Ringkasan Eksekutif Pra Studi Kelayakan (Memorandum Informasi)

PEMERINTAH PEME RINTAH PROVINSI JAW JAWA TIMUR TIMU R

REPUBLIK INDONESIA

Proy Pr oyek ek Ke Kerja rjasa sama ma Pem Pemer erin intah tah Sw Swas asta ta Si Siste stem m Pe Peny nyedi ediaa aan n  Air Minum (KPS-SPAM) UMBULAN

RINGK RIN GKASAN ASAN EKS EKSEKU EKUTIF TIF PRA STU STUDI DI KE KELAY LAYAK AKAN AN (Memo (Me moran randu dum m In Infor formas masi) i)

Mata Air Umbulan 

Surabaya, 05 April 2012 

PANITIA LELANG LELANG PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SISTEM PENYEDIAAN PENYEDIAAN AIR MINUM MI NUM (KPS SPAM) UMBULAN Jl.Pahlawan Jl.Pahlawan No. No. 110 Surabaya Surabaya Telp: Telp: (031) 3550950 & 3557131 ; Fax: Fax: 3557140 1 Email : [email protected]

PEMBERITAHUAN PENTING

Memorandum Informasi atau Ringkasan Eksekurif Pra-Studi Kelayakan (“Memorandum”) ini merupakan bagian dari materi yang disampaikan kepada para peserta lelang, dan ditujukan untuk memberikan informasiuntuk membantu para peserta lelang dan para konsultannya dalam menilai apakah mereka akan berpartisipasi dalam proses pelelangan untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan (“Proyek”). Memorandum ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (“PJPK”) yang dibantu oleh P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”). Informasi yang diberikan dalam memorandum ini disediakan oleh PJPK dalam rangka membantu Peserta Lelang dalam menyusun dokumen penawaran, dan apabila peserta lelang menganggap due perlu untuk memperoleh data yang lebih lengkap,Peserta lelang dapat melakukan uji tuntas ( due diligence   ) dan analisis sendiri dari informasi yang disediakan dalam pusat data atau informasi lain berdasarkan upaya dari Peserta Lelang. Baik PJPK dan PT. SMI tidak membuat pernyataan (dinyatakan atau tersirat) dan jaminan mengenai ketepatan atau kelengkapan Memorandum ini atau informasi yang tercantum disini dan tidak bertanggung jawab atas Memorandum ini atau atas komunikasi tertulis atau lisan lainnya yang disampaikan kepada peserta lelang. Hanya pernyataan dan jaminan khusus yang dapat dibuat oleh PJPK dalam komunikasi dengan peserta lelang yang tunduk kepada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pelelangan, yang akan memiliki dampak hukum. Memorandum ini memuat penafsiran, penjelasan dan ringkasan tertentu dari undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan otorisasi pemerintah Indonesia lainnya. Informasi ini disampaikan hanya untuk menginformasikan peserta lelang atas topik yang dibahas dalam dokumen ini secara umum. Tidak ada hal yang terkandung dalam Memorandum ini yang dimaksudkan untuk menggantikan saran/pendapat profesional pihak independen terkait dengan aspek hukum, teknis, komersial dan transaksi keuangan. PJPK berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, menyempurnakan informasi yang tersedia dalam Memorandum ini, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan memberikan alasan apapun, memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan transaksi apapun. Dalam hal ini, PJPKtidak akan bertanggung jawab kepada siapapun atas biaya atau beban yang dikeluarkan dalam menindaklanjuti Memorandum ini atau dalam setiap peninjauan atau pelaksanaan proses pelelangan. Penerbitan Memorandum ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penawaran umum atau undangan umum untuk melakukan investasi atau partisipasi investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN PENTING

Memorandum Informasi atau Ringkasan Eksekurif Pra-Studi Kelayakan (“Memorandum”) ini merupakan bagian dari materi yang disampaikan kepada para peserta lelang, dan ditujukan untuk memberikan informasiuntuk membantu para peserta lelang dan para konsultannya dalam menilai apakah mereka akan berpartisipasi dalam proses pelelangan untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan (“Proyek”). Memorandum ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (“PJPK”) yang dibantu oleh P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”). Informasi yang diberikan dalam memorandum ini disediakan oleh PJPK dalam rangka membantu Peserta Lelang dalam menyusun dokumen penawaran, dan apabila peserta lelang menganggap due perlu untuk memperoleh data yang lebih lengkap,Peserta lelang dapat melakukan uji tuntas ( due diligence   ) dan analisis sendiri dari informasi yang disediakan dalam pusat data atau informasi lain berdasarkan upaya dari Peserta Lelang. Baik PJPK dan PT. SMI tidak membuat pernyataan (dinyatakan atau tersirat) dan jaminan mengenai ketepatan atau kelengkapan Memorandum ini atau informasi yang tercantum disini dan tidak bertanggung jawab atas Memorandum ini atau atas komunikasi tertulis atau lisan lainnya yang disampaikan kepada peserta lelang. Hanya pernyataan dan jaminan khusus yang dapat dibuat oleh PJPK dalam komunikasi dengan peserta lelang yang tunduk kepada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pelelangan, yang akan memiliki dampak hukum. Memorandum ini memuat penafsiran, penjelasan dan ringkasan tertentu dari undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan otorisasi pemerintah Indonesia lainnya. Informasi ini disampaikan hanya untuk menginformasikan peserta lelang atas topik yang dibahas dalam dokumen ini secara umum. Tidak ada hal yang terkandung dalam Memorandum ini yang dimaksudkan untuk menggantikan saran/pendapat profesional pihak independen terkait dengan aspek hukum, teknis, komersial dan transaksi keuangan. PJPK berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, menyempurnakan informasi yang tersedia dalam Memorandum ini, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan memberikan alasan apapun, memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan transaksi apapun. Dalam hal ini, PJPKtidak akan bertanggung jawab kepada siapapun atas biaya atau beban yang dikeluarkan dalam menindaklanjuti Memorandum ini atau dalam setiap peninjauan atau pelaksanaan proses pelelangan. Penerbitan Memorandum ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penawaran umum atau undangan umum untuk melakukan investasi atau partisipasi investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Isi 1. Ringkasan Proyek

5

1.1

Peluang Investasi

5

1.2

Latar Belakang

5

1.3

Struktur Transaksidan Paket Penjaminan

5

1.4

Permintaan Layanan Air/Pasar untuk Proyek Air Umbulan

7

1.5

Struktur Tarif

8

1.6

Proyek Prioritas Pemerintah

9

1.7

 Jadwal ImplementasiSementara ImplementasiSementara

9

1.8

Proses Pelelangan Umum

10

1.9

Kepatuhan terhadap Standar Lingkungan dan Sosial

11

2. Latar Belakang Negara

12

2.1

ProfilRepublik Indonesia

12

2.2

Sistem Politik

13

2.3

Prospek Ekonomi

13

2.4

Sistem Keuangan

15

2.5

Iklim Investasi

16

2.6

Perpajakan

17

3. Latar Belakang Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

18

3.1

Profil Provinsi

18

3.2

Sistem Politik

18

3.3

Prospek Ekonomi

19

3.4

Iklim Investasi

19

3.5

Perpajakan

20

4. Sektor AirMinum

21

4.1

Sektor Air Minum Indonesia

21

4.2

Sektor Air Minum Jawa Timur

27

5. Persyaratan Teknis Proyek

32

5.1

Lokasi Proyek

32

5.2

Lingkup Proyek

32

5.3

Mata Air Umbulan

33

5.4

Intake, Ground Reservoir dan Station Pompa

36

5.5

Sistem Transmisi

39

5.8.

Offtake

47

5.9.

Komponen Proyek

51

6. Kerangka Hukum dan Peraturan

52

6.1

Dasar Hukum untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan

52

6.2

Peraturan dan Standar Lingkungan & Sosial

60

7. Pertimbangan Lingkungan & Sosial

62

7.1

Pendahuluan

62

7.2

Latar Belakang dan Isu-isu UtamaLingkungan & Sosial

62

7.3

Dampak Potensial Proyek dan Persyaratan Lingkungan

63

7.4

Pandangan Umum Langkah-langkah Mitigasi

63

8.  Alokasi dan Mitigasi Risiko

65

8.1

 Alokasi Risiko

65

8.2

Matriks Risiko

65

9. Draft Perjanjian Kerjasama

95

9.1

Struktur Transaksi dan Paket Penjaminan

9.2

Ketentuan Penting Draft Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian JualBeli Air 96

10. Dukungan Pemerintah

95

103

a.

Dukungan Kelayakan Proyek (VGF)

104

b.

Penjaminan Pemerintah

105

11. Proses Pelelangan Umum

107

a.

Dokumen Pelelangan

108

b.

Prosedur Pelelangan Umum

108

c.

Penjelasan Lelangdan Konsultasi Peserta Lelang

109

Daftar Singkatan Penting  AMDAL BAPPENAS BKPM BOT DBFO IFC KPS MoU NRW PDAB PDAM PII PJPK PPJT DokumenPelelangan SMI SPAM  VGF

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Build-operate-transfer Design, build, finance and operate International Finance Corporation Kerjasama Pemerintah dan Swasta  Memorandum of Understanding  atau Nota Kesepakatan  Non-revenue water  atau Air yang tidak tertagih Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Perusahaan Daerah Air Minum P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Request for Proposal  atau Dokumen Pelelangan P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sistem Penyediaan Air Minum Viability Gap Funding (atau Dukungan Kelayakan Proyek)

1. Ringkasan Proyek 1.1

Peluang Investasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) sedang menyelenggarakan proses pelelangan umum untukpengembangan dan pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta untuk Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan, yang meliputi, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, dan pembiayaanatas sistem pasokan air baku layak minum dengan kapasitas 4.000 liter/detik.Air baku akan disalurkan menggunakanpipa transmisi sepanjang +102 km, untuk menyediakan air minum bagi penduduk di Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Proyek akan memasok air ke pembeli tunggal/unit pengelola yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK sebagai pihak yang akan menandatangani perjanjian pembelian air curah dengan Badan Usaha. Unit Pengelola kemudian akan menandatangani perjanjianjual beli airdengan kelima perusahaan daerah air minum (PDAM)di 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas secaraterpisah. Kelima PDAM ini bertanggung jawab atas pengoperasian jaringan distribusi air di daerah mereka masing-masing. Mata Air Umbulan dianggap pasokan air terbaik untuk daerah-daerah tersebut, dan hanya membutuhkan pengolahan minimal karena kualitas airnya sangat baik.

1.2 Latar Belakang Pemerintah telah menetapkan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan sebagai salah satushowcase project yang merupakah prioritas pemerintah. Proyek SPAM Umbulan bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumber mata air Umbulan yang terletak pada Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk dapat melayani kebutuhan air minum wilayah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sejalan dengan MoUyang ditandatangani antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada bulan Agustus tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPKbekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)untuk memberikan fasilitasi penyiapan Proyek KPS-SPAM Umbulan dari tahap pra-kualifikasi sampai dengan perolehan pembiayaan (financial close). Bertindak sesuai dengan mandatnya, PT SMI bekerjasama dengan International Finance Corporation   (IFC), yang merupakan anggota Kelompok Bank Dunia, untuk memberikan dukungan pendampingan transaksi kepada PJPK. Pada bulan Agustus 2011, PJPKtelah menyelesaikan Proses Pra-Kualifikasi untuk Proyek yang menghasilkan lima Konsorsium Lelang calon peserta lelang yang dianggap memenuhi syarat secara hukum, keuangan dan teknis untuk mengajukan penawaran lelang. Memorandum ini didistribusikan secara eksklusif kepada para peserta lelang yang telah lulus Proses Pra-Kualifikasi.

1.3

Struktur Transaksidan Paket Penjaminan

percobaan pengoperasian ( commissioning   )atas fasilitas baru yang terdiri dari bangunan sadap (intake), sarana produksi, rumah pompa dan sistem transmisi ke masing-masing reservoir offtake di 5 (lima) wilayah yang menerima air Umbulan dan spesifikasi teknis minimal yang ditetapkan oleh PJPK dalam Dokumen Pelelangan. Setelah pelaksanaan percobaan pengoperasian ( commissioning   ), Badan Usahaakan mengoperasikan dan memelihara fasilitas baru tersebut untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal operasi komersial. Pada akhir periode kerjasama, Badan Usaha akan mengalihkan fasilitas baru tersebut kepada PJPK. Selama periode kerjasama, Badan Usaha diberi hak untuk memasok dan menjual air curah layak minum sebesar 4.000 liter/detik kepada Unit Pengelola (PDABatau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK), yang kemudian menjual kembali air minum tersebut kepada PDAM-PDAM di lima Kabupaten/Kota. Badan Usaha akan dibayar sesuai dengan tarif untuk pasokan air minum yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya, PDAM akan mendistribusikan dan menjual air minum kepada para pelanggan perumahan/industri/komersial diwilayah pelayanan mereka masing-masing. PJPKsaat ini sedang dalam proses pengajuan dukungan pemerintah berupa dukungan kelayakan proyek dariKementerian Keuangan Republik Indonesia.PJPK juga sedang dalam proses mempersiapkan dokumen-dokumen dan prasyarat yang diperlukan untuk diajukan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PII”) dalam upaya memperoleh penjaminan infrastrukturuntuk Proyek. Setelah disetujui Menteri Keuangan, PII dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dukungan pemerintah/penjaminan infrastruktur akan diberikan kepada Proyek dalam bentuk: a. Dukungan langsung berupa Dukungan Kelayakan Proyek ( Viability Gap Funding /VGF) dan penyediaan lahan Kementerian Keuangan akan memberikan Dukungan Kelayakan Proyek berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudiansedangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan penyediaan lahan. b. Dukungan kontijensi berupa Penjaminan Infrastruktur. PII akan menerbitkan penjaminan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Infrastruktur dan Regres untuk menjamin kewajiban PJPK. Beberapa naskah perjanjian akan disusun sebagai  project security dan dokumen transaksi Proyekyang terdiri dari Perjanjian Kerjasama antara PJPK dengan Badan Usaha, perjanjian jual beli air antara Unit Pengelola (PDAB atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK), perjanjian kerjasama antara PJPK dengan lima Pemerintah Kabupaten/Kota, perjanjian jual beli air antara Unit Pengelola dengan 5 PDAM, perjanjian penjaminan antara PT PII dengan Badan Usaha. Gambar 1 dibawah secara grafis menunjukkan struktur transaksi dan paket penjaminan terpisah untuk Proyek.

Gambar 1. Struktur Transaksi Proyek Air Umbulan - PJPK & Unit Pengelola (PDAB) 8

9

Pemerintah 1 7

2

3

Badan Usaha

Pemerintah Kab/Kota

4

Unit Pengelola/PDAB (Offtaker) 6

10

PDAM-PDAM 11

END USER

1.4

5

1. Perjanjian Fasilitasi PJPK-PT S MI 2. Kerjasama Pemprov dan Kabupaten/Kota 3. Perjanjian Konsesi PJPK – Badan Usaha 4. Pemberian Delegasi kepada PDAB/unit pengelola untuk menandat angani Perjanjian Jual Beli Air 5. Perjanjian Jual Beli Air antara Badan Usaha – Unit Pengelola/PDAB 6. Perjanjian Jual Beli Air antara Unit Pengelola/PDAB – PDAM-PDAM 7. Perjanjian Penjaminan PT PII – Badan Usaha 8. Perjanjian Regres PT PII – PJPK 9. Pemberian Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) 10. Dukungan dari Pemkab/Pemkot kepada PDAM-PDAM 11. Pelayanan kepada end user dan penarikan tarif 

Permintaan Layanan Air/Pasar untuk Proyek Air Umbulan

 Walaupun memiliki sumber daya air melimpah, akses terhadap air minum masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan di Indonesia.Tingkat cakupan layanan air minum yang didistribusikan oleh PDAM relatif rendah, dan ditambah dengan rendahnya kualitas pelayanan. Pada saat ini, kurang dari 18% rumah tangga Indonesia memiliki akses air minum melalui jalur distribusi PDAM, lebih rendah dari target Pemerintah yang sebesar 32%. Proyek KPS-SPAM Umbulan diharapkan menjadi salah satu solusi atas permasalahankebutuhan yang mendesak akan air minum berkualitas tinggi bagi penduduk Provinsi Jawa Timur, khususnya di lima wilayah pelayanan yang tercakup dalam proyek ini.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang akan menjadi pengguna akhir saranaProyek melalui Unit Pengelola(PDAB atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK), adalah: •

PDAM Surabaya, merupakan PDAM terbesar dalam hal kapasitas,pendapatan, dan jumlah sambungan rumah (sekitar 460.000).Dengan kapasitas terpasang mencapai+11.000 l/dt, sudah menggunakan Umbulan sebagai salah satu sumber pasokan air. Sebagian besar air baku berasal dari KaliSurabaya, dimana PDAM memiliki instalasi pengolahan air. Sedangkan kali Surabaya adalah sumber yang terbatas dengan tingkat kualitas air baku yang cenderung

•

•

•

•

PDAM Sidoarjo adalah PDAM yang sangat membutuhkan sumber air. PDAM tersebut memiliki cakupan pelayanan dan tingkat pelayanan yang rendah. Menjaga kontinuitas suplai air di sebagian besar jaringan pelayanannyamerupakan suatu tantangan. Permintaan tambahan sambungan rumah untuk air cukup besar namun kepadatan penduduk yang rendah menyebabkan penambahan sambungan cukup mahal. PDAM Sidoarjo sangat mendukung Proyek KPS SPAM Umbulan karena Sidoarjo merupakan wilayah industri dan perumahan dimana terdapat banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan pasokan air tambahan. PDAM Gresik adalah PDAM lain yang sangat membutuhkan air. Tingkat layanan saat ini rendah dengan pasokan air yang tidak dapat terjaga kontinuitasnyadi banyak wilayah layanan. Kekurangan pasokan air merupakan masalah yang paling utamadi Gresik, sedangkan sumber air tanah mulai terkena dampakintrusi air laut. Kepadatan penduduk yang rendah jugamenyebabkan biaya operasi dan pemeliharaan menjadi lebih tinggi. PDAM Gresik sangat mengharapkan pasokan air dari Proyek KPS SPAMUmbulan; PDAM Gresik berencana menggunakan air Umbulan untuk mensubstitusi wilayah pasokan di wilayah pelayanan eksisting,sedangkan sumber air yang ada saat ini akan dipergunakan untuk pengembangan di  wilayah lain. PDAM Gresik saat ini sedang mengumpulkan dana investasi untuk merehabilitasi jaringan pipa distribusi. PDAM Gresik telah menyiapkan rencana umum perluasan jaringan distribusi untuk menyerap air Umbulan. PDAM Kota Pasuruan mendapatkan air dari mata air Umbulan. Baru-baru ini pipa baru telah dibangun untuk menggantikan pipa yang lebih tua,hal ini akan meningkatkan pemasokan air minum kepada para pelanggan didalam kota. Meskipun demikian, PDAM Kota Pasuruan masih membutuhkan pasokan air dari Proyek KPS-SPAM Umbulan. PDAM Kabupaten Pasuruan memiliki cakupan layanan terendah dari semua lima PDAM yang berpartisipasi dalam Proyek. PDAM ini juga memiliki kepadatan rendah dan pemanfaatan kapasitas produksi yang rendah. PDAM ini perlu memperoleh dana investasi untuk memperbesar basis pelanggannya.

1.5 Struktur Tarif  AgarBadan Usaha dapat memperoleh pegembalianinvestasidan memperoleh keuntungan wajar, Unit Pengelola (PDAB atau institusi lain yang ditunjuk PJPK) akan membayar badan usahasesuai dengan Tarif pasokan air minum.  Tarif akan menggunakan mata uang Rupiah dan dihitung atas dasar meter kubik. Tarif ini memiliki dua komponen: (1) komponen berdasarkan ketersediaan atau “Biaya Kapasitas,” dan (2) komponen konsumsi efektif atau “Biaya Air.” Biaya Kapasitas akan dibayar berdasarkan volume air minum yang dapat disediakan oleh sistem untuk digunakan Unit Pengelola. Biaya ini tidak tergantung pada jumlah air minum yang disalurkan selama waktu tertentu. Biaya Kapasitas harus memungkinkan badan usaha menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup amortisasi modal, membayar biaya tetap, membayar kembali utang Proyek, dan merealisasikan keuntungan dari modal yang telah ditanamkan. Di lain pihak, Biaya Air akan dibayar berdasarkan volume air minum yang disalurkan kepada Unit Pengelola,untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan. Harga dasar untuk komponen Tarif ini akan dikaitkan dengan penyesuaian tertentu untuk

1.6 Proyek Prioritas Pemerintah Proyek ini dirancang sebagai “Proyek Showcase” untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan KPS (Peraturan Presiden67/2005 dan Perubahannya), yang membuat Proyek memenuhi syarat untuk menerima dukungan Pemerintah. Setelah disetujui Menteri Keuangan, PII dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dukungan pemerintah/penjaminan infrastruktur akan diberikan kepada Proyek dalam bentuk: a. Dukungan langsung berupa Dukungan Kelayakan Proyek dan penyediaan lahan Kementerian Keuangan akan memberikan Dukungan Kelayakan Proyek berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudiansedangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan penyediaan lahan. b. Dukungan kontijensi berupa Penjaminan Infrastruktur. PII akan menerbitkan penjaminan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Infrastruktur dan Regres untuk menjamin kewajiban PJPK.

1.7  Jadwal ImplementasiSementara  Jadwal sementara implementasi Proyek telah ditetapkan sebagai berikut:  Tabel1: Rencana Jadwal Proyek  No. 1

2 3 4 5 6

7

8 9 10

11

Kegiatan Penerbitan Dokumen Pelelangan kepada Peserta Lelang Pembukaan akses kepada Pusat Data Penjelasan Lelang ( Aanwijzing ) Pertama Penerimaan komentar tertulis dari Peserta Lelang tentang Dokumen Pelelangan Penjelasan Lelang ( Aanwijzing ) Kedua dan Peninjauan Lokasi Proyek Penerimaan komentar tertulis dari Peserta Lelang tentang Rancangan Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah Konsultasi Peserta Lelang tentang Rancangan Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah Pembahasan Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah Pembahasan Penentuan Pemberian Dukungan Pemerintah Penyampaian Addendum Final Dokumen Pelelangan, Rancangan Final Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah, dan Persetujuan Akhir Dukungan Pemerintah Penyampaian / pemasukan Dokumen Penawaran

Tanggal 24-29 Februari 2012

7 Maret 2012 7 Maret 2012 22 Maret 2012 9 April 2012 19 April 2012

21-25 Mei 2012

18-22 Juni 2012 16-20 Juli 2012 31 Juli 2012

30 Agustus 2012

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pengumuman hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pembukaan Dokumen Penawaran Keuangan (Sampul II) Evaluasi Dokumen Penawaran Keuangan (Sampul II) Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Masa Sanggah Jawaban Sanggahan Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang Penandatanganan Perjanjian KPS Perolehan Pembiayaan Proyek ( Financial Closing ) Tanggal Operasional Komersial Proyek

3-21 September 2012 27 September 2012 1 Oktober 2012 2-9 Oktober 2012 10 Oktober 2012 11-19 Oktober 2012 22-29 Oktober 2012 30 Oktober 2012 28 Desember 2012 28 Juni 2013 28 Juni 2015

*Catatan: Komentar/pertanyaan mengenai Dokumen Pelelangan akan dibatasi pada hal-hal yang bersifat prosedural atau administratif. Jadwal ini dapat diubah oleh PJPK.

1.8 Proses Pelelangan Umum PJPK menyelenggarakan pengadaan Badan Usaha melalui suatu proses pelelangan umum yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses Pra Kualifikasi telah diselenggarakan dan diselesaikan oleh PJPK, yang menghasilkan lima (5) Konsorsium Lelang yang memenuhi syarat, yaitu: 



  

Konsorsium P.T. Bakrieland Development, Beijing Enterprise Water Group Ltd, dan P.T. Amerta Bumi Capital Konsorsium China Harbour Engineering Co Ltd, Sound Global Ltd, dan P.T. Manggala Purnama Sakti Konsorsium Kukdong, P.T. Brantas Abipraya, P.T. Grundfos Pompa dan PT. PRALON Konsorsium Marubeni, Nippon Koei, dan P.T. Perkom Indah Murni Konsorsium Medco Group dan P.T. Bangun Cipta.

Perusahaan-perusahaan ini telah memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran atau proposal berdasarkan Dokumen Pelelangan. Tujuan pelelangan ini adalah untuk menentukan pemenang lelang yang akan diberikan hak untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Proyek sesuai dengan persyaratan Perjanjian Kerjasama.

Pelelangan umum untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan akan dilakukan sebagai berikut:

2. Peserta Lelang akan menyampaikan dokumen penawaran pada Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran. 3. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang terdiri dari 2 (dua) sampul, Sampul I berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Sampul II yaitu Dokumen Penawaran Finansial. 4. Panitia Lelangakan membuka Dokumen Penawaran Sampul I terlebih dahulu dan melakukan evaluasiadministrasi dan teknis yang terdapat dalam Sampul I Dokumen Penawaran dengan “Sistem Gugur” sehingga setiap Peserta Lelang yang Sampul I-nya dianggap tidak memenuhi persyaratan akan didiskualifikasi. 5. Setelah itu, Panitia Panitia Lelang akan membuka Sampul II Dokumen Penawaran dari Peserta Lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam sebuah pertemuan terbuka. Kemudian, Panitia Lelang akan mengevaluasi dokumen penawaran finansial dan menetapkan peringkat Dokumen Penawaran Sampul II dari Peserta Lelang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Peserta Lelang yang mengusulkan Dukungan Kelayakan Proyek  Terendah yangdidukung oleh data keuangan yang diperlukan akan menjadi peringkat pertama. 6. PJPK akan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang kepada Peserta Lelang yang berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Pemenang Lelang kemudian diharuskan membentuk suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (“Perusahaan Pelaksana Proyek”) yang akan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, perjanjian jual beli air dengan PDAB, dan perjanjian proyek lainnya. Ketentuan yang lebih rinci mengenai proses pelelangan umum dapat dilihat dalam Dokumen Pelelangan.

1.9

Kepatuhan terhadap Standar Lingkungan dan Sosial

Fasilitas dan instalasi Proyek wajib mematuhi Standar Lingkungan dan Sosial sebagaimana diwajibkanoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk tanpa batasan, seluruh standar mengenai manajemen risiko lingkungan, sosial, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan atau keamanan.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Rencana kerja dan implementasi kegiatan mitigasi dan monitoring juga wajib dilakukan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Desain proyek dan kegiatan operasional Proyek harus konsisten dengan standar dan pedoman Rencana Kerja Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk penanganan masalah-masalah pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan aspek sosial yang terdokumentasi, seperti dipersyaratkan dalam pedoman pelaksanaan AMDAL.

2. Latar Belakang Negara 2.1 ProfilRepublik Indonesia

Indonesia yang telah merdeka selama 67 tahun, merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di Asia Tenggara yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, 6000 diantaranya berpenduduk, dengan 5 (lima) pulau terbesarnya yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Negara Indonesia terletak di jalur katulistiwa. Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan Timor Leste di sebelah timur dan di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan negara serumpun Malaysia serta Singapura.  Total luas area Indonesia adalah 1.919.440 km2 dengan Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 242.968.342 orang dengan pertumbuhan penduduk 1,9% dan kepadatan penduduk rata-rata 130 orang/ km2.

