https://ppsdm.lkpp.go.id/index.php/statistics/result_experts?searchfield=198208222 006041001  A Fanni Pujiastomo https://ppsdm.lkpp.go.id/index.php/statistics/result_experts?searchfield=198708182 009121005 Didik Supardi https://ppsdm.lkpp.go.id/index.php/statistics/result_experts?searchfield=198706282 010121001 Kesalahan ataupun kekeliruan adalah hal yang sangat manusiawi, untuk itu kami sangat berterima kasih atas masukan dan kritikan yang bersifat  positif. Kami selaku pokja sangat mematuhi etika pengadaan yang ada di Pasal 6 Perpres Nomor 4 Tahun 2015, diantaranya : a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Kami selaku pokja sangat tertib sesuai tahapan  dan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Kami selaku pokja bekerja secara profesional dan tanggungjawab, terhadap kekeliruan dan kesalahan, kami juga bertanggungjawab  dengan melaksanakan evaluasi ulang , dan segala keputusan yang kami buat telah kami pertimbangkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Keputusan pokja bukan keputusan perorangan ataupun keputusan salah satu anggota, tetapi keputusan musyarawarah pokja, dan pokja sangat memahami isi keputusan yang dibuat, apabila anggota pokja memiliki pendapat yang berbeda, maka keputusan pokja harus memenuhi kuorum sejumlah 50%+1 dari jumlah anggota. Selanjutnya, berkaitan dengan isi sanggahan , maka dibawah ini adalah hasil kajian kami: 1. Sanggahan saudara mengenai Pihak Perusahaan CV. DANU PRATAMA meminta lelang dengan kode nomor ID Lelang 8631252 yaitu seleksi jasa konsultansi perencanaan pembangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak untuk dilelang ulang kembali, karena ketidak konsisten pihak pokja paket ini dalam mengevaluasi sistem metode evaluasi yang digunakan serta, menentukan PT. ALOCITA MANDIRI sebagai pemenangnya. , setelah kami kaji maka disimpulkan : 

Mengenai pemilihan metode evaluasi menggunakan sistem pagu anggaran, pokja sangat konsisten dalam melaksanakan evaluasi sesuai ketentuan, terhadap sanggahan CV. Danu Pratama, kami tidak mengambil kesimpulan untuk melaksanakan lelang ulang, karena kesalahan perumusan perhitungan evaluasi teknis dapat dilakukan evaluasi ulang, sesuai sistem dalam SPSE.

2.

Sanggahan saudara mengenai Pihak perusahaan CV. DANU PRATAMA meminta Pokja di Satuan Kerja Lapas Perempuan Pontianak dibubarkan dan dibentuk kembali dengan personil pokja yang berbeda, dikarenakan pihak pokja sekarang ini tidak dapat membuat penilaian yang benar dan administratifnya salah sehingga dapat merugikan pihak penyedia jasa/masyarakat/Negara yang pastinya. setelah kami kaji maka disimpulkan:   ,

Untuk usulan CV. Danu Pratama tentang Pembubaran dan Pembentukan Pokja ULP, merupakan kewenangan Kepala ULP sesuai Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 dalam Pasal 10. 3. Sanggahan saudara mengenai  pihak perusahaan CV. DANU PRATAMA meminta pokja di Satuan Kerja Lapas Perempuan Pontianak untuk mengisi formulir yang kami lampirkan untuk menjadi acuan bersama ketidak berpihakan panitia. Mohon dilampirkan perhitungan penilaian teknis perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang PT. ALOCITA MANDIRI. Dan kami meminta Surat Pernyataan dari seluruh Pokja Paket ini (terlampir lampiran III). Kesalahan yang dilakukan oleh pokja sekarang ini menyebabkan kerugian Negara pastinya. setelah kami kaji maka disimpulkan:  ,

Untuk pengisian formulir yang dilampirkan, kami membaca substansinya adalah hal yang sama dengan Pakta Integritas, kami selaku pokja telah menandatangani pakta integritas dalam sistem SPSE, sebelum menayangkan lelang, hal ini berlaku sama dengan penyedia. Jadi setiap lelang ditayangkan, kami selaku pokja telah setuju, paham dan sadar menandatangani pakta integritas. Dan Formulir yang disampaikan tidak ada dalam aturan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kami hanya patuh terhadap Aturan yang berlaku. Permohonan saudara tentang perhitungan nilai evaluasi teknis, akan kami sampaikan bersama dengan evaluasi ulang sesuai tahapan. Terhadap evaluasi sebelumnya, sudah kami sampaikan. Kesalahan pokja dalam perumusan perhitungan tidak dapat ditetapkan sebagai Kerugian Negara oleh Penyedia, karena ada badan resmi pemerintah yang berwenang menghitung kerugian negara yaitu BPK sesuai Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (terlampir).

