RINGKASAN BUKU Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia Prof. Dr. Satya Arinanto S.H. M.H.
Disusun !le" Dukut Pamun#kas $ %&'()(%*()(
Ma#ister Hukum Uni+ersitas Nasional '(%&
Prof. Dr. Dr. Satya Arinant Arinanto, o, S.H., M.H.
telah mengintrod mengintrodusir usir dan mengupas mengupas tuntas
tentan tentang g hak asasi manusia manusia di dalam dalam buku buku terbar terbaruny unyaa yang yang berjud berjudul ul Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Buku tersebut berhasil di terbitkan pada 2! silam
oleh Pusat Studi Hukum "ata "ata #egara $akultas Hukum %ni&ersitas 'ndonesia, dan sampai saat ini telah telah menjad menjadii referen referensi si utama utama para para mahasis mahasis(a (a untuk untuk memaham memahamii konsep konsep Hak Asasi Asasi Manusi Manusiaa )selanju )selanjutny tnyaa disebu disebutt HAM* HAM* se+ara se+ara holistik. holistik.
Se+ara Se+ara umum, umum, buku buku ini banyak banyak
menghimpu menghimpun n pandangan pandanganpanda pandangan ngan ahli terdahulu, terdahulu, baik yang yang saling mendukung mendukung satu sama lain hingga yang saling bertentangan. Buku ini juga mendalami HAM dengan pendekatan historis, sehingga pemba+a dapat menemukan asalusul darimana HAM itu berasal. Selain itu juga dibahas mengenai isuisu HAM aktual yang menjadi diskursus di tengah para ahliahli hukum. A. Hak Hak Asa Asasi si Manu Manusi sia a %. Pemi Pemili li"a "an n Isti Istila la" " Human Right dalam dalam Universal Declaration of Human Right 'stil 'stilah ah Hak Hak Asasi sasi Manu Manusia sia )HAM )HAM** meru merupa paka kan n suat suatu u istil istilah ah baru baru yang yang
menggantikan istilah Natural istilah Natural right )hakhak )hakhak alam*, dan dalam frasa the Rights of Man yang Man yang mun+ul kemudian dianggap tidak men+akup hakhak (anita. -leanor oose&elt kemudian terpilih menjadi /etua Bersama dari /omisi PBB tentang HAM )United )United Nations Commision on Human Rights *, ketika menyusun ran+angan Universal Declaration of Human Right )%DH* )%DH* yang menemukan bah(a frasa The Right of Man tersebut Man tersebut telah mun+ul dalam sejumlah dokumen HAM, yang di beberapa belahan dunia dianggap tidak men+akup men+akup hakhak (anita. '. Asal Asal Usul Usul Hist Histor oris is Kons Konse,s e,sii HAM HAM Asalusul historis konsepsi HAM dapat ditelusuri hingga ke masa 0unani dan oma, oma, dimana dimana ia memilik memilikii kaitan kaitan yang yang erat erat dengan dengan doktrin doktrin hukum hukum alam alam pra modern dari 1reek Stoisism )Stoisisme ) Stoisisme Yunani*, Yunani *, yang yang antara antara lain lain berpen berpendap dapat at bah(a kekuatan kerja yang uni&ersal men+akup semua +iptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan
hukum alam. Sebagian Stoisme 0unani berperan dalam pembentukan dan penyebaran, sedangkan hukum oma(i memungkinkan eksistensi hukum alam, Berdasarkan ius gentium )hukum bangsabangsa atau hukum internasional*, beberapa hak yang bersifat uni&ersal berkembang melebihi hakhak (arga negara. Menurut ahli hukum oma(i %lpianus, misalnya, doktrin hukum alam menyatakan bah(a alamlah bukan negara yang menjamin semua manusia, baik ia merupakan (arga negara atau bukan. -. Kaitan den#an Teori tentan# Ne#ara dan Hukum Menurut 3.3. 4on S+hmid, pemikiran tentang negara dan hukum tidak mendahului
pembentukan
dan
pertumbuhan
peradabanperadaban,
tetapi
merupakan gejala sosial yang menampakkan diri setelah berabadabad lamanya ada peradaban yang tinggi. Dalam konteks kaitan dengan teori tentang negara hukum ini, dalam masa 0unani juga terdapat beberapa karya Plato yang sangat rele&an dengan masalah kenegaraan. /etiga karya tersebut antara lain adalah5 )6* Politea )the republic* yang ditulis karena Plato merasa prihatin melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orangorang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila hormat.
Pemerintahan se(enang(enang yang tidak memperhatikan
penderitaan rakyatnya telah menggugah Plato untuk menulis buku ini, dimana ia mengangankan eksistensi suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan +ita +itanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat , tempat keadilan dijunjung tinggi. Buku yang kedua adalah )2* Politicos )the Statesman*7 )!* Nomoi )the a!*. ). Doktrin Hukum Alam dan Pemikiran i/eral Men#enai Hak0Hak Alam Sebelum sampai dengan abad pertengahan doktrin hukum alam mengalami
perubahan terkait dengan pemikiranpemikiran liberal mengenai hakhak alam )natural rights*. #amun dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memunuhi ke(ajibannya berdasarkan hukum alam sebagai ke(ajiban
ke(ajiban menjadi hakhak yang sedang dibuat. Dalam masa krisis tersebut masuklah Plato dalam karyanya yang kedua, Politicos yang memasukkan perlunya eksistensi hukum untuk mengatur kehidupan (arga negara. #amun dalam karyanya yang ketiga, Nomoi Plato telah mengubah pendiriannya dan memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. &. Pen#aru" Pemikiran T"omas A1uinas dan Be/era,a Pemikir ain Pada periode ini ajaran "homas A8uinas dan Hugo 1rotius dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta )6269*, Petition of Rights )6:2;*, dan "ill of Rights )6:;<*, merupakan bukti dari perubahan. Semua bukti tersbeut telah memeberikan kesaksian bah(a manusia telah diberkati dengan hakhak yang kekal dan tak dapat di+abut oleh siapapun, yang tak terlepaskan ketika manusia =terkontrak> untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitif dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan hakhak ketuhanan dari raja. Bagi A8uinas, pemahamannya terhadap hukum alam terletak di dalam domain alasan politik. 2. Pen#aru" Perkem/an#an Ilmu Pen#eta"uan dan Ke/er"asilan Intelektual Salah satu filsuf yang tulisannnya harus di+a+at pada abad ke6? salah satunya adalah 3ohn @o+ke, terutama dalam tulisan yang dibuat dalam kaitan dengan o&olusi 6:;; )the #lorius Revolution* bah(a hakhak tertentu dengan jelas mengenai indi&iduindi&idu sebagai manusia, karena mereka eksis dalam =keadaan alami> sebelum manusia memasuki masyarakat, yang mengemukan diantara hakhak tersebut ialah hak hidup, hak kemerdekaan )bebas
dari
kese(enang(enangan*, dan hak milik. Menurut teori kontrak sosial, yang dilepaskan manusia kepada negara hanyalah hak untuk menegakkan hakhak ini, dan bukannya hakhak itu sendiri. *. Pen#aru" Pemikiran 3o"n o4ke dalam Be/era,a Dokumen HAM
Semua pemikiran liberal ini sangat mempengaruhi dunia Barat dalam akhir abad ke6; dan a(al abad ke 6<, antara lain dengan mun+ulnya "ill of Rights dan Declaration of $ndependence. Selain itu dalam Declaration of the Rights of Man and Citi%en, Mar8uis de @afayette menyatakan bah(a =manusia terlahir dan tetap bebas dan berkesamaan dalam hakhaknya>. 5. Ide0Ide Ham dan A/solutisme Politik 'deide HAM memainkan peranan kun+i pada akhir abad ke6; dan a(al abad ke6<, dalam perjuangan mela(an absolutisme politik. Hal tersebut dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsipprinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal yang penting dari filosofi hukum alam sejak a(alnya. leh karena hal tersebut maka dalam perjanjian pendirian Perserikatan BangsaBangsa )PBB*, semua negara bersepakat untuk melakukan langkahlangkah baik se+ara bersamasama maupun terpisah untuk men+apai =Universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all !ithout distinction as to race& se'& language& or religion(. Selanjutnya Universal Declaration of Human Rights, hakhak didalamnya disepakati dengan =as a common standard of achievement for all peoples and all nations >. Dan pada tahun 6
manusia. "ermasuk kelompok ini adalah hak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 226 Universal Declaration of Human Rights* b. 1enerasi kedua 1enerasi kedua tergolong ke dalam hakhak ekonomi, sosial, dan budaya. Hakhak tersebut se+ara utama berakar pada tradisi sosial yang membayangi SaintSimonitas pada a(al abad ke6< di Peran+is dan se+ara beragam diperkenalkan melalui perjuangan re&olusioner dan gerakangerakan kesejahteraan setelah itu. 3ika di lihat lebih dalam, generasi ini merupakan respon atas pelanggaran dan penyele(engan dari perkembangan kapitalis dan menggaris ba(ahinya tanpa kritik yang esensial, konsepsi kebebasan indi&idual yang mentoleransi bahkan sampai melegitimasi, dan eksploitasi kelas pekerja oleh masyarakat kolonial. "ermasuk kelompok ini adalah Pasal 222? Universal Declaration of Human Rights* +. 1enerasi /etiga
1enerasi ketiga tergolong kedalam hakhak solidaritas ) solidarit+ rights* yang merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. 1enerasi ini dapat dipahami sebagai suatu produk dari kebangkitan dan kejauhan negara bangsa dari paruh kedua abad ke2. 1enerasi ini ter+antum dalam Pasal 2; Universal Declaration of Human Rights yang men+akup enam hak sekaligus. "iga dari mereka merefleksikan bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan keinginannya untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan dan nilainilai yang penting.
Selanjutnya menurut laude dan Ceston, ketiga hak pertama yang me(akili Dunia /etiga adalah )6* the right of political& economic& social& and cultural self) determination& )2* the right to eonomic and sosial development& dan )!* the right to participate in and benefit from ,the common heritage of Man-ind(* Sedangkan ketiga
hak kedua yang dimaksud meliputi )* the right to space & )9* the right to health+ and balance environment . dan ):* the right to humanitarian disaster relief yang menunjukan ketidakmampuan dan ketidakefisienan dari negara dalam beberapa hal kritis tertentu. /eenam hak tersebut +enderung untuk disebut sebagai hakhak kolektif yang memerlukan usaha dan dukungan bersama dari semua elemen masyarakat untuk men+apainya. %(. Uni+ersal De4laration of Human Res,onsi/ilities Dibentuk dengan tujuan untuk melangkapi %ni&ersal De+laration of Human
ights. Pemikiran yang berkembang adalah sudah (aktunya hak diimbnagi dengan tanggung ja(ab atau ke(ajiban. Prinsip dasar dari Deklarasi %ni&ersal tentang "anggung 3a(ab Manusia tersebut adalah tidak hanya ter+apainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi juga berkembangnya rasa tanggung ja(ab penuh yang memungkinkan kebebasan itu semakin bertumbuh. %%. Cairo Declaration of Human Rights in Islam Deklarasi ini ditetapkan dalam forum The Ninettenth $slamic Conference of /oregn Ministers )salam sesi dengan tema ,Peace& $nterdepence& and Development(* yang diselenggarakan di /airo, Mesir. Apabila ditilik dari isi pasalpasal yang terdapat dalam Cairo Declaration of Human Rights in $slam terdapat beberapa kesesuaian dengan pasalpasal yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights. Dalam konteks perbandingan kedua dokumen tersebut, menarik pula untuk sidimak adanya (a+ana tentang uni&ersalisme &ersus relati&isme budaya dalam HAM, baik dalam perspektif umum maupun dalam perspektif 'slam. %'. Uni+ersalisme +ersus Relati+isme Budaya Perbedaan pandangan mengenai teori mana yang berlaku di antara kedua kutub tersebut uni&ersalisme &ersus relati&isme budaya sangat tajam. Dalam perspektif umum, menurut kalangan relati&is budaya, tidak ada suatu HAM yang
bersifat uni&ersal, dan teori hukum alam mengabaikan dasar masyarakat dari identitas indo&idu sebagai manusia, karena seorang manusia selalu menjadi produk dari beberapa lingkungan, sosial, dan budaya. /elompok relati&is budaya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok 5 6. Radical cultural relativisme yang menyatakan bah(a =culture is the sole source of the validit+ of a moral right or rule.> 2. Strong cultural relativisme yang menyatakan bah(a =culture is the principal source of the validit+ of the moral right or rule.> !. 0ea- cultural relativisme, yang menyatakan bah(a =culture ma+ be an important source of the validit+ of a moral right or rule.> Menyikapi hal tersebut mun+ul gugutan yang mun+ul dari perspektif 'slam yang dilontarkan oleh -ggi Sudjana, yaitu pertama& 'slam memiliki konsepsi HAM yang benarbenar bersumber dari ajaran dan nilainilai keagamaan. 1edua, akan toleransi dari luar 'slam sebagaimana toleransi umat 'slam terdapat Barat dengan Universal Declaration of Human Rightsnya karena pada prinsipnya menyuarakan konsepsi HAM dalam perspektif 'slam pada hakekatnya merupakan bagian dari pelaksanaan HAM juga, yaitu dari umat 'slam. B. Transisi Politik Menu7u Demokrasi %. Dari !toritarianisme ke Demokrasi
8
Kemun4ulan
Ne#ara0ne#ara
Demokrasi Baru toriter dan totaliter adalah suatu ideologi negara yang kekuasaan tertingginya
dipegang oleh militer sehingga mun+ullah diktator. #egaranegara yang tadinya otoriter, lama kelamaan berubah menjadi demokrasi dikarenakan oleh kegerahan masyarakatnya yang ditindas. Demokrasi adalah suatu ideologi negara yang berasal, dari, dan untuk rakyat. Merupakan pengharapan baru bagi pemimpin pemimpin negara yang memakai paham demokrasi, antara lain 5 0unani, Spanyol, Argentina, hile, BraEil, %ruguay, Polandia, 3erman "imur, Hongaria, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. %ntuk memajukan negara yang sudah demokrasi
maka tidak terlepas dari rekonsiliasi dengan masa lampau negaranya yang berupa pelanggaran HAM. Menurut Samuel P. Huntington, negara yang otoriter dulunya berubah menjadi demokrasi adalah lebih dari )empat puluh* negara. Adapun perubahan tersebut dengan +ara, antara lain 5 o o
Ada perubahan dengan +ara yang signifikan7 Penguatan kelompok reformis yang mengambil inisiatif untuk mendorong
o
transisi7 #egosiasi dengan kelompok oposisi7 dan 'nter&ensi Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa. Menurut Anthony 1iddens fungsi pemerintah dalam hal transisi, antara lain 5 Menyediakan sarana untuk kepentingankepentingan yang beragam7 Mena(arkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingankepentingan yang
o
saling bersaing7 Men+iptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas
o
mengenai isuisu kebijakan bisa terus dilanjutkan7 Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan (arga negara,
o
termasuk bentukbentuk keamanan dan kesejahteraan yang kolektif7 Mengatur pasaar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar
o
ketika monopoli mengan+am7 Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui
o
penetapan kebijakan7 Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya
o o
o
o
dalam sistem pendidikan7 Menopang sistem hukum yang efektif7 Memainkan peran ekonomis se+ara langsung, sebagai pemberi kerja dalam
o
inter&ensi makro maupun mikro ekonomi, plus penyediaan infrastruktur7 Membudayakan masyarakat pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang
o
berlaku se+ara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma
o
tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistemsistem lainnya7 dan Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta sasaransasaran global.
#egara totaliter bukan sekedar hanya mengontrol kehidupan masyarakat, mempertahankan kekuasaan sebuah elit politik, juga bukan sekedar r eEim seorang diktator yang haus kuasa, tetapi juga sebuah sistem politik yang melebihi bentuk kekuasaan negara yang mengontrol, menguasai, dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat. Ada 2 )dua* reEim totaliter yang dikenal pada abad ini, yaitu 5 pemerintahan #asional Sosialisme )#AF'*, Adolf Hitler )6
memisahkan hubungan antara sipil militer, membangun kekuasaan (ilayah publik, meran+ang konstitusi baru, men+iptakan sistem kompetisi partai dan institusiinstitusi demokrasi, liberalisasi, pri&atisasi, dan bergerak ke arah ekonomi pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menahan laju inflasi dan pengangguran, mengurangi defisit anggaran, membatasi kejahatan dan korupsi, serta mengurangi ketegangan dan konflik antar etnis dan kelompok agama. Seperti di 'ndonesia setelah BA )rde Baru*, kekuasaan militer masih sangat besar. "erlihat pada rangkap jabatan yang berlaku pada masa itu. ontoh 5 seorang "#'P@' bisa menduduki kursi DP )De(an Per(akilan akyat*. Maka langkah yang harus diambil adalah re+o&ery militer untuk kembali kepada fungsinya yang dasar yaitu sebagai pertahanan dan keamanan negara. Dalam negaranegara maju seperti di Amerika %tara dan dan -ropa Barat, pemetaan kedua fungsi militerpolitik sudah bisa berjalan seimbang dan berperan sesuai dengan fungsinya.
-. Perumusan Ke/i7akan Baru Untuk Menyelesaikan Hu/un#an den#an Re:im se/elumnya Perubahan politik dari totaliter ke demokrasi menyebabkan transisi politik
yang kemudian adanya kebijakankebijakan baru. Solon sebagai salah satu filsuf 0unani mengadakan re&isi drastis terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik di Athena. Solom membagi populasi ke dalam kelas dan mengkoordinasikan bantuan hutang, membatasi kekuasaan kepala rumah tangga, melarang penjualan anak anak, melembagakan majelis rakyat, serta memperkenalkan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh juri. Selanjutnya dikembangkan oleh Bronkhorst yaitu 5 memperbaharui tatanan sosial baru7 membuat suatu propaganda yang mengatakan bah(a salah untuk menghina pihakpihak yang dulu kaya dan sangat berkuasa dengan tujuan untuk menghindari proses balas dendam dikarenakan pihakpihak yang dulunya berkuasa dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan mereka kembali. Sumber daya yang ada pada penguasa yang lama adalah sangat diperlukan untuk proses rekonstruksi sebuah negara7 dan melakukan pembersihan pada setiap lini pemerintahan.
). Demiliterisasi Tidak Hanya Berkaitan den#an Militer Demiliterisasi bukan merupakan suatu masalah yang akan terkait dengan
militer. "radisi politik dari negaranegara yang pernah diteliti menunjukkan adanya adanya proses +ampur tangan antarapolitisi sipil dan pihak militer khususnya menghadapi ketidakpastian dari proses demokrasi. /enyataan yang ada menunjukkan bah(a pihak militer tidak akan melakukan inter&ensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil. Melihat kenyataan tersbeut "#' dituntut untuk
mengarah ke arah kondisi baru demokratisasi di 'ndonesia untuk melepaskan D(ifungsi, yang selama ini dijadikan landasan untuk melegitimasi kekuasaan politiknya. Berdasarkan hal tersebut kemudian diformulasikan =Paradigma Baru> atau =@ima @angkah eformasi "#'> yang menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan se+ara berkala merujuk pada =supremasi sipil>. ;. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik %. Kasus Pem/unu"an Ste+en Biko di Afrika Selatan Pada tanggal 62 September 6
/esadaran /aum /ulit Hitam ditemukan terbaring telanjang di atas tikar dari lantai batu di penjara Prtoriam dengan mulut penuh bekar pukulan dan penuh busa. Pembunuhan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan dari sederatan kekejaman mengerikan yang banyak terjadi selama diterapkannya siste apartheid. Dua puluh tahun kemudian kelompok polisi yang melakukan pembunuhan terhadap Biko mengajukan amnesty kepada /omisi /ebenaran dan ekonsiliasi Afrika Selatan. Potensi pembebasan hukuman silakukan sebagai salah satu alternatif paling ideal untuk memoti&asi kekuatan militer untuk melindungi pelaksanaan pemilihan umum demokrasi pertama. Amnesty yang lebih kuat tersebut dilakukan karena dibutuhkan bagi pelaksanaan rekonsiliasi dan rekonstruksi Afrika Selatan. '. Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi Selanjutnya, istri dari Ste&en Biko adalah #tsiki Biko mengajukan tuntutan kepada pelaku yang menganiaya suaminya agar dihukum sebelum para pelaku tersebut melakukan pengajuan amnesti dari /omisi /ebenaran dan ekonsiliasi Afrika Selatan. Bahkan, #tsiki Biko mengajukan gugatan di Mahkamah /onstitusi Afrika Selatan bah(a pengajuan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. #amun, gugatan tersebut ditolak dan
mendalilkan bah(a ke(enangan komisi untuk memberikan amnesti, bahkan juga bila diberlakukan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada akhirnya /omisi /ebenaran dan ekonsiliasi Afrika Selatan kemudian menyatakan menolak untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh Ste&en Biko dikarenakan para pembunuh belum memberikan kesaksian dengan jujur dan pembunuhan tersebut tidak terkait dengan suatu tujuan politik. -. Pers,ektif Hukum Internasional 1ugatan #tisiki Biko terhadao Mahkamah /onstitusi Afrika selatan menyatakan bah(a ke(enangan /omisi /ebenaran dan ekonsiliasi Afrika Selatan untuk memberikan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan
hukum
internasional.
Calaupun
perspektif
hukum
internasional
memberikan kepada dirinya sendiri suatu pembatasan terhadap pilihanpilihan yang dapat diambil oleh negaranegara domestik, yang mendesak mereka lebih memilih penghukuman daripada amnesti, namun dalam kenyataannya ia mensyaratkan adanya hukum yang sah yang memungkinkan baginya menjatuhkan penghukuman, daripada mengupayakan suatu pembalasan dendam. Berkaitan dengan perspektif hukum internasional terdapat pula perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip in!ard loo-ing dan out!ard loo-ing . Prinsip out!ard loo-ing berpendapat bah(a semua ketentuan dari badanbadan internasional bersifat mengikat )binding * dan harus dilaksanakan. Sedangkan kelompok yang bersikap in!ard loo-ing berpendapat bah(a keputusankeputusan internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab kedaulatan negara yang digerogoti oleh berkembangnya peran PBB dan fenomena globalisasi, terutama globalisasi ekonomi. D. Pen#alaman Be/era,a Ne#ara %. Be/era,a Ne#ara Amerika atin a. Beberapa /arakteristik "ransisi Politik di Amerika @atin dan -ropa Selatan $aktorfaktor internasional lebih menguntungkan transisi politik yang
terjadi
di
negaranegara
-ropa
Selatan.
Perbedaanperbedaan
dan
pertentanganpertentangan itu juga mendukung suatu prediksi yang lebih optimistis perihal prospek penegakkan demokrasi. Dalam analisisnya, GDonnell men+atat adanya heteroginitas yang lebih tinggi di Amerika @atin daripada di -ropa Selatan seperti diantaranya Argentina, Boli&ia, BraEil, hile, Mei+o, Peru, %ruguay, dan 4eneEuela yang memenuhi otoriterisme birokratis sebelum memulai masingmasing transisi politik. b. Beberapa eEim =toterisme Birokratis> atau ="radisional> Amerika @atin dinilai lebih heterogen apabila dibandingkan dengan -ropa Selatan. Beberapa ahli ilmu politik menyebutkan bah(a reEim di beberapa negara Amerika @atin pratransisi politik sebegai =otoriterisme birokratis>. "ranformasi politik di Amerika @atin dibagi menjadi beberpa reEim yang antara lain adalah reEim SomoEa yang pernah memerintah di #ikaragua, reEim Batista di /uba, dan eEim Stroessner di Paraguay. Sedangkan untuk transisi di -ropa Selatan ditinjau dari praktek transisi politik di 0unani dan Spanyol. "ransisi politik ditandai dengan adanya reEim militer yang dipimpin oleh 1eorge Papadopoulos. +. Peru Sebagai Suatu #egara toterisme =Populis> Dalam kasus Peru, peran sentral dimainkan oleh angkatan bersenjata atau kalangan militernya berbeda dengan reEim militer yang ada di Amerika @atin. eEim militer yang populis di Peru berla(anan dalam beberapa aspek penting dengan reEim birokratik otoriter. d. Perbedaan dengan eEim Birokratik toriter Perbedaan penting antara kasus Peru dengan kasus reEim birokratik otoriter adalah bah(a sebagai reaksi atas kebijakankebijakan yang sangat radikal yang semula diterapkan di kalangan militer yang populis, kelaskelas dominan Peru menuntut dengan serta merta pemulihan demokrasi politik e. Beberapa /asus @ainnya /asus lain yang dapat ditinjau antara lain adalah mengenai kasus yang terjadi di hile dan Meksiko. hile tergolong dalam tipe birokratik otoriter. eEim Meksiko berbeda dari reEim birokratik otoriter dalam tingkat
pelembagaannya yang relatif tinggi. Sisi khas reEim Meksiko adalah adanya suatu gerakan rakyat yang re&olusioner, yang berbeda tajam dengan kuatnya unsur dukungan kelas dominan terhadap kudeta yang men+etuskan reEim reEim birokratik otoriter. '. Be/era,a Ne#ara Non0Amerika atin a. Politik dan /ekuasaan /ehakiman di 0unani /ejatuhan reEim otoriter 0unani pada tanggal 2! 3uli 6 di 3erman dan ekosla&ia 3erman maupun ekoslo&akia telah mengalami berbagai tingkat kebebasan dan akses kepada arsip reEim masa lalunya. Dengan demikian resolusiresolusi
yang
dilakukan
di
kedua
negara
tersebut
bersifat
kompromistis, yang bersifat jalan tengah, yakni tidak terjadi perusakan terhadap arsip masa lalu, namun juga tidak dapat dilakukan akses sepenuhnya terhadap arsip tersebut. Dalam menyelesaikan kasuskasus kejahatan dan pelanggaran yang terjadi epublik $ederal 3erman tampak menikmati keuntungankeuntungan yang tak terduga. +. Perspektif Beberapa #egara @ainnya Dalam perspektif negaranegara -ropa "engah, pemrintah 3erman dapat menggambarkan suatu keuntungan kelembagaan yang tidak dapat disangkal jika dibandingkan dengan berbagai negara komunis, seperti Polandia, Hongaria, dan ekosla&ia. "idak seperti kasus yang terjadi kemudia, dimana
normanorma
demokratis
dan
budaya
hukum
liberal
harus
direkonstruksikan sendiri dari dasar, para penyusun kebijakan jerman dapat
menikamati suatu kondisi dari unifikasi nasional untuk membimbing mereka. Salah satu hal yang memperkuat 3erman adalah pengalaman 3erman selama lebih dari tahun dengan konsepsi negara hukumnya. Sebagai hasilnya epublik $ederal 3erman telah mena(arkan suatu rekaman keadilan transisional yang tampaknya akan tetap tidak ada bandingannya dalam era pas+a komunis.
Kesim,ulan Setelah memba+a dan meringkas buku Hak AEasi Manusia dalam "ransisi Politik di 'ndonesia oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M. Hum., ada beberapa hal yang perlu di +ermati diantaranya 7 Definisi Hak Asasi Manusia dahulu lebih dikenal sebagai Natural Rights. Hal itu disebabkan karena konsep yang dulu berkembang masih sempit dan didasarkan pada kehendak alam semata. 'tu artinya, belum ada signifikansi akal rasio manusia yang digunakan untuk berfikir se+ara lebih mendalam pada saat itu. 'stilah rights of man juga sejatinya tidak salah total, karena se+ar a nomenklatur frasa Man tidak bisa diartikan hanya sebatas lelaki yang sudah de(asa saja, akan tetapi juga harus diartikan sebagai the generic use of the !ord to refer to an+ human being* 2 "etapi istilah Human Rights sudah sangat tepat karena se+ara umum dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, tidak terbatas hak pria, atau hak (anita saja, akan tetapi hak seorang manusia. Hal itu mengindikasikan bah(a manusia memiliki hak yang sama, tidak dibatasi oleh perbedaan gender, suku, agama, negara, dan unsur lain. Dalam bab mengenai Hak Asasi Manusia Dalam "ransisi Politik tersebut telah dijelaskan mengenai perkembangan Hak Asasi Manusia )HAM* dari masa pembentukan dan ter+iptanya HAM sampai dengan transisi politik atau gejolakgejolak yang terjadi pada masa 1
Anonim, =Definisi Man> http5II(((.artikata.+omIarti66269man.html, diunduh pada ; #o&ember 269
perkembangannya. HAM sudah ditemukan sejak jaman 0unani dan oma(i yang mun+ul dari pengaruh pemikiranpemikiran filsuf pada masa itu. /onsepsi HAM pada masa itu sangat dipengaruhi adanya konsepsi yang melekat erat pada masa itu yaitu mengenai hukum alam. 1agasan mengenai hukum alam tersebut dikemukakan oleh "homas A8uinas yang menyatakan asal muasal hukum pada dasarnya bersumber dari 2 tempat yaitu (ahyu dan akal budi manusia. Hukum yang berasal dari (ahyu ilahi disebut dengan ius divinum positivum, sementara yang berasal dari akal budi manusia terdiri dari beberapa ma+am, yang diantaranya adalah ius naturale )hukum alam*, ius gentium )hukum bangsabangsa atau hukum internasional*, dan ius positivism humanum )hukum positif manusia(i*. Hukum alam sendiri terbagi atas 2 golongan, yang pertama adalah hukum alam primer yaitu semua aturan aturan hukum yang mengatur kepentingan manusia oleh sebab itu bersifat umum, yang salah satu +ontohnya memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Sedangkan golongan yang kedua adalah hukum alam sekunder yaitu setiap aturan hukum yang bersumber pada hukum kodrat primer, akan tetapi mendapat penge+ualian karena adanya situasi tertentu, misalnya mengenai perintah jangan membunuh. Apabila dikaitkan dengan teori HAM dengan hukum alam mun+ul dari adanya teori hukum alam primer mengenai pemberian hak dasar manusia atas sifat alamiah manusia. Sehingga dalam hal ini alamlah yang menjamin atas hak dasar manusia tersebut melainkan bukan negara maupun manusia sebagai (arga negara. leh karena itu berdasarkan doktrin hukum alam tersebut dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta )6269*, Petition of Rights )6:2;*, dan "ill of Rights )6:;<*, dapat dijadikan bukti dari adanya sebuah perubahan. Semua bukti tersebut telah memberikan kesaksian bah(a manusia telah diberkati dengan hakhak yang kekal dan tak dapat di+abut oleh siapapun, yang tak terlepaskan ketika manusia =terkontrak> untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitif dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan
dengan hakhak ketuhanan dari raja. Bagi A8uinas, pemahamannya terhadap hukum alam terletak di dalam domain alasan politik. Setelah mun+ul pemikiran "homas A8uinas mengani hukum alam, HAM mengalami perkembangan dengan adanya tulisan dari 3ohn @o+ke mengenai =kontrak sosial> yang menyatakan bah(a yang dilepaskan manusia kepada negara hanyalah hak untuk menegakkan hakhak ini, dan bukannya hakhak itu sendiri. Sehingga melalui pemikiran tersebut dapat mun+ullah Universal Declaration of Human Right . %ni&ersal De+laration of Human ight dapat dikatakan sebagai lahirnya sebuah momen sejarah HAM yang sangat fantastis karena di setelah mengalami perjalanan yang panjang masalah HAM dapat disusun dalam sebuah peraturan yang bersifat internasional yang di dalamnya terdapat aturanaturan yang menjamin HAM baik dalam bidang sosialpolitik maupun dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Universal Declaration of Human Right merupakan sebuah tonggak sejarah HAM yang baru karena setelah terbentuknya generasi HAM terbagi menjadi ! generasi yang dimulai dengan adanya generasi pertama yang mengkritisi masalah hak sosial dan hak politik yang pada saat itu sedang banyak diperbin+angkan karena banyaknya perang dan penjajahan yang terjadi di masa itu. Pun+ak dari generasi pertama HAM tersebut adalah dengan mun+ulnya /on&ensi Hak Sosial dan Politik. 1enerasi HAM yang kedua ditandai dengan adanya tradisi sosialis yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan yang terakhir adalah generasi HAM yang ketiga yang mengatur mengenai hakhak solidaritas yang terdapat adalah Universal Declaration of Human Right . Pengelompokkan generasi HAM tersebut dilakukan supaya memudahkan dalam membagi perkembangan HAM dalam perkembangan hakhak dasar apa saja yang dilindungi terkait dengan adanya transisi politik dunia yang sedang terjadi pada masa itu. Pada masa tersebut sempat terjadi pertentangan mengenai uni&ersalisme dan kaum relati&is budaya. Pertentangan tersebut mun+ul akibat mun+ulnya Cairo Declaration of Human Rights in $slam sebagai pemi+u. %ni&ersalisme yang dimaksudkan adanya mengenai adanya penyatuan faham mengenai HAM melalui Universal Declaration of Human Right
sehingga pengaturan HAM menurut ego dunia barat hanya boleh diatur dalam Universal Declaration of Human Right tersebut. Sedangkan menurut pengamat 'slam, dengan mun+ulnya Cairo Declaration of Human Rights in $slam sama sekali tidak menentang tiang tiang dasar yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Right* Mengenai persoalan tersebut dalam membuat kebijakan perlindungan HAM seharusnya diberikan kebebasan karena sekali lagi menurut teori hukum alam hak dasar manusia sudah melekat dalam diri manusia sedangkan negara hanyalah melindungi hak dasar yang melekat pada diri manusia tersebut. leh karena itu, apabila suatu pengaturan tersebut tidak menentang atas adanya hak hak dasar dalam diri manusia maka seharusnya hal tersebut seharusnya tidak boleh dihambat. Dunia barat pun sudah sepantasnya memberikan kesempatan kepada negaranegara lain yang ingin berkembang untuk mengembangkannya dari yang sudah ada sebelumnya. toriter dan totaliter adalah suatu ideologi negara yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh militer sehingga mun+ullah diktator. Demokrasi adalah suatu ideologi negara yang berasal, dari, dan untuk rakyat. Merupakan pengharapan baru bagi pemimpinpemimpin negara yang memakai paham demokrasi. %ntuk memajukan negara yang sudah demokrasi maka tidak terlepas dari rekonsiliasi dengan masa lampau negaranya yang berupa pelanggaran HAM. Di negara yang menganut ideologi otoriter dan totaliter dapat dipastikan tidak dapat terlepas dari adanya pelanggaran HAM berat yang ada pada negara tersebut. eEim militer yang +enderung lebih berkuasa pun menjadi suatu petunjuk adanya sebuah keotoriteran dari pemimpin negara tersebut dimana banyak rakyatrakyat yang tertindas dan dilanggaranya hakhak pribadi seseorang. Politisasi yang dilakukan kaum sipil dan militer juga menjadi salah satu bentuk dari adanya sebuah reEim otoriter dimana terdapat per+ampuran pemerintahan dalam pospos yang seharusnya diduduki oleh kaum sipil dan kemudian dilakukan pendudukan oleh kaum militer. /aum militer mengutamakan kekuatan yang dimilikinya untuk memegang
peranan yang lebih penting di suatu pemerintahan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh kaum militer itulah mun+ul pelanggaranpelanggaran HAM yang selanjutnya menimbulkan gejolak dari masyarakat. 1ejolak dalam masyarakat dalam menolak reEim otoriter tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi sosialpolitik pada masa itu. /ekuatan masal digunakan sebagai boomerang untuk menghan+urkan reEim tersebut. Ada suatu hukum yang mengatur dimana jika ada kekuasaan yang otoriter berkuasa maka masyarakat pada negara tersebut menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Pada masa perubahan dari reEim otoriter ke reEim demokrasi disebut transisi politik.2 Perubahan situasi politik ke arah otoriter biasanya dilakukan dengan +ara pemberontakan oleh pihak militer. #amun, hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan orang sipil yang menggerakkan atau bisa disebut sebagai otak dari pergerakan itu.! "ransisi politik HAM yang berkembang selanjutnya merangkak menuju kasuskasus yang