Indonesia berada di persimpangan antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera India dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi yang strategis ini mempengaruhi kebudayaan, sosial, politik dan kehidupan ekonomi Negara Indonesia. Keberagaman budaya dan agama terlihat dari adanya 5 agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, dimana dianut oleh sekitar 80% penduduk Indonesia, agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Di samping itu, terdapat banyak suku dan bahasa daerah yang melengkapi keberagaman budaya Indonesia yang dipersatukan dengan bahasa resmi Negara yaitu Bahasa Indonesia dan simbol persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Negara yang terletak di jalur katulistiwa dengan iklim tropis panas dan lembab, terdapat banyak hutan tropis di Indonesia dan dihuni oleh beragam satwa dan tumbuhan tropis yang sekaligus memperkaya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Banyak sumber-sumber alam yang terkandung di dalam Negara Indonesia diantaranya minyak, gas alam, nikel, bauksit, tembaga, batubara, tembaga dan emas.

2.2 Sistem Politik Indonesia merupakan Negara berbentuk Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang merupakan Presiden ke 6 sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih pada tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi Negara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan memiliki peran dalam mengangkat dan memberhentikan Presiden. DPR merupakan lembaga tinggi Negara yang mempunyai 560 kursi anggota yang terdiri dari berbagai partai politik yang memenangi kursi anggota dalam pemilihan anggota parlemen yang diadakan lima tahun sekali. DPD beranggotakan sebanyak 128 orang yang berperan memberikan masukan kepada DPR mengenai isu-isu yang mempengaruhi daerahdaerah. Anggota DPD terdiri dari masing-masing empat (4) perwakilan provinsi di Indonesia, dua daerah istimewa dan satu daerah khsusus ibukota. Indonesia menganut sistem multi partai, yang dapat dikategorikan menjadi partai nasionalis dan partai beraliran keagamaan. Pada tahun 2009, Pemilihan Umum diikuti oleh sekitar 48 (empat puluh delapan) partai politik. Reformasi multi partai ini dimulai pada pemilu tahun 2000 atau 2 dua tahun setelah reformasi pada tahun 1998.Beberapa partai utama yang ada di Republik Indonesia antara lain: Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), PPP, PKB, PAN dan PKS. Presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih pada bulan Juli 2009 untuk masa jabatan lima tahun yang kedua. Masa pemerintahan Yudhoyono tahap keduaini berisi perwakilan dari Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

2.3 Prospek Ekonomi Indonesia mengalami krisis ekonomi selama periode tahun 1997 -1999 yang mengakibatkan perekonomian mengalami pertumbuhan negatif 2,9% per tahun. Pada tahun 2000-2004 yang juga dikenal sebagai periode pemulihan ekonomi, perekonomian mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,5%, dan mencapai rata-rata 6% pada tahun 2005 -2008. Perekonomian Indonesia tidak terkena dampak krisis keuangan global 2008-2009 yang parah jika dibandingkan dengan perekonomian banyak negara tetangga, terutama karena ekspor merupakan proporsi yang relatif kecil dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perekonomian Indonesia terus tumbuh di tahun 20092010, mencapai pertumbuhan PDB sebesar 4,6% dan 6,1% masing-masing Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 2.271 pada akhir tahun 2008, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004. Peningkatan ini memberikan kontribusi terhadap klasifikasi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Pertumbuhan Indonesia juga memberikan kontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinannya. Berdasarkan garis kemiskinan, tingkat kemiskinan berkurang dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada bulan Maret 2011.

terendah sejak tahun 1998. Nilai rupiah meningkat 5,6% pada Januari-Agustus 2011 setelah menguat 14,3% terhadap dolar AS secara rata-rata tahunan pada 2010, didukung oleh pertumbuhan PDB yang relatif cepat dan minat investor asing dalam melakukan perdagangan. Indonesia adalah negara pengekspor nomor 27 terbesar dan negara pengimpor nomor 29 terbesar di dunia pada tahun 2010 menurut World Trade Organization. Pasar ekspor utama Indonesia adalah Jepang (16,3%), Uni Eropa (10,9%), Cina (9,9%), Amerika Serikat (9,1%), dan Singapura (8,7%). Pada bulan Desember 2011 lalu, Fitch Ratings menaikkan peringkat hutang Indonesia ke investment grade , dengan alasan perekonomian yang kuat dan berdaya tahan tinggi. Fitch menaikkan peringkat hutang jangka panjang luar negeri dan rupiah dari BB+ ke BBB-, yang menempatkan Indonesia kembali ke peringkat layak investasi. Posisi ini terakhir dicapai oleh Indonesia 14 tahun lalu, tahun 2007, seblum krisis moneter melanda. Outlook  kedepan dari pemeringkatan hutang ini adalah stabil. Kenaikan peringkat hutang ini mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh dengan kuat dan berdaya tahan tinggi, perbaikan tingkat hutang dan cadangan devisa, likuiditas eksternal yang menguat, dan penerapan kebijakan ekonomi Pemerintah yang membaik. Berdasarkan penilaian Fitch, ekonomi Indonesia yang besarnya 700 milyar dolar diperkirakan akan berkembang terus dengan rata-rata laju pertumbuhan lebih dari 6% per tahun sampai dengan 2013, walaupun iklim investasi global saat ini tidak begitu mendukung. Dengan ekonomi yang berorientasi domestik dan kurangnya ketergantungan pada pembiayaan luar negeri berjangka pendek, maka prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gangguan dari luar, seperti halnya yang telah terjadi pada krisis ekonomi global tahun 2008. Rendahnya hutang Pemerintah dan tingkat bunga riil yang positif memberikan Pemerintah keleluasaan dalam menetapkan kebijakan ekonomi untuk merespon kemungkinan penurunan kegiatan ekonomi. Kenaikan peringkat Indonesia ini kemudian diikuti oleh Moody’s pada bulan January 2012, dimana peringkat hutang luar negeri dan Rupiah Indonesia ditingkatkan dari Ba1 ke Baa3, dengan outlook kedepan yang stabil.

 Tabel dari Economic Intelligence Unit dibawah ini merangkum indikator ekonomi utama di Indonesia selama lima tahun terakhir serta perkiraan dua tahun kedepan. Annual Data & Forecast

PDB Nominal dari Produk Domestik Bruto (US$ milyar ) Nominal dari Produk Domestik Bruto (Rp triliun) Pertumbuhan PDB sesungguhnya (%) Pembelanjaan PDB (% perubahan nyata) Konsumsi Swasta Konsumsi Pemerintah Investasi tetap bruto Ekspor barang dan jasa Impor barang dan jasa Nilai awal/Asal mula PDB (% perubahan nyata) Agriculture Industry Services Populasi dan Penghasilan Populasi (m) PDB per kepala (US$ pada PPP) Pengangguran tercatat (rata-rata; %) Indikator-indikator Fiskal (% dari PDB) Anggaran pendapatan pemerintah pusat Anggaran pembelanjaan pemerintah pusat Anggaran saldo/neraca pemerintah pusat Hutang publik Indikator-indikator harga & keuangan Nilai tukar Rp: US$ (periode akhir) Nilai tukar Rp: ¥ 100 (periode akhir) Harga konsumen (periode akhir; %) Persediaan uang M1 (% perubahan) Persediaan uang M2 (% perubahan) Suku bunga pinjaman (rata-rata; %) Transaksi berjalan (US$ m) Neraca perdagangan Barang-barang: ekspor fob Barang-barang: impor fob Neraca jasa Neraca pendapatan Neraca transfer berjalan Neraca akun berjalan a Aktual. bKalkulasi

2.4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

432.1 3,949.7 6.4

510.0 4,946.2 6.0

539.3 5,603.1 4.6

706.5 6,422.5 6.1

830.6 7,283.6 6.5

914.1 8,211.1 5.9

1,038.7 9,349.6 6.5

5.0 4.2 9.3 8.6 9.1

5.3 9.8 11.9 9.6 10.0

4.9 15.8 3.3 -9.9 -15.0

4.6 -0.3 8.5 15.0 17.3

4.8 4.2 7.8 14.4 13.5

4.8 8.0 7.0 6.5 6.2

5.2 7.5 8.6 8.7 9.3

3.5 4.7 9.0

4.8 3.7 8.7

4.0 3.5 5.7

2.9 4.7 8.4

3.3 5.0 8.7

3.5 4.0 8.2

3.7 4.2 9.2

234.7 3,580 9.1

237.5 3,833 8.4

240.3 4,006 7.9

243.0 4,253 7.1

245.6 4,543 6.7

248.2 4,875 6.6

250.8 5,242 6.5

17.9 19.2 -1.3 31.2

19.8 19.9 -0.1 29.5

15.1 16.7 -1.6 26.4

15.5 16.2 -0.7 25.7

16.0 17.0 -1.0 24.4

15.9 16.9 -1.0 23.2

16.2 17.5 -1.2 22.1

9,419 8,410 5.9 29.7 19.3 13.9

10,950 12,033 11.2 1.5 14.9 13.6

9,400 10,108 2.8 12.9 13 14.5

8,991 10,833 7.0 17.4 15.4 13.3

8,876 11,527 3.6 11.9 10 12.5

8,917 11,287 6.0 9.8 9.3 12.4

8,992 11,101 5.7 12.5 13.1 12.8

32,754 118,014 -85,259 -11,842 -15,524 5,103 10,492

22,916 139,606 -116,691 -12,998 -15,156 5,364 125

30,931 119,646 -88,715 -9,741 -15,140 4,578 10,629

30,627 158,075 -127,447 -9,325 -20,291 4,630 5,643

35,067 199,312 -164,245 -11,854 -23,735 4,182 3,660

36,093 209,705 -173,612 -12,165 -27,156 4,603 1,375

39,570 238,296 -198,726 -12,974 -29,122 5,230 2,704

Economic Intelligence Unit. cPerkiraan Economic Intelligence Unit.

Sistem Keuangan

Sistem Perbankan

Bank Indonesia (BI - bank sentral) berfungsi sebagai regulator perbankan dan otoritas moneter. Undang-undang Bank Sentral bulan Mei 1999 (UU 23/1999) memberikan otonomi kepada BI sebagai lembaga negara independenyang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak luar manapun. Berdasarkan undang-undang, tujuan utama BI adalah mencapai dan mempertahankan stabilitas rupiah sebagai mata uang negara. Untuk melakukan hal ini, bank sentral bertanggung jawab untuk kebijakan moneter, mempertahankan sistem pembayaran yang lancar dan mengawasi sistem perbankan. BI dapat berfungsi sebagai lender of last resort untuk bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek hingga maksimum 90 hari. Namun BI membutuhkan jaminan yang setara dengan nilai pinjaman. BI bertindak sebagai bankir

Empat bank milik pemerintah mendominasi industri perbankan yang sedang berkembang cepat: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Bank-bank swasta nasional terbesar termasuk Bank Central Asia (BCA), Bank Pan Indonesia (Panin) and Bank Mega. Pasar Modal

Indonesia memiliki satu pasar saham –Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didirikan pada bulan November 2007 sebagai hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta (JSX) dan Bursa Efek Surabaya (SSX). Meskipun ada fusi, pasar lokal cukup kecil dibandingkan dengan bursa di Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Sampai akhir Mei 2011, pada IDX terdaftar 425 perusahaan, 24 lebih banyak dari tahun sebelumnya namun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan ukuran ekonomi. Kenaikan tajam harga saham antara kuartal kedua 2009 dan akhir 2010 telah memikat banyak perusahaan untuk masuk pasar modal.BEI merupakan bursa berkinerja terbaik se Asia  Tenggara pada tahun 2010, karena jumlah kapitalisasi pasar melonjak 45.97% dari tahun sebelumnya. Undang-undang Pasar Modal (8/1995) diberlakukan pada tahun 1996, menggantikan Undangundang Bursa tahun 1952. Undang-undang Pasar Modal tersebut menyediakan dasar hukum untuk pendaftaran langsung perusahaan asing, saham dan penyelenggaraan reksadana. Undangundang tersebut memberdayakan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)untuk memeriksa seluruh berkas perusahaan publik dalam rangka menyelidiki kejahatan yang berhubungan dengan pasar saham, seperti penipuan, manipulasi pasar dan insider trading. Bapepam-LK berwenang mengenakan denda administratif terhadap pelaku pasar saham. Perusahaan sekuritas, lembaga kliring dan penjamin emisi tetap mengatur diri sendiri, namun peraturan-peraturan mereka memerlukan persetujuan dari Bapepam-LK.

2.5 Iklim Investasi Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negara terpadat keempat di dunia, Indonesia telah mengalami metaformosa dari negara berpenghasilan rendah di tahun 1960-an menjadi pasar yang tumbuh dan berkembang cepat serta negara yang sepenuhnya demokratis. Pemerintah telah melakukan reformasi untuk mempermudah investasi dan kegiatan usaha, memerangi korupsi, mendorong transparansi dan memperbaiki iklim dunia usaha.  Antara tahun 2005 dan 2011, Indonesia memperkenalkan reformasi untuk memudahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk memulai dan beroperasi di beberapa daerah. Hal ini dapat dilihat dalam laporan Doing Business   dari Grup Bank Dunia, yaitu: menyederhanakan prosedur memulai bisnis, mengurangi waktu untuk memproses pengalihan kepemilikan properti dan memperoleh izin yang diperlukan untuk membangun bangunan, mengurangi tarif pajak penghasilan badan, mengurangi waktu ekspor dengan meluncurkan layanan jendela tunggal, memperluas informasi kredit, meningkatkan hak-hak pemegang saham minoritas dan mereformasi undang-undang kepailitan. Beberapa langkah yang diambil Pemerintah untuk menarik investasi asing termasuk Undangundang Investasi No. 25/2007 yang menentukan kembali“investasi modal” sebagai seluruh investasi, apakah oleh investor domestik atau investor asing, untuk pertama kalinya menawarkan

modal tanpa hambatan. Pada kuartal pertama tahun 2011, Realisasi Investasi Asing Langsung ke Indonesia mencapai lebih dari 4 miliar USD. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga meluncurkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan platform otomatisasi elektronik untuk perijinan penanaman modal dan layanan nonperijinan. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi jumlah prosedur dan jumlah dokumentasi yang diperlukan untuk berinvestasi di Indonesia, namun juga memotong kebutuhan untuk secara fisik datang ke kantor untuk mengajukan permohonan layanan tertentu. Sistem baru telah mengubah proses internal dan memperbaiki kendala sumber daya manusia untuk meningkatkan kecepatan dan memperbaiki kualitas layanan investor. Sistem ini pertama kali diluncurkan pada bulan  Januari 2010 di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.  Walaupun demikian, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki iklim dunia usaha secara nasional. Indonesia menghadapi banyak persoalan iklim investasi: infrastruktur fisik yang kurang memadai, korupsi, dan kepastian hokum.Pada tingkat yurisdiksi yang berbeda beberapa aturan kadang-kadang saling bertentangan. Dalam laporan global Doing Business 2012, Indonesia menduduki peringkat di posisi nomor 129 dari 183 ekonomi yang disurvei dalam hal kemudahan berbisnis secara keseluruhan. Sehubungan dengan kemudahan memulai kegiatan usaha, Indonesia menduduki peringkat 155 dari 183 negara. Sedangkan sehubungan dengan kemudahan mendapatkan kredit, Indonesia menduduki peringkat 126 dari 183 negara. Peringkat ini berada dibelakang sebagian besar negara tetangga dan menandakan kebutuhan untuk melibatkan reformasi regulasi dan perizinan. Namun demikian, reformasi Iklim Investasi telah berjalan dan akan terus menjadi komponen utama bagi agenda reformasi Pemerintah Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Indonesia – RPJMN  (2010-2014) sebagai salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk mengatasi tantangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamauntuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilihat dari targetrencana pembangunan infrastruktur RPJMN saat ini yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam Rencana Induk bagi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2015 (  MP3EI   ). Baik RPJMN maupun  MP3EI mentargetkan investasi sektor swasta sebagai pendorong utama dalam percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan. Sektor swasta ditargetkan memberikan kontribusi lebih dari 70% kebutuhan investasi sebesar USD 150 miliaryang teridentifikasi dalam RPJMN dan 51%rencana investasi Rencana Induk sebesar USD 468 miliarantara tahun 2011 dan 2025. Salah satu mekanisme utama memobilisasi pembiayaan swasta untuk investasi infrastruktur adalah melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pola kerjasama ini diharapkan dapat membawa berbagai manfaat tidak hanya dalam hal akses pembiayaan tetapi juga efisiensi, manajemen risiko kinerja dan jaminan kualitas dan pemantauan. Penguatan kerangka kerja dan pelaksanaan agenda KPS, disorot sebagai salah satu kebijakan prioritas dalam usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2012.

2.6 Perpajakan Indonesia memiliki kebijakan pajak penghasilan progresif. Pajak penghasilan pribadi untuk orang

2010, perusahaan membayar pajak atas laba kena pajak sebesar 25% flat. Pajak pertambahan nilai (VAT) saat ini 10%. Pemerintah mengumumkan rencana tax holiday dan skema tunjangan pajak dengan tujuan menarik investasi asing masukIndonesia. Skema tax holiday, yang berlaku sejak pertengahan  Agustus 2011, memberikan penangguhan pajak penghasilan, selama lima sampai sepuluh tahun, bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Tax holiday berlaku bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di salah satu dari lima sektor industri dan melakukan investasi di Indonesia paling sedikit IDR 1 triliun. Skema tunjangan pajak yang diusulkan diharapkan datang dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 5% selama enam tahun bagi perusahaan yang memenuhi kriteria investasi, lapangan kerja, lokasi dan sektor tertentu.

3. Latar Belakang Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3.1

Profil Provinsi

 Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa. Ibukota Provinsi adalah Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia serta pusat industri utama dan pelabuhan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa  Timur sekitar 37 juta orang. Penduduk Jawa Timur sebagian besar berasal dari suku Jawa, kemudian suku Madura, etnis Cina, etnis India, dan etnis dari negara-negara Arab. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia sedangkan agama yang dominan adalah Agama Islam.

3.2

Sistem Politik

Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 38 kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang tugas utamanya adalah mewakili

resmi Provinsi tertuang baik dalam rencana jangka menengah (5 tahun) maupun dalam rencana jangka panjang (25 tahun). Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Provinsi adalah pemberi konsesi bagi pengembangan Proyek SPAM Umbulan. Lima pemerintah daerah, melalui PDAM masingmasing,akan berpartisipasi dalam Proyek sebagai pembeli air baku layak minum dari Unit Pengelola (PDAB atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK). Kelima pemerintah daerah ini adalah: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kota Pasuruan. Informasi lebih lanjut tentang kelima pemerintah daerah yang berpartisipasi dapat dibaca dalam  website mereka yang tercantum dibawah ini. 1 2 3 4 5 6

3.3

Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Gresik Kota Surabaya Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur

http://www.pasuruankab.go.id/ http://www.sidoarjokab.go.id/ http://www.gresik.go.id/ http://www.surabaya.go.id/ http://www.pasuruan.go.id/ http://www.jatimprov.go.id/

Prospek Ekonomi

Provinsi Jawa Timur memilikiperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, Provinsi ini memberikan kontribusi 15,41% kepada PDB nasional; kontribusi terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi ini telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif dalam beberapa tahun terakhir; 5,94% pada 2008, 5,01% pada 2009, dan 6,67% pada 2010, diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1%. Pada tahun 2011, pertumbuhannya telah melampaui 7%. Pertumbuhan ini juga memberikan kontribusi pada pengurangan atas kemiskinan secara berkelanjutan. Tingkat kemiskinan Provinsi menurun dari 21% pada tahun 2006 menjadi 14,2% pada tahun 2011. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (2004-2011)

Sektor jasa (perdagangan grosir dan eceran, restoran dan hotel) saat ini sektor ekonomi terbesar di Jawa Timur memberikan kontribusi 29,47% pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010, diikuti manufaktur (27,49%), dan pertanian (15,75%). Pada tahun 2010, jumlah ekspor minyak dan non-gas Provinsi mencapai lebih dari USD 12 miliar, meningkat 33% dari tahun 2009. Tujuan utama ekspor Provinsi Jawa Timur adalah  Jepang, Cina, Malaysia, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

3.4

Iklim Investasi

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur telah memperkenalkan pelayanan perizinan terpadu (P2T) dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat dan transparan serta berkepastian hukum untuk para investor. Sistem perizinan maksimal 17 hari.

berasal dari Inggris, Cina, Singapura, Australia dan Jepang. Bidang-bidang yang menarik investasi asing adalah Industri Kimia dan Farmasi, Listrik, Gas dan Air, Industri Makanan, dan Logam, Mesin dan Elektronik.

 Tabel 3.1 Pertumbuhan FDI Provinsi Jawa Timur 1967 – 2010 berdasarkan Izin Prinsip Investasi  Tahun

1967 - 2005

 Jumlah  proyek

Nilai (ribuan USD)

 Tenaga kerja (orang) Indonesia Asing

1.001

34.095.691

334.753

8.659

2006

81

1.447.088

18.789

157

2007

84

851.292

18.038

9

2008

93

2.585.906

40.293

5

2009

96

1.561.787

21.528

-

2010

38

2.052.716

27.922

34

 Total

1.393

42.594.480

461.323

8.864

Sumber: Badan Investasi Provinsi Jawa Timur

3.5

Perpajakan

Pajak Daerah yang dikenakan oleh PJPK, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34  Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P 3 ABT dan AP) • • • •

4. Sektor AirMinum 4.1 Sektor Air Minum Indonesia  Akses terhadap air minum masih menjadi salah satu persoalan pembangunan di Indonesia. Kurang dari 50% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses ini. Sebagian masyarakatdi beberapa wilayah Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan air minum dan kalaupun ada harus membayarnya dengan harga yang mahal. Saat ini di Indonesia hanya terdapat kurang dari 9 juta sambungan air minum perpipaan, dan apabila setiap sambungan melayani lima orang maka hanya sekitar 45 juta penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air perpipaan. Bank Dunia berdasarkan hasil studinya tahun 2008 juga telah memperingatkan Indonesia dan menyatakan bahwa rata-rata 50 ribu anak di Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat sanitasi yang buruk. Menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah menempatkan peningkatan akses terhadap air minum menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), diperkirakan 78 juta orang Indonesia akan membutuhkan pasokan air lebih baik dan 73 juta orang lagi layanan sanitasi yang baik pada tahun 2015. Untuk mencapai target ini, Pemerintah telah memberikan komitmennya untuk menyediakan air minum yang aman dan memadai melalui PDAM milik pemerintah daerah. Struktur Tata Kelola Politik

Pemerintahan pada dasarnya diselenggarakan pada tiga tingkatan: Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Provinsi mewakili Pemerintah Pusat, sementara Kabupaten/Kota bersifat otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati/Walikota bermitra dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Keduanya dipilih setiap lima tahun sekali. Anggaran berdasarkan rencana 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait. Rencana-rencana ini dirumuskan secara bottom-up (mulai dari tingkat desa atau kota) dan kemudian diselaraskan dengan dokumen-dokumen Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pasokan air didaerah pedesaan merupakan tanggung jawab dinas pekerjaan umum kabupaten/kota yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten/kota yang merupakan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota. PDAM memiliki peraturan daerah sebagai dasar hukumnya yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta disetujui dan disahkan oleh Bupati/Walikota. Peraturan daerah tentang PDAM umumnya serupa antar kabupaten namun tidak persis sama. Kinerja Sektor Air

Dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di kawasan, Republik Indonesia memiliki tingkat cakupan layanan daerah yang rendah untuk sistem pasokan air minum perpipaandan tingkat

Saat ini, Indonesia berada dibawah target pencapaian MDG tahun 2015 baik untuk air minum maupun untuk sanitasi. Kurang dari 18% seluruh rumah tangga di Indonesia memiliki akses ke air minum perpipaan. Investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi MDG adalah USD450 juta per tahun, lebih tinggi daripada tingkat investasi saat ini sekitar USD50 juta per tahun. Kebutuhan investasi modal besar tidak dapat dipenuhi melalui anggaran Pemerintah Indonesia saja. Kesenjangan kebutuhan investasi dengan anggaran diharapkan dapat dipenuhi dari pembiayaan swasta. Secara umum, kemampuan dan kemauan membayar bukan bukan menjadi hambatan, biaya sambungan yang tinggi dapat, dan sering merupakan penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pelayanan air minum. Sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki sambungan dan ingin terhubung ke sistem air minum perpipaan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Sebuah survei kepuasan pelanggan baru-baru ini terhadap 12 PDAM di Indonesia mengungkapkan bahwa hampir setengah dari masyarakat berpenghasilan rendah yang belumtersambung ingin menjadi pelanggan PDAM jika mereka mampu membayar biaya sambungan. Mayoritas penduduk Indonesia tidak memperoleh layanan air bersih yang siap minum. Perusahaan air minum daerah, yang mendapatkan air dari sungai, sering tidak mampu mengolah air baku yang kotor karena kurangnya peralatan pengolahan air yang memadai, di samping itu kualitas jaringan distribusi yang ada juga belum mampu menyalurkan air bersih yang siap minum. Diperlukan biaya investasi yang tidak sedikit untuk melakukan pengolahan dan distribusi air bersih yang siap minum. Kondisi di atas menggambarkan bahwa kebutuhan pembiayaan di sektor air minum sangat besar dan di sisi lain alokasi anggaran Pemerintah tidak mampu menutupi kebnutuhan investasi yang ada. Oleh karenanya partisipasi pihak swasta dalam pembangunan sektor air minum melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta merupakan salah satu peluang investasi, di Indonesia umumnya dan Provinsi Jawa Timur khususnya, yang patut dipertimbangkan oleh investor Sumber Daya Air

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tanah, air dan sumber daya alam didalamnya berada dibawah kekuasaan Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi manfaat rakyat banyak ”. Pernyataan “dibawah kekuasaan” tidak berarti semua kegiatan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi memungkinkan sumber daya alam sampai batas tertentu dimanfaatkan oleh sektor swasta termasuk masyarakat atau koperasi. Namun demikian, sumber daya alam harus berada dibawah kendali Pemerintah. Ini termasuk tanah dan air yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial. Pemanfaatan harus didasarkan pada keberlanjutan dan pengambilan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menetapkan bahwa sumber daya air harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi, keseimbangan, manfaat umum, integritas dan harmoni, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan undang-undang yang terutama mengatur sumber daya air, wilayah sungai berarti wilayah pengelolaan sumber daya air terpadu pada satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulaupulau kecil yang memiliki areal kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi. Sumber daya air meliputi wilayah sungai dalam satu kebupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas nasional, dan wilayah sungai

