Memorandum Informasi atau Ringkasan Eksekurif Pra-Studi Kelayakan (“Memorandum”) ini merupakan bagian dari materi yang disampaikan kepada para peserta lelang, dan ditujukan untuk memberikan inf o...Full description
Full description
sislengkaptem informasi manajemenDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Studi Kelayakan DrainaseDeskripsi lengkap
zDeskripsi lengkap
Full description
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Contoh SKT BatubaraDeskripsi lengkap
makalah Studi Kelayakan BisnisFull description
bisnis pariwisata
studi kelayakan apotekFull description
DIKTAT STUDI KELAYAKAN BISNIS.pdf
Studi Kelayakan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah TanggaFull description
usaha
sdasdadasFull description
analisis pt sidomunculFull description
studi kelayakan pkmFull description
Sudi kelayakaaaaaanFull description
Tujuan dari pelaksanaan feasibility study adalah untuk menentukan kelayakan suatu proyek, dalam hal ini untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak di daerah Peja…Full description
PEMERINTAH PEM ERINTAH PROVINSI JAW JAWA TIMUR
REPUBLIK INDONESIA
Proy Pr oyek ek Ke Kerja rjasa sama ma Pem Pemer erin intah tah Sw Swas asta ta Si Siste stem m Pe Peny nyedi ediaa aan n Air Minum (KPS-SPAM) UMBULAN
RINGK RIN GKASAN ASAN EKS EKSEKU EKUTIF TIF PRA STU STUDI DI KEL KELAYA AYAKAN KAN (Memo (Me moran randu dum m In Infor formas masi) i)
Mata Air Umbulan
Surabaya, 05 April 2012
PANITIA LELANG LELANG PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SISTEM PENYEDIAAN PENYEDIAAN AIR MINUM MI NUM (KPS SPAM) UMBULAN Jl.Pahlawan Jl.Pahlawan No. No. 110 Surabaya Surabaya Telp: Telp: (031) 3550950 & 3557131 ; Fax: Fax: 3557140 1 Email : [email protected]
!"#$"%&'()*(+ !"+'&+-
Memorandum Informasi atau Ringkasan Eksekurif Pra-Studi Kelayakan (“Memorandum”) ini merupakan bagian dari materi yang disampaikan kepada para peserta lelang, dan ditujukan untuk memberikan informasiuntuk membantu para peserta lelang dan para konsultannya dalam menilai apakah mereka akan berpartisipasi dalam proses pelelangan untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan (“Proyek”). Memorandum ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (“PJPK”) yang dibantu oleh P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”). Informasi yang diberikan dalam memorandum ini disediakan oleh PJPK dalam rangka membantu Peserta Lelang dalam menyusun dokumen penawaran, dan apabila peserta lelang menganggap due perlu untuk memperoleh data yang lebih lengkap,Peserta lelang dapat melakukan uji tuntas ( due diligence ) dan analisis sendiri dari informasi yang disediakan dalam pusat data atau informasi lain berdasarkan upaya dari Peserta Lelang. Baik PJPK dan PT. SMI tidak membuat pernyataan (dinyatakan atau tersirat) dan jaminan mengenai ketepatan atau kelengkapan Memorandum ini atau informasi yang tercantum disini dan tidak bertanggung jawab atas Memorandum ini atau atas komunikasi tertulis atau lisan lainnya yang disampaikan kepada peserta lelang. Hanya pernyataan dan jaminan khusus yang dapat dibuat oleh PJPK dalam komunikasi dengan peserta lelang yang tunduk kepada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pelelangan, yang akan memiliki dampak hukum. Memorandum ini memuat penafsiran, penjelasan dan ringkasan tertentu dari undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan otorisasi pemerintah Indonesia lainnya. Informasi ini disampaikan hanya untuk menginformasikan peserta lelang atas topik yang dibahas dalam dokumen ini secara umum. Tidak ada hal yang terkandung dalam Memorandum ini yang dimaksudkan untuk menggantikan saran/pendapat profesional pihak independen terkait dengan aspek hukum, teknis, komersial dan transaksi keuangan. PJPK berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, menyempurnakan informasi yang tersedia dalam Memorandum ini, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan memberikan alasan apapun, memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan transaksi apapun. Dalam hal ini, PJPKtidak akan bertanggung jawab kepada siapapun atas biaya atau beban yang dikeluarkan dalam menindaklanjuti Memorandum ini atau dalam setiap peninjauan atau pelaksanaan proses pelelangan. Penerbitan Memorandum ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penawaran umum atau undangan umum untuk melakukan investasi atau partisipasi investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
!"#$"%&'()*(+ !"+'&+-
