B. PEMBAHASAN a. Sistematika KUHPerdata Tentang Perikatan[1] Perikatan[1]
Buku III BW mengatur mengenai hukum perikatan. Bagian umum terdiri dari empat, dan bagi bagian an khus khusus us terd terdir irii dari dari lima lima bela belass bab. bab. Bagi Bagian an umum umum bab bab pert pertam amaa menga mengatu tur r ketentuan-ketentuan untuk semua perikatan, baik yang timbul dari persetujuan maupun undang-undang,. undang-undang,. Bertentangan Bertentangan dengan judulnya judulnya yang berbunyi: berbunyi: “Tentang “Tentang perikatanperikatan perikatan pada umumnya”, Bab I mengandung banyak ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi persetujuan saja. Sebagian besar dari bab ini ditujukan kepada pembagian perika perikatan tan-per -perika ikatan tan.. Hal ini mengop mengoper er secara secara hurufi hurufiah ah Code Code Peranci Perancis, s, sedangk sedangkan an ketentuan-ketentuan tersebut dalam Code diperuntukkan bagi perikatan yang timbul dari persetujuan. Dalam Bab II diatur ketentuan-ketentuan mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan. Dalam Bab III yang berjudul: “Perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang” hanya terdapat dua ketentuan umum, yaitu pasal 1352 dan pasal 1353 dan selanjutnya mengat mengatur ur tiga tiga perika perikatan tan-per -perika ikatan tan khusus khusus yang yang terjad terjadii karena karena undangundang-unda undang, ng, yaitu yaitu perwakilan sukarela, pembayaran yang tidak terutang dan perbuatan melawan hukum. Menurut Menurut Pitlo Pitlo[2] [2] tiga tiga peri perika kata tan n khus khusus us ters terseb ebut ut seha seharu rusn snya ya dite ditemp mpat atka kan n dala dalam m persetujuan-persetujuan tertentu. Bab IV mengatur mengatur ketentuan-kete ketentuan-ketentuan ntuan tentang cara hapusnya hapusnya perikatan-pe perikatan-perikat rikatan, an, tanpa memperhatikan apakah perikatan itu terjadi karena persetujuan atau undang-undang. Bab V sapai dengan Bab XVIII dan Bab VII A mengatur mengenai persetujuan-persetuan bernama (tertentu). Dalam bab ini terdapat p ersetujuan-persetujuan yang seringkali dibuat dalam masyarakat misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan sebagainya. Selain itu terdapat juga persetujuan-perserujuan yang tidak begitu penting artinya bagi masyar masyaraka akat.: t.: tukartukar-men menuka ukar, r, pinjam pinjam pakai, pakai, bunga bunga tetap, tetap, dan bunga bunga abadi. abadi. Beberpa Beberpa persetujuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: perseroan, asuransi, komisioner, makelar dan pengangkutan. Bagian umum mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang hukum perikatan, sedangkan bagian bagian khusus membahas lebih lanjut lanjut ketentuan-ke ketentuan-ketentu tentuan an pokok tersebut untuk hal-hal hal-hal khusus. Dalam ketentuan-ket ketentuan-ketentuan entuan khusus adakalanya adakalanya terdapat terdapat ketentuan-ket ketentuan-ketentuan entuan yang hanya mengulangi apa yang telah diatur dalam bagian umum. Selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan yang merupakan pengecualian dai ketentuan-ketentuan pokok. Seringkali Seringkali dari ketentuan-ket ketentuan-ketentuan entuan khusus dapat ditarik suatu ketentuan ketentuan pokok yang dapat dipergunakan bagi semua perikatan yang terjadi dari hubungan-hubungan yang sejenis.