Data tentang sumber daya air, yang meliputi air permukaan dan air tanah, menunjukkan bahwa potensi pasokan air permukaan adalah: di Papua – 1.401 x 109 m3/tahun, di Kalimantan – 557 x 109 m3/tahun, dan di Jawa – 118 x 109 m3/tahun.  Air permukaan ditemukan di batang sungai (5.886 unit), di danau, bendungan dan rawa-rawa (33 juta hektar). Sekitar 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia berada dalam kondisi kritis. Dari daerah aliran sungai yang kritis, 12 daerah berada di Sumatera, 26 daerah di Jawa, 10 daerah di Kalimantan, 10 daerah di Sulawesi, 4 daerah di Bali dan Nusa Tenggara, 4 daerah di Maluku, dan 2 daerah di Papua. Kualitas air sungai di Indonesia dipengaruhi limbah domestik serta limbah industri dan pertanian. Pemantauan air sungai telah dilakukan di 30 Provinsi pada tahun 2004, dengan sampel yang diambil per tahun. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa parameter Dissolved Oxygen   (DO), Biochemical Oxygen Demand   (BOD), Chemical Oxygen Demand   (COD), bentuk  fecal coli   dan total coli  sebagian besar diatas standar kualitas air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah 82/2001. Parameter biologis, khususnya bentuk  fecal coli   dan total coli , menunjukkan bahwa sebagian besar sungai didaerah berpenduduk padat seperti Jawa berada dalam tahap yang sangat kritis. Sementara lebih dari 98% dari seluruh air yang digunakan adalah air tanah, sisanya (atau hanya 2%) bersumber dari sungai, danau dan waduk. Setengah dari 2% ini ada dalam waduk buatan. Pemantauan 48 sumur dilakukan di Jakarta pada tahun 2004, dan mengindikasikan bahwa sebagian besar sumur mengandung bakteri bentuk coli dan tinja. Konsentrasi zat besi (Fe) dalam air tanah di wilayah Jakarta telah meningkat dengan beberapa sumur yang mengandung zat besi jauh diatas standar. Persentase sumur Jakarta yang mengandung zat mangan (Mn) diatas standar adalah sekitar 27% pada Juni 2005 dan meningkat menjadi 33% pada Oktober 2005. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan berakibat pada kebutuhan yang berkembang untuk sumber daya air. Dilain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas dan kritis di beberapa lokasi. Hal ini terutama disebabkan oleh polusi, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang tinggi, perubahan fungsional didaerah tangkapan air, perilaku pengguna air, dan fenomena alam termasuk perubahan iklim global. Peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah telah lebih fokus pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang ada. Kapasitas kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi kondisi sumber daya air perlu diperkuat, dan beberapa program sektoral yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada konservasi sumber daya air harus diintegrasikan. Instansiinstansi sektor yang terlibat dalam konservasi sumber daya air juga harus berkoordinasi lebih erat satu dengan yang lain. Ini semua dapat disikapi melalui perencanaan strategis nasional untuk memberikan referensi dan kerangka kerja yang siap dalam persiapan program dan koordinasi kegiatan. Beberapa wilayah di Indonesia digolongkan sebagai wilayah rawan air bersih. Di pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timurkondisi air di beberapa wilayahmengalami kekurangan air selama musim kemarau. Namun demikian, di pulau-pulau lainnya menunjukkan surplus selama musim hujan dan kemarau. Jumlah permintaan air saat ini untuk keperluan domestik, irigasi, perkotaan dan industri mencapai 1.074 m3/detik. Ketersediaan air selama debit rendah (pada musim kemarau) pada tahun-tahun normal hanya mencapai sekitar 76% dari jumlah permintaan air. Dari sudut pandang pulau, kekurangan air terjadi di pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang padat dan ketersediaan air terbatas seperti di pulau-pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat

Badan Regulasi Pemerintah

Instansi-instansi pemerintah yang berbeda yang terlibat dalam regulasi sektor air adalah sebagai berikut: 1. BAPPENAS a. Direktorat Permukiman dan Perumahan – menyediakan kebijakan investasi dan koordinasi serta perencanaan untuk sektor perumahan/permukiman b. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air – menyediakan kebijakan investasi dan koordinasi serta perencanaan untuk konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengelolaan 2. Kementerian Keuangan a. Direktorat Lembaga Keuangan – menawarkan pembiayaan melalui pinjaman subsidiary  b. Direktorat Anggaran, Pendanaan Pemerintah Daerah – menetapkan kebijakan tentang pinjaman daerah dan hibah c. Direktorat Anggaran, Kantor Anggaran dan Layanan Sektor – menetapkan plafon anggaran 3. Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan standar di sektor air, termasuk pasokan air dan sanitasi di tingkat nasional. Sebagai kementerian teknis, Kementerian Pekerjaan Umum (sebelumnya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah atau KIMPRASWIL) menyelenggarakan pengembangan sumber daya air, jalan raya dan jembatan, pasokan air dan sanitasi, dan perencanaan tata ruang. Disamping fungsi pembuatan kebijakan, Kementerian Pekerjaan Umum juga menerbitkan dan mempublikasikan peraturan-peraturan teknis, yang meliputi Norma, Standar, Pedoman dan Manual yang dikenal di Indonesia sebagai NSPM. Peraturan-peraturan ini digunakan sebagai referensi untuk kepatuhan oleh industri konstruksi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pekerjaan umum untuk memastikan praktek operasi yang baik dalam segala bidang. Kementerian Pekerjaan Umum juga membentuk Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pasokan Air Minum (BPPSPAM), yang memberikan rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum tentang pegembangan sistem pasokan air. 4. Kementerian Kesehatan a. Direktorat Kesehatan Lingkungan Hidup – menetapkan pasokan air pedesaan, standar kualitas air minum; mempromosikan sanitasi dan kebersihan pedesaan termasuk pembangunan perkotaan secara terpadu (kota sehat) 5. Kementerian Dalam Negeri a. Biro Administrasi Keuangan Daerah – menerbitkan kebijakan/peraturan tentang badan usaha milik negara, termasuk PDAM b. Direktorat Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan – mengimplementasikan penggunaan lahan secara terpadu/perencanaan tata ruang dan peraturan, termasuk pengelolaan sumber daya air; menyediakan bantuan teknis untuk melakukan perencanaan tersebut

6. Kementerian Lingkungan Hidup a. Direktorat Usaha Kecil dan Pengendalian Polusi Domestik – menyediakan bantuan teknis, implementasi program pemeringkatan, peraturan, dan beberapa infrastruktur, misalnya laboratorium untuk pengujian kualitas air b. Direktorat Konservasi – mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air c. Direktorat Unit Pendukung – melaksanakan kegiatan pendanaan lingkungan hidup seperti biaya pengguna air atau polusi 7. Kementerian Pertambangan a. Perizinan pengambilan air tanah b. Perizinan perusahaan pengeboran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi 

Lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi dalam sektor air Indonesia meliputi: 



 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) – mendukung perlindungan konsumen, dan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) – sebuah organisasi profesional perusahaan air minum.  Tabel 4-1: Lembaga-lembaga Terkait di Sektor Air Minum Fungsi

Nasional

Pengatur

Lokal/daerah Operator Organisasi Masyarakat Sipil

Lokal/daerah Nasional

Institusi Kementrian Pekerjaan Umum Kementrian Dalam Negeri Kementrian Kesehatan Kementrian Keuangan Kementrian Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, Kotamadya) Badan Peraturan Daerah PDAM Pemegang Konsesi (sector swasta, usaha kecil, koperasi) YLKI Perpamsi

Isu-isu Utama Sektor Air Minum

Kebijakan desentralisasi Pemerintah Indonesia bertujuan mengalihkan pengambilan keputusan ke tingkat serendah mungkin sementara memperkuat hubungan antara pusat-daerah dan penyediaan layanan publik. Dengan demikian, pasokan air perkotaan di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sebagian besar disediakan oleh 330 PDAM di seluruh Indonesia. Namun demikian, baik pemerintah daerah dan PDAM umumnya kesulitan untuk melakukan investasi di sektor ini karena tarif air yang relatif rendah dan tekanan politik dalam kebijakan kenaikan tarif.  Akibatnya, banyak PDAM yang dililit hutang dan lemah secara keuangan. Selain itu, kualitas pelayanan memburuk dan tingkat cakupan keseluruhan untuk pasokan air pipa menurun karena jumlah penduduk perkotaan terus bertumbuh. Oleh karena itu, penting untuk membuat PDAM

Sebagai latar belakang, perusahaan daerah air minum berasosiasi kedalam PERPAMSI, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. PDAM diarahkan di tingkat pusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk aspek teknis, sementara Kementerian Dalam Negeri memberikan panduan mengenai urusan pengelolaan dan administrasi. Kementerian Keuangan mengelola pinjaman yang telah diberikan kepada PDAM, sedangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan audit tahunan. Pinjaman ini pada dasarnya utang yang berasal dari penyerahan fasilitas air minum oleh Pemerintah Pusat kepada PDAM untuk operasi mereka. Untuk mengatasi masalah investasi dan keuangan PDAM, Pemerintah Indonesia meluncurkan beberapa program kebijakan untuk membantu PDAM termasuk: 





Program restrukturiasi hutang. Sampai saat ini, sumber utama pembiayaan pada sektor air dan sanitasi Indonesia adalah pinjaman langsung oleh pemerintah daerah dan PDAM kepada Kementerian Keuangan. Namun, banyak pemerintah daerah dan PDAM gagal melunasi utang mereka dan memiliki tunggakan yang cukup besar. Akbatnya, Pemerintah Pusat melarang Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman baru kepada pemerintah daerah dan PDAM yang masih memiliki tunggakan pinjaman. Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah Pusat meluncurkan program restrukturisasi utang untuk PDAM dan pemerintah daerah masing-masing melalui Peraturan Menteri Keuangan 120/2008 dan 153/2008. Permasalahan secara perlahan sedang diselesaikan karena sekitar 90 PDAM kini telah mengajukan permohonan restrukturisasi utang dengan 15 yang telah disetujui. Hibah berbasis output. Pemerintah telah mengatur sistem Hibah berbasis output untuk meningkatkan jumlah sambungan rumah tangga baru. Hibah air ini adalah mekanisme hibah yang didanai anggaran Pemerintah Pusat dan bertujuan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air di daerah. Mekanisme hibah ini didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan 168/2008 dan 169/2008. Mekanisme hibah mengharuskan Pemerintah Pusat membayar Hibah bagi setiap sambungan rumah tangga yang baru dipasang dan sudah operasional. Alokasi anggaran (masih dalam proses) diperlukan untuk membuat Hibah efektif. Program pemberian jaminan dan subsidi bunga untuk akses ke bank umum (Perpres 29/2009).  Bahkan pemerintah daerah yang layak diberikan kredit sekalipun sulit mendapatkan pinjaman dari sumber komersial, karena umumnya bank tidak begitu tertarik untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dan PDAM. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Pusat telah meluncurkan sebuah program dukungan kredit yang berusaha memberikan subsidi suku bunga dengan tujuan meningkatkan akses pemerintah daerah terhadap pembiayaan komersial dan untuk membiayai investasi sektor air. Program dukungan kredit tersebut tertuang dalam Perpres 29/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan 29/2009.

Program dan subsidi lainnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sedang disusun termasuk dukungan anggaran kepada PDAM untuk kebutuhan kas jangka pendek. Keterlibatan Sektor Swasta di Sektor Air

 Tabel 4-2: Partisipasi Sektor Swasta dalam Sektor Air Indonesia Kota  Jakarta Medan Batam  Tangerang  Tangerang  Ambon  Jambi Semarang Serang Pekanbaru Kota Sidoarjo Banjarmasin Manado

Bentuk kerjasama/Privatisasi Konsesi Penuh BOT – Air baku Konsesi Penuh Kontrak O&M ROT – Air baku  Joint Venture BOT – Air baku ROT – Air baku BOT – Air baku  Joint Operation Bentuk kerjasama/Privatisasi BOT – Air baku BOT – Air baku  Joint Venture

Investor Suez & Thames Degremont Cascal BV & BCS Tirta Cisadane PT. TKCM WMD Novco Degremont Gadang Berhad PT. KTDP Investor Vivendi PT. Adhi Karya WMD

Sumber: BPPSPAM, 2008

4.2 Sektor Air Minum Jawa Timur Struktur Industri Lokal

Provinsi paling timur pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Timur dengan ibukota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Pemerintahan dibawah Provinsi Jawa Timur dibagi lagi menjadi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di tiap-tiap daerah. Semua Kabupaten dan Kota memiliki Perusahaan Air Minum atau PDAM yang melayani penduduk masing-masing. PDAM tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap Pemerintah Provinsi. Namun, Pemerintah Provinsi dapat saja menyediakan dukungan untuk program dan kegiatan PDAM. Disamping itu, Perpamsimemiliki kantor di tingkat provinsi namun dengan peran ad hoc yang terbatas pada penyediaan materi pelatihan dan pengaturan acara tukar pandangan dan informasi yang dilaksanakan secara rutin.

PDAM-PDAM Jawa Timur

 Ada lima PDAM yang mengambil bagian dalam Proyek KPS-SPAM Umbulan, yaitu: Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Kelima PDAM ini secara umum berusaha meningkatkan kapasitas produksi, cakupan dan tingkat pelayanannya. PDAM Kota Surabaya dan PDAM Pasuruan saat ini telah mendapatkan air dari Mata Air Umbulan yang hanya membutuhkan sedikit klorinasi supaya dapat diminum. Kelima PDAM itu unik satu sama lain. PDAM Surabaya merupakan PDAM terbesar dalam hal sambungan rumah tangga (kira-kira 460.000). PDAM Surabaya juga paling menguntungkan diantara kelima PDAM tersebut. Kondisi kota Surabaya sendiri, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pekerjaan pemasangan sambungan pelanggan baru relatif mudah dan menguntungkan bagi PDAM. Cakupan layanan di Surabaya secara keseluruhan berada diatas target MDG sebesar 80%. Pada saat ini sebagian kecil dari air PDAM Surabaya, diperoleh dari Umbulan melalui pipa tua, namun sebagian besar pasokan air berasal dari Sungai Surabaya dimana PDAM memiliki instalasi-instalasi pengolahan. PDAM Sidoarjo adalah PDAM yang sangat membutuhkan sumber air. PDAM tersebut memiliki cakupan pelayanan dan tingkat pelayanan yang rendah. Menjaga kontinuitas suplai air di sebagian besar jaringan pelayanannya merupakan suatu tantangan. Permintaan tambahan sambungan rumah untuk air cukup besar namun kepadatan penduduk yang rendah menyebabkan penambahan sambungan cukup mahal. PDAM Sidoarjo sangat mendukung Proyek KPS SPAM Umbulan karena Sidoarjo merupakan wilayah industri dan perumahan dimana terdapat banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan pasokan air tambahan. PDAM Gresik adalah PDAM lain yang sangat membutuhkan air. Tingkat layanan saat ini rendah dengan pasokan air yang tidak dapat terjaga kontinuitasnya di banyak wilayah layanan. Kekurangan pasokan air merupakan masalah yang paling utama di Gresik, sedangkan sumber air tanah mulai terkena dampak intrusi air laut. Kepadatan penduduk yang rendah juga menyebabkan biaya operasi dan pemeliharaan menjadi lebih tinggi. PDAM Gresik sangat mengharapkan pasokan air dari Proyek KPS SPAMUmbulan; PDAM Gresik berencana menggunakan air Umbulan untuk mensubstitusi wilayah pasokan di wilayah pelayanan eksisting,sedangkan sumber air yang ada saat ini akan dipergunakan untuk pengembangan di  wilayah lain. PDAM Gresik saat ini sedang mengumpulkan dana investasi untuk merehabilitasi jaringan pipa distribusi. PDAM Gresik telah menyiapkan rencana umum perluasan jaringan distribusi untuk menyerap air Umbulan. PDAM Kota Pasuruan mendapatkan air dari mata air Umbulan. Baru-baru ini pipa baru telah dibangun untuk menggantikan pipa yang lebih tua, hal ini akan meningkatkan pemasokan air minum kepada para pelanggan didalam kota. Meskipun demikian, PDAM Kota Pasuruan masih membutuhkan pasokan air dari Proyek KPS-SPAM Umbulan. PDAM Kabupaten Pasuruan memiliki cakupan layanan terendah dari semua lima PDAM yang berpartisipasi dalam Proyek. PDAM ini juga memiliki kepadatan rendah dan pemanfaatan kapasitas produksi yang rendah. PDAM ini perlu memperoleh dana investasi untuk memperbesar

 Tabel 4-3 dibawah menyediakan informasi teknis tambahan tentang PDAM-PDAM yang berpartisipasi. Tabel 4-4 menunjukkan situasi permintaan dan pasokan di setiap wilayah layanan.  Tabel 4-3: Informasi Teknis PDAM Surabaya (2010)

Gresik (2009)

Pasuruan Regency (2009) 482

Pasuruan City (2009) 262

Sidoarjo (2010)

10.830

762

9.071

682

434.018

65.387

19.338

16.454

91.945

 Total NRW (%)

39,6

26

21,6

46

30,6

Cakupan (%)

79,2

27

7,4

50,2

18,6

Kapsitas Terpasang L/d Produksi Efektif  Jumlah Pelanggan

 Tarif rata-rata (IDR/m3)

-

1.896 (2d)

 Jumlah Daftar Pelanggan

-

12.400

Tunggu

1.026

255

4.091 (2d) -

-

-

Sumber: Kajian ulang komitmen beli lima PDAM calon penerima air Proyek SPAM Umbulan oleh PT SMI, dianalisa oleh konsultan.

Tabel 4-4: Keadaan Permintaan vs Persediaan

Permintaan vs Persediaan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

92

Jumlah Permintaan + NRW + Faktor Puncak (l/d) Kabupaten Pasuruan

60

189

252

316

381

488

562

637

714

Kota Pasuruan

198

210

222

234

247

261

275

291

307

Kabupaten Sidoarjo

546

590

835

1,154

1,755

2,306

2,650

3,037

3,469

3,953

9,942

10,322

10,990

11,236

11,531

11,786

12,001

12,184

12,367

736

726

795

886

986

1,049

1,094

1,141

1,190

11.483

12.036

13.490

14.506

15.572

16.322

17.059

17.814

18.754

Kota Surabaya Kabupaten Gresik Total Permintaan + NRW + Faktor Puncak (l/d)

10,69 746 12.75

32

Persediaan yang ada (l/d) Kabupaten Pasuruan Kota Pasuruan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya Kabupaten Gresik

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

182

282

282

282

282

282

282

282

282

282

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

10830

10830

10830

10830

10830

10830

10830

10830

10830

10830

555 Total Persediaan yang ada (l/d)

555

12.131

12.231

555 12.231

555 12.231

555 12.231

555 12.231

555 12.231

555

555

12.231

12.231

555 12.231

Neraca= Persediaan dikurangi Permintaan -Kelebihan/(Kekurangan) Persediaan Kabupaten Pasuruan

35

(94)

Kota Pasuruan

(16)

72

Kabupaten Sidoarjo

(77)

(121)

Kota Surabaya Kabupaten Gresik Total Kelebihan/(Kekurangan) Persediaan

(157)

(221)

(286)

48

35

(366)

(685)

(1.286)

60

(393)

(542)

(619)

7

(9)

(25)

(42)

(1.837)

(2.181)

(2.568)

(3.000)

(3.484) (1.537)

21

(467)

(825)

888

508

134

(160)

(406)

(701)

(956)

(1.171)

(1.354)

(181)

(171)

(191)

(240)

(331)

(431)

(494)

(539)

(586)

(635)

648

195

(519)

(1.259)

(2.275)

(3.341)

(4.091)

(4.828)

(5.583)

(6.523)

30

PDAB Jawa Timur

Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB)Jawa Timur didirikan tahun 1987, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2/1987 juncto Perda No. 12/1996. PDAB adalah murni perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan diberi tugas untuk mengelola sumber-sumber mata air di Jawa Timur untuk kemaslahatan masyarakat luas, dan sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum regional, khususnya lintas kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugasnya, PDAB dapat saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (misalnya koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ijin pengelolaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Penunjukkan Gubernur Jawa  Timur, PDAB telah mengelola instalasi penyediaan air bersih di kawasan industri PIER Pasuruan sejak tahun 1991. Sistem ini mengambil air dari sumur dalam, dan melayani sekitar 80 pelanggan kelas industri, bisnis, dan masyarakat sekitar dalam wilayah seluas 250 hektar, dengan total kapasitas produksi sekitar 120 liter/detik.

PDAB Jawa Timur

Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB)Jawa Timur didirikan tahun 1987, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2/1987 juncto Perda No. 12/1996. PDAB adalah murni perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan diberi tugas untuk mengelola sumber-sumber mata air di Jawa Timur untuk kemaslahatan masyarakat luas, dan sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum regional, khususnya lintas kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugasnya, PDAB dapat saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (misalnya koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ijin pengelolaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Penunjukkan Gubernur Jawa  Timur, PDAB telah mengelola instalasi penyediaan air bersih di kawasan industri PIER Pasuruan sejak tahun 1991. Sistem ini mengambil air dari sumur dalam, dan melayani sekitar 80 pelanggan kelas industri, bisnis, dan masyarakat sekitar dalam wilayah seluas 250 hektar, dengan total kapasitas produksi sekitar 120 liter/detik. PDAB juga memiliki beberapa proyek yang sedang dikembangkan, antara lain adalah Proyek KPSSPAM Umbulan, dan proyek penyediaan air di Blok Migas Cepu, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang Raya. Untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan, PJPK bermaksud untuk menunjuk PDAB sebagai offtaker   air curah, dan mendistribusikannya kepada kelima PDAM dan pelanggan potensial lainnya.

Peraturan Tarif dan Metodologi Penetapan Harga

Berdasarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri, PDAM dapat menetapkan tarif sendiri berdasarkan Rencana Bisnis lima tahunan yang disetujui oleh DPRD. Namun demikian, dalam banyak hal, tarif yang ada tidak dapat memulihkan modal dan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Struktur tarif PDAM pada umumnya bersifat progresif, yaitu, semakin banyak dikonsumsi maka tarif menjadi semakin mahal. Penetapan harga juga dibedakan berdasarkan jenis rumah tangga/pelanggan yang tersambung. Tarif lebih murah dibebankan kepada rumah tangga yang berpenghasilan lebih rendah. Gedung pemerintah, sekolah, industri, dan hotel dikategorikan secara terpisah dan memiliki struktur tarif yang berbeda.

5. Persyaratan Teknis Proyek 5.1 Lokasi Proyek Seperti yang telah disebut sebelumnya, Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan direncanakan akan memberikan supply pelayanan air minum bagi lima wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Proyek ini juga mungkin akan memberikan pasokan air kepadasatu wilayah pelayanan milik Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB)  Jawa Timur di Kawasan Industri PIER Kabupaten Pasuruan. Sumber air baku yang digunakan untuk Proyek sebagain besar akan diambil dari Mata Air Umbulan, yang secara administrative terletak di wilayah Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Lokasi Mata Air Umbulan

Untuk memberikan pelayanan air minum kepada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang tersebut di atas dan pelayanan Kawasan Industri PIER milik PDAB, maka air dari lokasi Umbulan akan dialirkan dengan menggunakan pipa transmisi, yang akan melewati 4 (empat) wilayah administratif Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

5.2 Lingkup Proyek Lingkup pekerjaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, meliputi: 1) Mendesain sistem penyediaan air minum Umbulan 2) Mengadakan dan membangun sistem penyediaan air minum, seperti dan tidak terbatas pada; intake, bak pengumpul, reservoir dan statsiun pompa, sistem pipa transmisi, pipa distribusi ke setiap offtake, peralatan mekanikal/elektrila dan lain sebagainya. 3) Menyediakan air minum untuk masyarakat melalui 16 (enam belas) offtake yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

5.3 Mata Air Umbulan Informasi Umum

Mata Air Umbulan diperkirakan berasal dari curah hujan di kawah Gunung Bromo yang kemudian bergerak ke bawah tanah menuju pantai ditambah dengan air yang berasal dari curah hujan di kawasan Gunung Bromo. Namun sebelum mencapai pantai, sebuah kekuatan geologis mendorong air ke permukaansehingga muncul Mata Air Umbulan. Kawasah hutan di Gunung Bromo di beberapa area mengalami penggundulan hutan, rusaknya kondisi hutan ini dianggap sebagai salah satu alasan mengapa dalam beberapa tahun terakhir pengukuran debit mata air umbulan cenderung menunjukkan penurunan. Mata Air Umbulan telah terdokumentasi mungkin selama 200 tahun. Pada tahun 1920-an dibangun pipa pertama untuk mengangkut air dari Umbulan ke Surabaya dan Pasuruan. Setelah periode tersebut, air minum lebih murah diambil dari sungai sampai tahun 1970-an ketika dampak polusi mulai dirasakan. Ini menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali Umbulan sebagai sumber air yang lebih bersih dan lebih murah. Gambar-gambar di bawah ini 1, memperlihatkan peta situasi mata air Umbulan dan gambar situasi geohidrologi mata air Umbulan

Gambar Situasi Mata Air Umbulan Batas tanah dan Head Pond

Secara visual situasi mata air Umbulan terdiri dari satu kolam utama dimana di dalamnya terdapat Sumber Mata Air Umbulan. Di dalam sumber Mata Air Umbulan telah terpasang pipa air minum untuk PDAM Surabaya dan Pasuruan. Pada lokasi sekitar mata air juga terdapat kolam renang, warung, kiosk serta beberapa beruga kecil. Secara umum sekitar Mata  Air Umbulan merupakan lokasi wisata. Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah memprogramkan untuk merelokasi fasilitas umum yang ada di sekitar Mata Air ke tempat lain yang merupakan dukungan untuk program SPAM Umbulan. Gambar dan photo di bawah ini ilustrasi situasi Umbulan.

Gambar: situasi mata air Umbulan

Photo: mata air Umbulan

Kualitas Mata Air Umbulan

Kualitas air Umbulan cukup baik dan layak untuk dijadikan sebagai air baku untuk air minum. Menurut Permenkes No. 493 Tahun 2010 tentang stándar baku mutu air minum adalah maksimum 5 NTU. Berdasarkan hasil data yang ada tingkat kekeruhan air Umbulan maksimum 1.35 NTU, hal ini menunjukan bahwa air Umbulan memenuhi syarat. Kuantitas

Secara morfologis MA Umbulan, merupakan bagian dari morfologi pegunungan yang dibatasi oleh G. Bromo (+ 2150 m) di bagian selatan dan garis pantai di bagian utara. Sedangakan secara fisiografis, mata air Umbulan, terletak dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Umbulan. Dalam laporan final “Studi Penelitian Hidrogeologi Daerah Umbulan (P3SDA, 2007), menyatakan bahwa CAT Umbulan mempunyai luas 1.012,62 km2  dan merupakan bagian dari CAT Pasuruan yang memiliki luas 1.596 Km 2.

Umbulan (namun perlu juga dipertimbangkan alokasi debit air lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

5.4 Intake, Ground Reservoir dan Station Pompa Intake Head Pond

Sumber air mata air Umbulan berada pada ketinggian +24 m di atas permukaan laut (msl). Mata air Umbulan muncul dari lapisan batuan vulkanik kwarter yang belum padu, sehingga mata air yang keluar akan relatif peka terhadap gangguan atau perubahan dari keadaan yang sudah ada. Penempatan intake diupayakan tidak menyebabkan terganggunya aliran air dari mata air utama yang mengalir secara alamiah dan level intake tidak lebih tinggi dari mata air. Intake Head Pond dapat ditempatkan pada sisi sebelah kiri dari Head Pond atau pada pintu air sebelah utara (pintu air untuk kolam renang). Lokasi penempatan intake Head Pond pada tempat lainnya dimungkinkan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis yang disyaratkan serta faktor geohidrologis dari mata air Umbulan itu sendiri.

