Ringkasan dan Tanggapan atas Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik
Nama : Caesar Ramandha NPM : 106761471 Hukum dan HAM (A)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1
RINGKASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK
A. HAK ASASI MANUSIA
Istilah HAM muncul setelah berakhirnya perang dunia ke 2. HAM merupakan istilah yang menggantikan istilah natural rights karena konsep hukum alam menjadi suatu kontroversi dan frasa the rights of Man yang muncul dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Asal-usul historis konsepsi HAM dapat ditelusuri hingga ke masa Yunani dan Roma, dimana ia memiliki kaitan yang erat dengan doktrin hukum alam dari Greek Stoicism, yang berpendapat bahwa kekuatan kerja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam. B. Doktrin Hukum Alam dan pemikiran liberal
Sebelum sampai pada abad pertengahan doktrin-dokyrin mengenai natural right muncul yang menekankan pada faktor kewajiban sebagaimana terpisah dar faktor hak. Awalnya ide-ide tentang ham (natural rights) suatu kebutuhan yang hanya bersifat umum namun mengalami perubahan sejalan dengan adanya perubahan-prubahan dalam keyakinan. Pada periode ajaran Thomas aquinas dan Hugo serta adanya dokumen dokumen mengenai HAM disini bahwa telah disimpulkan bahwa orang orang telah sadar bahwa adanya hakhak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.
2
C. Generasi HAM
Vasak membagi HAM menjadi tiga generasi yaitu: 1. Generasi pertama, yang termasuk di dalamnya adalah hak-hak sipil dan politik. Generasi ini berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18. Pada generasi ini HAM diletakkan lebih kepada terminoogi yang negatif daripada positif. 2. Generasi kedua, yang termasuk di dalamnya adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayang-bayangi di antara Saint-Simonians pada awal abad ke-19 di Prancis. 3. Generasi ketiga, yang termasuk di dalamnya adalah hak-hak solidaritas ( solidarity rights), merupakan rekonseptualisasi dari generasi kedua HAM dan dapat dipahami walaupan hanya sebagai suatu produk sekalipun.
Menurut Jimly asshiddiqie pengertian konseptual HAM dalam sejarah instrumen hukum nasional setida-tidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan, yaitu : 1. Generasi pertama, dimana puncak perkembangan generasi pertama HAM yang awalnya hanya sebuah wacana kemudian berubah menjadi suatu dokumen internasional itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinang resmi.
3
2. Generasi kedua, Dalam generasi ini, konsepsi HAM mencakup upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan kebudayaan termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. 3. Generasi ketiga, muncul konsepsi hak untuk pembangunan. Hak ini mencakup hak untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa dan hak termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. 4. Generasi ke empat, berlandaskan bahwa pemikiran mengenai konteks ham tidak hanya mengenai hubungan vertikal semata tatapi juga saebagai hubungan secara horizontal. D. Universalisme versus Relativisme Budaya
Menurut Tudung Mulya Lubis teori ham cenderung berlaku pada dua spektrum yaitu pertama; yang berdasarkan atas teori hukum alam pada salah satu ujung dan kedua; berdasarkan atas teori relativisme budaya pada ujung spektrum satunya. E. Transisi politik menuju demokrasi
Dimulai dengan negara-negara yang masa lalunya bersifat otoriter atau totaliter berubah menjadi negara-negara demokrasi barungharapan adanya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Proses perubahan rezim ini menurut Samuel P Huntington yang menuju demokrasi terjadi beberapa variasi. dalam mendefinisikan visi atas masa depan tersebut kepada penduduknya ternyata harus melalui suatu rekonsiliasi dengan warisan masa
4
lalu mereka yang berupa pelanggaran-pelanggaran HAM tinggalan rezim otoriter sebelumnya. Meskipin tiap-tiap negara mempunyai mekanisme yang berbeda untuk berhubungan dengan masa lalu masing-masing. Dalam pandangan Anthony Giddens, dalam semua upaya pembaruan politik, pertanyaan mengenai siapa subyek atau pelaku politik muncul dengan sendirinya. Partai-partai demokrasi sosial pada awalnya muncul sebagai gerakan-gerakan sosial pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Pada saat ini, selain mengalami krisis ideologis, mereka juga dikepung oleh gerakan-gerakan sosial baru, dan terperangkap dalam situasi dimana politik mengalami devaluasi dan pemerintah tampakya kehilangan kekuatan. Neoliberalisme melancarkan ritik berkepanjangan mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi, kritik yang tampaknya menggemakan kecenderungan-kecenderungan dalam dunia nyata. Sudah saatnya para demokrat sosial meluncurkan serangan balik atas pandangan-pandangan seperti itu, yang tidak bertahan lama jika dikaji dengan seksama. Dalam perspektif dunia kontemporer saat ini, menurut Giddens, keberadaan pemerintah adalah untuk:
Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam.