Memorandum Informasi atau Ringkasan Eksekurif Pra-Studi Kelayakan (“Memorandum”) ini merupakan bagian dari materi yang disampaikan kepada para peserta lelang, dan ditujukan untuk memberikan informasiuntuk membantu para peserta lelang dan para konsultannya dalam menilai apakah mereka akan berpartisipasi dalam proses pelelangan untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan (“Proyek”). Memorandum ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (“PJPK”) yang dibantu oleh P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”). Informasi yang diberikan dalam memorandum ini disediakan oleh PJPK dalam rangka membantu Peserta Lelang dalam menyusun dokumen penawaran, dan apabila peserta lelang menganggap due perlu untuk memperoleh data yang lebih lengkap,Peserta lelang dapat melakukan uji tuntas ( due diligence ) dan analisis sendiri dari informasi yang disediakan dalam pusat data atau informasi lain berdasarkan upaya dari Peserta Lelang. Baik PJPK dan PT. SMI tidak membuat pernyataan (dinyatakan atau tersirat) dan jaminan mengenai ketepatan atau kelengkapan Memorandum ini atau informasi yang tercantum disini dan tidak bertanggung jawab atas Memorandum ini atau atas komunikasi tertulis atau lisan lainnya yang disampaikan kepada peserta lelang. Hanya pernyataan dan jaminan khusus yang dapat dibuat oleh PJPK dalam komunikasi dengan peserta lelang yang tunduk kepada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pelelangan, yang akan memiliki dampak hukum. Memorandum ini memuat penafsiran, penjelasan dan ringkasan tertentu dari undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan otorisasi pemerintah Indonesia lainnya. Informasi ini disampaikan hanya untuk menginformasikan peserta lelang atas topik yang dibahas dalam dokumen ini secara umum. Tidak ada hal yang terkandung dalam Memorandum ini yang dimaksudkan untuk menggantikan saran/pendapat profesional pihak independen terkait dengan aspek hukum, teknis, komersial dan transaksi keuangan. PJPK berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, menyempurnakan informasi yang tersedia dalam Memorandum ini, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan memberikan alasan apapun, memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan transaksi apapun. Dalam hal ini, PJPKtidak akan bertanggung jawab kepada siapapun atas biaya atau beban yang dikeluarkan dalam menindaklanjuti Memorandum ini atau dalam setiap peninjauan atau pelaksanaan proses pelelangan. Penerbitan Memorandum ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penawaran umum atau undangan umum untuk melakukan investasi atau partisipasi investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daftar Isi 1. Ringkasan Proyek
5
1.1
Peluang Investasi
5
1.2
Latar Belakang
5
1.3
Struktur Transaksidan Paket Penjaminan
5
1.4
Permintaan Layanan Air/Pasar untuk Proyek Air Umbulan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Build-operate-transfer Design, build, finance and operate International Finance Corporation Kerjasama Pemerintah dan Swasta Memorandum of Understanding atau Nota Kesepakatan Non-revenue water atau Air yang tidak tertagih Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Perusahaan Daerah Air Minum P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Request for Proposal atau Dokumen Pelelangan P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sistem Penyediaan Air Minum Viability Gap Funding (atau Dukungan Kelayakan Proyek)
1. Ringkasan Proyek 1.1
Peluang Investasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) sedang menyelenggarakan proses pelelangan umum untukpengembangan dan pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta untuk Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan, yang meliputi, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, dan pembiayaanatas sistem pasokan air baku layak minum dengan kapasitas 4.000 liter/detik.Air baku akan disalurkan menggunakanpipa transmisi sepanjang +102 km, untuk menyediakan air minum bagi penduduk di Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Proyek akan memasok air ke pembeli tunggal/unit pengelola yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK sebagai pihak yang akan menandatangani perjanjian pembelian air curah dengan Badan Usaha. Unit Pengelola kemudian akan menandatangani perjanjianjual beli airdengan kelima perusahaan daerah air minum (PDAM)di 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas secaraterpisah. Kelima PDAM ini bertanggung jawab atas pengoperasian jaringan distribusi air di daerah mereka masing-masing. Mata Air Umbulan dianggap pasokan air terbaik untuk daerah-daerah tersebut, dan hanya membutuhkan pengolahan minimal karena kualitas airnya sangat baik.
