Resume Dan Tanggapan Politik hukum Buku Prof Satya Arinanto

RESUME

I. HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK 1. TRANSISI POLITIK MENUJU DEMOKRASI A.

Dari Dari Ot Otor orit itar aria iani nism smee Ke Demo Demokr kras asii : Ke Kem mn! n!" "an an Ne#a Ne#ara ra$N $Ne# e#ar ara a Demokrasi %ar

Otoriter dan totaliter adalah suatu ideologi negara yang kekuasaan tertingginya dipega dipegang ng oleh oleh militer militer sehing sehingga ga muncul muncullah lah diktato diktator. r. NegaraNegara-neg negara ara yang yang tadiny tadinyaa otorite otoriter, r, lama lama kelamaa kelamaan n beruba berubah h menjadi menjadi demokr demokrasi asi dikaren dikarenaka akan n oleh oleh kegerah kegerahan an masyarakatnya yang ditindas. Demokrasi adalah suatu ideologi negara yang berasal, dari, dan untuk rakyat. Merupakan pengharapan baru bagi pemimpin-pemimpin negara yang memakai paham demokrasi, antara lain : Yunani, Spanyol, rgentina, !hile, "ra#il, $ruguay, %olandia, &erman 'imur, 'imur, (ongaria, (ongaria, )rika Selatan, dan lain sebagainya. sebagainya. $ntuk memajukan memajukan negara negara yang yang sudah sudah demokr demokrasi asi maka maka tidak tidak terlepa terlepass dari dari rekons rekonsilia iliasi si dengan dengan masa masa lampau negaranya yang berupa pelanggaran (M. Menurut Samuel %. (untington, negara yang otoriter dulunya berubah menjadi demokrasi adalah lebih dari *+ empat puluh negara. dapun perubahan tersebut dengan cara, antara lain : 

da perubahan dengan cara yang signi)ikan/



%enguatan kelompok re)ormis yang mengambil inisiati) untuk mendorong transisi/



Negosiasi dengan kelompok oposisi/ oposisi/ dan



0nter1ensi merika Serikat sebagai negara adi kuasa. Menurut nthony 2iddens )ungsi pemerintah dalam hal transisi, antara lain :



Menyediakan sarana untuk kepentingan-kepentingan yang beragam/

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









Mena3arkan sebuah )orum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing/



Mencip Menciptak takan an dan melind melindung ungii ruang ruang publik publik yang yang terbuka terbuka,, dimana dimana debat debat bebas bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan/



Menyediaka Menyediakan n beragam beragam hal untuk untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan 3arga negara, negara, termasuk termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan yang kolekti)/ kolekti)/



Mengatur pasaar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam/



Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan/



Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan/

 

Menopang sistem hukum yang e)ekti)/ Mema Memain inka kan n peran peran ekon ekonom omis is secara secara lang langsu sung ng,, sebag sebagai ai pemb pemberi eri kerja kerja dalam dalam inter1ensi makro maupun mikro  ekonomi, plus penyediaan in)rastruktur/



Membud Membudaya ayakan kan masyarak masyarakat at  pemerin pemerintah tah mere)le mere)leksi ksikan kan nilai nilai dan norma norma yang yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya/ dan



Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta sasaran-sasaran global. Negara totaliter bukan sekedar hanya mengontrol kehidupan masyarakat, mempertahankan kekuasaan sebuah elit politik, juga bukan sekedar re#im seorang diktator yang haus kuasa, tetapi juga sebuah sistem politik yang melebihi bentuk kekuas kekuasaan aan negara negara yang yang mengon mengontro trol, l, mengua menguasai, sai, dan memobi memobilis lisasi asi segala segala segi segi