Bagian V lama Bab VI, yang berdasarkan S.1879-256 dinyatakan berlaku bagi golongan pribumi dan yang dismakan diganti dengan Bab VII A berdasarkan S.1926-335 jis 458, 565 dan S.1927-108. akan tetapi menurut pasal VI ketentuan-ketentuan penutup) dari S.1926-335, bagian V lama masih dinyatakan berlaku bagi golongan Pribumi, Tionghoa, dan Timur Asing lainnya. Walaupun banyak persetujuan yang belum diatur dalam UU, akan tetapi karena azas kebebasan berkontrak, yang artinya bahwa setiap orang adalah bebas untuk membuat persetujua persetujuan n apapun selain yang telah diatur oleh UU, maka tidak tertutup tertutup kemungkinan kemungkinan bagi para pihak untuk membuat persetuan-persetujuan tersebut. Peraturan per-UU-an mengenai hukum persetujuan bersifat menambah (aavullend recht), yang artinya pihak-pihak pihak-pihak dalam membuat persetujuan persetujuan bebas untuk menyimpang menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam BW. Mengena Mengenaii kebebas kebebasan an pihakpihak-pih pihak ak untuk untuk membuat membuat perset persetuju ujuanan-per perset setuju ujuan an diadaka diadakan n bebera beberapa pa pembat pembatasa asan, n, yaitu yaitu tidak tidak boleh boleh melangg melanggar ar hukum hukum yang yang bersif bersifat at memaks memaksa, a, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk lebih jelasnya secara sistematis Buku III KUH Perdata Indonesia berisi:[3] berisi:[3] Bab I Perikatan Pada Umumnya Bab II Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan Bab III Periaktan yang Lahir karena Undang-Undang Bab IV Hapusnya Perikatan Bab V Jual Beli Bab VI Tukar Menukar Bab VII Sewa Menyewa Bab VIIA Perjanjian Kerja Bab VIII Perseroan Perdata Bab IX Badan Hukum Bab X Penghibahan Bab XI Penitipan Barang Bab XII Pinjam Pakai
Bab XIII Pinjam Pakai Habis Bab XIV Bunga Tetap dan Bunga Abadi Bab XV Persetujuan Untung-untungan Bab XVI Pemberian Kuasa Bab XVII Penanggungan Utang Bab XVIII Perdamaian b. Jenis-Jenis Hukum Perikatan i. Hukum Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian
1. Penge Pengert rtia ian n Per Perja janj njia ian n Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overenkomst (Belanda) atau contact (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yakni tori lama lama dan teori teori baru. baru. Pasal Pasal 1313 KHU Perdat Perdataa berbun berbunyi: yi: “Perj “Perjanj anjian ian adalah adalah suatu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau atau lebih. lebih.”” Defini Definisi si perjan perjanjia jian n dalam dalam pasal pasal ini adalah adalah:: 1. tidak tidak jelas, jelas, karena karena setiap setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, 2. tidak tampak asas konsensualisme, dan 3. bersifat dualism dualisme. e. Tidak Tidak jelasn jelasnya ya defini definisi si ini disebab disebabkan kan didala didalam m rumusa rumusan n terseb tersebut ut hanya hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.[4] perjanjian.[4] Teori baru dikemukakan oleh Vn Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori tersebut tidak hanya melihat persetujuan semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuat perbuatan-p an-perb erbuat uatan an sebelu sebelumny mnyaa atau atau yang yang mendahu mendahului luinya nya.. Ada tiga tiga tahap tahap dalm dalm mmebuat perjanjian, yaitu: 1. tahap pracontractual , yaitu penawaran dan penerimaan, 2. tahap contarctual , yaitu persetujuan pernyataan kehendak antara para pihak, 3. tahap post contractual , yaitu pelaksanaan perjanjian. 1. Syar Syarat at-s -sya yara ratt Perj Perjan anji jian an Mengenai hal syarat-syarat perjanjian didalam hukum Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KHU Perdata menentukan empat syarat sebagai berikut:
a. Adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni: 1. Teori Teori Ucapan Ucapan (ulti (ultings ngsheor heorie) ie),, kesepak kesepakata atan n (toes (toestem teming ing)) terjad terjadii pada saat pihak pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. 2. Teor Teorii Peng Pengir irim iman an (ver (verze zendt ndthe heori orie) e),, kesepa kesepaka kata tan n terj terjadi adi apab apabil ilaa piha pihak k yang yang menerima penawaran mengirimkan telegram. 3. Teori Teori Penget Pengetahu ahuan an (verne (vernemin mingst gstheor heorie) ie),, kesepa kesepakat katan an terjad terjadii apabila apabila pihak yang yang menawa menawarka rkan n itu menget mengetahui ahui adanya adanya accept acceptati atie, e, tetapi tetapi penerim penerimaan aan itu itu belum belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). 4. Teor Teorii Pene Peneri rima maan an (ont (ontva vang ngst sthe heor orie ie), ), kese kesepa paka kata tan n terj terjad adii saat saat piha pihak k yang yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitor. adakaln adakalnya ya tidak tidak ada perses persesuai uaian. an. Mengena Mengenaii ketida ketidakse ksesua suaian ian ini ada tiga tiga teori teori yang yang menjawab, yaitu: 1. Teori Kehendak Kehendak (wilst (wilstheori heorie), e), bahwa perjanji perjanjian an itu terjadi terjadi apabila apabila ada persesua persesuaian ian antara kehendak dan pernyataan, kalau tidak maka perjanjian tidak jadi. 2. Teori Pernyat Pernyataan aan (verklari (verklaringsthe ngstheorie) orie),, kehendak merupakan merupakan proses proses batiniah batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jiak terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. 3. Teori Teori Keperc Kepercaya ayaan an (verto (vertouwe uwenst nstheo heorie rie), ), tidak tidak setiap setiap pernya pernyataa taan n menimb menimbulk ulkan an per perja janj njian ian,, teta tetapi pi perny pernyat ataa aan n yang yang meni menimb mbul ulkan kan keper kepercay cayaa aan n saja saja yang yang menimbulkabn perjanjian. Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga toeri diatas sebgai berikut: 1. denga dengan n teta tetap p memp memper erta taha hanka nkan n Teor Teorii Kehe Kehenda ndak k yang yang meng mengang angga gap p perja perjanj njia ian n terjadi jika tidak terjadi persesuaian, pemecahannya: pihak lawan mendapat ganti rugi, karena pihak lawan mengharpkannya. 2. dengan dengan tetap mempert mempertaha ahankan nkan Teori Kehendak Kehendak,, hanya hanya pelaks pelaksnaan naannya nya kurang kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada. 3. Penyel Penyelesa esaian iannya nya dengan dengan melihat melihat pada pada perjan perjanjia jian n baku baku (standa (standart rt contrac contract), t), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum didalamnya. Biasanya dalam bentuk formulir.[5] formulir.[5] b. Kecakapan bertindak Adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang akan mengad mengadakan akan perjan perjanjia jian n harusl haruslah ah orang-o orang-oran rang g yang yang cakap cakap dan wenang wenang untuk untuk
melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU yaitu orang yang sudah dewasa dengan ukuran umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berumur meliputi: anak dibawah umur, orang dibawah pengampuan, dan isteri (pasal 1330 KHU Perdata), tetapi isteri dapat melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 jo. SEMA no. Tahun 1963. c. Adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenskomst) Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalh apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor.[6] kreditor.[6] Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata) d. Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak) Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Dalam pasal 1337 KHU Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. 1. Bent Bentukuk-be bent ntuk uk Perja Perjanj njia ian n Bentuk Bentuk perjan perjanjia jian n dapat dapat dibedak dibedakan an menjad menjadii dua macam, macam, yaitu: yaitu: tertul tertulis is dan lisan. lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis: 1. Perj erjanji anjian an diba dibawa wah h tang tangan an yang ang dit ditanda andata tang ngan anii oleh oleh par para piha pihak k bersangkutan saja. 2. Perjanjia Perjanjian n dengan saksi saksi notaris notaris untuk melegal melegalisir isir tanda tanda tangan tangan para pihak. pihak.