1.2 Latar Belakang Pemerintah telah menetapkan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan sebagai salah satushowcase project yang merupakah prioritas pemerintah. Proyek SPAM Umbulan bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumber mata air Umbulan yang terletak pada Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk dapat melayani kebutuhan air minum wilayah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sejalan dengan MoUyang ditandatangani antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada bulan Agustus tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPKbekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)untuk memberikan fasilitasi penyiapan Proyek KPS-SPAM Umbulan dari tahap pra-kualifikasi sampai dengan perolehan pembiayaan (financial close). Bertindak sesuai dengan mandatnya, PT SMI bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC), yang merupakan anggota Kelompok Bank Dunia, untuk memberikan dukungan pendampingan transaksi kepada PJPK. Pada bulan Agustus 2011, PJPKtelah menyelesaikan Proses Pra-Kualifikasi untuk Proyek yang menghasilkan lima Konsorsium Lelang calon peserta lelang yang dianggap memenuhi syarat secara hukum, keuangan dan teknis untuk mengajukan penawaran lelang. Memorandum ini didistribusikan secara eksklusif kepada para peserta lelang yang telah lulus Proses Pra-Kualifikasi.
1.3
Struktur Transaksidan Paket Penjaminan
percobaan pengoperasian ( commissioning )atas fasilitas baru yang terdiri dari bangunan sadap (intake), sarana produksi, rumah pompa dan sistem transmisi ke masing-masing reservoir offtake di 5 (lima) wilayah yang menerima air Umbulan dan spesifikasi teknis minimal yang ditetapkan oleh PJPK dalam Dokumen Pelelangan. Setelah pelaksanaan percobaan pengoperasian ( commissioning ), Badan Usahaakan mengoperasikan dan memelihara fasilitas baru tersebut untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal operasi komersial. Pada akhir periode kerjasama, Badan Usaha akan mengalihkan fasilitas baru tersebut kepada PJPK. Selama periode kerjasama, Badan Usaha diberi hak untuk memasok dan menjual air curah layak minum sebesar 4.000 liter/detik kepada Unit Pengelola (PDABatau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK), yang kemudian menjual kembali air minum tersebut kepada PDAM-PDAM di lima Kabupaten/Kota. Badan Usaha akan dibayar sesuai dengan tarif untuk pasokan air minum yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya, PDAM akan mendistribusikan dan menjual air minum kepada para pelanggan perumahan/industri/komersial diwilayah pelayanan mereka masing-masing. PJPKsaat ini sedang dalam proses pengajuan dukungan pemerintah berupa dukungan kelayakan proyek dariKementerian Keuangan Republik Indonesia.PJPK juga sedang dalam proses mempersiapkan dokumen-dokumen dan prasyarat yang diperlukan untuk diajukan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PII”) dalam upaya memperoleh penjaminan infrastrukturuntuk Proyek. Setelah disetujui Menteri Keuangan, PII dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dukungan pemerintah/penjaminan infrastruktur akan diberikan kepada Proyek dalam bentuk: a. Dukungan langsung berupa Dukungan Kelayakan Proyek ( Viability Gap Funding /VGF) dan penyediaan lahan Kementerian Keuangan akan memberikan Dukungan Kelayakan Proyek berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudiansedangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan penyediaan lahan. b. Dukungan kontijensi berupa Penjaminan Infrastruktur. PII akan menerbitkan penjaminan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Infrastruktur dan Regres untuk menjamin kewajiban PJPK. Beberapa naskah perjanjian akan disusun sebagai project security dan dokumen transaksi Proyekyang terdiri dari Perjanjian Kerjasama antara PJPK dengan Badan Usaha, perjanjian jual beli air antara Unit Pengelola (PDAB atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK), perjanjian kerjasama antara PJPK dengan lima Pemerintah Kabupaten/Kota, perjanjian jual beli air antara Unit Pengelola dengan 5 PDAM, perjanjian penjaminan antara PT PII dengan Badan Usaha. Gambar 1 dibawah secara grafis menunjukkan struktur transaksi dan paket penjaminan terpisah untuk Proyek.
