TUGAS HUKUM PERIKATAN “KONTRAK”
DISUSUN OLEH: 1. Renhard purba
(02071001031) (02071001031)
2. SRI ERNI ELIZABETH
(02071001175) (02071001175)
3. NOVA HUTABARAT 4. DEVI C. MALAU
(02071001178) (02071001078)
5. EMERENCIA RIANTY RIANTY B. (02071001119) (02071001119) 6. MULAWARMAN TURNIP
(02071001116) (02071001116)
7. JONATHAN PURBA
(02071001117)
8. FERY ANCIS S.
(02071001065) (02071001065)
SANDI TIKANA TIKANA S. (02071001170) (02071001170) 9. SAOR SANDI 10. JOHANSEN C. HUTABARAT (02071001141)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDERALAYA 2009
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka dengan adanya reformasi, penyelenggaran negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut. Dalam
bidang hukum, diarahkan
kepada pembentukan
peraturan
perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (law of enforcement ). Undang-Undang yang dibentuk dan dibuat dalam era reformasi ini, yang paling dominan adalah Undang-Undang atau hukum yang bersifat sektoral, sedangkan hukum yang bersifat dasar ( basic law) kurang mendapat perhatian. Hal ini tampak dari kurangnya pembahasan dari berbagai hukum dasar, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Kontrak, dan lainnya. Hukum kontrak kita masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam buku III KUHPerdata. Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (open system) artinya bahwa para pihak bebas mengadakan
kontrak
dengan
siapapun,
menentukan
syarat-syaratnya,
pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Di samping itu, diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Kontrak-kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUHPerdata, kini telah berkembang berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa, franchise, subrogate mother,
production
sharing,
joint
venture,
dan
lain-lain.
Walaupun
kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk Undang-Undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri. Peraturan itu hanya terbatas peraturan yang menangani leasing, sedangkan kontrak-kontrak yang lain belum mendapat pengaturan yang khusus. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang kontrak tersebut maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan, terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak. Dalam kenyataannya salah satu pihak sering kali membuat kontrak dalam bentuk standar, sedangkan pihak lainnya akan menerima kontrak tersebut karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Untuk itu pada masa mendatang diperlukan adanya Undang-Undang tentang kontrak yang bersifat nasional, yang menggantikan peraturan yang lama. Undang-Undang tersebut juga memberikan kedudukan yang seimbang kepada para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Walaupun belum adanya Undang-Undang tentang kontrak yang khusus dan bersifat nasional maka kajian teoritis maupun empirik dalam proporsal ini adalah
berpedoman
dan
bertitik
tolak
pada
KUHPerdata,
peraturan
perundang-undangan di luar KUH Prerdata, dan berbagai perjanjian internasional lainnya.
B. PERMASALAHAN
1. Apa yang dimaksud Kontrak serta fungsi dari kontrak? 2. Bagaimana proses dari penyusunan kontrak?
C. TUJUAN
1. Untuk memberikan pemaparan tentang pengertian kontrak dan fungsi
kontrak. 2. Untuk mengetahui proses penyusunan kontrak secara benar dan sah menurut hukum.
BAB II PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN FUNGSI
Istilah dan Pengertian Kontrak Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUHPerdata. Psal 1313 KUH Perdata berbunyi : ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manasatu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orng atau lebih,”. Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah ”Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah ”Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu : 1. Tahap pra contractual , yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2. Tahap contractual , yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak; 3. Tahap post contractual , yaitu pelaksanaan perjanjian
Fungsi kontrak Fungsi kontrak ada dua macam yaitu: 1. Fungsi yuridis Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memeberi kepastian hukum bagi para pihak. 2. Fungsi ekonomis Fungsi ekonomis adalah mengerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.
B. PROSES PENYUSUNAN
Sebelum kontrak disusun ada empat hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak. Keempat hal itu yakni: 1) Identifikasi para pihak
Para pihak dalam kontrak harus teridentigikasi secara jelas, perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama tentang kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan, dan apa yang menjadi dasar kewenanganya tersebut. 2) Penelitian awal aspek terkait
Pada dasarnya pihak-pihak dalam kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya sehingga diharapkan dalam penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya penyusun kontrak menyimpulkan hal dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan. 3) Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU)
MoU dianggap sebgai kontrak yang simple atau sebagai pembuka suatu kesepakatan. Pada hakekatnya MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya. Ciri-ciri MoU sendiri yaitu: -
Isinya singkat berupa hal pokok,
-
Merupakan pendahuluan, yang akan diikuti suatu kontrak terperinci,
-
Jangka waktunya terbatas, dan
-
Biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk adanya kontrak terperinci.