da 4 dua re#im totaliter yang dikenal pada abad ini, yaitu : pemerintahan Nasional  Sosialisme N50, dol) (itler 6788-67*9 di &erman/ dan kekuasaan "olshe1isme "olshe1isme So1iet di ba3ah kepemimpinan kepemimpinan &ossi) . Stalin 6744-679 6744-6798, 8, yang kemudian menyebar ke negara lain la in di ;ropa 'imur, !ina,
"agi negara-negara yang baru menganut demokrasi maka diperlukan adanya suatu pemisahan hubungan antara sipil dan militer, milite r, membangun kekuasaan 3ilayah publik, merancang konstitusi baru, menciptakan sistem kompetisi partai dan institusi-institusi demo demokr kras asi, i,

libe libera rali lisa sasi si,,

pri1 pri1at atis isas asi, i,

dan dan

berg berger erak ak

ke

arah arah

ekon ekonom omii

pasa pasarr,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menahan laju in)lasi dan pengangguran, mengurangi mengurangi de)isit anggaran, anggaran, membatasi membatasi kejahatan kejahatan dan korupsi, korupsi, serta mengurangi mengurangi ketegangan dan kon)lik antar etnis dan kelompok agama. ). Permsan Ke'i*akan %ar Untk Men+e"esaikan H'n#an Den#an Re,im Se'e"mn+a

Dikarenakan adanya perubahan politik dari totaliter ke demokrasi yang disebut dengan dengan transisi transisi politik politik maka diperlukan diperlukan kebijakan-kebija kebijakan-kebijakan kan baru, yang menurut menurut Solon adalah memberikan memberikan perlindung perlindungan an yang besar terhadap terhadap populasi populasi penduduk penduduk,, lang langka kah h ini ini diseb disebut ut deng dengan an keku kekuas asaan aan huku hukum m term termasu asuk k di dalam dalamny nyaa adala adalah h instrumen-instrumen demokratis dari majelis rakyat dan pemeriksaan pengadilan yang adil, disamping itu juga perlindungan kepada hak-hak anak juga harus diperhatikan. D. Demi"iterisasi Ti-ak Han+a %erkaitan Den#an Mi"iter

Dalam Dalam %arad %aradig igma ma "aru "aru ada ada yang yang diseb disebut ut seba sebaga gaii kelo kelomp mpok ok re)or re)ormi miss yang menyarankan agar militer tetap berperan dalam mempengaruhi perkembangan politik







Menur Menurut ut (aro (arold ld !rou !rouch ch,, ada ada 9 lim lima a lang langka kah h yang yang perl perlu u ditem ditempu puh h untu untuk k mengubah paradigma 'N0-%O=>0 tersebut, yaitu : 

Mengurangi peran 'N0-%O=>0 di dalam pemerintahan/



%enghapusan kekaryaan/



Menetralisasi politik/



%emisahan %O=>0 dari 'N0/ dan



Orientasi pertahanan. Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh 'N0-%O=>0 di 0ndonesia tersebut, tampak bah3a kepemimpinan 'N0-%O=>0 yang baru telah menunjukkan dukungan terhad terhadap ap demok demokrati ratisasi sasi dan secara secara berkal berkalaa meruju merujuk k pada pada ?supre ?supremasi masi sipil@ sipil@ suatu suatu terminologi yang selalu dihindari oleh kelompok militer masa lalu. Menuru Menurutt >obert >obert =o3ry =o3ry mengen mengenai ai pening peningkat katan an anggot anggotaa militer militer dengan dengan sipil sipil seharusnya meningkat 4*A selama 67 tahun dari tahun 6778  4+67. &ika kenaikan tersebut tercapai maka hal itu merupakan suatu kenaikan yang signi)ikan dan dapat merubah dan memperkuat struktur keanggotaan militer dalam konteks perbandingan antara jumlah personil yang berdinas akti) dibandingkan dengan jumlah penduduk.

. HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK A. Kass Pem'n/an Ste0en %iko Di Arika Se"atan

Ste1en "iko adalah seorang pemimpin gerakan kulit hitam yang kharismatik, ia ditang ditangkap kap di pos polisi polisi pengha penghadan dang g jalan. jalan. 0a ditaha ditahan n di dalam dalam pos tersebut tersebut dan mening meninggal gal ditemp ditempat at sekita sekitarr 6 satu satu bulan bulan dari dari 3aktu 3aktu penaha penahanan nannya nya.. Mening Meninggal gal dengan mulut berbusa dan penuh luka bekas pukulan. Dua puluh tahun kemudian, para polisi yang berada pada pos tempat Ste1en "iko







sega segala la tind tindak akan an mere mereka ka kepa kepada da Ste1 Ste1en en..
Selanj Selanjutn utnya ya,, istri istri dari dari Ste1en Ste1en "iko "iko adalah adalah Ntsiki Ntsiki "iko "iko mengaju mengajukan kan tuntut tuntutan an kepada kepada pelaku pelaku yang yang mengan menganiay iayaa suaminy suaminyaa agar agar dihuku dihukum m sebelum sebelum para para pelaku pelaku tersebu tersebutt melaku melakukan kan pengaju pengajuan an amnesti amnesti dari dari ekons >ekonsili iliasi asi )rika Selatan. "ahkan, Ntsiki "iko mengajukan gugatan di Mahkamah ekons >ekonsili iliasi asi )rik )rikaa Selatan Selatan kemudi kemudian an menyatakan menolak untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh Ste1en "iko dikarenakan para pembunuh belum memberikan kesaksian dengan jujur dan pembunuhan tersebut tidak terkait dengan suatu tujuan politik. politik. ). Pers&ekti Hkm Internasiona" Internasiona"

%ada %ada ekons >ekonsilia iliasi si )rik )rikaa Selatan Selatan,, pemberi pemberian an amnesti amnesti kepada pembunuh Ste1en "iko merupakan inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum hukum interna internasio sional nal.. "egitu "egitu juga juga dengan dengan negaranegara-neg negara ara domesti domestik k lebih lebih memilih memilih penghukuman dari pada amnesti karena sudah memiliki hukum yang sah untuk menjatu menjatuhka hkan n hukuma hukuman n daripad daripadaa upaya upaya untuk untuk pembal pembalasan asan dendam dendam.. Masyarak Masyarakat at







da perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip ? inward looking @ 1ersus kelompok yang mengutamakan prinsip ? outward looking @. @. Out3ard looking adalah semua semua ketent ketentuan uan dan badan badan intern internasi asiona onall bersi) bersi)at at mengik mengikat at binding  dan dan haru haruss dilaksanakan dilaksanakan sedangkan sedangkan in3ard looking looking adalah keputusankeputusan-keput keputusan usan internasiona internasionall memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab konsep kedaulatan negara. 2. PEN3ALAMAN %E%ERAPA NE3ARA A. Ne#ara Amerika Latin

Menurut OBDonnell ada beberapa karakteristik transisi politik di merika =atin dan ;ropa Selatan, antara lain : heterogenitas yang lebih tinggi di merika =atin dari pada ;ropa Selatan/ memenuhi kategori otoriterisme birokratis/ dan memiliki unsurunsur patrimonialis. !ontoh negara otoriter birokratis dan otoriter tradisional, yaitu : Di Nikaragua yang dikuasai oleh re#im Somo#a adalah termasuk salah satu negara yang memenuhi kategori ini/ !ontoh negara otoriter ?populis@ adalah %eru. %. Non ( Amerika Latin