Indikatif konstruksi Intake terbuat dari konstruksi beton bertulang dan pasangan bata dilengkapi dengan screen (saringan), berupa bar screen dari besi atau plat baja untuk menyaring sampah kasar dari sisa dedaunan atau ranting dan wire mesh screen ukuran 100 mm

untuk intake lengkap dengan desain kriteria dan spesifikasinya. Kapasitas air baku yang direncanakan akan diambil dari Head Pond sebanyak 3.000 l/s. Dari intake air dialirkan ke ground reservoir. Dua alternatif ground reservoir, pertama di lokasi bekas kolam renang, kedua di depan Balai Perikanan. Indikatif konsep teknis untuk kapasitas reservoir sebesar 30.000 m2, dilengkapi dengan ruang pompa dan peralatan mekanikal/elektrikal lainnya. Investor diminta untuk mendesain dan menghitung kapasitas ground reservoir dan pumping station yang diusulkan. PJPK telah memiliki ijin pemanfaatan tanah Umbulan sebesar 5 Ha, lokasi reservoir dan pump station dalam dokumen ini berada dalam lokasi 5 Ha tersebut. Investor dipersilahkan untuk mengusulkan lokasi reservoir dan pump station di lokasi lain sekitar Umbulan.  Apabila lokasi reservoir dan pump station yang diusulkan berada di luar 5 Ha, biaya pembebasan tanah dibebankan kepada badan usaha. Pada lokasi ground reservoir dan pump station Umbulan perlu dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti; ruang pompa, kantor, ruang genset dan panel, ruang listrik, gudang, tempat jaga, parkir dan sebagainya. Dalam usulan teknis Badan usaha perlu melakukan kajian terhadap struktur tanah dan batuan di lokasi reservoir untuk keperluan kontruksi bangunan sipil. Ground reservoir juga mutlak memerlukan pompa. Pompa digunakan untuk mengalirkan air dari ground reservoir Umbulan ke tiap offtake. Indikatif desain teknis perlu diadakan dan dipasang pompa untuk kapasitas total sebesar 4000 l/s dengan Head 90 m. Kombinasi jumlah unit pompa dapat didesain oleh Badan usaha dengan tetap memperhatikan persyaratan dan kriteria teknis nya. Head pompa dapat berbeda tergantung dari konsep atau desain sistem yang diusulkan. Stand by pump untuk cadangan perlu diperhitungkan dalam usulan desain Badan usaha. Supply arus listrik direncanakan bersumber dari PLN. Diperlukan satu sistem arus listrik tersendiri dari PLN. Sedangkan untuk sumber listrik cadangan tetap disediakan generator set dengan kapasitas arus yang lebih rendah, setidaknya untuk menjalankan pompa dalam posisi speed yang rendah. Jumlah daya listrik yang diperlukan untuk pump station Umbulan sebesar 8.000 KVA termasuk untuk kebutuhan penerangan lainnya. Tapak

Penempatan intake Tapak lebih komplek karena debit aliran air dari Tapak tersebar di beberapa titik. Terdapat 3 (tiga) mata air disekitar Tapak Umbulan yang mengalir ke Sungai Rejoso yang dapat digunakan untuk tambahan kapasitas sistem Umbulan. Ke-tiga mata air tersebut adalah mata air Sumber Buntung, Sumber Gedang dan Sumber Janti. Namun demikian data debit yang termuktakhir dari ke-tiga mata air tersebut belum diperoleh. Penilitian lebih detail mengenai kapasitas mata air dan kualitas air ketiga mata air tersebut perlu dilakukan. Indikatif konsep sistem untuk intake Tapak direncanakan akan memanfaatkan ke-tiga mata air tersebut, diusulkan masing-masing mata air tersebut dibuat bronkaptering untuk selanjutnya dikumpulkan dalam satu bak pengumpul. Dari bak pengumpul dipompakan ke ground

-

sump well (bak pengumpul) intake pump pipa transmisi peralatan mekanikal/elektrikal lainnya

Pembangunan intake Tapak dapat dilaksanakan lebih lambat dari intake Head Pond, karena tersedianya air baku dari Head Pond dan keterlambatan penyerapan dari setiap offtake PDAM. Namun demikian intake Tapak harus siap sebelum semua offtake memerlukan tambahan air selambat lambatnya sebelum 2017. Kapasitas air baku yang direncanakan diambil dari Tapak sebesar 1000 l/s. Pengadaan dan pembangunan intake, ground reservoir dan pump station diharuskan mengikuti standar, kriteria dan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam dokumen tender. Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis

Kriteria desain dan spesifikasi teknis untuk usulan unit produksi diantaranya terdiri dari; ground reservoir, pump station dan peralatan mekanikal/elektrikal lainnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:  Tabel kriteria desain intake, ground reservoir dan pumping station No

Description

1 2 3 4 5

Production plant : 2 – 6% x Q max day Pemeliharaan tidak menggangu kualitas air Provide reliable operation Mudah pemeliharaan Sirkulasi air pada reservoir berupa baffle atau menempatkan inlet dan outlet pada sisi yang berlawanan dengan posisi outlet di bawah. Pemeliharaan reservoir tidak mengganggu hilangnya tekanan pada sistem transmisi. Jika mengusulkan single reservoir harus dibagi kedalam beberapa kompartement untuk tetap tersedianya volume air dalam resrevoir. Perlindungan sempurna terhadap kontaminasi pada bagian permukaan dan sisi dinding. Perlindungan kontaminasi dari kotoran hewan, seranggga dan kotoran lain yang berbahaya. Tersedianya ventilasi udara serta sistem drainase yang baik. Tersedianya perlengkapan alat ukur yang memadai, untuk mengukur ketinggian muka air dalam reservoir. Tersedianya sarana untuk perbaikan, pengangkatan dan pemindahan pompa. Konstruksi fondasi pompa harus cukup baik, kaitannya dengan penempatan pompa dan motor yang dipasang secara terpisah. Tersedianya remote control dan peralatan telemetry Tersedianya bangunan untuk melindungi pompa dan mesin, pemeliharaan dan juga sebagai pembatas terhadap lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak kebisingan. Operational buffer : 15 20% of average daily demand

6 7

8 9 10 11 12 13

15 16 17

Standar kelistrikan: SNI, NEN Efisiensi pompa dan motor : minimal 80% and 90% Umur teknis: 10 tahun untuk pompa dan motor 5 tahun

5.5 Sistem Transmisi Outline Sistem

Sistem dipilih didasarkan pada kesederhanaan dalam desain, mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Sistem pengaliran tidak dapat dilakukan secara gravitasi karena ketinggian Umbulan lebih rendah dari daerah pelayanan dan rute jalur pipa yang cukup panjang. Sistem pemompaan merupakan salah satu sistem yang ekonomis. Indikatif rencana sistem terdiri dari production station (pump station Umbulan) dan 2 (dua) station pompa pada pipa transmisi. Enam belas (16) offtake point lengkap dengan ground reservoir, control measurement devices dan chlorination process,eralatan pompa dan listrik,bangunan pendukung serta peralatan sistem automatis. Pertimbangan pemilihan jalur pipa didasarkan pada ketentuan syarat-syarat hidrolis, kondisi tanah, pembebasan lahan, faktor lingkungan dan sosial. Pada umumnya pipa akan tertanam pada badan jalan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembebasan lahan.  Jalur pipa dari Umbulan menuju Gresik pada umumnya relatif datar pada ketinggian +5 m dpl sampai dengan +34 m dpl. Lokasi tertinggi berada di offtake untuk PDAM Kabupaten Gresik pada ketinggian +96 m dpl. Kondisi tanah sepanjang jalur pipa transmisi berpasir dengan muka air tanah yang dangkal.  Air bersih yang dipompakan dari Umbulan menuju Gresik perlu dibebashamakan melalui desinfection proses. Proses desinfection dapat dipilih dengan berbagai pertimbangan teknologi dan ekonomis. Pengadaan tanah untuk pump station, jalur pipa, gudang maupun penyimpanan material pada saat konstruksi menjadi tanggung jawab badan usaha. Pengadaan dan pemasangan sumber daya listrik kurang lebih 11 kVA juga menjadi tanggung jawab badan usaha. Pengadaan sumber daya listrik diperlukan di lokasi pump station Umbulan dan juga pump station pada jalur pipa transmisi. Pengadaan dan pemasangan sumber daya listrik pada reservoir offtake menjadi tanggung jawab PDAM. Pada sistem transmisi Badan usaha juga diminta untuk menyediakan emergency Power Supply dengan Generator Set. Pelaksanaan konstruksi semaksimal mungkin menggunakan bahan material lokal yang ada di Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya, dengan maksimum keterlibatan kontraktor Indonesia yang berpengalaman dalam pekerjaan sejenis. Kualitas standard tinggi diterapkan dalam Proyek ini. Beberapa teknis konstruksi pemasangan pipa perlu dipertimbangkan dalam Proyek ini, metode konstruksi yang inovatif sangat diperlukan mengingat pipa yang akan dipasang pada badan

 Jalur Pipa

 Jalur pipa transmisi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Jawa  Timur nomor 188/497/KPTS/013/2011. Gambar jalur pipa transmisi dari Umbulan sampai dengan Gresik dapat dilihat pada gambar - gambar 5  di bawah ini. Gambar jalur pipa Umbulan sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur

Keterangan:note to scale

Gambar jalur pipa transmisi Umbulan

Pada umumnya jalur pipa transmisi merupakan jalan Desa, jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Negara. Beberapa section juga akan melewati ladang, kebun dan tanah kosong lainnya.  Teridentifikasi terdapat kurang lebih 86 titik belokkan 90o. Beberapa diantaranya berada pada bangunan rumah maupun bangunan lainnya. Pada beberapa titik untuk menghindari belokkan 90o badan usaha diijinkan untuk menggeser jalur pipa dari jalur yang sudah ditetapkan, biaya pembebasan tanah dibebankan kepada badan usaha. Pada section wilayah Kandangan menuju Gresik pipa akan berada dipinggir jalur rel Kereta  Api dengan kondisi setempat berupa rawa dan tambak. Pada section ini di pinggir rel Kereta  Api juga sudah terdapat pipa untuk Petrokimia dan Gas. Situasi jalur pipa transmisi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  Jalur pipa pada umumnya relatif datar, berada pada ketinggian + 5 msl sampai dengan + 90 msl. Muka air tanah sepanjang jalur pipa cukup rendah, direkomendasikan kepada badan usaha untuk melakukan kajian muka air tanah sepanjang jalur pipa untuk meminimalisasi permasalahan pada saat konstruksi pemasangan pipa. Profil jalur pipa transmisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar profil ketinggian jalur pipa

 Tabel indikasi situasi jalur pipa transmisi Umbulan - Gresik

Sumber: identifikasi jalur dan data olahan

Panjang jalur pipa dari mata air Umbulan sampai dengan Gresik kurang lebih sepanjang 102.331 meter. Sepanjang Umbulan - Gresik teridentifikasi terdapat 87 unit jembatan pipa dengan lebar sungai 3 m sampai dengan 150 m. Konstruksi jembatan dapat digunakan siphon (under pass crosing) maupun jembatan pipa (above the river). Sepanjang jalur pipa transmisi akan ditempatkan offtake (clear water storage for PDAM), direncanakan terdapat 16 offtake yang tersebar pada 5 (lima) Kabupaten dan Kota penerima

 Tabel indikasi panjang jalur pipa per section No section -1 section -2 section -3 section -4 section -5 section -6 section -7 section -8 section -9 section -10 section -11 section -12 section-13 section-14 section -15 section -16

Section Pump Station Umbulan ke offtake Winongan Offtake Winongan ke Pohjentrek Offtake Pohjentrek ke offtake PIER Offtake PIER ke offtake Beji Offtake Beji ke offtake Gempol Offtake Gempol ke offtake Jabon Offtake Jabon ke offtake Porong Offtake Porong ke offtake Tanggulangin Offtake Tanggulangin ke offtake Candi Offtake Candi ke offtake Sidoarjo Offtake Sidoarjo ke offtake Buduran Offtake Buduran ke offtake Gedangan Offtake Gedangan ke offtake Waru Offtake Waru ke Taman (Pump Station 2) Pump Station 2 ke Pump Station 3 (Gresik) Pump Station 3 ke offtake Giri total

Panjang (m) 3,500 9,416 12,000 6,500 7,900 2,962 5,096 6,300 5,098 2,375 3,133 2,950 4,550 700 27,566 2,285 102,331

Sumber: hasil olahan data

Pipa Transmisi

Sistem transmisi tidak dapat dilakukan secara gravitasi, karena ketinggian sumber Umbulan lebih rendah dari offtake Gresik. Indikatif desain untuk pipa transmisi direncanakan akan menggunakan diameter pipa 1000 mm sampai dengan 1800 mm. Badan usaha diminta untuk mendesain sistem transmisi, pump station / booster pump (apabila diperlukan), pompa, sumber daya listrik, sumber daya cadangan, peralatan mekanikal dan elektrikal, kapasitas storage dan sebagainya. Standar kriteria dan spesifikasi teknis untuk pipa transmisi adalah sebagai berikut: 1.  Velocity (V) ditetapkan; 1.5 - 1.8 m/s 2. Kekasaran pipa roughnes; ditetapkan 130 – 150 untuk Hanzen William Method sedangkan faktor k untuk Darcy menyesuaikan 3.  Working pressure ditetapkan 120 m (12 bar). 4.  Jenis dan bahan pipa; ditentukan badan usaha 5. Diameter pipa; ditentukan badan usaha 6. Semua material pipa dan acessories mengikuti standar national Indonesia dan International seperti; AWWA, ASTM, JIS, DIN, SNI, ISO etc. 7. Pipa mampu menahan beban 40 ton dari atas jalan 8. Kedalaman pipa 1.5 m dari punggung pipa ke permukaan 9. Umur teknis 50 tahun 10. Desain period untuk penggunaan lebih dari 30 tahun Badan usaha diminta untuk mendesain sistem transmisi dari Umbulan sampai dengan Gresik.

-

bahan material tanah untuk lapisan penutup, resistensi bahan dan bahan kimia pembelokkan dan pemotongan yang diijinkan, kemudahan dalam perbaikan kebocoran dan kerusakan serta penyambungan dimasa yang akan datang, resiko kerusakan akibat faktor lainnya, perubahan bentuk yang disebabkan oleh temperatur, perubahan vegetasi akar tanaman dan lain sebagainya.

Bagian dari pekerjaan pipa transmisi akan terdiri dari pengadaan pipa dan acessorisnya, pemasangan pipa dan accessorisnya serta perbaikan kembali setelah selesai pengerjaan pemasangan. Pekerjaan pemasangan pipa transmisi mengikuti jalan dan akan dipasang pada badan jalan. Lebar jalan mulai dari 3 meter sampai dengan lebih dari 10 meter dengan situasi jalan seperti jalan komplek perumahan, jalan raya, jalan kampung dan sebagainya. Beberapa kilometer dari pipa transmisi yang harus di pasang, berada pada tanah rawa dan tambak.

5.6. Pump Station Indikatif desain sistem, diperlukan 2 (dua) unit pump station. Yaitu pump station satu (PS 1) di sekitar Taman dan pump station dua (PS 2) di Gresik. Pump station 1 juga berfungsi sebagai storage untuk mensuplai offtake Surabaya di Wonocolo sedangkan pump station 2 di Gresik berfungsi sebagai storage transfer untuk mensuplai offtake Giri yang berada pada ketinggian +96 m dpl. Masing-masing pump station dilengkapi dengan ground reservoir, ruang pompa, panel listrik, peralatan mekanikal/elektrikal, telemetri sistem, bangunan pendukung dan lain sebagainya. Ground reservoir dan pump station 1 (PS 1) di Taman didesain untuk menampung air sebesar 2000 l/s, yang berfungsi untuk mensuplai offtake PDAM Kota Surabaya di Wonocolo sebesar 1000 l/s dan mensuplai ground reservoir dan PS 2 di Gresik sebesar 1000 l/s. Indikatif desain pada pump station 1, direncanakan dipasang dua (2) unit pompa kapasitas 500 l/s, Head 70 m untuk mensuplai reservoir di Gresik (PS 2) dan dua unit kapasitas 500 l/s, Head 30 m untuk mensuplai offtake PDAM Kota Surabaya di Wonocolo. Pump station 2 direncanakan dipasang dua unit pompa kapasitas 500 l/s, Head 100 meter untuk mensuplai offtake PDAM Kabupaten Gresik yang berada di bukit Giri elevasi + 96 m dpl. Spesifikasi teknis yang ditentukan untuk pompa, motor dan panel pada tabel di bawah ini.  Tabel spesifikasi teknis untuk pompa, motor dan panel No

Uraian

1 2

Pump efficiency Efficiency motor Curve characteristic

3 4

Pump dan Stand by Genset After sales service

5

Jenis pompa

6

life time pompa motor Mechanical seal Putaran Motor Panel

7 8 9 10

Ditentukan

minimal 80% minimal 90% Best efficiency & non overloaded disemua titik kerja kurva jenis silent perwakilan resmi di Indonesia perlu dilampirkan dalam dok penawaran Positif sunction, no vibration Dilengkapi dengan air vortex separator minimal 10 tahun minimal 5 tahun harus terbuat dari stainless atau setara 1500 rpm Inverter controler dengan variable speed variable frequency drive controller

5.7.

Daya Listrik

Sistem Umbulan memerlukan daya listrik yang cukup besar. Indikatif desain untuk pump station 1 diperlukan daya listrik sebesar 1.960 KVA dan pump station 2 juga diperlukan daya listrik 1.960 KVA. Total daya listrik yang diperlukan untuk pump station pada jalur pipa transmisi sebesar 4,082 KVA.  Total daya listik yang diperlukan untuk keseluruhan sistem sebesar 11.941 KVA sudah termasuk untuk keperluan arus listrik lain seperti penerangan dsb. Badan usaha diminta untuk menyediakan daya listrik. Sumber daya listrik digunakan dari PLN dan Generator Set sebagai sumber daya cadangan. Perhitungan tarif listrik sesuai dengan ketentuan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 Tahun 2010. Spesifikasi teknis untuk daya listrik beserta peralatan lainnya sesuai dengan standard yang diberikan oleh PLN selaku provider. Untuk generator set alat yang diadakan jenis silent. Spesifikasi yang ditentukan untuk Generator Set adalah; 20% dari total daya listrik harus tersedia apabila menggunakan tarif bisnis to bisnis dan 50% dari total daya listrik harus tersedia apabila menggunakan tarif industri.

5.8.

Offtake

Offtake digunakan untuk menampung air Umbulan sebelum didistribusikan ke masing-masing pelangan PDAM. Lokasi dan kapasitas offtake merupakan usulan PDAM. Badan usaha diberi ijin untuk mengkaji kapasitas reservoir di offtake namun debit yang harus disediakan untuk setiap offtake ditetapkan. Panjang jalur yang diperlukan dari titik tapping ke setiap reservoir offtake bervariasi. Dalam tabel dibawah ini diperlihatkan panjang pipa dari tapping point ke setiap offtake. Tabel lainnya memperlihatkan debit untuk setiap offtake PDAM. Gambar selanjutnya memperlihatkan indikasi lokasi setiap offtake PDAM. Kapasitas reservoir setiap offtake diusulkan oleh setiap PDAM. Badan usaha dapat mengkaji kapasitas reservoir yang diperlukan untuk setiap offtake. Tabel di bawah memperlihatkan kapasitas reservoir setiap offtake PDAM. Penyediaan bangunan reservoir offtake, unit chlorinasi dan bulk water meter berikut assesoris lainnya termasuk dari pekerjaan kontraktor. Sedangkan pompa distribusi, kebutuhan daya listrik dan peralatan serta sarana lainnya merupakan pekerjaan setiap PDAM.

 Tabel 5 panjang jalur pipa dari titik tapping point ke setiap offtake  Jalur Pipa

Panjang (m)

Pipa transmisi ke Offtake Winongan Pipa transmisi ke Offtake Pohjentrek Pipa transmisi ke Offtake Pasuruan Pipa transmisi ke PIER (PDAB) Pipa transmisi ke Offtake Beji Pipa transmsisi ke Offtake Gempol Pipa transmisi ke Offtake Porong 2 (PDAB) Pipa transmisi ke Offtake Porong 1 Pipa transmisi ke Offtake Tg. Angin Pipa transmisi ke Offtake Candi Pipa transmisi ke Offtake Sidoarjo Pipa transmisi ke Offtake Buduran Pipa transmisi ke Offtake Gedangan Pipa transmisi ke Offtake Waru Pipa transmisi ke Offtake Wonocolo total

2,970 1,720 180 2,500 30 1,400 3,700 3,600 300 2,650 3,700 1,250 1,375 3,102 2,000 30,477

Sumber: laporan dan hasil olahan

 Tabel kebutuhan air untuk setiap offtake PDAM No

Offtakers PDAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Offtake Winongan Offtake Pohjentrek Offtake Pleret Offtake PIER Offtake Beji Offtake Gempol Offtake Porong I (PDAB 2) Offtake Porong II Offtake Tanggulangin Offtake Candi Offtake Sidoarjo Offtake Buduran Offtake Gedangan Offtake Waru Offtake Wonocolo Offtake Giri  Total

PDAM

PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kota Pasuruan PDAB Pemprov Jatim PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kab. Pasuruan PDAB Pemprov Jatim PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kota Surabaya PDAM Kab. Gresik

Kebutuhan Air (l/detik)

125 75 110 100 150 70 100 50 150 270 300 100 200 200 1000 1000 4000

 Tabel kebutuhan reservoar air untuk setiap offtake PDAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Offtake Winongan kapasitas 2.200 m3 Offtake Pohjentrek 800 m3 Offtek Pleret 1000 m3 Offtake PIER 1500 m3 Offtake Beji 2.200 m3 Offtake Gempol 2.400 m3 Offtake Jabon 500 m3 Offtake Porong 500 m3 Offtake Tg. Angin langsung ke pipa distribusi Offtake Candi 1.500 m3 Offtake Sidoarjo 3.750 m3 Offtake Buduran 1000 m3 Offtake Gedangan 2000 m3 Offtake Waru 3000 m3 Offtake Wonocolo 14.000 m3 Offtake Giri 5000 m3 dan 4000 m3

 Tabel Rencana Penyerapan Air Umbulan

Kapasitas Produksi

4000 L/det

Kehilangan air (2%)  Volume Penjualan Air PDAM/ PDAB

PDAM Kota Pasuruan

80 L/det 3,920 L/det RENCANA PENYERAPAN AIR UMBULAN (Lt/det)

2015

2016

2017

2018

2019

50

75

100

110

110

PDAM Kabupaten Pasuruan

140

190

250

320

410

PDAB Provinsi Jatim

100

150

200

200

200

PDAM Kabupaten Sidoarjo PDAM Kota Surabaya

500 500

800 1,000

1,000 1,000

1,200 1,000

1,200 1,000

PDAM Kabupaten Gresik

550

700

1,000

1,000

1,000

1,840

2,915

3,550

3,830

3,920

 TOATL PENYERAPAN

Gambar indikasi lokasi offtake PDAM

5.9.

Komponen Proyek

Komponen proyek Umbulan akan terdiri tapi tidak terbatas pada: Konstruksi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Konstruksi intake Tapak Konstruksi intake Head pond Konstruksi clear water tank Konstruksi ground reservoir dan pumping station Konstruksi pipa intake Pengadaan, dan pemasangan peralatan mekanikal elektrikal Konstruksi bangunan/kantor operasional Konstruksi bangunan rumah jaga ( Secuity building construction  ) Konstruksi bangunan catu daya listrik (  power building construction   ) Konstruksi gudang ( warehouse construction  ) Konstruksi rumah generator set Konstruksi jalan akses Konstruksi pagar Konstruksi drainase

Mekanikal Elektrikal

1. 2. 3. 4. 5.

Pengadaan dan pemasangan pompa Pengadaan dan pemasangan panel listrik Pengadaan dan pemasangan suplai arus listrik PLN Pengadaan dan pemasangan generator set Pengadaan dan pemasangan meter induk dan sistem automasisasi

Pipa Transmisi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Survei dan pengukuran jalur pipa Pengadaan/pembebasan tanah Pengadaan dan pemasangan pipa Pengadaan dan pemasangan jembatan pipa dan pipa penyeberangan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pump station  Pekerjaan pengadaan dan pemasangan ground reservoir Pengadaan dan pemasangan mekanikal elekterikal Pengadaan dan pemasangan pompa dan catu daya listrik dan panel Konstruksi bangunan rumah jaga ( Secuity building construction  ) Konstruksi bangunan catu daya listrik (  power building construction   ) Konstruksi rumah generator set

Tapping dan Titik Offtake

1. 2. 3. 4.

Survei dan pengukuran jalur pipa Pengadaan dan pemasangan pipa Rehabilitasi pipa eksisting Konstruksi reservoir offtake

6. Kerangka Hukum dan Peraturan 6.1 Dasar Hukum untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan Hak-hak atas Air

Pemanfaatan sumber daya air di Indonesia terutama diatur berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2004 (“ UUNo. 7/2004”), yang menggolongkan air kedalam (1) air permukaan dan (2) air tanah. Sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Penguasaan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan mempertahankan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang a da. Secara hukum, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berwenang untuk memberikan hak guna air. Hak guna air terbagi dalam dua kategori: (1) hak guna pakai air, untuk kebutuhan dasar sehari-hari dan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi, dan (2) hak guna usaha air, untuk tujuan komersial. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada individu atau badan usaha berdasarkan izin dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hak guna pakai air memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat dapat diperoleh tanpa membutuhkan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Hak Guna Pakai  Air memerlukan izin apabila: (1) cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, (2) ditujukan untuk melayani kepentingan kelompok yang membutuhkan air dalam jumlah besar, dan (3) digunakan untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada. Sistem Penyediaan Air Minum

Undang-Undang Nomor 7/2004 mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (“ SPAM”). Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan BUMN dan/atau BUMD terutama bertugas sebagaipenyelenggara pengembangan SPAM dan koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (“PP No. 16/2005”) mengatur bahwa SPAM dapat dilakukan melalui jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi: 

Unit Air Baku



Unit Produksi Merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi. Unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.



Unit Distribusi  Terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur, dan peralatan pemantauan. Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontiunuitas pengaliran (selama 24 jam per hari).



Unit Pelayanan  Terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.



Unit Pengelolaan  Terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan non-teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi. Pengelolaan non-teknis terdir dari administrasi dan pelayanan.

Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air. Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan. Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri kesehatan. Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM. PP No. 16/2005 memberikan peluang untuk badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan opsi sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan BUMN atau BUMD penyelenggara SPAM untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan BUMN atau BUMD dimaksud; atau 2. Bekerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, untuk berperan serta dalam penyelenggaraan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMN atau BUMD penyelenggara. Badan usaha swasta dimaksud dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan SPAM. Potensi perlibatan badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan umum. Skema KPS dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum

Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 (“ Perpres KPS”). Selain Perpres KPS, Pemerintah juga telah menerbitkan panduan pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Khusus di sektor infrastruktur air minum, Pemerintah juga telah menerbitkan panduan pelaksanaan KPS melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kerjasama Konsesi Sistem Penyediaan Air Minum (“ Permen PU No. 12/2010 ”) Permen PU No. 12/2010 menegaskan kembali pengaturan PP No. 16/2005 terutama mengenai partisipasi badan usaha swasta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMN atau BUMD penyelenggara, yaitu meliputi: a. daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis belum terlayani oleh jaringanperpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau b. daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya belum termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) lima tahunan BUMN/BUMD penyelenggara. Lingkup kerjasama pengusahaan Pengembangan SPAM melputi unit air baku, unit produksi, unit pelayanan, dan/atau pengelolaan. Dalam hal lingkup kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM hanya meliputi sebagian dari unit SPAM tersebut maka untuk menyelenggarakan unit SPAM yang tidak dikerjasamakan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenagannya dapat menugaskan BUMN/BUMD penyelenggara atau BLU penyelenggara SPAM. Bentuk perjanjian kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi: a. kontrak bangun, guna, serah (build, operate, and transfer) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM; atau b. bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kewenangan Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek SPAM Umbulan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di bidang air minum. Berdasarkan Lampiran Huruf C Angka 4 PP No. 38/2007, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sehubungan dengan pemberian izin penyelenggaraan SPAM adalah sebagai berikut:

•

Pemerintah Kabupaten/Kota: Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di  wilayahnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 37 PP No. 16/2005 diatur kewenangan antar tingkat pemerintahan dalam penerbitan izin penyelenggaraan SPAM sebagai berikut: • • •

Pemerintah Pusat: Memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi; Pemerintah Provinsi: Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota; Pemerintah Kabupten/Kota: Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di  wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka penyelenggaraan pengembangan SPAM yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi pada dasarnya merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, termasuk kewenangan dalam menerbitkan izin penyelenggaraan. Hal tersebut di atas, kembali ditegaskan dalam Pasal 6 Permen PU No. 12/2010 yang mengatur bahwa Gunernur bertindak sebagai PJPK untuk kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM yang daerah pelayanannya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek SPAM yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam satu  wilayah provinsi karena bertujuanuntuk melayani kebutuhan air minum lima daerah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur Mengacu pada peraturan-peraturan di atas, maka Gubernur Provinsi Jawa Timur merupakan PJPK yang tepat untuk Proyek SPAM Umbulan. Pengadaan Badan Usaha untuk Skema KPS

Berdasarkan Peraturan KPS dan Permen PU No. 12/2010, pengadaanbadan usaha/sponsor swasta atauBadan Usahauntuk proyek infrastuktur melalui KPS dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 



Perencanaan pengadaan Badan Usaha, meliputi (1) rencana pembentukan panitia pengadaan oleh PJPK, (2) penetapan jadwal pengadaan, (3) penjajakan minat ( market sounding   ); (4) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan (4) penyusunan dokumen prakualifikasi dan dokumen pelelangan.

Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha dan penandatanganan perjanjain kerjasama, yang meliputi prakualifikasi, pelaksanaan penawaran, dan penandatanganan perjanjian kerjasama

PRA KUALIFIKASI • •

• •

•

•

•

•

•

• •

•

Pengumuman Pendaftaran dan penyerahan EoI Pengambilan dokumen Penyerahan kembali dokumen Evaluasi dan klarifikasi dokumen Penetapan daftar peserta yang lolos Pengesahan hasil prakualifikasi Pengumuman hasil prakualifikasi Sanggahan (7 hari sejak pengumuman) Penelitian sanggahan Evaluasi ulang (jika sanggahan diterima) Pengumuman hasil evaluasi

PENAWARAN •

• •

• •

•

• •

•

•

• •

Penyusunan daftar peserta Penyampaian undangan Pengambilan dokumen pengadaan Penjelasan pengadaan Penyampaian dokumen pengadaan Pembukaandokumen penawaran Evaluasi penawaran Pembuatan berita acara hasil pengadaan Penetapan pemenang pengadaan Pengumumanpemenang pengadaan Sanggahan Surat penetapan pemenang

PERJANJIAN •

•

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Perjanjian kerjasama harus memuat ketentuan minimum antara lain sebagai berikut: Ruang lingkup penyelenggaraan; Standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air); Tarif awal dan formula perhitungan tarif; Jangka waktu penyelenggaraan; Hak dan kewajiban para pihak

Penetapan Tarif/Tarif Air

 Tarif air diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman  Teknis dan Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (“ PMDN No. 23/2006”). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23/2006, Tarif Air ditentukan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) yang bersangkutan. Prinsip dan kriteria penetapan tarif air adalah sebagai berikut: a. Keterjangkauan dan kesetaraan: tarif harus terjangkau untuk pelanggan dengan Upah Minimum Regional dan tarif dapat diimplementasikan dengan subsidi silang antar pelanggan; b. Kualitas layanan: tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan; c. Pengembalian biaya ( cost recovery   ): tarif harus mampu menutupi semua biaya dan mencapai margin keuntungan yang wajar (peraturan menetapkan margin keuntungan 10% sebagai margin keuntungan yang wajar); d. Efisiensi dalam penggunaan air: tarif dapat ditetapkan secara progresif, yang diterapkan untuk pelanggan dengan konsumsi air diatas standar kebutuhan dasar air minum. Untuk ini, PDAM bisa membagi blok konsumsi antar pelanggan, yaitu:(i) blok pelanggan untuk standar kebutuhan dasar dan (ii) blok pelanggan dengan kebutuhan dasar diatas standar; e. Transparansi dan akuntabilitas; dan f. Standar pelayanan: perhitungan tarif air harus mempertimbangkan perlindungan dan konservasi sumber daya air minum.  Tarif air ditinjau secara berkala setiap limatahun sekali oleh PDAM, namun PDAM juga dapat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23/2006, ada empat (4) golongan pelanggan dan golongan tarif: Golongan Pelanggan a.

Golongan Pelanggan I – mereka yang membayar dibawah tarif dasar;

b.

Golongan Pelanggan II – mereka yang membayar pada tarif dasar;

c.

Golongan Pelanggan III – mereka yang membayar diatas tarif dasar; dan

d.

Golongan Pelanggan IV – mereka yang membayar berdasarkan perjanjian dengan PDAM.

Golongan Tarif a.

Tarif Rendah – dibawah tarif dasar;

b.

Tarif Dasar – tarif berdasarkan proyeksi tarif, dihitung oleh PDAM bedasarkan biaya produksi, volume produksi dan kerugian SPAM;

c.

Tarif Penuh – diatas tarif dasar; dan

d.

Tarif Perjanjian – tarif yang didasarkan pada perjanjian antara PDAM dan pelanggan.

Selanjutnya masing-masing PDAM dapat menetapkan sendiri golongan-golongannya dengan menggunakan pengaturan diatas sebagai pedoman umum. Peraturan KPS mengharuskan dimasukkannya tarif air pada Proyek Air Umbulan (tarif awaldan penyesuaian perhitungan tarif) kedalam perjanjian kerjasama. Tarif air juga merupakan elemen dalam proses penawaran lelang sesuai dengan Peraturan MPUNo. 12/2010.  Tanah dan Pengadaan Tanah Gambaran Umum

Sebagian besar undang-undang pertanahan Indonesia diatur oleh ketentuan Undang-undang Pokok  Agraria No.5 Tahun 1960 (“UUNo. 5/1960”) dan banyak peraturan pelaksanaannya.UU No. 5/1960 merupakan terobosan utama tradisi hukum perdata di Indonesia. Sebuah elemen penting penggantian rezim hukum lama adalah pendaftaran tanah yang ditetapkan dalam UU No. 5/1960. Dalam istilah praktis, pendaftaran tanah berarti menerapkan satu set sertifikat tanah yang seragam, sesuai dengan UU No.5/1960,kepada sebidang tanah. Namun demikian, meskipun semakin banyak lahan swasta Indonesia terdaftar dan didokumentasikan menurut prosedur yang ditetapkan oleh UU No.5/1960 dan peraturan-peraturan tambahannya, masih saja ada tanah swasta, terutama di daerah pedesaan, yang masih belum terdaftar dan masih diatur oleh rezim lama yang berasal dari hak-hak tradisional atau turun temurun atas tanah, dengan bukti tertulis yang sangat sedikit. Seringkali dokumentasi yang tersedia hanya dokumen Girik, yang sebenarnya adalah tanda terima pajak bumi dan bukan bukti kepemilikan, tetapi sering dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan, ketika tidak ada dokumentasi lainnya. Hak atas Tanah

pemanfaatan, peluang hak tanggungan dan bukti kepemilikan.Hak-hak berikut ini termasuk yang paling penting 2: a. Hak Milik (“HM”); b. Hak Guna Bangunan (“HGB”); c. Hak Guna Usaha (“HGU”); d. Hak Pakai; dan e. Hak Pengelolaan. a) Hak Milik Hak Milik adalah hak kepemilikan dan merupakan hak penuh seseorang memiliki tanah di Indonesia.Hak tertentu ini tidak memiliki batas waktu dan berlaku untuk semua perlengkapan pada tanah. Hanya warganegara Indonesia dan badan hukum tertentu Indonesia dapat memegang Hak Milik. Hak Milik dapat dipindahtangankan secara bebas diantara warganegara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Pemegang hak tersebut dapat memindahkan tanah ke orang lain. Jika pemegang adalah orang asing misalnya perusahaan PMA maka harus dikonversikan lebih dulu ke hak lain, seperti HGB, Hak Pakai, HGU sebagaimana dibahas dibawah. b) Hak Guna Bangunan atau “HGB” Hak ini dimaksudkan untuk pemanfaatan lahan sebagai lokasi untuk bangunan atau fasilitas dimana pengunaan lahan bukan untuk tujuan pertanian. Hak diberikan dan terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan. HGB hanya dapat dipegang oleh warga negara Indonesia dan perusahaan Indonesia yang didirikan di Indonesia, termasuk perusahaan PMA. Investor yang membangun proyek industri diatas lahan industri di Indonesia umumnya mencari kepemilikan HGB atas tanah. HGB dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama masa berlakunya.HGB diberikan dengan melaksanakan Akta Jual Beli dalam bentuk akta notaris, setelah mana harus didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan. c) Hak Guna Usaha atau “HGU” HGU umumnya diterbitkan atas tanah milik pemerintah yang khusus diberikan untuk kegiatan real estate atau perkebunan.Masa berlakunya terbatas, biasanya 25 tahun namun paling lama 35 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan jangka waktu. Hak diberikan dan terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan.HGU dapat dipegang oleh individu atau badan hukum Indonesia, termasuk perusahaan PMA. Peraturan yang sama seperti dalam pengalihan HGB berlaku. HGU dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama masa berlakunya dengan melaksanakan Akta Jual Beli dalam bentuk akta notaris, setelah mana harus didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan. d) Hak Pakai Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau mengumpulkan produksi dari tanah yang dikelola negara atau dimiliki orang lain. Hak Pakai terbatas dalam durasi oleh kontrak atau dekrit, biasanya untuk periode 25 tahun, dan biasanya tunduk kepada pembatasan tertentu tujuan penggunaan tanah.Luasnya hak dan kewajiban pemegang Hak Pakai ditetapkan (i) untuk tanah negara, dalam keputusan pemberian hak ini oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan (ii) untuk tanah swasta, dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Warga negara Indonesia, perusahaan Indonesia, warga negara asing dan perusahaan asing dapat, berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, memegang Hak Pakai. Pengalihan Hak Pakai atas tanah negara membutuhkan izin dari pejabat berwenang yang relevan.Pengalihan Hak Pakai atas tanah milik warga swasta diperbolehkan jika disepakati dalam kontrak pemberian hak.

Hak Pengelolaan adalah hak Negara untuk menguasai tanah, pelaksanaan mana dilimpahkan sebagian kepada pemegang tertentu dari Hak Pengelolaan (seperti dijelaskan dibawah).Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang  Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tanggal 24 Oktober 1999 (“Peraturan Menteri AgrariaNo. 9/1999 ”). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1999, Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan kepada (i) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; (ii) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (iii) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (iv) PT PERSERO (v) Badan Otorita; dan (vi) Badan Hukum Pemerintah Indonesia lainnya yang ditunjuk Pemerintah.  Ada beberapa persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi entitas-entitas diatas untuk memperoleh Hak Pengelolaan, yang antara lain meliputi: (i) nama pemohon, (ii) status pemohon, dan (iii) seluruh informasi terkait dengan tanah, seperti (a) status kepemilikan tanah (jika tanah berada dalam kawasan hutan, bukti dari Menteri Kehutanan yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan dari kawasan hutan, dll); dan (b) tujuan yang dimaksudkan untuk menggunakan tanah. Pengadaan Tanah

Undang-undang No. 5/1960 sebagai payung hukum dari perkara pertanahan menetapkan bahwa setiap bidang tanah dengan hak kepemilikan dapat dicabut oleh Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik dengan ganti rugi tertentu. Selanjutnya UU diatas dilaksanakan dengan Peraturan Presiden No. 36 of 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Kepentingan Umum (“ PP No. 36/2005”). PP No. 36/2005 menetapkan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan secara damai. Dalam hal Proyek Air Umbulan, untuk melakukan pengadaan tanah,Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah terkait harus terlebih dahulu menetapkan komite untuk mengatur pengadaan tanah. Komite tanah kemudian akan melakukan antara lain, (i) penyelidikan catatan tanah, bangunan, instalasi dan bahan lain yang melekat pada tanah, (ii) meninjau status hukum tanah dan (iii) menetapkan jumlah ganti rugi. Berdasarkan pada PP No. 36/2005, ganti rugi dapat dalam bentuk: a. Uang; b. Bidang tanah pengganti; c. Pembangunan kembali tempat tinggal; d. Gabungan poin a, b dan/atau c; atau e. Bentuk lain yang disepakati para pihak.  Jumlah ganti rugi harus dirumuskan berdasarkan: a. Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) atau nilai NJOP sebenarnya berdasarkan estimasi penilai tanah yang independen; b. Harga jual bangunan berdasarkan estimasi Pemerintah daerah

Rangkuman Undang-undang Baru tentang Pengadaan Tanah Pada tanggal 14 Januari 2012, Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan berdasarkan Kepentingan Umum (“ UUNo. 2/2012 ”). Sebelumnya pengadaan tanah diaturdengan PP No. 36/2005. Perbedaan utama antara UU No. 2/2012 dan PP No. 36/2005 adalah berkaitan dengan: (i) prosedur langkah demi langkah pengadaan tanah. UU No. 2/2012 memperkenalkan 4 langkah proses pengadaan tanah  yaitu:perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan kompensasi (sebelumnya PP No. 36/2005 hanya mengakui 2 langkah yaitu: negosiasidankompensasi dan keberatan) dan (ii) mekanisme keberatan dalam tahap perencanaan dimana pihak yang tertarik dapat mengajukan keberatan atas lokasi yang ditetapkan sebelum pengumuman izin lokasi (berdasarkan PP No. 36/2005 keberatan hanya bisa diajukan dalam tahap kompensasi dalam hal pemilik tanah tidak mau menerima harga kompensasi/ganti rugi). Pemerintah memiliki kewenangan utama untuk mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan, yang meliputi: (i) waduk, bendungan, tanggul, irigasi, saluran untuk air minum, saluran untuk drainase dan sanitasi,dan struktur irigasi lainnya, (ii)  pelabuhan, bandara, dan terminaldan (iii)   pembangkit listrik, transmisi, gardu, grid, dan distribusi listrik. Setelah pengadaan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah akan memiliki tanah yang bersangkutan, kecuali jika  pengadaan dilakukan untuk kepentingan BUMN maka tanah akan dimiliki oleh BUMN tersebut. Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum adalah sebagai berikut: a. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; b.  penilaian; c. negosiasi; d.  ganti rugi/kompensasi (bentuk kompensasi berdasarkan UU No.2/2012 adalah serupa dengan PP No. 36/2005,kecuali bahwa UU No. 2/2012 memperkenalkan kompensasi dalam bentuk saham); dan e.  pembebasan tanah. UU No. 2/2012 menetapkan bahwa proses pengadaan tanah yang telah dimulai sebelum penetapan UU No. 2/2012 tetap tunduk kepada PP No. 36/2005, dalam kasus sebaliknya, ketentuan UU No. 2/2012 akan diterapkan.

6.2 Peraturan dan Standar Lingkungan & Sosial Kerangka hukum dan peraturan Lingkungan dan Sosial (E&S) untuk Proyek didasarkan atas semua peraturan Lingkungan & Sosial yang berlaku– yang berarti semua ketetapan yang berlaku, undangundang, ordonansi, aturan dan peraturan Indonesia termasuk tanpa batasan, semua standar pengaturan otorisasi tentang risiko-risiko lingkungan, sosial, tenaga kerja dan keamanan atau keselamatan (lihat bagian berikutnya untuk gambaran ikhtisar kerangka hukum Indonesia). Berdasarkan hal tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Tabel 6-1: Indikasi Daftar Izin dan Persetujuan Pemerintah No

1

2 3 4

5

Jenis Izin/Persetujuan

Penerbit Izin/Persetujuan

Penerima Izin/Persetujuan  Tahap Persiapan Sebelum Penetapan Pemenang Lelang Penetapan Lokasi Proyek Gubernur Jawa Timur Instansi Pemohon

 Tahap Pendirian Perusahaan Pelaksana Proyek (SPV) Persetujuan Investasi (untuk Badan Koordinasi Penanaman Pemegang Saham badan usaha investasi) Modal Pengesahan Anggaran Menteri Hukum dan Hak Badan Usaha Proyek Dasar  Asasi Manusia  Tanda Daftar Perusahaan Menteri Perdagangan Badan Usaha Proyek

Izin Usaha Tetap (untuk badan usaha investasi) /Surat Izin Usaha Perdagangan (selain badan usaha investasi)

Dasar Hukum

Peraturan Presiden No. 36/2005 jo. Peraturan Presiden No.65/2006 danPeraturan Kepala BPN No. 3 of 2007 UU No.25 Tahun 2007 tentang Investasi UU No. 40 Tahun 2009 UU No. 3 Tahun 1998 tentang Tanda Daftar Perusahaan Peraturan Menteri Perdagangan No.09/MDAG/PER/3/2006

Kepala Badan Koordinasi Badan Usaha Proyek Penanaman Modal untuk Izin Usaha Tetap /Kepala Daerah Cq. Kepala Instansi /Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  Tahap Persiapan Sebelum Konstruksi 6 Surat Ijin Pengambilan Air Pengelola Mata Air Umbulan Badan Usaha Pasal 101 dari Peraturan c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Pemerintah No. 42  Timur  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 7 Persetujuan AMDAL BKLH/Menteri Negara Badan Usaha Lampiran I Peraturan (analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup Menteri Negara lingkungan) Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang  Jenis Rencana Bisnis dan/atau Kegiatan yang  Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  Tahap Konstruksi 8 Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kabupaten Badan Usaha UU No.28 Tahun 2002 untuk bangunan pengambil Pasuruan tentang Bangunan ( broncaptering  ) 9 Izin Gangguan/HO Pemerintah Kabupaten Badan Usaha Pasal 4 UU tentang Izin Pasuruan Gangguan Izin Pemanfaatan Kepala Pusat /Pusat Badan Usaha Pasal 4 Peraturan Menteri 10  Jalan/Ruang Jalan yang Pelaksanaan Jalan Nasional, Pekerjaan Umum No. Dimiliki Provinsi/Kabupaten/Kota 20/PRT/M/ 2010 Instansi Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembangunan Bagian  Jalan

7.

Pertimbangan Lingkungan & Sosial

7.1

Pendahuluan

 Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada para Peserta Lelang tentang cakupan wilayah proyek dari sudut pandang lingkungan dan sosial (E&S). Bagian-bagian berikut menyajikan isu-isu utama E&S yang telah diidentifikasi sampai saat ini, dan menunjukkan potensi risiko E&S dan dampak proyek sejauh dimungkinkan oleh informasi yang ada saat ini. Seksi terakhir akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah mitigasi yang saat ini telah direncanakan dan/atau diterapkan oleh PJPK. Informasi tambahan akan disediakan bilamana telah tersedia lebih lanjut.

7.2

Latar Belakang dan Isu-isu UtamaLingkungan & Sosial

Mata Air Umbulan terletak di kabupaten Pasuruan, di lereng bawah Gunung Bromo. Daerah ini kaya mata air, namun Umbulan memiliki debit air yang terbesar. Curah hujan pada musim hujan dan kemarau tampaknya tidak terlalu mempengaruhi debit mata air. Secara keseluruhan, perkiraan historis debit mata air bervariasi dari 3.300 liter/detik sampai 5.980 liter/detik. Sebuah analisis dari debit mata air dan keberlanjutan jangka panjang akan diberikan bilamana telah tersedia. Saat ini, air dari Mata Air sebagian besar mengalir ke Sungai Rejoso, yang aliran hulunya merupakan persentase yang kecil dari debit Mata Air Umbulan. Mata Air juga mengisi dua saluran irigasi tua, kolam pembenihan ikan, dan dua jaringan pipa tua (dari tahun 1920) yang memasok air ke Pasuruan dan Surabaya. Kolam Mata Air Umbulan, dimana mata air utama berada, merupakan elemen penting dari kehidupan masyarakat setempat. Air dari kolam digunakan untuk mencuci dan mandi, dan juga memiliki nilai rekreasi karena memasok air ke kolam renang yang terletak langsung di hilir kolam. Kolam renang itu, yang dikelilingi kios-kios penjual makanan dan minuman sering dikunjungi orang terutama pada akhir pekan.Oleh karenanya, mata air dan kolam renag tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Perubahan dalam volume air yang mengalir dari Mata Air ke sungai akan mempengaruhi aliran sungai dan pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan ekologi dari sungai serta pemanfaatannya oleh masyarakat. Karena aliran sungai ditandai oleh variasi musiman (yaitu musim hujan dan kemarau), jenis dan besarnya dampak dari debit yang lebih rendah ini turut bervariasi sepanjang tahun juga. Saat ini, pemanfaatan utama di hilir sungai dari mata air Umbulan adalah konsumsi masyarakat, terutama untuk mencuci dan memasak, irigasi, dan pasokan air untuk industri serta penerimaan air limbah dari dua pabrik. Dengan adanya kanal yang mengalir sejajar dengan sungai dan mengambil air payau dari laut, Sungai Rejoso juga merupakan sumber tidak langsung air untuk tambak-tambak yang ada sepanjang bagian akhir sungai menuju laut (muara). Air sungai tersebut berkualitas buruk; karena itu, pengurangan debit air dari Mata Air Umbulan secara substansial dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai Rejoso lebih jauh, sebagai akibat potensi dilusi (dengan asumsi faktor lainnya tetap sama). Perubahan penggunaan lahan dan penebangan pohon di daerah tangkapan air Umbulan - Rejoso

 Akhirnya, sesuai dengan desain awal, penetapan jalur pipa dan fasilitas offtake  akan membutuhkan, di beberapa daerah, pembebasan lahan milik pribadi, pemukiman kembalimasyarakat yang terkena dampak Proyek, serta gangguankepadatan lalu lintas selama masa konstruksi.

7.3

Dampak Potensial Proyek dan Persyaratan Lingkungan

 Aspek lingkungan dan sosial yang dipaparkan pada bagian sebelumnya harus dipertimbangkan sebelum penentuan volume air yang akan dipergunakan oleh Proyek dan keseimbangan lingkungan yang perlu dipertahankan di sepanjang Sungai Rejoso (misalnya:jumlah debit minimum yang dibutuhkan sepanjang musim kemarau dan hujan untuk mempertahankan keseimbangan ekologi sungai dan mencukupi kebutuhan minimum penduduk yang memanfaatkan air sungai). Suhubungan dengan keterbatasan data yang ada saat ini maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif guna menganalisis isu-isu utama aspek lingkungan dan sosial tersebut diatas. Identifikasi dan penilaian terhadap seluruh dampak dan risiko yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial harus dikaji di dalam AMDALyang dilaksanakan oleh PJPK. AMDAL ini harus mencakup baik KawasanMata Air Umbulan maupun daerah aliran Sungai Rejoso, serta bagianproyek yang akan diuraikan di bagian berikut. Desain proyek harus menghindari dampak yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat dan, bilamana tidak memungkinkan, maka langkah-langkah mitigasi yang paling tepat, sebagaimana dikaji dalam AMDAL dan sesuai dengan peraturan perundanganlingkungan dan sosial, harus diterapkan. Kegiatan untuk memantau dan menganalisis isu-isu lingkungan dan sosial akan dilakukan pada tahaptahap selanjutnya dari pelaksanaan Proyek, yangtanggung jawab pelaksanaannya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Lebih lanjut, pemegang konsesi akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan AMDAL bagi pembangunan dan pengoperasian pipa dan fasilitas offtake , serta untuk melengkapi AMDAL yang telah dilaksanakan oleh PJPK.Pemegang konsesi harus menghindari dan, bilamana tidak memungkinkan, akan memitigasi dan mengganti seluruh kerugian akibat dampak yang ditimbulkan oleh proyek, sebagaimana ditentukan dalam AMDAL. Persyaratan penanganan isu-isu lingkungan dan sosial dan dampak potensiallain yang telah diidentifikasi, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

7.4

Pandangan Umum Langkah-langkah Mitigasi

PJPKtelah merencanakan, dan melaksanakan sebagian daribeberapa langkah mitigasi bagi dampak lingkungan dan sosial proyek. Kegiatan tersebut saat ini berada dalam berbagai tahap perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan, dan dilakukan melalui sub-proyek yang berbeda dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah/PDAM. Status kemajuan dan waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut akan disampaikan bila telahtersedia. •

 Jalur Pipa ke Kota Pasuruan – jalur pipa baru telah dibangun untuk menyalurkan air dari Mata Air Umbulan ke Kota Pasuruan. Jalur pipa baru (100 liter/detik) tersebut akan menggantikan pipa lama yang saat ini memasok air ke kota menggunakan sebuah pompa hidrolik yang membutuhkan1000 liter/detik debit mata air untuk beroperasi. Sebuah rumah



•

Sistem penyediaan air tingkat desa untuk empat desa di sekitar Umbulan telah direncanakan  –sistem ini menggunakanMata Air Umbulan sebagai sumber air baku. Fasilitas intake untuk sistem ini telah dibangun. Kolam renang baru akan dibangun tidak jauh dari sumbermata air utama untuk menggantikan kolam renang yang ada. Semua kios juga akan dipindahkanke lokasi yang baru.

Kolam Renang di Mata Air Umbulan

8.  Alokasi dan Mitigasi Risiko 8.1  Alokasi Risiko Sebuah strategi untuk secara tepat mengelola risiko tertentu Proyek telah dikembangkan dan tercermin dalam Perjanjian Kerjasama dan paket penjaminan. Tujuan strategi alokasi dan mitigasi risiko adalah untuk memberikan tanggung jawab penanganan risiko kepadapihak yang paling efektif, efisien, dan mampu mengelolanya. Alokasi risiko yang optimal akan mengurangi profil risiko proyek secara keseluruhan. Hal ini akan membantu menurunkan biaya proyek dan pada akhirnya, penurunan tarif bagi pelanggan. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dan peningkatan kredibilitas lainnya untuk memitigasi risiko investasi tertentu dan untuk menjamin kelayakanfinansialProyek.