Meskipun MoU diakui banyak manfaatnya tetapi banyak pihak meragukan berlakunya secara yuridis. 4) Negosiasi Merupakan sarana bagi para pihak untukmengasdakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat dari adanya perbedaan
pandangan terhadap suatu ahal dan dilatarbelaknagi oleh kesamaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara mereka. Salah satu tahap yang menentuan dalam pembuatan kontrak, yaitu tahap penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak ini perlu ketelitian dan kejelian dari para pihak maupun dari para notaris. Karena, apabila keliru dalam pembuatan kontrak maka akan menimbulkan persoalan didalam pemlaksanaannya. Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia sebagaimana dikemukan berikut ini: 1. Pembuatan draf pertama, yang meliputi: a) Judul kontrak
Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian antara isi dengan judul, serta ketentuan
hukum
yang
mengaturnya,
sehingga
kemungkinan
adanya
kesalahpahaman dapat dihindari. b) Pembukaan
Biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak. c) Pihak-pihak dalam Kontrak Perlu diperhatikan jika pihak tersebut orang pribadi serta badan hukum, terutama kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak. d) Racital Yaitu penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak. e) Isi kontrak
Bagian yang merupakan inti kontrak. Yang memuat apa yang dikehendaki, hak, dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa. f) Penutup Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak. 2. Saling menukar draft kontrak 3. Jika perlu diadakan revisi 4. Dilakukan penyelesaian akhir 5. Penutup dengan penandatangannan kontrak oleh masing-masing pihak
Syarat sah kontrak dan Konsekuensi Yuridisnya Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersbut dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Syarat sah umum, yang terdiri dari Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari: •
Kesepakatan kehendak;
•
Cakap;
•
Perihal tertentu; dan
•
Kausa yang halal.
Syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari: Syarat itikad baik, Syarat sesuai dengan kebiasaan, Syarat sesuai dengan kepatutan, Syarat sesuai dengan kepentingan umum. 2. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari : •
Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
•
Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
•
Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrakkontrak tertentu.
•
Syarat izin dari yang berwenang.
C. SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya kontrak Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum manapun didunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Syarat kesepakatan kehendak ini, bersama-sama dengan syarat kewenangan berbuat, yang merupakan syarat subjektif dari kontrak. Bagaimana konsekwensi hukumnya jika syarat kesepakatan kehendak ini tidak terpenuhi dalam kontrak tersebut. Seperti juga halnya tidak terpenuhinya syarat kewenangan berbuat, maka tidak tertpenuhinya syarat kesepakatan
kehendak ini akan mengakibatkan bahwa kontrak yang bersangkutan ”dapat dibatalkan” (vernietigebaar, voidable). Jadi bukan ”batal demi hukum” (nietige, null and void). Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (acceptence) dari pihak lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak-kontrak bisnis sering dilakukan secara tertulis.
D. TEORI-TEORI MENGENAI KESEPAKATAN KEHENDAK
Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi sehingga saat itu pula kontrak dianggap telah mulai berlaku, dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu sebagai berikut: a) Teori penawaran dan penerimaan (offer and acceptance ) Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori offer and acceptance yang dapat dimaksudkan bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum diretiap system hukum, sungguhpun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law. b) Teori kehendak (willstheorie ) Teori yang bersifat subjektif ini terbilang teori yang sangat tua. Teori kehendak tersebut berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yaang dinyatakan dalam kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementar apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku. Jadi, menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Yang terpenting adalah manifestasi dari kehendak para pihak bukan kehendak yang actual dari mereka. Jadi suatu kontrak mula-mula dibentuk dahulu (berdasarkan kehendak), sedangkan pelaksanaan (atau tidak dilaksanakan) kontrak merupakan persoalan belakangan.