Menawarkan
sebuah
forum
untuk
rekonsiliasi
kepentingan-
kepentingan yang saling bersaing ini.
Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan.
5
Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
Mengatur pasar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.
Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.
Menopang sistem hukum yang efektif.
Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro-ekonomi, plus penyediaan infrastruktur.
Membudayakan masyarakat-pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya.
Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta meraih sasaran global.
Dalam konteks transisi menuju demokrasi di Indonesia, diperlukan reposisi hubungan sipil-militer dalam arti yang menyeluruh, dan tidak hanya terbatas pada bidang politik saja. F. HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK
Steven biko sebagai pendiri gerakan kulit hitam dan juga pemimpin atas kulit hitam yaitu nelson mandela ditahan . Kemudian Biko diketemukan
6
meninggal dengan mulut penuh busa dan adanya banyak bekas pukulan di mulutnya, inilah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi selama sistem apartheid. Kemudian orang-orang yang melakukan pembunuhan kepada biko mengajukan permohonan pengampunan amnesty kepada komisi dan rekonsiliaasi asia afrika. Kemudian komisi tersebut mengajukan kekebalan hukum kepada semua pelaku yang melakukan kejahatan. Potensi melakukan pembebasan dari hukuman merupakan salah satu bentuk alternatif yang ideal bagi suatu penyelesaian yang damao denga kelompok putih,
khususnya memotivasi
kekuatan
militer
dalam
melindungi
pelaksanaan pemilihan umum. Dalam putusannya komisi dan rekonsliasi afrika selatan menyatakn menolak membrikan amnesti dengan alasan (1) para pembunuh biko belum memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya tentang kematian biko. (2) pembunuhan biko tidak terkait dengan tujuan politik. Menurut Bronkhorst, jika masyarakat ditanya apakah para pelaku kejahatan serius atau pelanggaran HAM berat seharusnya dihukum, maka 99 persen akan menjawab “ya”. Itulah sebabnya mengapa banyak negara yang memiliki peraturan-peraturan hukum pidana. Dan tentu saja yang lebih nyata adalah bahwa sebenarnya hukum internasional sudah mengandung beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan upaya penuntutan dan pemberian hukuman. Ada persetujuan yang meluas di kalangan para ahli dan organisasiorganisasi HAM bahwa kewajiban untuk melakukan penuntutan secara alamiah
didasarkan
pada
putusan-putusan
yang
ada
dalam
hukum
internasional.
7
Dalam praktek perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan HAM secara samar-samar terus berlangsung. Ada yang bersikap “outward looking ” dan ada yang bersikap “inward looking ”. Di Indonesia ada sebagaian masyarakat yang bersikap “outward looking ” berpendapat bahwa semua ketentuan dari badan badan internasional bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Kelompok yang bersikap
“inward
looking ”
berpendirian
bahwa
keputusan-keputusan
internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab konsep “kedaulatan negara” yang selama ini dianut oleh masyarakat luas, telah sedikit banyak digerogoti oleh berkembangnya peran PBB dan fenomena globalisasi, terutama globalisasi ekonomi. Akan tetapi diyakini pula bahwa di negerinegeri yang lemah ekonominya, disamping memenuhi hak-hak politik, fokus utama perlu ditujukan pada pelaksanaan hak asasi pembangunan. Hal itu krusial untuk terselenggaranya suatu pemerintahan yang berfungsi dan efektif. Sebab itulah yang merupakan prasyarat untuk berdirinya suatu negara demokrasi yang terkonsolidasi.
G. PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA
1. Beberapa negara Amerika Latin:
a. Beberapa Karakteristik Transisi politik di Amerika Latin dan Eropa selatan
Transisi yang terjadi pada masa transisi politik amerika latin memliki karakteristik tersendiri dibanding dengan negara-negara yang lain, misalnya
dibandingkan
dengan
eropa
selatan
dimana
faktor
8
internasional lebih menguntungkan eropa selatan dimana perbedaaan dan pertentangan tersebut menjadi sebuah prediksi yang lebih optimis prihal prospek penegakan demokratis dan lebih jauh lagi kondisi demokrasi di eropa selatan dibanding di amerika latin.
b. Beberapa rezim otoriterisme birokratis atau tradisional
Sebutan rezim otoriterisme birokrasi atau tradisional adalah sebutan untuk rezim negara amerika latin saat masa pra transisi politik yang memiliki unsur patrimonialis dan sultanis dalam beberapa kasus, ini merupakan
rezim
yang
paling
rentang
terhadap
transformasi
revoluisoner contohnya adalah rezim zamora
c. Peru sebagai suatu negara otoriterisme “populis”
Di peru meskipun peran sentral yang dimainkan oleh angkatan bersenjata atau kalangan militernya membedakan kasus peru dari bentuk populis amerika latin yang lebih tua dan tipikal, dimana peran peran sentral dimainkan oleh gerakan politik sipil yang digerakan oleh para pemimpinnya yang sangat dipersonalisasikan yang merupakan bentuk tradisional kediktatoran militernya.
d. Perbdaan dengan rezim birokratik otoriter
Orientasi anti oligarkis dalam kebijakan peru yang pada dasarnya berniat untuk secara cepat memperluas industri dan peran ekonomi negara dan ketiadaan hasrat untuk menyingkirkan secara paksa sektor
9
rakyat, melainkan untuk menggiatkan dan merangkum secara politis berbagai golongan sistem tersebut
e. Beberapa kasus lain
Kasus lain dapat dilihat di chile yang tergolong birokrtik otoriter yang bertujuan pada liberalisasi dan berdiri sendiri tanpa terpengaruh oposisi yang menunjukkkan bahwa ia telah melewati titik yang tak memungkinkan
untuk
melangkah
mundur
berkenaan
dengan
pemantapan kembali kekuasaan birokratik otoriter. Dan di meksiko dimana terdapat perbedaan yang relatif dalam konteks kecilnya peran angkatan bersenjata dalam struktur kekuasaannya dan dukungan yang signifikan dari rakyat karena resiko tergolong rezim yang berasal dari gerakan rakyat yang revolusioner yang berbeda dengn unsur dukungan kelas dominan terhadap kudeta yang mencetuskan rezim birokrasi otoriter. Beberapa negar non amerika latin, seperti yunani pada tanggal 21 april 1967, suatu kelompok perwira militer kelas menengah yang disebut junta telah mengambil alih pemerintahan perdana dari perdana menteri george papendreou yang menjamin untuk memegang kekuasaan secara sementara dengan dalih mengontrol komunis, menghindari korupsi dan mengembalikan yunani ke arah demokrasi. Di spanyol pada tahun 1939 Jendral fansisco franco muncul sebagai pemenang dalam perang sipil spanyol dengan memerintah secara totaliter dengan tujuan untuk memberikan pengarahan pengarahan kepada masyarakat. Namun pada tahun 1980-an rezim ini
10
diganti dengan rezim demokrasi yang berbeda dengan rezim sebelumnya.