yang ang
Perjanjian ynag dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hdapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. 1. Interp Interpret retasi asi dalam dalam Perjan Perjanji jian an Penafs Penafsira iran n tentan tentang g perjan perjanjia jian n diatur diatur dalam dalam pasal pasal 1342 s.d 1351 KUH Perdat Perdata. a. Pada Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu: 1. jika jika kata-ka kata-katan tanya ya dalam kontrak kontrak member memberika ikan n berbaga berbagaii macam macam penafsira penafsiran, n, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (pasal 1343)
2. jika jika suatu suatu janji dalam dalam member memberika ikan n berbaga berbagaii penafsi penafsiran ran,, maka maka harus harus diselidi diselidiki ki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksnakan (pasal 1344) 3. jika jika kata-ka kata-kata ta dalam perjanj perjanjian ian diberika diberikan n dua macam pengert pengertian ian,, maka maka harus harus dipilih pengertian yang paling selaras dnegan sifat perjanjian (pasal 1345) 4. apabil apabilaa terjad terjadii keragua keraguan-ke n-kerag raguan uan,, perjan perjanji jian an harus harus ditafs ditafsir irkan kan atas atas kerugi kerugian an orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirnya untuk itu (pasal 1349) 1. Fung Fungsi si Per Perja janj njia ian n Fungsi perjanjian perjanjian dapat dibedakan dibedakan menjadi dua macam, macam, yaitu yaitu fungsi fungsi yurudis yurudis dan fungsi ekonomis. Fungsi yurudis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. 1. Biaya Biaya dala dalam m Pembu Pembuata atan n Perj Perjanj anjian ian 1. Biay Biayaa penel penelit itia ian, n, meli melipu puti ti biay biayaa penen penentu tuan an hak hak mili milik k yang yang mana mana yang yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi, 2. Biaya Biaya negosiasi negosiasi,, melipu meliputi ti biaya persiap persiapan, an, biaya biaya penuli penulisan san kontrak, kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci, 3. Biaya monitoring, monitoring, yaitu yaitu biaya biaya penyelidi penyelidikan kan tentang tentang objek, objek, 4. Biaya pelaksanaan, pelaksanaan, meliputi meliputi biaya biaya persidnag persidnagan an dan arbit arbitrase, rase, 5. Biaya kekliruan kekliruan hukum, yang merupakan merupakan biaya biaya sosial. sosial. ii. Hukum Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang
Peri Perika kata tan n yang yang lahi lahirr karen karenaa UU diat diatur ur dala dalam m pasa pasall 1352 1352 s.d s.d 1380 1380 KUH KUH Perd Perdat ata. a. Perikatan yang lahir dari UU adalah suatu perikatan yang timbul/lahir/adanya karena telah ditentukan dalam UU itu sendiri. Perikatan yang lahir dari UU dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Perika Perikatan tan yang lahir lahir dari UU saja, saja, adalah adalah perika perikatan tan yang timbul timbul karena karena adanya adanya hubungan keluargaan. Contohnya alimentasi atau nafkah anak untuk orang tua yang tidak mampu. 2. Peri Perika kata tan n yang yang lahi lahirr kare karena na perb perbua uata tan n manu manusi sia. a. Perb Perbua uata tan n manu manusi siaa dapa dapatt dibeda dibedakan kan menjad menjadi: i: perbuat perbuatan an yang yang dibole dibolehka hkan n dan melangg melanggar ar hukum hukum (pasal (pasal 1365) 1365).. Yang Yang term termas asuk uk yang yang dibol dibolehk ehkan an adala adalah h pemba pembaya yara ran n tak tak teru teruta tang ng (pasal1359 KUH Perdata, 1395 s.d 1400 NBW) dan zaakwaarneming (pasal 1354 KUH Perdata, 1390 s.d 1394 NBW) Unsur-unsur pembayaran tak terutang meliputi: pembayaran dengan perkiraan ada suatu utang, utang, dan pembay pembayara aran n itu dapat dapat ditunt dituntut ut kembal kembali. i. UnsurUnsur-uns unsur ur zaakwa zaakwaarn arnemi eming ng meliputi: secara sukarela mengurus kepentingan pihak lain tanpa dibebani kewajiban hukum, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang diurusnya karena karena seca secara ra diam diam-d -dia iam m piha pihak k yang yang meng mengur urus us tela telah h meng mengik ikat atka kan n diri diriny nyaa untu untuk k
melanjutkan melanjutkan penyelesaian penyelesaian perbuatanny perbuatannya, a, dan kedudukan kedudukan pihak yang mengurus mengurus dapat beralih menjadi penerima kuasa. iii. Hukum Perikatan yang Bersumber dari Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdat Perdata, a, namun namun putusa putusan n pengadi pengadilan lan mempuny mempunyai ai keduduk kedudukan an dan peranan peranan yang yang sangat penting didalam hukum periaktan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan stagnasi (hambatan) dalam penegakan hukum. Didala Didalam m Semina Seminarr Hukum Hukum Nasion Nasional al keenam keenam tentan tentang g Pemban Pembanguna gunan n Sistem Sistem Hukum Hukum Nasional dalam PJPT II yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 Juli 1994 telah diambil kesimpulan sebagi berikut: 1. Yuri Yurisp spru ruden densi si meru merupa pakan kan kebu kebutu tuha han n yang yang funda fundame ment ntal al untu untuk k mend mendam ampi pingi ngi berbgai peraturan per-UU-an dalam penerapan hukum, dalam upaya mewujudkan standar pengaturan hukum. 2. Tanp Tanpaa Yuri Yurisp spru ruden densi si,, fungs fungsii dan dan kewen kewenan anga gan n perad peradil ilan an seba sebaga gaii pela pelaks ksan anaa aan n kekuasaan kehakiman bisa mengalami kemandulan dan stagnasi. 3. Yurispruden Yurisprudensi si bertuj bertujuan uan agar agar UU tetap aktual dan efektif efektif.. 4. Peranan Peranan yurisprude yurisprudensi nsi dalam dalam pembaharuan pembaharuan hukum hukum nasional nasional cukup cukup strateg strategis. is. 5. Diper Diperlu lukan kan langk langkah ah-l -lan angka gkah h site sitema mati tiss untu untuk k menj menjadi adika kan n yuri yurisp spru rude dens nsii teta tetap p sebagai sember hukum nasional. 6. Asas Asas kebebas kebebasan an hakim tidak menghala menghalangi ngi usah untuk menjadik menjadikan an yurisp yurisprud rudens ensii sebagai sumber hukum nasional. nasional.[7] Dari Dari semina seminarr ini tampak tampaklah lah putusa putusan n pengadi pengadilan lan menjad menjadii sumber sumber hukum hukum nasion nasional, al, khususnya perikatan. Diantara putusan pengadilan yang penting dalam hukum perikatan adalah adalah putusa putusan n H.R 1919 tentan tentang g panafsi panafsiran ran perbuat perbuatan an melawa melawan n hukum. hukum. Didala Didalam m putusan itu bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan hukum hukum UU saja saja,, teta tetapi pi juga juga mela melang nggar gar hak hak subj subjek ekti tiff oran orang g lain lain,, kesus kesusil ilaa aan, n, dan dan ketertiban umum. Dengan adanya putusan tersebut, maka setiap hakim dapat berpedoman pada rumusan itu dalam memutuskan tentang perbuatan melawan hukum. C. PENUTUP
Ketent Ketentuan uan tentan tentang g perika perikatan tan ini diatur diatur dalam dalam BW pada Buku III, III, yang yang didala didalamny mnyaa termaktub juga sumber Hukum Perikatan yang terdiri dari dua macam, perjanjian dan Undang-Undang. Undang-Undang. Sedangkan Salim HS menambahkan menambahkan satu lagi yakni Yurisprudensi Yurisprudensi sebagai pelengkap dari ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam BW. DAFTAR PUSTAKA