8.2 Matriks Risiko Dengan menerapkan prinsip-prinsip umum tersebut, strategi alokasi risiko Proyek disajikan pada  Tabel 8-1dibawah ini.

Information Memorandum

 Tabel 8-1. Matriks Alokasi Risiko—Proyek Air Umbulan

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

1. RISIKO-RISIKO LOKASI Keterlambatan  pembebasan lahan dan lahan tidak dapat dibebaskan

Keterlambatan dan ketidakjelasan yang timbul pada saat penyelesaian proyek karena proses pembebasan lahan yang berkepanjangan.

x

Pembebasan lahan harus dipersiapkan, didanai dan dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sedini mungkin. Hak-hak atas tanah dan hak atas aset tetap harus diberikan dan dimasukan sebagai syarat-syarat pendahuluan berdasarkan perjanjian Proyek untuk memastikan tidak ada kegiatan atau bangunan yang menghalangi. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1 (b) (iv); 4.3]

x

Melaksanakan Amdal yang berkualitas tinggi dan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku tentang pemukiman kembali bagi setiap orang yang terkena dampak. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1 (b) (v)]

Biaya pembebasan lahan dapat meningkat atau perhitungan kompensasi dapat melebihi anggaran.

Proses pemukiman kembali yang rumit

Keterlambatan dan kenaikan biaya Proyek karena rumitnya isu proses pemukiman kembali.  Tekanan dan protes sosial dapat meningkat jika pembebasan lahan dan pemukiman kembali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan adanya gangguan atas penggunaan lahan pada saat pembangunan yang tidak dapat dimitigasi dengan baik.

Lahan harus dalam keadaan bebas dan terlepas dari seluruh penghuni sebagai syarat pendahuluan bagi keabsahan perjanjian. [Perjanjian Kerjasama Pasal 4.3 (d) (ii)]

66

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga

Keterangan

Keterlambatan atau gangguan dalam jadwal dan kenaikan biaya Proyek yang disebabkan oleh ketidakpastian kondisi lokasi.

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

x

Mitigasi Risiko

Melakukan investigasi yang diperlukan atas lokasi selama persiapan lelang dan tahapan DED untuk mendapatkan informasi/data yang cukup mengenai kondisi lokasi. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.2] Menyiapkan perencanaan dan kajian untuk mengantisipasi ketidakpastian atas kondisi lokasi yang tak terduga. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2(a) (ii)]

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga

Keterangan

Keterlambatan atau gangguan dalam jadwal dan kenaikan biaya Proyek yang disebabkan oleh ketidakpastian kondisi lokasi.

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Melakukan investigasi yang diperlukan atas lokasi selama persiapan lelang dan tahapan DED untuk mendapatkan informasi/data yang cukup mengenai kondisi lokasi. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.2]

x

Menyiapkan perencanaan dan kajian untuk mengantisipasi ketidakpastian atas kondisi lokasi yang tak terduga. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2(a) (ii)] Kerusakan artefak dan barang kuno

Kehilangan atau kerusakan atas artefak dan barang kuno yang memiliki nilai sejarah, budaya dan komersial.

Mengenali isu-isu potensial terkait artefak dan barang kuno pada tahap awal Proyek.

x

Menyiapkan prosedur operasi standar untuk dipatuhi oleh Badan Usaha dan memasukan suatu pasal tentang perawatan, pelestarian dan perbaikan atas artefak dan barang kuno yang ditemukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterlambatan dan kenaikan biaya Proyek yang disebabkan oleh penemuan tersebut.

Mengatur secara tegas kewajibankewajiban dari Badan Usaha dalam

67

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

menangani hal tersebut. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.2(a) (ii) Pembongkaran

Pembongkaran untuk membersihkan dan menyiapkan lokasi dari bangunan-bangunan yang ada

x

Pemprov Jatim perlu merencanakan, mendanai dan melaksanakan pemindahan atas bangunan-bangunan yang ada (kios-kios, kolam renang, dan lain-lain) sebagai bagian dari kewajiban-kewajiban mitigasi dan pemukiman kembali. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1 (b) (vi)] Badan Usaha wajib melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

menangani hal tersebut. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.2(a) (ii) Pembongkaran

Pembongkaran untuk membersihkan dan menyiapkan lokasi dari bangunan-bangunan yang ada

x

Pemprov Jatim perlu merencanakan, mendanai dan melaksanakan pemindahan atas bangunan-bangunan yang ada (kios-kios, kolam renang, dan lain-lain) sebagai bagian dari kewajiban-kewajiban mitigasi dan pemukiman kembali. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1 (b) (vi)] Badan Usaha wajib melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan lainnya dalam rangka penyiapan lokasi setelah tanggal efektif perjanjian. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.4]

Keselamatan dan keamanan lokasi

Kehilangan atau kerusakan atas peralatan dan fasilitas di dalam lokasi.

x

Kecelakaan atau kematian yang dialami para pekerja dan pihak ketiga termasuk orang lain yang tidak berkepentingan yang sedang masuk ke dalam lokasi.

Memasukan program kesehatan dan keselamatan didalam rencana kerja konstruksi. Mewajibkan mematuhi standar kesehatan dan keselamatan. Menyiapkan personel keamanan dan fasilitas/struktur yang memadai setelah pengalihan atas lokasi kepada Badan Usaha. Mendapatkan kompensasi para pekerja dan

68

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

pertanggungan asuransi dari pihak ketiga. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.4, 7.1, 7.4, 8, Schedule 17] Kondisi cuaca luar biasa

Gangguan akibat kondisi cuaca yang tidak lazim dan sangat buruk.

x

Mempersiapkan untuk dan memitigasi setiap dampak yang diakibatkan oleh keadaan cuaca yang lebih buruk dari yang diberitakan atau diperkirakan oleh data cuaca dan kejadian untuk waktu yang lama. Badan Usaha hanya dapat menyampaikan klaim jika cuaca buruk termasuk dalam definisi Keadaan Kahar dan Badan Usaha telah

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

pertanggungan asuransi dari pihak ketiga. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.4, 7.1, 7.4, 8, Schedule 17] Kondisi cuaca luar biasa

Gangguan akibat kondisi cuaca yang tidak lazim dan sangat buruk.

x

Mempersiapkan untuk dan memitigasi setiap dampak yang diakibatkan oleh keadaan cuaca yang lebih buruk dari yang diberitakan atau diperkirakan oleh data cuaca dan kejadian untuk waktu yang lama. Badan Usaha hanya dapat menyampaikan klaim jika cuaca buruk termasuk dalam definisi Keadaan Kahar dan Badan Usaha telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan, misalnya melakukan mitigasi yang sesuai. [Perjanjian Kerjasama Pasal 1.1 (Definisi – Keadaan Kahar dan Keadaan Kahar Yang Tidak Bersifat Politis , 6.5 (b), 13]

Kontaminasi/polusi ke lingkungan lokasi

Kondisi lingkungan buruk yang mengakibatkan penurunan kualitas air baku.

x

Melakukan uji tuntas secara lengkap untuk mengkaji keadaan lingkungan saat ini dan potensi ancaman. Desain

sistem

harus

69

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang tak terduga atau diijinkan untuk melakukan penambahan kapasitas pengolahan di kemudian hari. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.2, 14.3] Keterpaduan jalur pipa transmisi

 Jalur pipa transmisi yang direkomendasikan tidak optimal. Gangguan dalam penggunaan atau kepemilikan hak atas jalur sepanjang koridor pelayanan.

x

 Verifikasi hasil proses seleksi pemilihan jalur pipa transmisi. Memberikan keleluasaan bagi Badan Usaha untuk membebaskan tambahan lahan yang diperlukan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 4.3(a)(ii)]

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang tak terduga atau diijinkan untuk melakukan penambahan kapasitas pengolahan di kemudian hari. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.2, 14.3] Keterpaduan jalur pipa transmisi

 Jalur pipa transmisi yang direkomendasikan tidak optimal.

 Verifikasi hasil proses seleksi pemilihan jalur pipa transmisi.

x

Gangguan dalam penggunaan atau kepemilikan hak atas jalur sepanjang koridor pelayanan.

Memberikan keleluasaan bagi Badan Usaha untuk membebaskan tambahan lahan yang diperlukan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 4.3(a)(ii)] Pemprov Jatim harus memastikan bahwa semua tindakan-tindakan telah dipertimbangkan untuk menghindari /memitigasi gangguan dan hambatan dalam penggunaan dan kepemilikan selama masa konstruksi.

2. RISIKO-RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI, DAN KOMISIONING Kenaikan biaya akibat isu perencanaan

Penundaan penyiapan desain akan berimplikasi pada waktu dan biaya.

x

Memberikan jadwal dan persyaratan lainnya bagi review dan penyampaian DED. [Perjanjian Kerjasama Pasal

70

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

18] Badan Usaha dapat dikenakan sanksi untuk keterlambatan pelaksanaan akibat kesalahannya. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.10] Badan Usaha harus mendapatkan persetujuan/perijinan sebagai persyaratan pendahuluan dari perjanjian sebelum perjanjian tersebut menjadi berlaku. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(vi)] Desain

Kelalaian atau kesalahan desain

Pemprov Jatim dapat menentukan

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

18] Badan Usaha dapat dikenakan sanksi untuk keterlambatan pelaksanaan akibat kesalahannya. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.10] Badan Usaha harus mendapatkan persetujuan/perijinan sebagai persyaratan pendahuluan dari perjanjian sebelum perjanjian tersebut menjadi berlaku. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(vi)] Desain

Kelalaian atau kesalahan desain akan membutuhkan pekerjaan tambahan desain.

x

Pemprov Jatim dapat menentukan parameter desain umum, termasuk spesifikasi dari keluaran.

Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat ketidakjelasan/ ketidaklengkapan desain.

Memberikan jadwal dan persyaratan lainnya bagi review dan penyampaian DED.

Desain teknis gagal atau tidak dapat menghasilkan tingkat layanan yang diperlukan pada biaya yang disepakati atau menyebabkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Pemprov Jatim berhak menggunakan tim teknis independen untuk mereview desain teknis akhir. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.3]

71

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Badan Usaha bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan menyediakan garansi atau jaminankonstruksi dan operasi untuk menjamin kinerja. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.1, 6.10] Badan Usaha akan memberikan jaminan kualitas yang baik atas fasilitas. [Perjanjian Kerjasama 6.4 (b)]  Terlambatnya penyelesaian konstruksi

Fasilitas tidak terbangun sesuai dengan waktu yang ditentukan.

x

Badan Usaha harus mengusulkan dan menunjuk Kontraktor EPC yang berkualitas.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Badan Usaha bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan menyediakan garansi atau jaminankonstruksi dan operasi untuk menjamin kinerja. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.1, 6.10] Badan Usaha akan memberikan jaminan kualitas yang baik atas fasilitas. [Perjanjian Kerjasama 6.4 (b)]  Terlambatnya penyelesaian konstruksi

Fasilitas tidak terbangun sesuai dengan waktu yang ditentukan.

x

Badan Usaha harus mengusulkan dan menunjuk Kontraktor EPC yang berkualitas. Menetapkan bentuk dan jumlah jaminan konstruksi yang mencukupi untuk menjamin kewajiban-kewajiban kontruksi. Badan Usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan akibat kesalahannya sendiri. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a) (xii), 6.1, 6.10]

72

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Kenaikan biaya konstruksi

Fasilitas tidak terbangun sesuai dengan anggaran akibat kenaikan biaya dan faktor lainnya.

x

Kesalahan desain

Hasil komisioning teknis menemukan kesalahan desain

x

Mitigasi Risiko

Menerapkan kontrak turnkey dengan harga tetap, lump sum, dan jadwal penyelesaian yang pasti. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(xii)] Pemprov Jatim dapat menentukan parameter desain umum, termasuk spesifikasi dari keluaran. Mengijinkan pemeriksaan desain dilakukan oleh tim teknis independen.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Kenaikan biaya konstruksi

Fasilitas tidak terbangun sesuai dengan anggaran akibat kenaikan biaya dan faktor lainnya.

x

Kesalahan desain

Hasil komisioning teknis menemukan kesalahan desain

x

Mitigasi Risiko

Menerapkan kontrak turnkey dengan harga tetap, lump sum, dan jadwal penyelesaian yang pasti. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(xii)] Pemprov Jatim dapat menentukan parameter desain umum, termasuk spesifikasi dari keluaran. Mengijinkan pemeriksaan desain dilakukan oleh tim teknis independen. Memasukan prosedur dan standar pengujian dan komisioning dalam perjanjian Proyek. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.3, 6.4(b), 6.12, Schedule 2, Schedule 7]

Uji operasi teknis

Komisioning operasi dan fisik (yang  wajib dilakukan sebelum mulainya pelayanan) tidak dapat diselesaikan dengan baik.

x

Menentukan jadwal dan tanggal untuk pengujian, komisioning dan dimulainya operasi komersial proyek. Memasukan prosedur dan standar pengujian dan komisioning dalam perjanjian Proyek.

Penundaan dan kenaikan biaya Proyek pada tahap komisioning.

73

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Badan Usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan akibat kesalahannya sendiri. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.10, Schedule 7, Schedule 18] (Namun Pemprov Jatim harus membayar biaya kapasitas (capacity charges)  jika fasilitas sudah siap untuk pengujian dan komisioning namun Pemprov Jatim/PDAB tidak dapat melaksanakan pengujian dan

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Keterangan

Mitigasi Risiko

Badan Usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan akibat kesalahannya sendiri. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.10, Schedule 7, Schedule 18] (Namun Pemprov Jatim harus membayar biaya kapasitas (capacity charges)  jika fasilitas sudah siap untuk pengujian dan komisioning namun Pemprov Jatim/PDAB tidak dapat melaksanakan pengujian dan komisioning dan keterlambatan tersebut menyebabkan keterlambatan dimulainya operasi komersial sebagaimana dijadwalkan. Pembayaran tersebut akan berlanjut sampai dengan Pemprov  Jatim/PDAB sudah siap untuk komisioning dan operasi komersial dimulai.) [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.9] 3. RISIKO-RISIKO SPONSOR

74

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kegagalan kontraktor desain menyelesaikan desain

Badan Pemerintah Usaha/ Keterangan /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek Dampak terhadap waktu/biaya x akibat kegagalan kontraktor desain.

Mitigasi Risiko

Menetapkan kewajiban dan keluaran desain yang spesifik. Mewajibkan Badan Usaha membayar ganti rugi akibat keterlambatan dalam penyelesaian atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban desain. Memberikan waktu perbaikan yang cukup bila terjadi kegagalan desain. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.10, 16.1, Schedule 2]

Kegagalan atau kinerja

Dampak

terhadap

waktu/biaya

Memilih

kontraktor

EPC

yang

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kegagalan kontraktor desain menyelesaikan desain

Badan Pemerintah Usaha/ Keterangan /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek Dampak terhadap waktu/biaya x akibat kegagalan kontraktor desain.

Mitigasi Risiko

Menetapkan kewajiban dan keluaran desain yang spesifik. Mewajibkan Badan Usaha membayar ganti rugi akibat keterlambatan dalam penyelesaian atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban desain. Memberikan waktu perbaikan yang cukup bila terjadi kegagalan desain. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.10, 16.1, Schedule 2]

Kegagalan atau kinerja  yang buruk dari subkontraktor

Dampak terhadap waktu/biaya akibat kegagalan sub-kontraktor

x

Memilih kontraktor EPC yang kompeten untuk tanggung jawab tunggal. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(xii)]

Kegagalan Badan Usaha

Kerugian bagi Pemerintah/Pemprov Jatim akibat kegagalan Badan Usaha

x

Mempersyaratkan jaminan pelaksanaan dan pembayaraan atas ganti rugi. Pengaturan mengenai pembelian dan pengalihan memperbolehkan Pemerintah/Pemprov Jatim untuk memperoleh asset Proyek pada harga

75

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

yang pantas dalam hal Badan Usaha mengalami kegagalan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.1, 6.10, 17.7(a); Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 9.1 dan 9.2] Kegagalan sponsor proyek

Sponsor proyek tidak dapat melaksanakan proyek sehingga menyebabkan kerugian kepada Pemerintah/Pemprov Jatim.

x

Menetapkan kriteria kualifikasi sponsor yang memadai pada proses lelang. Pengaturan mengenai sanksi, kegagalan dan pengakhiran harus secara memadai melindungi Pemerintah/Pemprov Jatim dari

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

yang pantas dalam hal Badan Usaha mengalami kegagalan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 6.1, 6.10, 17.7(a); Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 9.1 dan 9.2] Kegagalan sponsor proyek

Sponsor proyek tidak dapat melaksanakan proyek sehingga menyebabkan kerugian kepada Pemerintah/Pemprov Jatim.

x

Menetapkan kriteria kualifikasi sponsor yang memadai pada proses lelang. Pengaturan mengenai sanksi, kegagalan dan pengakhiran harus secara memadai melindungi Pemerintah/Pemprov Jatim dari kerugian dan potensi kerusakan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sponsor untuk melaksanakan proyek. [Perjanjian Kerjasama Pasal 16.1]

4. RISIKO-RISIKO PEMBIAYAAN Kegagalan mencapai  perolehan pembiayaan

Badan Usaha gagal untuk mendapatkan ekuitas/pembiayaan yang dibutuhkan pada jumlah dan  waktu yang tepat dikarenakan kondisi pasar atau faktor-faktor lain

x

Menetapkan kriteria dan persyaratan kualifikasi keuangan yang sesuai dalam dokumen lelang (RFP). Perolehan pembiayaan dijadikan prasyarat untuk efektivitas dari

76

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

kontrak. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan mengakibatkan klaim terhadap jaminan pelaksanaan dan denda lainnya untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah atas kesempatan yang hilang dan pelanggaran. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(iv), 2.3] Catatan: Pemerintah diharapkan menyediakan pembiayaan bersama atau Dukungan Pemerintah untuk mengurangi dampak terhadap tarif untuk pengguna akhir. Lihat risiko kinerja PDAM di bawah.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Struktur keuangan

Inefisiensi karena struktur modal proyek yang tidak optimal.

x

Nilai tukar mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang menyebabkan meningkatnya modal, O&M dan/atau biaya-biaya pinjaman.

x

Mitigasi Risiko

kontrak. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan mengakibatkan klaim terhadap jaminan pelaksanaan dan denda lainnya untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah atas kesempatan yang hilang dan pelanggaran. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(iv), 2.3] Catatan: Pemerintah diharapkan menyediakan pembiayaan bersama atau Dukungan Pemerintah untuk mengurangi dampak terhadap tarif untuk pengguna akhir. Lihat risiko kinerja PDAM di bawah. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(b)(viii)] Menentukan nilai minimum rasio pinjaman/ekuitas untuk Proyek termasuk persyaratan-persyaratan minimum ekuitas dan laranganlarangan pengalihan saham [Perjanjian Kerjasama Pasal 5.3(a)] Mengusahakan perlindungan nilai tukar mata uang asing atau mengatur pembiayaan dalam mata uang Rupiah.

77

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

 Tingkat inflasi

Berkurangnya nilai moneter dari pendapatan proyek karena inflasi.

x

Dampak terhadap biaya modal dan keuntungan-keuntungan ditanggung oleh Badan Usaha (tetapi untuk biaya tetap dan variabel O&M akan disesuaikan langsung – lihat rumusan penyesuaian tarif). [Perjanjian Pembelian Air Curah Schedule 8]

 Tingkat suku bunga

Fluktuasi tingkat suku bunga dapat menyebabkan kenaikan biaya pengembalian pinjaman dan

x

Mendapatkan pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga tetap yang tersedia secara komersial.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Keterangan

Mitigasi Risiko

 Tingkat inflasi

Berkurangnya nilai moneter dari pendapatan proyek karena inflasi.

x

Dampak terhadap biaya modal dan keuntungan-keuntungan ditanggung oleh Badan Usaha (tetapi untuk biaya tetap dan variabel O&M akan disesuaikan langsung – lihat rumusan penyesuaian tarif). [Perjanjian Pembelian Air Curah Schedule 8]

 Tingkat suku bunga

Fluktuasi tingkat suku bunga dapat menyebabkan kenaikan biaya pengembalian pinjaman dan mempengaruhi kemampuan pendapatan proyek untuk mengembalikan pinjaman.

x

Mendapatkan pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga tetap yang tersedia secara komersial.

Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak lagi tersedia dari asuransi yang bereputasi di pasaran.

x

 Asuransi

Kenaikan substansial perhitungan premi asuransi.

Mengusahakan terhadap suku bunga.

perlindungan

Badan Usaha berkewajiban untuk mendapatkan asuransi. Pengecualian diberikan hanya bila cakupan asuransi tersebut tidak tersedia dalam ketentuan-ketentuan komersial yang wajar di pasar asuransi internasional. [Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 10, Schedule 13; Perjanjian

pada

78

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Kerjasama Pasal 8, Schedule 17] 5. RISIKO-RISIKO OPERASI Ketersediaan fasilitas;  Tidak tersedia atau buruknya layanan

Kegagalan fasilitas untuk memenuhi standar operasional atau tingkat layanan yang dipersyaratkan setelah komisioning; pelayanan memburuk sebagai akibat dari kerusakan peralatan atau pemeliharaan yang buruk; biaya operasi meningkat; terjadi pemadaman listrik yang berlebihan. Hal ini juga mencakup

x

Pembayaran kepada investor/badan usaha dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan layanan. Pemerintah dapat menerapkan Key Performance Indicators (KPIs). Kegagalan memenuhi KPI dapat memicu pembayaran denda dan ganti rugi atau akhirnya dapat mengarah kepada gagal bayar (default) jika merupakan pelanggaran material.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Kerjasama Pasal 8, Schedule 17] 5. RISIKO-RISIKO OPERASI Ketersediaan fasilitas;  Tidak tersedia atau buruknya layanan

Kegagalan fasilitas untuk memenuhi standar operasional atau tingkat layanan yang dipersyaratkan setelah komisioning; pelayanan memburuk sebagai akibat dari kerusakan peralatan atau pemeliharaan yang buruk; biaya operasi meningkat; terjadi pemadaman listrik yang berlebihan. Hal ini juga mencakup ketidakpatuhan terhadap Peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur standar air minum nasional, dan standar lingkungan dan sosial.

x

Pembayaran kepada investor/badan usaha dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan layanan. Pemerintah dapat menerapkan Key Performance Indicators (KPIs). Kegagalan memenuhi KPI dapat memicu pembayaran denda dan ganti rugi atau akhirnya dapat mengarah kepada gagal bayar (default) jika merupakan pelanggaran material. Investor akan menjamin kinerja operasi melalui Jaminan Operasional. [Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 8.2, Schedule 8, Pasal 7.6, 9]

 Aksi Ketenagakerjaan

 Aksi ketenagakerjaan (mogok, larangan kerja, dsb.) oleh karyawan operator atau sub kontraktor atau pemasok.

x

Investor/badan usaha dianggap bertanggung jawab terhadap semua risiko terkait aksi ketenagakerjaan. Kinerja dari kewajiban O&M dijamin melalui Jaminan Operasional. [Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Pembelian Air Curah pada Definisi

79

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Keadaan Kahar Non-Politik] Kenaikan biaya O&M; Kesalahan perhitungan biaya life cycle

Biaya O&M lebih tinggi dari yang diperkirakan

Kenaikan biaya energi

Kenaikan tarif atau penggunaan listrik menyebabkan kenaikan biaya O&M (hal ini tidak terkait dengan ketidakefisienan fasilitas).

x

x

Investor/badan usaha dianggap bertanggung jawab terhadap semua kenaikan biaya O&M kecuali biayabiaya yang telah termasuk dalam skema penyesuaian tarif sebagaimana diatur dalam Perjanjian Proyek. [Perjanjian Pembelian Air Curah Schedule 8] Biaya variabel listrik dimasukkan ke dalam skema penyesuaian tarif. (Tetapi risiko fasilitas yang menjadi semakin tidak efisien akan ditanggung

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Keadaan Kahar Non-Politik] Kenaikan biaya O&M; Kesalahan perhitungan biaya life cycle

Biaya O&M lebih tinggi dari yang diperkirakan

Kenaikan biaya energi

Kenaikan tarif atau penggunaan listrik menyebabkan kenaikan biaya O&M (hal ini tidak terkait dengan ketidakefisienan fasilitas).

 Tidak teraturnya ketersediaan utilitas publik

Utilitas publik yang dibutuhkan untuk operasi menjadi tidak tersedia.

Hidrologi; Kekurangan debit air baku; Ketidakpastian keberlanjutan suplai air

Defisit air baku yang disebabkan oleh hal-hal yang berada dalam kontrol Pemerintah; risiko kecenderungan penurunan debit

x

Investor/badan usaha dianggap bertanggung jawab terhadap semua kenaikan biaya O&M kecuali biayabiaya yang telah termasuk dalam skema penyesuaian tarif sebagaimana diatur dalam Perjanjian Proyek. [Perjanjian Pembelian Air Curah Schedule 8] Biaya variabel listrik dimasukkan ke dalam skema penyesuaian tarif. (Tetapi risiko fasilitas yang menjadi semakin tidak efisien akan ditanggung oleh badan usaha). [Perjanjian Pembelian Air Curah Schedule 8]

x

Investor/badan usaha harus memiliki rencana alternatif; utilitas harus didukung oleh sistem cadangan. [Perjanjian Kerjasama Schedule 2]

x

x

Data debit dan aliran disampaikan kepada peserta lelang hanya dipergunakan sebagai referensi desain. Data-data tersebut akan

80

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

baku

Keterangan

mata air (disebabkan oleh isu-isu di daerah tangkapan air), dan risiko tidak akuratnya perkiraan debit mata air dan volume air yang tersedia atau aliran yang diandalkan lebih kecil dari yang diasumsikan dalam desain proyek. Terdapat pula persyaratan penyediaan debit minimum aliran air sungai bagi kebutuhan siklus lingkungan hidup. Debit minimum air sungai ini juga dibutuhkan oleh pengguna di hilir dan untuk keseimbangan ekologis dari Sungai Rejoso.

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

digunakan sebagai dasar dari perhitungan biaya (dan risiko) untuk pengolahan yang dibutuhkan guna memenuhi standar keluaran yang diminta. Pemprov Jatim menggunakan data tersebut untuk menentukan “perkiraan debit air baku” yang harus diolah oleh desain Badan Usaha dalam memenuhi standar yang ditetapkan serta dalam menentukan ukuran fasilitas yang tepat. Peserta lelang juga dipersyaratkan untuk melakukan kajian hidrologi tersendiri.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

baku

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

mata air (disebabkan oleh isu-isu di daerah tangkapan air), dan risiko tidak akuratnya perkiraan debit mata air dan volume air yang tersedia atau aliran yang diandalkan lebih kecil dari yang diasumsikan dalam desain proyek. Terdapat pula persyaratan penyediaan debit minimum aliran air sungai bagi kebutuhan siklus lingkungan hidup. Debit minimum air sungai ini juga dibutuhkan oleh pengguna di hilir dan untuk keseimbangan ekologis dari Sungai Rejoso.