Tanggapan Atas Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik
Hak asasi manusai awalnya adalah dikenal dengan nama right of man, namun hal tersebut mengalami perdebatan karena penfsiran dari kata tersebut
11
hanya berlaku bagi laki-laki, namun dengan seiring berjalannya waktu dan pendapat-pendapat dari para ahli kemudian nama tersebut berubah menjadi human rights, karena nama human rights dianggap sebagai kata yang lebih umum dan dapat mewakili setiap lapisan manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki sejak lahir dimana hak tersebut melekat dengan sendirinya tanpa proses apapun. Apabila dilihat dari sisi transisi politik, awalnya muncul ketika begesernya paham rezim otoriter ke rezim yang demokrasi seperti yang dilakukan oleh negara-negara eropa, yang merasa bahwa perlu adanya suatu perubahan dari sistem ini menuju ke sistem yang lebih baik. Demokrasi adalah sistem yang berlandaskan atas sistem kedaulatan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sistem demokrasi adalah sitem dimana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi antara lain yunani, chile, argentina, brasil, afrika selatan dan lain sebagainya. Munculnya demokrasi memanglah tidak lepas dari sistem otoriter yang berlaku sebelumnya, yang kemudian begerak demi menuju suatu sitem yang lebih baik. Selain hal-hal tersebut diatas pasca transisi dari rezim yang otoriter dan beralih kepada rezim demokrasi, diperkenalkan juga adanya kebijakan baru untuk menyelesaikan maslah dari rezim yang berlaku sebelumnya, penyelesaian dengan mendahulukan segala bentuk upaya pertanggung jawaban dari rezim terdahulu. Perubahan sistem hukum dari orde baru menuju negara yang demokratis, tetapi justru tidak memihak kepada rakyat, namun justru lebih menjurus kepada kapitalis, memang benar ketika kekuasaan pada tahun 1998 runtuh beberapa oknum pejabat diadili karena atas beberpa pelanggaran, baik pelanggaran dalam bidang HAM, korupsi dan lain sebagainya, namun setelah berlaih transisi kepada
12
pemerintahan yang demokrasi namun masalah-masalh mengenai pelanggaran atas hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang pun masih terjadi. Negara yang demokrasi dimana lebih berpihak kepada rakyatnya justru lebih mengalami ketergantungan dari negara lain, mulai dari bahan-bahan pangan yang impor, tekstil dan lain sebagainya, yang justru malah mengecilkan para pihak pengusaha dalam negeri. Kembali kepada permaasalahan hak asasi manusia. Ham merupakan nilai standar manusia yang harus dipenuhi oleh manusia dalam menunjang kehidupan dan perkembangan hidupnya. Telah banyak instrumen-instrumen ham yang berlaku secara universal yang berlaku disemua negara. Ham semakin berkembang bukan hanya sekedar untuk menghormati atas hak-hak seseorang tetapi juga sebagai hak-hak yang inheren.