Tanggapan terhadap Lampiran I 1. Dari sistem yang terpampang di LPSE Kemenkumham pada paket ID Lelang 8631252, serta pengumuman pemenang. Kami menilai dipaket ini, ada unsur kesenggajaan/ penipuan terhadap metode evaluasi penilaian yang dibuat pokja, diantaranya : 1)  LPSE jelas, menggunakan sistem evaluasi pagu anggaran, tetapi pihak pokja disini menggunakan sistem evaluasi kualitas dan biaya, bisa dilihat jasa penyedia sebagaimana pemenang PT. ALOCITA MANDIRI yaitu memiliki nilai teknis tertinggi dan harga biaya terendah. (Pokja tidak konsisten terhadap sistem metode evaluasiyang dibuat serta yang melekat di LPSE dan terindikasi penipuan terhadap media masa LPSE). Dengan ketidak konsistennya pokja, pastinya membuat pihak kami/masyarakat/negara sangat dirugikan. Hasil kajian kami : Kami selaku pokja tidak ada unsur kesengajaan/penipuan  terhadap metode penilaian, karena kami konsisten memilih dan menggunakan evaluasi pagu anggaran, bukan evaluasi kualitas dan biaya yang pedomannya membuat scoring (pembobotan) pada nilai teknis dan nilai penawaran. PT  Alocita Mandiri menjadi pemenang, karena nilai teknis tertinggi dan harga penawaran biaya di bawah pagu anggaran, yang ditekankan dalam evaluasi ini adalah nilai teknis tertinggi serta penawaran di bawah pagu , bukan penawaran biaya terendah . (lihat kembali buku pedoman evaluasi yang kami lampirkan). Kami jelaskan sekali lagi negara belum dirugikan terhadap kesalahan perumusan perhitungan evaluasi pokja, karena kami selaku pokja sangat menghormati Badan Resmi yang menetapkan besaran kerugian negara adalah lembaga pemerintah yaitu BPK yang memiliki kewenangan sesuai UU nomor 15 Tahun 2006 pada pasal 10. 2. Dan apabila menggunakan metode evaluasi pagu anggaran, menurut aturan tertulis yaitu dana anggaran kecil tetapi pihak pengguna jasa harus memiliki barang yang berkualitas baik. Dan bila kondisi anggaran tersedia kecil serta pihak pengguna jasa harus memiliki hasil yang berkualitas baik, seharusnya menggunakan sistem metode evaluasi kualitas dan biaya pastinya.

Disini jelas, dengan dana sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) merupakan nilai yang cukup fantastic / besar untuk sebuah rancangan yang akan direncanakan pada paket ini, kenapa harus menggunakan metode evaluasi pagu anggaran, seharusnya menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya. Disini jelas, pihak pengguna jasa / Pokja membuat daftar isian quantitas dan harga yang diberikan kepada semua peserta lelang (dengan upload dokumen) dengan menggunakan sistem metode evaluasi pagu anggaran, terdapat indikasi pemborosan biaya sehingga sangat merugikan negara yaitu dengan memperbanyak personil konsultan sekitar 40 ( empat puluh ) personil di dalam RAB untuk menghabiskan dana yang tersedia, seharusnya Pokja menggunakan sistem metode evaluasi kualitas dan biaya ini sangat menguntungkan negara pastinya. Untuk studi yang benar terhadap lelang yang diadakan oleh LPSE Kemenpera yaitu Pokja PU Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018, seperti : - Untuk lelang pengawasan dengan dana tersedia Rp.190.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pokja PU Provinsi Kalbar sangat jeli / cermat dalam membuat penganggaran biaya yaitu anggaran biaya tersedia kecil serta pihak pengguna jasa harus memiliki hasil yang berkualitas baik, serta didalam pemakaian personil hanya 3 orang saja (ini baru benar) - Untuk lelang pengawasan dengan dana tersedia Rp.500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) pokja PU Kalbar sangat jeli / cermat dalam membuat penganggaran biaya yaitu anggaran biaya tersedia besar serta pihak pengguna jasa harus memiliki hasil yang berkualitas baik, serta di dalam pemakaian personil hanya 5 orang saja ( ini yang benar ) - Kebutuhannya membutuhkan waktu yang sama yaitu selama 8 ( delapan ) bulan. Dilihat dari sini pihak pokja PU Propinsi Kalbar sangat menguntungkan negara pastinya dan tidak ada indikasi pemborosan anggaran yang tersedia ( ini baru benar ) Hasil kajian kami : Perlu di fahami oleh CV. Danu Pratama, bahwa pemilihan metode evaluasi pagu anggaran telah sesuai dengan aturan yang tertulis, dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi BUKU PEDOMAN JASA KONSULTANSI (JK) BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN halaman 7.