c) Teori pernyataan (verklarings theorie ) Teori pernyataan ini bersifat objektif dan berdiri berseberangan dengan teori kehendak seperti yang baru saja dijelaskan. Menurut teori pernyataan ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab, masyarakat menghendaki bahwa apa yang dinyatakakan itu dapat dipegang. d) Teori pengiriman (verzendings theorie ) Menurut teori pengieriman ini (Verzendings Theorie), suatu kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu. e) Teori Penerimaan (ontvangs theorie ) Menurut teori ini , suatu kata sepakat diangap telah terjadi pada saat balasan dari tawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang melakukan tawaran tersebut. Dengan demikian, teori ini sangat konservatif, karena sebelum diterimanya jawaban atas tawaran tersebut, kata sepakat dianggap belum terjadi, sehingga persyaratan untuk sahnya suatu kontrak dianggap belum terpenuhi. f) Teori Kepercayaan (vetrouwens theorie ) Teori kepercayaan ini (vetrouwens theorie) mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap terjadi manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. g) Teori ucapan (uitings theorie ) Menurut teori ”ucapan” ini bahwa suatu kesepakatan kehendak terjadi manakala pihak yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia telah menerima tawaran tersebut. h)
Teori dugaan Teori dugaan yang bersifat subjektif ini antara lain dianut oleh Pitlo. Menurut
teori dugaan ini, saat tercapainya kata sepakat sehingga saat itu dianggap juga sebagai saat terjadinya suatu kontrak adalah pada saat pihak yang menerima
tawaran telah mengirim surat jawaban dan dia secara patut daat menduga bahwa pihak lainnya (pihak yang menawarkan) telah mengetahui isi surat itu. E. KECAKAPAN BERBUAT DARI PARA PIHAK
Salah satu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerata adalah bahwa
para pihak dalam kontrak yang
bersangkutan haruslah dalam keadaan ”cakap berbuat” (bevoegd). Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang
cakap (kompeten) dalam membuat
perjanjian. Menurut keentuan yang berlaku bahwa semua orang cakap (berwenang) membuat kontrak kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut: a. Orang yang belum dewasa; b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan;
c.
Wanita bersuami; d. Orang yang dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.
F. PERIHAL TERTENTU
Syarat ini penting untuk menghindari apa yang dalam praktek disebut dengan istilah ”membeli kucing dalam karung”. Yang dimaksudkan dengan perihal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap objek tertentu dari kontrak, khususnya jika objek kontrak itu berupa barang, adalah sebagai berikut : a. Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang
dapat diperdagangkan (vide Pasal 1332 KUHPerdata); b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan
jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata); c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (vide Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata); d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (vide Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata);
e. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barangyang masih dalam warisan yang belum terbuka (vide Pasal 1334 yat (2) KUH Perdata); G. KAUSA YANG HALAL
Syarat kausa (oorzaak) yang legal untuk suatu kontrak adalah sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. Sebab yang legal juga merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak (Pasal 1320 KUHPerdata). 1. Kausa Berbeda dengan Motif Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kausa yang objektif. Sementara yang subjektif, yakni yang lebih sering disebut dengan ”motif” tidak relevan bagi suatu kontrak. 2. Syarat Kausa Sebagai Mekanisme Netralisasi Yakni sarana untuk menetralisir terhadap prinsip hukum kontrak yang lain, yaitu prinsip kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. 3. Kontrak Tanpa Causa yang Legal Undang-undang menentukan bahwa suatu kontrak tidak memenuhi unsur kausa yang legal jika : a. Kontrak sama sekali tanpa kausa b. Kontrak dibuat dengan kausa palsu c. Kontrak dibuat dengan kausa terlarang, yang terdiri dari : •
Kausa yang dilarang oleh perundang-undangan.
•
Kausa yang bertentangan dengan kesusilaan
•
Kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum (vide Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata)
4. Konsekuansi Yuridis Jika Kausa Yang Legal Tidak Terpenuhi Apabila Konsekuensi yuridis tidak terpenuhi maka Konsekuensi Hukumnya adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (asal 1335 KUHPerdata). Kontrak tanpa suatu causa yang halal batal demi hukum. 5. Contoh – contoh Kontrak Dengan Causa yang Tidak Legal
Berikut ini beberapa contoh yang sering terjadi dalam praktek, yaitu : a. Kontrak yang mengandung unsur riba/lintah darat. b. Kontrak yang mengandung unsur judi. c. Kontrak jual beli dengan hak beli kembali. d. Janji tidak menyaingi. e. Larangan pemindahan barang. f. Kontrak tanpa license. g. Kontrak untuk bercerai h. Kontrak pembebasan (exonoratie, exculpaatory) i.
Kontrak yang dilakukan dengan sogok menyogok.
j.
Kontrak dengan syarat wajib.
H. SYARAT ITIKAD BAIK, KEPATUTAN, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIASAAN
1. Kontrak harus Dilaksanakan dengan itikad Baik Suatu Kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (goeder trouw, bona fide) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam ”pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada ”pembuatan” kontrak. Sebab, unsur ”itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicangkup oleh unsur ”kausa yang halal” dari pasal 1320. 2. Kontrak Harus Sesuai dengan Asas Kepatutan Kontrak haruslah sesuai dengan asas ”kepatutan” (vide pasal 1339 KUHPerdata). Untuk ini pemberlakuan asas kepatutan terhadap suatu kontrak mengandung 2 fungsi sebagai berikut : a. Fungsi yang Melarang b. Fungsi yang Menambah 3. Kontrak Tidak Melanggar Prinsip Kepentingan Umum Suatu pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan Umum (openbaar orde). Karena, jika ada kontrak yang
bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang menurut pasal 1339 KUHPerdata itu tidak dibenarkan. 4. Kontrak harus Sesuai dengan kebiasaan Pasal 1339 KUH perdata menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi dari kontrak tersebut, melainkan mengikat dangan hal-hal yang merupakan kebiasaan .
I. CARA BERAKHIRNYA KONTRAK
Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi. Sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukuan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain. Dalam KUH Perdata juga telah diatur tentang berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Cara berakhirnya perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu : pembayaran, konsignasi, novasi (pembaruan utang), kompensasi, konfusio (percampuran utang) pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlaku syarat batal, dan daluwarsa (Pasal 1381 KUH Perdata). Kesepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut tidak disebutkan, mana perikatan yang berakhir karena perjanjian dan undang-undang. Sebab untuk mengaklasifikasikan diperlukan sebuah pengkajian yang teliti dan seksama. Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan maka kesepuluh cara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan UU. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena UU adalah konsignasi, musnahnya barang terutang, dan daluwarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh
macam, yaitu pembayaran, novasi (pembaruan utang), kompensasi,
konfusio (percampuran utang), pembebasan uatang, kebatalan atau pembatalan, dan berlaku syarat batal.
Di samping ketujuh cara tersebut, dalam praktek dikenal pula cara berakhirnya kontrak, yaitu: 1. Jangka waktu berakhir, 2. Dilaksanakan objek perjanjian, 3. Kesepakatan kedua belah pihak, 4. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan 5. Adanya putusan pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa berakhirnya kontrak dapat
digolongkan menjadi dua belas macam, yaitu : 1. Pembayaran, 2. Novasi (pembaruan utang), 3. Kompensasi, 4. Konfusio (Percampuran utang), 5. Pembebasan utang, 6. Kebatalan atau pembatalan, 7. Berlaku syarat batal, 8. Jangka waktu kontrak telah berakhir, 9. Dilaksanakan objek perjanjian, 10. Kesepakatan kedua belah pihak, 11. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan 12. Adanya putusan pengadilan.
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN
Dalam kebanyakan sistem hukum jenis kontrak tertentu harus dibuat secara tertulis untuk dapat diterapkan. Apabila suatu penawaran sudah dibuat dan diterima sesuai dengan peraturan yang diringkas diatas, maka sebuah kontrak sudah diadakan. Secara umum hukum mengharuskan bahwa begitu suatu kontrak dibuat, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Serupa pula halnya bahwa sebuah kontrak dapat dinyatakan tak dapat dilaksanakan tak dapat dilaksanakan bilamana ada unsur paksaan/ancaman dalam panyusunan kontrak tersebut. Banyak kontrak dibuat tanpa formalitas atau kehati-hatian yang mendetail. Kebanyakan orang membuat berates-ratus kontrak setahunnya. Tetapi kebanyakan kontrak demikian tidak tertulis. Walaupun ada yang tertulis, kontraknya tidak dapat menguraikan secara persis tentang apa arti dari setiap ketentuan kontraknya, dan bagaimana ketentuan itu diwujudkan dalam setiap peristiwa yang mungkin terjadi.
DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakhti. Salim, HS. 2006. Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika. Head, John W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Bandung: Elips