Mitigasi Risiko

digunakan sebagai dasar dari perhitungan biaya (dan risiko) untuk pengolahan yang dibutuhkan guna memenuhi standar keluaran yang diminta. Pemprov Jatim menggunakan data tersebut untuk menentukan “perkiraan debit air baku” yang harus diolah oleh desain Badan Usaha dalam memenuhi standar yang ditetapkan serta dalam menentukan ukuran fasilitas yang tepat. Peserta lelang juga dipersyaratkan untuk melakukan kajian hidrologi tersendiri. Kekurangan debit mata air yang berkepanjangan dapat mengakibatkan Badan Usaha lepas dari kewajiban kontraktual.

81

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Penurunan kualitas air baku

Badan Pemerintah Usaha/ Keterangan /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek Penurunan kualitas air yang x disebabkan oleh hal-hal yang berada dalam kontrol Pemerintah; penggunaan atau kondisi-kondisi di hulu/lokasi dan kurangnya pendanaan penuh untuk program perlindungan daerah aliran sungai yang dapat memperburuk kualitas air baku; Hal ini dapat berdampak juga kepada kualitas air minum bila kualitas air baku menurun secara siknifikan.

Mitigasi Risiko

Menerapkan rencana perlindungan daerah tangkapan air yang didanai secara penuh oleh instansi pemerintah terkait. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari persyaratan Amdal dan perolehan Ijin Lingkungan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 4.8] Kelonggaran dapat diberikan kepada Badan Usaha bila kualitas air baku menurun secara material dan tidak dapat diprediksi sebelumnya atau bukan merupakan kesalahan atau

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Penurunan kualitas air baku

Penurunan kuantitas dan kualitas keluaran

Badan Pemerintah Usaha/ Keterangan /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek Penurunan kualitas air yang x disebabkan oleh hal-hal yang berada dalam kontrol Pemerintah; penggunaan atau kondisi-kondisi di hulu/lokasi dan kurangnya pendanaan penuh untuk program perlindungan daerah aliran sungai yang dapat memperburuk kualitas air baku; Hal ini dapat berdampak juga kepada kualitas air minum bila kualitas air baku menurun secara siknifikan.

Fasilitas tidak dapat memproduksi dan menyalurkan air minum dalam jumlah dan kualitas yang dipersyaratkan.

x

Mitigasi Risiko

Menerapkan rencana perlindungan daerah tangkapan air yang didanai secara penuh oleh instansi pemerintah terkait. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari persyaratan Amdal dan perolehan Ijin Lingkungan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 4.8] Kelonggaran dapat diberikan kepada Badan Usaha bila kualitas air baku menurun secara material dan tidak dapat diprediksi sebelumnya atau bukan merupakan kesalahan atau kelalaian Badan Usaha.

Pemerintah dapat menerapkan Key Performance Indicators (KPIs). Kegagalan memenuhi KPI dapat memicu pembayaran denda dan ganti rugi atau akhirnya dapat mengarah kepada gagal bayar (default) jika merupakan pelanggaran material. Investor akan menjamin kinerja operasi melalui Jaminan Operasional.

82

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

6. RISIKO-RISIKO PENDAPATAN Perubahan volume  permintaan air

 Volume permintaan air lebih rendah dari yang diproyeksikan sehingga mempengaruhi kemampuan Badan Usaha untuk membayar pinjaman dan mewujudkan pengembalian yang  wajar atas ekuitas.

x

Pemerintah membayar availability  payment untuk menutupi biaya investasi badan usaha, pinjaman dan pengembalian ekuitas tanpa memperhatikan permintaan atau konsumsi sebenarnya. Pembayaran availability payment tergantung kepada kemampuan dan kesiapan fasilitas untuk menyalurkan  volume air yang telah diperjanjikan. [Perjanjian Pembelian Air Curah

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

6. RISIKO-RISIKO PENDAPATAN Perubahan volume  permintaan air

 Volume permintaan air lebih rendah dari yang diproyeksikan sehingga mempengaruhi kemampuan Badan Usaha untuk membayar pinjaman dan mewujudkan pengembalian yang  wajar atas ekuitas.

Pemerintah membayar availability  payment untuk menutupi biaya investasi badan usaha, pinjaman dan pengembalian ekuitas tanpa memperhatikan permintaan atau konsumsi sebenarnya.

x

Pembayaran availability payment tergantung kepada kemampuan dan kesiapan fasilitas untuk menyalurkan  volume air yang telah diperjanjikan. [Perjanjian Pembelian Air Curah Schedule 8] Pelanggan gagal bayar

Efisiensi penagihan dari PDAM yang buruk.

Pemerintah membayar availability  payment untuk menutupi biaya investasi badan usaha, pinjaman dan pengembalian ekuitas tanpa memperhatikan permintaan atau konsumsi sebenarnya.

x

Pembayaran availability payment tergantung kepada kemampuan dan kesiapan fasilitas untuk menyalurkan  volume air yang telah diperjanjikan.

83

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

[Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 8.2, Schedule 8] Keterlambatan penyesuaian tarif secara berkala

Pendapatan yang lebih rendah karena keterlambatan penyesuaian tariff.

x

Pemprov Jatim memastikan pelaksanaan penyesuaian tariff. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan jaminan kinerja untuk mendukung kewajiban ini.  Tidak dilaksanakannya penyesuaian tariff merupakan pelanggaran material yang dapat menyebabkan terjadinya

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Keterangan

Mitigasi Risiko

[Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 8.2, Schedule 8] Keterlambatan penyesuaian tarif secara berkala

Pendapatan yang lebih rendah karena keterlambatan penyesuaian tariff.

Pemprov Jatim memastikan pelaksanaan penyesuaian tariff.

x

Pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan jaminan kinerja untuk mendukung kewajiban ini.  Tidak dilaksanakannya penyesuaian tariff merupakan pelanggaran material yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dan pemberhentian jika tidak diperbaiki tepat waktu. [Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 8.3, Schedule 8]  Tingkat penyesuaian tariff lebih rendah dari proyeksi

Pendapatan yang lebih rendah karena rumusan penyesuaian dan struktur tarif yang jelek.

x

Struktur tarif dan rumusan penyesuaian harus ditentukan guna memungkinkan Badan Usaha mewujudkan pengembalian biayabiaya dan keuntungan yang wajar. Kedua Pihak harus memverifikasi hal ini.

84

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kesalahan Perhitungan tarif

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Keterangan

Pendapatan yang lebih rendah dari yang diperkirakan karena penentuan tarif, proyeksi, asumsi-asumsi yang salah.

x

Mitigasi Risiko

Pemerintah akan menentukan tarif awal Proyek. Badan Usaha akan mengkaji tariff awal tersebut dan memasukan penawaran berdasarkan hal tersebut.

7. RISIKO-RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN Risiko konektivitas jaringan

Kebocoran/kontaminasi jaringan eksisting.

pada

Pelanggaran kewajiban oleh PDAM

x

PDAM harus mempersiapkan dan melaksanakan perluasan dan rencana peningkatan jaringan distribusi untuk menerima air minum dari Proyek.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Keterangan

Pendapatan yang lebih rendah dari yang diperkirakan karena penentuan tarif, proyeksi, asumsi-asumsi yang salah.

Kesalahan Perhitungan tarif

Mitigasi Risiko

Pemerintah akan menentukan tarif awal Proyek.

x

Badan Usaha akan mengkaji tariff awal tersebut dan memasukan penawaran berdasarkan hal tersebut.

7. RISIKO-RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN

Kebocoran/kontaminasi jaringan eksisting.

Risiko konektivitas jaringan

pada

PDAM harus mempersiapkan dan melaksanakan perluasan dan rencana peningkatan jaringan distribusi untuk menerima air minum dari Proyek.

x

Pelanggaran kewajiban oleh PDAM untuk membangun dan memelihara jaringan yang diperlukan.

Hal ini seharusnya menjadi program paralel yang didukung oleh Pemerintah.

Pelanggaran kewajiban oleh PDAM untuk membangun fasilitas penghubung. 8. RISIKO-RISIKO INTERFACE Risiko interface

 Air minum tidak terserap di awal periode operasi.

x

Ketimpangan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah

Peningkatan volume penyediaan air guna memenuhi kapasitas penyerapan sistem PDAM. Perencanaan

dan

desain

sistem

85

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

dan Badan Usaha.

Mitigasi Risiko

penyediaan air minum harus memperhatikan karakteristik dan ketentuan-ketentuan fasilitas interkoneksi dan rencana peningkatan jaringan distribusi dari masing-masing PDAM.

Perbaikan yang substantial akibat perbedaan standar/metode penyediaan air. 9. RISIKO-RISIKO POLITIK Mata uang asing tidak dapat dikonversi

 Tidak tersedianya dan/atau tidak dapat dikonversinya Rupiah ke mata uang negara asal Badan Usaha.

x

Hukum Indonesia memperbolehkan konversi bebas antara Rupiah dan mata uang asing.

Mata uang asing tidak dapat ditransfer

Mata uang asing tidak dapat ditransfer ke negara asal Badan

x

Hukum Indonesia memperbolehkan

secara umum repatriasi

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

dan Badan Usaha.

Mitigasi Risiko

penyediaan air minum harus memperhatikan karakteristik dan ketentuan-ketentuan fasilitas interkoneksi dan rencana peningkatan jaringan distribusi dari masing-masing PDAM.

Perbaikan yang substantial akibat perbedaan standar/metode penyediaan air. 9. RISIKO-RISIKO POLITIK Mata uang asing tidak dapat dikonversi

 Tidak tersedianya dan/atau tidak dapat dikonversinya Rupiah ke mata uang negara asal Badan Usaha.

x

Hukum Indonesia memperbolehkan konversi bebas antara Rupiah dan mata uang asing.

Mata uang asing tidak dapat ditransfer

Mata uang asing tidak dapat ditransfer ke negara asal Badan Usaha.

x

Hukum Indonesia secara umum memperbolehkan repatriasi keuntungan dan modal dalam mata uang asing ke negara asal Badan Usaha. [Perjanjian Pembelian Air Curah Pasal 15 dan Pasal 16; Perjanjian Kerjasama Pasal 13]

Ekspropriasi

Pengambilalihan wajib atas aset-aset Proyek oleh pemerintah.

x

Ekspropriasi akan mengakibatkan pengakhiran kontrak dan pembayaran kompensasi penuh kepada Badan Usaha. [Perjanjian Kerjasama Pasal 17.4 dan Pasal 17.7(b)]

86

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Perubahan peraturan  perundangan (umum dan spesifik terkait Proyek)

Keterangan

Implikasi biaya terhadap Proyek dan Badan Usaha akibat adanya perubahan peraturan perundangan di tingkat nasional dan lokal pada masa mendatang. Perubahan peraturan perundangan atau peraturan perpajakan mempengaruhi kemampuan dari Proyek untuk membayar pinjaman atau membuat Proyek merugi.

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

x

Mitigasi Risiko

Risiko ini akan ditanggung kedua Pihak hingga batas tertentu. Usaha pemulihan Proyek dilakukan secara proporsional. Dipertimbangkan sebagai keadaan kahar politik bila risiko ini berdampak merugikan terhadap Badan Usaha. Dampak terhadap biaya ditanggung oleh salah satu Pihak atau bersama

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Perubahan peraturan  perundangan (umum dan spesifik terkait Proyek)

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Implikasi biaya terhadap Proyek dan Badan Usaha akibat adanya perubahan peraturan perundangan di tingkat nasional dan lokal pada masa mendatang.

x

Mitigasi Risiko

Risiko ini akan ditanggung kedua Pihak hingga batas tertentu. Usaha pemulihan Proyek dilakukan secara proporsional.

Perubahan peraturan perundangan atau peraturan perpajakan mempengaruhi kemampuan dari Proyek untuk membayar pinjaman atau membuat Proyek merugi.

Dipertimbangkan sebagai keadaan kahar politik bila risiko ini berdampak merugikan terhadap Badan Usaha. Dampak terhadap biaya ditanggung oleh salah satu Pihak atau bersama sampai batas tertentu.

Perubahan tidak terduga dalam peraturan perundangan berpengaruh negatif terhadap kemampuan keuangan proyek.

 Jika pengakhiran perjanjian dilakukan, maka perhitungan pembayaran akibat pengakhiran perjanjian harus dilakukan oleh penilai independen. Pemerintah menjamin untuk tidak akan memperlakukan Proyek secara berbeda atau mendiskriminasikannya. Pemberian kompensasi terhadap kerugian Badan Usaha dapat diberikan dalam bentuk penyesuaian

87

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

tarif, perpanjangan masa konsesi, kompensasi dalam bentuk tunai, atau bentuk lainnya. Menyediakan klausul pembelian dan pengakhiran perjanjian jika pemberian kompensasi tidak memungkinkan dan tidak ada metode pemulihan praktis yang tersedia. [Perjanjian Pembeliah Air Curah Pasal 15.3 dan Pasal 16; Perjanjian Kerjasama Pasal 6.5(b)] Perizinan (termasuk hak

Keterlambatan dalam mendapatkan

Mengidentifikasi

izin-izin

relevan

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

tarif, perpanjangan masa konsesi, kompensasi dalam bentuk tunai, atau bentuk lainnya. Menyediakan klausul pembelian dan pengakhiran perjanjian jika pemberian kompensasi tidak memungkinkan dan tidak ada metode pemulihan praktis yang tersedia. [Perjanjian Pembeliah Air Curah Pasal 15.3 dan Pasal 16; Perjanjian Kerjasama Pasal 6.5(b)] Perizinan (termasuk hak atas air)

Keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan perencanaan.

x

Kegagalan atau keterlambatan dalam mendapatkan ijin, persetujuan, dan lisensi.

Mengidentifikasi izin-izin relevan yang harus didapatkan oleh setiap pihak secara tepat waktu. Kelengkapan izin harus menjadi prasyarat terhadap efektivitas kontrak dan perolehan pembiayaan.

Persaingan penggunaan air di daerah Sungai Welang-Rejoso River dapat mengakibatkan perselisihan hak yang sesuai atas air dari Mata  Air Umbulan (Ketegangan sosial dan penolakan terhadap Proyek dapat timbul jika masalah in tidak

Kerjasama untuk mendapatkan semua lisensi dan persetujuan sangat diperlukan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 2.1(a)(vi)]

88

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

ditangani dengan benar).

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

Permohonan izin atas air harus dimulai sedini mungkin dan izin didapatkan. Melibatkan dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan harus diusahakan dan dilakukan secara aktif. Minimum debit air sungai untuk kepentingan lingkungan harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran instalasi dan volume minimal

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

ditangani dengan benar).

Mitigasi Risiko

Permohonan izin atas air harus dimulai sedini mungkin dan izin didapatkan. Melibatkan dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan harus diusahakan dan dilakukan secara aktif. Minimum debit air sungai untuk kepentingan lingkungan harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran instalasi dan volume minimal pengambilan air. [Perjanjian Kerjasama Pasal 4.5(g)]

Keterlambatan dalam mendapatkan akses ke lokasi

Pemerintah secara sepihak dan tidak semestinya mencegah Badan Usaha untuk memasuki lokasi.

Pengadaan lahan proyek dan penyerahan penggunaan dan kepemilikan kepada Badan Usaha menjadi persyaratan pendahuluan berlakunya perjanjian.

x

Usaha perbaikan dilakukan untuk memulihkan pelanggaran atas kewajiban material pemerintah, yang

89

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

dapat mengakibatkan kegagalan pemerintah dan pengakhiran perjanjian jika tidak dilakukan tepat  waktu. [Perjanjian Kerjasam Pasal 2.1(b)(iv), Pasal 16.2(c)] Risiko Parastatal (pembeli), kewajiban  pembelian dan kinerja PDAM

Pelanggaran atas kewajiban dalam perjanjian jual beli. Privatisasi PDAM. Posisi keuangan/kelayakan kredit dan program perbaikan

x

Memastikan bahwa program belanja modal didanai dan dilaksanakan. Komitmen pembelian air minimum dapat ditingkatkan agar sesuai dengan daya serap PDAM.

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

dapat mengakibatkan kegagalan pemerintah dan pengakhiran perjanjian jika tidak dilakukan tepat  waktu. [Perjanjian Kerjasam Pasal 2.1(b)(iv), Pasal 16.2(c)] Risiko Parastatal (pembeli), kewajiban  pembelian dan kinerja PDAM

Pelanggaran atas kewajiban dalam perjanjian jual beli.

Memastikan bahwa program belanja modal didanai dan dilaksanakan.

x

Privatisasi PDAM.

Komitmen pembelian air minimum dapat ditingkatkan agar sesuai dengan daya serap PDAM.

Posisi keuangan/kelayakan kredit dan program perbaikan distribusi/belanja modal PDAMPDAM gagal untuk mendukung kewajiban pembayaran mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian penjualan dan pembelian air.

Penelaahan terhadap kerangka pengaturan/metodologi penentuan tarif juga sangat penting untuk menentukan apakah PDAM-PDAM layak secara keuangan berdasarkan peraturan saat ini dan dapat memperoleh pengembalian atas belanja modal mereka sepenuhnya, atau jika diperlukan apakah subsidi dapat diberikan kepada PDAMPDAM tersebut. Hal ini juga dimitigasi dengan fakta bahwa Pemprov Jatim/PDAB akan menjadi

Kewajiban pembelian air mengakibatkan tidak terjangkaunya tarif pelanggan.

90

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

pihak yang melakukan perjanjian dengan Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian  Jual Beli Air Baku. Pemerintah dapat menerbitkan jaminan kinerja untuk menjamin kewajiban pembelian air atau pembayaran ketersediaan terutama selama masa pinjaman pembiayaan. Subsidi modal Pemerintah juga dapat diberikan untuk memastikan kelayakan komersial dan lebih lanjut untuk mengurangi dampak terhadap

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

pihak yang melakukan perjanjian dengan Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian  Jual Beli Air Baku. Pemerintah dapat menerbitkan jaminan kinerja untuk menjamin kewajiban pembelian air atau pembayaran ketersediaan terutama selama masa pinjaman pembiayaan. Subsidi modal Pemerintah juga dapat diberikan untuk memastikan kelayakan komersial dan lebih lanjut untuk mengurangi dampak terhadap tarif pelanggan. Pengakhiran perjanjian akibat kegagalan kewenangan pemerintah

Pelanggaran material oleh pemerintah yang menyebabkan pengakhiran perjanjian dan proyek.

Menyediakan mekanisme perbaikan yang wajar untuk mencegah pengakhiran perjanjian.

x

Menerbitkan jaminan kinerja pemerintah untuk mendukung kewajiban kinerja PJPK di dalam perjanjian.  Apabila lainnya,

tidak tersedia perbaikan perlu adanya klausul

91

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

pembelian dan pengakhiran perjanjian yang jelas dan pasti yang memperbolehkan Badan Usaha untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh. [Perjanjian Kerjasama Pasal 16.2 dan Pasal 17.7, Schedule 9] 10. RISIKO-RISIKO KEADAAN KAHAR Keadaan Kahar  Alamiah/Non-Politis termasuk Cuaca yang Ekstrim

Bencana alam dan peristiwa keadaan kahar non-politis lainnya yang dapat menghalangi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama.

x

Mendapatkan asuransi, apabila tersedia pada pasar asuransi dalam ketentuan komersial yang wajar. [Perjanjian

Kerjasama

Pasal

8,

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Keterangan

Mitigasi Risiko

pembelian dan pengakhiran perjanjian yang jelas dan pasti yang memperbolehkan Badan Usaha untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh. [Perjanjian Kerjasama Pasal 16.2 dan Pasal 17.7, Schedule 9] 10. RISIKO-RISIKO KEADAAN KAHAR Keadaan Kahar  Alamiah/Non-Politis termasuk Cuaca yang Ekstrim

Keadaan Kahar Politis

Bencana alam dan peristiwa keadaan kahar non-politis lainnya yang dapat menghalangi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama.

Perubahan hukum.  Tindakan atau tidak tindakan Pemerintah.

x

Mendapatkan asuransi, apabila tersedia pada pasar asuransi dalam ketentuan komersial yang wajar. [Perjanjian Kerjasama Pasal 8, Schedule 17; Perjanjian Pembelian  Air Curah Pasal 10, Schedule 13] Badan Usaha dapat mengajukan asuransi, apabila tersedia pada pasar asuransi dalam ketentuan komersial yang wajar.

x

adanya

Cedera janji Kementerian Keuangan atau PT PII.

Pemerintah wajib untuk menanggung risiko keadaan kahar politis lainnya yang tidak dapat diasuransikan oleh Badan Usaha. (catatan

bahwa

resiko

bersama

92

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

sehubungan dengan perubahan peraturan dilakukan dengan pemindahkan resiko pada beberapa batas peringkat atas biaya-biaya)

Keadaan Kahar yang Berkepanjangan

Keadaan kahar yang merugikan salah satu atau kedua Pihak selama lebih dari 365 Hari.

x

[Perjanjian Kerjasama Pasal 8, Schedule 17; Perjanjian Pembelian  Air Curah Pasal 10 dan Pasal 15, Schedule 13] Pengaturan opsi pembelian oleh PJPK (buyout option) dan klausul pengakhiran dalam Perjanjian Kerjasama apabila dampak dari peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terlalu lama atau apabila fasilitas tidak

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Keterangan

Badan Pemerintah Usaha/ /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek

Mitigasi Risiko

sehubungan dengan perubahan peraturan dilakukan dengan pemindahkan resiko pada beberapa batas peringkat atas biaya-biaya)

Keadaan Kahar yang Berkepanjangan

Keadaan kahar yang merugikan salah satu atau kedua Pihak selama lebih dari 365 Hari.

x

[Perjanjian Kerjasama Pasal 8, Schedule 17; Perjanjian Pembelian  Air Curah Pasal 10 dan Pasal 15, Schedule 13] Pengaturan opsi pembelian oleh PJPK (buyout option) dan klausul pengakhiran dalam Perjanjian Kerjasama apabila dampak dari peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terlalu lama atau apabila fasilitas tidak dapat dibangun kembali dengan dana yang tersedia, termasuk asuransi. Salah satu Pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerjasama dan mengusulkan opsi pembelian oleh PJPK (buy out option). [Perjanjian Kerjasama Pasal 17.4 dan Pasal 17.7].

11. RISIKO-RISIKO KEPEMILIKAN ASET

93

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kerusakan Aset

Pengalihan Aset pada  Akhir Masa Kerjasama

Badan Pemerintah Usaha/ Keterangan /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek Kerugian atau kerusakan aset yang x disebabkan oleh kebakaran, ledakan, dan lain lain.

Implikasi waktu/biaya atau kerusakan aset yang disebabkan oleh pengalihan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan aset dari Badan Usaha kepada PJPK.

x

Mitigasi Risiko

Membuka asuransi dan menggunakannya untuk memulihkan atau mengganti aset/fasilitas apabila terjadi kerugian atau kerusakan akibat suatu kejadian yang dapat diasuransikan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 8, Schedule 17; Perjanjian Pembelian  Air Curah Pasal 10, Schedule 13] Badan Usaha harus, atas biayanya sendiri, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek dapat dialihkan secara keseluruhan pada saat Tanggal

Information Memorandum

Penanggung Risiko  Jenis Risiko Proyek

Kerusakan Aset

Pengalihan Aset pada  Akhir Masa Kerjasama

Badan Pemerintah Usaha/ Keterangan /Pemprov Bersama Perusahaan  Jatim Projek Kerugian atau kerusakan aset yang x disebabkan oleh kebakaran, ledakan, dan lain lain.

Implikasi waktu/biaya atau kerusakan aset yang disebabkan oleh pengalihan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan aset dari Badan Usaha kepada PJPK.

x

Mitigasi Risiko

Membuka asuransi dan menggunakannya untuk memulihkan atau mengganti aset/fasilitas apabila terjadi kerugian atau kerusakan akibat suatu kejadian yang dapat diasuransikan. [Perjanjian Kerjasama Pasal 8, Schedule 17; Perjanjian Pembelian  Air Curah Pasal 10, Schedule 13] Badan Usaha harus, atas biayanya sendiri, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek dapat dialihkan secara keseluruhan pada saat Tanggal Pengakhiran. [Perjanjian Kerjasama Pasal 19].

94

Information Memorandum

9. Draft Perjanjian Kerjasama 9.1

Struktur Transaksi dan Paket Penjaminan Beberapa perjanjian akan disiapkan sebagai paket penjaminan dan dokumen transaksi untuk Proyek. Pertama, berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PJPK akan memberikan konsesi selama 25 tahun kepada badan usaha untuk pengembangan dan pelaksanaan Proyek dan untuk menjual air yang dihasilkan kepada PDAB. Badan usaha kemudian akan bertanggung jawab untuk pembiayaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dari fasilitas pengambilan air baku, pengolahan, penyimpanan,

Information Memorandum

9. Draft Perjanjian Kerjasama 9.1

Struktur Transaksi dan Paket Penjaminan Beberapa perjanjian akan disiapkan sebagai paket penjaminan dan dokumen transaksi untuk Proyek. Pertama, berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PJPK akan memberikan konsesi selama 25 tahun kepada badan usaha untuk pengembangan dan pelaksanaan Proyek dan untuk menjual air yang dihasilkan kepada PDAB. Badan usaha kemudian akan bertanggung jawab untuk pembiayaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dari fasilitas pengambilan air baku, pengolahan, penyimpanan, pemompaan, pipa transmisi dan fasilitas meteran yang mampu memasok 4.000 liter/detik air layak minum kepada PJPK. Fasilitas baru tersebut akan ditransfer kepada PJPK pada akhir periode kerjasama. Untuk tujuan tersebut, PJPK akan mengeluarkan surat keputusan atau instruksi yang menunjuk PDAB untuk melaksanakan kewajiban kontraktual dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Penugasan PJPKkepada PDAB ini akan disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Air Baku antara PDAB dan badan usaha. Persyaratan penjualan dan pembelian air minum antara PDAB dan kelima PDAM akan ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Air Minum masing-masing PDAM. Setelah disetujui oleh Menteri Keuangan, dukungan pemerintah akan diberikan kepada Proyek dalam berbagai bentuk termasuk subsidi modalatau Dukungan Kelayakan Proyek (VGF), jaminan kinerja, dan lahan yang diperlukan. Kementerian Keuangan akan memberikan subsidi dalam bentuk hibah berdasarkan persyaratan Surat Dukungan Pemerintah sementara ituPT. PII akan menerbitkan jaminan kinerja sesuai dengan Perjanjian Penjaminan dan Recourse untuk menjamin kewajiban offtake dan pembayaran dari PJPK/PDAB. PJPK dan pemerintah daerah penerima Air Umbulan akan merumuskanpersyaratan kerjasama dan perjanjian yang saling menguntungkan untuk melaksanakan Proyek berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang terpisah. Gambar 9-1 dibawah ini menunjukkan struktur transaksi dan paket penjaminanbagi Proyek.