sedang terjadi di dunia internasional. /asus pembunuhan Biko merupakan sebuah titik balik mengenai HAM pada masa. Perspektif HAM dilihat dari ka+a in!ard loo-ing dan out!ard loo-ing pun menjadi sebuah sorotan karena adanya permohonan amnesty dari pelaku pembunuhan tersebut. Menurut saya, apabila melihat kasus pembunuhan tersebut dilihat dari ka+a out!ard loo-ing memang seharusnya mengenai keputusankeputusan internasional memang perlu dihormati dan dilaksanakan, sebab kedaulatan negara yang digerogoti oleh berkembangnya peran PBB dan fenomena globalisasi. Selain dari kasus pembunuhan Biko juga ditemukan banyak kasus lain di negara lain yang merupakan sebuah transisi politik yang dapat mengubah perspektif HAM. Mun+ulnya berbagai ma+am reEim di negaranegara di benua Amerika tentu saja menimbulkan sebuah dampak yang +ukup besar. Dengan mun+ulnya reEimreEim politik tersebut se+ara langsung pasti akan mun+ul bentuk protes dari masyarakat. Protes dan gejolak masyarakat tersebutlah
2
Satya Arinanto. Ha- 3%asi Manusia dalam Transisi Politi- di $ndonesia* et. !. Pusat Studi Hukum "ata #egara $akultas Hukum %ni&ersitas 'ndonesia. 2;. 3
Ibid
yang digunakan sebagai momentum perkembangan HAM di Amerika karena pada dasarnya mun+ulnya sebuh reEim pasti menyisakan sebuah luka di masyarakat dimana hal tersebut sangat dekat dengan adanya pelanggaran HAM. Sedangkan masa transisi potilik di negara negara nonAmerika sudah dimulai sejak masa bangsa 0unani dan oma(i. "ransisi politik di negara 0unani dan oma(i itulah yang kemudian memun+ulkan pemikiranpemikiran para filsuf yang kemudian berkembang sehingga dapat memun+ulkan konsep HAM. Seluruh permasalahan yang ditimbulkan dalam hal ini adalah tidak terlepas dari Human Rights )Hak AEasi Manusia* dan bagaimana penyelesaiannya. "erdapat 2 )dua* hukum dalam menghukum para pelaku kejahatan tersebut antara lain adalah hukum yang berlaku pada Eaman reEim tersebut berkuasa dan hukum yang baru dibuat pada masa transisi. 9 Permasalahan yang timbul adalah bagaimana +ara membersihkan seluruh reEim komunis dan para pejabatnya, hal ini menjadikan hal yang utama pada kalangan internasional. : Pada masa perubahanI transisi ada konsep penengah yang lain dari aturan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional menempatkan institusiinstitusi dan prosesproses yang melampaui hukum dan politik domestik. Dalam periode perubahan politik, hukum internasionallah yang mena(arkan suatu konstruksi alternatif dari hukum yang ada, (alaupun terdapat suatu perubahan politik yang substansial, tetap berlangsung kekal.? Hukum internasional berperan untuk mengurangi dilema dari aturan hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam (aktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif. ; leh karena itu dapat disimpulkan bah(a perkembangan HAM dari masa ke masa sangat dipengaruhi dengan adanya transisi politik di suatu (aktu dan suatu tempat. Dimana
4
HAMI Hak AEasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak a(al dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. rganisasi. Pengertian& Macam dan 4enis Ha- 3%asi Manusia5 H3M +ang "erla-u Umum #lobal 6 Pela7aran $lmu PP1N5 PMP $ndonesia* (((.organisasi.org. 2:. 5 Satya Arinanto. oc cit* hal. 26 2!. 6 oc cit* hal. 6!. 7 oc cit* hal. 6:. 8 oc cit* hal. 266.
dari adanya transisi politik tersebut mun+ul pemikiranpemikiran akan perlindungan HAM bagi tiaptiap indi&idu.
Saran Banyak yang memandang bah(a HAM dan Universal Declaration of Human Rights sangat kental akan nuansa indi&idualistis dan ego sektoral seorang manusia. Menanggapi hal tersebut, seharusnya hak atas kebebasan tidak hanya menjadi sikap mementingkan hak diri sendiri akan juga melihat hak atas kebebasan orang lain. Maka dari itu di dalam forumforum internasional yang membahas mengenai HAM, seharusnya juga di akomodir HAM dari organisasi masyarakat yang memiliki karakteristik kolegial, sehingga tidak hanya kepentingan indi&idu saja yang di lindungi, tetapi kepentingan bersama juga harus di lindungi.
DA
Arinanto Satya, =Hak Asasi Manusia dalam "ransisi Politik di 'ndonesia>, et.!, JJJJJJJ 3akarta5 Pusat Studi Hukum "ata #egara $akultas Hukum %', 2; rganisasi. Pengertian& Macam dan 4enis Ha- 3%asi Manusia5 H3M +ang "erla-u Umum #lobal 6 Pela7aran $lmu PP1N5 PMP $ndonesia* (((.organisasi.org. 2:. Anonim. =Definisi Man> http5II(((.artikata.+omIarti66269man.html. Diunduh pada 2; JJJJJJJ $ebruari 269