Kenapa tidak memilih evaluasi kualitas dan biaya, karena pada ketentuan tertulis dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi BUKU PEDOMAN JASA KONSULTANSI (JK) BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN A. IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN METODE PENGADAAN halaman 6, karena : a. Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul: 2). Evaluasi kualitas dan biaya dengan prakualifikasi. Dilaksanakan untuk pekerjaan jasa konsultansi (dengan nilai pekerjaan > Rp200.000.000,00) yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non- gedung. 3). Evaluasi kualitas dan biaya dengan pascakualifikasi. Dilaksanakan untuk pekerjaan jasa konsultansi (dengan nilai pekerjaan ≤ Rp200.000.000,00) yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non- gedung. Evaluasi Kualitas dan Biaya hanya digunakan untuk metode penawaran dua sampul (dua file) bukan satu sampul (satu file).

Sedangkan kami di Pokja ULP menggunakan sistem Satu Sampul (Satu File) , tentunya berpedoman pada aturan tertulis sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi BUKU PEDOMAN JASA KONSULTANSI (JK) BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN A. IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN METODE PENGADAAN halaman 7 b. Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu Sampul 1). Evaluasi Pagu Anggaran dengan Prakualifikasi. Dilaksanakan untuk pekerjaan jasa konsultansi (dengan nilai pekerjaan > Rp200.000.000,00) yang sudah ada aturan yang mengatur (standar), dapat dirinci dengan tepat, atau anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa. Perlu diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak berpedoman pada Aturan Standar yang ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PL.01.01 tahun 2003 Yang Mengatur Pokok-Pokok Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan, hal ini sudah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran LPP Kelas IIA Pontianak. Indikasi pemborosan biaya yang disampaikan oleh CV. Danu Pratama, dengan melihat jumlah personil, tidak ada dasarnya. Penetapan personil ini tertuang dalam KAK yang titetapkan oleh PA sesuai tahapan dalam LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 SEBAGIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dalam BAB I PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA . Halaman 5

E. PENYUSUNAN KAK PA menyusun KAK  yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang paling kurang memuat: 1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan ; 2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; 3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan 4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut. Jadi jelas penetapan personil oleh PA sesuai KAK yang telah di tandatangani , dan kami selaku pokja telah melakukan kaji ulang KAK bersama PPK   dan Pengelola Teknis yang di utus dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat yang sangat faham dengan kebutuhan Personil dalam Satu Kegiatan. Perlu diketahui oleh CV. Danu Pratama, ruang tugas Pengelola Teknis yang di utus dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 73 Tahun 2011 Pasal 11; Sesuai dengan SE PU Nomor 6 Tahun 2010 dan Sesuai Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 terhadap KAK yang ditetapkan berpedoman pada : 1. Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tanggal 9 September 2013 2. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 0.7/SK.DPN/II/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi 3. Lampiran I Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4/SE/LPJK-N/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layananan Jasa Konsultansi Konstruksi.

5. Lampiran LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 SEBAGIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dalam BAB IV TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (halaman 3 dan 4) :

3) Pengkajian Ulang KAK a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan halhal sebagai berikut : (1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi: (a) latar belakang; (b) maksud dan tujuan; (c) lokasi kegiatan; (d) ruang lingkup; (e) keluaran yang diinginkan; (f) sumber pendanaan; (g) jumlah tenaga yang diperlukan; dan (h) hal-hal lainnya. (2) kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat; (3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/subkegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif anggaran; (4) kejelasan persyaratan Penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah kepada individu tertentu kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia; (5) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; (6) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan). Kami sampaikan sekali lagi bahwa lembaga negara yang menetapakan besaran kerugian negara adalah lembaga pemerintah yaitu BPK yang memiliki kewenangan sesuai UU nomor 15 Tahun 2006 pada pasal 10.

Kami berterimakasih terhadap penyampaian studi dari CV. Danu Pratama terhadap lelang di LPSE Kemenpera, tetapi dalam penjelasan studi tersebut, lelang yang disampaikan adalah lelang kegiatan pengawasan/supervisi, yang mana pada kegiatan pengawasan tersebut membutuhkan waktu sebanyak 8 bulan berbeda dengan kegiatan perencanaan yang memiliki waktu selama 2 bulan, tentu berpengaruh pada jumlah personil dan bulan pekerjaannya. Dan jumlah personil yang ditetapkan dalam KAK   adalah wewenang PA, sehingga PA antara satuan kerja satu dengan yang lainnya dapat menetapkan  jumlah personil yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa itu sendiri. Kami selaku pokja hanya melakukan kaji ulang bersama PPK dan putusan final KAK ada pada PA satuan kerja.

Sehubungan dengan hal diatas, terhadap sanggahan CV. Danu Pratama, kami menerima sanggahan terhadap nilai teknis kualifikasi tenaga ahli dan melakukan evaluasi ulang terhadap nilai teknis kualifikasi tenaga ahli . Atas koreksi Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pokja, dto Iken Ikmali L. NIP 19680920 199503 1 001

Tembusan : 1.  Yth. KPA LPP Kelas IIA Pontianak 2.  Yth. PPK LPP Kelas IIA Pontianak 3.  Yth. Kepala ULP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat