REVIEW JURNAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR A.
Konten Dalam jurnalnya, Diana Wiyanti menerangkan bahwa: Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Di pasar modal syariah, aktivitas mengejar harta kekayaan senantiasa dibarengi dengan mengingat Allah SWT. Penelitian ini mengkaji konsep investasi menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui perbedaan antara investasi dan spekulasi menurut syariah. Serta diketahui pula bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis
normatif,
analisisnya
bersifat
kualitatif.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa dalam investasi syariah unsur kemaslahatan dunia dan akhirat mempunyai prioritas yang utama, sehingga investasi bertujuan jangka panjang. Sementara spekulasi bertujuan hanya untuk mencari untung dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain serta sering kali menggunakan cara-cara yang melanggar aturan yang berlaku. Hukum Islam sangat mendorong aktivitas investasi di pasar modal syariah. Hal ini didukung oleh konsep dasar hukum Islam dalam Al Quran, hadis, fikih dan pendapat para ulama. Secara analisis Diana juga memberikan ulasan cukup komprehensif terkait pelanggaran syariah dalam transaksi di pasar modal konvensional menjadi salah satu penyebab timbulnya krisis. Hal ini lah salah satu faktor yang menjadi barometer bahwa Syariah Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya dalam konsep muamalah layak dijadikan solusi. Dalam penelitiannya tersebut, Diana berangkat dari 3 (tiga) rumusan masalah: Pertama, bagaimanakah konsep investasi menurut hukum Islam? Kedua, apakah perbedaan antara investasi dan spekulasi menurut syariah? 1
Ketiga, bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah? Diana memberikan pendekatan psikologis untuk mendasari upayanya yang persuasif untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem perekonomian pasar modal dan investasi. Dalam tulisannya, Diana memberikan alasan: Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memberikan gambaran komprehensif dari jurnal Diana, reviewer akan mencoba menerapkan hipotesa Diana ke dalam analisa hukum Covered Warrant. Ia diasumsikan dengan konsep jual beli sistem urbun (bai` urbun). Ba`i urbun adalah transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan sebagian dari harga untuk dijadikan uang muka (panjar kepada penjual), jikalau jual beli diteruskan maka uang muka dihitung dan menjadi bagian dari harga.Akan tetapi, apabila dibatalkan maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.1 Unsur-unsur pembentuk ba’i urbundi atas dapat dimengerti alasan mendasar adanya uang muka merupakan bentuk serta upaya untuk memperkuat ikatan akad (transaksi jual beli) perihal objek yang akan ditransaksikan agar tidak di jual pada orang lain, hal ini dikarenakan transaksi ini tidak dilakukan secara langsung (penyerahan barang dan harga tidak langsung melainkan ada tenggang waktu bagi pembeli untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi jual beli ini). Jadi, bisa dipahami sampai kenapa adanya uang muka, yakni untuk menjaga akad jual beli, perihal masa atau waktu tunggu serta memperkuatnya sehingga si penjual tidak akan menjual barang tersebut dan sebagai langkah kongkrit untuk menjaga serta memperkuat akad tersebut adalah dengan adanya jaminan, yakni jika akad batal maka penjual diperbolehkan untuk mengambil uang muka tersebut. 1
Ibnu Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, tt., hlm. 779
2
Dari sini dapat ditemukan konsep ba’i urbun itu sendiri adalah bentuk kesepakatan untuk tetap menjaga berlangsungnya akad jual beli (perihal masa tunggu). Sedangkan untuk mencari subtansi Covered Warrant dapat diraba dari pemahaman tentang pengertian Covered Warrant yaitu efek yang memberikan manfaat kepada pemilik atau pemegang yang berupa hak untuk membeli atau menjual terhadap asset yang menjadi Underlying Asset di mana harga dan waktu telah ditentukan terlebih dahulu. Walaupun dalam praktek dilantai bursa perihal penggunaan covered warrant tidak terlepas dari segi spekulasi tetapi dengan melihat dari fungsi hedging sendiri yakni memberi “manfaat berupa alat mengurangi resiko atapun mengganti resiko kerugian yang diakibatkan ketidak stabilan harga dipasar” maka kiranya jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik demi kemaslahatan serta tidak memiliki menjadikannya sebagai alat spekulasi. Secara kaidah fiqih kemaslahatan (maslahatul mursalah) hal ini dapat membuka kebolehan secara syariah, hal ini berpijak pada tujuan hukum syara` yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Covered warrant dapat dikategorikan atas kesepakatan bersama. Sebab dalam ba’i urbun terjadi saling kerelaan pada masing-masing pihak tanpa ada paksaan sama sekali. Oleh karena itu, sudah tepat pemaknaan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 berikut ini jika diterapkan dalam syariatisasi sistem ekonomi pasar modal:
سَر ْ ُم ال ْع ْ ُ م ال ْي ُ ُ ريد ُ ب ِك ُ ُ ه ب ِك ُ ّ ريد ُ الل ِ ُ سَر وََل ي ِ ُي B.
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dilakukan untuk mencari data secara teliti dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori mengenai pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisdis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder dan analisisnya bersifat kualitatif. 3
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa: 1. bahan hukum primer: a) Al-Quran dan Hadis; b) Fatwa DSN-MUI; c) Peraturan perundangundang yang relevan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. bahan hukum sekunder: a) hasil karya ilmiah para sarjana tentang ekonomi syariah; b) hasil-hasil penelitian tentang ekonomi syariah dan pasar modal syariah. Idealnya, penelitian yang berbasis perspektif hukum Islam tidak harus library research, karena pada akhirnya akan terjun ke lapangan dan melihat langsung praktik perekonomian agar dapat dinilai apakah sesuai syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, Diana perlu melengkapi metode penelitiannya dengan jenis field research, yaitu penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber data yang dapat digunakan adalah sumber-sumber
yang
memberikan data langsung dari tangan pertama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sementara Adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat
dari
sumber ini
tidak langsung atau menjadi
pelengkap saja C.
Analisis Diana tidak menyebutkan metode analisis yang dipakai untuk memberikan konfirmabilitas penelitiannya. Dan dalam pembahasannya, Diana menerangkan bahwa para pelaku investasi (investor) dalam dunia pasar modal secara garis besarterbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tipikal yang berani mengambil risiko (risk taker) dan mereka yang tidak berani mengambil risiko (nonrisk taker). Risk taker terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1. mereka yang berani mengambil risiko tinggidengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (high risk high return); 2. merekayang cukup berani mengambil risiko yang moderat dengan imbal 4
hasil yang juga moderat (medium risk medium return); 3. mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah (low risk low return). Berbicara tentang konfirmasi Diana yang mengaitkan risiko, maka analisa selanjutnya akan membawa kepada para agen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah pada market sukuk, misalnya, apabila tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka hak penjualan sukuk agen tersebut akan dilimpahkan kepada agen lainnya. Resiko tidak terpenuhinya target yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah tidak diikutkannya bank atau perusahaan efek tersebut sebagai agen penjual sukuk pada Sukuk Negara Ritel berikutnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Untuk menjalin komunikasi antar agen terkait dengan jumlah penjualan sukuk dapat diketahui melalui perkembangan di bursa efek. Berangkat dari prinsip mashlahah, maka ada 3 (tiga) macam resiko untuk dihindari: 1.
Risiko gagal bayar (default risk) adalah risiko yang terjadi pada first way out.
2.
Risiko pasar (market risk) adalah resiko kerugian yang terjadi pada portfolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa bunga dan nilai tukar.11
3.
Risiko likuiditas (liquidity risk) adalah risiko yang antara lain disebabkan
oleh
ketidakmampuan
bank
untuk
memenuhi
kewajibanya pada saat jatuh tempo. Untuk hal yang bersifat syariatisasi ekonomi, Diana cukup fatal dengan tidak menyebutkan 3 resiko paling rentang di atas. Untuk dasar hukum, Diana hanya menyebutkan Al-Quran dan Hadits. Namun tidak memberikan keterangan lain seperti kaidah fiqih dan ushul fiqh, semisal: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini cukup penting, bukan saja karena ia adalah kaidah fiqih, namun memberikan dasar paling
5
fundamental dari sebuah sistem perekonomian dan upaya memberikan dasar-dasar syariat terhadap pasar modal. Diana tidak pula membahas lebih banyak tentang akad. Kejelasan akad dalam praktek muamalah merupakan prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari’ah. Demikian halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Akad-nya dapat berupa jual beli (tabduli) atau tolong menolong (takafuli). Akad yang diterapkan dalam asuransi syari’ah, misalnya, secara umum menggunakan dua akad yang dikombinasikan dalam produk yang diterapkan. Pertama, akad tabarru’ merupakan pemberian dan derma, dana santunan/premi dari peserta asuransi yang tidak dapat dikembalikan kepada peserta. Kedua, akad tijarah yang juga dikombinasikan dari beberapa akad seperti akad wakalah bil ujrah, mudharabah,mudharabah musytarakah. Suatu transaksi, ketika mengandung resiko, maka harus diterangkan pula persengketaan yang akan membelitnya, seperti klaim. Klaim dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian
berdasarkan
perjanjian atau akad yang telah dibuat. Selain memberikan ulasan tentang klaim/persengketaan, dijelaskan pula apa dan siapa badang yang mengawasi transaksi/investasi/sistem pasar modal tersebut.
6
