TUGAS PASAR MODAL
“Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia”
Disusun oleh: Kelompok 1: Arina Nurandini
12010110120053
Febi Izmi Pratiwi
12010110120059
Rezkita Prita G.
12010110120065
Devi Anggun O.
12010110120086
Justicia Rian P.
12010110120141
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013
Sejarah Pasar Modal Indonesia
A. PENGANTAR: PASAR MODAL PERTAMA DI DUNIA
Akhir abad ke-15 merupakan era dimana perdagangan antar bangsa dimulai. Para pedagang melakukan perdagangan kontrak berjangka kepada para retailer yang kemudian mendistribusikannya ke negara-negara Eropa lainnya. Pada akhir abad ke-16, para pedagang dari Belanda, sebagai retailer terbesar rempah-rempah pada saat itu, memutuskan untuk mengambil alih perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Akibat dari keputusan tersebut, persaingan antara para pedagangpedagang di Eropa menjadi semakin ketat. Ketika persaingan antar pedagang memanas, pihak pemerintah turut campur dengan mempersenjatai armada-armada yang dikirimkan dalam misi dagang, akibatnya perang antar negara-negara di Eropa tidak terelakkan lagi. Hasilnya harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah dan ketidakamanan dalam perdagangan memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerjasama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602, atas saran Gubernur Jendral Prinz Johann Moritz von Nassau (1606-1679), tiga perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai "Vereinigte Ostindische Compagnie" (VOC). Modal awal yang disertakan dalam pembentukan perusahaan tersebut adalah sebesar 6.424.588 Guilders, jumlah yang besar pada saat itu. Kunci sukses VOC dalam penggalangan modal adalah keputusan yang diambil oleh para pemilik untuk membuka akses kepemilikan saham kepada publik. Lembaran-lembaran saham tersebut terjual dengan cepat dengan harga nominal 3000 Guilders, dan dapat diperjualbelikan. Harga nominal tersebut tidak ditentukan oleh pemerintah, namun oleh perusahaan independen yang berperan sebagai reseller dalam memperjualbelikan saham tersebut. Penjualan dan pembelian sertifikat
saham VOC dikelola oleh dua direktur, yang berpusat di Amsterdam. Oleh karena itu Amsterdam Kontor yang merupakan kantor pusat VOC dikenal sebagai Pasar Modal pertama di Dunia. Selain itu, VOC juga menerbitkan sertifikat obligasi dengan jangka waktu
3 sampai dengan 12 bulan untuk menutupi kebutuhan operasinya. Sampai pertengahan abad ke-18, VOC berhasil menjadi perusahaan monopoli terbesar pada waktu itu. Perkembangan tersebut juga mendorong pertumbuhan harga saham perusahaan. Pada awal mula perdagangannya, saham VOC telah meningkat 10-15% diatas nilai nominalnya; pada tahun 1622 harganya meningkat 3 kali lipat; dan pada tahun 1721 meningkat hingga 12 kali lipat. Kerugian paling besar disebabkan oleh inefisiensi dan korupsi yang menjalari tubuh perusahaan. Karena mis-manajemen, VOC terpaksa ditutup dan dinyatakan bangkrut pada tanggal 31 Desember 1799. Pada saat itu nilai sahamnya hanya sebesar 25% dari nilai nominalnya. Pada akhir hayatnya, VOC meninggalkan hutang hingga 110 juta Guilders yang dibebankan kepada pemerintah Belanda. Oleh karena itu, saat ini istilah VOC lebih dikenal sebagai kepanjangan dari Vergann Onder Corruptie yang artinya "hancur karena korupsi". B. SEJARAH PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA
Kebutuhan pembiayaan pembangunan suatu negara tidak hanya bisa dibiayai oleh pemerintah melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya, tetapi juga bisa didapat dari berbagai pihak. Kadangkala pemenuhan kebutuhan ini dapat diperoleh melalui bantuan luar negeri. Namun, cara ini bukan merupakan solusi yang strategis untuk pembangunan, potensi masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Mengingat pentingnya pasar modal bagi pembangunan nasional, pemerintah hendaknya melalui Bapepam-LK yang sekarang melebur menjadi OJK mengatur pasar modal Indonesia dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi,
bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Periode Permulaan (1878-1912) 2. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) 3. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) 4. Periode Kebangkitan (1952-1977) 5. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) 6. Periode Deregulasi (1987-1995) 7. Periode Kepastian Hukum dan Pengembangan Pasar Modal Indonesia (1995sekarang) Untuk lebih jelas perkembangan dinamika pasar modal Indonesia akan ditinjau pada masing-masing periode: 1. Periode Permulaan (1878-1992)
Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effectengid s yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Berhubung bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan resmi tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Menurut perkiraan, bahwa yang diperjualbelikan waktu itu adalah saham atau obligasi yang listing di bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dengan demikian, karena belum ada bursa resmi, dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal Indonesia. 2. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia, setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. Bursa yang dinamakan
Vereniging voor de
Effectenhandel , memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan
Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (propinsi
dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. Setelah berdirinya Bursa Efek Batavia, maka periode ini pada tanggal 11 Januari 1925 terbentuk Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 1 Agustus 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang. 3. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)
Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak, namun tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Pada saat PD II, bursa efek di negeri Belanda tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia. Keadaaan makin memburuk dan tidak memungkinkan lagi Bursa Efek Jakarta untuk beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 1940, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup. Bursa Efek Surabaya dan Semarang telah lebih dulu ditutup. Setelah tujuh bulan ditutup, pada tanggal 23 Desember 1940 Bursa Efek Jakarta kembali diaktifkan, karena selama PD II Bursa Efek Paris tetap berjalan, demikian pula halnya dengan Bursa Efek London yang hanya ditutup beberapa hari saja. Akan tetapi, aktifnya Bursa Efek Jakarta tidak berlangsung lama, karena Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, Bursa Efek Jakarta kembali ditutup. Ketika tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seluruh pelosok negeri, keadaan ekonomi masih begitu buruk. Supaya roda pemerintahan dapat berjalan, pemerintah RI meminta persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) untuk melakukan pencarian pinjaman nasional. Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1946, pinjaman dari masyarakat mulai dihimpun. Berdasarkan alasan itu, pada tahun 1947 pemerintah berencana untuk membuka kembali Bursa Efek Jakarta. Akan tetapi, rencana ini tertunda karena terhambat oleh situasi ekonomi yang memburuk. Sejak penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RI oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, beban utang luar negeri dan dalam negeri kian membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar.