Di Yunani, pada tanggal 46 pril 67C suatu kelompok per3ira militer tingkat mene meneng ngah ah yang yang dise disebu butt junta telah telah mengam mengambil bil alih pemeri pemerintah ntahan an dari dari %erdan %erdanaa menteri menteri 2eorge 2eorge %apand %apandreo reou u yang yang menjami menjamin n untuk untuk memegan memegang g kekuas kekuasaan aan secara secara seme semen ntara tara

denga engan n

dali dalih h

meng engontr ontrol ol

komun omunis is,,

meng enghin hindari dari

koru korup psi

dan dan

mengembalikan Yunani ke arah demokrasi/ Di Spanyol, pada tahun 6787 &enderal Eransisc Eransisco o Eranco Eranco muncul muncul sebaga sebagaii pemena pemenang ng dalam dalam %erang %erang Sipil Sipil Spanyo Spanyoll dengan dengan memerintah secara totaliter dengan tujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada kepada masyarakat. masyarakat. Namun, pada tahun 67F+-an, 67F+-an, re#im totaliter totaliter di Spanyol tersebut









TAN33APAN

Dari Dari pengam pengamatan atan dan in)orm in)ormasi asi yang yang didapa didapatka tkan, n, peruba perubahan han dari dari negara negara totalit totaliter er menjad menjadii negara negara demokr demokrasi asi terjadi terjadi karena karena bebera beberapa pa hal. hal. Di beberap beberapaa negara negara terjadi terjadi penguatan kelompok re)ormis sehingga mendorong pemerintahan menjadi demokratis. da pula yang terjadi karena negosiasi antara re#im berkuasa dengan kelompok kelompok oposisi. Dalam sedikit kasus juga terdapat campur tangan merika Serikat dalam menjatuhkan re#im otoriter dan menggantikanny menggantikannyaa dengan dengan pimpinan pimpinan baru yang demokratis demokratis dan dipilih dipilih rakyat.






mulus mulus diband dibanding ingkan kan tumban tumbangny gnyaa re#im-r re#im-re#im e#im otorite otoriterr di negara negara-neg -negara ara lain yang yang seringkali menimbulkan re1olusi dan pertumpahan darah dan mengakibatkan korban ji3a dalam jumlah yang besar. Menuru Menurutt &imly &imly shid shidiGi iGie, e, Semua Semua perist peristi3a i3a yang yang mendor mendorong ong munculny munculnyaa geraka gerakan n kebeba kebebasan san dan kemerde kemerdekaa kaan n selalu selalu mempun mempunya yaii ciri-cir ciri-cirii hubung hubungan an kekuas kekuasaan aan yang yang menindas dan tidak adil, baik dalam struktur hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain maupun dalam hubungan antara satu pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam 3aca 3acana na perju perjuan anga gan n untu untuk k keme kemerd rdeka ekaan an dan dan hak hak asasi asasi manu manusia sia pada pada a3al a3al samp sampai ai pertengahan abad ke-4+ yang menonjol adalah perjuangan mondial bangsa-bangsa terjajah menghadapi bangsa-bangsa penjajah. ights (ak #asi Manusia, Manusia, dan bagaimana penyelesaiannya. 'erdapat 4 dua hukum dalam menghukum para pelaku kejahatan tersebut antara lain adalah hukum yang berlaku pada #aman re#im tersebut berkuasa dan hukum yang baru dibuat pada masa transisi.4 %ermasalahan yang timbul adalah bagaimana cara membersihkan seluruh re#im komu komuni niss dan dan para para pejab pejabat atny nya, a, hal hal ini ini menja menjadi dikan kan hal hal yang yang utam utamaa pada pada kalan kalanga gan n internasional.







dan peran masyarakat madani ci1il society. 8 Serta Serta dalam dalam rangka rangka upaya upaya memban membangun gun demokrasi di 0ndonesia maka diperlukan adanya F )aktor pendukung sebagai berikut: 6 akyat yang terdidik, cerdas dan peduli/ 9 %artai politik yang tumbuh dari ba3ah/ C %enghargaan terhadap hukum/  Masyarakat Madani yang tanggap dan bertanggung ja3ab/ F Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas. * Setelah re)ormasi berjalan, keinginan militer untuk berkecimpung dalam dunia politik masih sangat besar. %adahal gerakan re)ormasi secara politik telah mengariskan kehidupan sosial sosial politi politik k 0ndone 0ndonesia sia setelah setelah mundur mundurnya nya Soehar Soeharto, to, harus harus bebas bebas dari dari segala segala bentuk bentuk cengke cengkeram raman an militer militer.. Makna Makna yang yang terkan terkandun dung g dalam dalam semang semangat at itu adalah adalah konsol konsolida idasi si demokrasi demokrasi harus memungkin memungkinkan kan terjadinya terjadinya pembenahan pembenahan-pembe -pembenahan nahan institusi institusi kenegaraan kenegaraan demi mengupayakan mengupayakan pe3ujudan pe3ujudan tatanan politik politik yang demokratis. demokratis. %rasyarat %rasyarat utama untuk me3uju me3ujudka dkan n konsoli konsolidas dasii demokr demokrasi asi itu adalah adalah mengha menghapu puss seluru seluruh h pranat pranataa militer militer yang yang







)ungsi 'N0 dan %O=>0 yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.” bermasyarakat .” diatas, yang yang menjad menjadii agenda agenda utama utama dari dari geraka gerakan n demokr demokrati atisasi sasi di tahun tahun 677F, 677F, dan kemudi kemudian an disuarakan oleh masyarakat luas terutama kalangan mahasis3a, akademisi dan kelompok pro-demokrasi seperti lembaga s3adaya masyarakat. lasan kuat untuk sesegera mungkin menghapus peranan sosial politik militer yang disebut sebagai d3i-)ungsi ">0 itu adalah ">0 telah menjadikan perannya berd3i)ungsi itu sebagai senjata utama untuk mematikan segala bentuk kehidupan yang demokratis. Dalam posisi seperti itu, ">0 'N0 D menjadi satu-satunya institusi politik yang berkuasa dan dapat mengatur sendiri seluruh kehidupan masyarakat. Menurut >obert % !lark, 0nter1ensi angkatan bersenjata dalam politik suatu negara diakibatkan situasi-situasi seperti ini: 6.

&atu &atuhn hny ya prestise pemerintah prestise pemerintah atau partai politik yang memegang pemerintahan,

menyeba menyebabka bkan n re#im re#im yang yang bersan bersangku gkutan tan semaki semakin n banyak banyak menggu menggunak nakan an paksaan paksaan untuk untuk meme memelih lihara ara kete keterti rtiba ban n dan dan untu untuk k mene menekan kanka kan n perlu perluny nyaa persa persatu tuan an nasio nasiona nall dalam dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan ter hadap perbedaan pendapat/ 4.

%erpecahan %erpecahan antara atau diantara diantara pemimpin-pem pemimpin-pemimpin impin politik, politik, menimbulk menimbulkan an keragukeragu-

ragu raguan an pada pada koma komand ndan an-k -kom oman anda dan n mili militer ter apak apakah ah re#im re#im sipi sipill masi masih h mamp mampu u untu untuk k







=ebih jauh mengenai )ungsi militer dalam negara demokratis demokratis bisa kita pelajari pelajari dari prinsip prinsp yang dita3arkan Mayor &enderal %urna3ira3an Dr. Dietrich 2enschel. %rinsip prinsip dimaksud, adalah sebagai berikut: 6. Militer merupakan bagian dari kekuasaan kekuasaan eksekuti) suatu tatakelola pemerintahan. Dengan Dengan demikian, demikian, militer merupakan merupakan elemen pemisahan pemisahan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislati), eksekuti) dan yudikati). 4. Mili Militer ter berad beradaa di ba3a ba3ah h kepem kepemim impin pinan an poli politik tik yang yang telah telah disah disahka kan n secara secara demokratis, dengan jabatan menteri pertahanan dipegang oleh sipil. 8. Militer mengikuti pedoman pedoman politik yang digariskan. *. Militer patuh dan tunduk pada hukum. 9. Militer Militer dibatas dibatasii oleh oleh tugas-t tugas-tuga ugass yang yang telah telah diteta ditetapka pkan n oleh oleh konstit konstitusi usi// secara secara reguler menjaga keamanan eksternal negara dari serangan atau ancaman dari luar dan menjaga pertahanan negara. Dalam kasus-kasus tertentu dengan situasi dan batas batas tertentu yang digariskan secara jelas. Militer dapat dilibatkan dalam upayaupaya untuk menjaga keamanan internal negara diba3ah komando polisi. C. Militer bersi)at netral dalam politik.









$ntu $ntuk k menu menunj njan ang g prin prinsip sip-p -pri rins nsip ip sebag sebagaim aiman anaa diut diutara araka kan n di atas atas dipe diperl rluk ukan an prasyarat: 1.Kerangka konstitusi/ konstitusi/ menetapkan nilai-nilai sosial martabat manusia dan hak asasi manusia manusia dan pemerintah pemerintah yang berdasarkan berdasarkan pada hukum, menetapkan menetapkan pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan legislati), eksekuti), yudikati), mende)inisikan peran dan tugas militer/ . Parlemen !ang ber"ungsi/ ber"ungsi / dipilih melalui pemilihan secara bebas, bersi)at multi partai, dan memiliki substruktur-substruktur yang perlu seperti panitia anggaran, panitia pertahanan, ombudsman parlemen/ #. Pemerinta$an sipil% dengan rantai komando politik yang jelas. %residen, Menteri %ert %ertah ahan anan an dan dan deng dengan an menem menempat patka kan n
ke$aki ke$aki

dir

gadila gadila

gadila gadila

khu







kemandirian dengan komitmen terhadap kebaikan bersama termasuk pertahanan, serta media yang bebas dan beragam/ +. ,lit militer dan elite politik !ang kompeten 7. Pemegang jabatan pada kantor-kantor publik baik sipil maupun militer/ !ang memiliki keper0a!aan diri bersedia memenu$i kewajiban memikul tanggung jawab dan menerima pembatasan-pembatasan maksudnya/ pega3ai negeri tidak perlu takut pada militer. milite r. Sebaliknya, personil militer hendaknya memenuhi ke3ajiban-ke3ajiban mereka dengan bangga dalam batasan-batasan hukum yang diberikan. C Seme Sement ntar araa

bebe bebera rapa pa

hal hal

poko pokok k

yang ang

perl perlu u

dite ditemp mpat atka kan n

diba diba3a 3ah h

politikIparlemen adalah: 6. (ubungan sipil dan militerJintegrasi militer ke dalam masyarakat/ 4.
kend kendal alii







ekonsiliasi adalah kejahatan mela3an kedamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Menganai pemutusan hukuman kejahatan 2enoside harus memenuhi $nsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemutusan hukuman dalam hal genocide apabila : membunuh anggota kelo kelomp mpok ok// meny menyeb ebab abka kan n pend pender erita itaan an )isik )isik dan dan ment mental al yang yang bera beratt terh terhad adap ap angg anggot otaa kelomp kelompok, ok, dengan dengan sengaj sengajaa mencip menciptaka takan n kondis kondisii kehidu kehidupan pan yang yang akan akan mengak mengakibat ibatkan kan kemusnahan secara )isik, baik seluruhnya atau sebagian, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat/ dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. (al ini dikarenakan ada perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip ?in3ard looking@ 1ersus kelompok yang mengutamakan prinsip ?out3ard looking@. Out3ard looking adalah semua ketentuan dan badan internasional bersi)at mengikat binding dan harus dilaksanakan sedangkan in3ard looking adalah keputusan-keputusan internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab konsep kedaulatan negara. Dalam Dalam penjab penjabaran aran sebelum sebelumnya nya,, pada pada dasarny dasarnyaa konsep konsep (ak sasi sasi Manusi Manusiaa masih masih menjadi perdebatan di seluruh dunia.






Resume Dan Tanggapan Politik hukum Buku Prof Satya Arinanto

Recommend Documents