Information Memorandum

Gambar9-1. Struktur Transaksi untuk Proyek Air Umbulan 8

9

Pemerintah 1 7

2

3

Badan Usaha

Pemerintah Kab/Kota

4

Unit P engelola/PDAB (Offtaker) 6

10

PDAM-PDAM 11

END USER

5

1. Perjanjian Fasilitasi PJPK-PT SMI 2. Kerjasama Pemprov dan Kabupaten/Kota 3. Perjanjian Konsesi PJPK –Badan Usaha 4. Pemberian Delegasi kepada PDAB/unit pengelola untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Air 5. Perjanjian Jual Beli Air antara Badan Usaha – Unit Pengelola/PDAB 6. Perjanjian Jual Beli Air antara Unit Pengelola/PDAB – PDAM-PDAM 7. Perjanjian Penjaminan PT PII – Badan Usaha 8. Perjanjian Regres PT PII – PJPK 9. Pemberian Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) 10. Dukungan dari Pemkab/Pemkot kepada PDAM-PDAM 11. Pelayanan kepada end user dan penarikan tarif 

9.2 Ketentuan Penting Draft Perjanjian Kerjasama 3  dan Perjanjian Jual-Beli Air Ruang Lingkup Proyek Ruang lingkup Proyek ini meliputi pembiayaan, desain, konstruksi, pengujian, commissioning, operasi dan pemeliharaan, dan transfer fasilitas berikut ini: Fasilitas pengambilan dan pengolahan air baku dengan kapasitas 4.0004  liter/detik; dan 

Pipa transmisi bawah tanah sepanjang 103 km dengan stasiun pemompaan

yang akan memasok, mengangkut dan menyediakan air minum di Titik Pengiriman ke lima pemerintah daerah (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik) di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.  Masa Konsesi 3  Istilah-istilah

yang didefinisikan dalam Bagian 9.2 ini memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam Draft Perjanjian Kerjasama,yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan. 4 Ukuran fasilitas perlu dikonfirmasikan oleh PJPK, setelah pertimbangan hasil penelitian neraca air dan permintaan dari PDAM.

Information Memorandum

Periode Perjanjian Kerjasama akan berlaku selama 25 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial. Masa konsesi ini tidak termasuk masa konstruksi selama 2 tahun. Pada akhir masa konsesi, Fasilitas Baru dan Proyek akan diserahkan kepada PJPK tanpa biaya.

Pemberian Konsesi PJPK akan memberikan konsesi dan hak eksklusif untuk mengembangkan dan melaksanakan Proyek kepada badan usaha.

Lahan Proyek PJPK secara prinsip akan bertanggung jawab untuk perolehan hak atas tanah dan hak permanen rights-of-way yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek. Untuk tujuan ini, PJPK akan menyiapkan dan melaksanakanrencana pengadaanlahan, yang merupakan rencana rinci untuk memperoleh Lahan Proyek dan Lokasi. Seluruh Lahan Proyek harus disediakan atau diserahkan kepada Badan Usaha pada atau sebelum Tanggal Efektif. Seluruh biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk penyediaan Lahan Proyek menjadi tanggungan PJPK. Ini tidak termasuk lahan tambahan yang diperlukan Badan Usaha untuk dibebaskan. Pembebasan lahan tambahan tersebut harus dibiayai sendiri oleh Badan Usaha. PJPK dapat memberikan bantuan seperlunya bila diminta. Pembiayaan Badan Usaha akan menyediakankeseluruhan biaya modal dari Proyek dengan dukungan keuangan dari Pemerintah Indonesia/Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama atau Surat Dukungan Pemerintah. Untuk mendapatkan pembiayaan bagi Proyek, Badan Usaha dapat mengajukan permohonan, menegosiasikan dan mengadakan Perjanjian Pembiayaan bila diperlukan atau diinginkan. Badan Usahawajib memberitahukanPJPK secara tertulis, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan PT PII, segala persyaratan dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan sebelum dilaksanakan. PJPK tidak berhak untuk melarangBadan Usaha mengadakan Perjanjian Pembiayaan. Badan Usaha tidak dapatmelakukan penggadaian atau penjaminan lainnya sehubungan dengankeperluan Perjanjian Pembiayaan terhadap aset-aset sebagai berikut: Lahan Proyek; 



Fasilitas yang Ada; atau



Dana Dukungan Kelayakan Proyek (VGF).

Information Memorandum

Perusahaan harus mendapatkan Pemenuhan Pembiayaan (Financial Closing) pada atau sebelum Tanggal Efektif yang Disepakati. Persetujuan Badan Usaha bertanggung jawab untuk mendapatkan semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk desain, pembiayaan, konstruksi, pengujian, commissioning, operasi dan pemeliharaan Proyek, kecuali persetujuan yang harus didapatkan oleh PJPK sendiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Kewajiban Konstruksi Badan Usaha wajib mendesain, mengadakan, membangun, menguji dan memeriksa Fasilitas Baru sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis, standar internasional dan lokal yang berlaku, semua persyaratan hukum, dan Jadwal Proyek sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama. Badan Usaha harus menyiapkan dan menyerahkan desain teknis akhir kepada PJPK untuk review dan komentar. PJPKberhak tetapi tidak berkewajiban memberikan komentar atas desain teknis tersebut.Badan Usaha akan mengubah dan merevisi dokumen untuk memastikan bahwa Spesifikasi Teknis dan Desain telah dipenuhi. Desain teknis yang diterima PJPK bukan merupakan jaminan terhadap kelayakan teknis dari desain tersebut. Fasilitas Baru harus dibangun, diuji dan diperiksa sesuai dengan Jadwal Proyek.PJPK berhak memberlakukan denda jika terdapat keterlambatan yang disebabkan oleh kekeliruan atau kelalaian Badan Usaha.Denda yang telah disepakati akan dibayar untuk setiap hari keterlambatan dari tanggal penyelesaian yang telah ditetapkan hingga Tanggal Operasi Komersial. Untuk menjamin kinerja Badan Usaha sehubungan dengan kewajiban konstruksi, Badan Usaha harus memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PJPK dalam bentuk standby letter of credit yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, yang diterbitkan oleh bank yang mempunyai nama baik dan dapat diterima oleh PJPK.

Information Memorandum

Operasi dan Pemeliharaan Proyek harus mematuhi Standar Lingkungan dan Sosial yang diwajibkan oleh hukum Indonesia yang mencakup semua ketetapan yang berlaku, undang-undang, ordonansi, peraturan, termasuk dan tidak terbatas pada, semua standar pengaturan tentang lingkungan, sosial, tenaga kerja, kesehatan, dan risikokeselamatan atau keamanan. Badan Usaha wajib mengoperasikan dan memelihara Fasilitas Baru sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, prosedur operasional standar, Prudent Utility Practice, dan semua peraturan perundangan yang berlaku. Badan Usaha harus memastikan bahwa personil yang berkualitas bertugas di Fasilitas Baru setiap saat. Badan Usaha juga harus melaksanakan semua pemeliharaan Fasilitas Baru yang dijadwalkan secara teratur termasuk perbaikan, peningkatan modal dan penggantian komponen utama sesuaidengan rencana dan jadwal pemeliharaan yang akan diserahkan oleh Badan Usaha kepada PJPK setiap Tahun Kontrak. Badan Usaha bertanggung jawab untuk memastikan pasokan listrik yang stabil untuk lokasi termasuk sistem cadangan dan layanan utilitas lain yang diperlukan akan terus tersedia selama masa konstruksi dan operasi. Pengiriman, Penerimaan dan Pembayaran untuk Air Minum Selama Periode Kerjasama, Badan Usaha wajib mengolah Air Baku menjadi Air Minum. Badan Usaha juga wajib menjual dan mengalirkan Air Minum kepada PDAB di Titik Pengiriman. Air Minum yang dipasok oleh Badan Usaha wajib diukur sesuai dengan prosedur meteran dan pengukuran yang ditentukan dalam Perjanjian. Badan Usaha harus mengalirkanair yang telah diolah sesuaistandar kualitas Air Minum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. PDAB, sebagai Penerima, harus membayar seluruh Air Minum yang telah dialirkan oleh Badan Usaha berdasarkan kuantitas harian yang ditentukan oleh PDAB baik diambil maupun tidak.Kuantitas yang akandikirim harus dalam kisaran volume minimum dan maksimum yang diindikasikan untuk periode bersangkutan. Hak atas dan risiko kehilangan Air Minum akan beralih dari Badan Usaha ke PDAB di Titik Pengiriman. Badan Usaha akan membayar denda kepada PJPK untuk pengiriman Air Minum yang tidak memenuhi standar kualitas Air Minum atau kurang dari kuantitas volume yang telah disetujui dalamperjanjian. Tarif  Tarif memiliki dua komponen utama: biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dibagi menjadi (1) biaya kapasitastetap, yang secara umum merupakan kompensasi kepada Badan Usaha karena telah menyediakan sistem penyediaan air yang dapat diminum, dan (2) biaya O&M tetap, untuk menutupi biaya yang dikeluarkan terlepas

Information Memorandum

dari output sistem. Biaya variabel merupakan pembayarankembali atas seluruh biaya yang berkaitan dengan produksi Air Minum per meter kubik.Biaya-biaya tersebut harus disesuaikan dengan adanyainflasi, fluktuasi valuta asing, dan biaya rata-rata listrik yang digunakan.

 Asuransi Selama tahap pengembangan, konstruksi dan operasi, Badan Usaha wajib menyediakanasuransi yang diperlukan untuk Fasilitas Baru sebagaimana dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Pembiayaan, dan Prudent Utility Practices. Keadaan kahar 5  Umumnya, sebuah peristiwa Keadaan kahar akan mentoleransi Pihak yang terkena dampak untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan Pihak bersangkutan tidak dianggap default, dengan ketentuan bahwa: 







Peristiwa itu bukan akibat dari pelanggaran oleh Pihak yang memiliki kewajiban atau bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Peristiwa itu tidak bisa dicegah atau dihindari kendati telah dikaji secarabaik. Pihak yang bersangkutan telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari atau mengurangi dampak dari Keadaan kahar. Pihak yang terkena dampak telah melakukan pemberitahuan secara tepat  waktu tentang terjadinya peristiwa Keadaan kahar dengan merinci sifat, dampak, durasi yang diperkirakan, dan tindakan yang ingin diambil oleh Pihak tersebut untuk mengurangi dampaknya.

 Jika peristiwa Keadaan kahar terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial, Jadwal Proyek dapat disesuaikan secara proporsional.Jika itu terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tertentu dapat dimaafkan dan tidak akan dikenakan sanksi apapun. Badan Usaha dimungkinkan juga untuk mendapatkan perpanjangan masa konsesi yang proporsional. Namun demikian, PJPKtidak akan dibebaskan dari kewajibannya dalam halKeadaan kahar politik. Selain itu, Keadaan kahar tidak dapat mentolerir keterlambatan pembayaran uang atau jumlah lainnya yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian. Peristiwa Default Badan Usaha default jika salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut terjadi: 5Dapat

diubah menurut komentar PJPK dalam Perjanjian Kerjasama.

Information Memorandum







 Jadwal Proyek tidak dapat dipenuhi. Badan Usaha jatuh bangkrut, pailit atau menjadi subyek kurator, rehabilitasi atau tindakan hukum lainnya dalam rangka mencari keringanan dari kreditur. Badan Usaha secara signifikan gagal melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian.



Pernyataan atau jaminan yang terbukti tidak benar secara material.



Gagal untuk melaksanakan kewajiban material berdasarkan Perjanjian. PJPKdefault jika salah satu hal berikut terjadi:











Badan Usaha siap, bersedia dan mampu mengirimkan Air Minum, namun PJPKtanpa alasan yang dapat dibenarkan menolak untuk menerima pengiriman atau menghalangi kinerja Badan Usaha untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. PJPK dalam jumlah yang signifikan gagal melakukan pembayaranyang jatuh tempo sebagaimana diatur dalamPerjanjian. PDAB dalam jumlah yang signifikan gagal melakukan pembayaranyang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Air Baku dengan Badan Usaha. Sebuah pernyataan atau jaminan dari PJPK yang terbukti tidak benar dalam hal material. PJPKgagal melaksanakan kewajiban material lainnya berdasarkan Perjanjian.

Penyelesaian Sengketa Para Pihak menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dengan cara sebagai berikut: 





pertama, melalui diskusi bersama dan penyelesaian damai; kedua, jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui diskusi bersama, dengan merujukpenyelesaian sengketa tersebut kepada panel ahli yang akan ditunjuk oleh para Pihak; dan ketiga, jika para Pihak setuju untuk tidak merujuk hal tersebut kepada ahli atau jika ada penipuan atau kesalahan nyata dalam keputusannya maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase yang mengikuti ketentuan dari Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pengakhiran Perjanjian Dalam kasus Keadaan kahar yang berkepanjangan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian jika hal tersebut dapat mencegah pelaksanaan kewajiban materialnya.

Information Memorandum

Dalam hal default dari salah satu Pihak, Pihak yang lain wajib memberikan pemberitahuan default tersebut kepada Pihak yang default dengan menjelaskan rincian peristiwa default. Pihak yang default bisa meminta waktu untuk memperbaiki default. Jika dibutuhkan lebih banyak waktu, Pihak yang default dapat minta waktu tambahan dengan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil dan jumlah tambahan hari yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Jika Pihak yang default gagal memperbaiki default dalam waktu yang disediakan termasuk perpanjangannya, maka Pihak non-default bisa segera mengakhiri Perjanjian dengan mengirimkan pemberitahuan pengakhiran untuk tujuan tersebut dan menentukan tanggal pengakhiran. Dalam hal pengakhiran karena peristiwa default dari Badan Usaha, PJPKwajib mengizinkan para pemberi pinjaman kepada Proyek untuk mendapatkan hak-hak mereka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, jika masih efektif. Dalam hal pengakhiran karena keadaan tertentu, PJPKdapatmembeli dari Badan Usaha, dan Badan Usaha akan mentransfer Proyek dan Fasilitas Baru kepada PJPK, dengan harga pembelian yang ditetapkan dalam Perjanjian. Pembelian dan transfer akan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

Hukum yang Mengatur Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan untuk semua tujuan, harus secara konklusif dianggap sebagai kontrak Indonesia.

Information Memorandum

10. Dukungan Pemerintah Peraturan KPS mendefinisikan “Dukungan Pemerintah” sebagai kontribusi fiskal dan non-fiskal yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan keuangan dari proyek kerjasama.Untuk proyek air minum, dukungan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Instansi/Kepala Pemerintah Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai dengan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sesuai dengan Pasal 17A dari Peraturan KPS, bentuk Dukungan Pemerintah yang diizinkan meliputi sebagai berikut: a.

kontribusi fiskal yang harus dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”);

b.

dukungan perizinan

c.

dukungan pengadaan tanah, yang akan dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Instansi/Kepala Pemerintah Daerah sebelum penyerahan penawaran lelang dalam proses penawaran publik. Pemerintah dapat meminta Badan Usaha(pemenang lelang publik) untuk mengembalikan biaya pengadaan tanah yang ditanggung Pemerintah sebagian atau seluruhnya, jika dianggap memenuhi syarat secara keuangan untuk membiayai pengadaan tanah. Namun demikian, persyaratan ini harus dijelaskan dalam dokumen penawaran publik;

d.

dukungan konstruksi;

e.

insentif pajak yang disetujui Menteri Keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri-menteri lainnya, Kepala Instansi, atau Kepala Pemerintah Daerah; dan/atau

f.

bentuk dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena Proyek KPS-SPAM Umbulan dilaksanakan berdasarkan skema KPS, Pemerintah Provinsi Jawa timur sebagai Penanggung Jawa Proyek Kerjasama (PJPK) memenuhi syarat untuk memohon dan menerima dukungan pemerintah untuk Proyek, untuk meningkatkan kelayakan keuangan dan bankability   Proyek. Secara umum, dukungan pemerintah untuk Proyek dapat tersedia dalam bentuk: •

Dukungan fiskal; dalam bentuk kontribusi langsung pemerintah untuk pembebasan lahan, pemukiman kembali, subsidi konstruksi, dan insentif pajak. Untuk Proyek Air Umbulan, PJPK telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyediaan danakonstruksi Proyek, yang didanai melalui Dukungan Kelayakan Proyek(VGF). PJPK juga akan

Information Memorandum

memberikan dukungan fiskal untuk pembebasan lahan Proyek dan permukiman kembali, yang didanai melalui anggaran PJPK. Pengaturan rinci Dukungan Kelayakan Proyek VGF dan dana untuk pembebasan lahan dan permukiman kembali oleh PJPK masih dikaji dan dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, dan akan diselesaikan sebelum penerbitan Dokumen Pelelangan final dan Rancangan Final Perjanjian Proyek. Dalam proses ini, pengaturan rinci dukungan fiskal juga akan disampaikan kepada para Peserta Lelang yang Memenuhi Kualifikasi. •

•

a.

Penjaminan pemerintah; PIIakanmenyediakan penjaminan terhadap kinerja dan kewajiban keuangan PJPK berdasarkan perjanjian proyek. Bila kebutuhan penjaminan Proyek melampaui plafon penjaminan maksimal yang dapat diberikan PII, PII dapat meminta agar Kementerian Keuangan ikut menyediakan penjaminan untuk Proyek Air Umbulan. Karena PII telah menerbitkan “ Notification to Proceed ” atas pemberian penjaminan untuk Proyek, maka PII sekarang sedang melakukan kajian dan berkonsultasi dengan PJPK untuk persyaratan penjaminan PII (dan dengan Kementerian Keuangan jika perlu). Rancangan Perjanjian Penjaminan Infrastruktur dan Perjanjian Regres antara PII (dan Kementerian Keuangan bila perlu) dengan Badan Usaha dan PJPK akan disampaikan kepada Peserta Lelang dan difinalisasi sebelum penerbitan Rancangan Final Perjanjian Proyek. Dukungan non-fiskal; dalam bentuk koordinasi kebijakan/peraturan selama pelaksanaan proyek dan percepatan proses lisensi/perizinan. Pengaturan rinci dukungan ini sedang ditinjau oleh PJPK dan kelima pemerintah kabupaten/kota.

Dukungan Kelayakan Proyek (VGF)

Dukungan fiskal pemerintah secara langsung melalui Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) dibentuk oleh Kementerian Keuangan melalui sebuah Peraturan Menteri Keuangan. Draft peraturan tersebut sekarang sedang dalam pembahasan internal di Kementerian Keuangan, dan akan diselesaikan sebelum penerbitan Rancangan Final Perjanjian Proyek. Beberapa garis besar penggunaan VGF: 1.

 VGF diberikan kepada proyek KPS dalam bentuk uang tunai, dan alokasinya tidak bergantung kepada anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah (untuk kasus Umbulan, kementerian yang terkait adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPK);

2.

Pencairan VGF dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada perusahaan proyek melalui PJPK;

3.

Pencairan VGF dapat dilakukan selama konstruksi dan setelah tanggal operasi komersial, dalam bentuk uang tunai dalam satu kali pembayaran atau multi-pembayaran selama periode multi-tahun;

4.

 VGF untuk proyek KPS tidak akan lebih besar daripada nilai ekonomi bersih sekarang (ENPV) proyek;

Information Memorandum

5.

 Alokasi VGF untuk proyek KPS dapat digunakan untuk evaluasi penawaran lelang.

b.

Penjaminan Pemerintah

Penjaminan Infrastruktur didefinisikan di dalam Peraturan Presiden No.78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pemerintah menetapkan PII sebagai single window   dan badan eksklusif dalam menilai proyek infrastruktur KPS, penataan jaminan pemerintah, dan pelaksanaan proses klaim. Pemerintah Indonesia mengamanatkan PII untuk melakukan proses pemberian jaminan, untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam penyediaan jaminan dan proses klaim. Secara umum, pemberian jaminan pemerintah melalui PII adalah untuk menguntungkan semua pihak utama yang terlibat dalam proyek infrastruktur: Untuk Pemerintah Indonesia dan para pengguna akhir: •

•

•

•

Mendukung pembangunan ekonomi melalui KPS yang menyediakan proyekproyek infrastruktur berkualitas; Mengurangi biaya infrastruktur pengguna akhir, karena ongkos pembiayaan proyek yang lebih rendah; Membatasi eksposur Pemerintah dari atas risiko-risiko yang tiba-tiba timbul akibat penjaminan pembiayaan proyek infrastruktur; Mendorong tindakan lebih lanjut oleh Pemerintah tentang KPS.

Untuk PJPK: •

•

Menarik investor swasta dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam proyek KPS, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan jadwal; Untuk membawa lebih banyak persaingan dalam proses penawaran lelang untuk meningkatkan kualitaspenawaran dan untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

Information Memorandum

Untuk pemegang konsesi sektor swasta: Mengurangi risiko yang sulit dimitigasi oleh sektor swasta atau cara-cara lain;

•

Meningkatkan transparansi, kejelasan, dan kepastian dari penyediaan dan proses penjaminan;

•

Meningkatkan kredibilitas keuangan dari proyek;

•

Memperpanjang jatuh tempo pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing harga penawaran;

•

Menyediakan insentif bagi PPJK untuk mempersiapkan dokumen perjanjian yang memenuhi standar pasar/internasional dan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama.

•

Penjaminan PII dirancang untuk secara eksklusif menjamin komitmen PJPK dalam perjanjian KPS. Untuk Proyek Air Umbulan, PII (dan jika diperlukan Kementerian Keuangan) akan mengadakan perjanjian penjaminan dengan Badan Usaha swasta, seperti diusulkan dalam struktur yang disediakan dibawah.

Gambar 10-1: Usulan struktur penjaminan untuk Proyek Air Umbulan Elemen utama dalam struktur penjaminan adalah perjanjian regres antara PII (dan Kementerian Keuangan jika diperlukan) dengan PPJK.Perjanjian regres antara PIIdengan PJPK sangat penting untuk menjamin kelangsungan keuangan dan keberlanjutan PII.Pengaturan inimemaksakan disiplin dan meningkatkan akuntabilitas PPJK untuk memenuhi kewajiban keuangan dan non-keuangan yang disepakati dalam perjanjian KPS. Cakupan risiko rinci dari Proyek Air Umbulan sedang ditinjau dan dikonsultasikan dengan PII. Namun, PJPK berupaya bahwa PII mampu menutup risiko yang terkait dengan kinerja proyek dan kewajiban keuangan, berdasarkan jenis-jenis risiko umum yang tersedia dibawah ini: •

Keterlambatan atau kegagalan dalam memperoleh lisensi, izin, dan persetujuan;

•

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan

•

Pelanggaran perjanjian proyek

•

Integrasi jaringan pipa penyaluran air dengan sistem hilir

•

Risiko dari fasilitas/infrastrukturyang bersaing

Information Memorandum

•

Risiko permintaan

•

Risiko tarif

•

Risiko pengambilalihan

•

Risiko dari mata uang yang tidak dapat dikonversikan dan tidak dapat ditransfer

•

Risiko sub-sovereign

•

Force Majeure yang mempengaruhi PPJK

11. Proses Pelelangan Umum Bagian ini merangkum proses pelelangan umum untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan. Persyaratan rinci dan prosedur pelelangan dinyatakan dalam Dokumen Pelelangan.Semua definisi istilah yang digunakan dalam bagian ini memiliki arti yang serupa dengan Dokumen Pelelangan. PJPK menyelenggarakan pengadaan Badan Usaha melalui suatu proses pelelangan umum yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses Pra Kualifikasi telah diselenggarakan dan diselesaikan oleh PJPK, yang menghasilkan lima (5) Konsorsium Lelang yang memenuhi syarat, yaitu: 





 

Konsorsium P.T. Bakrieland Development, Beijing Enterprise Water Group Ltd, dan P.T. Amerta Bumi Capital Konsorsium China Harbour Engineering Co Ltd, Sound Global Ltd, dan P.T. Manggala Purnama Sakti Konsorsium Kukdong, P.T. Brantas Abipraya, P.T. Grundfos Pompa Dan PT. PRALON Konsorsium Marubeni, Nippon Koei, dan P.T. Perkom Indah Murni Konsorsium Medco Group dan P.T. Bangun Cipta.

Perusahaan-perusahaan ini telah memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran atau proposal berdasarkan Dokumen Pelelangan. Tujuan pelelangan ini adalah untuk menentukan pemenang lelang yang akan diberikan hak untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Proyek sesuai dengan persyaratan Perjanjian Kerjasama.

Information Memorandum

a.

Dokumen Pelelangan

Panitia Lelang menerbitkan Dokumen Pelelangan untuk para Peserta Lelang yang Memenuhi Kualifikasi berdasarkan proses prakualifikasi.Dokumen Pelelangan mencakup undangan kepada Peserta Lelang, instruksi kepada Peserta Lelang, dan Lampiran-Lampiran.

b.

Prosedur Pelelangan Umum

Setelah Dokumen Pelelangan diterbitkan, setiap Peserta Lelang diwajibkan melakukan kegiatan uji tuntas sehubungan dengan Proyek. Dalam rangka mempermudah Peserta Lelang dalam penyusunan Dokumen Penawaran, Panitia Lelangmemberikan beberapa fasilitas sebagai berikut: a. Pusat Data; b. Memorandum Informasi; c. Rancangan Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah; dan d. Penjelasan Lelang/Aanwijzing. Panitia Lelangmenyediakan Pusat Data dengan memberikan akses kepada setiap Peserta Lelang terhadap situs website   yang menggunakan kata sandi (  password   ) atau ruang data berbentuk fisik.Untuk mendapatkan akses terhadap Pusat Data, Peserta Lelang harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Peserta Lelang akan menyampaikan dokumen penawaran pada tanggal penyampaian dokumen penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang terdiri dari 2 (dua) sampul, Sampul I berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Sampul II yaitu Dokumen Penawaran Finansial. Panitia Lelang akan membuka Dokumen Penawaran Sampul I terlebih dahulu dan melakukan evaluasi administrasi dan teknis yang terdapat dalam Sampul I Dokumen Penawaran dengan “Sistem Gugur” sehingga setiap Peserta Lelang yang Sampul Inya dianggap tidak memenuhi persyaratan akan didiskualifikasi. Setelah itu, Panitia Lelang akan membuka Sampul II Dokumen Penawaran dari Peserta Lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam sebuah pertemuan terbuka. Kemudian, Panitia Lelang akan mengevaluasi dokumen penawaran finansial dan menetapkan peringkat Dokumen Penawaran Sampul II dari Peserta Lelang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Peserta Lelang yang mengusulkan Dukungan Kelayakan Proyek Terendah yangdidukung oleh data keuangan yang diperlukan akan menjadi peringkat pertama.

Information Memorandum

PJPK akan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang kepada Peserta Lelang yang berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Pemenang Lelang kemudian diharuskan membentuk suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (“Perusahaan Pelaksana Proyek”) yang akan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, perjanjian jual beli air dengan PDAB, dan perjanjian proyek lainnya.

c.

Penjelasan Lelangdan Konsultasi Peserta Lelang

Selama proses pelelangan, Panitia Lelang akan menyelenggarakan penjelasan lelang (aanwijzing) dan proses konsultasi. Penjelasan lelang (   Aanwijzing   )harus dilakukan secara terbuka untuk seluruh Peserta Lelang atau perwakilannya secara kolektif.Tujuan penjelasan lelang (  Aanwijzing   ) adalah memberikan penjelasan kepadaPeserta Lelang hanya yang terkait dengan prosedur dan persyaratan administratif atau Proses Pelelangan. Proses konsultasidilakukan secara tertutup antara Panitia Lelang dengan masingmasing Peserta Lelang dan/atau perwakilannya.Maksud dari proses konsultasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Lelang untuk menyampaikan tanggapan dan mendiskusikan rancangan Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian  Air Curah dengan Panitia Lelang sebelum penerbitan Dokumen Pelelangan Final dan Rancangan Final Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah.