Hukum Bisnis Pasar Modal Sekarang ini aset finansial yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki perkembangan yang cukup baik. Sehingga dibutuhkan suatu panduan mengenai pasar modal agar Anda y ang bergelut di bidang ini tidak ters esat di jalan. Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang menjelaskan: - Latar Belakang Terbentuknya Pasar Modal - Struktur Pasar Modal Indonesia dan Instrumen Pasar Modal - Prosedur Penerbitan Saham dan Bagaimana Melakukan Transaksi - Pasar Modal Efisien yang Didambakan oleh Investor - Analisis Surat Berharga dengan Analisis Fundamental - Analisis Saham dengan Present Value dan Price Earing Ratio - Obligasi, Reksadana, dan Kontrak Opsi Saham - Analisis Laporan Keuangan Pribadi Setiap Bab dilengkapi latihan agar Anda dapat lebih mem ahami dan mengetahui aplikasinya. Kritik dan Saran dapat dihubungi email:
[email protected]
2
jurnal hukum dalam aspek ekonomi "SEGI "SEGI HUKUM BISNIS DALAM DALAM KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PENJUALAN SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA" Oleh Pandu Patriadi
Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti : menabung di bank, me mbeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal (Bruce Lliyd, 1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. Ketidakadilan di pasar modal juga sering terjadi seperti adanya transaksi dimana pelakunya menghadapi benturan kepentingan tertentu, seperti adanya ak uisisi diantara perusahaan-perusahaan dalam satu grup yang sama. Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut, akan tetapi pengaturan tersebut dimaksudkan agar ketidakadilan dapat diredam. Program privatisasi BUMN harus dapat meminimalizir efek negatif dari permasalahan benturan kepentingan ini.
http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/segi-hukum-bisnis-dalam-kebijakan.html
2KAMIS, 26 MEI 2011 HUKUM PASAR MODAL
BAB 8 PASAR MODAL
1. Pengertian
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Tujuan Pasar Modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapataan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.
2. Dasar Hukum
a.
UU Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal. c.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pasar Modal.
d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/ KMK.010/1995, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 Pasar Modal, dll.
3. Produk-Produk yang Terdapat dalam Pasar Modal
Produk yang terdapat dalam pasar modal, antara lain adalah saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda bukti penyertaan tersebut dikeluarkan surat saham/surat kolektif kepada pemegang saham. Obligasi adalah surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman, yakni para pemegang obligasi.
Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliki menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.
4. Pelaku dalam Pasar Modal
Pelaku di dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah pelaku, emiten, pemodal, komoditi, lembaga penunjang, dan investasi. Investasi di pasar modal dapat melalui dua cara yaitu, pembelian efek di pasar perdana dan jual/beli efek di pasar sekunder. Instasi yang terkait dalam pasar modal, antara lain badan pengawas pasar modal, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pengelola bursa di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) yang berada dibawah Departemen Keuangan. Bursa Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transakasi bursa. Lembaga Penyompanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelengrakan kegiatan custodian sentral bagi bank custodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
5. Lembaga Penunjang dalam Pasar Modal
Lembaga penunjang dalam pasar modal merupakan pendukung/penunjang beroperasinya suatu pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya lembaga penunjang, terdiri dari penjamin emisi, penanggung (guarantor), wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek (delaer), perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana (investment company), biro administrasi efek (BAE).
6. Profesi Penujang dalam Pasar Modal
Profesi penunjang dalam pasar modal, antara lain : a.
Notaris
Yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan te rdaftar di Bapepam. b. Konsultan Hukum Yaitu memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum. c.
Akuntan Publik Bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.
d. Perusahaan Penilai Adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang hendak go public.
7. Larangan dalam Pasar Modal a. Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek
Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung, antara lain: a.1 Menipu pihak lain dengan cara apa pun, a.2 Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material, a.3 Setiap pihak dilarang dengan cara apa pun membuat pernyataan, memberikan keterangan secara material tidak benar, a.4 Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak baik dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih. b. Perdagangan orang dalam(insider trading)
Adalah seseorang yang membocorkan informasi terhadap informasi rahasia yang belum diumumkan kepada masayrakat, sehingga merugikan pihak-pihak laian c.
Larangan bagi orang dalam
d. Larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam e.
Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam.
8. Sanksi terhadap Larangan
a.
Sanksi Administrasi
b. Sanksi Pidana
sumber: buku: Hukum Dalam Ekonomi karya Elsa Kartika
Diposkan oleh dylla kahar raden di 05:28 Kirimkan Ini lewat EmailBlogTh EmailBlogThis! is! Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
http://dhyladhil.blogspot.com/2011/05/hukum-pasar-modal.html 5
HUKUM EKONOMI Penyimpangan dalam pasar modal POSTED ON DECEMBER 15, 2008 BY LOVETYA
11
5 Votes
Tugas Mata Kuliah HUKUM EKONOMI
Disusun Oleh : LOVETYA
Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2007
Tentang Penyimpangan Di dalam Pasar Modal
Kompas Cyber Media Politik & Hukum Sabtu, 17 Februari 2007
Sosok dan Pemikiran Tidak Ada yang Peduli pada Hukum Ekonomi
Khaerudin dan mohammad baker
Liberalisasi perdagangan semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak bisa dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan menimbulkan akibat yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara yang terlibat terpaksa harus membuat standardisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Menurut Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara Prof Dr Bismar Nasution SH MH, globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi. Dalam arti, substansi berbagai undang – undang dan perjanjian menyebar melewati batas negara.
Sayangnya, menurut Bismar, Indonesia yang telah menjadi anggota komunitas global ekonomi dunia lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau skala regional yang lebih luas dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), tidak mempunyai produk hukum ekonomi yang minimal sekalipun. Kamis, 8 Februari 2007 di kantornya, Ketua Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana USU menjelaskan panjang lebar, betapa Indonesia ketinggalan dalam bidang hukum ekonomi dibandingkan negara Etiopia.
Bagaimana kondisi hukum bidang ekonomi Indonesia? Pertama, dalam kebijakan yang berkaitan dengan hukum ekonomi atau hukum bisnis, harus ada kepastian hukum. Selama ini di Indonesia, banyak peraturan perundangan dalam kegiatan ekonomi atau transaksi bisnis yang banyak celah yang dapat dimanfaatkan orang yang punya itikad kurang baik.
Mengapa bisa terjadi? Karena tidak terlepas dari krisis moneter 1997. Kita dibantu Dana Moneter Internasional (IMF) lewat letter of intent. Di situ ada suasana yang memengaruhi hukum ekonomi kita. Ada resep yang diberikan IMF waktu itu untuk pemulihan ekonomi yang tidak pas.
Salah satu contohnya, kita disuruh melakukan privatisasi, tetapi rule of the game, rambu untuk melakukan privatisasi tidak ada. Kita lupa menyiapkan undang-undangnya. Padahal, Etiopia, contohnya, ketika disuruh IMF atau bank dunia melakukan privatisasi, mereka menyiapkan undang-undangnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh diprivatisasi dan kriterianya jelas.
Apa yang terjadi dalam hukum bisnis di Indonesia? Pro-kontra privatisasi BUMN hanya satu contoh bahwa kita tidak punya peraturan atau hukum ekonomi yang memenuhi tiga unsur, stabilitas, prediksi, dan keadilan. Unsur stabilitas, di mana hukum berfungsi mengakomodasi kepentingan kepentingan yang sedang bersaing. Unsur predictability berarti hukum ekonomi berfungsi meramalkan akibat yang diambil. Apakah itu penting untuk rakyat?
Adakah undang-undang atau peraturan di Indonesia ini yang mengatakan pada kita, atau menyuruh kita meneliti dulu sebelum menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Padahal, harus diingat, pertama kali terjadi privatisasi, tantangan pertamanya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di Indonesia tidak ada aturannya. Tidak ada yang spesifik mengatur itu. Sekarang ada Peraturan Pemerintah tentang privatisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005), namun setelah kita baca tidak ada yang spesifik, mana yang boleh diprivatisasi mana yang tidak. Undang-undang di bidang ekonomi tidak ada yang bisa meramalkan, apakah kalau kita menjual BUMN atau mendatangkan investasi asing, bisa menguntungkan buat kita? Masalah kedua, tidak ada aturan yang menyatakan uang hasil privatisasi harus dibawa ke mana. Apakah untuk mengisi defisit anggaran belanja negara atau mengembangkan perusahaan itu. Seperti Indosat setelah dijual, tidak pernah ada transparansi uangnya digunakan ke mana dan untuk apa. Unsur meramalkan dalam hukum ekonomi juga tidak ada.
Apakah kita benar-benar tidak memiliki undang-undang di bidang ekonomi yang bisa memuat unsur stabilitas, predictability dan fairness? Baru satu undang-undang di Indonesia ini yang saya lihat bisa memangkas birokrasi, yakni UU No 8/1995 tentang Pasar Modal. Unsur stabilitas dalam UU itu, misalnya, berisi pemangkasan birokrasi. Isinya menentukan jika dalam 45 hari setelah perusahaan mendaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), urusan administrasi selesai atau tidak, dikerjakan atau tidak oleh aparat Bapepam dokumennya, otomatis saham perusahaan itu dapat diperjualbelikan. Adakah perda atau UU yang mengatakan apabila 45 hari setelah investor mengurus investasinya di Indonesia, otomatis dia boleh mengerjakan pabriknya. Ini kan satu UU yang menekankan pemangkasan birokrasi yang di Indonesia sangat berlebihan. Pemangkasan itu pun terjadi baru di investasi portofolio. Di pasar modal. Mengapa UU No 8/1995 itu tidak diterapkan pada undang-undang yang lain.
Bahaya besar
Bismar Nasution melihat, ada bahaya besar yang mengancam perekonomian Indonesia dalam masa mendatang jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengabaikan hukum di bidang ekonomi. Guru besar yang lahir di Kotanopan, Mandailing Natal, 29 Maret 1956, ini menuturkan, banyak pengusaha curang yang bisa memanfaatkan kelemahan produk hukum ekonomi di Indonesia. “Di pasar yang aturannya sudah jelas saja, tipu-tipunya sangat tinggi,” kata pengajar mata kuliah Hukum Pasar Modal ini.
Kalau seperti ini kondisinya, berarti tidak ada jaminan untuk investor bisa tenang berinvestasi di Indonesia? Seperti kasus Perusahaan Gas Negara (PGN), yang mengatakan pipa gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat akan tersambung Desember 2006, ternyata tidak selesai sampai Januari 2007. Anehnya, dengan aturan yang sudah jelas saja, Bapepam hanya mengacu pada peraturan Bapepam tentang keterbukaan informasi. Padahal, bukan itu. Bapepam harus mengacu pada pasal 93 UU No 8/1995. Itu sudah jelas penipuan. Ini yang membuat kita bertanya dalam hati. Orang asing kan melihat, PGN yang menipu informasi, cuma dikasih sanksi administrasi. Padahal, melihat kasusnya, tanpa berpikir panjang saya mengatakan itu, bukan peraturan Bapepam yang dilanggar, tetapi pasal 93 UU No 8/1995 tentang penipuan informasi. Sebab, PGN telah berjanji menyelesaikan pembangunan pipa gas itu lewat prospektus. Kalau janji tidak ditepati, apa namanya itu?
Problem yang paling mendasar sebenarnya ada di mana? Kalau menurut saya, problemny problemnyaa adalah waktu membuat undang-undang, undang-undang, kita tidak membuatnya dengan baik. Kita tidak membuat naskah akademik, rancangan akademik yang kuat untuk melahirkan suatu undang- undang, apalagi perda. Seperti sampai hari ini undang-undang tentang investasi belum disahkan. Itu kan karena ada tarik ulur. Padahal, kalau nanti Putaran WTO Doha ditandatangani, tidak ada larangan rumah sakit berikut dokter dari Malaysia membuka praktik di Indonesia. Sekarang saja orang Medan, sudah ke Penang untuk berobat. Nanti, orang Medan enggak perlu lagi ke Penang, karena Rumah Sakit Malaysia dan dokternya datang ke sini. Bagaimana kesiapan kita, untuk kompetitif dengan mereka. Bagaimana kesiapan undangundang praktik kedokteran, bagaimana kesiapan perda kita.
DPR atau DPRD cenderung kalau melihat persoalan, kemudian langsung diperdakan seperti UndangUndang Antipornografi yang sebenarnya tidak semendesak undang-undang di bidang ekonomi. Apa persoalannya?
Persoalannya kita tidak mempunyai skala prioritas. Sekarang CGI dibubarkan. Artinya kita harus mencari uang sendiri, kita harus meminta arus modal, datang kemari. Bagaimana kita mendukung pembubaran CGI yang memang diinginkan banyak orang, tetapi kita sendiri di dalam tidak menyiapkan perangkat perundangan dengan baik. Kita meminta orang masuk membawa modal, sementara undang-undang dan perda kita ini satu sama lain masih bertabrakan. Tadi dibilang perda yang penting tidak ada, yang tidak penting malah muncul. Naskah akademik ada dan kajian akademik ada, tetapi setelah digodok DPR, hasilnya tidak sama dengan naskah akademiknya karena undang-undang kan produk politik.**
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu terdapat adagium “ Ibi ius ubi Societas “, (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dalam perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu: hukum Privat dan hukum Publik. Hukum Privat mengatur hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu. Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Menurut mazhab Jerman,
perkembangan
hukum
akan
selalu
tertinggal
dari
perkembangan
masyarakal.
Perkembangan di dalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi. Hukum Ekonomi Keuangan merupakan salah satu bagian dari Hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan di bidang Pasar modal. Marzuki Usman menyatakan pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan..[1] Pasar pembiayaan
Modal
merupakan
tempat
dimana
dunia
perbankan dan
asuransi
meminjamkan dananya yang menganggur menganggur..[2] Dengan kata lain, Pasar Modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten).
Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (financial need) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal. Dalam UUPM, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” (Pasal 103- Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran. Berdasarkan artikel pada ”Kompas Cyber Media, Politik & Hukum, Sabtu, 17 Februari 2007 tentang Sosok dan Pemikiran , Tidak Ada yang Peduli pada Hukum Ekonomi oleh Khaerudin dan mohammad baker”, maka sangat menarik untuk dibahas secara lebih lanjut, maka akan bahas salah satu kasus diatas yaitu tentang penyimpang penyimpangan an – penyimpangan yang terjadi di dalam Pasar Modal
B.
PERMASALAHAN
Berdasarkan artikel pada ”Kompas Cyber Media, Politik & Hukum, Sabtu, 17 Februari 2007 tentang Sosok dan Pemikiran , Tidak Ada yang Peduli pada Hukum Ekonomi oleh Khaerudin dan mohammad baker”, maka banyak sekali permasalahan yang terdapat di dalam perekonomian di Indonesia, salah satu nya adalah tentang Pasar Modal, banyak pengusaha curang yang bisa memanfaatkan kelemahan produk hukum ekonomi di Indonesia termasuk penyimpangan terhadap UU No 8/1995 tentang Pasar Modal, sehingga saya menganbil permasalahan tersebut yaitu “Bagaimanakah pandangan hukum
Ekonomi
terhadap
penyimpangan-penyimpangan
ekonomi, yang berkaitan dengan pasar modal, selama
C.
TUJUAN
yang ini”
?
dilakukan
oleh
pelaku-pelaku
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan yaitu untuk :
Untuk memberikan pemaparan tentang pandangan hukum ekonomi terhadap panyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku – pelaku ekonomi, yang berkaitan dengan pasar modal selama ini.
BAB II
PEMBAHASAN
I.
Penyimpangan – penyimpangan di dalam Pasar Modal
Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardio , penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat
undang-undang
yang
dirumuskan
dalam
peraturan-peraturan
hukum)
menjadi
kenyataan.[3] Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan kenyataan. menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari effektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :[4] 1. hukum (undang-undang) (undang-undang).. 2, penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai. hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-18 (1870-1874) 74) salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, hukum adalah as a tool of social engineering disamping as a tool of social Control
Dalam penegakan hukum ekonomi dalam kegiatan pasar modal, maka diperlukan konsep penegakan hukum yang lain, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penegakan hukum dalam arti Law
Enforcement . Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu [5] Pertama, Total Enforcemen t, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang Pertama, dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan area of no enforcement . Kedua, Full Enforcement , yaitu Total Enforcement setelah dikurangi area of no enforcement , dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein
realistic expectation expectation ), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan hal inipun sulit untuk dicapai ( not a realistic dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi Ketiga, Actual Enforcement, Actual Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat Ketiga,
bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar. Memperhatikan beberapa pendapat di atas, penegakan hukum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu penegakan hukum dalam arti luas seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dari buku Hoefnagels, serta penegakan hukum dalam srti sempit yang lebih ditujukan pada penegakan peraturan perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan Law Enforcement Enforcement Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasar Modal
Bapepam adalah lembaga regulator dan pengawas pasar modal, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, dan tujuh orang kepala biro terdiri atas; -
Biro perundang-undangan dan Bantuan Hukum
-
Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
-
Biro Pengelolaan dan Riset
-
Biro Transaksi dan Lembaga Efek
-
Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
-
Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
-
Biro Standar dan Keterbukaan.
Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya maka, Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam. Bila mereka yang dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut. tersebut. Maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat d apat diterima atau tidak dilaksanakan, misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tidak dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan, dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Demikian pula dengan Bursa Efek, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam melakukan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran, yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Kewenangan melakukan penyidikan terhadap setiap kasus (pelanggaran peraturan perundangan pidana) bagi Bapepam, diberikan oleh o leh KUHAP seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 6 (ayat 1) huruf (b). yang menyebutkan : “Penyidik adalah aparat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang.” Kewenangan ini merupakan pengejewantahan dari fungsi Bapepam sebagai lembaga pengawas. Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal mod al dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995. Bapepam akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan bila : 1. Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal 2.
Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, dan
3.
Adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal
Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menurut UUPM Nomor. 8 Tahun 1995 bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal. Dalam
melaksanakan berbagai tugasnya ini, Bapepam memiliki fungsi antara lain, menyusun peraturan dan menegakkan peraturan di bidang pasar modal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, maupun lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lainnya. Dengan berbagai fungsinya tersebut, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal, data tersebut dianlisis oleh Bapepam dan dari hasil tersebut dijadikan konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa. Sejak tahun 1997, Bapepam melaksanakan press release secara berkala kepada masyarakat, antara lain melalui media massa dan media internet. Presss Releaseyang dikeluarkan oleh Bapepam, merupakan bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi, dan keberadaan suatu perusahaan, dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi pasar modal lainnya misalnya, bila ada kebijakan perundang-undangan yang baru dari Bapepam. Selain itu pula, kebijakan untuk selalu membuat laporan kepada masyarakat melalui press release ini adalah merupakan perwujudan dari prinsip kejujuran dan keterbukaan (tranparansi) yang dianut oleh lembaga pengawas pasar modal ini.
Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Pelanggaran Pasar Modal Modal .
Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, separti halnya KUHP, juga membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Dari kasus-kasus pelanggaran perundang-undangan di atas, sebagaimana telah dijelaskan ketika membahas tentang kejahatan pasar modal, bahwa selama ini belum ada satu kasuspun yang penyelesaiannya penyelesai annya melalui jalur kebijakan pidana, tetapi melalui penjatuhan sanksi administrasi, yang penyelesaiannya dilakukan oleh dan di Bapepam. Baru pada tahun 2004 terdapat satu kasus tindak pidana pasar modal yang sudah sampai ke pihak kejaksaan, dengan kata lain proses penyelesaiannya akan melalui sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109. Untuk jelasnya akan dikutip berikut ini;
Pasal 103 ayat (2)
Pelanggaran pasar modal disini adalah, pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu : -
Seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil menager inveatsi tanpa mendapatkan izin Bapepam
-
Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000.00.-(satu milyar rupiah)
Pasal 105
Pelanggaran pasar modal yang dimaksudkan disini adalah pelanggaran Pasal 42 yang dilakukan oleh Manajer investasi, atau pihak terafiliasinya, yaitu : Menerima imbalan (dalam bentuk apapun), baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manejer investasi itu untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana. Ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1.000.000.000.00.-(satu milyar rupiah). Pasal 109 Yang dilanggar disini adalah perbuatan tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan Pasal 100, yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran UUPM
Kalangan bisnis harus tetap mempertimbangkan di samping aspek hukum, juga tanggung jawab moral dari kegiatan mereka. Walaupun dunia bisnis mengakui kewajiban untuk berperilaku etis, tetapi menemui kesulitan untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu kesulitannya adalah dari kenyataan yang semakin berkembang bahwa masalah moral muncul dari segala aspek kegiatan bisnis. Menurut tradisi, membicarakan etika bisnis terbatas pada topik tertentu seperti iklan yang menyesatkan, itikad baik dalam negosiasi kontrak, larangan penyuapan. Dewasa ini, masalah yang berkaitan dengan tanggung jawah moral dari bisnis berkembang dari keputusan pemasaran seperti melanggar etika menjual produk yang berbahaya. masalah pemberian upah yang adil, tempat kerja yang melindungi kesehatan dan keselamatan buruh, etika dalam merger dan akuisisi, sampai kepada kerusakan lingkungan. Pendeknya semua keputusan bisnis, khususnya yang menimbulkan
ketidakpastian dan konsekuensi yang berkepanjangan, yang mempengaruhi banyak individu, organisasi lain dan bahkan kegiatan pemerintah, dapat menghadirkan masalah etika yang serius. Di dalam kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran individu-individu tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, tujuan yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Oleh karenanya, standar moral harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberikan sanksi. Disinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarahnya bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral
Masa datang ini perlu memberikan prioritas pada Undang-Undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal. Indonesia juga harus menerapkan Undang-Undang “money
laundering” dengan konsekuen, antara lain untuk memberantas kejahatan narkotika dan korupsi. Ekonomi pasar yang didominasi oleh aktivitas pasar yang illegal akan tidak menjadi efisien, dan cenderung akan mendorong ketidak adilan dan pemerasan. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan
BAB III PENUTUP
I.
KESIMPULAN dan SARAN
Dapat disimpulkan perlu diperhatikan agar baik peraturan Hukum maupun berbagai organisasi dan lembaga hukum yang ada, seperti DPR, Kepolisian, Kejaksaan, Badan-badan Pengadilan maupun berbagai departemen yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pelaku ekonomi Indonesia dan/atau asing yang beroperasi di Indonesia, dapat berpengaruh positif terhadap kehidupan dan pembangunan ekonomi yang sudah lama kita cita-citakan. Untuk itu tentu saja diperlukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Adanya kesepakatan secara nasional tentang paradigma sistem ekonomi nasional seperti apa yang harus kita bangun, sesuai dengan kententuan konstitusi-konstitusi kita, khususnyaPembukaan dan pasal 33 dan 34 juncto pasal 27 dan 28 UUD 1045 yang telah 4 (empat) ( empat) kali di amandemen; 2. Adanya interaksi, pengertian (understanding) dan kerjasama yang baik antara para ahli di bidang ekonomi, termasuk para pengusaha dan pengambil keputusan di bidang hukum (eksekutif, legislatif dan yudikatif); 3. Adanya kesadaran bahwa bukan saja hukum yang harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi, seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hukum harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya juga, bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkahlangkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel) hukum, sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi.
Sinergi itu sendiri diharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematik maupun pembangunan Sistem Hukum Nasional, sehingga pada gilirannya baik Sistem Ekonomi Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektif Pembangunan yang Berkelanjutan. Tentu saja sistem ekonomipun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Tidak seperti dimasa lalu ketika pambangunan hukum diabaikan, dilanggar, bahkan diinjakinjak oleh pelaku ekonomi maupun DPR dan Penguasa, tetapi berteriakteriak menuntut adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum, begitu krisis moneter mengancam kelangsungan kehidupan dan pembangunan ekonomi, yang nota bene disebabkan oleh sikap arogan para ahli dan pelaku ekonomi sendiri, seakan-akan Hukum hanya merupakan penghambat pembangunan ekonomi saja
.
Hukum Sebagai Sistem
Biasanya orang hanya melihat dan bahkan terlalu sering mengidentikan hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi, hanya dengan undang – undang saja. Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsu saja dari keseluruhan sistem hukum, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur sebagai berikut : a. asas-asas hukum (filsafah hukum) b. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari : 1. Undang-undang 2. peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang 3. yurisprudensi tetap (case law) 4. hukum kebiasaan 5. konvensi-konvensi internasional 6. asas-asas hukum internasional c. sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar hukum d. pranata-pranata hukum e. lembaga-lembaga hukum termasuk : 1. struktur organisasiny organisasinyaa 2. kewenangannya 3. proses dan prosedur
4. mekanisme kerja f. sarana dan prasarana hukum, seperti ; 1. furnitur dan lain-lain alat perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran 2. senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi) 3. kendaraan 4. gaji 5. kesejahteraan pegawai/karyawan 6. anggaran pembangunan, dan lain-lain g. budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers), yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.
Maka sistem hukum terbentuk oleh sistem interaksi antara ketujuh unsur di atas itu, sehingga apabila salah satu unsurnya saja tidak memenuhi syarat, tentu seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
DAFTAR PUSTAKA
Irsan Nasarudin, M. dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Prenada Media, Jakarta Y. Sr i Susilo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , Penerbit Salemba Empat, Jakarta:2000
Khaerudin dan mohammad baker , Kompas Cyber Media,Politik & Hukum Sosok dan Pemikiran Tidak Ada yang Peduli pada Hukum Ekonomi ,Sabtu, 17 Februari
http://www.kompas.com :
PROF. DR. C.F.G SUNARYATI HARTONO, S.H, UPAYA MENYUSUN HUKUM EKONOMI INDONESIA PASCA TAHUN 2003
Bapepam
“Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan; dan selalu ada kesempatan dalam setiap
kesulitan.”
~ J. Sidlow Baxter ~
http://lovetya.wordpress.com/2008/12/15/hukum-ekonomi-penyimpangan-dalam-pasar-modal/ PPT]
HUKUM PASAR MODAL joefeuns.files.word joefeuns. files.wordpress.c press.com/2008/1 om/2008/10/bab-ii0/bab-ii- pasar -modal.ppt
Jurusan/Program Jurusan/Progra m Studi Hukum Bisnis Syariah
Hukum Bisnis Syari’ah merupakan Jurusan/Program Studi baru dibawah Fakultas Syari’ah sebagai penyelenggara. Berdiri Be rdiri berdasarkan Surat Keputusan Ke putusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/ 422/ 2007. Latar belakang dibukanya jurusan/program studi ini didasarkan atas pemberlakuan Undangundang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang memungkinkan dibukanya perbankan syariah dan terbuka peluang besar untuk ber-muamalah maliyah secara syariah. Aturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk pendirian perbankan syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka lahirlah beberapa bank syariah, baik berupa bank umum syariah maupun divisi atau unit usaha dari bank umum konve konvensio nsional. nal. Kepesatan perkembangan perkembangan perbankan perbankan syariah ini juga diikuti diikuti perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain seperti asuransi (takaful ) syariah, pasar modal syariah, emiten obligasi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah. Disamping itu juga berkembang di tengah-tengah masyarakat badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ dan LAZ) yang dikelola secara profesional, baik di tingkat nasional, regional atau lokal. Perkembangan industri keuangan syariah harus diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya insani yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tanpa sumberdaya insani yang memadai, mustahil lembaga-lembaga keuangan tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Kebutuhan SDM Bank Syariah menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ini. Menyadari kebutuhan ini, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membuka dan menyelenggarakan Jurusan/Program Jurusan/Program Studi Hukum Bisnis Syariah.
Jurusan/Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah menetapkan visi sebagai jurusan/program studi terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang hukum bisnis syari’ah yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi kekuatan penggerak masyarakat. Misi Jurusan/Program Studi: (a) Mengantarkan mahasiswa mahasiswa memiliki kemantapan aqidah, aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlaq, keluasan ilmu dan kematangan professional; (b) Meningkatkan sistem pelayanan prima dan memberikan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, pengembang, pengkaji dan peneliti ilmu skeyariahan secara secara ilmiah; dan (c) Menjunjung Menjunjung tinggi, mengamalkan dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan Jurusan/Program Studi Hukum Bisnis Syariah adalah (a) Mewujudkan sarjana yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan Hukum Bisnis dalam Islam yang berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dalam melakukan pembaruan hukum Islam dalam perekonomian ummat. (b) Mewujudkan sarjana yang mempunyai kemampuan mengintegrasikan Bisnis Bisnis Syari’ah dan Bisnis Konvensional, (c) Mewujudkan sarjana yang memiliki kemampuan untuk
mengembangkan, menyebarkan dan mentathbiqkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bangsa. Standard kelulusan yang diinginkan oleh Jurusan/Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah dalam penyelenggaraan pendidikannya adalah setiap lulusannya memiliki kompetensi dalam bidang hukum bisnis syari’ah, sehingga setelah lulus mereka dapat menduduki jabatan-jabatan profesional yang terbagi menjadi: pertama, Profesi Utama: sebagai Hakim Hakim perkara Bisnis Syariah di Pengadilan Agama dan Anggota Dewan Syariah Nasional. Profesi pendukung: sebagai Panitera, Juru Sita dan Tenaga Administratif di Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya; Pegawai Badan/Lembaga Zakat dan Waqaf dan Tenaga Administratif di Departemen Agama; Konsultan Hukum Bisnis Syariah (Dewan Pengawas Syariah) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti Perbankan Syariah, Takaful (Asuransi Syariah), Koperasi Syariah, Bursa Effek Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain-lain; Advokat di Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya, melalui Pendidikan Program Khusus Profesi Advokat (PPKPA); Guru Agama Islam di semua level sekolah/madrasah melalui Akta IV terutama guru IPS Bidang Studi Ekonomi Syariah; Notaris Syariah melalui Pendidikan S-2 Notariat. Jurusan/Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah dibina oleh tenaga pengajar yang berpendidikan Doktor dan Magister, serta para praktisi. Dalam rangka mengoptimalkan pendidikan dan pengajaran agar menghasilkan lulusan yang profesional, proses pembelajaran mahasiswa dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan. Beberapa program yang ada di Fakultas Syari’ah antara lain: penerbitan Jurnal Ilmiah, Program Bimbingan Membaca Kitab (BMK) atau Qirâ’ah al-Kutub, Program Tahfîdz al-Qur’an, dan sebagainya.
Jurusan/Program Jurusan/Progra m Studi al-Ahwal al-Syakhshiyy al-Syakhshiyyah ah
Latar belakang didirikannya Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat akan pendidikan tinggi hukum Islam yang mampu memberikan bekal pengetahuan hukum Islam, terutama hukum-hukum yang berkenaan dengan keperdataan Islam kepada para calon sarjana hukum Islam, sehingga mereka mampu menerapkan dan mengembangkan keilmuan mereka di lembaga-lembaga profesional seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Binbaga Islam No. : DJ.II/56 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D-2) pada Universitas Islam Negeri Malang. Mengingat masih terbatasnya fasilitas kelembagaan dan minimnya jumlah dosen, maka sementara ini Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih membuka satu Jurusan/Program Studi, yaitu Jurusan/Program Studi al-Ahwâl alSyakhshiyah. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/PP.00.9/2656/2010 tentang Pembukaan dan Penetapan Konsentrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al Ahwal Al Syakhshiyyah) seperti berikut : 1.
Konsentrasi Peradilan Agama
2.
Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam
3.
Konsentrasi Keadvocatan
4.
Konsentrasi Mediasi
5.
Konsentrasi Fatwa
6.
Konsentrasi Ilmu Falak Sebenarnya Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah merupakan pengembangan dari Jurusan
Syari’ah Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan
pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama RI No. : E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Menindaklanjuti dibukanya Jurusan Syari’ah Program Studi al-Ahwâl alSyakhshiyah tersebut, maka pada tahun 2002 diterbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Binbaga Islam Departemen
Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menerangkan bahwa gelar untuk Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat dengan S .H.I. Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah memiliki visi menjadi jurusan/program studi terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang hukum keperdataan Islam yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi kekuatan penggerak masyarakat. Misi Jurusan al-ahwal al-Syakhshiyah adalah mengantarkan mahasiswa Jurusan/Program Studi al-Ahwâl alSyakhshiyah memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional; menyelenggarakan program pendidikan yang unggul dalam ranah ilmu hukum keperdataan Islam ( al-ahwâl al- Syakhshiyah ) yang dapat mengembangkan ketrampilan dan profesi di bidang hukum keperdataan Islam; menyelenggarakan penelitian dan pengkajian keilmuan syariah khususnya bidang hukum keperdataan Islam ( Ahwâl Syakhshiyah ) yang tengah berkembang di masyarakat; dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian khususnya dalam ranah hukum keperdataan Islam, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan yang ditetapkan adalah menghasilkan sarjana hukum Islam yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kematangan profesional, dan keluasan ilmu; mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan Hukum Islam yang berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam menghadapi perkembangan masyarakat; menghasilkan sarjana yang menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum keperdataan Islam; dan menghasilkan praktisi dalam bidang hukum keperdataan Islam yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Standar kelulusan yang diinginkan oleh Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dalam penyelenggaraan pendidikannya adalah setiap lulusannya memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam, terutama hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum keperdataan Islam, sehingga setelah lulus mereka dapat menduduki jabatan-jabatan profesional yang terbagi menjadi: pertama , profesi utama: hakim; dan kedua , profesi pendukung: Advokat, Panitera, Juru Sita, dan Pegawai di Pengadilan Agama; Pegawai Pencatat Nikah, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pegawai Administrasi di KUA; Pakar Ilmu Falak (Ahli Hisab dan Rukyat); Konsultan Hukum Keperdataan Islam; Konsultan pada Lembaga Bantuan Hukum; Konsultan pada Biro Konsultasi Keluarga Sakinah; Pegawai Kantor Departemen Agama Pusat, Wilayah, Kabupaten, maupun Kota; Pegawai di Majelis Ulama Indonesia; dan lain-lain.
Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dibina oleh tenaga pengajar yang berpendidikan Doktor dan Magister Hukum Islam, serta para praktisi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Dalam rangka mengoptimalkan pendidikan dan pengajaran agar menghasilkan lulusan yang profesional, maka Jurusan/Program Studi al-Ahwâl al-Syakhshiyah melengkapi proses pembelajaran mahasiswa dengan berbagai fasilitas pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pengetahuan teoritis mahasiswa dengan pengalaman praktis, seperti:
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Bantuan Hukum Islam, Lembaga Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah (LKKS),
Laboratorium Falak, Laboratorium Hukum, Laboratorium Turats kitab-kitab klasik, tahfizh Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam, serta Bahtsul Masail, dan perpustakaan. Beberapa program yang ada di Fakultas Syari’ah antara lain: penerbitan Jurnal Ilmiah, Program Bimbingan Membaca Kitab (BMK) atau Qirâ’ah al-Kutub , Program Tahfîdz Tahfîdz alal-Qur’an dan Hadits tentang Hukum Keluarga, dan sebagainya. Kembali Ke PROGRAM STUDI
http://pmb.uin-malang.ac.id/index.php/program-studi/91-fakultas/program-studi/123-jurusanprogram-studi-al-ahwal-al-syakhshiyyah
Kamis - Nopember 8 , 2012
search
sitemap
english
Sejarah > Pasar Modal Orde Lama
Pasar Modal Indonesia - Orde Baru Sejarah Bapepam Ketua Bapepam
Aktif Kembali Setahun setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkankan sebagai Undang-undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa, pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat.
Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam.
Masa Konfrontasi Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan Efek di Indonesia. Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi ketika itu, makin menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun 1966. Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut Pasar Modal Indonesia pada zaman Orde Lama
Sumber: Buku "Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ"
http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_orla.htm 6 Kamis - Nopember 8 , 2012
search sitemap english
Sejarah > Pasar Modal Orde Baru
Pasar Modal Indonesia - Orde Lama Sejarah Bapepam Ketua Bapepam
Langkah demi langkah diambil oleh pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Disamping pengerahan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, pemerintah terus mengadakan persiapan khusus untuk membentuk Pasar
Modal. Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari PM di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran. Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali PU dan PM. Selain sebagai pembantu menteri keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. Pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan kepres RI No. 52 tahun 1976 pasar modal diaktifkan kembali dan go publik-nya beberapa perusahaan. Pada jaman orde baru inilah perkembangan PM dapat di bagi menjadi 2, yaitu tahun 1977 s/d 1987 dan tahun 1987 s/d sekarang. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 s/d 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan antara lain fasilitas perpajakan untuk merangsang masyarakat agar mau terjun dan aktif di Pasar Modal. Tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988.
Pakdes 1987 Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula kesempatan
bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi. Pakdes 87 juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek.
Pakto 88 Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankkan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal.
Pakdes 88 Pakdes 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih auh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Karena tiga kebijaksanaan inilah pasar modal menjadi aktif untuk periode 1988 hingga sekarang.
ke atas
Sumber: Buku "Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ"
Copyright (c) 2005. Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710 Phone : 021 3858001 3858001 Fax : 021 3857917 3857917
http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_orba.htm http://sap.tarumanagara.ac.id/filed/SAP/EM1/SAP%20S1Mnj%20Hukum%20Bisnis.pdf 7 Senin, 04 Juni 2012 18:48 Penulis : Akhmad Suyandi Kunjungan: 1814 Kategori : Fakultas
A. Deskripsi Singkat Program Studi Program studi hukum bisnis syari’ah terbentuk di Universitas Trunojoyo Madura mempunyai profil lulusan sebagai berikut; Tenaga ahli pada Dewan Syari’ah Nasional dan Dewan pengawas syari’ah pada lembaga keuangan syari’ah baik perbankan syari’ah maupun non perbankan syari’ah, seperti takaful, pasar modal syari’ah, p egadaian syari’ah, badan amil zakat dan lain lain; sebagai hakim Pengadilan agama yang menyelesaikan perkara bisnis syari’ah; sebagai tenaga ahli penyuluh penyul uh masyarakat di bidang penerapan syari’ah di departemen departemen Agama; sebagai notaries syari’ah syari’ah melalui megister megister kenotariatan; Sebagai konsultan/hakam/advokat dalam bidang hokum bisnis syari’ah melalui pendidikan khusus advokat; Pelaku ekonomi syari’ah; Akademisi dan peneliti di bidang Islamic finance finance dan financia financiall institution. institution.
B. Visi dan Misi Dalam pelaksanaan kegiatan akademika di lingkup un iversitas Trunojoyo, Prodi Hukum Bisnis Syari'ah memiliki Visi serta Misi yang diemban dalam perjalanan prodi ini,
Visi : Menjadi Prodi Hukum Bisnis Syari’ah terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang hukum bisnis syari’ah yang memiliki kompetensi dan/atau profesional yang berdaya saing secara global, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkearifan lokal.
Misi : 1.
Memperluas kesempatan belajar mengenai kajian Hukum Bisnis Syari’ah di Perguruan Tinggi
2.
Menghasilkan sarjana-sarjana yang menguasai di bidang Hukum Bisnis Syari’ah yang berkualitas, sehingga mampu mengisi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di masa mendatang.
3.
Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian keilmuan syari’ah khususnya bidang hukum bisnis syari’ah yang tengah berkembang di masyarakat.
C. Kompetensi Program Studi 1.
Senantiasa siap menggali ilmu termasuk dari sumber – sumber yang menggunakan bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris khususnya bagi yang berminat dalam dunia akademis.
2.
Memiliki pengetahuan tentang filosofi, dan metodologi ilmu ilmu hukum bisnis syari’ah.
3.
Terampil dalam mengaplikasikan berbagai perangkat teori dan alat analisis untuk mengembangkan ilmu hokum bisnis syari’ah yang aplikatif dan membawa mashlahat.
4.
Memiliki pengetahuan tentang perkembangan pemikiran dan kebijakan dalam domain hukum bisnis syari’ah.
5.
Memahami konsep dan kebijakan hukum bisnis syari’ah
http://trunojoyo.ac.id/fakultas/hbs.html Posted on November 4, 2012 by henry.arianto
PASAR MODAL Pasal 1 angka (13) UU Pasar Modal
Pasar modal, modal, adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar uang, uang, adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan (transaksi) dana-dana dalam jangka pendek yang tidak lebih dari satu tahun dalam bentuk rupiah atau valas. Pasar komodita komoditas, s, adalah tempat untuk memperdagangkan barang-barang komoditas Pihak-pihak dalam pasar modal 1. BAPEPAM-LK adalah sebuah lembaga dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang lembaga keuangan. 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) , setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya diIndonesia baik PMDN maupun PMA haruslah memperoleh ijin dari BKPM. BKPM berperan sebagai penilai kondisi keuangan perusahaan yang akan go public, meliputi pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Ijin akan diberikan BKPM setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi p erusahaan yang hendak melakukan go public. Ijin penanaman modal yang dikeluarkan BKPM memuat antara lain lain komposisi dan jumlah dana investasi, in vestasi, besarnya modal dasar perusahaan, batas waktu penyetoran modal, komposisi pemegang saham Efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana 3. Bursa Efek, untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Untuk efektifitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 dengan nama Bursa EfekIndonesia. 4. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (Kustodian), adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek, harta yang berkaitan dengan efek, jasa lain termasuk menerima menerima deviden, bunga bank, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemilik efek yang termasuk dalam penitipan kolektif. Kustodian hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga lembaga kliring dan penjamin, bursa efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Saat ini lembaga penyimpanan dan penyelesaian dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) 5. Biro Administrasi Efek (BAE), BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek emiten. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam.
6. Wali Amanat (Trustee), Trustee diperlukan hanya jika perusahaan menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Lembaga ini bertindak sebagai wali dari si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam penerbitan obligasi adalah investor, sehingga wali amanat mewakili kepentingan investor. Emiten,, Pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi dibursa. 7. Emiten Emiten dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal yaitu yang bersifat kepemilikan dan hutang. Investor,, Investor adalah pemodal yang ingin mendapatkan 8. Investor mendapatkan profit. Sebelum membeli suratsurat berharga biasanya investor melakukan penelitian dan analisa tertentu yang mencak up bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisa lainnya. 9. Penjamin Emisi (underwriter), Penjamin emisi efek berfungsi sebagai pen jamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go public. Jaminan yang dikeluarkan oleh penjamin emisi mengandung risiko jika efek yang dijual tidak laku, namun sebaliknya akan memperoleh imbalan jika laku. Besarnya imbalan sesuai sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Karena terdapat risiko yang mungkin diderita penjamin penjamin emisi, maka biasanya biasanya penjamin emisi tidak mutlak menjamin penjualan efek secara keseluruhan, bisa hanya sebagian saja dijaminnya. 10. Penanggung (Guarantee), Penanggung mempunyai tanggung jawab penuh atas terpenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi secara tepat waktu, terutama apabila emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya. 11. Perantara Perdagangan Efek (Broker atau pialang), Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek yang yang listing dibursa efek. Pialang memperoleh balas jasa dari dari layanan yang ia berikan kepada investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan (financial management). Badan atau perorangan dapat menjadi menjadi perantara perdagangan perdagangan efek. Badan yang dimaksud dapat berbentuk LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), bank, atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang yang khusus bergerak dibidang perantara perdagangan efek. Badan atau perorangan yang ingin beroperasi sebagai perantara perdagangan efek harus memenuhi syarat bahwa badan atau perorangan tersebut berada di Indonesia, mempunyai keahlian dibidang perdagangan efek, mempunyai modal disetor minimal Rp. 25.000.000,00 dan harus memperoleh ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia. 12. Pedagang Efek (Dealer), Berbeda dengan broker, pedagang efek dapat membeli efek atas namanya sendiri, selain itu juga bisa memberi informasi kepada kliennya tentang kondisi pasar modal. Walaupun pedagang efek ini juga dapat memperjual belikan efek selain selain memberi informasi kepada klien, dalam dalam prakteknya ia harus mengutamakan pesanan kliennya. kliennya. Dari aktivitas perdagangan efek tersebut, pedagang efek dimungkinkan untuk memperoleh
keuntungan atau kerugian. Jika harga efek (saham/obligasi) yang ia jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga efek tersebut pada saat ia beli, maka pedagang efek akan memperoleh keuntungan (capital gain) dan apabila harga efek yang ia jual lebih rendah dibandingkan dengan harga efek tersebut pada saat ia beli, maka pedagang efek akan menderita kerugian modal (capital loss). 13. Manajer Investasi, Investasi, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan u sahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investasi, Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasehat kepada pihak 14. Penasehat Investasi, lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 15. Reksadana Reksadana,, Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh oleh manajer investasi. investasi. Adapun hak-hak pemilik sertifikat reksa dana adalah deviden yang dibayarkan secara berkala, peningkatan nilai modal yang ada, apabila sertifikat dijual kembali, dan hak menjual k embali kepada PT. Danareksa. Keuntungan berinvestasi dengan reksa dana, 1) Pengelolaan dana oleh profesional (manager investasi) 2) memperkecil risiko, 3) b iaya investasi kecil, 4) jika reksa dana berinvestasi terhadap saham-saham luar negeri maka pemodalpun memiliki kesempatan untuk menikmati efek-efek luar negeri tersebut.
This entry was posted in
Uncategorized
by henry.arianto. Bookmark the
permalink.
http://eda202.blog.esaunggul.ac.id/2012/11/04/materi-ol-ke-3-pasar-modal/
Materi OL Ke-4 (Hk Anti Monopoli) Posted on November 4, 2012 by henry.arianto
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT(UU No. 5 Tahun 1999) Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu oleh lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat dap at menentukan harga barang dan atau jasa. Ex. Pertamina menguasai dari hulu sampai hilir
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha Tujuan UU Larangan Praktek Monopoli 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif guna menjamin kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil; 3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 4. Menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. Ada 3 kategori tindakan yang dilarang di dalam UU No. 5 Tahun 1999:
1. Perjanijian yang dilarang, a da 10 tindakan yang tergolong sebagai “Perjanjian yang dilarang”, yaitu : 1)
Oligopoli. Monopoli yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha secara bersama-sama dengan
pembuatan perjanjian. Oligopoli dianggap telah terjadi terjadi apabila ada penguasaan bersama atas produksi dan atau pemasaran barang/jasa oleh dua atau tiga pelaku usaha atas 75% pangsa pasar barang atau jasa tertentu.
2)
Penetapan harga.
3)
Pembagian wilayah
4)
Pemboikotan
5)
Kartel
6)
Trust
7)
Oligopsoni
8)
Integrasi Vertikal
9)
Perjanjian Tertutup
10) Perjanjian dengan Pihak Luar Luar Negeri
2. Kegiatan yang Dilarang. Ada 4 aktivitas aktivitas yang tidak diperbolehkan : 1)
Monopoli dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktek dan atau persaingan usaha tidak
sehat.
2)
Monopsoni. Adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang
dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3)
Penguasaan Pasar.
4)
Persekongkolan
3. Posisi Dominan Dominan.. Tindakan yang dilarang antara lain : 1)
Penyalahgunaan Posisi Dominan.
2)
Jabatan Rangkap.
3)
Pemilikan saham.
4)
Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) KPPU adalah suatu lembaga yang oleh dan berdasarkan Undang-undang untuk mengawasi jalannya UU. KPPU merupakan lembaga indepeden yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab kepada presiden.
Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU Setiap orang yang mengetahui telah terjadi patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha
Keberatan atas Putusan KPPU
Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan KPPU. Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke PN selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya jika terdapat terdapat keberatan atas putusan PN maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan Kasasi ke MA dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan diputuskan.
This entry was posted in
Uncategorized
by henry.arianto. Bookmark the
permalink.
http://eda202.blog.esaunggul.ac.id/2012/11/04/materi-ol-ke-4-hk-anti-monopoli/