Gambar 1. Struktur Transaksi Proyek Air Umbulan - PJPK & Unit Pengelola (PDAB) 8
9
Pemerintah 1 7
2
3
Badan Usaha
Pemerintah Kab/Kota
4
Unit Pengelola/PDAB (Offtaker) 6
10
PDAM-PDAM 11
END USER
1.4
5
1. Perjanjian Fasilitasi PJPK-PT S MI 2. Kerjasama Pemprov dan Kabupaten/Kota 3. Perjanjian Konsesi PJPK – Badan Usaha 4. Pemberian Delegasi kepada PDAB/unit pengelola untuk menandat angani Perjanjian Jual Beli Air 5. Perjanjian Jual Beli Air antara Badan Usaha – Unit Pengelola/PDAB 6. Perjanjian Jual Beli Air antara Unit Pengelola/PDAB – PDAM-PDAM 7. Perjanjian Penjaminan PT PII – Badan Usaha 8. Perjanjian Regres PT PII – PJPK 9. Pemberian Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) 10. Dukungan dari Pemkab/Pemkot kepada PDAM-PDAM 11. Pelayanan kepada end user dan penarikan tarif
Permintaan Layanan Air/Pasar untuk Proyek Air Umbulan
Walaupun memiliki sumber daya air melimpah, akses terhadap air minum masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan di Indonesia.Tingkat cakupan layanan air minum yang didistribusikan oleh PDAM relatif rendah, dan ditambah dengan rendahnya kualitas pelayanan. Pada saat ini, kurang dari 18% rumah tangga Indonesia memiliki akses air minum melalui jalur distribusi PDAM, lebih rendah dari target Pemerintah yang sebesar 32%. Proyek KPS-SPAM Umbulan diharapkan menjadi salah satu solusi atas permasalahankebutuhan yang mendesak akan air minum berkualitas tinggi bagi penduduk Provinsi Jawa Timur, khususnya di lima wilayah pelayanan yang tercakup dalam proyek ini.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang akan menjadi pengguna akhir saranaProyek melalui Unit Pengelola(PDAB atau institusi lain yang ditunjuk oleh PJPK), adalah: •
PDAM Surabaya, merupakan PDAM terbesar dalam hal kapasitas,pendapatan, dan jumlah sambungan rumah (sekitar 460.000).Dengan kapasitas terpasang mencapai+11.000 l/dt, sudah menggunakan Umbulan sebagai salah satu sumber pasokan air. Sebagian besar air baku berasal dari KaliSurabaya, dimana PDAM memiliki instalasi pengolahan air. Sedangkan kali Surabaya adalah sumber yang terbatas dengan tingkat kualitas air baku yang cenderung
•
•
•
•
PDAM Sidoarjo adalah PDAM yang sangat membutuhkan sumber air. PDAM tersebut memiliki cakupan pelayanan dan tingkat pelayanan yang rendah. Menjaga kontinuitas suplai air di sebagian besar jaringan pelayanannyamerupakan suatu tantangan. Permintaan tambahan sambungan rumah untuk air cukup besar namun kepadatan penduduk yang rendah menyebabkan penambahan sambungan cukup mahal. PDAM Sidoarjo sangat mendukung Proyek KPS SPAM Umbulan karena Sidoarjo merupakan wilayah industri dan perumahan dimana terdapat banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan pasokan air tambahan. PDAM Gresik adalah PDAM lain yang sangat membutuhkan air. Tingkat layanan saat ini rendah dengan pasokan air yang tidak dapat terjaga kontinuitasnyadi banyak wilayah layanan. Kekurangan pasokan air merupakan masalah yang paling utamadi Gresik, sedangkan sumber air tanah mulai terkena dampakintrusi air laut. Kepadatan penduduk yang rendah jugamenyebabkan biaya operasi dan pemeliharaan menjadi lebih tinggi. PDAM