Apabila kita melihat masa transisi dari masa orde baru ke dalam masa demokrasi, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, dimana bekas-bekas masa orde baru memanglah tidak teralalu memandang ham. Pada awalnya penegakan ham pada awal masa demokrasi memanglah sulit karena bisa dilihat dari ketidak tahuan akan Hak asasi manusia secara menyeluruh dan juga masih jarangnya aktifis-aktifis ham yang ada pada saat itu. Apabila kita melihat hak asasi yang berlaku di indonesia masih banyak perdebatan yang terjadi didalamnya. Menurut ajaran relativisme bahwa hukum tidak akan berlaku secara efektif apabila masyarakt menentangnya karena tidak sesuai dengan norma dan tradisi yang berkembang dalam masyarakatnya. Ini juga sama dengan halnya mengenai hak asasi manusia yang berlaku di indonesia dimana ada beberapa unsur yang berbeda
13
dengan norma dan adat yang berlaku di indonesia. Sedangkan dalam ajaran universalisme cenderung menerapkan teori positivisme dimana sebuah hukum diperlukan untuk mengatur sebuah kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari deskripsinya secara implisit ada konflik yang signifikan antara praktik-praktik negara yang masih dipengaruhi oleh unsur budaya dan t radisi lokal dengan prinsip universalisme atas HAM. Disinilah peran negara beitu sangat penting karena implementasi hak asasi manusia sangat bergantung kepada kepatuhan hukum suatu negara terhadap instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Praktik-praktik yang berasal dari lokalitas budaya tradisi ataupun agama bisa saja diterpakan dalam implementasi HAM selama praktik tersebut tidak melanggar inti daripada Hak Asasi Manusia. Mengenai masalah ham yang diatur didalam hukum indonesia banyak sekali perdebatan mengenai Ham yang muncul di indonesia mulai dari masalah atas kebebasan pribadi dan juga masalah atas memeluk agama, dimana isu ini adalah isu yang sering muncul di indonesia. sebagaiamana diketahui bahwa HAM atas kebebasan pribadi adalah hak yang sifatnya adalah fundamental, dimana hak tersebut tidaklah dapat dikurangi oleh siapaun, apapun dan juga kapanpun. Tapi masalah muncul ketika seseorang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari moral dan juga adat-istiadat, kebiasaan yang berlaku di indonesia dengan mengatas namakan hak atas kebebasan pribadi. Disinilah hukum berperan dalam memcahkan masalah yang timbul atas masalah-masalah tersebut. Hukum mengatur agar seseorang tidak melanggar HAM orang lain dengan menggunakan HAM atas kebebasan pribadi. Mengenai hukum atas kebebasan pribadipun memliki batasan-batasan yang agar tidak melanggar atas peraturan-peraturan yang berlaku di indonesia, seperti yang
14
telah diatur dalam uu no 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian mengenai hak atas kebebasan beragama, diindonesia sendiri saya masih merasakan atas masih besernya perdebatan mengenai kebebasan memeluk agama ini. Karena secara tidak langsung indonesia hanya mengakui 5 agama yang berlaku di indonesia. dalam pasal 22 ayat 2 UU no 39 tahun 1999 dikatakan bahwa negara menjamin atas setiap orang untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya sehingga secara tidaklangsung bahwa negara haruslah melindungi atas setiap kegiatan agama yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kepercayaannya. Berkaitan dengan hubungan HAM dengan konsep negara dan hukum, yang perlu diperhatikan disini adalah penerapan di indonesia sendiri yaitu realitas, sosial, politik dan kultur yang melintangi menuju kepada negara yang demokrasi dan juga perlindungan atas hak asasi manusia tetapi juga tidaklah bertentangan dengan maoral ketimuran indonesia dan juga, sehingga tidak membuat kita mundur untuk menciptakan suatu negara yang demokratis dan menjunjung nilai hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan Lev gagasan negara hukum demokratis itu terdiri dari sumber dukungan sosialnya, yakni realitas kemajukan bangsa indonesia.
Pada dasarnya konsep hak asasi manusia masihlah menjadi perdebatan diseluruh dunia. Karena disetiap negara ataupun daerah diseluruh dunia memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas konsep hak asasi manusia itu sendiri yang kadang masih bersinggungan satu sama lain. Oleh karena itu manusia pada dasarnya dilindungi oleh hak asasi manusia, dimana hak tersebut melakat dengan
15
sendirinya memperjuangkan agar hak-hak yang dimiliki tersebut dilindungi oleh pemerintah agar terpenuhi segala kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan hal yang sangan signifikan dan haruslah diperjuangkan oleh umat manusia berdasarkan atas keyakinan hak asasi manusia, tetapi tidak melanggar atas hukum yang berlaku. Dimana hukum itu diperlukan agar hak asasi manusia itu terlindungi dan tidak adanya penegakkan ham tetapi melanggar hak asasi daripada orang lain.
16
