NAMA : RADIPTA PRATAMA NIM
: 16410479
KELAS
:H
Ringkasan Buku Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya J. Satrio, S.H.
Bab 2: Perumusan
A. Perumusan Menurut Doktrin Dalam hal ini pembuang undang-undang tidak memberikan suatu perumusan mengenai apa itu yang dinamakan dengan ikatan baik itu lalai maupun disengaja. Maka dari it u, para sarjana memberikan perumusan tentang Perikatan ini sama s eperti yang telah tertuang dalam Buku III KUHPerdata, yaitu: hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.
B. Unsur-Unsur Perikatan 1. Hubungan Hukum Adalah hubungan yang timbul dalam lapangan moraal dan kebias aan yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moreel atau sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum. Pada perikatan (hukum), kalau debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya, kewajibannya, sekalipun seringkali bukan merupakan executie-riil. 2. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan Hubungan hukum, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban merupakan perikatan (dalam arti luas). Sebagai contoh, dari Hukum Keluarga dapat kita kemukakan, bahwa perkawinan sendiri merupakan perikatan, dan di samping itu perkawinan menimbulkan akibat lahirnya pelbagai perikatan lain. Karena perikatan-perikatan itu bukan perikatan sebagai yang dimaksud dalam Buku Buku III KUHPerdata. Dalam Hukum Acara ada perikatan-perikatan seperti perikatan yang lahir dari pasal 1876, dimana ada kewajiban bagi orang terhadap siapa disodorkan suatu tulisan tangan
sebagai bukti, untuk mengambil sikap, mengakui, atau mengingkarinya. Perikatan yang menjadi pokok pembicaraan kita dalam buku adalah perikatan-perikatan dimana hak dan kewajiban yang muncul dari sana mempunyai nilai uang atau paling tidak ada akhirnya dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu atau yang oleh undang-undang ditentukan diatur dalam Buku III. Namun demikian semua pun harus mengakui, bahwa kalau kewajiban-kewajiban itu tetap tidak dipenuhi oleh debitur, maka akhirnya sebagian besar dari prestasi-prestasi perikatan harus diganti dalam wujud ganti-rugi, yang sebagian besar dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. “Sebagian besar” berarti tidak semua, dan memang tidak dapat dipungkiri, bahwa tuntutan atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban perikatan tidak selalu harus berupa tuntutan ganti rugi sejumlah uang tertentu. Kreditur dapat juga menuntut pemenuhan, bahkan eksekusi riil. 3. Hubungan Antara Kreditur dan Debitur Perumusan tersebut di atas juga mengajarkan kepada kita, bahwa dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan/terikat. Kita katakan “pihak” bukan “orang” karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari 2 orang, tetapi “pihaknya” tetap dua. Disatu pihak ada kreditur, sedang dilain pihak ada debitur. Hubungan tersebut adalah hubungan antara orang/persoon dengan orang/persoon mengenai benda. a. Segi Aktif dan Pasif Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu segi aktiva, segi hakhaknya, yang berupa tagihan dan segi passiva, segi kewajibannya, yang berupa hutang dan yang kalau dihubungkan dengan subjeknya, di sana ada subjek debitur. Perlu kita ingatkan, bahwa baik subjek kreditur maupun debitur “dalam tiap perikatan” bisa ada lebih dari satu. Pada bagian/segia passivanya, orang membedakan antara Schuld dan Haftung. Schuld adalah kewajiban berprestasinya, sedangkan Haftung adal ah tanggung jawab yuridisnya. Pada umumnya Schuld dan Haftung ada pada orang yang sama karena pada asasnya setiap hutang dengan sendirinya ditanggung dengan kekayaan debitur a.1 Schuld Tanpa Haftung Seorang debitur mempunyai baik Schuld maupun Haftung, tetapi seorang yang berhutang atas dasar perjudian tidak dapat dituntut pelunasan hutangna melalui sarana