Gresik sangat mengharapkan pasokan air dari Proyek KPS SPAMUmbulan; PDAM Gresik berencana menggunakan air Umbulan untuk mensubstitusi wilayah pasokan di wilayah pelayanan eksisting,sedangkan sumber air yang ada saat ini akan dipergunakan untuk pengembangan di wilayah lain. PDAM Gresik saat ini sedang mengumpulkan dana investasi untuk merehabilitasi jaringan pipa distribusi. PDAM Gresik telah menyiapkan rencana umum perluasan jaringan distribusi untuk menyerap air Umbulan. PDAM Kota Pasuruan mendapatkan air dari mata air Umbulan. Baru-baru ini pipa baru telah dibangun untuk menggantikan pipa yang lebih tua,hal ini akan meningkatkan pemasokan air minum kepada para pelanggan didalam kota. Meskipun demikian, PDAM Kota Pasuruan masih membutuhkan pasokan air dari Proyek KPS-SPAM Umbulan. PDAM Kabupaten Pasuruan memiliki cakupan layanan terendah dari semua lima PDAM yang berpartisipasi dalam Proyek. PDAM ini juga memiliki kepadatan rendah dan pemanfaatan kapasitas produksi yang rendah. PDAM ini perlu memperoleh dana investasi untuk memperbesar basis pelanggannya.
1.5 Struktur Tarif AgarBadan Usaha dapat memperoleh pegembalianinvestasidan memperoleh keuntungan wajar, Unit Pengelola (PDAB atau institusi lain yang ditunjuk PJPK) akan membayar badan usahasesuai dengan Tarif pasokan air minum. Tarif akan menggunakan mata uang Rupiah dan dihitung atas dasar meter kubik. Tarif ini memiliki dua komponen: (1) komponen berdasarkan ketersediaan atau “Biaya Kapasitas,” dan (2) komponen konsumsi efektif atau “Biaya Air.” Biaya Kapasitas akan dibayar berdasarkan volume air minum yang dapat disediakan oleh sistem untuk digunakan Unit Pengelola. Biaya ini tidak tergantung pada jumlah air minum yang disalurkan selama waktu tertentu. Biaya Kapasitas harus memungkinkan badan usaha menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup amortisasi modal, membayar biaya tetap, membayar kembali utang Proyek, dan merealisasikan keuntungan dari modal yang telah ditanamkan. Di lain pihak, Biaya Air akan dibayar berdasarkan volume air minum yang disalurkan kepada Unit Pengelola,untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan. Harga dasar untuk komponen Tarif ini akan dikaitkan dengan penyesuaian tertentu untuk
1.6 Proyek Prioritas Pemerintah Proyek ini dirancang sebagai “Proyek Showcase” untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan KPS (Peraturan Presiden67/2005 dan Perubahannya), yang membuat Proyek memenuhi syarat untuk menerima dukungan Pemerintah. Setelah disetujui Menteri Keuangan, PII dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dukungan pemerintah/penjaminan infrastruktur akan diberikan kepada Proyek dalam bentuk: a. Dukungan langsung berupa Dukungan Kelayakan Proyek dan penyediaan lahan Kementerian Keuangan akan memberikan Dukungan Kelayakan Proyek berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudiansedangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan penyediaan lahan. b. Dukungan kontijensi berupa Penjaminan Infrastruktur. PII akan menerbitkan penjaminan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Infrastruktur dan Regres untuk menjamin kewajiban PJPK.