4. Periode Kebangkitan (1952-1976)
Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah pasar modal Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa. Namun, memasuki tahun 1958 keadaan perdagangan efek menjadi lesu karena beberapa hal: 1.
Banyaknya warga Belanda yang meninggalkan Indonesia.
2.
Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah RI sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi.
3.
Tahun 1960 Badan Nasionalisasi Persuahaan Belanda (BANAS) melakukan larangan memperdagangkan efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia termasuk efek-efek dengan nilai mata uang Belanda (Nf).
5. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)
Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan nasionalisasi. Setelah pemerintahan berganti kepada Pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia Barat. Pemerintahan Orde Baru segera mencanangkan pembangunan ekonomi secara sistematis dengan pola target lima tahunan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Barat untuk membangun. Pertumbuhan mulai, perekonomian bergerak. Pemerintah pun berencana mengaktifkan kembali pasar modal. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali pasar uang dan pasar modal. Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru. Perjalanan pasar modal Indonesia ternyata masih menentukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mencapai pasar modal yang maju dan modern. Berdasarkan
catatan, paling tidak ada lima persyaratan yang menghambat minat para pemilik perusahaan untuk masuk ke pasar modal, yaitu: 1. Persyaratan laba minimum sebesar 10 % dari modal sendiri bagi perusahaan yang ingin go public. Keuntungan itu harus diperoleh perusahaan selama dua tahun sebelum melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Tentunya, persyaratan ini memberatkan perusahaan yang ingin go public. 2. Investor asing tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilikan saham perusahaan yang ditawarkan di pasar modal Indonesia. Padahal, kalau melihat kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berpendapatan pada kisaran US$ 1,000 per kapita, potensi investor asing lebih besar. Akibatnya, jumlah investor tidak berkembang dan volume serta nilai transaksi boleh dikatakan tidak beranjak maju. 3. Adanya batasan maksimum fluktuasi harga saham sebesar 4 % dari harga awal saham dalam setiap hari perdagangan di bursa. Batasan ini menjadikan pasar modal kita kurang menarik. Padahal kalau kita cermati bursa-bursa di dunia, dinamikanya begitu tajam dan cepat. Dengan demikian, harga saham yang terbentuk bukan karena mekanisme pasar, karena ada batas pagu ( plafond ) fluktuasi harga saham. 4. Tidak adanya perlakuan yang sama untuk pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan dividen. Akibatnya, menanamkan uang dalam bentuk deposito jauh lebih menarik ketimbang berinvestasi di pasar modal. 5. Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di bursa. 6. Periode Deregulasi (1987-1995)
Hambatan-hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal telah disadari pemerintah. Pemerintah melakukan perombakan peraturan yang nyata-nyata menghambat minat perusahaan untuk masuk pasar modal dan investor untuk melakukan investasi pada pasar modal Indonesia. Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal. Deregulasi pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan
merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahankemudahan bagi investor. 1. Paket Kebijaksanaan Desember 1987 (Pakdes 1987) Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi. Pakdes 87 juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. 2. Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto 88) Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal. 3. Paket Kebijaksanaan Desember 1988 (Pakdes 88) Pakdes 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Jika selama masa 1984-1988 tidak satu pun perusahaan yang go public, tahun 1999 sejak deregulasi dilancarkan, pasar modal Indonesia benar-benar booming. Selama tahun 1989 terdapat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat ( listed ) di BEJ. Sedemikian banyaknya perusahaan-perusahaan yang mencari dana lewat pasar modal, sehingga pada masa itu masyarakat luas pun berduyun-duyun untuk menjadi investor. Pasar modal mengalami kemajuan yang pesat dan terus berlanjut dengan swastanisasi bursa. 1. 16 Juni 1989, berdiri PT Bursa Efek Surabaya (BES). 2. 2 April 1991, berdiri Bursa Paralel Indonesia (BPI).