hukum; hukum tidak memberikan bantuannya kepada kreditur seperti itu atau dengan perkataan lain debitur tidak mempunyai tanggung jawab yuridis dan karenanya disebut “tidak mempunyai Haftung”. Namun hal itu tidak berarti bahwa debitur seperti itu tidak mempunyai Schuld; hal itu menjadi nyata, kalau debtiru secara suka rela memenuhi kewajibannya, maka atas apa yang telah ia bayar tidak dapatlah debitur menuntut kembali atas dasar pembayaran yang tidak terhutang. Pembayaran secara suka rela telah merubah perikat an tersebut dari perikatan alamiah menjadi perikatan perdata. a.2 Haftung Tanpa Schuld Tidak mungkin ada haftung tanpa schuld sama sekali; yang mungkin adalah bahwa haftung dan schuld itu terpisah pada dua orang yang berlainan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ada haftung tanpa “yang bersangkutan” mempunyai schuld; namun dalam kaitannya dengan haftung tersebut ada orang lain yang mempunyai schuld. Pada borgtocht, memang harta borg dapat diambil pelunasan oleh kreditur atas hutangnya debitur utama, tetapi lembaga hukum itu tidka dapat dimasukkan dalam kelompok ini, karena borg pada borgtocht mengikatkan diri sebagai debitur kepada kreditur, karenanya untuk membedakannya dari debitur asli, orang menyebut debitur asli sebagai debitur utama. Ada yang memperingatkan, agar kita tidak kacau dengan pembedaan antara kewajiban menanggung hutang (draagplichtigheid) dan kewajiban bertanggung jawab atas hutang (aansprakelijheid). Yang menanggung hutang adalah orang yang pada akhirnya benar benar kekayaannya berkurang karena harus membayar hutang, sedang orang yang bertanggung jawab atas hutang adalah orang yang dapat dituntut untuk membayar/melunasi hutang. Orang yang menanggung hutang pada umumnya adalah orang yang juga bertanggung jawab untuk membayar hutang, tetapi orang yang bertanggung jawab atas suatu hutang ada kalanya sesudah membayar hutang yang bersangkutan, mempunyai hak untuk memperhitungkannya kembali kepada orang yang harus menanggung b. Subjek Perikatan Subjek perikatan adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, Kreditur adalah orang/pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debiturnya. Ia dikatan mempunyai tagihan terhadap debtiurnya. Tagihan atas suatu prestasi, yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (pasal 1234)
4. Isi Perikatan Dikatan bahwa di dalam perikatan, ada kreditur yang mempunyai tagihan dan ada debitur yang mempunyai hutang. Kesemua tagihan dan hutang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu. Dengan demikian tagihan kreditur adalah tagihan prestasi dan kewajiban/hutang debtiru adalah hutang prestasi tertentu. a. Prestasi Tertentu Prestasi tersebut bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Karena perjanjian berdasarkan pasal 1320 dan selanjutnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka perikatan yang lahir dari perjanjian seperti itu tentunya juga telah memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah “hal tertentu”, yang maksudnya tidak lain adalah bahwa objek perikatan, yaitu prestasi harus tertentu, sedang mengenai apa yang dimaksud “tertentu”, pasal 1333 memberikan penjabarannya lebih lanjut. Disana ditentukan, bahwa paling tidak, jenis barangnya harus sudah tertentu, sedangkan mengenai jumlahnya, asal nantinya “dapat ditentukan atau dihitung”. b. Tidak Disyaratkan Bahwa Prestasi Harus Mungkin Dipenuhi Memang rasanya adalah logis bahwa prestasi tersebut harus sesuatu yang mungkin untuk dipenuhi, kalau tidak, tentunya perikatan tersebut adalah batal. Dikatakan bahwa prestasinya objektif tidak mngkin, kalau siapapun dalam kedudukan si debitur dalam perikatan tersebut tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban itu. Umpama saja kewajiban untuk menyerahkan matahari. c. Prestasi yang Halal Sebagai nanti akan dibicarakan lebih lanjut, perikatan lahir dari adanya perjanjian atau undang-undang. Karena untuh sahnya perjanjian disyaratkan, bahwa ia t idak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 jo pasal 23 A.B.), maka perikatan pun tidak mungkin mempunyai isi prestasi yang dilarang oleh undang-undang. Perikatan lain, yang muncul karena undang-undang, sudah tentu tidak mungkin berisi suatu kewajiban yang terlarang.