1.7 Jadwal ImplementasiSementara Jadwal sementara implementasi Proyek telah ditetapkan sebagai berikut: Tabel1: Rencana Jadwal Proyek No. 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
11
Kegiatan Penerbitan Dokumen Pelelangan kepada Peserta Lelang Pembukaan akses kepada Pusat Data Penjelasan Lelang ( Aanwijzing) Pertama Penerimaan komentar tertulis dari Peserta Lelang tentang Dokumen Pelelangan Penjelasan Lelang ( Aanwijzing) Kedua dan Peninjauan Lokasi Proyek Penerimaan komentar tertulis dari Peserta Lelang tentang Rancangan Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah Konsultasi Peserta Lelang tentang Rancangan Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah Pembahasan Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah Pembahasan Penentuan Pemberian Dukungan Pemerintah Penyampaian Addendum Final Dokumen Pelelangan, Rancangan Final Perjanjian KPS dan Perjanjian Pembelian Air Curah, dan Persetujuan Akhir Dukungan Pemerintah Penyampaian / pemasukan Dokumen Penawaran
Tanggal 24-29 Februari 2012 7 Maret 2012 7 Maret 2012 22 Maret 2012 9 April 2012 19 April 2012
21-25 Mei 2012
18-22 Juni 2012 16-20 Juli 2012 31 Juli 2012
30 Agustus 2012
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pengumuman hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pembukaan Dokumen Penawaran Keuangan (Sampul II) Evaluasi Dokumen Penawaran Keuangan (Sampul II) Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang Masa Sanggah Jawaban Sanggahan Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang Penandatanganan Perjanjian KPS Perolehan Pembiayaan Proyek (Financial Closing) Tanggal Operasional Komersial Proyek
3-21 September 2012 27 September 2012 1 Oktober 2012 2-9 Oktober 2012 10 Oktober 2012 11-19 Oktober 2012 22-29 Oktober 2012 30 Oktober 2012 28 Desember 2012 28 Juni 2013 28 Juni 2015
*Catatan: Komentar/pertanyaan mengenai Dokumen Pelelangan akan dibatasi pada hal-hal yang bersifat prosedural atau administratif. Jadwal ini dapat diubah oleh PJPK.
1.8 Proses Pelelangan Umum PJPK menyelenggarakan pengadaan Badan Usaha melalui suatu proses pelelangan umum yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses Pra Kualifikasi telah diselenggarakan dan diselesaikan oleh PJPK, yang menghasilkan lima (5) Konsorsium Lelang yang memenuhi syarat, yaitu:
Konsorsium P.T. Bakrieland Development, Beijing Enterprise Water Group Ltd, dan P.T. Amerta Bumi Capital Konsorsium China Harbour Engineering Co Ltd, Sound Global Ltd, dan P.T. Manggala Purnama Sakti Konsorsium Kukdong, P.T. Brantas Abipraya, P.T. Grundfos Pompa dan PT. PRALON Konsorsium Marubeni, Nippon Koei, dan P.T. Perkom Indah Murni Konsorsium Medco Group dan P.T. Bangun Cipta.
Perusahaan-perusahaan ini telah memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran atau proposal berdasarkan Dokumen Pelelangan. Tujuan pelelangan ini adalah untuk menentukan pemenang lelang yang akan diberikan hak untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Proyek sesuai dengan persyaratan Perjanjian Kerjasama.
Pelelangan umum untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan akan dilakukan sebagai berikut:
2. Peserta Lelang akan menyampaikan dokumen penawaran pada Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran. 3. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang terdiri dari 2 (dua) sampul, Sampul I berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Sampul II yaitu Dokumen Penawaran Finansial. 4. Panitia Lelangakan membuka Dokumen Penawaran Sampul I terlebih dahulu dan melakukan evaluasiadministrasi dan teknis yang terdapat dalam Sampul I Dokumen Penawaran dengan “Sistem Gugur” sehingga setiap Peserta Lelang yang Sampul I-nya dianggap tidak memenuhi persyaratan akan didiskualifikasi. 5. Setelah itu, Panitia Panitia Lelang akan membuka Sampul II Dokumen Penawaran dari Peserta Lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam sebuah pertemuan terbuka. Kemudian, Panitia Lelang akan mengevaluasi dokumen penawaran finansial dan menetapkan peringkat Dokumen Penawaran Sampul II dari Peserta Lelang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Peserta Lelang yang mengusulkan Dukungan Kelayakan Proyek Terendah yangdidukung oleh data keuangan yang diperlukan akan menjadi peringkat pertama. 6. PJPK akan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang kepada Peserta Lelang yang berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Pemenang Lelang kemudian diharuskan membentuk suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (“Perusahaan Pelaksana Proyek”) yang akan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, perjanjian jual beli air dengan PDAB, dan perjanjian proyek lainnya. Ketentuan yang lebih rinci mengenai proses pelelangan umum dapat dilihat dalam Dokumen Pelelangan.