3. 13 Juli 1992, berdiri PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa. 4. 22 Juli 1995, penggabungan Bursa Paralel dengan PT BES. 7. Periode Kepastian Hukum dan Pengembangan Pasar Modal Indonesia (1995sekarang)
Dampak positif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undangundang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Undang-undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan. Pengembangan Pasar Modal Indonesia a. Pasar Modal Syariah
Terkait dengan semakin membesarnya peran pasar modal di dalam memobilisasi dana ke sektor riil, juga disebabkan adanya tuntutan bahwa sekuritas yang diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam, maka pasar modal syariah mulai dipertimbangkan. Pada industri pasar modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (reksa dana). Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak), yang memiliki arti mirip
dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum, konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi. b. Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
Pada tahun 2007 BES melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memilki satu pasar modal.91 Langkah merger PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi pasar modal guna bersaing dengan bursa luar negeri. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia pada saat itu dapat dikatakan lamban dan cenderung tertinggal dari kawasan Asia lainnya, baik dari segi jumlah emiten, produk investasi, minimnya investor lokal dan persaingan antar bursa di dalam negeri. Untuk itu dengan langkah merger yang dilakukan BEJ-BES ini untuk meningkatkan efisensi pasar modal nasional yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya tarik dan daya saing industri di tingkat internasional. Selain itu, merger ini akan memudahkan investor sehingga investor tidak harus datang ke beberapa bursa untuk menentukan pilihan investasinya. Jika ditinjau dari aspek operasional penghematan biaya operasional yang timbul akibat merger dan non-komputerisasi, serta mempermudah untuk melakukan pengembangan produk yang akan diluncurkan di pasar dan meningkatkan berbagai instrumen bursa.
c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK merupakan lembaga independen negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Bapepam-LK yang sebelumya berada dibawah Kementerian Keuangan menuju ke OJK telah dimulai tertanggal 1 Januari 2013. Selain itu, OJK juga akan mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia pada tahun berikutnya. Selain karena banyaknya kasus yang terjadi dimana terdapat lemahnya pengawasan dan koordinasi antar-regulator keuangan yang melatarbelakangi pembentukan lembaga ini, juga terdapat juga hal lain yang mendorong dibentuknya OJK, yaitu: a. Amanat GBHN (1999-2004) Bab IV huruf b angka 8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional yang diawasi oleh lembaga independen. b. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Penjelasan Pasal 34. Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yaitu asuransi, dana pensiun, sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga
ini
bersifat
independen
dalam
menjalankan
tugasnya,
kedudukannya berada di luar kendali pemerintah serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. c. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
C. LEMBAGA-LEMBAGA YANG MENJALANKAN KEGIATAN PASAR MODAL
Di dalam pasar modal terdapat lembaga-lembaga yang menjalani kegiatan-kegiatan pasar modal, yang antara lain sebagai berikut : 1. Emiten
Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 2. Perusahaan Publik
Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangkurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. Bapepam-LK yang melebur menjadi OJK
Badan pengawas pasar modal yang bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodalnya dan masyarakat. 4. Bursa Efek Indonesia
Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 5. Lembaga Kliring Penjaminan (PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia)
Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelenggaraan transaksi bursa (Pasal 1 angka 9 UUPM), yaitu kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek, yaitu perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk memperdagangkan sistem dan atau saran bursa efek menurut peraturan bursa efek. 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia)
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
7. Reksa Dana
Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 8.
Perusahaan efek Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi.
9. Wakil Perusahaan
Efek Wakil dari pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi. 10. Perantara Pedagang
Efek Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain 11. Penjamin Emisi Efek
Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan perdagangan umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 12. Penasihat Investasi
Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 13. Manajer Investasi
Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Investor atau pemodal
Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri atas investor perorangan dan kelembagaan. 15. Lembaga Penunjang Pasar Modal
1) Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dari harta lain yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hal-hal lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (pasal 1 angka 8 UUPM). 2) Biro Administrasi Efek Biro administrasi efek adalah pihak berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3) Wali Amanat Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 4) Bank Kustodian Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek. 5) Pemeringkat Efek Perusahaan Pemeringkat efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang ( debt securities), seperti obligasi dan commercial paper . D. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
1. Akuntan Publik Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntan publik berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Konsultan Hukum Konsultan hukum merupakan ahli dalam bidang hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi dan atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk membuktikan pendapat dari segi hukum ( legal opinion) mengenai keadaan emiten. 3. Penilai Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva perusahaan. Peran penilai adalah dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bagan informasi bagi para investor bagi para investor di dalam mengambil keputusan investasi. 4. Penasehat Investasi Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 5. Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat aka otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam pasar modal, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antarpenjamin emisi efek, perjanjian perwali-amanatan, perjanjian agen penjual, dan perjanjian lain yang diperlukan.