1.9
Kepatuhan terhadap Standar Lingkungan dan Sosial
Fasilitas dan instalasi Proyek wajib mematuhi Standar Lingkungan dan Sosial sebagaimana diwajibkanoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk tanpa batasan, seluruh standar mengenai manajemen risiko lingkungan, sosial, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan atau keamanan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Rencana kerja dan implementasi kegiatan mitigasi dan monitoring juga wajib dilakukan sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Desain proyek dan kegiatan operasional Proyek harus konsisten dengan standar dan pedoman Rencana Kerja Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk penanganan masalah-masalah pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan aspek sosial yang terdokumentasi, seperti dipersyaratkan dalam pedoman pelaksanaan AMDAL.
2. Latar Belakang Negara 2.1 ProfilRepublik Indonesia
Indonesia yang telah merdeka selama 67 tahun, merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di Asia Tenggara yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, 6000 diantaranya berpenduduk, dengan 5 (lima) pulau terbesarnya yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Negara Indonesia terletak di jalur katulistiwa. Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan Timor Leste di sebelah timur dan di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan negara serumpun Malaysia serta Singapura. Total luas area Indonesia adalah 1.919.440 km2 dengan Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 242.968.342 orang dengan pertumbuhan penduduk 1,9% dan kepadatan penduduk rata-rata 130 orang/ km2.
Indonesia berada di persimpangan antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera India dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi yang strategis ini mempengaruhi kebudayaan, sosial, politik dan kehidupan ekonomi Negara Indonesia. Keberagaman budaya dan agama terlihat dari adanya 5 agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, dimana dianut oleh sekitar 80% penduduk Indonesia, agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Di samping itu, terdapat banyak suku dan bahasa daerah yang melengkapi keberagaman budaya Indonesia yang dipersatukan dengan bahasa resmi Negara yaitu Bahasa Indonesia dan simbol persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Negara yang terletak di jalur katulistiwa dengan iklim tropis panas dan lembab, terdapat banyak hutan tropis di Indonesia dan dihuni oleh beragam satwa dan tumbuhan tropis yang sekaligus memperkaya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
Banyak sumber-sumber alam yang terkandung di dalam Negara Indonesia diantaranya minyak, gas alam, nikel, bauksit, tembaga, batubara, tembaga dan emas.
2.2 Sistem Politik Indonesia merupakan Negara berbentuk Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang merupakan Presiden ke 6 sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih pada tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi Negara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan memiliki peran dalam mengangkat dan memberhentikan Presiden. DPR merupakan lembaga tinggi Negara yang mempunyai 560 kursi anggota yang terdiri dari berbagai partai politik yang memenangi kursi anggota dalam pemilihan anggota parlemen yang diadakan lima tahun sekali. DPD beranggotakan sebanyak 128 orang yang berperan memberikan masukan kepada DPR mengenai isu-isu yang mempengaruhi daerahdaerah. Anggota DPD terdiri dari masing-masing empat (4) perwakilan provinsi di Indonesia, dua daerah istimewa dan satu daerah khsusus ibukota. Indonesia menganut sistem multi partai, yang dapat dikategorikan menjadi partai nasionalis dan partai beraliran keagamaan. Pada tahun 2009, Pemilihan Umum diikuti oleh sekitar 48 (empat puluh delapan) partai politik. Reformasi multi partai ini dimulai pada pemilu tahun 2000 atau 2 dua tahun setelah reformasi pada tahun 1998.Beberapa partai utama yang ada di Republik Indonesia antara lain: Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), PPP, PKB, PAN dan PKS. Presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih pada bulan Juli 2009 untuk masa jabatan lima tahun yang kedua. Masa pemerintahan Yudhoyono tahap keduaini berisi perwakilan dari Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2.3 Prospek Ekonomi Indonesia mengalami krisis ekonomi selama periode tahun 1997 !1999 yang mengakibatkan perekonomian mengalami pertumbuhan negatif 2,9% per tahun. Pada tahun 2000!2004 yang juga dikenal sebagai periode pemulihan ekonomi, perekonomian mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,5%, dan mencapai rata-rata 6% pada tahun 2005 !2008. Perekonomian Indonesia tidak terkena dampak krisis keuangan global 2008-2009 yang parah jika dibandingkan dengan perekonomian banyak negara tetangga, terutama karena ekspor merupakan proporsi yang relatif kecil dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perekonomian Indonesia terus tumbuh di tahun 20092010, mencapai pertumbuhan PDB sebesar 4,6% dan 6,1% masing-masing Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 2.271 pada akhir tahun 2008, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004. Peningkatan ini memberikan kontribusi terhadap klasifikasi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Pertumbuhan Indonesia juga memberikan kontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinannya. Berdasarkan garis kemiskinan, tingkat kemiskinan berkurang dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada bulan Maret 2011.
terendah sejak tahun 1998. Nilai rupiah meningkat 5,6% pada Januari-Agustus 2011 setelah menguat 14,3% terhadap dolar AS secara rata-rata tahunan pada 2010, didukung oleh pertumbuhan PDB yang relatif cepat dan minat investor asing dalam melakukan perdagangan. Indonesia adalah negara pengekspor nomor 27 terbesar dan negara pengimpor nomor 29 terbesar di dunia pada tahun 2010 menurut World Trade Organization. Pasar ekspor utama Indonesia adalah Jepang (16,3%), Uni Eropa (10,9%), Cina (9,9%), Amerika Serikat (9,1%), dan Singapura (8,7%). Pada bulan Desember 2011 lalu, Fitch Ratings menaikkan peringkat hutang Indonesia ke investment grade , dengan alasan perekonomian yang kuat dan berdaya tahan tinggi. Fitch menaikkan peringkat hutang jangka panjang luar negeri dan rupiah dari BB+ ke BBB-, yang menempatkan Indonesia kembali ke peringkat layak investasi. Posisi ini terakhir dicapai oleh Indonesia 14 tahun lalu, tahun 2007, seblum krisis moneter melanda. Outlook kedepan dari pemeringkatan hutang ini adalah stabil. Kenaikan peringkat hutang ini mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh dengan kuat dan berdaya tahan tinggi, perbaikan tingkat hutang dan cadangan devisa, likuiditas eksternal yang menguat, dan penerapan kebijakan ekonomi Pemerintah yang membaik. Berdasarkan penilaian Fitch, ekonomi Indonesia yang besarnya 700 milyar dolar diperkirakan akan berkembang terus dengan rata-rata laju pertumbuhan lebih dari 6% per tahun sampai dengan 2013, walaupun iklim investasi global saat ini tidak begitu mendukung. Dengan ekonomi yang berorientasi domestik dan kurangnya ketergantungan pada pembiayaan luar negeri berjangka pendek, maka prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gangguan dari luar, seperti halnya yang telah terjadi pada krisis ekonomi global tahun 2008. Rendahnya hutang Pemerintah dan tingkat bunga riil yang positif memberikan Pemerintah keleluasaan dalam menetapkan kebijakan ekonomi untuk merespon kemungkinan penurunan kegiatan ekonomi. Kenaikan peringkat Indonesia ini kemudian diikuti oleh Moody’s pada bulan January 2012, dimana peringkat hutang luar negeri dan Rupiah Indonesia ditingkatkan dari Ba1 ke Baa3, dengan outlook kedepan yang stabil.
Tabel dari Economic Intelligence Unit dibawah ini merangkum indikator ekonomi utama di Indonesia selama lima tahun terakhir serta perkiraan dua tahun kedepan. !""#$% '$($ ) *+,-.$/(
